Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 Analisis Visual dan Wacana Kritis Lukisan 'Konoha 1' Yos Suprapto: Simbolisme Ketimpangan Kekuasaan di Indonesia" Vivi Varlina1.
Ikhwan Apriansyah2
1, 2
Program Studi Komunikasi.
Fakultas Komunikasi dan Diplomasi.
Universitas Pertamina Jalan Teuku Nyak Arief.
Jakarta varlina@universitaspertamina.
106123003@student.
Abstrak Artikel ini bertujuan menganalisis simbol dalam lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto, yang menggambarkan ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan sosial di Indonesia setelah pameran karya ini dibatalkan oleh Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024 karena dianggap kontroversial.
Penelitian ini mengeksplorasi tiga permasalahan utama: .
bagaimana simbolisme visual dalam Konoha 1 menunjukkan hierarki kekuasaan.
pesan sosial-politik yang terkandung dalam simbolisme tersebut.
bagaimana analisis wacana kritis Norman Fairclough dapat mengungkap hubungan antara seni dan kekuasaan dalam konteks sosiopolitik Indonesia.
Penelitian ini relevan dalam lanskap seni kontemporer Indonesia yang kian dinamis, di mana seniman menggunakan medium visual untuk mengkritik kondisi sosial-politik dan menantang narasi resmi melalui ekspresi artistik yang provokatif dan reflektif.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Critical Discourse Analysis (CDA) untuk menelaah elemen visual warna, garis, komposisi dan wacana terkait simbolisme kekuasaan dalam lukisan.
Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan studi literatur terhadap teori semiotika dan wacana kritis Fairclough, sementara data sekunder bersumber dari dokumentasi pameran dan kritik seni kontemporer di Indonesia.
Hasil penelitian mengungkap bahwa Konoha 1 memvisualisasikan penguasa yang menindas rakyat kecil, mencerminkan otoritarianisme, dominasi militer, dan ketidaksetaraan struktural di masyarakat.
Penelitian ini menegaskan bahwa seni kontemporer tidak sekadar objek estetis, melainkan aktor politik yang memfasilitasi diskursus publik dan mendorong perubahan sosial.
Dengan menempatkan Konoha 1 dalam konteks seni kritis Indonesia, studi ini menyoroti bagaimana karya seni dapat menjadi alat perlawanan terhadap struktur kekuasaan otoriter, sekaligus memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara seni dan politik di era demokrasi Kata kunciAi Kajian Visual.
Analisis Wacana Kritis.
Norman Fairclough.
Lukisan Konoha 1 Abstract This article aims to analyse the symbols in Yos Suprapto's painting Konoha 1, which depicts power inequality and social injustice in Indonesia after the exhibition of Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 this work was cancelled by the National Gallery of Indonesia in December 2024 because it was considered controversial.
This study explores three main issues: .
how visual symbolism in Konoha 1 reveals power hierarchies.
the socio-political messages embedded in such symbolism.
how Norman Fairclough's critical discourse analysis can uncover the relationship between art and power in the Indonesian sociopolitical context.
This research is relevant in the increasingly dynamic landscape of contemporary Indonesian art, where artists use visual media to critique socio-political conditions and challenge official narratives through provocative and reflective artistic The research method employs a qualitative approach using Critical Discourse Analysis (CDA) to examine visual elements such as colour, lines, composition, and discourse related to power symbolism in the paintings.
Primary data was obtained through direct observation and literature review of semiotics and Fairclough's critical discourse theory, while secondary data was sourced from exhibition documentation and contemporary art critiques in Indonesia.
The findings reveal that Konoha 1 visualises oppressive rulers, reflecting authoritarianism, military dominance, and structural inequality in society.
This study affirms that contemporary art is not merely an aesthetic object, but a political actor that facilitates public discourse and drives social change.
placing Konoha 1 within the context of Indonesian critical art, this study highlights how artworks can serve as tools of resistance against authoritarian power structures, while enriching academic discourse on the relationship between art and politics in the era of contemporary democracy.
KeywordsAi Visual Studies.
Critical Discourse Analysis.
Norman Fairclough.
Konoha
Painting 1
PENDAHULUAN
Berdasarkan UUD 1945, kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk dalam konteks seni dijamin oleh negara (Utomo, 2.
Namun dalam kenyataannya ekspresi artistik sering kali bertabrakan dengan kepentingan politik dan norma hukum yang membatasi kebebasan berkreasi.
Kondisi ini kerap dikritik sebagai pelanggaran prinsip Serikat SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokras.
misalnya menyatakan bahwa pemberangusan karya seni Aumencederai nilainilai demokrasiAy dan mengancam ruang kebudayaan.
Kritik publik pun muncul secara Kasus pembatalan pameran akhir-akhir ini mengingatkan pada era Orde Baru, ketika karya-karya kritis sering dilarang oleh rezim penguasa.
Berbagai kajian menegaskan bahwa penyensoran semacam itu sesungguhnya diinterpretasikan sebagai pembatasan hak berekspresi.
Sebagai ilustrasi, pembatalan mendadak pameran tunggal Yos Suprapto pada akhir 2024 telah memicu perdebatan publik tentang batas-batas kebebasan seni di Indonesia Lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan di Indonesia.
Sebagai seorang pelukis kelahiran Surabaya.
Yos Suprapto dikenal dengan karya-karya yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan isu-isu politik (Naufal dan Ramadhan, 2.
Konoha 1 menjadi sorotan setelah pameran yang menampilkannya dibatalkan oleh Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024, beberapa menit sebelum pembukaan.
Pembatalan ini disebabkan oleh Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 keberadaan karya yang dianggap kontroversial karena menggambarkan ketimpangan kekuasaan antara penguasa dan rakyat kecil.
Lukisan ini, dengan simbol visual yang kuat, menggambarkan seorang raja bermahkota yang menginjak rakyat kecil, serta dominasi militer yang mengelilinginya, yang merepresentasikan struktur kekuasaan yang Fenomena serupa terjadi sebelumnya di Indonesia, seperti penolakan terhadap karya seni puisi WS Rendra yang menyebabkan penyair tersebut ditangkap polisi karena menyuarakan kritik (Pratiwi, 2.
Kejadian-kejadian ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dalam seni dan kontrol politik yang ketat, serta menimbulkan pertanyaan tentang peran seni dalam mengungkapkan ketimpangan sosial di Indonesia (Lega, 2.
Seni visual di Indonesia sering kali berada di bawah tekanan politik yang ketat (Wicaksono, 2.
Karya seni yang mengkritik pemerintah atau ketidakadilan sosial sering dibatasi, menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol Pembatalan pameran Konoha 1 menyoroti isu ini, memunculkan pertanyaan kritis tentang peran seni dalam masyarakat yang dikendalikan oleh struktur kekuasaan otoriter.
Seni visual, yang seharusnya menjadi media ekspresi bebas, sering kali dibatasi oleh kekuasaan yang ada (Crew.
Hal ini semakin menekankan pentingnya pemahaman mengenai bagaimana seni dapat berfungsi sebagai alat kritik sosial dan politik dalam konteks Indonesia yang penuh ketimpangan.
Seni telah lama menjadi instrumen efektif untuk menyuarakan kritik terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil, terutama pada karya-karya yang mengangkat isu sosial-politik (Herawati, 2.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol dalam Konoha 1 dan bagaimana lukisan ini menggambarkan hubungan kekuasaan antara penguasa dan rakyat Yos Suprapto menggunakan gaya khas dengan garis abstrak dan warna kontras untuk menyampaikan pesan protes terhadap struktur kekuasaan yang menindas (Ridha et al, 2.
Lukisan ini berfungsi sebagai alat untuk menantang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough untuk menganalisis ideologi yang terkandung dalam Konoha 1.
Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama: .
Bagaimana simbol dalam Konoha 1 menggambarkan ketimpangan kekuasaan? dan .
Bagaimana pendekatan wacana kritis dapat mengungkap hubungan antara seni dan kekuasaan dalam konteks sosial-politik Indonesia? (Lin, 2.
Menurut Pratama .
, simbol dalam seni visual kontemporer Indonesia sering kali digunakan untuk menggambarkan hubungan yang timpang antara kekuasaan dan rakyat kecil, serta berfungsi sebagai kritik terhadap ketidakadilan sosial.
Di sisi akademis, kajian khusus terhadap lukisan Yos Suprapto tersebut masih sangat terbatas.
Belum ditemukan penelitian ilmiah yang mengkaji Konoha I .
tau karya serup.
menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (CDA).
Padahal dalam teori seni kontemporer, karya lukis sering dipandang sebagai medium kritik sosial yang menyoroti ketidakadilan dan persoalan struktural.
Seni lukis kritik sosial seyogianya menantang struktur kekuasaan dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat.
Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya studi mendalam untuk memahami bagaimana wacana ideologi tersirat di balik simbolisme visual dalam seni rupa kontemporer Indonesia.
Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 kerangka Analisis Wacana Kritis (CDA) untuk membongkar simbolisme kekuasaan dalam lukisan Konoha I, mengingat lukisan Yos Suprapto merupakan ilustrasi nyata ketegangan antara ekspresi artistik dan kekuasaan (Utomo, 2.
Pendekatan CDA dipilih untuk mengurai bagaimana elemen visual dan naratif dalam lukisan itu membentuk wacana kekuasaan tersirat.
Kontribusi unik penelitian ini terletak pada penggunaan CDA untuk mengeksplorasi lapisan ideologis dalam karya seni visual kontemporer Indonesia.
Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang peran seni lukis sebagai media kritik terhadap ketimpangan kekuasaan dalam konteks kebudayaan Indonesia kontemporer.
Yos Suprapto menciptakan karya seni dan menggunakan seni sebagai sarana untuk menggugah kesadaran sosial yang mendorong perubahan politik.
Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi wadah yang efektif untuk menantang ketidakadilan sosial dan kekuasaan yang menindas, serta mendorong diskusi publik mengenai masalah-masalah sosial yang mendalam (Nonhoff.
M, 2.
Lukisan sering menjadi objek dalam berekspresi yang menantang narasi dominan dalam masyarakat, menyoroti ketimpangan sosial dan perlawanan terhadap otoritarianisme (Prasiasa, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada karya seni rupa AoKonoha 1Ao oleh Yos Suprapto.
Pendekatan analisis wacana kritis (CDA) Norman Fairclough .
dipilih karena kemampuannya mengungkap relasi antara wacana .
alam hal ini teks visua.
, struktur kekuasaan, dan ideologi.
Data primer penelitian adalah lukisan Konoha 1 sendiri, yang didokumentasikan melalui foto atau reproduksi media pameran.
Data pendukung diperoleh dari sumber sekunder berupa artikel berita, wawancara, dan dokumen pameran terkait .
isalnya laporan media tentang kontroversi karya ini di Galeri Nasiona.
yang memberikan konteks produksi dan penerimaan lukisan.
Seluruh proses analisis mengikuti tiga dimensi CDA Fairclough:
dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosiokultural.
Peneliti menganalisis lukisan Konoha 1 sebagai Auteks visualAy dengan memperhatikan unsur-unsur formal dan simbolik .
eperti warna, garis, komposisi, dan ikonograf.
, lalu menafsirkan unsur-unsur tersebut sebagai bagian dari wacana sosial-politik.
Tahapan analisis dijabarkan sebagai Analisis Dimensi Tekstual (Teks Visua.
Setiap elemen visual dalam lukisan diinventarisasi dan dideskripsikan secara Unsur rupa yang dianalisis meliputi warna, garis/garis-garis .
, bentuk dan komposisi, serta simbol atau objek ikonik.
Sebagaimana dijelaskan dalam literatur analisis visual, warna, garis, dan komposisi adalah unsur formal utama yang membentuk makna lukisan.
Misalnya, peneliti mencatat skema warna dominan .
itam, merah, biru, ), jenis garis .
egas atau lembut, lurus atau melengkun.
, posisi figur, dan simbol seperti mahkota, senjata, atau figur manusia.
Setiap unsur ini dianalisis secara semiotik: warna dianalisis berdasarkan asosiasi ideologis .
isalnya warna hitam sering diasosiasikan dengan otoritas atau kekuasaan, merah dengan agresi atau kekerasa.
, garis dianalisis sebagai pengarah visual .
aris-garis tegas dapat memberi kesan dominasi atau kekuata.
, komposisi dianalisis dari penempatan figur .
isalnya figur raja di tengah kanvas menegaskan kedudukan sentral Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 kekuasaa.
, dan simbol dianalisis sebagai rujukan budaya .
isalnya mahkota Jawa melambangkan kekuasaan tradisiona.
Peneliti menafsirkan secara terbuka bahwa, misalnya, lukisan Konoha 1 menampilkan Auseseorang layaknya raja yang mengenakan mahkota dengan jas berwarna hitam duduk di singgasana sambil menginjak orang-orangAy.
Mahkota dan jas hitam di sini diinterpretasikan sebagai simbol otoritas politik dan kekuatan represif, sementara postur menginjak melambangkan eksploitasi dan penindasan rakyat.
Dengan demikian, dimensi tekstual berfungsi untuk menggali potensi makna ideologis setiap elemen visual sebelum mempertimbangkan konteks yang lebih luas.
Analisis Dimensi Praktik Diskursif (ProduksiAeKonsums.
Pada tahap ini, lukisan dipelajari sebagai hasil praktik sosial: bagaimana lukisan tersebut diproduksi, diedarkan, dan diterima oleh audiens.
Peneliti menelusuri konteks produksi, termasuk latar belakang pameran .
ema AuKebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan PanganA.
, maksud seniman, proses kreatif, dan narasi yang disertakan bersama karya.
Misalnya, pernyataan Yos Suprapto bahwa lukisan ini relevan dengan isu ketahanan pangan Aulukisan raja yang menginjak orang itu bermakna kalau penguasa selalu membebankan rakyat dengan dalih memenuhi kebutuhan panganAy dikaji sebagai bagian dari praktik diskursif sang pelukis.
Selanjutnya, aspek konteks konsumsi diperiksa dengan melihat bagaimana karya ini dilihat oleh publik dan otoritas, misalnya melalui liputan media dan komentar kurator.
Kasus pencabutan pameran Konoha 1 di Galeri Nasional .
isebut tidak relevan dengan tema dan dianggap Auterlalu vulgarAy oleh kurato.
dianalisis untuk memahami bagaimana wacana kekuasaan .
urator, media, pejaba.
mencoba membatasi arti lukisan.
Proses ini mencakup analisis wacana tersirat dalam teks berita, wawancara, dan debat publik tentang lukisan tersebut.
Dengan kata lain, peneliti membandingkan AunarasiAy artistik dari Yos .
ritik sosia.
dengan AunarasiAy institusional .
untuk mengungkap kontradiksi dan mekanisme pengendalian ideologis yang berperan.
Analisis Dimensi Sosiokultural (Konteks Ideologi-Kekuasaa.
Tahap ini menempatkan lukisan dalam konteks sosial-politik yang lebih luas, mengeksplorasi bagaimana unsur visual berkorelasi dengan praktik kekuasaan, kontrol sosial, dan kebebasan berekspresi.
Peneliti mengkaji kerangka struktur kekuasaan di Indonesia misalnya tradisi otoritarian atau relasi elit-rakyat dan melihat bagaimana lukisan merepresentasikan atau menantang struktur tersebut.
Contohnya, peneliti menafsirkan figur raja dan tentara sebagai representasi kekuasaan politik yang represif, mengingat sejarah penguasa yang AumenindasAy rakyat.
Aspek kontrol sosial dianalisis melalui fenomena pembredelan dan sensor.
misalnya fakta bahwa karya kritis sering disensor untuk menjaga stabilitas pemerintah menjadi latar untuk menginterpretasi lukisan sebagai bentuk perlawanan ideologis.
Kebebasan berekspresi juga menjadi lensa penting: peneliti merujuk pada jaminan konstitusional kebebasan seni (Pasal 28E UUD 1.
sekaligus realitas pembatasan hukum, untuk menafsirkan bahwa kritik visual dalam Konoha 1 berada dalam ketegangan antara hak berekspresi dan kontrol kekuasaan.
Dengan pendekatan sosiokultural ini, setiap elemen visual dikaji ulang: misalnya warna hitam dan figur kerajaan dianggap Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 sebagai simbol ideologi hegemoni, sehingga pemilihan visual tersebut dianggap bermuatan pesan sosial-politik seputar ketimpangan kekuasaan dan aspirasi rakyat.
Seluruh proses analisis dijalankan secara transparan dan sistematis, selalu merujuk pada literatur CDA Fairclough dan teori analisis visual.
Peneliti menuliskan tiap tahapan interpretasi secara rinci, menunjukkan bagaimana makna setiap elemen visual terkait dengan dinamika kekuasaan dan kebebasan dalam konteks Indonesia modern.
Hasilnya diharapkan mampu memaparkan wacana ideologis yang tersirat dalam lukisan Konoha 1, sehingga pembaca memperoleh pemahaman mendalam tentang hubungan seni rupa, kekuasaan, dan kebebasan berekspresi HASIL DAN PEMBAHASAN Melalui pendekatan analisis wacana kritis peneliti menemukan bagaimana simbol dalam lukisan menggambarkan ketimpangan kekuasaan di Indonesia.
Berikut adalah hasil analisis dan diskusi terkait simbol visual yang ditemukan dalam karya seni ini.
1 Analisis Dimensi Tekstual Dalam lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto terdapat sosok pemimpin bermahkota di tengah prajurit dan sosok manusia terinjak menggambarkan ketimpangan kekuasaan dan melalui elemen-elemen visual yang kuat.
Dominasi warna merah menciptakan kesan ketegangan dan konflik, melambangkan kemarahan dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Warna hijau pada pakaian tentara mengindikasikan kekuasaan militer yang otoriter.
Gambar 1.
LukisanAuKonoha 1Ay oleh Yos Suprapto di tahun 2024 (Sumber: Mongabay.
Lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto pada gambar 1 menampilkan sosok pemimpin bermahkota di tengah para prajurit, dengan sosok manusia terinjak, yang menggambarkan ketimpangan kekuasaan di Indonesia.
Elemen-elemen visual dalam Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 lukisan ini menyampaikan pesan yang kuat mengenai perbedaan kekuasaan.
Dominasi warna merah dalam lukisan ini menciptakan kesan ketegangan dan konflik, melambangkan kemarahan serta perlawanan terhadap ketidakadilan.
Sementara itu, warna hijau pada pakaian tentara menggambarkan kekuasaan militer yang otoriter.
Tokoh utama yang duduk di kursi besar memperlihatkan kekuasaan mutlak, terpisah jauh dari rakyat yang terinjak di bawahnya, menggambarkan hierarki sosial yang Menurut Liang & Cho .
penggunaan garis-garis tajam dan bentuk yang tegas memberikan kesan kekuatan dominan yang muncul dari objek utama, serta menggambarkan ketidaksetaraan antara penguasa dan rakyat.
Gambar 2.
Lukisan AuKonoha 1Ay oleh Yos Suprapto di tahun 2024 (Sumber: Mongabay.
Gerakan tangan yang terkunci di bawah kursi pada gambar 2 menggambarkan pengekangan dan introspeksi.
Hal ini merepresentasikan perjuangan internal rakyat, serta hubungannya dengan situasi sosial, politik, dan budaya sekitar (Wang, 2.
Bagian ini mengkritik struktur politik yang menindas rakyat melalui simbolisme yang ada dalam lukisan tersebut.
Gambar 3.
Lukisan AuKonoha 1Ay oleh Yos Suprapto di tahun 2024 (Sumber: Mongabay.
Sosok anjing berwarna merah pada gambar 3 yang terlihat di latar belakang tokoh utama menggambarkan kekuasaan mutlak yang terpisah dari rakyat yang tertindas di Kehadiran anjing dalam lukisan ini mengingatkan pada penggunaan simbol yang serupa dalam perang saudara Spanyol, di mana anjing berfungsi sebagai simbol alegoris, menggambarkan sisi mengerikan dari masyarakat pada masa penuh kekacauan (Adamowicz.
, 2.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 Gambar 4.
Lukisan AuKonoha 1Ay oleh Yos Suprapto di tahun 2024 (Sumber: Mongabay.
Kehadiran banyak tentara dalam lukisan ini pada gambar 4 juga berfungsi untuk mengkritik gambaran prajurit yang ideal.
Tentara dalam lukisan ini menggambarkan dampak negatif dari kekuasaan yang dilindungi oleh militer (Murray, 2.
Dalam konteks ini, tentara melambangkan seorang pemimpin otoriter yang dilindungi oleh militer di belakangnya, yang dengan kekuatan fisik dapat memaksa rakyat untuk tunduk kepada penguasa tersebut.
Tentara berfungsi sebagai simbol dominasi dan represi yang diimplementasikan oleh kekuasaan yang otoriter.
2 Analisis Diskursif Pembatalan pameran Konoha 1 yang dijadwalkan di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang ketegangan antara kebebasan seni dan kontrol politik.
Sebagai karya seni yang dikatakan mengkritik kekuasaan.
Konoha 1 memicu kontroversi yang melibatkan perdebatan mengenai sejauh mana seni bisa bebas dari pengaruh politik.
Keputusan untuk membatalkan pameran ini mengindikasikan upaya kontrol terhadap narasi yang dibangun oleh karya seni tersebut.
Gambar 5.
Yos Suprapto turunkan lukisan dan batalkan pameran di GalNas 2024 (Sumber: Antaranews.
Yos Suprapto sebagai pelukis Konoha 1 tercatat sebagai mantan eksil politik .
eristiwa malar.
yang melatarbelakangi wacana untuk menciptakan narasi visual yang Proses produksi lukisan "Konoha I" tidak terlepas dari latar belakang pelukis yang membawa pengalaman hidup dan sejarah bangsa ke dalam kanvasnya.
Dalam dimensi Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 produksi ini.
Yos secara sadar mengonstruksi simbol-simbol seperti "raja bermahkota Jawa yang duduk di singgasana, dengan kaki menginjak rakyat kecil" untuk menyampaikan kritik terhadap ketimpangan kekuasaan.
Penggunaan simbol mata satu sebagai "representasi kebohongan besar dalam kekuasaan" dan "simbol Dajjal, penipu yang menyelewengkan ajaran Tuhan" menunjukkan ketegasannya dalam menciptakan karya yang menggabungkan elemen budaya lokal dengan kritik ideologis.
Praktik diskursif menunjukkan adanya perubahan makna antara pelukis dan audiens.
Yos Suprapto menolak interpretasi yang menganggap lukisannya mengandung "unsur mesum" dengan menyatakan "Mana ada lukisan persetubuhan? Ini hanya interpretasi subjektif yang salah.
Orang yang tidak paham simbol seni bisa salah kaprah.
Perubahan interpretasi ini mencerminkan apa yang dikemukakan dalam analisis wacana kritis bahwa wacana politik yang dikembangkan dapat ditafsir secara berbeda oleh pesaing-pesaing politiknya.
Dalam konteks seni, hal ini menunjukkan bagaimana makna karya seni menjadi arena pertarungan interpretasi antara seniman, kurator, institusi, dan publik.
Gambar 6.
Yos Suprapto .
, saat jumpa pers di Kantor YLBHI.
Jakarta.
(Sumber: Mongabay.
Pembatalan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik berusaha mengarahkan atau bahkan mengekang wacana yang berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam konteks seni.
Menurut Prasiasa.
, karya seni yang mengkritik kekuasaan sering dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan ketegangan di Wacana yang dibangun oleh seniman melalui karya seni ini, yang pada dasarnya adalah kritik terhadap struktur sosial yang ada, berisiko dibungkam oleh kekuasaan yang takut akan dampak sosial yang ditimbulkan.
Seni yang bersifat kritis dapat dianggap sebagai sumber ketegangan sosial, wacana yang dihasilkan dalam konteks seni bisa mengguncang struktur sosial yang dibangun, dan menimbulkan ketakutan bagi kekuasaan.
Dengan menekan wacana kritis dalam seni, pembatalan pameran ini berfungsi untuk mempertahankan kontrol sosial, di mana karya seni yang mengkritik dianggap sebagai ancaman bagi legitimasi pemerintah sehingga menyebabkan munculnya pembredelan karya seni.
Kekuasaan tidak sebatas mengatur tindakan fisik, tetapi juga membatasi ruang ekspresi yang dapat menggugah opini publik dan menantang narasi dominan yang dibangun oleh penguasa Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 3 Analisis Sosiokultural Lukisan menampilkan kekerasan atau penindasan dapat dipahami dalam konteks sosial-politik Indonesia, di mana ketimpangan kekuasaan dan dinamika politik selalu menjadi isu yang sangat relevan.
Selama pemerintahan Presiden Jokowi.
Indonesia telah mengalami berbagai perubahan besar, termasuk upaya untuk memperkuat stabilitas politik, namun juga ada kritik terkait penanganan masalah sosial dan ketidaksetaraan yang terus terjadi.
Lukisan Konoha 1 dapat dianggap sebagai respons terhadap ketimpangan kekuasaan yang ada di Indonesia, meskipun dikenal dengan sistem demokrasi Indonesia tetap menghadapi masalah sentralisasi kekuasaan, di mana sebagian besar keputusan politik sering kali diambil oleh segelintir elit yang memiliki pengaruh besar.
Ketimpangan ini menyebabkan adanya kelompok yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama dalam pembuatan keputusan .
Lukisan tersebut menggambarkan kekerasan atau penindasan bisa jadi mencerminkan ketidaksetaraan, memperlihatkan bahwa mereka yang berada di bawah .
ecara simbolis atau harfia.
terus dibungkam atau disisihkan dalam sistem politik yang ada.
Pemerintahan Presiden Jokowi telah mengalami peristiwa yang berhubungan dengan pembatasan ruang kritik.
Meskipun Jokowi dikenal sebagai seorang pemimpin yang lebih terbuka dibandingkan pemerintahan sebelumnya, kritik terhadap kebijakan seperti UU ITE dan peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja tidak pernah digubris, serta kasus lain seperti Revisi UU KPK juga berjalan pada periode pemerintahan Presiden Jokowi.
Lukisan ini bisa dianggap sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan tersebut yang sering dipandang sebagai bentuk ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan atau marginalisasi kelompok-kelompok tertentu.
Gambar 7.
Isu Aksi Protes UU Cipta Kerja.
Otokritik Kelas Pekerja (Sumber: Netra.
Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari, di mana kelompok minoritas atau mereka yang berada di posisi bawah dalam struktur sosialekonomi sering kali merasakan dampak lebih besar dari kebijakan pemerintah yang tidak Lukisan ini, dengan menampilkan adegan kekerasan atau penindasan, mungkin menggambarkan realitas pahit yang dialami oleh kelompok ini sebagai akibat dari ketimpangan politik dan sosial yang berlangsung.
Dalam analisis simbol, setiap elemen visual dalam lukisan mengandung makna yang mendalam terkait dengan ketidaksetaraan dalam sistem sosial-politik Indonesia.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 Sebagai contoh, figur tentara atau aparat keamanan yang muncul dalam latar belakang bisa mewakili representasi kekuasaan yang menindas atau bahkan simbol dari kontrol yang digunakan oleh negara untuk mempertahankan stabilitas dan kekuasaan politik.
Gambar tangan yang mencoba meraih atau menahan bisa menggambarkan rakyat yang terperangkap dalam sistem yang tidak adil atau merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan negara.
Figur kekuasaan seperti aparat keamanan atau tentara berfungsi sebagai simbol dari kekuatan yang dominan dan mempertahankan status quo, sementara korban yang terjatuh atau tertindih bisa menggambarkan individu atau kelompok yang kehilangan suara atau posisi mereka dalam struktur politik dan sosial yang tidak seimbang.
Simbol ini bisa mengarah pada kritik terhadap struktur kekuasaan yang otoriter, yang sering kali mengabaikan hak-hak rakyat kecil atau mereka yang tidak memiliki akses ke kekuasaan.
Lukisan ini menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan, yang dapat dilihat dalam simbol visual seperti gambar seorang raja yang menginjak rakyat kecil dan dominasi militer yang mengelilinginya.
Hal ini dikaitkan dengan realitas sosial-politik Indonesia di mana ketimpangan kekuasaan sering kali terjadi, dengan penguasa yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengontrol dan menindas rakyat kecil.
Pembatalan pameran Konoha 1 di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024 juga menjadi bagian dari konteks ini, di mana kebebasan berekspresi dalam seni sering kali dibatasi oleh kekuasaan politik.
4 Pembahasan Simbol Penguasa dan Rakyat Kecil Lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto menampilkan simbol visual yang kuat terkait ketimpangan kekuasaan di Indonesia.
Dalam lukisan ini, penguasa digambarkan mengenakan mahkota dan duduk di atas takhta dengan posisi dominan, sementara di bawahnya terdapat rakyat kecil yang diinjak, menggambarkan ketidaksetaraan yang terjadi dalam hubungan kekuasaan.
Setiap elemen visual dalam lukisan ini berfungsi untuk menyampaikan pesan kuat tentang penindasan terhadap golongan yang lebih Tentara yang mengelilingi penguasa, mengenakan pelindung mata dan memegang senjata, menegaskan dominasi militer yang sering digunakan untuk mempertahankan Menurut Wicaksono & Wijayani .
, seni visual sering digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan sosial, dan Konoha 1 merupakan contoh nyata dari hal ini.
Penguasa yang menginjak rakyat kecil menggambarkan dominasi dan penindasan terhadap golongan yang lebih lemah, memperlihatkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam masyarakat.
Simbol warna dalam lukisan ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat pesan visual yang ingin disampaikan.
Warna merah, yang mendominasi latar belakang lukisan, menggambarkan ketegangan dan kekerasan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.
Warna ini menciptakan atmosfer yang mencekam dan penuh tekanan, sesuai dengan makna ketidakadilan sosial yang terjadi.
Di sisi lain, warna hijau pada pakaian penguasa memberikan kesan kedamaian, tetapi juga menonjolkan paradoks yang ada kedamaian yang tertutupi oleh kekerasan dan ketidakadilan.
bahwa warna merah sering dikaitkan dengan ketegangan sosial, sementara hijau, meskipun menonjolkan kedamaian, justru menonjolkan ketidakadilan sosial yang tersembunyi di baliknya (Adamowicz.
Menurut Ozcan,.
lukisan berperan sebagai sarana komunikasi, menyampaikan elemen artistik, emosional, dan estetika dari Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 sang pelukis kepada publik.
Pembatalan pameran yang menampilkan Konoha 1 di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024 menyoroti ketegangan antara kebebasan seni dan kontrol politik yang ketat.
Pembatalan ini menggambarkan bagaimana karya seni yang mengkritik kekuasaan sering dianggap sebagai ancaman dan dapat memicu ketegangan sosial.
Karya seni yang mengangkat isu-isu kritis terhadap penguasa sering kali dibatasi dalam masyarakat yang dikendalikan oleh struktur otoriter (Haryono et al.
, 2.
Pembatalan ini memperlihatkan usaha untuk mengontrol narasi yang dibangun melalui karya seni, serta menunjukkan bagaimana institusi seni, seperti Galeri Nasional, memainkan peran dalam mengarahkan atau membatasi wacana sosial yang ingin disampaikan.
Menurut aorceviN et al.
, .
, keputusan pembatalan semacam ini bertujuan untuk mempertahankan status quo dan mengurangi ancaman yang dirasakan terhadap kondisi Pameran ini memperlihatkan ketegangan yang ada antara kebebasan seni dan kontrol politik.
Beberapa pihak mendukung pembatalan pameran dengan alasan untuk mencegah ketegangan lebih lanjut, sementara yang lain menganggap pembatasan tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
Menurut ynzcan.
, konteks kebebasan berekspresi melalui seni sering kali dibatasi oleh kekuasaan yang takut akan kritik sosial yang diciptakan oleh rakyat yang kecewa dengan penguasa.
Reaksi ini mencerminkan adanya ketegangan yang dalam antara kebebasan seni dan kontrol politik yang ketat.
Di sisi lain, pembatalan pameran ini juga membuka diskusi lebih dalam mengenai peran seni sebagai kritik terhadap otoritarianisme dan bagaimana kekuasaan berusaha untuk membatasi ekspresi yang berpotensi mengancam struktur kekuasaan yang Gambar 8.
Fadli Zon Bantah Ada Pembredelan di Pembatalan Pameran Tunggal Yos Suprapto (Sumber: Liputan6.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa pembatalan tersebut bukanlah bentuk pembredelan, melainkan langkah yang diambil terkait dengan konten karya yang dianggap bermasalah.
Fadli menjelaskan bahwa beberapa karya Yos mengandung unsur politik yang tidak sesuai, sifat vulgar, serta berpotensi menyinggung simbol budaya Salah satu karya yang dianggap kontroversial adalah lukisan yang menggambarkan obyek telanjang dan bersetubuh, yang menurutnya tidak pantas untuk dipamerkan dalam konteks tersebut.
Dalam pernyataannya.
Fadli menekankan bahwa hal tersebut bukan hanya masalah estetika, tetapi juga berhubungan dengan kesesuaian karya dengan norma budaya yang berlaku di masyarakat.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 Suwarno Wisetrotomo, kurator yang mengundurkan diri setelah insiden ini mengungkapkan bahwa karya-karya Yos terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema kuratorial yang telah ditetapkan untuk pameran tersebut.
Ia menilai bahwa lukisanlukisan tersebut dapat mengalihkan perhatian pengunjung dari pesan utama pameran dan merusak tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyampaian pesan budaya yang mendalam tanpa menimbulkan kontroversi yang tidak perlu.
Keputusan pemerintah dan kurator ini mencerminkan upaya untuk menjaga kesesuaian antara seni dan norma sosial, meskipun hal ini memunculkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi dalam seni.
Kritik Sosial Melalui Karya Seni Ketimpangan kekuasaan yang digambarkan dalam Konoha 1 mencerminkan fenomena sosial-politik yang lebih luas di Indonesia, di mana penguasa dan elit politik sering memanfaatkan posisi mereka untuk mengeksploitasi rakyat kecil.
Menurut Wiwin .
, struktur kekuasaan di Indonesia sering kali mengarah pada eksploitasi sosial yang tidak terungkap secara terbuka.
Lukisan ini menggambarkan penguasa yang menindas rakyat melalui penggambaran figur yang menginjak rakyat kecil, yang mencerminkan bagaimana ketimpangan ini terwujud dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia.
Dalam konteks ini.
Konoha 1 berfungsi sebagai kritik terhadap struktur kekuasaan yang otoriter, serta penindasan yang berlangsung dalam masyarakat.
Meskipun karya ini sangat terkait dengan Indonesia, pesan yang disampaikan dalam Konoha 1 memiliki makna yang lebih luas dan bersifat universal.
Menurut Sobur .
, seni seperti Konoha 1 dapat diterapkan dalam konteks sosial-politik karena seni adalah media dan bisa diterapkan di negara lain dengan pemerintahan otoriter yang serupa, di mana ketimpangan kekuasaan dan penindasan rakyat kecil merupakan isu yang Pesan yang terkandung dalam lukisan ini menunjukkan bahwa masalah ketimpangan kekuasaan dan penindasan bukan hanya masalah yang ada di Indonesia, tetapi juga di banyak negara dengan pemerintahan yang otoriter.
Galeri Nasional Indonesia berperan penting dalam mengkurasi karya seni yang akan dipamerkan, namun keputusan untuk membatalkan pameran ini memperlihatkan batasan yang diciptakan oleh kontrol negara terhadap ekspresi seni.
Pembatalan pameran Konoha 1 menunjukkan bagaimana lembaga seni dapat berperan dalam membentuk atau membatasi wacana yang berhubungan dengan kritik sosial terhadap struktur kekuasaan.
Pembatalan ini menyoroti bagaimana lembaga seni dapat berfungsi untuk mengarahkan atau membatasi narasi yang ingin disampaikan melalui karya seni, terutama jika karya tersebut dianggap mengancam stabilitas sosial.
Seni yang mengkritik struktur sosial atau kekuasaan bisa dianggap ancaman bagi penguasa karena menantang ideologi dominan, memicu pemikiran kritis, dan mengguncang kontrol kekuasaan yang ada (Issoui.
KESIMPULAN
Penelitian ini menganalisis lukisan Konoha 1 karya Yos Suprapto, dengan fokus pada simbol visual yang menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan di Indonesia serta fungsi karya ini sebagai kritik sosial dan politik.
Lukisan tersebut, yang menggambarkan seorang raja bermahkota yang menginjak rakyat kecil di tengah dominasi militer, menjadi simbol kuat dari struktur kekuasaan yang menindas.
Penggambaran penguasa yang Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 terpisah dari rakyat yang terinjak mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam konteks sosial-politik Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough, penelitian ini mengungkap bahwa Konoha 1 bukan sekadar ekspresi estetika, melainkan sebuah bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme.
Melalui elemen visual seperti warna, garis, dan komposisi yang tegas.
Yos Suprapto menyampaikan pesan yang kuat mengenai penindasan dan ketidaksetaraan sosial, sambil menantang struktur kekuasaan yang ada.
Pembatalan pameran Konoha 1 di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024 semakin menegaskan ketegangan antara kebebasan berekspresi dalam seni dan kontrol politik yang ketat, serta menunjukkan bagaimana karya seni yang mengkritik kekuasaan sering kali dianggap sebagai ancaman oleh pihak berwenang.
Kontekstualisasi sosial-politik menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dalam lukisan ini bukan hanya simbolik, melainkan juga relevan dengan dinamika politik Indonesia saat ini, di mana ketimpangan sosial dan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi masalah utama.
Lukisan ini berfungsi sebagai kritik tajam terhadap sistem yang tidak adil, menggambarkan ketidaksetaraan dalam akses kelompok terpinggirkan terhadap proses pengambilan keputusan politik dan sosial.
Penelitian ini juga memperkaya perkembangan teori seni visual di Indonesia dengan menggabungkan kerangka critical discourse analysis agar dapat membaca simbol estetika dari lukisan dan politik dalam media lukis kontemporer.
Selain itu, temuan ini menegaskan relevansi antara teori analisis wacana kritis dalam produksi seni rupa, yang berhasil mengungkap bagaimana relasi antara kekuasaan yang tidak terlihat direproduksi dan ditantang melalui komposisi visual karya seni
SARAN
Pemerintah perlu merumuskan Pedoman Kuratorial Nasional yang inklusif dan transparan, dengan menetapkan kriteria objektif untuk menilai setiap karya seni, termasuk yang mengkritik kekuasaan, berdasarkan prinsip konstitusional Pasal 28E ayat .
UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pedoman ini harus dapat membedakan antara kritik konstruktif dan konten yang dapat membahayakan ketertiban umum, sehingga setiap keputusan pembatalan pameran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bersifat sepihak.
Untuk memastikan proses ini berjalan adil, pemerintah juga perlu membentuk Dewan Etika Seni Indonesia yang melibatkan seniman, kurator, akademisi, dan wakil masyarakat sipil sebagai mekanisme independen.
Dewan ini akan bertugas untuk menelaah kontroversi karya seni sebelum keputusan resmi diambil, memberikan rekomendasi berdasarkan analisis kontekstual dan nilai artistik, serta menjamin perlindungan hak seniman.
Dengan demikian, debat publik mengenai karya seni kritik terhadap kekuasaan dapat berjalan dengan adil dan terarah, tanpa merugikan kebebasan berekspresi.
Selain itu, penting untuk diadakan Forum Dialog Seni Pemerintah secara rutin setiap triwulan, yang bertujuan untuk membahas isu-isu sensitif dan memfasilitasi mediasi antara seniman dan aparatur negara sebelum kontroversi berkembang meluas.
Program AuSeni BersuaraAy yang melibatkan seniman dan pejabat terkait dalam diskusi terstruktur ini akan membantu meredam potensi konflik, serta meningkatkan pemahaman bersama tentang nilai estetika dan konteks sosiopolitik dalam karya seni.
Diskusi semacam ini juga dapat memperkuat hubungan antara dunia seni dan pemerintah.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
Jurnal Ilmu Komputer dan Desain Komunikasi Visual Volume 10.
Nomor 1.
Juli 2025 ISSN (Ceta.
: 2541-4550 ISSN (Onlin.
: 2541-4585 memberikan ruang bagi seniman untuk berbicara dan menyuarakan kritik mereka, sambil tetap menjaga hubungan yang konstruktif dengan aparat negara.
Forum ini akan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terlindungi tanpa menimbulkan ketegangan yang tidak perlu.
Dalam upaya melindungi seniman dari risiko finansial dan hukum, pemerintah perlu mendirikan Lembaga Ombudsman Seni yang menyediakan bantuan hukum gratis, serta merancang skema asuransi karya seni berbasis subsidi.
Ini akan memastikan bahwa seniman tidak terintimidasi oleh ancaman pembatalan pameran atau gugatan hukum, sehingga mereka dapat terus berkarya dengan rasa aman.
Dengan adanya sistem ini, ruang ekspresi artistik termasuk kritik terhadap kekuasaan dapat berkembang secara dinamis, menciptakan ekosistem seni yang bebas dan terbuka tanpa mengorbankan stabilitas Pada akhirnya, kebebasan berekspresi harus tetap dijunjung tinggi, sembari memastikan bahwa segala bentuk kritik terhadap kekuasaan tetap dilindungi dalam kerangka hukum yang adil.
UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah desain komunikasi visual atas bimbingan dan arahannya selama proses penelitian ini.
Terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA