JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.
4 No.
2 Tahun 2019 | 1 Ae 10 JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan http://journal.
id/index.
php/JPK/index ISSN 2527-7057 (Onlin.
ISSN 2549-2683 (Prin.
Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan Sudjana A Informasi artikel Sejarah Artikel :
Diterima Mei 2019 Revisi Juni 2019 Dipublikasikan Juli 2019 Keywords :
National Resilience Economy Welfare How to Cite :
Sudjana.
Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan.
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 4.
DOI:
24269/jpk.
ABSTRAK
Hakikat konsepsi ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan keuletan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena itu kajian ini bertujuan untuk menentukan pendekatan kesejahteraan terhadap ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia melalui beberapa indikator.
Hasil kajian menunjukan ada 3 indikator penting dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan yaitu .
Indikator Pendapatan.
Pendidikan, dan .
Kesehatan.
Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat menjadi indikator signifikan, meskipun bersifat subyektif sehingga berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional dibidang ekonomi.
Indikator pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang berakibat positif karena akan meningkatan taraf hidup sehingga kualitas pendidikan merupakan indikator bagi ketahanan nasional di bidang .
Indikator kesehatan merupakan indikator yang berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan memungkinan untuk bekerja dengan kuantitas lebih banyak, sehingga mendapatkan penghasilan lebih untuk peningkatan taraf hidupnya.
ABSTRACT
The essence of the Conception of National Resilience in the Economic Field as Indonesian Geostrategy through the Welfare Approac.
The essence of the conception of national resilience in the economic field is the tenacity of the Indonesian people to realize the welfare of all people, therefore this study aims to determine the approach to prosperity towards national security as Indonesia's geostrategy through several indicators.
The results of the study show that there are 3 important indicators in national security in the economic sector through the welfare approach, namely .
Income Indicator.
Education, and .
Health.
Indicators of income related to the amount and equity of income in general can be a significant indicator, although it is subjective so that it has a positive effect on national resilience in the economic field.
Education indicators in the short term have a negative effect because the costs incurred reduce the level of welfare, but in the long run it has a positive effect because it will improve living standards so that the quality of education is an indicator of national resilience in the economic field.
Health indicators are indicators that have a positive effect on national resilience in the economic field because the quality of health makes it possible to work with more quantity, so that they earn more income to improve their standard of living.
Alamat korespondensi:
Universitas Padjadjaran A E-mail:
sdjana@yahoo.
Copyright A 2019 Universitas Muhammadiyah Ponorogo
PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan yang urgen selain aspek-aspek kehidupan lainnya.
Namun aspekaspek kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh .
ersifat integra.
dalam mendukung keuletan DOI: 10.
24269/jpk.
dan ketangguhan negara, sehingga salah satu unsur kehidupan nasional tersebut lemah akan berpengaruh pada ketahanan nasional secara Pendekatan kesejahteraan merupakan mengembangkan kekuatan nasional dalam email: jpk@umpo.
Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, sedangkan pendekatan keamanan merupakan Indonesia melindungi seluruh tanah air dari gangguan baik dari luar maupun dari dalam.
Kedua pendekatan tersebut hakikatnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tersurat pada Alinea IV Pembukaan UUD Untuk melaksanakan kesejahteraan warganya, negara memiliki peran yang besar melalui konsep negara kesejahteraan.
Negara dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan .
ebijakan peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Negara sebuah teori yang mengandung makna bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara melalui jaminan pemenuhan kehidupannya di berbagai aspek yang dapat menjadi faktor bagi peningkatan kualitas hidup menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan.
Ada beberapa aspek yang merupakan unsur-unsur bagi perwujudan negara kesejahteraan, yaitu Negara sebagai analog lembaga legal-formal (Suryono, 2.
untuk mengelola dan memelihara dalam meningkatkan derajat Pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan, membuka akses pendidikan seluas-seluasnya, dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang merata.
Namun upaya untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah, mengingat kondisi geografis yang luas dan kenakeragaman suku dan budaya, sehingga perlu memerhatikan geostrategi Indonesia yaitu memanfaatkan kondisi geografis yang luas bukan sebagai hambatan tetapi sebagai tantangan dalam mencapai tujuan Hasil capaian tujuan sebagaimana dicanangkan merupakan faktor pendukung terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi menuju kesejahteraan seluruh rakyat, karena itu perlu dikaji indikator-indikator yang urgen terkait dengan kesejahteraan.
Berdasarkan hal itu, kajian ini memfokuskan pada ketahanan nasional di bidang ekonomi sebagai geostrategi Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan.
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Ada beberapa artikel terkait ketahanan di bidang ekonomi, yaitu: Pertama, artikel yang ditulis oleh Wulandari AuInovasi Pemuda Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Warna-Warni Kelurahan Jodipan.
Kecamatan Blimbing.
Kota Malan.
Jurnal Ketahanan Nasional Vol.
No.
Desember 2017, halaman 300-319.
Artikel tersebut membahas hubungan ketahanan nasional dengan inovasi pemuda.
Kedua, artikel yang ditulis oleh Ambarwati dkk AuKelayakan Pembiayaan Obligasi Daerah Pembangunan Proyek Bus Rapid TRANS (BRT) Guna Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selata.
Ay.
Jurnal Ketahanan Nasional P-ISSN: 0853-9340, e-ISSN: 2527-9688.
Volume 22 No.
3, 27 Desember 2016, halaman Artikel tersebut ketahanan nasional terkait dengan pembiayaan obligasi daerah.
Kajian ini berbeda dengan kedua artikel tersebut karena memfokuskan pada indikatorindikator kesejahteraan sebagai faktor pendukung ketahanan nasional dibidang METODE Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus dalam arti mendasarkan pada asas-asas umum berkaitan dengan fenomena masyarakat, sehingga pembahasan dilakukan melalui pendekatan bersangkutan (Asmawi, 2.
Dalam kaitan dengan kajian ini, yang menjadi obyek analisis adalah indikator-indikator untuk melakukan kategorisasi tertentu adalah ketahanan nasional dibidang ekonomi Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketahanan Nasional di bidang ekonomi dalam Perspektif Geostrategi Indonesia Pembangunan nasional diwujudkan dengan cara atau strategi memperhatikan kondisi wilayah atau geografi Indonesia yang dikenal dengan AuGeostrategiAy, yaitu metode untuk mencapai tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan wilayah yang dimilikinya.
Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan Geostrategi penting bagi setiap bangsa karena setiap Negara (Indonesi.
memerlukan strategi atau cara dalam mengimplementasikan kebijakan nasional untuk mewujudkan pembangunan manusia .
isik materil dan mental spiritual, serta lahirilah dan bathinia.
Geografis Indonesia yang luas dari Sabang sampai dengan Marauke dan Pulau Mianggas sampai dengan Pulau Rote pada 45 Bujur Timur, dan 141.
05 Bujur Timur, 06.
08 Lintang Utara, 11.
15 Lintang Selatan merupakan hambatan dalam upaya melakukan pemerataan pendapatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mencari solusi agar setiap individu memperoleh keadilan secara proporsional sesuai dengan haknya, meskipun konsep keadilan selalu dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan karena berada pada wilayah yang labil dan goyah (Susanto, 2.
, dan plural (Dwisvimiar.
Namun terlepas soal relativitas keadilan, posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban amanat mempunyai tugas mengatur kesejahteraan tanpa diskriminasi sesuai dengan sila ke 5 PancasilaAy keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaAy, dan bentuk negara hukum dalam arti materiil atau negara kesejahteraan yang dianut Indonesia.
Dengan demikian, geostrategi adalah upaya menggunakan atau memanfaatkan kondisi wilayah untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan manusia indonesia seutuhnya, sehingga geostrategi Indonesia bukan untuk mencapai tujuan politik kesejahteraan dan keamanan untuk sluruh rakyat Indonesia .
Konsep dasar dan pengembangan geostrategi Indonesia memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nasional dalam merealisasikan tujuan negara dan mendukung fungsi pemerintah menegakan hukum, mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kebebasan rakyat dalam mengaktualisasikan dirinya (Joesoef, 2.
baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibentuk ketahanan nasional yaitu tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila dan Wawasan Nusantara melalui beberapa prinsip penting ketangguhan yang dapat diandalkan.
Pertama, prinsip untuk tetap bersamasama pada situasi apapun sebagai motivasi atau dorongan untuk menunjang sistem kehidupan nasional yang sejahtera dan aman .
rinsip kesejahteraan dan keamana.
Makna Aubersama-samaAy diartikan bahwa kesejahteraan dan keamanan adalah 2 .
hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun realisasinya dapat dilakukan melalui skala prioritas, yaitu menitikberatkan pada kesejahteraan tidak berarti mengabaikan keamanan dan berlaku sebaliknya.
Hal ini berarti untuk mencapai sistem kehidupan nasional yang diinginkan tergantung pada kondisi yang dihadapi untuk menentukan kebijakan terhadap skala prioritas yang hendak dilakukan tanpa mengabaikan sisi lainnya yaitu kesejahteraan atau keamanan.
Kedua, sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah yaitu geografi, penduduk dan sumber daya alam dan aspek sosial .
deologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamana.
dalam bentuk persatuan dan kesatuan serta perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
rinsip komprehensif Ketiga.
Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif sehingga diperlukan sikap wawas diri .
rinsip wawas dir.
ke dalam dan ke luar.
Wawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilainilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.
Wawas ke luar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya saling interaksi.
Keempat, mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, sehingga timbulnya perbedaan harus dalam perspektif kemitraan yang tidak mengarah pada konflik .
rinsip kekeluargaa.
Ketahanan suatu negara di bidang mengembangkan jati diri atau eksistensi kekuatan nasional dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang bersumber dari JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan .
Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan dalam negeri .
aktor interna.
dari luar negeri .
aktor eksterna.
Problematik tersebut pada intinya berupa tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan perekonomian nasional, sehingga upaya untuk menjamin kehidupan perekonomian yang kuat dan sehat memerlukan berbagai kebijakan yang terintegrasi dengan tetap berpedoman atau berlandandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 .
andingkan dengan Lemhanas, 2.
Ketahanan nasional di bidang ekonomi erat kaitannya dengan posisi atau keadaan wilayah sebuah Negara.
Oleh karena itu untuk mengembangkan sumber daya bangsa sebagai faktor pendukungnya memerlukan cara atau strategi tertentu (Sulisworo, 2.
, sehingga pandangan bangsa Indonesia terhadap kondisi wilayah atau geostrategi adalah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin agar kebijakan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan dapat diraih sesuai dengan tujuan nasional yang telah Ketahanan nasional di bidang ekonomi dengan memanfaatkan kondisi wilayah bertujuan untuk meraih kekuatan ekonomi baik Keunggulan ekonomi dalam skala nasional terkait dengan upaya untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapat masyarakat yang pada akhirnya berujung pada realisasi konsep negara kesejahteraan.
Perspektif konsepsi ketahanan nasional dapat dilihat berbagai sudut pandang, yaitu: pertama, penentuan misi dan visi pembangunan nasional terkait tujuan yang hendak dicapai.
Kedua, sebagai keadaan yang suatu kondisi yang diperlukan yaitu kesejahteraan dan keamanan.
Ketiga, strategi untuk melakukan pembangunan melalui kebijakan dan strategi nasional yang di dalamnya meliputi aspek manajemen nasional, khususnya ekonomi.
Keempat, sebagai suatu ajaran atau doktrin tentang pelaksanaan kehidupan bernegara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Kelima, evaluasi keberhasilan tujuan nasional melalui penerapan strategi nasional yang telah Wujud ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan .
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, terciptanya kondisi usaha yang sehat serta daya saing global baik secara regional maupun internasional.
Pengembangan ekonomi dengan Pasal 33 UUD 1945 diperlukan untuk berdasarkan prinsip kekeluargaan melalui peran aktif masyarakat dan tanggung jawab Negara dalam melakukan pengelolaan melalui penyelenggaraan tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa upaya untuk mengantisipasi dunia yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional di bidang Hal ini berarti perlu adanya harmoniasi antara kepentingan internasional agar tidak dikucilkan sebagai warga dunia dengan kepentingan nasional dalam upaya mensejahterakan untuk seluruh rakyat secara adil dan merata berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Ketangguhan di bidang ekonomi merupakan sub sistem dari ketahanan nasional sehingga kegagalan pembangunan ekonomi berakibat pada ketahanan nasional di bidang politik dan sosial budaya.
Oleh karena itu, ketangguhan di bidang ekonomi perlu dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, kebijakan untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan untuk menjamin kesinambungan pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, upaya untuk menghindari: persaingan bebas yang menitikberatkan pada sehingga dapat merugikan pengembangan ekonomi kerakyatan dan hanya berpihak pada pengusaha ekonomi berskala besar dan investor asing.
sistem ekonomi yang diatur oleh negara .
istem etatism.
, sebagaimana dianut di negara-negara komunis atau sosialis sehingga mematikan aktivitas ekonomi rakyat.
penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang dalam bentuk monopsoni atau pembeli tunggal dan pemusatan ekonomi pada satu orang kelompok tertentu .
raktek monopol.
yang dapat menjadi kendala dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kedua, penguatan struktur ekonomi yang dapat menunjang keseimbangan bidang industri yang pada saat ini berkembang pesat dengan bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian rakyat Indonesia pada umumnya .
egara agrari.
Penguatan struktur ekonomi dilakukan melalui Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan pembenahan peraturan perundang-undang terkait, dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil terhadap akses permodalan .
, informasi usaha dan pemasaran, serta konsultasi atau bimbingan Ketiga, pembangunan ekonomi musyawaran dan mufakat .
in-win solutio.
sengketa terkait transaksi ekonomi.
dan melakukan pemerataan pembangunan baik atas dasar wilayah teritorial atau bidang usaha yang hasilnya dilakukan melalui keserasian dan keseimbangan dalam Keempat, .
eunggulan kompetiti.
bangsa dan keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain yang ditumbuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai sehingga melahirkan perekonomian yang mandiri tanpa harus menutup diri dari kondisi globalisasi ekonomi.
Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity Approac.
Menurut Fahrudin .
kesejahteraan dapat diartikan bebas dari kemiskinan atau gangguan, kesukaran hidup, dan kekhawatiran sehingga merasa aman secara lahirilah dan Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .
Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera: aman sentosa dan makmur.
erlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainy.
Kesejahteraan: hal atau keadaan sejahtera.
Dengan demikian, kesejahteraan meliputi keamanan atau bebas dari bahaya dan suasana tenang (Muhammad, 2.
, tenteram kebutuhan hidup.
Kesejahteraan memiliki indikator yang berbeda-beda, karena lingkup jangkauannya meliputi seluruh bidang kehidupan manusia dan bersifat subyektif, sehingga pengertian kesejahteraan dapat berbeda tergantung sudut pandang atau kriteria yang digunakan dan tiaptiap individu berbeda dalam mendefinisikan arti kesejahteraan tersebut.
Beberapa indikator penting dalam kesejahteraan adalah tingkat pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan implementasi dari konsep Negara kesejahteraan yang diwujudkan dalam perspektif ekonomi dan Dengan demikian, negara kesejahteraan kesejahteraan .
dalam perspektif ekonomi tetapi juga pelayanan sosial .
ocial Negara kesejahteraan tidak hanya sebuah konsep normatif atas dasar das sollen .
tetapi juga sistem pendekatan ideal yang menekankan fenomena di masyarakat .
as sei.
tidak hanya pada aspek ekonomi .
, melainkan juga setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya, seperti pendidikan dan kesehatan.
Indikator Tingkat Pendapatan Pendapatan .
ncome sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan kesejahteraan suatu negara sekaligus mencerminkan kesejahteraan antar satu negara dengan negara Negara maju pada umumnya sering diidentikan dengan pendapatan tinggi yang diterima oleh masing-masing individu dan berbanding terbalik dengan Negara-negara yang dikategorikan negara berkembangan atau negara yang terbelakang.
Namun, bahwa kesejahteraan atas dasar faktor ekonomi .
ingkat pendapata.
memiliki kelemahan:
pertama, income percapita belum tentu mencermikan keadaan yang sebenarnya, misalnya untuk menghitung income percapita digunakan rumus Gross National Product atau GNP : Jumlah penduduk.
Secara logika kalau GNP naik, jumlah penduduk relatif tetap, maka income percapita juga naik.
Namun, realitanya ada seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan lebih .
idak merat.
produk nasional tersebut sehingga meskipun GNP naik tetapi income percapita tidak naik.
Kedua, terdapat faktor-faktor lain yang bersifat bukan ekonomi, seperti faktor sosial budaya dan politik dapat mempengaruhinya.
Di sisi lain.
Aukesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektifAy, artinya berbedabeda untuk setiap individu karena ada yang mendasarkan pada kuantitas kekayaan atau pendapatan yang dimiliki tetapi ada yang mampu menerima sesuatu yang telah diperolehnya tanpa memikirkan besar kecilnya JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan .
Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan pendapat tersebut, atau individu tersebut lebih mengutamakan faktor waktu untuk melakukan aktivitas kehidupan yang lebih bebas atau Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan kemiskinan dan pekerjaan karena pada umumnya individu yang dikategorikan miskin adalah tidak mempunyai pekerjaan atau bekerja dengan penghasilan yang minim, sehingga tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya secara memadai yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier.
Namun dalam beberapa kasus ada individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memperoleh penghasilan secara rutin karena mendapatkan kekayaan berupa hibah atau warisan .
isalnya rumah kontraka.
dari orang tuanya.
Kriteria tingkat pendapatan sebagai indikator kesejahteraan menimbulkan tanggung jawab Negara untuk merealisasikan dalam bentuk kebijakan melalui perundang-undangan.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan warganya diamanatkan dalam Pasal 27 dan 33 UUD 1945.
Ketentuan Pasal 27 memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup dengan upah atau gaji yang memadai sehingga tiap warganegara mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Selanjutnya.
Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi serta hak dan tanggung jawab negara dalam menguasai sumberdaya Penerapan asas kekeluargaan di bidang ekonomi mengandung arti bahwa antar pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi merupakan partner atau mitra dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba, sehingga apabila terjadi perbedaan persepsi dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Demokrasi ekonomi memberikan kesempatan kepada tiap warganegara untuk berusaha sesuai dengan kompetensi dan kebebasan untuk melakukan usaha tertentu guna meraih kesejahteraan, tetapi di bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Hak dan tanggung jawab negara untuk menguasai sumber daya alam diartikan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh setiap warganegara dalam bentuk badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Swasta, sehingga makna AudikuasaiAy negara bukan dalam arti AudimilikiAy .
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan negara, sebagaimana diterapkan pada negaranegara yang menganut sosialisme atau Penerapan kebersamaan dalam aktivitas usaha antar pelaku ekonomi, demokrasi ekonomi dalam kesempatan berusaha dan pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat pada intinya merupakan kebijakan negara untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab negara dalam memajukan kesejahteran umum.
Indikator Pendidikan Indikator pendidikan (BPS, 2.
mencakup: pertama, kemampuan membaca dan menulis.
Jenjang pendidikan Pendidikan meningkatkan kualitas dan kompetensi, memiliki daya saing sehingga Kemampuan membaca dan menulis merupakan kompetensi dasar atau standar minimum terkait pendidikan, karena tahap selanjutnya yang terpenting adalah meningkatkan kompetensi dan daya saing berdasarkan pendidikan dan atau keterampilan yang dimilikinya.
Penelitian Widyastuti .
, pendidikan yang ditunjang dengan ketrampilan tertentu .
membantu seseorang dalam meningkatkan output kinerja, sehingga tingkat kesejahteraan secara tidak langsung dihasilkan melalui pendidikan.
Namun, harus diakui juga bahwa dalam hal tertentu kesuksesan seorang individu dalam mencapai kesejahteraannya dapat dilakukan melalui usaha dan kerja kerasnya meskipun level pendidikannya mungkin tidak terlalu tinggi.
Keterkaitan kesejahteraan dengan tingkat pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Pratama dan Manurung .
, yaitu keluarga sejahtera memiliki peluang untuk menyekolahkan anggota keluarganya sampai pendidikan tinggi.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sisi pendapatan semakin terbuka.
Hal ini sejalan dengan penelitian Himaz .
, pendidikan mendapatkan imbalan yang tinggi pula, karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan melalui kualitas pekerja.
Namun, penelitian Widyastuti mengatakan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi negatif dengan kesejahteraan karena didasarkan atas hipotesis Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan bahwa biaya pendidikan itu mahal dan untuk .
emampuan menguasai bidang ilmu tertent.
memerlukan waktu yang cukup lama sehingga untuk dapat memeroleh pendidikan tinggi berarti mengurangi tingkat kesejahteraan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang diperlukan untuk sementara waktu.
Namun temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa melalui pendidikan formal yang tinggi dengan kualitas dan keterampilan memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi karena mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga kesejahteraan meningkat, tetapi menurut penelitian Widyastuti .
semakin tinggi jenjang pendidikan maka akan Pendidikan yang berkualitas ditunjang dengan ketrampilan yang memadai adalah modal jangka panjang untuk menunjang pembangunan ekonomi yang terarah dan Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan bangsa sehingga tiap warganegara Indonesia memiliki kualitas dan kompetensi yang dapat meningkatkan mutu kinerja dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi persaingan global.
Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana konsep negara kesejahteraan melakukan berbagai kebijakan, seperti akses pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang dapat dijangkau, penyediaan sumber daya manusia .
enaga pendidi.
yang memadai dan merata didukung tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, seperti kurikulum yang berbasis kompetensi dan pendidikan moral serta fasilitas fisik .
edung dan sarana fisik lainny.
Penerapan akses pendidikan dan pembiayaan pendidikan yang dapat dijangkau mengingat: pertama, akses pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui pemberian hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi.
kewajiban setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib ketiga, sistem pendidikan peningkatan kualitas serta efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan gangguan lingkungan kehidupan nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan sistem pendidikan dasar sampai dengan level pendidikan tinggi secara terencana, dan memprioritaskan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pendidikan nasional.
Kebijakan penyediaan sumber daya manusia yang merata dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik .
uru atau dose.
yang memiliki kompetensi keilmuan dan akhlak yang mulia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati sejarah perjuangan bangsa, menghargai hak asasi manusia, dan memperhatikan kebutuhan hidup yang layak bagi tenaga pendidik sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga tenaga pendidik dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Di sisi lain, keberhasilan sistem pendidikan tersebut berakibat positif bagi peserta didiknya, karena peserta didik memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan, dan akhlak yang mulia untuk bekal bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meraih kesejahteraannya.
Indikator Kesehatan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyiratkan bahwa makna AusehatAy, tidak hanya berarti sehat fisik, tetapi juga menekankan pada indikator lain yaitu mental, spritual maupun sosial sehingga setiap individu memiliki potensi atau produktif untuk menjalankan perannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, agar secara ekonomis dapat berkontribusi terhadap peningkatkan kesejahteraan individu yang Lebih lanjut undang-undang kesehatan tersebut menjelaskan beberapa prinsip atau asas terkait pembangunan kesehatan, yaitu pertama :
Pancasila sila pertama dan kedua, dalam arti prinsip kemanusiaan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak melakukan diskriminasi agama dan suku bangsa .
rinsip Prinsip ini menekankan pada pembangunan kesehatan harus berorientasi pada kepentingan individu untuk melakukan upaya kesehatan yaitu preventif .
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan .
Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan promotif .
eningkatan kesehata.
, kuratif .
dan rehabilitatif .
yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan Kedua adanya keserasian antara kepentingan individu dan sosial .
rinsip keseimbanga.
, dalam arti pembangunan kesehatan harus memperhatikan keseimbangan mental dan fisik, materil dan spiritual baik secara individu maupun sosial sehingga makna kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dapat dirasakan manfaatnya oleh Ketiga, pembangunan kesehatan memberikan manfaat bagi setiap warga negara .
rinsip manfaa.
untuk meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal agar kesejahteraan dapat dicapai karena semakin sehat semakin berpotensi untuk meraih kesejahteraan.
Keempat, pembangunan kesehatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam upaya pelayanan .
rinsip perlindunga.
baik bagi pemberi pelayanan kesehatan .
enaga kesehata.
maupun penerima kesehatan .
, sehingga tenaga kesehatan merasa aman dalam melakukan upaya kesehatan karena tindakannya mendapat perlindungan hukum.
Di sisi lain, pasien juga tidak merasa khawatir karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akan mendapat perlindungan hukum juga.
Kelima, pembangunan kesehatan menghormati hak dan kewajiban masyarakat .
rinsip penghormata.
Prinsip ini merupakan cerminan dari adanya keseimbangan sekaligus kesamaan hukum .
quality before the la.
karena hak masyarakat berarti kewajiban individu dan berlaku sebaliknya sehingga manfaat pembangunan kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh individu melainkan juga masyarakat.
Keenam, pelayanan kesehatan harus dilakukan secara adil dan merata serta terjangkau .
rinsip Makna keadilan tidak harus sama tetapi proporsional, dalam arti menempatkan sesuatu secara sebanding atau sesuai dengan Penyelenggaraan kesehatan yang merata dan biaya kesehatan yang terjangkau merupakan faktor signifikan dalam meraih kesejahteraan.
Ketujuh, pelayanan kesehatan tidak membedakan atas dasar gender laki-laki atau wanita .
rinsip gender dan non merasa aman karena tidak mendapat perlakuan yang berbeda.
Kedelapan, pembangunan kesehatan tidak membedakan .
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan atas dasar agama .
rinsip norma agam.
Indonesia bukan negara agama tetapi juga bukan sekuler melainkan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati tiap-tiap individu untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.
Karena itu, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang Hal ini penting, mengingat keyakinan beragama adalah hal yang paling sensitif, sehingga perlakuan yang berbeda atas dasar agama dalam pelayanan kesehatan memicu konflik yang dapat membahayakan ketahanan nasional sekaligus merupakan hambatan dalam menciptakan masyarakat yang Pembangunan kesehatan bertujuan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sebagai modal untuk mengembangkan sumber daya manusia agar lebih produktif secara sosial Karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu.
Di sisi lain, setiap orang berkewajiban berpartisipasi aktif dalam derajat kesehatan sendiri maupun orang lain yang merupakan tanggung jawabnya dan ikut serta dalam program jaminan sosial untuk menjamin resiko kesehatan yang mungkin timbul dan dapat mengganggu kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya.
Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyediakan upaya kesehatan yang terjangkau, menyiapkan sumber daya kesehatan yang memadai, memberikan pendidikan, akses informasi, fasilitas pelayanan kesehatan serta menyediakan sarana prasarana kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau oleh masyarakat luas.
Pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari derajat kesehatan masyarakat karena apabila tingkat kesehatan tidak memadai, akan menjadi kendala dalam upaya meningkatkan produksivitas kerja karena itu kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dilakukan melalui penurunan angka kematian terutama bagi bayi dan Ibu, meningkatkan nutrisi termasuk meminimalkan gizi buruk serta memperbaiki indeks harapan hidup.
Oleh karena itu, menurut Biro Pusat Statistik .
kebijakan Kementerian kesehatan dilaksanakan melalui program-program terpadu dan berkesinambungan seperti memperbaiki sarana kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan serta Sudjana | Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan merupakan implemetasi dari hak warganegara atas kesehatan dan jaminan sosial serta penerapan prinsip persamaan perlakuan, dan peran aktif masyarakat dalam menunjang derajat kesehatan secara berkesinambungan.
Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing sehingga ketahanan nasional yang tangguh dapat diwujudkan.
Berdasarkan uraian tentang pendekatan terhadap kesejahteraan melalui indikator pendapatan, pendidikan dan kesehatan, maka terdapat keterkaitan antara ketiga indikator tersebut dengan konsep negara kesejahteraan, yaitu menjelaskan fungsi dan peranan penting pemerintah yang dalam mensejahterakan warganya melalui penyediaan berbagai sarana dan sumber pelayanan yang memadai agar arus informasi lebih mudah terjangkau (Suryono, 2.
berkaitan dengan pendidikan, dan kesehatan guna mewujudkan tingkat kesejahteraan yang adil dan merata.
Teori membagi ke dalam 2 .
bagian yakni kesejahteraan sosial dan kesejahteraan Kesejahteraan sosial diwujudkan beraktivitas di masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat berperan dalam menjalankan fungsi sosialnya di dalam masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan Sedangkan kesejahteraan ekonomi lebih menekankan pada aspek pendapatan, dalam arti tingkat kesejahteraan berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan masyarakat dan kepuasan individu dalam mencapai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier (Jannah, 2.
SIMPULAN
Ada 3 .
indikator penting dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan yaitu .
Indikator Pendapatan.
Pendidikan, dan .
Kesehatan.
Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan secara umum dapat indikator signifikan, meskipun bersifat subyektif sehingga berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional dibidang ekonomi.
Indikator pendidikan dalam jangka pendek negatif karena biaya yang kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang akan berakibat positif karena akan meningkatan taraf hidup sehingga kualitas merupakan indikator bagi ketahanan nasional di bidang ekonomi.
Indikator kesehatan merupakan indikator yang terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan memungkinan untuk bekerja dengan kuantitas lebih banyak, sehingga mendapatkan penghasilan lebih untuk peningkatan taraf Saran yang diajukan melalui kajian ini adalah: .
Perlu meningkatkan produktivitas kerja melalui sistem reward, misalnya bonus/tunjangan apabila melebihi target Hal itu memberikan motivasi bagi pekerja agar dapat bekerja lebih giat sehingga meningkatkan kesejahteraannya.
Pelatihan dan keterampilan kerja perlu ditingkatkan secara berkesinambungan melalui unit-unit pada Dinas tenaga kerja atau Kantor Wilayah atau partispasi masyarakat.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk melengkapi pendidikan formal agar kualitas dan spesialisasi tenaga kerja memperoleh penghasilan lebih baik untuk menopang kesejahteraannya.
Pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan perlu mendapat pengawasan secara terarah dan berkesinambungan agar tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat
kesejahteraan dapat tercapai secara adil dan DAFTAR PUSTAKA