Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi: Strategi Pencegahan Maladministrasi Berbasis Analisis SWOT dan PESTEL Andi Setyo Pambudi1*.
Arif Haryana2 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappena.
/Perbanas Institute Universitas Respati Indonesia (Urind.
*Correspondent email: andi.
pambudi@bappenas.
Abstract The distribution of subsidized fertilizer in Indonesia over the past two decades has been marred by various forms of systemic maladministration, including mistargeting, manipulation of beneficiary data, and politicized allocation.
This phenomenon reflects structural problems in subsidy governance that have failed to ensure accountability and fairness.
This study aims to analyze the main determinants of maladministration in fertilizer subsidy policies and to evaluate the influence of internal institutional factors and external pressures on policy implementation A mixed-method approach was applied, combining a SWOT analysis of the institutional capacity of the Indonesia Ministry of Agriculture, in-depth interviews with 20 key informants from three provinces, and a PESTEL analysis to map external pressures .
olitical, economic, social, technological, environmental, and lega.
The findings indicate that maladministration is driven by weak internal governance, limited bureaucratic capacity, and the dominance of local political actors, further exacerbated by unmanaged external pressures.
This study recommends governance reform in fertilizer distribution through strengthened data transparency, inter-agency institutional integration, public participation in oversight, and regulatory harmonization at the national level.
The study contributes to the development of a more just, responsive, and sustainable subsidy policy framework.
Keywords: maladministration, subsidized fertilizer, governance.
PESTEL, institutional SWOT Abstrak Distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia selama dua dekade terakhir mengalami berbagai bentuk maladministrasi yang sistemik, mulai dari ketidaktepatan sasaran, manipulasi data penerima, hingga politisasi alokasi.
Fenomena ini menunjukkan problem struktural dalam tata kelola distribusi subsidi yang belum mampu menjamin akuntabilitas dan keadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan utama maladministrasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi dan mengevaluasi pengaruh faktor internal kelembagaan serta tekanan eksternal terhadap efektivitas implementasi kebijakan.
Metodologi yang digunakan adalah pendekatan campuran .
ixed metho.
, yang menggabungkan analisis SWOT kelembagaan Kementerian Pertanian Rapublik Indonesia, wawancara mendalam terhadap 20 informan dari tiga provinsi, https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
serta analisis PESTEL untuk memetakan tekanan eksternal .
olitik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan huku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dipicu oleh lemahnya tata kelola internal, keterbatasan kapasitas aparatur, dan dominasi aktor politik lokal, yang diperparah oleh tekanan eksternal yang tidak tertangani secara strategis.
Penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola distribusi pupuk melalui penguatan transparansi data, integrasi kelembagaan lintas sektor, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan harmonisasi regulasi nasional.
Studi ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan subsidi yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: maladministrasi, pupuk bersubsidi, tata kelola.
PESTEL.
SWOT kelembagaan PENDAHULUAN Subsidi pupuk menempati posisi strategis sebagai salah satu instrumen kebijakan utama dalam mendukung transformasi negara-negara berkembang (Fauzan et al.
, 2.
Kebijakan ini dirancang untuk menurunkan beban biaya input produksi bagi petani skala kecil, yang pada gilirannya diharapkan mampu ketahanan pangan nasional (Fox & Garcya Jimynez, 2025.
Guna Setiawan et al.
, 2.
Di Indonesia, skema subsidi pupuk telah lama menjadi tulang punggung dalam strategi pembangunan pertanian, dengan fungsi ganda sebagai penopang produksi pangan, stabilisator harga input, sekaligus pelindung petani kecil dari volatilitas pasar.
Ketahanan elemen kunci dalam agenda pembangunan mekanisme distribusi subsidi pupuk.
Dalam perspektif kebijakan fiskal, intervensi ini menjamin keterjangkauan dan ketersediaan sarana produksi vital, khususnya pupuk Peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari tahun ke tahun mencerminkan pemerintah dalam memperkuat struktur mengurangi disparitas ekonomi di antara pelaku usaha tani.
Pemerintah Indonesia Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk mendukung akses petani terhadap pupuk, terutama jenis Urea dan NPK, guna Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
kerap terganggu oleh berbagai tantangan Ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan struktural dan implementasi di lapangan data, serta lemahnya tata kelola distribusi (Kementerian Pertanian, 2021.
Kurniatin et secara umum merupakan bentuk-bentuk , 2.
maladministrasi yang bersifat sistemik dan berulang, sebagaimana tercermin dalam distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia sejumlah hasil evaluasi kebijakan pertanian (Ricome et al.
, 2024.
Zulfadli et al.
, 2.
struktural, baik dalam ranah administratif Kondisi ini tidak hanya mengindikasikan maupun dalam pelaksanaan teknis di Audit berkala yang dilakukan oleh lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan institusi pengawas seperti Badan Pemeriksa kebijakan subsidi, tetapi juga menciptakan Keuangan (BPK).
Ombudsman Republik krisis legitimasi terhadap otoritas publik Indonesia Selama (ORI).
Kementerian Pertanian secara konsisten mengindikasikan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada kelompok tani sasaran.
perencanaan alokasi dan realisasi distribusi Realitas tersebut mengindikasikan adanya subsidi pupuk (Hidayatullah, 2.
Salah cacat struktural dalam tata kelola distribusi satu anomali paling mencolok adalah subsidi, khususnya pada aspek pengawasan keberadaan entitas penerima fiktif atau internal, keterbukaan informasi publik, dan ghost farmers, yakni nama-nama dalam kebijakan (Herlambang et al.
, 2.
mewakili petani aktif yang secara nyata banyak daerah, sistem informasi mengenai mengelola lahan pertanian.
daftar penerima subsidi tidak disediakan Selain itu, praktik penyelewengan distribusi secara transparan dan akuntabel, sehingga seperti pemangkasan kuota, distribusi yang partisipatif oleh masyarakat sipil maupun tertunda, hingga pengalihan alokasi kepada lembaga independen.
Minimnya pelatihan teknis bagi aparatur pelaksana, beban kerja https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
operasional yang tidak sebanding, serta lemahnya kapasitas verifikasi administratif penerima manfaat, serta pelayanan yang tidak memenuhi standar profesionalisme dinamika implementasi di lapangan.
Hal ini menguatkan temuan Hal ini mencerminkan bahwa problematika subsidi pupuk tidak semata-mata berkutat administrasi (Camara & Savard, 2023.
cerminan dari lemahnya struktur tata kelola Pambudi & Hidayat, 2.
Kombinasi publik dalam sektor agraria.
Ketika prinsip- antara rendahnya transparansi, lemahnya prinsip fundamental dari good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas institusional menciptakan kondisi efektivitas kebijakan tidak dijalankan secara yang subur bagi maladministrasi.
Selain berdampak pada kerugian fiskal negara, situasi ini juga menurunkan legitimasi Distribusi pupuk bersubsidi institusi negara di mata publik serta melibatkan jejaring aktor yang luas dan berlapis, mulai dari institusi teknis di tingkat keberpihakan negara terhadap petani kecil (Pambudi, 2.
distributor, hingga entitas komunitas lokal Dalam konteks kebijakan subsidi pupuk, seperti kelompok tani dan aparatur desa, kegagalan tata kelola yang menghasilkan ekosistem koordinasi yang kompleks dan menggagalkan tujuan utama intervensi kerap tumpang tindih secara kewenangan.
negara, yakni mendorong produktivitas Dalam kerangka tata kelola publik, kondisi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil.
Ketika subsidi tidak tersalurkan terjadinya berbagai bentuk maladministrasi, secara tepat sasaran dan tepat waktu, proses budidaya terganggu, hasil panen https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
menurun, dan petani mengalami kerugian antara petani kecil dan pelaku agribisnis Situasi ini, jika terus berlangsung, besar yang memiliki akses terhadap sumber daya produksi secara lebih stabil.
nasional dan memperlebar kesenjangan Tabel 1.
Fenomena Tren Aduan Pupuk Bersubsidi di Indonesia .
9Ae2.
Tahun Temuan/Aduan Utama Respons Pemerintah 2019Ae Data petani tidak akurat.
Evaluasi sistem e-RDKK (Ombudsman RI, distribusi tidak tepat dan audit tata kelola Ragimun et al.
sasaran, manipulasi RDKK Terungkap ribuan data fiktif Pemerintah evaluasi (Alinea.
id, 2021.
nak-anak, warga ulang RDKK dan Ombudsman RI, meningga.
, indikasi mafia pemadanan dengan NIK Aduan petani kecil Kementan dorong meningkat, distribusi tak digitalisasi pengawasan 2.
merata, dan pemaksaan dan pelibatan pengecer pembelian pupuk Sumber .
nonsubsidi di beberapa Alokasi pupuk naik Pupuk Indonesia .
upuk- signifikan dari, namun siapkan sistem com, 2.
serapan hanya sekitar pelaporan langsung 22,8% untuk petani, penguatan distribusi dan stok https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
Tahun E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Temuan/Aduan Utama Respons Pemerintah Sumber 2024Ae Kasus Jember: petani Sosialisasi Permentan .
diwajibkan beli pupuk No.
15 Tahun 2025, nonsubsidi untuk dapat pembaruan data dan pupuk subsidi, banyak penegasan distribusi aduan di tingkat pengecer oleh pengecer resmi Masih ada 954 ribu petani Evaluasi menyeluruh e- .
tidak tepat sasaran.
RDKK, dukungan rendahnya efektivitas pemadanan NIK, dan reformasi berbasis data kanal aduan digital untuk pelaporan Sebagai institusi utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertanian.
Kementerian Pertanian memastikan integritas sistem distribusi pupuk bersubsidi.
Peran kementerian tidak pengawasan masih terjadi, maka tanggung jawab kelembagaan Kementerian Pertanian prinsip-prinsip governance menjadi semakin penting dan hanya terbatas pada penyusunan regulasi Maladministrasi dalam distribusi subsidi dan alokasi anggaran, tetapi juga mencakup pupuk memiliki dampak sosial, ekonomi, pengawasan pelaksanaan, pembangunan dan lingkungan yang signifikan (Bai et al.
sistem verifikasi data yang andal, serta Guna Setiawan et al.
, 2024.
Sebayang peningkatan kapasitas aparat pelaksana di et al.
, 2.
Secara sosial, ketidakadilan tingkat daerah dan desa (Kementerian distribusi memicu konflik antarpetani dan Pertanian, 2.
Ketika kelemahan dalam https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
terhadap institusi publik.
Keberlanjutan Masalah maladministrasi dalam distribusi sosial menuntut akses yang adil terhadap pupuk bersubsidi tidak hanya menciptakan layanan negara, dan di sini.
Kementerian ketimpangan akses di tingkat petani, tetapi Pertanian harus memastikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas berjalan di Secara Ketika distribusi subsidi tidak tepat ekonomi, kegagalan dalam distribusi subsidi sasaran atau terlambat diterima, proses menurunkan daya saing petani kecil dan produksi pertanian terganggu, dan sasaran memperbesar kesenjangan pasar.
Untuk strategis dari intervensi fiskal pemerintah menjamin keberlanjutan ekonomi sektor pun mengalami distorsi.
Oleh karena itu, pertanian, kementerian perlu memperkuat sinergi antara perencanaan fiskal, distribusi mengidentifikasi determinan utama yang input, dan investasi produktif yang inklusif (Chaireni et al.
, 2.
sekaligus menilai Dengan efektivitas program di lapangan.
kegagalan implementasi kebijakan subsidi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan utama maladministrasi dalam efektivitas peran Kementerian Pertanian sebagai koordinator utama tata kelola pertanian nasional.
Reformasi menyeluruh dalam sistem data, digitalisasi pengawasan, pelibatan aktor lokal, serta pembangunan Pendekatan SWOT digunakan kapasitas birokrasi sektor pertanian menjadi untuk memetakan kekuatan dan kelemahan prasyarat penting untuk menekan tingkat internal kementerian pertanian sebagai maladministrasi dan memperkuat legitimasi aktor utama kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dalam mengelola sistem distribusi pupuk, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang memengaruhi https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
performa kebijakan di sektor pertanian.
perancang kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam membangun sistem distribusi Economic.
Social.
Environmental.
PESTEL (Political.
Technological.
Lega.
sebagai alat analitis untuk memahami dinamika lokal serta responsif terhadap kompleksitas sosial dan ekonomi petani.
konteks lingkungan eksternal yang turut membentuk dinamika distribusi subsidi pupuk di berbagai level pemerintahan.
Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memperkuat basis empiris dan strategis dalam merumuskan intervensi kelembagaan yang lebih terarah dan kontekstual.
Dengan demikian, proses reformasi distribusi pupuk dapat diarahkan menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data, prinsip-prinsip METODOLOGI Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang holistik mengenai fenomena maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia.
Kombinasi metodologis ini dipilih untuk secara simultan: di satu sisi melalui analisis Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada sistematis berbasis data kuantitatif, dan di pengayaan khazanah literatur mengenai sisi lain dengan menggali dimensi sosial- politik dan kelembagaan secara mendalam lingkungan bisnis, dan penguatan kapasitas birokrasi di negara berkembang, melalui integrasi pendekatan SWOT dalam konteks kelembagaan agraria yang selama ini relatif Sementara secara praktis, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan bagi para melalui pendekatan kualitatif (Poth, 2.
Pada Weaknesses.
SWOT (Strengths.
Opportunities.
Threat.
Kementerian Pertanian dalam merancang https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Pembobotan dalam analisis SWOT dilakukan distribusi subsidi pupuk.
Pendekatan ini untuk memberikan penilaian kuantitatif terhadap masing-masing faktor berdasarkan struktural internal kementerian .
eperti terhadap tujuan kelembagaan.
Setiap faktor penyulu.
, sekaligus mengungkap titik-titik (Strengths.
Weaknesses.
Opportunities, dan Threat.
diberi bobot antara 0 hingga 1, dan kewenangan, keterbatasan data penerima, jumlah total seluruh bobot harus sama serta minimnya mekanisme pengawasan.
Selanjutnya, setiap faktor Analisis SWOT dinilai dengan skor antara 1 hingga 4, di mana 1 menunjukkan dampak sangat rendah dan 4 menunjukkan dampak sangat Kementerian Pertanian dalam menghadapi tinggi terhadap keberhasilan kelembagaan.
tantangan sistemik, seperti tumpang tindih Skor kewenangan, lemahnya digitalisasi data mengalikan bobot dan skor untuk masing- Total pengawasan lintas wilayah.
Di samping itu, digunakan untuk menilai posisi strategis Jika skor >2.
5, berarti kekuatan eksplorasi terhadap peluang kebijakan di dan peluang relatif dominan, sehingga tengah transformasi digital sektor publik, strategi reformasi dapat difokuskan pada serta ancaman eksternal seperti tekanan penguatan internal dan optimalisasi peluang politik, dinamika pasar pupuk global, dan eksternal untuk menekan kelemahan dan resistensi birokrasi local (Puyt et al.
, 2.
Dengan demikian, pendekatan ini relevan Penelitian ini melibatkan 20 responden yang untuk mengevaluasi kesiapan kelembagaan dipilih secara purposif, terdiri dari petani SWOT maladministrasi dan mendorong reformasi tata kelola subsidi yang lebih adaptif dan lapangan, serta aparat pelaksana kebijakan di tingkat daerah dari tiga provinsi strategis:
berbasis data.
https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Jawa Timur.
Sulawesi Selatan, dan Sumatera Untuk Selatan, memberikan kerangka makroanalisis yang Kementerian Pertanian.
Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan Ombudsman mengintegrasikan analisis PESTEL (Political.
RI.
Pemilihan wilayah ini didasarkan pada Economic, kontribusi signifikan terhadap produksi Environmental, and Lega.
Analisis ini pangan nasional, kompleksitas distribusi pupuk, dan dinamika agraria lokal yang tekanan eksternal terhadap desain dan implementasi distribusi pupuk bersubsidi, seperti intervensi politik dalam penentuan kualitatif digunakan untuk memperdalam alokasi, tekanan fiskal dalam anggaran interpretasi temuan kuantitatif, melalui pupuk, dinamika sosial petani, kesiapan wawancara mendalam dengan 20 informan teknologi informasi, tantangan ekologis, dan Sementara Social.
Technological, fragmentasi regulasi (Bou Hatoum et al.
Kementerian Pertanian.
Nagara et al.
, 2.
Integrasi antara Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
SWOT dan PESTEL menghasilkan pemetaan dan Ombudsman RI.
Proses wawancara dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dalam forum Diskusi Publik yang strategi kebijakan yang lebih responsif, difasilitasi Ombudsman RI pada tanggal 25 akuntabel, dan kontekstual (Kho et al.
September 2025 sebagai respons terhadap Dengan pendekatan metodologis ini, keterbatasan mobilitas lapangan.
Meskipun dalam memperkaya diskursus tata kelola non-verbal, sektor publik di negara berkembang, serta memungkinkan eksplorasi substansi melalui secara praktis dalam menawarkan peta pertanyaan terbuka dan dialog klarifikatif jalan reformasi kelembagaan Kementerian yang terstruktur.
Pertanian berkelanjutan dan berkeadilan.
https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
HASIL DAN PEMBAHASAN
kebijakan berbasis bukti yang lebih adaptif.
Pembahasan dalam analisis ini terkait dengan bagaimana kualitas tata kelola, keterbukaan informasi publik, dan kapasitas kompleksitas tata kelola sektor agraria di Indonesia.
maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi, serta mengevaluasi implikasinya Analisis Kebijakan Pupuk Bersubsidi SWOT Maldministrasi secara keseluruhan.
Dengan mengadopsi Distribusi pupuk bersubsidi merupakan pendekatan campuran yang mencakup salah satu kebijakan strategis pemerintah Kementerian SWOT Pertanian, nasional dan kesejahteraan petani kecil.
wawancara kualitatif dengan aktor kunci di Namun, dalam implementasinya, kebijakan lapangan, serta kerangka analisis eksternal ini kerap diwarnai oleh berbagai bentuk PESTEL, analisis ini menyajikan konstruksi determinan internal dan tekanan eksternal manipulasi data penerima, dan lemahnya yang mempengaruhi kinerja tata kelola kebijakan subsidi di sektor pertanian.
sebagai instansi utama yang bertanggung Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan pupuk memiliki posisi kunci dalam Kementerian memastikan agar subsidi tersalurkan secara Pertanian dalam mengelola sistem distribusi Kementerian Pertanian adil, efisien, dan akuntabel.
subsidi, tetapi juga mengungkap bagaimana dinamika politik, sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan regulasi turut membentuk arena implementasi kebijakan.
Dengan Analisis SWOT Kementerian Pertanian dalam merespons https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Melalui persepsi umum dari pemangku kepentingan sektor pertanian berdasarkan data primer kekuatan internal yang dapat dimobilisasi, dan sekunder.
Hasil analisis ini diharapkan kelemahan struktural yang perlu diperbaiki, dapat memberikan landasan strategis bagi peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan, reformasi tata kelola distribusi pupuk serta ancaman yang harus diantisipasi.
bersubsidi yang lebih transparan, responsif.
Penilaian ini bersifat kuantitatif-deskriptif, dan adaptif terhadap tekanan sistemik dengan bobot dan skor yang mencerminkan maupun dinamika lokal.
Tabel 2.
Analisis SWOT Kelembagaan Kementerian Pertanian Aspek Faktor SWOT Bobot Skor Skor Tertimbang Strengths o Memiliki jaringan kelembagaan sampai (Kekuata.
ke tingkat desa .
enyuluh dan UPTD) o Legalitas kebijakan subsidi didukung oleh peraturan nasional yang kuat o Kapasitas fiskal dalam penganggaran subsidi relatif stabil Weaknesses o Sistem data penerima subsidi belum (Kelemaha.
terintegrasi dan mudah dimanipulasi o Lemahnya sistem pengawasan dan monitoring digital di lapangan o Terbatasnya pelatihan teknis dan kapasitas SDM pelaksana di daerah Opportunities (Peluan.
o Transformasi digital dan teknologi informasi untuk integrasi data subsidi o Dukungan politik untuk reformasi tata kelola pertanian https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
Aspek
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Faktor SWOT Bobot Skor Skor Tertimbang o Kolaborasi multipihak .
engan BPKP.
KPK, dan swast.
dalam pengawasan o Intervensi politik lokal dalam distribusi Threats (Ancama.
alokasi pupuk o Resistensi birokrasi terhadap transparansi dan pelibatan masyarakat o Fluktuasi harga pupuk global yang memengaruhi stok dan distribusi Dengan skor total tertimbang sebesar 2.
Penelitian posisi kelembagaan Kementerian Pertanian mendalam terhadap 20 informan kunci dari berada pada kategori kuadran "strategic tiga provinsi sentra produksi pangan, yaitu reformation", artinya: kementerian memiliki Jawa Timur.
Sulawesi Selatan, dan Sumatera kekuatan internal yang cukup signifikan Utara.
untuk melakukan perbaikan, namun masih dihadapkan pada kelemahan struktural dan lapangan, ketua kelompok tani, aparat desa, tantangan eksternal yang perlu ditangani serta pejabat teknis dari dinas pertanian secara sistematis.
Oleh karena itu, strategi Seluruh wawancara dilakukan Informan secara daring untuk mengatasi kendala Meskipun keterbatasan dalam sekaligus adaptasi terhadap peluang dan menangkap isyarat non-verbal menjadi mitigasi ancaman secara kolaboratif.
tantangan metodologis, pendekatan ini tetap berhasil menghasilkan data kualitatif yang kontekstual dan kaya makna.
Analisis Penyebab Maladministrasi Subsidi Pupuk Melalui analisis tematik, teridentifikasi lima isu struktural yang berulang di berbagai https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025 Pertama.
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
horizontal antarkelompok tani, terutama pengawasan dan audit pada tingkat desa dan kecamatan membuka ruang signifikan Kelima, dominasi faktor politik bagi terjadinya penyimpangan administratif.
lokal dalam proses seleksi penerima subsidi Kedua, terbatasnya akses petani terhadap mengakibatkan distorsi objektivitas dan informasi mengenai alokasi dan daftar menumbuhkan praktik eksklusi sosial.
Salah penerima subsidi mendorong munculnya satu temuan paling krusial adalah adanya kecenderungan distribusi pupuk berbasis mekanisme distribusi.
Ketiga, beban kerja loyalitas politik, di mana petani yang tidak tinggi dan keterbatasan sumber daya yang berafiliasi dengan kelompok kekuasaan dihadapi aparatur pelaksana menghambat lokal cenderung terpinggirkan.
Hal ini tidak proses verifikasi data penerima secara hanya memperdalam ketimpangan sosial, akurat dan akuntabel.
Keempat, muncul persepsi ketidakadilan kebijakan subsidi di tingkat akar rumput.
dalam distribusi yang kerap memicu konflik Tabel 3.
Ringkasan Temuan Faktor Penyebab Maladministrasi dalam Subsidi Pupuk Aspek Temuan Terbatasnya Dampak terhadap Efektivitas Subsidi anggaran Pengawasan tidak efektif membuka fungsi ruang penyimpangan administratif pupuk di tingkat desa dan kecamatan Pendanaan Minimnya anggaran Proses langsung akurat, dan maladministrasi konsistensi verifikasi data penerima, https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
Aspek
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Temuan Dampak terhadap Efektivitas Subsidi distribusi pupuk bersubsidi Tingginya beban kerja yang tidak Data penerima subsidi tidak akurat sebanding dengan kapasitas sumber dan rawan disalahgunakan daya aparatur menghambat akurasi dan validitas pendataan penerima Kelembagaan Kuatnya pengaruh politik lokal dalam Eksklusi sosial terhadap petani nonproses keputusan politik dan ketegangan di tingkat kelembagaan menciptakan distorsi akar rumput penerima subsidi Minimnya transparansi informasi dan Ketidakberdayaan petani saat pupuk kanal pengaduan yang tidak responsif menyebabkan petani tidak jumlahnya mengetahui status mereka sebagai Teknis Pelaksanaan penerima subsidi serta kehilangan ruang untuk menyampaikan keluhan secara efektif" Penyaluran pupuk kerap kali tidak Ketimpangan distribusi dan akses mencerminkan asas pemerataan dan pupuk menjadi isu struktural lebih didasarkan pada afiliasi politik Kewilayahan Ketimpangan dalam distribusi pupuk Ketegangan sosial antara kelompok (Geografi.
subsidi telah memicu ketegangan tani meningkat https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
Aspek
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Temuan Dampak terhadap Efektivitas Subsidi sosial antarkelompok tani di berbagai wilayah, mencerminkan kerapuhan tingkat lokal Tingginya penetrasi aktor politik lokal Distribusi terhadap objektif munculnya pola eksklusi sosial dan antarwilayah terhadap subsidi kerap kali ditentukan alih-alih kebutuhan objektif petani Sumber: Hasil Analisis, 2025 Lebih jauh, wawancara mengungkap bahwa Temuan-temuan kualitatif yang diperoleh sebagian besar petani tidak mengetahui secara pasti status penerima subsidi mereka SWOT, mekanisme pengaduan yang fungsional.
khususnya dalam menilai kekuatan dan Dalam kondisi pupuk yang tidak tersedia atau jumlahnya dikurangi tanpa penjelasan.
Pertanian dalam tata kelola distribusi pupuk petani merasa tidak memiliki daya tawar Hasil penelitian menegaskan dan akhirnya terpaksa membeli pupuk dari pasar terbuka dengan harga tinggi, yang memainkan peran sentral dalam menekan pada akhirnya menambah beban ekonomi tingkat maladministrasi, terutama dalam dan memperlemah keberlanjutan usaha tani aspek koordinasi, akuntabilitas internal, dan mekanisme kontrol pelaksanaan.
Di sisi lain.
Kementerian https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
transparansi informasi terbukti menjadi Untuk memperluas cakupan interpretasi faktor strategis yang dapat mencegah kerangka sistemik yang lebih komprehensif, melalui penyediaan akses terbuka terhadap data penerima, alokasi pupuk, dan kanal analisis PESTEL (Political.
Economic.
Social, pelaporan yang dapat diakses masyarakat.
Technological.
Environmental, and Lega.
Dengan demikian, temuan lapangan tidak hanya mengonfirmasi dimensi kelembagaan yang teridentifikasi dalam analisis SWOT, distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia.
tetapi juga memperjelas hubungan kausal Pendekatan ini memungkinkan identifikasi antara kekuatan internal dan kelemahan terhadap dinamika struktural di luar lingkup Transparansi Dengan pengungkit strategis untuk memperbaiki integritas distribusi pupuk bersubsidi, serta mendorong pembentukan sistem subsidi yang lebih adil, akuntabel, dan responsif mendalam mengenai bagaimana faktor- terhadap kebutuhan petani.
faktor eksternal tersebut berinteraksi dan menciptakan tantangan maupun peluang dalam pengelolaan subsidi pupuk.
Tabel Evaluasi Faktor-Faktor Eksternal Mempengaruhi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Kerangka Analisis PESTEL berikut merangkum dimensi-dimensi utama dalam kerangka PESTEL beserta kontribusi dan tekanan relatifnya terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia.
Tabel 4.
Analisis PESTEL terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi Dimensi PESTEL Politik Aspek Kunci Dampak terhadap Kebijakan Subsidi Dominasi aktor-aktor elite di Memperbesar kecenderungan distorsi https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
Dimensi PESTEL
Aspek Kunci
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Dampak terhadap Kebijakan Subsidi tingkat lokal, distribusi dan mereduksi capaian ketidaksinambungan regulasi efektivitas kebijakan secara antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurang lancarnya koordinasi lintas kementerian Tingginya ketergantungan Memperparah ketidakstabilan ekonomi petani terhadap skema subsidi, dan kerentanan structural rumah Ekonomi volatilitas harga pupuk dan tangga petani dan menambah tekanan nilai tukar, serta tekanan terhadap beban fiskal negara inflasi yang bersifat musiman Sosial Asimetri informasi yang Mendelegitimasi otoritas kebijakan dan mencolok, rendahnya mengikis kredibilitas institusi negara di kapasitas literasi digital di mata publik kalangan petani, serta eskalasi konflik horizontal antarpetani Teknologi Distribusi infrastruktur digital Mendorong inakurasi basis data dan yang belum merata, minimnya menciptakan ruang bagi praktik kapasitas pelatihan bagi manipulatif dalam proses distribusi aparatur, serta lemahnya integrasi antar sistem layanan Lingkungan Overdosis pupuk kimia.
Melemahkan kesinambungan rantai degradasi lahan, kurangnya produksi pertanian dan mengancam adopsi pupuk organik stabilitas sistem agrikultur jangka Legal Sanksi lemah, tumpang tindih Mengurangi transparansi institusional regulasi, minimnya sistem dan menciptakan kondisi yang kondusif https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
Dimensi PESTEL
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Aspek Kunci
pengaduan dan perlindungan Dampak terhadap Kebijakan Subsidi bagi penyimpangan administratif
Sumber: Hasil Analisis, 2025
Untuk Distribusi pupuk bersubsidi berada kerangka sistemik yang lebih luas, penelitian dalam lanskap politik yang sarat
PESTEL
tarik-menarik kepentingan antara (Political.
Economic.
Social.
Technological, aktor pusat dan lokal.
Intervensi elite Environmental, daerah, khususnya dalam proses penyusunan RDKK (Rencana Definitif Lega.
Kebutuhan Kelompo.
, membentuk dinamika kebijakan distribusi mengakibatkan distorsi pada basis pupuk bersubsidi di Indonesia.
Pendekatan ini berfungsi sebagai lensa makro yang antara kebijakan nasional seperti e- RDKK dan Kartu Tani dengan praktik interaksi antara lingkungan eksternal dan performa sistem kebijakan, melampaui Koordinasi antarinstansi yang lemah Dengan menelaah enam dimensi utama serta tumpang tindih kewenangan semakin menurunkan responsivitas teknis-administratif PESTEL, studi ini tidak hanya Ketidaksinkronan menganalisis dinamika internal institusi negara, tetapi juga mengungkap bagaimana kebijakan, karenanya, tidak dapat semata-mata perilaku birokrasi, efektivitas program, dan legitimasi kebijakan publik.
Dimensi Politik Reformasi kapasitas politik lokal.
Dimensi Ekonomi https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Keterikatan petani kecil pada skema ketergantungan struktural terhadap Minimnya input bersubsidi akibat keterbatasan e-RDKK memicu kecurigaan terhadap sistem Ketika distribusi tidak tepat dan meningkatkan konflik horizontal waktu, petani terpaksa membeli di tingkat komunitas.
Dimensi ini pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal, sehingga mereduksi pupuk tidak hanya bersifat teknis, melainkan sangat ditentukan oleh meningkatkan risiko kerugian.
Selain itu, variabilitas harga global, inflasi musiman, dan fluktuasi nilai tukar terhadap inovasi birokratik.
Hal menjamin kesinambungan distribusi, menjaga stabilitas harga input, dan perlindungan fiskal jangka panjang bagi sektor pertanian.
Dimensi Teknologi Digitalisasi sistem distribusi pupuk, melalui penerapan kartu tani dan eRDKK, menandai pergeseran menuju Namun, infrastruktur teknologi, kompetensi Dimensi Sosial Ketimpangan sosial dalam distribusi antarsistem kelembagaan.
Temuan subsidi tercermin dari perbedaan menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi antara petani yang akses terhadap jaringan internet, tergabung dalam kelompok dan yang perangkat digital, dan pelatihan Tingkat literasi digital teknis di tingkat lokal menghambat yang rendah menjadi penghambat akurasi pendataan dan membuka https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
ruang manipulasi.
Inovasi teknologi.
Dimensi Legal Di ranah hukum, persoalan utama adalah lemahnya konsistensi regulasi komprehensif dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa penguatan kapasitas Fragmentasi peraturan di berbagai Dimensi Lingkungan Dari perspektif ekologis, penggunaan penegakan hukum di tingkat daerah pupuk kimia bersubsidi dalam jangka memperburuk tata kelola.
Tidak tersedianya sistem pelaporan yang dapat diakses publik serta minimnya perlindungan hukum bagi petani dari praktik eksklusi turut memperlemah posisi petani dalam skema subsidi.
Kebijakan subsidi saat ini masih Reformasi kerangka hukum yang terfokus pada produktivitas jangka bersifat integratif dan berbasis hak keberlanjutan ekologis.
Minimnya menciptakan sistem distribusi yang adil dan akuntabel.
Analisis PESTEL ini mengonfirmasi bahwa berimbang dan rendahnya adopsi pupuk organik menjadi hambatan Gagalnya sistem digital tidak semata soal infrastruktur, tetapi juga terkait Oleh integrasi kebijakan subsidi dengan agenda konservasi sumber daya Intervensi jangka panjang.
administratif, sedangkan tekanan ekonomi https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
Sintesis Implikasi Maladministrasi Teoretis-Praktis Kebijakan persoalan hukum dan ekologi.
Oleh karena Subsidi Pupuk itu, upaya reformasi tidak dapat bersifat Berdasarkan temuan kualitatif, dan kerangka PESTEL.
SWOT.
Diperlukan pendekatan lintas sektor yang berbasis pemetaan risiko sistemik.
maladministrasi dalam kebijakan pupuk Pendekatan bersubsidi merupakan produk dari interaksi menggunakan kerangka double materiality, sistemik antara defisit tata kelola internal yaitu dengan melihat secara simultan dan tekanan eksternal yang kompleks.
bagaimana tekanan eksternal memengaruhi Secara konseptual, temuan ini memperkuat relevansi pendekatan multidimensi dalam bagaimana kebijakan subsidi berdampak studi kebijakan publik, khususnya teori good .
nside-i.
, lingkungan sosial, fiskal, dan kelembagaan Secara praktis, hasil ini menjadi .
utside-ou.
Dengan demikian, strategi fondasi strategis bagi pemerintah pusat dan distribusi subsidi yang lebih responsif, mikro, menyeimbangkan efisiensi fiskal, inklusif, dan berbasis bukti.
Reformasi sistem distribusi subsidi pupuk
Integrasi
PESTEL
perlu mencakup tiga pilar utama: penguatan dalam studi ini membuka ruang bagi kapasitas institusional dan akuntabilitas formulasi kebijakan yang lebih responsif, lokal, rekonstruksi sistem informasi dan holistik, dan berorientasi jangka panjang dalam pengelolaan subsidi pupuk nasional.
harmonisasi kebijakan lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.
Di samping itu, verifikasi data dan pemantauan distribusi https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang esensial.
Inisiatif reformasi seperti pengawasan implementasi e-RDKK secara digitalisasi berbasis geospasial, penguatan real-time melalui sistem dashboard publik kapasitas aparatur desa, serta simplifikasi yang terbuka.
regulasi perlu diadopsi sebagai bagian dari Institusi pengawas seperti Ombudsman RI dan BPK perlu diperkuat perannya tidak pertanian nasional.
hanya sebagai kanal pengaduan reaktif.
Temuan menunjukkan bahwa penyebab tetapi juga sebagai bagian dari sistem audit utama maladministrasi tidak semata-mata Penguatan kerangka regulasi sangat diperlukan, antara lain melalui penyusunan RUU Tata Kelola eksternal seperti intervensi politik lokal.
Subsidi Nasional yang memuat prinsip lemahnya koordinasi lintas lembaga, dan keterputusan sistem data.
Oleh karena itu, pelapor pelanggaran .
, serta reformasi tata kelola distribusi pupuk tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi menuntut pendekatan kolaboratif yang Dunia usaha, termasuk distributor dan melibatkan aktor lintas sektor dan multi- produsen pupuk, harus dimasukkan dalam level governance.
kerangka tanggung jawab sosial (CSR) dan Kementerian Pertanian memegang mandat kepatuhan rantai distribusi.
Keterbukaan teknis dalam merancang sistem distribusi data alokasi dan pelaporan stok perlu yang efisien dan adil.
Namun, peran ini menjadi kewajiban, serta diverifikasi melalui belum optimal akibat tidak sinkronnya sertifikasi digital berbasis audit independen pusat-daerah, rendahnya integrasi sistem pengawasan, dan intervensi politik lokal dalam proses tegas terhadap Masyarakat dan organisasi petani juga Untuk itu, dibutuhkan lembaga berperan sebagai aktor pengawasan sosial.
Keterlibatan petani dalam proses validasi https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
data dan penguatan literasi digital menjadi informasi, dan keberpihakan struktural faktor penting dalam menciptakan sistem terhadap petani kecil.
Apabila tata kelola pengaduan yang partisipatif dan aksesibel.
publik dibangun secara partisipatif dan Pendidikan tata kelola di tingkat desa berbasis data, maka potensi penyimpangan diperlukan untuk memperluas kapasitas dapat diminimalkan, dan arah kebijakan komunitas dalam mengawasi dapat lebih sejajar dengan prinsip keadilan secara kolektif.
sosial dan keberlanjutan sistem pangan Kementerian PPN/Bappenas memiliki posisi makro dan integrator perencanaan nasional.
Dalam konteks reformasi pupuk bersubsidi.
Bappenas diharapkan memimpin desain skema subsidi berbasis bukti, menetapkan mengintegrasikan distribusi pupuk dalam nasional yang berkelanjutan.
Bappenas juga berperan dalam merancang mekanisme insentif berbasis kinerja serta integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan maladministrasi dan mencegah kerugian sosial-ekonomi.
Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan subsidi tidak hanya ditentukan oleh struktur insentif ekonomi, tetapi juga sangat bergantung KESIMPULAN Studi maladministrasi dalam distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari persoalan kelembagaan, politik lokal, dan tekanan sistemik yang lebih luas.
Temuan kuantitatif, kualitatif, dan analisis eksternal berbasis PESTEL saling melengkapi dalam persoalan tata kelola.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin utama berikut:
Kualitas tata kelola dan transparansi informasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat Ketimpangan data, lemahnya pengawasan, dan akses https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
informasi yang tertutup Hasil penelitian merekomendasikan memperbesar ruang deviasi beberapa hal strategis, antara lain:
kebijakan di tingkat pelaksana.
Membangun .
Tekanan eksternal dari faktor politik, data real-time melalui dashboard ekonomi, sosial, dan hukum publik berbasis e-RDKK dan integrasi memperparah kondisi kelembagaan kelembagaan antarsektor.
yang lemah.
Politisasi distribusi.
Menguatkan kapasitas lokal melalui keterbatasan kapasitas digital, dan pelatihan aparatur desa, penyuluh, tumpang tindih regulasi menjadi dan kelompok tani dalam literasi kendala sistemik yang belum .
Kesenjangan kapasitas antarwilayah Merevisi regulasi dan menetapkan dan dominasi aktor lokal standar nasional tata kelola subsidi menciptakan ketidakadilan akses melalui UU Tata Kelola Subsidi dan serta eksklusi petani non-politik.
Hal ini memicu ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan.
antara pemerintah, dunia usaha, dan menjamin keberlanjutan sistem produksi pertanian jika tidak disertai partisipasi, dan akuntabilitas lintas pengawasan dan audit independen reformasi tata kelola berbasis data, distribusi pupuk.
Secara Pertanian.
Mendorong kolaborasi multipihak .
Distribusi pupuk bersubsidi gagal Berdasarkan Kementerian memperkuat integrasi data penerima pupuk diperlukan langkah-langkah strategis untuk bersubsidi dengan sistem kependudukan dan pertanahan untuk mencegah data fiktif.
Transparansi distribusi dapat ditingkatkan https://ejournal.
id/index.
php/administrasimanajemen/index Jurnal Administrasi dan Manajemen Vol.
15 No 4.
Desember 2025
E-ISSN : 2623-1719
P-ISSN : 1693-6876
melalui dashboard publik yang interaktif.
Alinea.
Puan Maharani Terima Peran penyuluh harus diperkuat sebagai Banyak Aduan Adanya Mafia Pupuk pengawas lapangan yang kredibel, didukung Subsidi.
pelatihan dan insentif.
Koordinasi lintas https://w.
id/politik/puan- maharani-terima-banyak-aduan- kebijakan pusat selaras dengan praktik adanya-mafia-pupuk-subsidi- Selain itu, sistem audit internal dan b2fd89AXF penilaian kinerja berbasis wilayah harus Bai.
Wang.
Sun.
Guo.
Li.
Cao, diterapkan untuk mengukur akuntabilitas.
Cao.
Huang.
Chen.
Partisipasi petani dalam proses verifikasi Wen.
Wang.
Nie.
dan validasi data secara digital juga penting Sahim, untuk memperkuat legitimasi dan keadilan Sudarmana.
Alta.
Setiawan.
distribusi subsidi di tingkat lokal.
Fauzi.
Zhong.
A Supyandi.
NikMat.
Pertanian diharapkan dapat memperkuat perannya (Switzerlan.
, sebagai motor utama reformasi sistem https://doi.
org/10.
1016/j.
subsidi pupuk yang berkeadilan.
Hanya melalui reformasi menyeluruh inilah tujuan How Kementerian Agricultural Dengan .
Sustainability 15.
, .
1Ae27.
Terungkap.
Permainan Oknum PPL dalam Distribusi peningkatan kesejahteraan petani kecil dan Pupuk penguatan ketahanan pangan nasionaldapat https://beritajatim.
com/terungkap- permainan-oknum-ppl-dalam- Bersubsidi Jember.
distribusi-pupuk-bersubsidi-di-jember Bou Hatoum.
Nassereddine.
Musick.
REFERENSI