JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.
2 No.
, pp.
https://journal.
id/index.
php/jseht/index Peran DPRD Lampung Selatan dalam Menunjang Sustainability Development Goals pada Objek Wisata di Lampung Selatan Bambang Irawan1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung.
Indonesia Email: Bambangirawan220788@gmail.
Agustia Handayani 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung.
Indonesia Andi Thahir3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung.
Indonesia Abstract:
This research was conducted to determine the role of the South Lampung DPRD in supporting Sustainable Development Goals at tourist attractions in South Lampung.
This research is classified as qualitative with a case study design.
Case studies are carried out for The aim is to investigate how these events occur systematically over a longer period of time.
A case study is a type of qualitative research conducted in a specific context, referring to a particular program, activity, event, or group.
The general goal of sustainable development or sustainable development goals (SDG.
is development to always improve the economic welfare of the community continuously without interruption, this development continues continuously to maintain the social life of the community, development that continues to maintain the quality of the environment and development in ensuring justice and continue to manage improving the quality of life from one generation to another.
The Regional People's Representative Council (DPRD) is an integral part of regional government in the context of a unitary state.
This is due to the absence of a special legislative body for the regional level in the unitary state structure.
Therefore, the DPRD is integrated into the regional government structure.
Keyword : SDGs.
DPRD.
Tourism Introduction Pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda secara internasional mulai tahun 2015.
Kegiatan ini dipelopori oleh perserikatan bangsa bangsa (PBB) dan kemudian dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals (SDG.
atau disebut dengan tujuan pembangunan PBB menuturkan bahwa tujuan dibentuknya program Sustainable Development Goals (SDG.
adalah untuk memberikan perubahan di khususnya negara berkembang agar lebih efektif dan juga seimbang.
Komprehensifitas dan keseimbangan dicapai melalui prinsip atau landasan yang bebas dan juga terpercaya dalam kredibilitas agar berkurangnya masyarakat yang tertinggal dalam bidang apapun1.
Dalam hal ini pemerintah terus mencari cara dalam mengurangi angka masyarakat yang tergolong miskin terutama didaerah perdesaan.
Penggunaan APBN telah dilakukan guna memberikan bantuan kepada otoritas desa dalam penanggulangan program pemberdayaan masyarakat agar lebih mampu untuk membantu masyarakat agar lebih sejahtera.
Anggaran desa yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada otoritas desa diatur dalam Undang-Undang.
Undang Undang tersebut bergerak dalam bidang pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG.
Seperti Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dusun, penyusunan wilayah yang terbelakang, dan perpindahan Republik Indonesia telah diatur dalam 1 Khairur Rizki.
Muhammad Sood, and Valencia Husni.
Keamanan Manusia Dalam Rencana Aksi Daerah: Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Papua Journal of Diplomacy and International Relations 2, no.
1, 59Ae80, https://doi.
org/10.
31957/pjdir.
JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.
2 No.
, pp.
https://journal.
id/index.
php/jseht/index Undang Undang No.
13 tahun 2020 dalam membenahi pengutamaan bantuan dusun tahun 2021.
Tujuan dari adanya program Suistainable Development Goals (SDG.
yaitu penanggulangan dalam mewujudkan dana desa untuk menghindari kemiskinan dan kelaparan, pertumbuhan ekonomi secara rata dan keseluruhan, desa memiliki kemajuan dalam bidang kesehatan, desa peduli lingkungan, memiliki pendidikan yang setara dan layak, keadaan desa yang menjunjung tinggi norma untuk menhargai wanita, desa berjejaring, dan desa yang terbuka pada perubahan dunia dalam mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut.
Tujuan Umum pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG.
merupakan suatu penyusunan untuk selalu meningkatkan ekonomi di masyarakat secara terus menerus tanpa terputus, pembangunan tersebut terus menerus berlanjut untuk menjamin dan melindungi kelangsungan dalam masyarakat, pembentukan secara terus mutu dalam lingkungan hidup serta penyusunan dalam menjamin keadilan dan terus me-management peningkatan mutu diri generasi satu ke generasi lainnya.
sustainable development goals (SDG.
adalah suatu upaya kemajuan secara internasional dan nasional untuk terus memberikan kesejahteraan masyarakat mencangkup dari 17 tujuan dengan sebagai berikut :
Mengurangi adanya kesengsaraan Tidak adanya kekurangan makanan Memiliki keberlangsungan hidup yang baik dan Memiliki tingkat edukasi yang layak dan bermakna Menjunjung tinggi gender equality Fasilitas air layak dan steril Memiliki sumber energi yang layak juga mudah dijangkau Lapangan pekerjaan yang mumpuni diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik Industri yang inovatif dan sarana prasarana yang memadai Berkurangnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Pembangunan daerah masyarakat masyarakat agar tidak terputus Memiliki bahan makanan dan berintegrasi Penyelesaian masalah perubahan cuaca pada daerah tersebut Kesejahteraan kelautan Kesejahteraan daratan Penyelesaian masalah, keseimbangan, dan pemerintah yang kuat Persatuan dalam memperoleh tujuan3.
Selain tujuan secara global, ada juga tiga pondasi dalam perencanaan pembangunan SDGs, antara lain.
Pertama, petunjuk yang identik dalam pembangunan manusia (Human Developmen.
, yaitu diantaranya seperti Pendidikan dan kesehatan.
Indikator kedua berfokus pada lingkungan sekitar dengan ruang lingkup yang kecil (Sosial Economic Developmen.
, hal tersebut meliputi adanya fasilitas lingkungan yang layak dan memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
Dan indikator ketiga dengan cangkupan lingkungan dengan lingkup yang lebih besar dan lebih luas (Environmental Developmen.
dengan adanya sumber daya alam dengan kualitas lingkungan yang baik4.
Menurut UU pada pasal 366 ayat 1 menyebutkan tugas dan juga wewenang DPRD seperti .
membuat peraturan 2Ainur Rohmatika.
, et al.
Mengukur Pencapaian Sustainable Development Goals 2030 Melalui Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport,Ay Jurnal Ekonomi Bisnis.
Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA) 2, no.
2, 76Ae83, https://doi.
org/10.
47709/jebma.
3 https://sdgs.
id/sekilas-sdgs/ 4 Nurgiyanti.
Rahmayanti.
Wiratma.
Nurhantoro.
, & Nethan.
Implementasi Resep Pembangunan Internasional Sustainable Development Goals (SDG.
Dalam Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata di Desa Wisata Bugisan.
Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 4.
, 237Ae243.
https://prosiding.
id/index.
php/PSN/article/view/450Yogyakarta AuSinergi Perguruan Tinggi Dan Mitra Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri.
Produktif Dan Berdaya SaingAy 4, no.
: 237Ae43.
JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.
2 No.
, pp.
https://journal.
id/index.
php/jseht/index daerah pemerintah daerah setempat, mengusahakan berjalannya program daerah yang sesuai dengan peraturan Undang Undang, menjalankan otoritas dan instruksi yang telah dibuat sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku.
Lampung selatan memiliki daerah berupa daratan seluas 2.
109,74 KmA.
Kantor pemerintahan yang berpusat di kota kalianda dengan jumlah wilayah adminitrasi terdiri dari 17 kecamatan dengan 256 desa serta 4 kelurahan.
Potensi alam yang ada di lampung selatan juga berupa pulau besar dan kecil dengan jumlah total 42 pulau.
Pulau yang paling luas di kabupaten ini yaitu pulau sebesi dengan 643 Ha.
Selain kekayaan pulau, kabupaten ini memiliki beberapa gunung seperti gunung rajabasa di kecamatan Rajabasa sebagai gunung tertinggi di kabupaten lampung selatan dengan 280 Meter, selain itu juga Lampung Selatan dilewati oleh beberapa sungai, seperti Way Jelay.
Way Sekampung,Way Pisangg dan Way Gatol.
Selain itu ada total 59 destinasi kunjungan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan sudah terverifikasi, namun masih ada banyak tempat atau lokasi destinasi wisata yang belum terverifikasi6.
Oleh karena itu.
Indonesia tergabung dalam salah satu program yang dilakukan oleh PBB dalam memajukan negara.
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terus berkomitmen dalam melaksanakan keberhasilkan SDGs, hal tersebut dikarenakan SDGs adalah sebuah program pembangunan jangka panjang yang dilakukan sebagai perwujudan visi pembangunan di Indonesia.
Sehingga Indonesia bukan hanya sekedar mengikuti agenda secara mendunia, namun juga ikut serta dalam mengaplikasikan program tersebut dalam memajukan negara agar lebih sejahtera.
Selain itu.
Indonesia sudah memasukkan SDGs dalam Sistem perencanaan pembangunan Nasional yang dikategorikan dalam RPJMN dan RPJMD.
Perencanaan tersebut juga sudah dimasukkan dalam perhitungan biaya di RAPBN/RAPBD.
Method Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang bersifat studi kasus, yang berfokus pada peristiwa yang telah terjadi.
Tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dengan baik dan dengan jangka waktu lebih panjang.
Studi kasus digunakan dalam konteks yang khusus, mengacu pada program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok tertentu.
Pendekatan ini akan membantu dalam mendapatkan gambaran umum tentang latar belakang, situasi, dan interaksi yang terjadi8.
Menurut Yin .
, studi kasus digunakan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu yang sedang diselidiki terjadi.
Metode pengumpulan data yang diterapkan melibatkan wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta pengaksesan media sosial dan berita yang berhubungan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, diikuti dengan penyampaian hasil dan kemudian dilakukan penarikkan deduksi atau memberikan penjelasan melalui uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.
Conclusion Peran DPRD dalam membangun objek wisata di kabupaten Lampung selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu dalam bidang integral dari otoritas daerah dalam konteks membangun negara.
Hal ini disebabkan oleh ketiadaan badan
5 UU_2014_17
6 https://w.
id/web/selayang-pandang/ Ainur Rohmatika.
Chusnul Chotimah.
Kusuma Siahaan.
, & Contesa.
Mengukur Pencapaian Sustainable Development Goals 2030 Melalui Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport.
Jurnal Ekonomi Bisnis.
Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA), 2.
, 76Ae83.
https://doi.
org/10.
47709/JEBMA.
V2I2.
Ay 8 Au4 1,3,4Ay 4, no.
: 229Ae41.
Taufik.
Strategi Komunikasi Pemberdayaan Desa Wisata Kemiren Dalam Upaya Mendukung Sustainable Development Goals.
Commercium, 06.
, 21Ae33.
JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.
2 No.
, pp.
https://journal.
id/index.
php/jseht/index legislatif khusus untuk tingkat daerah dalam struktur negara kesatuan.
Sehingga.
DPRD diintegrasikan ke dalam tatanan pemerintahan daerah.
Namun, perlu ditegaskan bahwa wewenang DPRD berbeda dengan Kepala Daerah yang bertugas dengan otoritas penuh dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan.
Wewenang DPRD terbatas pada pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan di Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pasal tersebut menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan Dalam hal fungsi pengawasan, seringkali timbul perdebatan karena DPRD secara simultan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, sementara juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut.
DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daera.
memiliki tugas serta wewenang dalam memajukan provinsi atau daerahnya, seperti UU pasal 366 ayat 1 sebagai berikut .
Kolaborasi dengan bupati/walikota dalam membuat regulasi lokal di tingkat kabupaten/kota.
Meninjau dan menyetujui proposal pembiayaan hasil pendapatan dan pembiayaan pengeluaran daerah yang sebelumnya diusulkan oleh Bupati/Walikota.
Mengawasi jalannya kegiatan sistem daerah serta pelaksanaan pembiayaan atas pendapatan dan pengeluaran daerah.
Mengajukan kandidat dan pelengseran bupati atau walikota beserta wakilnya kepada menteri dalam negeri ke gubernur agar mendapatkan persetujuan atas pengajuan atau pelengseran Membantu menunjuk wakil bupati atau wakil walikota apabila terjadi kekosongan pada jabatan Membantu dalam memberikan pendapat dan kritikan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan perencanaan perjanjian internasional di daerah tersebut.
Menyerahkan izin terkait dengan rencana kerja internasional yang dilakukan dengan Mengajukan laporan pertanggung jawaban dari bupati ataupun walikota ketika melaksanakan pemerintah di daerah.
Memberikan persetujuan dalam melakukan kerjasama dengan wilayah lain atau pihak lain yang dapat memberikan perubahan dalam wilayah tersebut.
Mengupayakan melaksanakan kewajiban di daerah sesuai dengan peraturan yang telah ada.
Bertanggung jawab atas tugas dan juga kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat.
Brown, dalam pandangannya yang lebih umum tentang gagasan 'keberlanjutan' dalam politik, juga menyatakan bahwa ide pembangunan berkelanjutan telah membantu mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghindari ancaman terhadap posisi dominan mereka.
Mereka melakukannya dengan menjadikan konsep 'keberlanjutan' sebagai semacam 'simbol kosong' dan menolak potensi perubahan radikal yang mungkin terjadi 11.
Hubungan antara pembangunan desa wisata dengan program SDGs Desa wisata dibangun secara terus menerus dengan harapan dapat memastikan kelangsungan atau kelestarian dari hasil alam, perdagangan .
, dan budaya lokal.
Pendekatan ini memberikan fungsi berkelanjutan bagi ekonomi domestik tanpa mengakibatkan kerusakan kawasan dan terus mengamati melalui sudut pandang sosial budaya.
Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu aspek ekonomi Santoso.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 18.
, 604Ae620.
https://doi.
org/10.
20885/iustum.
11 Haustein.
, & Tomalin.
Religion.
Populism, and the Politics of the Sustainable Development Goals.
Social Policy and Society, 20.
, 296-309.
doi:10.
1017/S147474642000072X.
JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.
2 No.
, pp.
https://journal.
id/index.
php/jseht/index .
, ekologi .
, dan sosial-budaya .
Untuk memastikan keberlanjutan dari sektor pariwisata yang berkelanjutan, perkembangan desa wisata sebaiknya dilakukan secara konsisten sesuai tujuan yang tercantum di program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG.
Ada delapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG.
yang termasuk di rancangan ekspansi desa wisata dengan sepuluh tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mendukung kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan ini, perlu adanya kerjasama antara berbagai pemegang kebutuhan agar perkembangannya dapat berjalan dengan seimbang.
Dengan adanya pencapaian TPB/SDGs, tren dalam industri pariwisata telah berubah menuju lebih banyak keterlibatan warga setempat sebagai pelopor utama dalam sektor pariwisata.
Tindakan intervensi dari pemerintah dalam aspek ekonomi dan pariwisata, melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan nasional terkait pariwisata.
Diperlukan kepatuhan terhadap standar internasional yang telah ditetapkan oleh UNWTO dan organisasi global lainnya.
Di samping itu, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat juga memiliki potensi untuk memengaruhi situasi politik.
Kestabilan politik juga menjadi faktor yang signifikan yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks kerja sama antara dunia politik yang diwakili oleh partai politik dalam pemerintahan dan lingkungan bisnis.
Keberlangsungan stabilitas politik yang semakin kuat akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan berbagai kegiatan usaha, terutama dalam sektor pariwisata.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, rencana untuk memperbaiki dan mengelola destinasi pariwisata di wilayah pedesaan akan segera dilaksanakan.
Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan memberikan dampak positif di daerah pedesaan.
Pengembangan pariwisata merupakan salah satu dari tujuh agenda perubahan yang mencakup penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan berkualitas, serta pengembangan sektor unggulan di daerah, terutama di pedesaan, untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan kesetaraan.
Untuk mempercepat implementasi kebijakan ini, perlu dilakukan percepatan pembangunan desa secara komprehensif, dengan tujuan mendorong perubahan sosial, budaya, dan ekonomi di Ini dapat dicapai melalui:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, dengan meningkatkan kemampuan staf desa, memberikan dukungan, dan menggalakkan partisipasi inklusif warga desa.
Menetapkan batas-batas wilayah desa yang jelas.
Mengembangkan desa sebagai destinasi wisata, pusat teknologi digital, serta menggali produk khas desa dan daerah pedesaan.
Meningkatkan pelayanan dasar di desa.
Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendorong aktivitas produktif dan memberdayakan penduduk desa, termasuk dukungan keuangan untuk pendamping lokal di Memperkuat peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
Program transformasi di berbagai daerah dan desa bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lokal yang ada dan mengembangkannya dengan tujuan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas ekonomi, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan penduduk.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan untuk melestarikan serta memajukan sumber daya alam, lingkungan, dan warisan budaya setempat.
Dalam 12 Sudibya.
Wisata Desa dan Desa Wisata.
Jurnal Bali Membangun Bali, 1.
, 22Ae26.
https://doi.
org/10.
51172/JBMB.
V1I1.
JOURNAL OF SYARIAH ECONOMIC AND HALAL TOURISM
Vol.
2 No.
, pp.
https://journal.
id/index.
php/jseht/index konteks ini, kesadaran masyarakat setempat dan lembaga lokal di desa pariwisata terhadap perlunya melindungi warisan arkeologis dan budaya mereka menjadi penting, karena hal ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.
Bibliography