ISSN: 3031-4208
Journal of Marketing Management and Innovative Business Review.
Vol.
No.
Desember 2024
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KABUPATEN BIAK PROVINSI PAPUA
1,2,.
Rio Paembonan 1*.
Petrus MaAona 2.
Johannes Baptista Halik3 Magister Manajemen.
Universitas Kristen Indonesia Paulus.
Makassar E-mail: riopaembonan@gmail.
Penulis korespondensi Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja keuangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Biak, selama periode 2020 hingga 2023.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi langsung pada objek penelitian.
Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan capaian target dan realisasi anggaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja lelang pada tahun 2020 sebesar 8640%, tidak mencapai target karena beberapa faktor, termasuk keterbatasan pemahaman satker dan masyarakat terkait proses lelang.
Namun, capaian meningkat pada 2021 dengan persentase 10758%, dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 14773%, didorong oleh upaya sosialisasi intensif.
Pada 2023, capaian kinerja menurun menjadi 11527%, meskipun tetap melampaui target.
Kualitas pelaksanaan anggaran juga bervariasi.
Pada tahun 2020.
KPKNL Biak melampaui target dengan capaian 10909%, tetapi mengalami penurunan pada 2021 .
37%) dan 2022 .
3%) akibat penerapan formulasi baru.
Di 2023, pelaksanaan anggaran meningkat sedikit menjadi 10038%.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan akuntabilitas kinerja, beberapa indikator belum mencapai target, terutama pada tahun-tahun awal, disebabkan oleh kendala internal dan eksternal seperti pandemi dan keterbatasan sumber daya.
Kata kunci: Akuntabilitas.
Kinerja Keuangan.
Lelang.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.
Kabupaten Biak.
Abstract: This study aims to analyze the accountability of financial performance at the State Asset and Auction Service Office (KPKNL) of Biak Regency, during the period 2020 to 2023.
The research method used is descriptive qualitative with a direct observation approach to the research object.
Performance measurement is carried out based on target achievement and budget realization.
The results of the study show that the auction performance achievement in 2020 was 8640%, not reaching the target due to several factors, including limited understanding of work units and the community regarding the auction process.
However, the achievement increased in 2021 with a percentage of 10758%, and peaked in 2022 at 14773%, driven by intensive socialization efforts.
In 2023, the performance achievement decreased to 11527%, although it still exceeded the target.
The quality of budget implementation also varies.
In 2020.
KPKNL Biak exceeded the target with an achievement of 10909%, but decreased in 2021 .
37%) and 2022 .
3%) due to the implementation of a new formulation.
In 2023, budget implementation increased slightly to 10038%.
Overall, this study shows that despite increased performance accountability, several indicators have not reached the target, especially in the early years, due to internal and external constraints such as the pandemic and limited resources.
Keywords: Accountability.
Financial Performance.
Auction.
State Asset Service Office.
Biak Regency ISSN: 3031-4208 Journal of Marketing Management and Innovative Business Review.
Vol.
No.
Desember 2024 membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.
Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerahAe daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya.
Perubahan-perubahan memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/ aparatur pemerintah yang ada Kabupaten Biak untuk proses penyusunan anggaran, transparan dan bertanggungjawab atas Pembaharuan sebagaimana dimaksud di atas tentunya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan.
Sebagai salah satu birokrasi yang menjadi jantung penentu sistem pemerintahan Di Kantor Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Biak tentunya harus di kelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan bertanggung jawab, berbasis keahlian, cakap dan disiplin.
Tentu untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan usaha atau langkah dalam menjalankan tujuan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan Dalam hal pengelolaan keuangan yang pada dasarnya merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu didorong untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat Mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban atas program dan anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan PENDAHULUAN Akuntabilitas pengelolaan belanja langsung merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah Biak secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati Oleh sebab itu, kegiatan langsung yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Biak.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Akuntabilitas pemerintah daerah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya.
Secara teoretis, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok.
Dengan demikian instrumen akuntabilitas ada yang menyangkut prosedur pertanggungjawaban secara internal, maupun pertanggungjawaban secara eksternal.
Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Biak untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Kabupaten Biak, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Paembonan et al .
: ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KABUPATEN BIAK PROVINSI PAPUA daerah dan reformasi keuangan negara.
Penerapan konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.
Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas.
Pengertian Kinerja Menurut Mangkunegara .
kinerja mengacu pada kemampuan seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas dalam kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
Kinerja dalam hal ini menunjukkan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah melaksanakan tugas pekerjaan yang dibeban-kan oleh organisasi.
Sedangkan baik atau tidak yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tuntutan perusahaan dapat digunakan untuk menentukan tampak tidaknya hasil kerja.
Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
Indikator inputs Menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran .
utput maupun Indikator output Menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan langsung dari suatu proses, program atau aktivitas yang dapat berupa fisik dan atau non Indikator outcome Menunjukkan tingkat suatu aktivitas, proses, maupun program dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan.
Ukuran ini menggambarkan hasil- hasil aktual yang dicapai dan berbagai efek yang dihasilkan.
Indikator benefits Keunggulan yang dicapai melalui indikator hasil adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir mempraktekkan kegiatan indikator kinerja ini.
Keunggulan ini tidak akan langsung terlihat atau bahkan diketahui untuk beberapa waktu, terutama dalam jangka menengah dan Indikator impact Menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh hasil positif dan negatif dari tindakan tersebut.
Indikator dampak, seperti halnya indikator manfaat, biasanya hanya dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang.
Indikator impact ini menunjukkan justifikasi kerja.
Jika karyawan mampu bekerja sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan, maka kinerja dapat tercapai dengan baik (Budiyanto and Mochklas 2.
Untuk mencapai tujuan organisasi, eksekutif dan karyawan (SDM) yang bekerja di lembaga pemerintah dan bisnis harus melaksanakan rencana kerja yang dibuat oleh lembaga (Chintia Pristiyanti 2.
Prinsip Penyusunan Laporan Akuntabilitas Prinsip penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut (Padia Aulia Hadiyanti 2.
prinsip-prinsip penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu:
Prinsip lingkup pertanggung jawaban Adanya pusat tanggungjawab atau responsibilility center sehingga ruang lingkupnya Dengan begitu kegiatan yang dikendalikan .
oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporan.
Prinsip prioritas Prinsip ini mencakup perincian yang signifikan dan relevan untuk akuntabilitas lembaga yang diperlukan untuk tindak lanjut yang harus dicatat, serta untuk pengambilan keputusan.
Prinsip manfaat Prinsip ini berarti manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusutan dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.
Dalam hal ini, penting juga untuk fokus pada sejumlah kualitas laporan yang solid, termasuk relevansi, ketepatan waktu, ketergantungan, kepercayaan, kejelasan, dan Berdasarkan prinsip-prinsip LAKIP tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip LAKIP yaitu harus membuat hal-hal penting dan relevan serta transparan LAKIP yaitu:
Sebagai bukti untuk menilai akuntabilitas individu yang membutuhkan.
Penyempumaan dokumen perencanaan periode mendatang.
Peningkatan pelaksanaan kegiatan yang akan Penyempunaan berbagai kebijakan yang Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 adalah peraturan terbaru dimana menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 29 Paembonan et al .
: ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KABUPATEN BIAK PROVINSI PAPUA
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi Berkala Karyawan mengacu pada proses di mana petugas penilaian kinerja mengevaluasi keseluruhan kinerja dan perilaku kerja karyawan secara bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja berkala karyawan berdasarkan kuadran kinerja Adapun perbedaan Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 dengan Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Sistem Manajemen PNS yaitu terletak pada format sasaran kinerja pegawai (SKP) dimana pada aturan sebelumnya pelaksana tinggal memasukan kegiatan diuraian tugas jabatan ke SKP, namun pada peraturan terbaru ini tidak lagi menginput aktivitas kegiatan pegawai, tetapi yang dinilai dan dimasukan dalam SKP yaitu hasil kerja serta perilaku kerja dari seorang ASN, selain itu perbedaan juga terletak pada aspek perencanaan kinerja, dimana aturan sebelumnya meliputi perencanaan dan penetapan SKP, sedangkan perencanaan kinerja pada Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi.
Disegi penilaian kinerja juga terlihat perbedaan pada peraturan terbaru penilaian kinerja menggunakan rumus-rumus yang matematis dengan pembobotan cascading direct dan non-direct dan juga pembobotan kinerja utama dan tembahan.
perusahaan harus merawatnya dengan baik karyawan sedemikian rupa sehingga mereka akan menerima kebaikan kepedulian para pemangku kepentingan (Safitri & Dwi Riyant.
Cara agar lebih mudah untuk melihat serta menyimpulkan hasil dari pencapaian sasaran program kegiatan maka dilakukan penilaian dan disertai arti atau makna dari nilai tersebut yaitu:
Nilai <80 >100 Makna Kurang Cukup Baik Sangat baik HASIL DAN PEMBAHASAN Capaian Kinerja Keuangan Hasil Lelang yang tidak tercapai tahun 2020-2023 Pada tahun 2020 persentase hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Biak sebesar 86,40%, dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa KPKNL Kabupaten Biak tidak dapat memenuhi Tidak tercapainya target hasil lelang pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih banyak dari satker-satker yang belum faham dan takut maupun merasa sulit untuk melakukan penghapusan aset negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KabupatenBiak.
Selain itu penyebab tidak tercapainya hasil lelang pada tahun 2020 yaitu karena masih sedikitnya orang awam yang mengerti mengenai lelang karena ditahun tersebut sistem lelang masih sering menggunakan lelang offline atau lelang langsung karena sistem web yang masih belum sepenuhnya sempurna untuk digunakan ditambah masih sedikit juga sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai lelang, selain itu masih sedikitnya potensi lelang pada tahun tersebut yang berimbas pada tidak tercapainya target hasil lelang, ditambah dengan masih banyak aset yang gagal lelang ataupun tidak laku saat pelaksanaan lelang, hal inidisebabkan karena masih sedikitnya peminat dari aset yang dilelang dan nilai limit yang tinggi juga tidak sesuai dengan nilai pasaran membuat calon peserta lelang berfikir ulang apakah aset yang ditawarkan wort it atau tidak untuk dibeli.
AuPada tahun tersebut masih sedikit potensi lelang yang ada dan ditambah keterbatasan pengetahuan untuk calon peserta lelang yang menyebabkan tidak tercapainya persentase hasil tersebutAy METODE ANALISIS DATA Langkah kedua yang dilakukan peneliti dalam analasis data adalah mereduksi data.
Reduksi data adalah proses menyederhanakan atau meringkas data-data yang telah didapatkan sebelumnya agar menjadi bentuk yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami.
Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Kab.
Biak dalam kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2020 - 2023.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.
01/2014
tentang Pengelolahan Kinerja dilingkungan Kementrian Keuangan atau Kemenkeu.
Perhitungan capaian kinerja sendiri menggunakan rumus:
Realisasi / Target per Tahun x 100 % Paembonan et al .
: ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KABUPATEN BIAK PROVINSI PAPUA (Wawancara Yulmedi Marten 20 Juli Peristiwa tersebut membuat beberapa tindakan maupun siasat untuk membuat target ditahun berikutnya bisa melampaui dan tidak seperti tahun sebelumnya.
KPKNL Kabupaten Biak memakai banyak cara agar realisasi target hasil lelang dapat terpenuhi salahsatunya dengan cara melakukan sosialisasi terkait cara penghapusan maupun lelang BMN secara daring, selain itu mereka juga mendatangi langsung kekantor satker-satker yang berpotensi untuk melakukan penghapusan maupun pelelangan BMN dan menghubungi pihak instansi maupun bank terkait yang asetnya dilelang untuk dapat mencarikan calon pembeli pada lelang aset negara Selanjutnya pada tahun 2021 persentase hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Biak mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 107,56% hasil tersebut dapat melampaui target dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan kerja keras dan dengan banyak cara yang dilakukan oleh pegawai KPKNL KabupatenBiak dan seksi lelang khusunya membuat target realisasi yang pada tahun sebelumnya tidak tercapai kini ditahun 2020 dapat tercapai.
Pada tahun tersebut kondisi Negara Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19 akan tetapi tidak menghambat realisasi lelang pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Kabupaten Biak.
Persentase hasil lelang pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Kabupaten Biak mendapatkan angka sebesar 147,73%, dengan hasil tersebut maka dapat dikatakan melebihi target dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun tahun selanjutnya.
Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dan ditambah dengan kunjungan langsung ke kantor satker membuat para pelaku dari setiap satker faham dan mau untuk melakukan penghapusan maupun lelang aset maupun BMN yang sudah usang maupun habis masa pakai.
Tahun 2023 persentase hasil lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KabupatenBiak sebesar 115,27%.
Hal ini menunjukan hasil yang positif dimana KPKNL KabupatenBiak dapat melampaui target yang ada akan tetapi mengalami penurunan hasil realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Capaian Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2020-2023 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL KabupatenBiak ditahun 2020 mencapai angka 109,09%, dimana hasil tersebut menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KabupatenBiak berhasil untuk melampaui target, selanjutnya pada tahun 2021 persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL KabupatenBiak sebesar 101,37%, dimana angka tersebut sudah melampaui target yang ada tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun 2022 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL KabupatenBiak sebesar 99,63% .
arget tidak tercapa.
AuAdanya formulasi terbaru yaitu formulasi smart dari DJPb (Direktorat Jenderal Peraturan Pembendaharaa.
dimana menghitung penggunaan dana dan efisiensi sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebatas menghitung penggunaan dana saja yang membuat KPKNL KabupatenBiak tidak bisa maksimal dalam hasil yang didapat pada persentase kualitas pelaksanaan anggaran ditahun 2021Ay (Wawancara Serlin Palembangan 24 Juli 2.
Tahun pelaksanaan anggaran pada KPKNL Kabupaten Biak sebesar 100,38%, angka tersebut sudah melampaui target realisasi tahun sebelumnya namun mengalami penurunan dibanding 2-3 tahun kebelakang yakni pada tahun 2021 dan PENUTUP Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Deskriptif kualitiatif dengan melakukan observasi secara langsung pada objek penelitihan akuntabilitas kinerja didasarkan pada target dan realisasi capaian anggaran.
Hasil Penelitian yakni Pertama.
Capaian Kinerja Keuangan hasil lelang pada tahun 2021 sebesar 107,58 %, 2022 nilai 147,58, 2023 nilai 115,27 %.
Kedua Capaian Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 2020 nilai 109,09% tahun 2021 nilai101,37%, tahun 2022 nilai 99,63% dan 2023 nilai 100,36% yang berada pada kategori sangat baik.
Paembonan et al .
: ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KABUPATEN BIAK PROVINSI PAPUA
Rochayatun.
Sulis.
Heri Pratikto.
Cipto Wardoyo, and Puji Handayati.
AuAssessing the Relevance of Spirituality and Corporate Social Responsibility in A Family Business : A Scooping Review.
Ay 9(Apri.
Safitri.
Rini, and Feri Dwi Riyanto Indah Yuliana.
AuThe Influence Brand Identity.
Brand Leadership, and Brand Comunication toward Job Satisfaction.
Ay A R TI CLE Asia-Pacific Management and Business Application 9.
: 57Ae66.
http://apmba.
Siswanto et al.
AuImpact of Work-Family Conflict on Job Satisfaction and Job Stress: Mediation Model From Indonesia.
Ay Problems and Perspectives in Management 20.
: 44Ae56.
Unrinews.
AuPermenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022.
Pola Baru Untuk ASNle.
Ay 20 Sep 2022.
https://unri.
id/permenpan-rb-nomor-6-tahun2022-pola-baru- untuk-asn/.
Wahyuni.
Nanik, and Boge Triatmanto.
AuThe Effect of the Organizational Change on Company Performance Mediated by Changes in Management Accounting Practices.
Ay Accounting 6.
: 581Ae88.
Wahyuni.
Nanik, and Novi Lailiyul Wafiroh.
AuGOOD
CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURES
AND FINANCIAL PERFORMANCE : ISLAMIC
SOCIAL
REPORTING
AND
ZAKAH
DISCLOSURES AS MEDIATING.
Ay 11.
: 18Ae34.
Warsini.
Kusni.
AuANALISIS AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2007 (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharj.
Ay 2007: 12Ae42.
Daftar Pustaka