INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
LEDALOGOS: JURNAL FILSAFAT
https://journal.
id/index.
php/JLOG Melampaui Kontrak Hipotetis: Tabir Ketidaktahuan sebagai Perangkat Epistemik Radikal dalam Keadilan Rawlsian Sugeng1.
Lina Sinaulan2.
Widya R.
Aidy3 1Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Jakarta.
Indonesia .
ugeng@dsn.
2Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Jakarta.
Indonesia .
sinaulan@dsn.
3Universitas Nasional.
Jakarta.
Indonesia .
romasindah@gmail.
ABSTRAK
Artikel ini mengajukan reinterpretasi konseptual terhadap Article history:
Received: 1 Maret 2026 tabir ketidaktahuan dalam teori keadilan yang dikembangkan Revised: 2 Maret 2026 oleh John Rawls dengan menempatkannya bukan sekadar Accepted: 14 Mei 2026 Available online: 31 Mei 2026 sebagai perangkat prosedural dalam kontrak hipotetis, melainkan sebagai instrumen epistemik dan moral yang Kata Kunci:
Berangkat dari pembacaan kritis atas A Theory of Tabir Ketidaktahuan.
Perangkat Epistemik.
Kesetaraan Moral.
Justice, studi ini berargumen bahwa tabir ketidaktahuan berfungsi sebagai mekanisme untuk memurnikan rasionalitas Keywords:
normatif dari distorsi yang dihasilkan oleh kontingensi sosial.
Veil of Ignorance.
Epistemic Device.
Moral Equality.
identitas partikular, dan posisi struktural.
Alih-alih hanya menjadi heuristik dalam pemilihan prinsip, tabir tersebut menetapkan kondisi pembatasan epistemik yang menangguhkan pengetahuan tentang keuntungan-keuntungan yang secara moral bersifat arbitrer.
Melalui analisis konseptual dan rekonstruksi argumentatif, artikel ini menunjukkan bahwa dimensi epistemik tabir ketidaktahuan mendahului sekaligus menopang pemilihan dua prinsip keadilan, sehingga membentuk arsitektur moral yang lebih mendalam dari keadilan sebagai fairness.
Dengan mengurung fakta-fakta sosial yang kontingen, perangkat ini menginstitusionalisasikan kesetaraan moral sebagai titik awal bagi deliberasi politik dan menjamin pembenaran yang imparsial dalam konteks pluralisme yang wajar.
Oleh karena itu, keadilan sebagai fairness tidak dapat direduksi menjadi prosedur kontraktual semata.
ia tampil sebagai proyek epistemologis yang bertujuan membangun legitimasi melalui disiplin perspektif.
Artikel ini menyimpulkan bahwa kekuatan normatif kerangka Rawls terletak pada reorientasi radikal terhadap sudut pandang: dengan menangguhkan perspektif partikularistik, prinsip-prinsip publik menjadi dapat dipertanggungjawabkan kepada individu-individu yang bebas dan setara.
Reinterpretasi ini memperkaya filsafat politik kontemporer dengan menegaskan kembali tabir ketidaktahuan sebagai struktur fundamental refleksi normatif dalam teori keadilan modern.
ARTICLE INFO
ABSTRACT
This article advances a conceptual reinterpretation of the veil of ignorance within the theory of justice developed by John Rawls by positioning it not merely as a procedural device embedded in a hypothetical contract, but as a radical epistemic and moral instrument.
Drawing on a critical reading of A Theory of Justice, the study argues that the veil of ignorance functions as a mechanism for purifying normative rationality from the distortions generated by social contingency, particular identity, and structural position.
Rather than serving simply as a heuristic for selecting principles, 13 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 the veil establishes conditions of epistemic restraint that suspend knowledge of morally arbitrary Through conceptual analysis and argumentative reconstruction, this article demonstrates that the epistemic dimension of the veil precedes and undergirds the selection of the two principles of justice, thereby constituting the deeper moral architecture of justice as fairness.
bracketing socially contingent facts, the device institutionalizes moral equality as the starting point of political deliberation and secures impartial justification in contexts of reasonable pluralism.
Justice as fairness, therefore, cannot be reduced to contractual procedure.
it emerges as an epistemological project aimed at constructing legitimacy through disciplined perspective-taking.
The article concludes that the enduring normative force of RawlsAos framework lies in its radical reorientation of standpoint: by suspending particularistic perspectives, it renders public principles justifiable to free and equal persons.
This reinterpretation enriches contemporary political philosophy by reaffirming the veil of ignorance as a foundational structure for normative reflection in modern theories of justice.
PENDAHULUAN
Dalam literatur Rawlsian arus utama, veil of ignorance paling sering dipahami sebagai perangkat prosedural yang bekerja di dalam original position untuk menjamin imparsialitas pilihan atas prinsip-prinsip keadilan.
Formulasi ini menempatkan tabir ketidaktahuan sebagai Aufilter informasiAy yang meniadakan pengetahuan tentang status sosial, bakat alamiah, maupun posisi kelas, sehingga para pihak dipaksa bernegosiasi dari suatu Auposisi kesetaraanAy yang simetris (Freeman, 2.
Dalam kerangka tersebut, daya kerja tabir terutama dibaca sebagai constraint prosedural yang menertibkan proses pemilihan prinsip, bukan sebagai klaim epistemologis yang lebih dalam tentang bagaimana rasionalitas normatif dimurnikan.
Cara baca ini konsisten dengan penekanan konstruktivisme politik Rawls: prinsip yang sah bukan ditemukan sebagai fakta moral eksternal, melainkan AudikonstruksiAy lewat prosedur yang merepresentasikan kewajaran publik.
Dominasi pembacaan prosedural ini semakin menguat ketika veil of ignorance dipresentasikan sebagai inti dari Auconstructivist proceduralismAy dalam teori liberalkonstitusional modernAiyakni prosedur yang meniru keterbatasan dan simetri yang dianggap perlu agar justifikasi politik dapat diterima oleh warga yang bebas dan setara (Schupmann, 2.
Di tingkat pengantar dan rujukan ensiklopedik, tabir ketidaktahuan juga kerap diringkas sebagai AualatAy untuk membantu kita memperjelas komitmen normatif demokratis melalui sebuah perangkat berpikir, sehingga pusat gravitasinya tetap pada fungsi proseduralAimengarahkan pilihan secara tidak berpihakAialih-alih pada radikalisasi perspektif sebagai proyek epistemik (Platz.
Pembacaan prosedural ini tidak hanya hidup di filsafat politik, tetapi juga merembes ke disiplin lain yang mengoperasionalkan veil of ignorance reasoning sebagai teknik pengambilan keputusan.
Studi eksperimental dan psikologi moral, misalnya, secara eksplisit memakainya sebagai Aumoral reasoning deviceAy untuk mendorong keputusan imparsial, sehingga tabir tampil sebagai protokol prosedural yang dapat diuji dan direplikasi (Huang et al.
, 2019.
Huang et al.
, 2.
Bahkan dalam wacana tata kelola teknologi, tabir ketidaktahuan diperlakukan sebagai AuprocessAy untuk memilih prinsip yang mengatur domain kebijakan nyata seperti AI (Weidinger 14 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy et al.
, 2.
Rangkaian apropriasi ini memperluas pengaruh Rawls, tetapi sekaligus mempertebal kecenderungan reduksionis: tabir ketidaktahuan dibaca terutama sebagai metode atau prosedur yang menghasilkan keluaran tertentu, sementara dimensi epistemik-moralnya sebagai penangguhan perspektif sosial-kontingen sering tenggelam di balik bahasa AualatAy dan AuprosesAy.
Pembacaan yang mereduksi Rawls menjadi AusekadarAy penerus teori kontrak sosial modern biasanya berangkat dari kemiripan bentuk: ada original position, ada para pihak yang memilih prinsip, dan ada bahasa AukontrakAy yang tampak akrab dengan HobbesAeLockeAeRousseau.
Namun kesamaan permukaan ini sering menutup pergeseran metodologis yang menentukan: pada Rawls, kontrak bukan peristiwa historis, melainkan alat representasi untuk menampilkan syarat-syarat public justification bagi warga yang bebas dan setara (Wenar, 2.
Reduksi terjadi ketika AukontrakAy diperlakukan sebagai fondasi ontologisAi seolah-olah Rawls ingin membuktikan bahwa kewajiban politik lahir dari persetujuan, sebagaimana tradisi kontraktarian klasik.
Padahal, titik berat pemikiran Rawls justru bergerak ke konstruktivisme politik: prinsip yang sah tidak AuditemukanAy sebagai fakta moral di luar praktik publik, melainkan AudikonstruksiAy melalui prosedur yang memodelkan kewajaran, resiprositas, dan kesetaraan moral dalam ruang politik yang Dalam kerangka ini, kontrak adalah cara menertibkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sesama warga, bukan cerita asal-usul negara.
Kecenderungan reduksionis juga mengabaikan bahwa proyek Rawls berkembang melampaui pola kontrak sosial.
Political liberalism menempatkan stabilitas, legitimasi, dan Aukesepakatan yang tumpang tindihAy sebagai problem utama ketika keberagaman doktrin komprehensif menjadi fakta permanen masyarakat demokratis (Wenar, 2.
Pembacaan Aukontrak murniAy cenderung melewatkan dimensi pembentukan subjek dan disiplin sudut pandangAiyakni upaya mengubah cara kita menilai klaim keadilanAiyang oleh sejumlah pembacaan mutakhir dipahami sebagai kedalaman etis Rawls, bukan sekadar teknik perancangan institusi (Lefebvre.
Dalam penerimaan akademik terhadap Rawls, pusat gravitasi kajian hampir selalu kembali pada dua prinsip keadilan karena di situlah justice as fairness mengambil bentuk paling operasional untuk menilai Austruktur dasarAy masyarakat.
Entri rujukan utama menempatkan prinsip kebebasan dasar setara dan prinsip keduaAiyang mencakup fair equality of opportunity serta difference principleAisebagai jantung argumen Rawls tentang bagaimana institusi konstitusional dan distribusi sosial-ekonomi harus diatur (Wenar, 2008/2.
Fokus ini bertahan karena dua prinsip tersebut bukan sekadar slogan normatif:
Rawls memasangkan keduanya dengan aturan prioritas leksikal yang membatasi perdagangan .
rade-off.
antara kebebasan dan kesejahteraan material, sehingga menawarkan perangkat evaluasi yang tegas terhadap kebijakan publik dan desain institusi (Freeman, 2008.
Lamont, 1996/2.
Dengan demikian, banyak studi Rawlsian menganggap debat substantif paling produktif justru terjadi ketika menafsirkan ketegangan internal antara kebebasan dasar, kesempatan yang sungguh 15 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 adil, dan pembenaran atas ketimpangan yang hanya sah bila memperbaiki posisi pihak paling rentan (Routledge Encyclopedia of Philosophy, 2.
Kecenderungan ini semakin sistematis dalam literatur yang memetakan Rawls untuk pembaca lanjut.
Dua prinsip diperlakukan sebagai jawaban langsung atas pertanyaan inti tentang hak-hak dasar dan pengaturan ketidaksetaraan dalam suatu skema kerja sama sosial jangka panjang, sehingga pembahasannya menjadi AuporosAy yang mengorganisasi topik-topik lain seperti original position, reflective equilibrium, dan stabilitas dalam masyarakat plural (Cambridge Rawls Lexicon, n.
Akibatnya, bahkan ketika perdebatan bergerak ke political liberalism, dua prinsip tetap menjadi titik rujuk untuk menguji apakah justifikasi publik dapat mempertahankan prioritas kebebasan sekaligus menuntut kepedulian institusional terhadap mereka yang paling kurang beruntungAisebuah kombinasi yang menjelaskan mengapa agenda penelitian Rawlsian berulang kali kembali ke formulasi, penafsiran, dan batas daya jangkau prinsip-prinsip tersebut (Wenar, 2008/2.
Tabir ketidaktahuan umumnya dipresentasikan sebagai cara untuk mensterilkan proses pemilihan prinsip dari Aufakta-fakta arbitrerAy mengenai ras, kelas, dan gender, sehingga perhatian kajian terkonsentrasi pada fungsinya sebagai mekanisme imparsialitas dalam original position (Wenar, 2008.
Freeman, 2.
Kalangan ensiklopedik dan handbook juga cenderung merangkum perangkat ini sebagai Aupenyaring informasiAy yang memastikan para pihak bernegosiasi secara simetris, sehingga penjelasan bergerak cepat menuju keluaran normatif tanpa mengembangkan secara penuh pertanyaan epistemologis tentang jenis pembatasan pengetahuan apa yang sedang dibangun dan mengapa pembatasan itu menghasilkan bentuk rasionalitas moral tertentu (Platz, 2.
Akibat orientasi tersebut, dimensi epistemologis sering muncul sebagai asumsi latar, bukan sebagai objek analisis tersendiri.
Kerangka rujukan utama memang menegaskan bahwa para pihak tetap memegang informasi umum tentang masyarakat dan psikologi manusia, tetapi diskusi biasanya berhenti pada pertimbangan desain prosedur, bukan pada teori pengetahuan normatif yang menjelaskan bagaimana pembatasan informasi mengubah struktur pembenaran (Freeman, 2008.
Wenar.
Bahwa ruang epistemologis ini relatif kurang dieksplorasi justru tampak dari perkembangan riset mutakhir di luar AuintiAy studi Rawls: tradisi psikologi moral dan filsafat eksperimental mengoperasionalkan veil of ignorance reasoning sebagai perangkat yang dapat diuji untuk mengurangi bias kepentingan diri, sehingga tabir dibaca sebagai teknologi kognitifAibukan sekadar perangkat prosedural dalam teori politik (Huang et al.
, 2.
Lebih jauh, kerja terbaru dalam filsafat keputusan memperkenalkan gagasan Auevidential veil of ignoranceAy untuk mengatasi problem keadilan antargenerasi, yang secara eksplisit memindahkan perhatian ke persoalan informasi, inferensi, dan rasionalitas di bawah ketidakpastian (Gustafsson & Mogensen, forthcomin.
Pergeseran ini menunjukkan bahwa, ketika tabir dibahas sebagai konstruksi epistemik yang otonom, ia membuka medan pertanyaan baruAitentang apa yang boleh diketahui, bagaimana pengetahuan itu membimbing pilihan, dan bagaimana legitimasi moral bergantung pada arsitektur pembenaranAiyang belum menjadi arus utama dalam pembacaan Rawls yang dominan prosedural.
16 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy Kritik signifikan terhadap pendekatan semacam ini datang dari tradisi komunitarian yang menolak gagasan bahwa individu dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks sosial dan historis mereka.
menurut kritik tersebut, eksperimen pemikiran Rawls terlalu mengabstraksi sehingga tidak relevan dengan pengalaman moral nyata individu dalam masyarakat beragam (Sandel, 1.
Ini menunjukkan bahwa konsep tabir tidak sekadar menetapkan kondisi netralAimelainkan memaksa pembuat prinsip untuk memikirkan keadilan dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, yaitu tanpa prasangka identitas.
Selain itu, penelitian empiris modern menggunakan strategi veil of ignorance reasoning menunjukkan bahwa pembatasan informasi ini tidak hanya mendorong pilihan prinsip yang imparsial tetapi juga memunculkan kecenderungan preferensi yang mengutamakan mereka yang paling kurang beruntung, bahkan dalam domain seperti tata kelola teknologi.
Dalam perdebatan kontemporer mengenai teori keadilan Rawls, perhatian sering terpusat pada formulasi dan pembenaran dua prinsip keadilan, sementara perangkat konseptual yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut dipilih kerap diperlakukan sekadar sebagai mekanisme prosedural.
Padahal, veil of ignorance tidak hanya mengatur kondisi seleksi, tetapi juga membentuk struktur rasionalitas normatif dengan membatasi jenis pengetahuan yang dapat digunakan dalam deliberasi.
Ketika informasi tentang posisi sosial dan keuntungan kontingen ditangguhkan, yang berubah bukan hanya hasil pilihan, melainkan cara menilai alasan itu sendiri.
Oleh karena itu, diperlukan penelaahan ulang yang lebih mendalam untuk memahami apakah tabir ketidaktahuan sesungguhnya berfungsi sebagai perangkat epistemik yang radikal dan bagaimana konsekuensi pemahaman tersebut terhadap arsitektur moral justice as fairness dalam keseluruhan bangunan teori Rawls.
Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan dalam artikel ini mengacu pada pertanyaan utama: bagaimana tabir ketidaktahuan dapat dipahami sebagai perangkat epistemik yang radikal, dan apa implikasinya terhadap arsitektur moral justice as fairness dalam teori Rawls? METODE PENULISAN Pembahasan isu ini menggunakan pendekatan filosofis-normatif melalui conceptual analysis untuk membedakan secara tegas antara pembacaan prosedural dari pembacaan epistemologis terhadap veil of ignorance.
Analisis diarahkan pada struktur rasionalitas dalam original position, khususnya bagaimana pembatasan informasi membentuk horizon justifikasi dan memurnikan pertimbangan normatif.
Melalui rekonstruksi argumentatif, bangunan justice as fairness ditata ulang guna menilai apakah dimensi epistemik tabir ketidaktahuan mendahului dan menopang dua prinsip keadilan, alih-alih sekadar berfungsi sebagai mekanisme seleksi.
Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis tekstual-kritis atas karya utama Rawls serta dialog dengan literatur sekunder kontemporer untuk menguji konsistensi dan kekuatan teoretisnya.
Dengan demikian, metode yang digunakan tidak berhenti pada deskripsi historis, tetapi bergerak menuju rekonstruksi normatif yang menempatkan tabir ketidaktahuan sebagai elemen sentral dalam arsitektur moral teori Rawls dan membuka kemungkinan pembacaan yang lebih mendalam terhadap legitimasi keadilan dalam masyarakat pluralistik.
17 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026
DEKONSTRUKSI PEMBACAAN PROSEDURAL DALAM TEORI RAWLS
Banyak pembacaan terhadap Rawls memulai dari anggapan bahwa original position adalah Ausituasi pilihanAy yang dirancang terutama untuk menghasilkan keluaran tertentuAiyakni dua prinsip keadilanAisehingga perhatian analitis segera tertuju pada bagaimana perangkat itu memandu keputusan para pihak.
Freeman menegaskan bahwa Rawls memang mengonstruksi veil of ignorance sebagai representasi batasan alasan dan informasi yang relevan dalam menentukan prinsip bagi basic structure, dan dari konfigurasi itulah Rawls menyimpulkan bahwa pilihan paling rasional bagi para pihak adalah dua prinsip tersebut (Freeman, 2.
Dengan kerangka semacam ini, original position mudah diperlakukan sebagai mesin inferensi:
jika kondisinya dipasang dengan tepat, maka hasilnya AukeluarAy dalam bentuk paket normatif tertentu.
Bahkan Rawls sendiri, dalam refleksi atas edisi revisi, menyebut Auargumen dari original position untuk dua prinsipAy sebagai salah satu titik presentasi yang akan ia susun ulang, yang memperkuat kesan bahwa perangkat tersebut berfungsi sebagai jalur argumentatif menuju dua prinsip (Rawls, 1999/2.
Namun, ketika pembacaan berhenti pada fungsi derivatif ini, fokus bergeser dari struktur justifikasi menuju hasil prosedural: yang dinilai terutama adalah apakah prosedur tersebut AumengantarkanAy dua prinsip, bukan bagaimana prosedur itu membentuk standar kewajaran publik.
Wenar menekankan bahwa rancangan original position memodelkan ide kebebasan, kesetaraan, dan fairness sebagai syarat legitimasi, tetapi orientasi AuhasilAy membuat dimensi pemodelan ini tampak sekunder dibandingkan kesimpulan normatif yang dihasilkan (Wenar, 2.
Di titik ini.
Rawls lalu dipersempit menjadi variasi modern teori kontrak sosial.
Kontrak dipahami seolah-olah menjadi dasar kewajiban atau sumber legitimasi politik, padahal pada pembacaan politik Rawls, perangkat tersebut berfungsi sebagai device of representation yang mengatur alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antarwarga (Freeman, 2.
Penekanan pada AukontrakAy sebagai fondasi juga menutupi fakta bahwa interpretasi mutakhir justru mengingatkan adanya bacaan standar yang terlalu ekspositorisAioriginal position dipahami terutama sebagai alat pemilihan prinsipAiseraya menunjukkan bahwa Rawls juga dapat dibaca sebagai proyek transformasi perspektif yang lebih dalam daripada sekadar desain prosedur (Lefebvre, 2.
Rawls sendiri menegaskan bahwa original position diperkenalkan sebagai device of representation yang membantu refleksi publik dan self-clarification, sehingga ia bekerja sebagai skema pemodelan bagi gagasan warga sebagai pribadi yang bebas dan setara, bukan sebagai kisah asal-usul legitimasi (Rawls, 1.
Dengan menata kondisi informasi dan alasan yang boleh dipakai, perangkat ini merepresentasikan syarat kewajaran yang seharusnya mengatur penilaian kita atas struktur dasar, sehingga AukesepakatanAy yang dihasilkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk public justification daripada persetujuan faktual atau historis (Freeman, 2.
Penekanan representasional ini juga tampak ketika Rawls menggambarkan original position sebagai cara bergerak menuju reflective equilibrium: nilai metodologisnya dinyatakan ketika ia menata alasan yang selaras dengan keyakinan pertimbangan yang telah kita anggap masuk akal, bukan ketika ia menurunkan kewajiban dari tindakan berkontrak (Wenar, 2.
Karena itu, pembacaan yang 18 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy menuntut AufondasiAy kontraktual cenderung salah arah: ia mengubah alat pemodelan menjadi dasar metafisik, lalu kehilangan karakter konstruktivis Rawls yang menilai legitimasi melalui keberterimaan alasan di ruang publik.
Ketika kontrak dipahami secara heuristik, pusat teori bergeser dari Ausiapa menyetujui apaAy ke Aualasan macam apa yang dapat dipertanggungjawabkanAy dalam masyarakat demokratis yang plural.
(Rawls, 1985.
Freeman, 2008.
Wenar, 2.
Pembatasan informasi dalam veil of ignorance tidak sekadar menghilangkan data tentang posisi sosial.
ia mengonstruksi batas epistemik yang menentukan jenis alasan apa yang dapat dipakai dalam pembenaran prinsip-prinsip publik.
Dalam A Theory of Justice.
John Rawls menegaskan bahwa para pihak tetap mengetahui fakta umum tentang psikologi dan ekonomi, namun tidak mengetahui atribut partikular mereka konfigurasi ini menunjukkan bahwa yang diatur bukan hanya hasil pilihan, melainkan kondisi kognitif yang membentuk pertimbangan normatif (Rawls, 1.
Dengan cara tersebut, perangkat ini menetapkan horizon pengetahuan yang sah dalam deliberasi, karena hanya alasan yang tidak bergantung pada keberuntungan sosial yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar legitimasi (Freeman, 2.
Ketika perhatian diarahkan pada struktur pembatasan tersebut, pertanyaan utama bergeser dari bagaimana prinsip dipilih menuju bagaimana rasionalitas normatif dibentuk melalui disiplin perspektif.
Literatur kontemporer menekankan bahwa original position adalah device of representation yang memodelkan kewajaran dan resiprositas, sehingga nilainya terletak pada penataan kerangka justifikasi, bukan semata pada derivasi dua prinsip (Wenar, 2.
Pendekatan eksperimental terhadap veil of ignorance reasoning juga menunjukkan bahwa pembatasan informasi mengubah pola penilaian moral agen, yang mengindikasikan fungsi epistemologisnya dalam membentuk preferensi normatif, bukan sekadar sebagai teknik seleksi (Huang et al.
, 2.
Dengan demikian, pembacaan yang membatasi maknanya pada prosedur pemilihan menjadi tidak memadai, karena ia melewatkan dimensi formatif yang menentukan bagaimana klaim keadilan dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat pluralistik.
Ketika Rawls menginstruksikan bahwa para pihak di original position tidak mengetahui ciri-ciri kontingen, mereka tetap mengetahui fakta umum tentang psikologi sosial dan nilai-nilai dasar, sebuah kombinasi yang memungkinkan penilaian norma disandarkan pada kondisi imparsial dan reflektif, bukan pada kepentingan partikular.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa asas keadilan tidak sekadar dicapai ketika prinsip-prinsip itu dipilih, tetapi terletak pada jenis alasan yang dapat dipakai warga untuk mendukung atau menolak suatu aturan: alasan yang memang memenuhi syarat kewajaran dan resiprositas, bukan alasan yang berakar pada keuntungan pribadi atau keberuntungan.
Pendekatan ini mengubah cara kita memandang legitimasi dan prioritas dalam justice as fairness: bukan hanya hasil akhir yang penting, tetapi bagaimana struktur pembenaran itu terbentuk sehingga prinsip-prinsip tersebut layak dijadikan dasar institusi sosial.
Konsekuensi filosofisnya adalah justice as fairness berfungsi sebagai sebuah kerangka moral yang memodulasi pandangan warga tentang apa yang sah dan dapat dibenarkan, dengan menempatkan penalaran normatif di tempat sentral dalam justifikasi dan bukan sekedar sebagai corollary dari prosedur kontraktual hipotetis.
19 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 Reformulasi ini memperkaya pemahaman kita tentang keadilan sebagai nilai yang dibenarkan di ruang publik, dengan implikasi kuat bagi studi politik, etika, dan teori Bagi Samuel Freeman, original position dalam teori keadilan John Rawls tidak dapat dipahami sebagai kontrak sosial aktual ataupun rekonstruksi historis mengenai asal-usul masyarakat politik.
Freeman menegaskan bahwa original position merupakan device of representation, yaitu suatu perangkat representasional yang dirancang untuk memodelkan kondisi normatif yang adil dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.
Dengan demikian, konstruksi tersebut berfungsi sebagai instrumen filosofis untuk merepresentasikan situasi di mana individu diposisikan secara setara dan rasional ketika menentukan dasar moral bagi struktur dasar Dalam kerangka ini, keadilan tidak lahir dari fakta sosial empiris ataupun negosiasi kekuasaan, melainkan dari kondisi fairness yang direpresentasikan secara normatif melalui prosedur rasional yang bebas dari dominasi kepentingan partikular.
Melalui pembacaan Freeman, veil of ignorance memperoleh makna yang lebih mendalam daripada sekadar metode hipotetis dalam teori kontrak sosial.
Tabir ketidaktahuan berfungsi sebagai mekanisme epistemik yang menangguhkan seluruh atribut sosial individu, seperti kelas ekonomi, ras, agama, gender, kemampuan, maupun posisi politik, sehingga subjek tidak dapat menyusun prinsip keadilan berdasarkan keuntungan personal atau privilese struktural tertentu.
Dalam kondisi epistemik tersebut, individu dipaksa untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara universal karena mereka tidak mengetahui posisi sosial apa yang akan mereka tempati dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, veil of ignorance bukan hanya perangkat prosedural, melainkan strategi filosofis untuk mendisiplinkan bias sosial dan menghasilkan orientasi moral yang lebih imparsial dalam formulasi keadilan Rawlsian.
Banyak pembacaan terhadap Rawls memulai dari anggapan bahwa original position adalah Ausituasi pilihanAy yang dirancang terutama untuk menghasilkan keluaran tertentuAiyakni dua prinsip keadilanAisehingga perhatian analitis segera tertuju pada bagaimana perangkat itu memandu keputusan para pihak.
Freeman menegaskan bahwa Rawls memang mengonstruksi veil of ignorance sebagai representasi batasan alasan dan informasi yang relevan dalam menentukan prinsip bagi basic structure, dan dari konfigurasi itulah Rawls menyimpulkan bahwa pilihan paling rasional bagi para pihak adalah dua prinsip tersebut (Freeman, 2.
Dengan kerangka semacam ini, original position mudah diperlakukan sebagai mesin inferensi:
jika kondisinya dipasang dengan tepat, maka hasilnya AukeluarAy dalam bentuk paket normatif tertentu.
Bahkan Rawls sendiri, dalam refleksi atas edisi revisi, menyebut Auargumen dari original position untuk dua prinsipAy sebagai salah satu titik presentasi yang akan ia susun ulang, yang memperkuat kesan bahwa perangkat tersebut berfungsi sebagai jalur argumentatif menuju dua prinsip (Rawls, 1999/2.
Namun, ketika pembacaan berhenti pada fungsi derivatif ini, fokus bergeser dari struktur justifikasi menuju hasil prosedural: yang dinilai terutama adalah apakah prosedur tersebut AumengantarkanAy dua prinsip, bukan bagaimana prosedur itu membentuk standar kewajaran publik.
Wenar menekankan bahwa rancangan original position memodelkan ide kebebasan, kesetaraan, dan fairness sebagai syarat 20 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy legitimasi, tetapi orientasi AuhasilAy membuat dimensi pemodelan ini tampak sekunder dibandingkan kesimpulan normatif yang dihasilkan (Wenar, 2.
Di titik ini.
Rawls lalu dipersempit menjadi variasi modern teori kontrak sosial.
Kontrak dipahami seolah-olah menjadi dasar kewajiban atau sumber legitimasi politik, padahal pada pembacaan politik Rawls, perangkat tersebut berfungsi sebagai device of representation yang mengatur alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antarwarga (Freeman, 2.
Penekanan pada AukontrakAy sebagai fondasi juga menutupi fakta bahwa interpretasi mutakhir justru mengingatkan adanya bacaan standar yang terlalu ekspositorisAioriginal position dipahami terutama sebagai alat pemilihan prinsipAiseraya menunjukkan bahwa Rawls juga dapat dibaca sebagai proyek transformasi perspektif yang lebih dalam daripada sekadar desain prosedur (Lefebvre, 2.
Rawls sendiri menegaskan bahwa original position diperkenalkan sebagai device of representation yang membantu refleksi publik dan self-clarification, sehingga ia bekerja sebagai skema pemodelan bagi gagasan warga sebagai pribadi yang bebas dan setara, bukan sebagai kisah asal-usul legitimasi (Rawls, 1.
Dengan menata kondisi informasi dan alasan yang boleh dipakai, perangkat ini merepresentasikan syarat kewajaran yang seharusnya mengatur penilaian kita atas struktur dasar, sehingga AukesepakatanAy yang dihasilkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk public justification daripada persetujuan faktual atau historis (Freeman, 2.
Penekanan representasional ini juga tampak ketika Rawls menggambarkan original position sebagai cara bergerak menuju reflective equilibrium: nilai metodologisnya dinyatakan ketika ia menata alasan yang selaras dengan keyakinan pertimbangan yang telah kita anggap masuk akal, bukan ketika ia menurunkan kewajiban dari tindakan berkontrak (Wenar, 2.
Karena itu, pembacaan yang menuntut AufondasiAy kontraktual cenderung salah arah: ia mengubah alat pemodelan menjadi dasar metafisik, lalu kehilangan karakter konstruktivis Rawls yang menilai legitimasi melalui keberterimaan alasan di ruang publik.
Ketika kontrak dipahami secara heuristik, pusat teori bergeser dari Ausiapa menyetujui apaAy ke Aualasan macam apa yang dapat dipertanggungjawabkanAy dalam masyarakat demokratis yang plural.
(Rawls, 1985.
Freeman, 2008.
Wenar, 2.
Pembatasan informasi dalam veil of ignorance tidak sekadar menghilangkan data tentang posisi sosial.
ia mengonstruksi batas epistemik yang menentukan jenis alasan apa yang dapat dipakai dalam pembenaran prinsip-prinsip publik.
Dalam A Theory of Justice.
John Rawls menegaskan bahwa para pihak tetap mengetahui fakta umum tentang psikologi dan ekonomi, namun tidak mengetahui atribut partikular mereka konfigurasi ini menunjukkan bahwa yang diatur bukan hanya hasil pilihan, melainkan kondisi kognitif yang membentuk pertimbangan normatif (Rawls, 1.
Dengan cara tersebut, perangkat ini menetapkan horizon pengetahuan yang sah dalam deliberasi, karena hanya alasan yang tidak bergantung pada keberuntungan sosial yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar legitimasi (Freeman, 2.
Ketika perhatian diarahkan pada struktur pembatasan tersebut, pertanyaan utama bergeser dari bagaimana prinsip dipilih menuju bagaimana rasionalitas normatif dibentuk melalui disiplin perspektif.
Literatur kontemporer menekankan 21 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 bahwa original position adalah device of representation yang memodelkan kewajaran dan resiprositas, sehingga nilainya terletak pada penataan kerangka justifikasi, bukan semata pada derivasi dua prinsip (Wenar, 2.
Pendekatan eksperimental terhadap veil of ignorance reasoning juga menunjukkan bahwa pembatasan informasi mengubah pola penilaian moral agen, yang mengindikasikan fungsi epistemologisnya dalam membentuk preferensi normatif, bukan sekadar sebagai teknik seleksi (Huang et al.
, 2.
Dengan demikian, pembacaan yang membatasi maknanya pada prosedur pemilihan menjadi tidak memadai, karena ia melewatkan dimensi formatif yang menentukan bagaimana klaim keadilan dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat pluralistik.
Ketika Rawls menginstruksikan bahwa para pihak di original position tidak mengetahui ciri-ciri kontingen, mereka tetap mengetahui fakta umum tentang psikologi sosial dan nilai-nilai dasar, sebuah kombinasi yang memungkinkan penilaian norma disandarkan pada kondisi imparsial dan reflektif, bukan pada kepentingan partikular.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa asas keadilan tidak sekadar dicapai ketika prinsip-prinsip itu dipilih, tetapi terletak pada jenis alasan yang dapat dipakai warga untuk mendukung atau menolak suatu aturan: alasan yang memang memenuhi syarat kewajaran dan resiprositas, bukan alasan yang berakar pada keuntungan pribadi atau keberuntungan.
Pendekatan ini mengubah cara kita memandang legitimasi dan prioritas dalam justice as fairness: bukan hanya hasil akhir yang penting, tetapi bagaimana struktur pembenaran itu terbentuk sehingga prinsip-prinsip tersebut layak dijadikan dasar institusi sosial.
Konsekuensi filosofisnya adalah justice as fairness berfungsi sebagai sebuah kerangka moral yang memodulasi pandangan warga tentang apa yang sah dan dapat dibenarkan, dengan menempatkan penalaran normatif di tempat sentral dalam justifikasi dan bukan sekedar sebagai corollary dari prosedur kontraktual hipotetis.
Reformulasi ini memperkaya pemahaman kita tentang keadilan sebagai nilai yang dibenarkan di ruang publik, dengan implikasi kuat bagi studi politik, etika, dan teori Bagi Samuel Freeman, original position dalam teori keadilan John Rawls tidak dapat dipahami sebagai kontrak sosial aktual ataupun rekonstruksi historis mengenai asal-usul masyarakat politik.
Freeman menegaskan bahwa original position merupakan device of representation, yaitu suatu perangkat representasional yang dirancang untuk memodelkan kondisi normatif yang adil dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan.
Dengan demikian, konstruksi tersebut berfungsi sebagai instrumen filosofis untuk merepresentasikan situasi di mana individu diposisikan secara setara dan rasional ketika menentukan dasar moral bagi struktur dasar Dalam kerangka ini, keadilan tidak lahir dari fakta sosial empiris ataupun negosiasi kekuasaan, melainkan dari kondisi fairness yang direpresentasikan secara normatif melalui prosedur rasional yang bebas dari dominasi kepentingan partikular.
Melalui pembacaan Freeman, veil of ignorance memperoleh makna yang lebih mendalam daripada sekadar metode hipotetis dalam teori kontrak sosial.
Tabir ketidaktahuan berfungsi sebagai mekanisme epistemik yang menangguhkan seluruh atribut sosial individu, seperti kelas ekonomi, ras, agama, gender, kemampuan, maupun posisi politik, sehingga subjek tidak dapat menyusun prinsip keadilan berdasarkan keuntungan personal atau privilese struktural tertentu.
Dalam kondisi 22 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy epistemik tersebut, individu dipaksa untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara universal karena mereka tidak mengetahui posisi sosial apa yang akan mereka tempati dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, veil of ignorance bukan hanya perangkat prosedural, melainkan strategi filosofis untuk mendisiplinkan bias sosial dan menghasilkan orientasi moral yang lebih imparsial dalam formulasi keadilan Rawlsian.
TABIR KETIDAKTAHUAN SEBAGAI ARSITEKTUR EPISTEMIK RASIONALITAS
IMPARSIAL
Tabir ketidaktahuan sebaiknya dipahami sebagai desain epistemik yang menyusun Aurezim informasiAy bagi deliberasi normatif, bukan sekadar penghapusan data sosial tertentu.
Dalam original position.
Rawls membatasi pengetahuan para pihak tentang identitas dan posisi mereka, namun tetap mengizinkan pengetahuan umum tentang kondisi masyarakat dan psikologi manusia, sehingga yang dibangun adalah konfigurasi kognitif yang secara sengaja menata apa yang boleh menjadi dasar pertimbangan (Rawls, 1.
Pembatasan ini bekerja sebagai rule of relevance: ia memisahkan informasi yang secara moral arbitrer dari informasi yang diperlukan untuk bernalar secara publik tentang prinsip bagi struktur dasar (Freeman, 2.
Dengan demikian, tabir tersebut menetapkan horizon pengetahuan yang sah, karena hanya alasan yang tidak bergantung pada keberuntungan sosial dapat masuk ke ruang pembenaran antarsesama warga (Wenar, 2.
Perubahan kunci terjadi sebelum prinsip apa pun dipilih: seleksi informasi itu membentuk kondisi rasionalitas yang memaksa agen memandang dirinya sebagai siapa pun yang mungkin, sehingga preferensi normatif diproses melalui disiplin perspektif, bukan kalkulasi kepentingan privat (Freeman, 2.
Saat tabir dibaca sebagai arsitektur epistemik, fokus analisis bergeser dari Auapa hasil prosedurAy menuju Aubagaimana standar kewajaran dibangun,Ay karena legitimasi tidak lagi bergantung pada keluaran, melainkan pada struktur justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik (Rawls, 1985.
Wenar.
Penelitian lintas-disiplin juga menguatkan fungsi formatif ini: penalaran ala tabir ketidaktahuan terbukti mengurangi bias yang berpihak pada diri dan mengubah pola penilaian moral, yang menunjukkan bahwa pembatasan informasi membentuk cara bernalar, bukan sekadar menentukan pilihan akhir (Huang et al.
, 2.
Bahkan perluasan kontemporer dalam filsafat keputusan menguji kembali tabir sebagai persoalan inferensi yang menegaskan bahwa isu sentralnya adalah arsitektur pengetahuan dalam justifikasi, bukan sekadar mekanisme seleksi (Gustafsson & Mogensen, 2.
Ketika pembacaan prosedural berhenti pada fungsi AumesinAy penurun dua prinsip, ia melewatkan dimensi epistemologis yang justru menjelaskan mengapa prinsip-prinsip publik dapat mengklaim otoritas moral dalam masyarakat pluralistik (Rawls, 1985.
Freeman, 2.
Argumen bahwa tabir ketidaktahuan menangguhkan pengaruh keberuntungan sosial dan alamiah berakar pada gagasan Rawls bahwa distribusi bakat, status keluarga, dan posisi kelas merupakan hasil dari apa yang secara moral bersifat Dalam A Theory of Justice.
Rawls .
menegaskan bahwa tidak seorang 23 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 pun layak memperoleh keuntungan institusional semata-mata karena kondisi kelahiran atau kapasitas natural yang kebetulan dimilikinya.
karena itu, rancangan original position secara sengaja menutup akses terhadap informasi tersebut agar pertimbangan normatif tidak tercemar oleh kontingensi.
Langkah ini dapat dibaca sebagai respons sistematis terhadap problem moral luck sebagaimana dirumuskan oleh Nagel .
, yakni situasi ketika penilaian moral terpengaruh oleh faktor di luar kendali agen.
Dengan mengurung informasi tentang atribut partikular, tabir memaksa para pihak merumuskan prinsip yang dapat diterima siapa pun, terlepas dari nasib sosial atau biologisnya.
Implikasinya lebih dari sekadar prosedural: netralisasi faktor kontingen membentuk standar legitimasi yang tidak membenarkan institusi berdasarkan Freeman .
menekankan bahwa pembatasan ini memastikan hanya alasan yang konsisten dengan kebebasan dan kesetaraan moral yang dapat digunakan dalam pembenaran publik.
Anderson .
menunjukkan bahwa arah tersebut memperkuat egalitarianisme relasional, karena keadilan tidak lagi diukur oleh hasil distribusi semata, melainkan oleh penolakan terhadap dominasi yang bersumber dari ketidaksengajaan historis.
Bahkan penelitian empiris mengenai veil of ignorance reasoning menemukan bahwa ketika individu ditempatkan dalam kondisi ketidakpastian mengenai posisi mereka sendiri, preferensi mereka cenderung lebih mendukung perlindungan bagi yang paling rentan, yang mengindikasikan bahwa penghilangan informasi kontingen memodifikasi cara menilai klaim normatif (Huang et al.
, 2.
Tabir ketidaktahuan tidak hanya menetapkan syarat formal bagi pemilihan prinsip, melainkan membentuk sudut pandang normatif tertentu yang mengharuskan para pihak menilai aturan sosial dari posisi kesetaraan.
Dalam A Theory of Justice.
Rawls .
merancang original position sedemikian rupa sehingga setiap agen mengetahui fakta umum tentang masyarakat, tetapi tidak mengetahui atribut personalnya sendiri.
konfigurasi ini menggeser pusat pertimbangan dari identitas aktual menuju kemungkinan posisi apapun dalam struktur sosial.
Dengan demikian, perspektif yang terbentuk bukanlah kalkulasi kepentingan diri yang diperluas, melainkan cara bernalar yang mengandaikan bahwa siapa pun dapat berada pada titik paling rentan.
Freeman .
menekankan bahwa pengaturan ini memodelkan kewajaran dan resiprositas sebagai syarat pembenaran, sehingga klaim normatif harus dapat diterima oleh setiap warga yang diposisikan sebagai setara dalam kapasitas moralnya.
Implikasinya tampak jelas dalam strategi maximin yang diasosiasikan dengan situasi tersebut: para pihak, karena tidak mengetahui posisi mereka, terdorong mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan memilih prinsip yang melindungi kondisi minimum yang layak (Rawls, 1.
Penalaran seperti ini menunjukkan bahwa rasionalitas di sini tidak bertumpu pada preferensi aktual, melainkan pada kesiapan untuk mengakui kerentanan potensial sebagai dasar evaluasi institusi.
Literatur kontemporer juga mengonfirmasi bahwa ketika individu diminta menimbang pilihan dari kondisi ketidakpastian mengenai status mereka sendiri, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih mendukung perlindungan bagi pihak yang kurang beruntung, yang mengindikasikan pergeseran dari orientasi egoistik menuju pertimbangan yang lebih imparsial (Huang et al.
, 2.
24 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy Memahami tabir ketidaktahuan sebagai arsitektur epistemik membawa konsekuensi langsung bagi struktur pembenaran publik dalam justice as fairness.
Rawls .
menegaskan bahwa legitimasi politik dalam masyarakat demokratis tidak dapat bersandar pada doktrin metafisik komprehensif, melainkan harus bertumpu pada alasan yang dapat diterima oleh warga yang bebas dan setara.
Dengan membatasi akses terhadap informasi partikular, original position memodelkan kondisi di mana alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan prinsip tidak boleh bergantung pada keuntungan kontingen, sehingga standar justifikasi menjadi intrinsik publik, bukan sektoral (Rawls, 1.
Konsepsi ini kemudian dikembangkan dalam Political Liberalism, di mana stabilitas dan legitimasi ditopang oleh apa yang disebut public reason, yakni bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sesama warga tanpa merujuk pada keistimewaan identitas atau posisi sosial (Rawls, 2.
Freeman .
menunjukkan bahwa kerangka tersebut menata ulang hubungan antara moralitas dan institusi: pembenaran tidak lagi berorientasi pada hasil distribusi semata, tetapi pada proses penalaran yang memenuhi syarat kewajaran dan resiprositas.
Wenar .
menambahkan bahwa fungsi representasional original position memastikan bahwa prinsip yang dihasilkan memiliki otoritas moral karena ia lahir dari struktur alasan yang simetris.
Pendekatan ini selaras dengan perkembangan teori demokrasi deliberatif, yang menekankan bahwa legitimasi institusional bergantung pada kualitas alasan yang diajukan dalam ruang publik (Habermas, 1.
Implikasi paling mendasar dari tabir ketidaktahuan terletak pada pembentukan standar justifikasi yang membatasi jenis argumen yang sah dalam perdebatan politik.
Prinsip keadilan memperoleh kekuatan normatif bukan semata karena disepakati dalam konstruksi hipotetis, melainkan karena dapat dipertahankan melalui kerangka pembenaran yang imparsial dan dapat diakses oleh semua warga dalam masyarakat pluralistik.
STRUKTUR EPISTEMOLOGIS DUA PRINSIP DALAM JUSTICE AS FAIRNESS
Dua prinsip dalam justice as fairness tidak tampil sebagai postulat normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai keluaran dari suatu arsitektur epistemik yang secara cermat dirancang melalui original position.
Dalam konstruksi tersebut.
Rawls membedakan antara fakta umum tentang masyarakatAiyang tetap dapat diketahuiAi dan informasi partikular mengenai identitas serta posisi sosial yang secara sengaja ditangguhkan (Rawls, 1.
Konfigurasi ini bukan sekadar teknik ekspositoris, tetapi penataan kondisi kognitif yang membatasi alasan apa yang relevan dalam pembenaran institusional.
Dengan demikian, struktur pembatasan informasi membentuk ruang rasionalitas di mana klaim normatif harus dilepaskan dari keuntungan kontingen dan diselaraskan dengan asumsi kesetaraan moral.
Freeman .
menunjukkan bahwa original position berfungsi sebagai device of representation yang memodelkan syarat kewajaran, sehingga legitimasi prinsip ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kondisi deliberatif yang imparsial.
Artinya, dua prinsip keadilan memperoleh otoritasnya bukan karena ditetapkan secara apriori, tetapi karena hanya prinsip tersebut yang dapat bertahan dalam kerangka pengetahuan yang telah dimurnikan dari bias struktural.
Penafsiran konstruktivis 25 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 terhadap Rawls juga menekankan bahwa desain informasi ini mengarahkan agen pada bentuk penalaran yang tidak berakar pada preferensi aktual, melainkan pada kemungkinan posisi apa pun dalam struktur sosial (Wenar, 2.
Prinsip kebebasan dasar dan prinsip perbedaan muncul sebagai konsekuensi internal dari kondisi tersebut, karena hanya keduanya yang dapat dibenarkan ketika setiap individu harus mempertimbangkan kemungkinan dirinya berada pada titik paling rentan dalam masyarakat pluralistik (Rawls, 1.
Dalam kerangka justice as fairness, kesetaraan tidak muncul sebagai kesimpulan yang ditarik setelah prinsip-prinsip keadilan ditetapkan, melainkan hadir sebagai asumsi awal yang membentuk seluruh konfigurasi deliberatif.
Rawls .
merancang original position dengan menangguhkan pengetahuan tentang status sosial, bakat alamiah, dan komitmen komprehensif, sehingga setiap pihak diposisikan sebagai pribadi yang memiliki dua kapasitas moral yang setara: kemampuan membentuk konsepsi tentang kebaikan dan kemampuan bertindak berdasarkan rasa Penataan ini menunjukkan bahwa kesetaraan bukan hasil distribusi tertentu, tetapi prasyarat epistemologis bagi pembenaran publik.
Dengan menghapus referensi pada identitas partikular, perangkat tersebut memaksa agen menilai prinsip dari sudut pandang yang tidak memihak, yang secara implisit mengakui bahwa tidak ada dasar moral bagi hierarki yang bersumber dari keberuntungan.
Freeman .
menegaskan bahwa konstruksi ini memodelkan warga sebagai subjek normatif yang memiliki kedudukan simetris dalam struktur pembenaran, sehingga alasan yang dapat diterima harus konsisten dengan posisi setara tersebut.
Dalam Political Liberalism.
Rawls .
mengembangkan gagasan ini dengan menempatkan legitimasi pada kemampuan prinsip-prinsip publik untuk diterima oleh setiap warga yang dipandang sebagai bebas dan setara dalam kapasitas Penafsiran mutakhir juga menekankan bahwa asumsi ini bersifat konstitutif: tanpa pengakuan awal terhadap kesetaraan moral, tidak mungkin merumuskan standar kewajaran yang dapat mengikat semua pihak dalam masyarakat pluralistik (Wenar, 2.
Oleh karena itu, dua prinsip keadilan mencerminkan struktur pembenaran yang telah berangkat dari premis kesetaraan Keduanya bukan sekadar solusi normatif, melainkan ekspresi konsisten dari kondisi deliberatif yang menempatkan setiap agen pada kedudukan moral yang identik sebelum hasil apapun ditentukan.
Dalam konstruksi original position.
Rawls menempatkan para pihak dalam situasi ketidakpastian yang radikal mengenai posisi sosial dan bakat alamiah mereka sendiri, sehingga keputusan normatif harus diambil tanpa mengetahui apakah kelak mereka akan berada pada lapisan yang paling diuntungkan atau paling rentan (Rawls.
Dalam konteks tersebut, strategi maximinAimemaksimalkan kondisi minimumAitidak muncul sebagai preferensi moral sentimental, melainkan sebagai respons rasional terhadap risiko yang tidak dapat dihitung secara probabilistik.
Rawls berargumen bahwa ketika informasi tentang peluang tidak tersedia dan konsekuensi terburuk dapat sangat merugikan, agen rasional memiliki alasan kuat untuk memilih prinsip yang menjamin tingkat perlindungan paling tinggi bagi posisi yang paling kurang beruntung.
Analisis kontemporer dalam filsafat politik dan teori keputusan menekankan bahwa pilihan tersebut masuk akal ketika kondisi deliberasi menutup kemungkinan 26 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy estimasi probabilitas yang akurat dan ketika kepentingan dasar dipertaruhkan (Freeman, 2.
Perdebatan mengenai risk dan ketidakpastian dalam literatur Rawlsian menunjukkan bahwa difference principle dapat dipahami sebagai hasil dari penalaran di bawah ambiguitas, di mana perlindungan terhadap skenario terburuk menjadi rasional karena tidak ada dasar untuk mengasumsikan peluang yang menguntungkan (Wenar, 2.
Dengan kata lain, desain epistemik tabir ketidaktahuan memaksa agen untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka dapat menempati posisi paling tidak menguntungkan, sehingga prinsip yang dipilih harus dapat diterima bahkan dari sudut pandang tersebut.
DI PERSIMPANGAN TRADISI: DISTINGSI RAWLS DARI HOBBESAeLOCKE.
DIALOG
DENGAN KONSTRUKTIVISME KANTIAN.
DAN TANGGAPAN ATAS KRITIK
KONTEMPORER
Perbandingan antara Rawls dan kontraktarianisme klasik memperlihatkan pergeseran mendasar dari fondasi ontologis menuju perangkat representasional.
Dalam tradisi Hobbes dan Locke, perjanjian sosial berfungsi menjelaskan asal-usul kewajiban politik serta legitimasi kekuasaan.
kontrak diposisikan sebagai sumber normatif yang memberi dasar bagi otoritas negara (Hobbes, 1651/1996.
Locke, 1689/1.
Kerangka tersebut bersifat genealogis: ia menarasikan bagaimana individu keluar dari keadaan alamiah dan mengikatkan diri pada struktur politik Rawls tidak mengikuti jalur ini.
Dalam A Theory of Justice, ia secara eksplisit menolak membaca original position sebagai peristiwa historis atau kontrak aktual, melainkan sebagai konstruksi hipotetis yang memodelkan kondisi kewajaran bagi pemilihan prinsip (Rawls, 1.
Perubahan ini menggeser fungsi AukontrakAy dari fondasi ontologis ke alat representasi normatif.
Freeman .
menekankan bahwa original position bekerja sebagai device of representation yang membantu kita memeriksa apakah prinsip tertentu dapat dibenarkan kepada warga yang dipandang sebagai bebas dan setara.
Dengan demikian, fokus teori bukan pada persetujuan faktual, melainkan pada struktur pembenaran publik.
Wenar .
menunjukkan bahwa Rawls menggunakan model kontraktual untuk menata alasan yang sah dalam deliberasi, sehingga legitimasi bergantung pada kualitas rasionalitas yang dimodelkan, bukan pada tindakan berkontrak itu sendiri.
Pendekatan ini sejalan dengan konstruktivisme politik yang menilai prinsip berdasarkan kesesuaiannya dengan kondisi justifikasi yang adil, bukan berdasarkan asal-usul metafisik atau historisnya (Rawls, 1.
Oleh karena itu.
Rawls tidak sekadar memperbarui kontraktarianisme klasik.
mentransformasikannya menjadi kerangka epistemologis yang menguji klaim keadilan melalui representasi kondisi deliberatif yang imparsial.
Hubungan Rawls dengan Kant tidak dapat dipahami sebagai adopsi doktrin moral Kant secara utuh, melainkan sebagai transformasi konstruktivisme moral ke dalam ranah politik.
Rawls .
menafsirkan posisi asal sebagai representasi gagasan Kantian tentang pribadi sebagai tujuan pada dirinya sendiri, sehingga kesetaraan bukanlah kesimpulan dari distribusi tertentu, tetapi asumsi awal yang mengatur Konfigurasi ini menempatkan setiap pihak sebagai subjek normatif yang memiliki kapasitas rasional dan moral yang setara, sebuah struktur yang beresonansi 27 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 dengan konsep otonomi dalam etika Kant (Korsgaard, 1.
Namun Rawls menghindari klaim metafisik tentang hukum moral yang berlaku secara universal.
menegaskan bahwa prinsip politik harus dibenarkan melalui kerangka yang dapat diterima dalam masyarakat pluralistik (Rawls, 1.
Pendekatan ini memperlihatkan ciri konstruktivis: prinsip tidak AuditemukanAy sebagai fakta moral independen, melainkan dibentuk melalui prosedur rasional yang memodelkan kewajaran dan resiprositas (Freeman, 2.
Dalam pengertian ini, dua prinsip keadilan merupakan hasil konstruksi rasional yang berangkat dari asumsi kesetaraan moral dan batasan epistemik tertentu, bukan turunan dari metafisika Rawls mempolitisasi semangat Kantian dengan menempatkan otonomi sebagai kemampuan warga untuk memberikan hukum bagi diri mereka sendiri melalui alasan publik, bukan melalui deduksi imperatif kategoris (Rawls, 2.
Dengan demikian, legitimasi institusional bergantung pada kapasitas warga untuk mengakui prinsip sebagai hasil dari proses pembenaran yang dapat mereka terima sebagai agen rasional.
Dialog dengan Kant ini memperlihatkan bahwa Rawls mempertahankan inti etis tentang penghormatan terhadap pribadi, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi demokrasi modern yang ditandai oleh keberagaman pandangan hidup, sehingga konstruktivisme menjadi proyek politik yang mengintegrasikan rasionalitas, otonomi, dan pluralisme dalam satu arsitektur Kritik komunitarian terhadap Rawls berangkat dari tuduhan bahwa original position dan tabir ketidaktahuan mengandaikan AudiriAy yang terlalu tipisAiseolah agen moral dapat dipisahkan dari ikatan komunitas, sejarah, dan praktik sosial yang membentuk identitasnya.
Dalam garis kritik ini.
Sandel menilai bahwa liberalisme Rawls menggambarkan subjek yang Autidak terbebaniAy oleh komitmen-komitmen konstitutif, sehingga teori keadilan tampak mengabaikan bagaimana relasi sosial membentuk kemampuan menilai dan memilih.
Taylor menambahkan bahwa identitas tidak muncul dari ruang hampa.
ia terbentuk melalui pengakuan dan horizon makna komunal, sehingga abstraksi yang terlalu kuat dikhawatirkan menghasilkan teori yang tidak peka terhadap AusumberAy evaluasi moral yang hidup dalam komunitas.
Namun tuduhan Aupengingkaran identitasAy menjadi kurang tepat jika tabir ketidaktahuan dipahami sebagai perangkat evaluasiAibukan antropologi metafisik tentang manusia.
Rawls sendiri menekankan bahwa original position adalah device of representation untuk memodelkan syarat kewajaran, bukan deskripsi psikologis tentang diri manusia yang sesungguhnya.
Dalam pembacaan ini, identitas sosial tidak ia justru AuditangguhkanAy secara metodologis agar prinsip yang dipilih tidak bergantung pada keuntungan kontingen yang melekat pada status, kelas, atau komunitas tertentu.
Langkah tersebut mengalihkan beban pembenaran dari Ausiapa kitaAy menuju Aualasan apa yang dapat dibagikan,Ay sehingga yang diuji adalah kelayakan prinsip sebagai dasar institusi publik dalam masyarakat plural.
Di sinilah pembacaan epistemologis menawarkan jawaban yang lebih tajam.
Tabir ketidaktahuan membentuk horizon pengetahuan yang sah untuk menilai aturan bersama, sehingga ia bekerja sebagai disiplin perspektif yang menetralkan bias posisi sosial tanpa meniadakan kenyataan bahwa warga hidup dalam jejaring makna Bahkan studi mutakhir yang meninjau kembali komunitarianisme menunjukkan bahwa keberatan klasik sering diarahkan pada abstraksi diri, tetapi 28 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy perdebatan kontemporer juga membuka ruang untuk melihat perangkat Rawls sebagai cara mengatur justifikasi agar tidak jatuh pada dominasi kelompok atau policy Problem komunitarian dapat ditanggapi bukan dengan menolak komunitas, melainkan dengan menegaskan bahwa prosedur epistemik Rawls dirancang untuk memastikan prinsip publik dapat dipertanggungjawabkan kepada siapa punAi termasuk mereka yang identitasnya rentan dimarginalkan oleh konfigurasi kekuasaan Kritik libertarian terhadap Rawls paling sistematis dirumuskan oleh Robert Nozick dalam Anarchy.
State, and Utopia, yang menolak difference principle karena dianggap melanggar hak milik yang diperoleh secara sah.
Bagi Nozick .
, keadilan tidak terletak pada pola distribusi tertentu, melainkan pada keabsahan proses perolehan dan transfer.
selama kepemilikan berasal dari akuisisi dan pertukaran yang adil, negara tidak berwenang mengoreksi ketimpangan demi tujuan redistributif.
Dari sudut pandang ini, prinsip yang mengharuskan ketidaksetaraan dibenarkan hanya jika menguntungkan pihak paling kurang beruntung dipahami sebagai campur tangan yang mengorbankan kebebasan individual demi pola hasil tertentu.
Rawls tidak meniadakan kepemilikan privat, tetapi memindahkan locus evaluasi dari transaksi individual ke struktur institusional yang mengatur peluang sosial.
Dalam A Theory of Justice, ia menegaskan bahwa hak dan kebebasan dasar memiliki prioritas, namun ketidaksetaraan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga meningkatkan prospek mereka yang berada pada posisi paling rentan (Rawls, 1.
Dengan demikian, perbedaan antara kedua pendekatan tidak terutama soal menerima atau menolak properti, melainkan tentang bagaimana legitimasi dinilai:
libertarianisme menekankan sejarah perolehan, sedangkan Rawls menilai keadilan melalui standar pembenaran yang dapat diterima oleh warga sebagai pihak yang setara dalam skema kerja sama sosial (Freeman, 2.
Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa konflik ini merefleksikan perbedaan konsepsi rasionalitas normatifAiapakah keadilan ditentukan oleh hak yang tidak dapat diganggu gugat atau oleh kondisi yang menjamin resiprositas dalam institusi dasar (Vallentyne, 2.
Dalam kerangka Rawlsian, ketimpangan hanya memperoleh legitimasi ketika dapat dibenarkan dari sudut pandang siapa pun yang mungkin menempati posisi paling kurang menguntungkan, sehingga perdebatan dengan libertarianisme pada akhirnya menyentuh pertanyaan mendasar tentang sumber dan struktur pembenaran publik dalam masyarakat demokratis.
RELEVANSI KONTEMPORER JUSTICE AS FAIRNESS: DARI PLURALISME NILAI KE
REFLEKSI NORMATIF KEBIJAKAN PUBLIK
Masyarakat demokratis modern dicirikan oleh keberagaman pandangan hidup, keyakinan religius, dan komitmen etis yang tidak dapat disatukan ke dalam satu doktrin komprehensif tanpa mengorbankan kebebasan warga.
Rawls menyebut kondisi ini sebagai reasonable pluralism, yakni kenyataan bahwa dalam kerangka kebebasan berpikir dan berserikat, perbedaan mendalam mengenai makna hidup akan tetap bertahan secara permanen (Rawls, 2.
Fakta tersebut bukan anomali yang harus disingkirkan, melainkan konsekuensi struktural dari institusi liberal itu Karena itu, legitimasi politik tidak dapat lagi didasarkan pada klaim metafisik 29 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 tunggal, sebab hal itu akan mengalienasi warga yang tidak berbagi komitmen yang Dalam konteks ini, justice as fairness menawarkan model pembenaran yang bersifat politis dan publik, bukan teologis atau metafisis.
Rawls .
menekankan bahwa prinsip-prinsip dasar harus dapat diterima oleh warga sebagai individu yang bebas dan setara, terlepas dari doktrin komprehensif yang mereka anut.
Gagasan public reason kemudian menyediakan standar evaluasi argumen politik: hanya alasan yang dapat dibagikan secara umum yang layak menjadi dasar kebijakan (Rawls.
Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan jawaban terhadap dilema pluralisme dengan mengalihkan perdebatan dari kebenaran substantif menuju kewajaran prosedural dalam pembenaran publik (Freeman, 2007.
Quong, 2.
Dengan demikian, relevansi Rawls terletak pada kemampuannya merancang kerangka legitimasi yang menjaga kohesi sosial tanpa menuntut keseragaman moral.
Ketegangan antar-nilai tidak dihapus, tetapi dikelola melalui arsitektur pembenaran yang menempatkan resiprositas dan kesetaraan sebagai titik temu deliberatif dalam masyarakat yang majemuk.
Dalam kerangka political liberalism.
Rawls mengajukan public reason sebagai standar normatif yang mengatur bagaimana kekuasaan politik digunakan dalam masyarakat yang ditandai oleh keberagaman pandangan hidup.
Prinsip ini menuntut agar keputusan yang menyangkut konstitusi dan keadilan dasar dibenarkan melalui alasan yang dapat diterima oleh warga sebagai pribadi yang bebas dan setara, bukan melalui rujukan pada doktrin komprehensif tertentu (Rawls, 2.
Legitimasi kebijakan tidak ditentukan oleh kekuatan mayoritas atau konsistensi internal suatu tradisi moral, melainkan oleh kualitas pembenaran yang dapat dibagikan secara Pendekatan ini menggeser fokus evaluasi dari preferensi sektoral menuju kriteria resiprositas dan kewajaran yang dapat diakses oleh semua pihak dalam ruang Freeman .
menegaskan bahwa public reason berfungsi sebagai perangkat penyaring argumentasi politik, memastikan bahwa regulasi yang mengikat seluruh warga dapat dipertanggungjawabkan tanpa bergantung pada identitas atau keyakinan partikular.
Literatur kontemporer memperluas gagasan ini dengan menunjukkan bahwa standar pembenaran publik menyediakan kerangka reflektif untuk menilai kebijakan di bidang kesejahteraan, hak sipil, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat pluralistik (Quong, 2.
Bahkan dalam diskursus demokrasi deliberatif, tuntutan akan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik dianggap sebagai syarat minimal legitimasi institusional (Habermas, 1.
Dalam perspektif ini, justice as fairness tidak hanya menawarkan teori tentang distribusi, tetapi juga menyediakan instrumen evaluatif bagi pembentukan dan penilaian regulasi.
Kebijakan dianggap sah sejauh ia dapat dibenarkan melalui kerangka rasionalitas yang menghormati kesetaraan moral warga, sehingga teori Rawls berfungsi sebagai mekanisme refleksi normatif yang menata hubungan antara kekuasaan, alasan, dan legitimasi dalam tatanan demokratis modern.
Transformasi justice as fairness dari teori politik normatif ke instrumen etika institusional tampak ketika dua prinsip keadilan dibaca sebagai kriteria evaluasi kebijakan konkret.
Prinsip kebebasan dasar yang setara memberikan batas normatif 30 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy terhadap intervensi negara, memastikan bahwa regulasi tidak mengorbankan hakhak fundamental demi tujuan agregatif (Rawls, 1.
Pada saat yang sama, prinsip keduaAiyang mencakup kesetaraan kesempatan yang adil dan difference principleAi menyediakan standar untuk menilai distribusi sumber daya dan desain kebijakan sosial dalam konteks ketidaksetaraan struktural.
Dengan demikian, teori ini menawarkan kerangka sistematis untuk menguji apakah institusi publik benar-benar memperluas akses terhadap peluang dan meningkatkan prospek mereka yang berada pada posisi paling rentan (Freeman, 2.
Literatur kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan Rawlsian dapat diterapkan dalam evaluasi kebijakan kesejahteraan, reformasi pendidikan, dan sistem perpajakan progresif, karena prinsip perbedaan menuntut agar ketimpangan hanya sah sejauh menghasilkan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung (Satz, 2.
Dalam ranah global, gagasan ini juga digunakan untuk menilai keadilan dalam distribusi beban perubahan iklim dan tata kelola ekonomi internasional, yang menunjukkan fleksibilitas normatifnya dalam menghadapi problem lintas-batas (Pogge, 2.
Relevansi kontemporer Rawls terletak pada kemampuannya mengubah diskursus tentang kebijakan dari sekadar efisiensi atau pertumbuhan menuju legitimasi berbasis resiprositas dan kesetaraan moral.
Ketika dua prinsip tersebut dipahami sebagai arsitektur pembenaran institusional, teori Rawls tidak lagi terbatas pada spekulasi filosofis, melainkan menjadi perangkat reflektif yang menata hubungan antara distribusi, kesempatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat demokratis modern.
ANTARA ABSTRAKSI NORMATIF DAN REALITAS INSTITUSIONAL: TANTANGAN
OPERASIONALISASI SERTA PROBLEM RASIONALITAS DALAM TEORI RAWLS
Original position dan tabir ketidaktahuan disusun pada tingkat abstraksi yang sengaja tinggi untuk menata ulang kondisi penilaian moral dan memurnikan rasionalitas normatif dari pengaruh kepentingan kontingen (Rawls, 1.
Desain ini memungkinkan prinsip-prinsip keadilan diuji dalam ruang konseptual yang bebas dari distorsi kekuasaan sosial, sehingga menghasilkan standar legitimasi yang koheren secara teoretik.
Namun karakter ideal tersebut sekaligus menimbulkan jarak dengan praktik institusional yang kompleks dan sarat konflik kepentingan.
Ketika prinsip yang lahir dari konstruksi hipotetis itu hendak diterapkan dalam kebijakan konkret, muncul pertanyaan tentang bagaimana standar abstrak dapat dioperasionalkan dalam struktur birokrasi yang terbatas oleh sumber daya, politik elektoral, dan negosiasi antaraktor (Freeman, 2.
Perdebatan mengenai teori ideal dan non-ideal menyoroti ketegangan ini.
Beberapa penulis berpendapat bahwa konstruksi Rawls menyediakan orientasi normatif yang diperlukan untuk menilai institusi nyata, tetapi tidak secara langsung menawarkan panduan teknis implementasi (Simmons, 2.
Literatur mutakhir juga menekankan bahwa prinsip yang dirumuskan pada tingkat teoritis membutuhkan mediasi institusional melalui mekanisme hukum dan kebijakan publik agar dapat diterapkan secara efektif (Valentini, 2.
Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Rawls terletak pada kemampuan merumuskan standar pembenaran yang imparsial, sementara tantangan praktis muncul ketika standar itu harus berhadapan 31 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 dengan dinamika politik yang plural dan sering kali asimetris.
Jarak antara abstraksi normatif dan realitas institusional bukan sekadar kelemahan, tetapi medan refleksi kritis tentang bagaimana teori ideal dapat membimbing, tanpa secara naif menyederhanakan, kompleksitas tata kelola publik modern.
Prinsip perbedaan dirumuskan sebagai kriteria normatif yang mensyaratkan bahwa ketimpangan hanya sah apabila memperbaiki posisi mereka yang paling kurang beruntung (Rawls, 1.
Pada tataran teoritis, ketentuan ini tampak jelas.
namun ketika diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, segera muncul persoalan Pertanyaan pertama menyangkut identifikasi subjek yang dimaksud:
siapa yang termasuk Aupaling kurang beruntungAy dalam konteks sosial yang kompleks dan dinamis? Literatur Rawlsian menunjukkan bahwa kategori tersebut tidak selalu identik dengan kelompok berpendapatan terendah, karena Rawls juga memasukkan akses terhadap kesempatan dan basis sosial harga diri sebagai variabel relevan (Freeman, 2.
Dengan demikian, pengukuran tidak dapat berhenti pada indikator ekonomi semata.
Masalah berikutnya berkaitan dengan penentuan garis dasar kesejahteraan yang menjadi titik evaluasi.
Apakah baseline ditentukan oleh standar absolut kebutuhan dasar, oleh median distribusi sosial, atau oleh peluang partisipasi setara dalam institusi publik? Perdebatan kontemporer dalam teori keadilan distributif menekankan bahwa pilihan baseline memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, karena ia memengaruhi desain perpajakan, transfer sosial, dan prioritas anggaran (Satz, 2.
Selain itu, pengukuran dampak kebijakan memerlukan instrumen kuantitatif dan kualitatif yang mampu menangkap perubahan jangka panjang dalam kesempatan sosial, bukan sekadar fluktuasi pendapatan tahunan.
Kesulitan metodologis ini diperumit oleh dinamika ekonomi global dan ketidakpastian empiris.
Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan yang secara agregat meningkatkan kesejahteraan dapat tetap gagal memenuhi standar Rawlsian apabila tidak menghasilkan perbaikan relatif bagi kelompok paling rentan (Valentini.
Oleh karena itu, penerjemahan prinsip perbedaan ke dalam instrumen regulatif menuntut integrasi antara teori normatif dan analisis kebijakan berbasis Tantangan operasionalisasi tersebut tidak melemahkan relevansi prinsip, melainkan menggarisbawahi perlunya mekanisme evaluasi yang transparan dan berkelanjutan agar standar legitimasi distributif dapat diterapkan secara konsisten dalam tata kelola institusional modern.
Model agen dalam original position kerap dikritik karena mengasumsikan bentuk rasionalitas yang terlalu AurapiAy.
Para pihak digambarkan konsisten secara logis, berorientasi pada kepentingan dasar, dan cenderung sangat menghindari risiko ketika konsekuensi terburuk dipandang serius (Rawls, 1.
Kesulitan muncul ketika asumsi ini diperlakukan sebagai gambaran realistis tentang cara manusia mengambil keputusan, padahal Rawls memposisikannya sebagai perangkat normatif untuk menguji prinsip bagi struktur dasar, bukan sebagai psikologi faktual.
Di titik inilah kritik teori keputusan masuk: Harsanyi menolak maximin sebagai aturan pilihan rasional di bawah ketidakpastian dan menyatakan bahwa perangkat Rawls menghasilkan keputusan yang Auterlalu konservatif,Ay sekaligus mengajukan harapan bahwa agen rasional akan memakai kalkulus ekspektasi utilitas (Harsanyi, 1.
Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa sengketa tidak hanya menyangkut etika 32 | L e d a l o g o s Sugeng.
Lina Sinaulan & Widya R.
Aidy distribusi, melainkan juga pertanyaan metodologis: standar rasionalitas apa yang sah ketika prinsip publik harus dibenarkan tanpa informasi posisi sosial (Wild, 2.
Tantangan kedua datang dari ekonomi perilaku yang menunjukkan bahwa manusia sering menyimpang dari asumsi preferensi stabil dan konsisten.
Temuan tentang framing, loss aversion, dan heuristik keputusan menegaskan bahwa sikap terhadap risiko berubah-ubah tergantung cara masalah disajikan, sehingga gambaran agen yang kalkulatif dan koheren menjadi problematis sebagai model keputusan umum (Kahneman & Tversky, 1.
Ketika wawasan ini dibawa ke pembacaan Rawls, muncul pertanyaan apakah veil of ignorance reasoning bekerja karena memenuhi standar rasionalitas ideal, atau karena memicu koreksi psikologis tertentu yang menekan bias kepentingan diri (Huang et al.
, 2.
Sejumlah analisis mutakhir bahkan meninjau original position sebagai AupemodelanAy yang tidak memerlukan Aukesadaran manusiaAy di dalamnya, sehingga kritik psikologis dianggap salah sasaran jika perangkat itu dipahami sebagai representasi normatif, bukan simulasi perilaku (Coker, 2.
Kritik komunitarian menambahkan lapisan lain dengan mempersoalkan asumsi bahwa individu mampu menangguhkan identitas sosial dan keterikatan konstitutif ketika bernalar tentang keadilan.
Dalam garis serangan ini, tabir ketidaktahuan dinilai mengabstraksikan diri dari komunitas secara berlebihan, sehingga subjek yang tersisa dianggap tidak cukup AuberkarakterAy untuk membuat penilaian moral yang bermakna (Morrice, 2.
Jika keberatan tersebut diterima, maka problemnya bukan semata aturan pilihan di bawah ketidakpastian, melainkan kelayakan epistemik dari prosedur yang meminta agen meninggalkan sumber-sumber makna yang membentuk pertimbangan mereka.
Dengan demikian, kritik atas asumsi rasionalitas dan model agen memaksa pembacaan Rawls untuk membedakan dua hal: apakah original position harus dinilai sebagai teori perilaku keputusan, atau sebagai perangkat pembenaran publik yang sengaja memakai idealisasi demi menghasilkan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat plural.
PENUTUP
Artikel ini menunjukkan bahwa tabir ketidaktahuan tidak memadai jika dipahami semata sebagai perangkat prosedural dalam kontrak hipotetis, melainkan harus direposisi sebagai arsitektur epistemik yang membentuk kondisi rasionalitas normatif dalam justice as fairness.
Dengan menangguhkan informasi tentang posisi sosial dan keuntungan kontingen, tabir ketidaktahuan tidak hanya mengarahkan pemilihan prinsip, tetapi mendisiplinkan sudut pandang moral sehingga kesetaraan menjadi asumsi awal deliberasi publik.
Dua prinsip keadilan dengan demikian bukanlah fondasi yang berdiri independen, melainkan ekspresi konsisten dari struktur pembenaran yang telah dimurnikan dari bias partikularistik.
Reinterpretasi ini memperlihatkan bahwa kekuatan normatif teori Rawls terletak pada pembentukan standar legitimasi publik, bukan pada skema kontraktual itu sendiri.
Justice as fairness tampil sebagai proyek epistemologis yang menata horizon alasan yang sah dalam masyarakat pluralistik, sehingga prinsip-prinsip politik memperoleh otoritas karena dapat dipertanggungjawabkan kepada warga sebagai pribadi yang bebas dan setara.
Dengan membaca tabir ketidaktahuan sebagai perangkat radikal untuk mereorientasi 33 | L e d a l o g o s Ledalogos: Jurnal Filsafat Vol.
No.
Mei 2026 perspektif, artikel ini memperkaya diskursus filsafat politik kontemporer dan membuka kemungkinan penerapan kerangka Rawlsian sebagai instrumen refleksi normatif dalam evaluasi institusi dan kebijakan publik di tengah ketidaksetaraan struktural modern.
DAFTAR PUSTAKA