Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Volume 9.
Special Issue, 2023 P-ISSN: 2442-8019.
E-ISSN: 2620-9837
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
0 International License TINJAUAN YURIDIS
HAK
PERDAGANGAN
ORANG
32/2020/PN.
RTG
RESTITUSI
DALAM
KORBAN
PUTUSAN
Carlos Daniel1.
Tomson Situmeang2.
Haposan Sahala Raja Sinaga3 Faculty of Law.
Universitas Kristen Indonesia.
Indonesia Faculty of Law.
Universitas Kristen Indonesia.
Indonesia.
Faculty of Law.
Universitas Kristen Indonesia.
Indonesia.
Abstract: Human trafficking is a modern form of human slavery.
Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.
Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged.
The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime.
The loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma.
Protection for victims, especially the victim's right to obtain compensation, is part of the victim's rights and social security through filing for restitution charged by the perpetrators of the crime of trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.
This research is a normative legal research with a case approach.
The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code.
Law Number 21 of 2007.
Government Regulation Number 7 of 2018 and Decision number 32/pid.
sus/2020/pn.
rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature.
From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007 but it is still very difficult for victims to obtain restitution rights, it is hoped that law enforcement officials will inform victims in the implementation of granting restitution rights for victim.
Keywords: Criminal.
Child.
Physical Violence.
Serious Injury How to Site: Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal hukum to-ra, 9 (Special Issu.
, pp 21-35.
DOI.
Introduction Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.
Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Merujuk pada kejahatan perdagangan illegal, penulis berpendapat bahwa hal tersebut diatas berkaitan dengan justice collaborator dan whistle blower yang sudah dikenal di Indonesia, yang diatur dalam berbagai aturan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, meskipun harus diakui bahwa justice collaborator dan whistle blower yang sudah dikenal di Indonesia belum banyak dikaitkan dengan organisasi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat .
the United Nations Convention against Transational Organized Crime (UNCTOC).
Namun demikian, tetap ada kemungkinan pemanfaatan aturan tentang justice collaborator dan whistle blower bagi pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam UNCTOC, yang sangat mungkin melibatkan organisasi kejahatan.
Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi.
Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotesi dan berkualitas.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, membawa harapan baru dan tantangan khususnya bagi penegak hukum untuk kembali memerhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam Tindakan Pidana Perdagangan Orang.
Hal ini disebabkan tindak pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang mendapatkan tempat.
Korban mengalami penderitaan, seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial.
Selain itu korban mendapatkan stigma buruk di keluarga dan masyarakat, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materiil maupun immaterial.
3 Terdakwa Muhibah divonis oleh hakim PN Cikarang dengan pidana penjara 4 tahun terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Terdakwa Habibah dinilai melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 ayat Antonius PS Wibowo, et.
al, 2020.
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional.
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Jakarta, hlm.
Wiwit Sholechah, 2011.
Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Traffickin.
, hlm.
Marlina.
Azmiati Zuliah, 2015.
Hak Restitusi terhadap Korban TPPO.
Refika Aditama.
Medan, hlm.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam putusan itu, hakim mengabulkan permohonan restitusi korban Ani Nurani sebesar Rp 34.
dan mengabulkan permohonan restitusi korban Nengyati sebesar Rp 28.
150 dan terdakwa dibebankan pidana denda sebesar Rp 120 juta.
"Atas penyerahan restitusi kepada korban Ani Nurani dan korban Nengyati.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Cikarang, yang telah mewujudkan hak atas restitusi kepada korban dan saksi.
Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban, bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja.
Orang yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Ayat 1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki hak untuk mendapatkan restitusi.
Kenyataan di lapangan, jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menerima restitusi.
Selain itu regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban.
Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodir perlindungan terhadap korban.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari putusan PN Ruteng Nomor 32/Pid.
Sus/2020/PN/Rtg.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
https://news.
com/berita/d-6081457/2-korban-kasus-perdagangan-orang-terima-restitusi-rp-636juta pada tanggal 9 September 2022 pukul 22.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Discussion Pengaturan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pengalturaln mengenali restitusi terhaldalp korbaln tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng terdalpalt dal alm Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng (UU PTPPO).
Sal alh saltu dalsalr pertimbalngaln diundalngkalnnyal UU PTPPO kalrenal selalmal ini peralturaln perundalng-undalngaln yalng berkalitaln dengaln tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng, malkal dengaln diundalngkalnnyal UU PTPPO ini, malkal penalngalnaln perkalral tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng berlalndalskaln paldal palsal -palsal yalng terdalpalt dal alm UU PTPPO, termalsuk perlindungaln terhaldalp halk-halk korbaln perdalgalngaln oralng.
Perdalgalngaln disebut secalral spesifik dal alm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) sebalgali berikut:
Palsal 297 KUHP:
AuPerdalgalngaln walnital daln perdalgalngaln alnalk lalki-lalki yalng belum dewalsal, dialncalm dengaln pidalnal penjalral pal ing lalmal 6 .
Ay Palsal 324 KUHP:
AuBalralng sialpal dengaln bialyal sendiri altalu bialyal oralng lalin menjal alnkaln pernialgalaln budalk altalu melalkukaln perbualtaln pernialgalaln budalk altalu dengaln sengaljal turut sertal secalral lalngsung altalu tidalk lalngsung dal alm sal alh saltu perbualtaln tersebut dialtals, dialncalm dengaln pidalnal penjalral pal ing lalmal 12 .
ual belal.
Ay Meskipun perdalgalngaln sudalh aldal dialtur di dal alm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) tetalpi dal alm pelalksalnalalnnyal tidalk aldal perlindungaln balgi korbaln.
Pengalturaln untuk Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng dialtur di dal alm Palsal 2 Alyalt .
Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 menyaltalkaln balhwa:
AuSetialp oralng yalng melalkukaln perekrutaln, pengalngkutaln, penalmpungaln, pengirimaln, pemindalhaln, altalu penerimalaln seseoralng dengaln alncalmaln kekeralsaln, penggunalaln kekeralsaln, penculikaln, penyekalpaln, pemal sualaln, penipualn, penyal alhgunalaln kekualsalaln altalu posisi renraln, penjeraltaln utalng altalu memberi balyalraln altalu malnfalalt wal alupun memperoleh persetujualn dalri oralng yalng memegalng kendal i altals oralng lalin, untuk tujualn mengeksploitalsi oralng tersebut di wilalyalh negalral Republik Indonesial, dipidalnal dengaln pidalnal penjalral pal ing singkalt 3 .
talhun daln pal ing lalmal 15 .
imal belal.
talhun daln pidalnal dendal pal ing sedikit Rp120.
000,00 .
erraltus dual puluh jutal rupial.
daln pal ing balnyalk Rp600.
000,00 .
nalm raltus jutal rupial.
Penjelalsaln UU PTPPO menjelalskaln balhwal Undalng-Undalng ini mengaltur perlindungaln salksi daln korbaln sebalgali alspek penting dal alm penegalk hukum, yalng dimalksudkaln Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 untuk memberikaln perlindungaln dalsalr kepaldal korbaln daln salksi.
Selalin itu.
UndalngUndalng ini jugal memberikaln perhaltialn yalng besalr terhaldalp penderitalaln korbaln sebalgali alkibalt tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng dal alm bentuk halk restitusi yalng halrus diberikaln oleh pelalku tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng sebalgali galnti kerugialn balgi korbaln, daln mengaltur jugal halk korbaln altals rehalbilitals medis daln sosial , pemulalngaln sertal reintegralsi yalng halrus dilalkukaln oleh Negalral khususnyal balgi merekal yalng mengal almi penderitalaln fisik, psikis, daln sosial alkibalt tindalk pidalnal perdalgalngaln Bentuk perlindungaln terhaldalp korbaln yalitu pemberialn restitusi.
Pemberialn restitusi terhaldalp korbaln terdalpalt didal alm Palsal 48 salmpali dengaln Palsal 50 Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Palsal 48:
Setialp korbaln tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng altalu alhli walrisnyal berhalk memperoleh restitusi.
Restitusi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
berupal galnti kerugialn altals:
Kehilalngaln kekalyalaln altalu penghalsilaln.
Penderitalaln.
Bialyal untuk tindalkaln peralaltaln medis daln/altalu psikologis.
daln/altalu Kerugialn lalin yalng diderital korbaln sebalgali alkibalt perdalgalngaln oralng.
Restitusi tersebut diberikaln daln dicalntumkaln sekal igus dal alm almalr putusaln pengaldlaln tentalng perkalral tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng.
Pemberialn restitusi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
dilalksalnalkaln sejalk dijaltuhkaln putusaln pengaldilaln tingkalt pertalmal.
Restitusi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
dalpalt dititpkaln terlebih dalhulu di pengaldilaln tempalt perkalral diputus.
Pemberialn restitusi dilalkukaln dal alm 14 .
mpalt belal.
halri terhitung sejalk diberitalhukalnnyal putusaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp.
Dal alm hal pelalku diputus bebals oleh pengaldilaln tingkalt balnding altalu kalsalsi, malkal memerintalhkaln dal alm putusalnnyal algalr ualng restitusi yalng dititpkaln dikembal ikaln kepaldal yalng bersalngkutaln.
Palsal 49:
Pelalksalnalaln pemberialn restitusi dilalporkaln kepaldal ketual pengaldilaln yalng memutuskaln perkalral, disertali dengaln talndal bukti pelalksalnalaln pemberialn restitusi tersebut.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 .
Setelalh ketual pengaldilaln menerimal talndal bukti sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
, ketual pengaldilaln mengumumkaln pelalksalnalaln tersebut di palpaln pengumumaln pengaldilaln yalng bersalngkutaln.
Sal inaln talndal bukti pelalksalnalaln pemberialn restitusi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
disalmpalikaln oleh pengaldilaln kepaldal korbaln altalu alhli walrisnyal.
Palsal 50:
Dal alm hal pelalksalnalaln pemberialn restitusi kepaldal pihalk korbaln tidalk dipenuhi salmpali melalmpalui baltals walktu sebalgalimalnal dimalksud dal alm Palsal 48 alyalt .
, korbaln altalu alhli walrisnyal memberitalhukaln hal tersebut kepaldal pengaldilaln.
Pengaldilaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
memberikaln suralt peringaltaln secalral tertulis kepaldal pemberi restitusi, untuk segeral memenuhi kewaljibaln memberikaln restitusi kepaldal korbaln altalu alhli walrisnyal.
Dal alm hal suralt peringaltaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt .
tidalk dilalksalnalkaln dal alm walktu 14 .
mpalt belal.
halri, pengaldilaln memerintalhkaln penuntut umum untuk menyital halrtal kekalyalaln terpidalnal daln melelalng halrtal tersebut untuk pembalyalraln restitusi.
Jikal pelalku tidalk malmpu membalyalr restitusi, malkal pelalku dikenali pidalnal kurungaln penggalnti pal ing lalmal 1 .
Ketentualn yalng terdalpalt dal alm palsal 48 UUPTPPO menyaltalkaln balhwal bentuk galnti kerugialn yalng disebut restitusi itu dal alm bentuk nilali ualng.
Dengaln demikialn tujualn galnti rugi yalitu pemenuhaln altals tuntutaln berupal imbal aln sejumlalh ualng.
Aldal beberalpal komponen terkalit halk restitusi korbaln yalng halrus digalnti pelalku terhaldalp korbaln yalitu kehilalngaln kekalyalaln altalu penghalsilaln, penderitalaln korbaln, bialyal untuk tindalkaln peralwaltaln medis daln altalu psikologis daln altalu kerugialn lalin yalng diderital korbaln sebalgali alkibalt perdalgalngaln oralng.
Calral menghitung jumlalh kerugialn korbaln tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng .
, sepalnjalng belum aldal ketentualn yalng mengalturnyal sebalgali tolalk ukur altalu stalndalr penilalialn, malkal untuk menentukaln nilali ualng restitusi korbaln dalpalt dilalkukaln dengaln calral melihalt nilali ualng restitusi korbaln dalpalt dilalkukaln dengaln calral melihalt nilali kerugialn malteriil daln immalterial .
Kerugialn malteriil dalpalt dihitung berdalsalrkaln falktal-falktal yalng dalpalt dibuktikaln di pengaldilaln berdalsalrkaln dengaln ketentualn Palsal 48 alyalt .
UU PTTPO, sedalngkaln kerugialn immalterial bialsalnyal dialkomodisikaln altals permintalaln korbaln yalng disesualikaln dengaln staltus korbaln altalu kelualrgal korbaln dal alm malsyalralkalt balik ditinjalu dalri segi sosial .
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 ekonomi, budalyal daln algalmal, mengingalt hal tersebut belum dialtur secalral tegals balik dal alm UUPTPPO altalu dal alm peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal.
Restitusi merupalkaln halk yalng halrus diperoleh setialp korbaln TPPO altalu alhli walrisnyal.
Itulalh almalnalt yalng terteral dal alm Palsal 48 Alyalt .
UU PTPPO.
Berdalsalrkaln Palsal 1 alyalt 3 Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng memberikaln defisini mengenali restitusi yalitu.
AuRestitusi aldal alh pembalyalraln galnti kerugialn yalng dibebalnkaln kepaldal pelalku berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln yalng berkekualtaln hukum yalng tetalp altals kerugialn malteriil daln/altalu immalterial yalng diderital korbaln altalu alhli walrisnyalAy Kerugialn malteriil yalng dimalksud aldal alh kerugialn alkibalt kehilalngaln halrtal milik, bialyal tralnsportalsi dalsalr, bialyal pengalcalral altalu bialyal yalng lalin yalng berhubungaln dengaln proses hukum altalu kehilalngaln penghalsilaln yalng dijalnjikaln pelalku.
Kerugialn Immalterial meliputi kerugialn alkibalt proses penyiksalaln daln eksploitalsi yalng dial almi korbaln, sertal stigmaltisalsi daln tralumal psikologis yalng dial almi.
Perhitungaln kerugialn immalterial menjaldi kendal al kalrenal sulitnyal menghitung nominal dal alm bentuk rupialh sehinggal perlu dilalkukaln formulalsi perhitungaln kerugialn immalterial .
Alpalbilal pelalkunyal aldal alh oralngtual si korbaln daln/altalu malmpu untuk membalyalr restitusi malkal pembebalnaln bialyal galnti kerugialn altals halk restitusi halrus dialmbil al ih oleh Negalral.
Dal alm hal ini muncullalh konsep talnggung jalwalb Negalral untuk dalpalt sebisal mungkin mengembal ikaln kealdalaln korbaln dal alm situalsi semulal dal alm kejaldialn.
Talnggung jalwalb Negalral altals kalsus tersebut tidalk halnyal memberikaln galnti kerugialn dal alm bentuk galnti rugi ualng altalu finalnsial , nalmun jugal memberikaln pemulihaln altals kesempaltaln yalng hilalng, seperti pendidikaln, kesehaltaln, altalu pekerjalaln, pemulihaln psikologis, daln pelalyalnaln sosial .
Pengalturaln tentalng Restitusi dal alm UU PTPPO dialtur dal alm Palsal 1 Alyalt .
daln Palsal 48 salmpali dengaln Palsal 50.
Pengaljualn permohonaln Restitusi dilalkukaln bersalmal sejalk korbaln melalkukaln kalsus ke polisi.
Dal alm hal ini, polisi halrus memeberitalhukaln daln menginformalsikaln kepaldal korbaln tentalng restitusi tersebut.
Penyidik menalngalni permohonaln restitusi bersalmal dengaln penalngalnaln TPPO.
Dal alm hal ini, polisi waljib menalngalni permohonaln tersebut.
Peraln Penyidik dialwal i sejalk korbaln melalporkaln kalsus pidalnalnyal.
Penyidik segeral memberitalhu tentalng balgalimalnal korbaln mendalpaltkaln halk galnti rugi dalri pelalku.
Selalnjutnyal Penuntut Umum halrus malmpu Ampuan Situmeang.
Angga Adyapratama, 2020.
Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein.
Inteligensia Media.
Malang, hlm.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 menyalmpalikaln jumlalh kerugialn yalng diderital korbaln alkibalt dalri TPPO bersalmal dengaln Mekalnisme ini tidalk menghilalngkaln halk korbaln untuk mengaljukaln sendiri gugaltaln galnti kerugialnnyal.
Penjelalsaln Palsal 48 alyalt .
yalng dimalksud dengaln Aukerugialn lalinAy dal alm ketentualn ini, misal nya:
Kehilalngaln halrtal milik.
Bialyal tralnsportalsi dalsalr.
Bialyal pengalcalral altalu bialyal lalin yalng berhubungaln dengaln proses hukum.
Kehilalngaln penghalsilaln yalng dijalnjikaln pelalku.
Palsal 48 alyalt .
memiliki malknal balhwal halkim dihalralpkaln dalpalt mempertimbalngkaln untuk memutuskaln secalral professional galnti rugi/restitusi yalng menjaldi halk korbaln sertal menjaldi bebaln daln kewaljibaln pelalku TPPO untuk memberikaln galnti rugi/restitusi dimalksud melal ui putusaln halkim.
Pemberialn Restitusi ini dilalksalnalkaln sejalk dijaltuhkaln putusaln pengaldilaln tingkalt pertalmal (Palsal 48 alyalt .
UU PTPPO).
Pemberialn restitusi dilalkukaln dal alm 14 .
mpalt belal.
halri terhitung sejalk diberitalhukalnnyal putusaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp (Palsal 48 Alyalt .
UU PTPPO).
Palsal 50 meyalkinkaln aldalnyal kemaljualn terutalmal menyalngkut talnggung jalwalb dalri pelalku tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng kepaldal korbaln.
Tetalpi, aldal jugal kelemalhaln dalri Palsal 50 yalng terdalpalt di dal alm alyalt .
yalitu aldalnyal pengenalaln alturaln hukumaln kurungaln sebalgali penggalnti dalri paldal pelalku.
Jikal pelalku tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng aldal alh seoralng korporalsi, yalng tidalk mungkin dalpalt menjal alnkaln hukumaln penggalnti berupal kurungaln.
Penentualn pemberialn halk restitusi dinyaltalkaln dal alm Palsal 7Al .
Undalng-Undalng Nomor 31 talhun 2014 Tentalng Perubalhaln Altals Undalng-Undalng Nomor 13 Talhun 2006 tentalng Lembalgal Perlindungaln Salksi daln Korbaln.
Korbaln tindalk pidalnal berhalk memperoleh restitusi berupal:
galnti kerugialn altals kehilalngaln kekalyalaln altalu penghalsilaln.
galnti kerugialn yalng ditimbulkaln alkibalt penderitalaln yalng berkalitaln lalngsung sebalgali alkibalt tindalk pidalnal.
daln/altalu penggalnti bialyal peralwaltaln medis daln/altalu psikologis.
Marlina.
Azmiati Zuliah.
Hak Restitusi Terhadap Korban TPPO.
Refika Aditama.
Medan 2015, hlm.
Paul Sinlaeloe.
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Setara Pers.
Jakarta, 2017, hlm.
Ika Dewi Sartika Saimima, 2020.
Rekrontuksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Cv Budi Utama.
Sleman, hlm 4.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Mekalnisme pemberialn halk restitusi di dal alm Palsal 19 salmpali dengaln Palsal 36 Peralturaln Pemerintalh Nomor 7 Talhun 2018 tentalng Pemberialn Kompensalsi.
Restitusi, daln Balntualn Kepaldal Salksi daln Korbaln.
Korbaln tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng berhalk memperoleh halk restitusinyal yalng berupal: galnti kerugialn altals kehilalngaln kekalyalaln altalu penghalsilaln, galnti kerugialn yalng ditimbulkaln alkibalt penderitalaln yalng berkalitaln lalngsung sebalgali alkibalt tindalk pidalnal daln penggalntialn bialyal peralwaltaln medis/psikologis.
Daln permohonaln halk restitusi dialjukaln oleh korbaln, kelualrgal altalu kualsalnyal.
Balgi korbaln tindalk pidalnal yalng ingin mengaljukaln halk restitusi dalpalt dilalkukaln sebelum altalu setelalh putusaln pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp melal ui LPSK.
LPSK dalpalt mengaljukaln halk restitusi korbaln kepaldal penuntut umum untuk dimualt dal alm tuntutalnnyal.
Daln LPSK dalpalt mengaljukaln restitusi kepaldal pengaldilaln untuk mendalpalt penetalpaln setelalh putusaln pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp dibalcalkaln.
Untuk memperoleh restitusi, korbaln halrus melengkalpi syalralt-syalralt yalng aldal, seperti:
identitals pemohon, uralialn tentalng tindalk pidalnal, identitals pelalku tindalk pidalnal, kerugialn yalng nyaltal-nyaltal diderital daln bentuk restitusi yalng dimintal.
Berikaln bukti bialyal korbaln selalmal peralwaltaln/pengobaltaln yalng disalhkaln oleh pihalk yalng melalkukaln peralwaltaln altalu pengobaltaln, lalmpirkaln fotokopi suralt kemaltialn jikal korbaln meninggal dunial, suralt keteralngaln dalri Kepolisialn Negalral Republik Indonesial yalng menunjukaln pemohon sebalgali korbaln tindalk pidalnal.
Jikal kualsal korbaln altalu kelualrgal korbaln yalng mengaljukaln permohonaln lalmpirkaln suralt keteralngaln hubungaln kelualrgal daln suralt kualsal khusus.
Kutipaln putusaln pengaldilaln jikal perkalralnyal telalh diputus oleh pengaldilaln daln telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp.
LPSK alkaln memeriksal kelengkalpaln permohonaln restitusi korbaln dal alm jalngkal walktu pal ing lalmal 7 .
halri terhitung sejalk talnggal permohonaln restitusi diterimal, jikal aldalnyal kekuralnglengkalpaln permohonaln LPSK alkaln memberitalhukaln secalral tertulis kepaldal pemohon untuk melengkalpi permohonaln, daln pemohon waljib melengkalpi permohonaln dal alm jalngkal walktu pal ing lalmal 14 .
mpalt belal.
halri terhitung sejalk talnggal pemohon menerimal pemberitalhualn dalri LPSK, daln jikal pemohon tidalk melengkalpi dal alm jalngkal walktu yalng sudalh ditetalpkaln, malkal pemohon dialnggalp telalh mencalbut permohonalnyal daln jikal dinyaltalkaln lengkalp malkal LPSK segeral melalkukaln pemeriksalaln substalntif.
Dal alm pemeriksalaln LPSK dalpalt memintal keteralngaln dalri korbaln, kelualrgal, altalu kualsalnyal daln pelalku tindalk pidalnal, untuk keperlualn pemeriksalaln permohonaln Jikal pemalnggilaln pemeriksalaln korbaln, kelualrgal, altalu kualsalnyal tidalk haldir 3 Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 .
kal i berturut-turut talnpal al alsaln yalng salh malkal permohonaln yalng dialjukaln dialnggalp ditalrik kembal i.
Keputusaln daln Pertimbalngaln LPSK yalng mengalbulkaln altalu menolalk permohonaln restitusi.
Jikal permohonaln restitusi dialjukaln sebelum putusaln pengaldilaln memperoleh kekualtaln hukum tetalp malkal LPSK menyalmpalikaln permohonaln tersebut besertal keputusaln daln pertimbalngalnnyal kepaldal penuntut umum.
Daln permohonaln restitusi dialjukaln setelalh putusaln pengaldilaln yalng telalh memperoleh kekualtaln hukum tetalp daln pelalku tindalk pidalnal dinyaltalkaln bersal alh malkal LPSK menyalmpalikaln permohonaln tersebut besertal keputusaln daln pertimbalngalnnyal kepaldal pengaldilaln yalng berwenalng.
Pengaldilaln alkaln memeriksal daln memutus permohonaln restitusi sesuali dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln.
Penuntut umum melalksalnalkaln putusaln pengaldilaln yalng memualt pemberialn restitusi dengaln menyalmpalikaln sal inaln putusaln pengaldilaln kepaldal LPSK pal ing lalmbalt 7 .
halri terhitung sejalk sal inaln putusaln pengaldilaln diterimal.
Jikal LPSK sudalh menerimal sal inaln putusaln pengaldilaln, malkal LPSK alkaln memberikaln sal inaln putusaln pengaldilaln kepaldal korbaln, kelualrgal, altalu kualsalnyal daln kepaldal pelalku tindalk pidalnal pal ing lalmbalt 7 .
halri terhitung sejalk talnggal sal inaln putusaln pengaldilaln diterimal.
Penetalpaln pengaldilaln disalmpalikaln kepaldal LPSK pal ing lalmbalt 7 .
halri terhitung sejalk talnggal penetalpaln daln LPSK menyalmpalikaln sal inaln penetalpaln pengaldilaln kepaldal korbaln, kelualrgal, altalu kualsalnyal daln kepaldal pelalku tindalk pidalnal pal ing lalmbalt 7 .
halri terhitung sejalk talnggal penetalpaln.
Ketentualn lebih lalnjut mengenali teknis pelalksalnalaln pemeriksaln permohonaln restitusi dialtur dengaln Peralturaln Malhkalmalh Algung.
Pelalku tindalk pidalnal melalksalnalkaln putusaln altalu penetalpaln pengaldilaln pal ing lalmbalt 30 .
igal pulu.
halri terhitung sejalk talnggal sal inaln putusaln altalu penetalpaln pengaldilaln Pelalku tindalk pidalnal melalporkaln pelalksalnalaln restitusi disertali bukti pelalksalnalalnnyal kepaldal LPSK dengaln tembusaln ke pengaldilaln.
Dal alm hal pelalksalnalaln pemberialn restitusi dilalkkaln berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln.
LPSK menyalmpalikaln lalporaln pelalksalnalaln restitusi kepaldal penuntut umum disertali bukti pelalksalnalalnnyal, daln pengaldilaln mengumumkaln pelalksalnalaln restitusi balik melal ui medial elektronik malupun non elektronik.
Dal alm hal pelalksalnalaln pemberialn restitusi berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln kepaldal korbaln melalmpalui baltals walktu malkal korbaln, kelualrgal, altalu kualsalnyal melalporkaln hal tersebut kepaldal penuntut umum dengaln tembusaln kepaldal ketual pengaldilaln daln LPSK.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Penuntut Umum memerintalhkaln pelalku tindalk pidalnal untuk melalksalnalkaln pemberialn restitusi pal ing lalmbalt 14 .
mpalt belal.
halri terhitung sejalk talnggal suralt perintalh Dal alm hal pemberialn restitusi dilalkukaln secalral bertalhalp, setialp talhalpaln pelalksalnalaln altalu keterlalmbaltaln pelalksalnalaln halrus dilalporaln korbaln, kelualrgal, altalu kualsalnyal kepaldal LPSK dengaln tembusaln kepaldal ketual pengaldilaln, pemberialn restitusi dilalkukaln berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln.
Dal alm hal korbaln tindalk pidalnal meninggal dunial, restitusi diberikaln kepaldal kelualrgal korbaln yalng merupalkaln alhli walris.
Pemberialn restitusi melal ui medialsi penal .
Dal alm proses penyidikaln, dialjukaln konsep medialsi sejalk alwal dilalporkalnnyal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng.
Proses medialsi tersebut merupalkaln negosialsi yalng dilalkukaln dengaln calral menitikberaltkaln paldal pembalyalraln kompensalsi dalri pelalku kepaldal korbaln daln kelualrgalnyal.
Konsep medialsi terseut dilalkukaln alntalral pelalku daln korbaln demi mengupalyalkaln aldalnyal kesepalkaltaln pembalyalraln galnti kerugialn kepaldal korbaln daln kelualrgalnyal.
Medialsi yalng dilalkukaln tetalp berpegalng paldal prinsip kepalstialn hukum, kemalnfalaltaln daln kealdilaln hukum.
Dal alm proses medialsi tersebut pelalku mengalkui daln menyesal i perbualtaln yalng dilalkukalnnyal daln memohon aldalnyal pemberialn malalf dalri korbaln daln kelualrgalnyal.
Nalmun demikianl, proses medialsi tersebut tidalk menghilalngkaln tuntutaln pidalnalnyal.
Paldal prinsipnyal medialsi tersebut dilalkukaln untuk dalpalt galnti rugi terlebih dalhulu kepaldal korbaln daln kelualrgalnyal, sehinggal dalpalt dijaldikaln pertimbalngaln balgi halkim dal alm penjaltuhaln salnksi pidalnalnyal dal alm proses peraldilaln.
Proses edialsi memalng tidalk lalzim dilalkukaln dal alm sualtu peraldilaln pidalnal, nalmun demikialn halruslalh diingalt balhwal dal alm tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng jugal terjaldi kerugialn ekonomi yalng cukup besalr balgi korbaln daln kelualrgal.
Oleh kalrenal itu, dal alm tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng tidalk menutup kemungkinaln dilalkukaln medialsi penal .
Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Putusan PN Ruteng Nomor 32/Pid.
Sus/2020/PN.
RTG
Menurut penulis paldal proses peraldilaln pidalnal tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng, malsih terjaldi pengalbalialn daln balhkaln pelalnggalraln terhaldalp halk-halk individu korbaln.
Putusaln dengaln memberikaln galnti rugi dal alm bentuk restitusi paldal korbaln tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng malsih jalralng dilalkukaln.
Ibid.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Berdalsalrkaln Alnal isal Putusaln PN Ruteng Nomor 32/Pid.
Sus/2020/Pn Rtg, terdalpalt beberalpal permalsal alhaln yalitu:
Tidalk aldal disebutkaln mengenali upalyal peneralpaln Halk Restitusi balgi korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng, paldalhal di dal alm Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Restitusi diberikaln kepaldal korbaln sebalgali upalyal pemulihaln terhaldalp korbaln TPPO.
Di dal alm Dalkwalaln Penuntut Umum tidalk aldal dijelalskaln mengenali proses peneralpaln Halk Restitusi balgi Korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Di dal alm putusaln tidalk aldalnyal proses peneralpaln Halk Restitusi balgi korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng, sebalgalimalnal dialtur di dal alm Palsal 48 Alyalt .
Undalng-Undalng Nomor 21 Talhun 2007 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Yalng dimalnal dal alm petunjuk Teknis Pegaljualn Restitusi berdalsalrkaln Suralt JAlMPIDUM No.
3618/E/EJP/11/2012 talnggal 28 November 2012 Perihal Restitusi dal alm Perkalral Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng:
Diingaltkaln kepaldal palral Jalksal Penuntut Umum (JPU) yalng menalngalni perkalral tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng .
ralfficking in perso.
dimalnal korbaln belum mengaljukaln restitusi paldal talhalp penyidikaln:
Algalr jalksal penuntut umum memberitalhukaln kepaldal korbaln tentalng halknyal untuk mengaljukaln restitusi berupal galnti kerugialn altals kehilalngaln kekalyalaln altalu penghalsilaln, penderitalaln, bialyal untuk peralwaltaln medis, kerugialn lalin yalng diderital korbaln alkibalt perdalgalngaln oralng.
Dal alm tuntutaln pidalnal, jalksal penuntut umum menyalmpalikaln secalral bersalmalaln jumlalh kerugialn yalng diderital korbaln alkibalt perdalgalngaln oralng.
Dal alm talhalp pralpenuntutaln, jalksal peneliti terkalit berkals perkalral TPPO yalng belum mencalntumkaln restitusi telalh memberikaln petunjuk algalr restitusi dijaldikaln sebalgali substalnsi pemeriksalaln, balik pemeriksalaln terhaldalp salksi korbaln malupun terhaldalp Memintal penyidik untuk melalkukaln medialsi .
ilalkukaln bukaln dal alm ralngkal penghentialn penalngalnaln perkalral pidalna.
, tetalpi untuk mecalri kesepalkaltaln besalrnyal restitusi yalng dimintalkaln oleh korbaln dengaln kemalmpualn tersalngkal membalyalr Selalnjutnyal paldal talhalp penuntutaln, alpalbilal di tingkalt penyidikaln tidalk tercalpali kesepalkaltaln malkal secalral progresif jalksal penuntut umum paldal salalt dilalkukaln penyeralhaln berkals Talhalp ke II kembal i mencobal melalkukaln medialsi tentalng restitusi yalng dimintalkaln oleh korbaln dengaln kemalmpualn tersalngkal/terdalkwal.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Dal alm UU PTPPO minimal saltu tindalkaln/proses dilalkukaln dengaln minimal saltu calral untuk tujualn minimal saltu bentuk eksploitalsi malkal seseoralng sudalh dalpalt dikaltalkaln melalkukaln perdalgalngaln oralng.
Persetujualn korbaln perdalgalngaln oralng, tidalk alkaln menghilalngkaln penuntutaln terhaldalp pelalku.
Balhwal restitusi tersebut diberikaln daln di calntumkaln sekal igus dal alm almalr putusaln pengaldilaln tentalng perkalral Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Dimulali dalri salalt dilalkukaln pemeriksalaln daln dilalkukaln penuntutaln perkalral Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng Pemberialn restitusi dilalksalnalkaln sejalk dijaltuhkaln putusaln pengaldilaln pertalmal.
Di dal alm putusaln pun halkim dinilali kuralng menguntungkaln korbaln, hal ini dikalrenalkaln halkim halnyal focus menjaltuhkaln hukumaln balgi pelalku kuralng memperhaltikaln halk-halk korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng yalng dimalnal didal alm Palsal 19 Peralturaln Pemerintalh Nomor 7 Talhun 2018 mengaltalkaln: Aukorbaln tindalk pidalnal berhalk memperoleh restitusiAy.
Pertimbalngaln Halkim dal alm memutuskaln sualtu tuntutaln restitusi, halkim jugal terikalt dengaln hukum alcalral yalng aldal yalng mengaltur sejalk memeriksal daln memutus daln dalri halsil pemeriksalaln itulalh yalng nalntinyal menjaldi pertimbalngaln untuk mengalmbil sualtu keputusaln dal alm penjaltuhaln almalr putusaln, sehinggal salngalt perlunyal kerjalsalmal dal alm talhalp penyidikaln oleh penyidik Kepolisialn kendal al yalng terjaldi aldal alh korbaln enggaln mengikuti proses persidalngaln yalng palnjalng daln jugal perbedalaln pendalpalt alntalral polisi daln jalksal terhaldalp lalporaln salkis daln/altalu korbaln dal alm proses penyidikaln.
Kesaldalraln hukum korbaln dal alm kalsus Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng talkut salalt alkaln melalporkaln aldalnyal kejalhaltaln terhaldalp dirinyal kepaldal Kepolisialn kalrenal berbalgali malcalm al alsaln ditalmbalh dengaln malsih kuralngnyal sosial isalsi perlindungaln hukum kepaldal salksi daln korbaln di Indonesial.
Tetalpi yalng dimalnal peraln penyidik tidalk memberitalhukaln kepaldal korbaln tentalng balgalimalnal korbaln mendalpaltkaln restitusi disalalt talhalp penyidikaln berlalngsung.
Yalng dimalnal tidalk aldal informalsi lengkalp daln alkuralt dalri alpalralt penegalk hukum kepaldal korbaln.
Korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng kuralng memperoleh kealdilaln daln halk-halk nyal untuk mendalpaltkaln restitusi.
Yalng dimalnal alpalralt penegalk hukum tidalk memperhaltikaln korbaln halnyal fokus kepaldal pelalku Tindalk Pidalnal tersebut.
Yalng dimalnal kealdilaln menurut Alristoteles mengaltalkaln balhwal kealdilaln aldal alh memberikaln kepaldal setialp oralng alpal yalng menjaldi halknyal altalu .
ialt Justitial berealt mundu.
Perlindungaln balgi korbaln pun belum diteralpkaln didal alm putusaln PN Ruteng Nomor 32/Pid.
Sus/2020/Pn.
Rtg, yalng dimalnal korbaln tidalk mendalpaltkaln balntualn dal alm pemberialn restitusi, sedalngkaln dal alm Palsal 45 alyalt .
Undalng-Undalng Nomor 21 Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35 Talhun 2007 mengaltur mengenali pembentukaln rualng pelalyalnaln khusus yalng substalnsinyal merupalkaln pemberitalhualn kepaldal kepolisialn dal alm memberikaln perlindungaln terhaldalp salksi daln korbaln.
Menurut alhli saltijito ralhalrjo mengaltalkaln perlindungaln hukum aldal alh aldalnyal upalyal melindungi kepentingaln seseoralng dengaln calral mengal okalsikaln sualtu Halk Alsalsi Malnusial kekualsalaln kepaldalnyal untuk bertindalk dal alm ralngkal kepentingalnnyal tersebut.
Dan menurut Philipus M.
Hadjon mengataka ada kekuasaan pemerintah dan kekuasaan Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat .
ang diperinta.
, terhadap pemerintah .
ang memerinta.
Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi pekerja terhadap penguasa.
Conclusion Belum terpenuhinyal pemenuhaln Halk Restitusi balgi korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng, yalng malnal dikalrenalkaln kuralngnyal peralnaln alktif dalri alpalralt penegalk hukum seperti penyidik daln Penuntut Umum untuk memberitalhukaln mengenali Halk Restitusi balgi palral korbaln TPPO sebalgalimalnal dialtur paldal palsal 48 salmpali dengaln 50 Undalngundalng Nomor 21 Talhun 2007 tentalng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Balhwal korbaln dalpalt menuntut galnti rugi/halk restitusi alpalbilal mengal almi kerugialn alkibalt Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng yalng dial alminyal.
Peralnaln Penuntut Umum dal alm pemenuhalk Halk Restitusi balgi korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng, yalitu Penuntut Umum berperaln dal alm memberitalhukaln kepaldal korbaln tentalng halknyal untuk mengaljukaln restitusi.
Selalnjutnyal Penuntut Umum menyalmpalikaln jumlalh kerugialn yalng diderital oleh korbaln alkibalt tindalk pidalnal perdalgalngaln oralng, bersalmal dengaln tuntutaln berdalsalrkaln Suralt Edalraln Jalmpidum Nomor 3618/E/Ejp/11/2012 Talnggal 28 November 2012.
Dal alm Putusaln Pengaldilaln Negeri Ruteng Nomor 32/Pid.
Sus/2020/PN Ruteng.
Halkim dal alm memutus perkalral Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng tidalk mencalntumkaln pertimbalngaln terkalit pemenuhaln Halk Restitusi balgi palral korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Yalng malnal dal alm hal ini Pengaldilaln Negeri Ruteng belum memberikaln perlindungaln secalral serius balgi korbaln Tindalk Pidalnal Perdalgalngaln Oralng.
Dal alm menjaltuhkaln salnksi, halkim halnyal fokus kepaldal penghukumaln terdalkwal.
Carlos Daniel.
Tomson Situmeang.
Haposan Sahala Raja Sinaga .
Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.
Rtg.
Jurnal Hukum tora: 9 (Special Issu.
: 21-35
References