Media Hukum Indonesia (MHI) Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Pengantar Hukum Internasional: Prinsip.
Sumber, dan Peranannya Dalam Dunia Modern Muh Suharto Syamsuddin.
Mira Nila Kusuma Dewi.
Rian Hidayat.
Amrullah.
Resty Octaviany.
Rulli Wisman.
La Hamundu Program Studi Ilmu Hukum.
Universitas Indonesia Timur Email: suharto10okt93@gmail.
com, miranila@gmail.
com, rianhidayat@gmail.
com, amrullah@gmail.
restyoctaviany@gmail.
com, rulliwisman@gmail.
com, nandogusti160878@gmail.
Abstract: Hukum internasional merupakan kerangka normatif yang kompleks dan dinamis, mengatur hubungan antarnegara, organisasi internasional, dan subjek hukum lainnya di tingkat global, dengan penekanan pada prinsip-prinsip fundamental seperti kedaulatan negara, non-intervensi, larangan penggunaan kekuatan, dan hak asasi manusia.
Artikel ini menyajikan analisis mendalam tentang definisi, ruang lingkup, sejarah, sumber, prinsip utama, serta peran organisasi internasional dalam konteks tantangan kontemporer, termasuk perubahan iklim, keamanan siber, terorisme, migrasi, dan konflik geopolitik.
Melalui pendekatan historis, analitis, dan kasus studi seperti invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 penulis mengeksplorasi evolusi hukum internasional dari abad ke-17 hingga era digital saat ini.
Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional mempromosikan stabilitas dan kerja sama global, efektivitasnya sering terganggu oleh ketidaksetaraan penegakan, realpolitik negara-negara kuat, dan kesenjangan dalam norma baru untuk isu-isu emerging.
Artikel ini berkontribusi pada literatur hukum internasional dengan mendorong reformasi struktural, seperti penguatan mekanisme penegakan dan integrasi teknologi, untuk mengatasi tantangan abad ke-21.
Kata kunci: hukum internasional, prinsip kedaulatan, organisasi internasional, tantangan kontemporer.
PBB, reformasi hukum internasional.
Abstract: International law is a complex and dynamic normative framework that regulates relations among states, international organizations, and other legal subjects at the global level, emphasizing fundamental principles such as state sovereignty, non-intervention, the prohibition of the use of force, and human This article provides an in-depth analysis of the definition, scope, history, sources, key principles, and the role of international organizations in the context of contemporary challenges, including climate change, cybersecurity, terrorism, migration, and geopolitical conflicts.
Using historical, analytical, and case-study approaches, including the 2022 Russian invasion of Ukraine, the author explores the evolution of international law from the 17th century to the current digital era.
The main findings indicate that although international law promotes global stability and cooperation, its effectiveness is often undermined by unequal enforcement, the realpolitik of powerful states, and gaps in emerging norms for new issues.
This article contributes to the international law literature by advocating structural reforms, such as strengthening enforcement mechanisms and integrating technology, to address 21st-century challenges.
https://doi.
org/10.
5281/zenodo.
Article History Received: December 06, 2025 Revised: December 09, 2025 Published: December 19, 2025 Keywords :
Human Rights.
International Court.
Climate Change.
Cybersecurity Kata Kunci:
HAM.
Mahkamah Internasioanl.
Perubahan Iklim.
Keamanan Siber This is an open-access article under the CC-BY-SA License.
PENDAHULUAN
Hukum internasional, sebagai disiplin yang mengatur interaksi antarnegara dan entitas global, telah menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional di dunia yang semakin kompleks.
Dalam era globalisasi, di mana batas-batas negara menjadi kabur akibat teknologi, perdagangan lintas batas, dan ancaman bersama seperti perubahan iklim dan pandemi, pemahaman mendalam tentang hukum internasional menjadi krusial bagi akademisi, praktisi hukum, diplomat, dan masyarakat umum.
Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif dan kritis tentang hukum internasional, mulai dari definisi dan sejarahnya, hingga sumber, prinsip, peran organisasi, tantangan kontemporer, dan implikasi masa depan.
Dengan menggunakan pendekatan Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sejarah, geopolitik, dan sosiologi, artikel ini menguraikan bagaimana hukum internasional berkembang dari konsep klasik Hugo Grotius pada abad ke-17 hingga aplikasi modern dalam kasus-kasus seperti invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan krisis keamanan siber.
Latar belakang artikel ini didasarkan pada pengamatan bahwa hukum internasional sering kali dianggap sebagai "hukum lemah" karena kurangnya mekanisme penegakan sentral, berbeda dengan hukum nasional yang didukung oleh aparatur negara.
Namun, dalam praktiknya, hukum ini telah berhasil mengurangi frekuensi perang antarnegara sejak Perang Dunia II, melalui mekanisme seperti PBB dan ICJ.
Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengedukasi pembaca tentang dinamika hukum internasional, menyoroti kekuatan .
eperti promosi norma universa.
dan kelemahan .
eperti dominasi negara adiday.
, serta mendorong diskusi tentang reformasi yang diperlukan.
Metodologi meliputi tinjauan literatur ekstensif dari sumber primer seperti Piagam PBB.
Statuta ICJ, dan putusan pengadilan internasional, serta analisis kasus kontemporer berdasarkan data dari organisasi seperti PBB dan ICC.
Struktur artikel terdiri dari pendahuluan, pembahasan isi yang terbagi menjadi beberapa sub-bagian, dan kesimpulan, dengan fokus pada aspek teknis, praktis, dan teoritis.
Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum internasional, terutama dalam konteks tantangan global yang terus berkembang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Internasional Hukum internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma, prinsip, dan praktik yang mengatur hubungan antara subjek hukum utama di tingkat global, yaitu negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan dalam beberapa konteks, individu atau entitas non-negara seperti perusahaan multinasional, kelompok bersenjata non-negara, atau bahkan aktor swasta dalam perdagangan internasional (Shaw, 2.
Berbeda dengan hukum nasional yang diberlakukan oleh otoritas domestik dengan mekanisme penegakan yang kuat seperti polisi dan pengadilan hukum internasional bersifat sukarela, bergantung pada konsensus, kepatuhan sukarela, dan norma sosial Ia tidak memiliki "polisi dunia" sentral, melainkan mengandalkan diplomasi, sanksi, dan tekanan internasional untuk penegakan.
Ruang lingkup hukum internasional telah berkembang pesat dari fokus sempit pada hubungan antarnegara menjadi multidimensi, mencakup aspek-aspek seperti perdamaian dan keamanan, perdagangan internasional, hak asasi manusia, hukum laut, hukum lingkungan, hukum perang, dan bahkan isu-isu emerging seperti keamanan siber dan bioetika.
Ada dua cabang utama: hukum internasional publik .
ublic international la.
, yang mengatur interaksi antarnegara dan entitas global, dan hukum internasional privat .
rivate international la.
, yang menangani hubungan pribadi atau komersial lintas batas, seperti arbitrase perdagangan atau kontrak bisnis internasional (Aust, 2.
Evolusi ini mencerminkan kebutuhan global untuk mencegah konflik, mempromosikan kerja sama, dan mengatasi masalah bersama, dengan akar sejarahnya dari karya Hugo Grotius pada abad ke-17, yang menekankan hukum alami sebagai dasar interaksi antarnegara.
Dalam konteks modern, hukum internasional juga melibatkan "soft law" seperti deklarasi dan pedoman non-mengikat, yang semakin penting dalam mengisi kesenjangan norma.
Sejarah Singkat Hukum Internasional Sejarah hukum internasional dapat ditelusuri ke zaman kuno, di mana perjanjian damai antara kerajaan-kerajaan di Mesopotamia sekitar 2100 SM menetapkan aturan dasar untuk perdagangan dan Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa konsep interaksi teratur antarentitas sudah ada sejak lama.
Namun, pengembangan modern dimulai pada abad ke-17 dengan karya Hugo Grotius, seorang filsuf dan diplomat Belanda, dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis .
, yang dikenal sebagai "bapak hukum internasional".
Grotius berpendapat bahwa ada hukum alami universal yang mengatur hubungan antarnegara, bahkan dalam keadaan perang, mendorong prinsip-prinsip seperti kedaulatan, kesetaraan, dan kewajiban untuk menghormati perjanjian (Grotius, 1.
Pada abad ke-19.
Kongres Wina .
setelah Perang Napoleon menetapkan sistem keseimbangan kekuatan Eropa, yang menjadi dasar diplomasi modern dan mencegah dominasi satu Perang Dunia I .
dan II .
menunjukkan kegagalan hukum internasional dalam mencegah konflik besar, karena norma seperti netralitas dan larangan perang agresif tidak cukup Hal ini mendorong pembentukan Liga Bangsa-Bangsa pada 1920, meskipun organisasi ini gagal karena kurangnya dukungan dari negara-negara kuat.
Pasca-Perang Dunia II.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 1945 sebagai respons, dengan Piagam PBB sebagai dokumen Pasca-Perang Dingin .
, fokus hukum internasional bergeser ke dekolonisasi, hak asasi manusia, dan kerja sama ekonomi melalui organisasi seperti WTO dan Uni Eropa.
Era globalisasi abad ke-21 telah memperluas ruang lingkupnya ke isu-isu non-tradisional, seperti terorisme, migrasi, dan pandemi COVID-19, yang memerlukan norma baru untuk mengatasi tantangan lintas batas (Simpson.
Evolusi ini menunjukkan bahwa hukum internasional bukanlah statis, melainkan responsif terhadap perubahan geopolitik dan sosial.
Sumber-Sumber Hukum Internasional Sumber hukum internasional secara resmi diatur oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), yang merupakan badan peradilan utama PBB dan berbasis di Den Haag.
Statuta ini menetapkan empat sumber utama yang saling melengkapi dan berkembang melalui praktik negara-negara.
Berikut adalah penjelasan mendalam:
Traktat dan Konvensi: Ini adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih negara yang mengikat secara hukum, baik bilateral .
ntara dua negar.
maupun multilateral .
ntara banyak Traktat dapat berupa konvensi, protokol, atau perjanjian khusus.
Contoh klasik adalah Piagam PBB .
, yang mendirikan organisasi tersebut dan menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti larangan penggunaan kekuatan.
Konvensi Jenewa .
dan Protokol Tambahannya .
mengatur hukum perang, melindungi warga sipil dan tawanan perang.
Traktat lainnya termasuk Konvensi Wina tentang Hukum Traktat .
, yang mengatur pembentukan, interpretasi, dan penghentian perjanjian internasional, serta Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS, 1.
, yang menetapkan aturan untuk eksplorasi laut dan sumber daya (United Nations, 1969.
United Nations, 1.
Kebiasaan Internasional: Norma yang berkembang dari praktik negara-negara yang konsisten, luas, dan dianggap sebagai hukum .
pinio juri.
Untuk menjadi kebiasaan, praktik harus diulang secara luas dan diterima sebagai kewajiban hukum, bukan hanya kebiasaan sosial.
Misalnya, prinsip "pacta sunt servanda" .
erjanjian harus dipatuh.
telah menjadi kebiasaan yang mendasari kepercayaan dalam hubungan internasional.
Kebiasaan ini sering digunakan dalam kasus-kasus di mana traktat tidak ada, seperti dalam hukum laut sebelum UNCLOS.
Contoh lain adalah kebiasaan tentang kekebalan diplomatik, yang berkembang dari praktik berabad-abad.
Prinsip-Prinsip Umum Hukum: Aturan yang diakui oleh sistem hukum nasional di seluruh dunia, seperti keadilan, kesetaraan, bona fide .
tikad bai.
, dan audi alteram partem Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 .
endengarkan kedua belah piha.
Prinsip ini diterapkan oleh ICJ ketika sumber lain tidak mencukupi, sering kali sebagai jembatan antara hukum nasional dan internasional.
Misalnya, prinsip "clean hands" dalam arbitrase mengharuskan pihak yang mengajukan klaim tidak melanggar hukum sendiri.
Putusan Pengadilan dan Doktrin Ahli: Meskipun tidak mengikat secara langsung, putusan ICJ, pengadilan arbitrase, atau tribunal internasional dapat menjadi preseden dan sumber Doktrin ahli, seperti tulisan para sarjana hukum, juga berkontribusi.
buku International Law oleh Malcolm Shaw sering dikutip dalam analisis hukum internasional.
Sumber ini dinamis.
resolusi PBB, meskipun tidak selalu mengikat, dapat berkembang menjadi kebiasaan jika didukung oleh praktik negara-negara (Shaw, 2.
Untuk memvisualisasikan, berikut adalah tabel sederhana tentang sumber hukum internasional:
Tabel 1.
Sumber hukum International Sumber Deskripsi Singkat Contoh Utama Traktat dan Konvensi Perjanjian tertulis antarnegara Piagam PBB.
Konvensi Jenewa Kebiasaab Internasional Praktik negara yang dianggap Pacta sunt servanda Prinsip Umum Hukum Aturan umum dari sistem hukum Keadilan, kesetaraan Putusan dan Doktrin Keputusan dan Putusan ICJ, buku Grotius tulisan ahli Sumber-sumber ini saling melengkapi, dan hukum internasional terus berkembang melalui praktik negara-negara dan resolusi PBB.
Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional Hukum internasional didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang memandu perilaku negara-negara dan mempromosikan stabilitas global.
Prinsip-prinsip ini tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa .
, serta dikembangkan melalui praktik dan traktat.
Berikut adalah penjelasan mendalam:
Kedaulatan Negara: Setiap negara berdaulat memiliki hak eksklusif untuk menentukan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan asing.
Ini tercermin dalam Pasal 2.
Piagam PBB, yang menyatakan bahwa "Organisasi ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan negaranegara anggotanya".
Kedaulatan ini meliputi wilayah, populasi, dan pemerintahan, tetapi dibatasi oleh kewajiban internasional seperti hak asasi manusia.
Dalam praktik, prinsip ini sering diuji oleh intervensi kemanusiaan.
Non-Intervensi: Negara dilarang ikut campur dalam urusan internal negara lain, termasuk melalui ancaman atau penggunaan kekuatan.
Prinsip ini dipertegas dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2131 .
tentang Deklarasi tentang Ketidakbolehan Intervensi.
Namun, pengecualian ada dalam kasus-kasus seperti genosida atau pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagaimana diatur dalam "Tanggung Jawab untuk Melindungi" (R2P) yang diadopsi oleh PBB Larangan Penggunaan Kekuatan: Penggunaan kekuatan militer hanya diperbolehkan dalam pertahanan diri (Pasal 51 Piagam PBB) atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB.
Prinsip ini bertujuan mencegah perang agresif, seperti yang terjadi dalam Perang Dunia II.
Namun.
Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 interpretasi "pertahanan diri" sering diperdebatkan, misalnya dalam kasus serangan preemptive atau intervensi kemanusiaan.
Penyelesaian Sengketa Secara Damai: Negara-negara harus menyelesaikan perselisihan melalui sarana damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional.
Pasal 33 Piagam PBB mendorong ini untuk menghindari eskalasi konflik.
ICJ memainkan peran kunci di sini.
Hak Asasi Manusia: Meskipun awalnya bukan inti hukum internasional, prinsip ini telah berkembang melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia .
dan konvensi seperti Konvensi Anti-Penyiksaan .
dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak .
Ia menekankan perlindungan individu dari pelanggaran oleh negara sendiri atau asing, dengan mekanisme seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB.
Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Negara-negara diperlakukan setara, terlepas dari ukuran atau kekuatan, meskipun praktiknya sering melanggar ini.
Prinsip ini juga meluas ke hak-hak minoritas dan kesetaraan gender, seperti dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita .
Prinsip-prinsip ini tidak selalu ditegakkan secara konsisten, terutama oleh negara-negara kuat, yang sering menimbulkan kritik terhadap hukum internasional sebagai "hukum bagi yang lemah" (Koskenniemi, 2.
Namun, mereka telah berkontribusi pada pengurangan konflik antarnegara sejak Peran Organisasi Internasional Organisasi internasional memainkan peran krusial dalam pengembangan, interpretasi, dan penegakan hukum internasional.
Mereka menyediakan forum untuk diplomasi, penyelesaian sengketa, dan kerja sama global, meskipun efektivitasnya tergantung pada komitmen anggota.
Berikut adalah analisis mendalam:
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Didirikan pada 1945 sebagai penerus Liga BangsaBangsa.
PBB adalah pusat kerja sama global dengan 193 negara anggota.
Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi, mengizinkan intervensi militer, atau mengadopsi resolusi yang dapat menjadi sumber hukum.
Majelis Umum mengeluarkan deklarasi non-mengikat yang sering memengaruhi norma internasional, seperti Resolusi tentang Pembangunan Berkelanjutan .
PBB juga mengelola program seperti UNDP untuk pembangunan dan UNHCR untuk pengungsi.
Namun, veto oleh lima anggota permanen (AS.
Rusia.
Cina.
Prancis.
Inggri.
sering menghambat tindakan, seperti dalam kasus Suriah.
Mahkamah Internasional (ICJ): Berbasis di Den Haag.
ICJ menyelesaikan sengketa antarnegara berdasarkan hukum internasional.
Dengan 15 hakim dari berbagai negara.
ICJ telah menangani lebih dari 150 kasus sejak 1946.
Contoh putusan penting adalah Nicaragua v.
Amerika Serikat .
, yang menegaskan larangan intervensi, dan South China Sea Arbitration .
, yang menafsirkan UNCLOS dan memihak Filipina melawan Cina.
ICJ juga memberikan nasihat konsultatif kepada organisasi PBB.
Meskipun putusannya mengikat, penegakan bergantung pada kepatuhan negara, yang sering lemah.
Pengadilan Pidana Internasional (ICC): Didirikan oleh Statuta Roma .
dan mulai beroperasi pada 2002.
ICC menangani kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dengan yurisdiksi universal.
ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk tokoh seperti Omar al-Bashir dari Sudan.
Namun, tidak semua negara .
eperti Amerika Serikat dan Cin.
mengakuinya, dan kurangnya mekanisme penegakan Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 membuatnya bergantung pada kerja sama negara.
ICC telah memproses lebih dari 30 kasus, termasuk yang melibatkan Afrika, menunjukkan fokus pada keadilan transisional.
Organisasi Lainnya: Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur perdagangan internasional melalui perjanjian seperti GATT, menyelesaikan sengketa melalui panel arbitrase.
Uni Eropa (UE) mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum regional, seperti melalui Mahkamah Eropa.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menangani isu kesehatan global, seperti dalam respons COVID-19.
Organisasi ini memfasilitasi kerja sama, tetapi tantangan seperti veto di Dewan Keamanan dan kurangnya kepatuhan dari anggota kuat membatasi efektivitas.
Secara keseluruhan, organisasi internasional telah mempromosikan norma global, tetapi reformasi diperlukan untuk meningkatkan representasi negara berkembang dan mengurangi dominasi Tantangan dan Isu Kontemporer Hukum internasional menghadapi tantangan signifikan di era modern, termasuk globalisasi, teknologi, dan perubahan geopolitik.
Isu-isu ini memerlukan adaptasi norma untuk menjaga Berikut adalah analisis mendalam:
Perubahan Iklim dan Lingkungan: Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFc, 1.
dan Perjanjian Paris .
menetapkan norma untuk pengurangan emisi, tetapi penegakan lemah karena kepentingan ekonomi negara-negara maju vs.
Tantangan meliputi tanggung jawab historis emisi dan kerugian dari negara pulau kecil.
Hukum internasional perlu mengintegrasikan prinsip "common but differentiated responsibilities" (Bodansky, 2.
Keamanan Siber dan Teknologi: Tidak ada traktat komprehensif untuk mengatur serangan siber, meskipun Tallinn Manual .
oleh NATO memberikan panduan.
Kasus seperti serangan NotPetya .
dan SolarWinds .
menunjukkan kebutuhan norma baru untuk atribusi dan pencegahan.
Hukum internasional harus menangani aktor non-negara dan AI dalam Terorisme dan Migrasi: Hukum internasional berjuang dengan terorisme non-negara, dengan resolusi Dewan Keamanan seperti 1373 .
mendorong kerja sama anti-teror.
Migrasi dipengaruhi oleh Konvensi Pengungsi .
, tetapi krisis seperti di Mediterania menantang Isu ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk hak asasi manusia.
Konflik Asimetris dan Realpolitik: Perang proxy, seperti di Ukraina atau Suriah, menantang prinsip non-intervensi.
Globalisasi ekonomi membuat sanksi efektif, tetapi juga menciptakan Pandemi COVID-19 mengungkapkan kesenjangan dalam hukum kesehatan internasional, dengan WHO memainkan peran utama tetapi kurangnya kepatuhan global.
Tantangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional harus berkembang untuk mengatasi "non-state actors" dan teknologi, dengan fokus pada multilateralisme.
Kasus Studi: Invasi Rusia ke Ukraina .
Sebagai contoh kontemporer, invasi Rusia ke Ukraina melanggar prinsip larangan penggunaan kekuatan dan non-intervensi.
Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi karena veto Rusia, tetapi Majelis Umum mengutuk tindakan tersebut melalui Resolusi 11/1 .
ICJ terlibat dalam kasus terkait, menekankan penyelesaian damai.
Kasus ini menunjukkan keterbatasan hukum Media Hukum Indonesia, 2025.
Vol.
No.
Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane https://ojs.
id/index.
php/MHI/index Dec 2025.
Vol.
No.
e-ISSN: 3032-6591 pp 926-932 internasional: norma jelas, tetapi penegakan bergantung pada konsensus.
Sanksi PBB dan NATO sebagai respons menunjukkan peran hukum dalam geopolitik (United Nations, 2.
SIMPULAN
Hukum internasional adalah kerangka kerja dinamis yang esensial untuk menjaga perdamaian, kerja sama, dan keadilan di dunia yang saling terhubung.
Dari prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan dan larangan kekuatan hingga organisasi seperti PBB dan ICJ, ia terus berkembang untuk mengatasi tantangan global.
Namun, efektivitasnya tergantung pada komitmen negara-negara, dan kritik terhadap ketidaksetaraan penegakan tetap relevan.
Reformasi diperlukan, seperti penguatan ICC, norma siber, dan representasi negara berkembang, untuk mempromosikan multilateralisme yang lebih adil.
Artikel
ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang integrasi hukum internasional dengan teknologi dan Dengan pemahaman ini, negara-negara dapat memajukan perdamaian global yang REFERENSI