Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509

Penetapan Ujrah pada Pembiayaan Multijasa BTN iB Perspektif Fatwa
DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Bank BTN KC Syariah
Medan
Bamabang Yulianto, Sudirman Suparmin
Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
bambangyuli082@gmail.com, sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the practice of the basic kafalah bil ujrah
contract on BTN iB multiservice financing occurs at BTN KC Syariah Medan and low the
determination of ujrah is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004
corcerning multiservice financing. This type of research is field research using a qualitative
approach. Data was obtained using interview literature study, then analyzed using descriptive
analysis methods. The result of this research show that: First, in practice the kafalah bil ujrah
contract in multiservice financing at BTN KC Syariah Medan is harmonious and the conditions
are met as in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN/MUI/-/IV/2000
concerning kafalah. Second, the determination of ujrah on multiservice financing at BTN Syariah
in the form of a percentage is carried out based on the Directors’ Circular Letter (SED) issued by
the head office of Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah which is located in Jakarta, so that
parties from the Syariah Branch Office do not have the right to change these provisions. However,
in order to avoid ambiguity, BTN Syariah Medan also attached the ujrah in nominal form.
Keywords: Ujrah, Kafalah, multilateral financing, BTN Syariah, Fatwa DSN MUI

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dasar akad kafalah bil ujrah
pada pembiayaan multijasa BTN iB yang terjadi di BTN KC Syariah Medan dan rendahnya
penetapan ujrah sesuai Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI /VII/2004 tentang pembiayaan
multijasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara studi literatur, kemudian
dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
Pertama, dalam pelaksanaan akad kafalah bil ujrah pada pembiayaan multijasa di BTN KC
Syariah Medan telah harmonis dan syarat-syaratnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI No.11/DSN/MUI /-/IV/2000 tentang kafalah. Kedua, penetapan ujrah
pembiayaan multijasa di BTN Syariah dalam bentuk persentase dilakukan berdasarkan Surat
Edaran Direksi (SED) yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank Tabungan Negara (BTN)
Syariah yang berkedudukan di Jakarta, sehingga pihak dari Kantor Cabang Syariah tidak
berhak mengubah ketentuan tersebut. Namun untuk menghindari kerancuan, BTN Syariah
Medan juga melampirkan ujrah dalam bentuk nominal.
Kata Kunci: Ujrah, Kafalah, Pembiayaan Multilateral, BTN Syariah, Fatwa DSN MUI

1104 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
PENDAHULUAN
BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang
menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, yang mulai beroperasi pada tanggal 14
Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.
Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan
jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah,
serta adanya Fatwa MUI tentang bunga bank dan melaksanakan hasil RUPS tahun
2004 (Nadzifah, Nadia Dina, 2015). Tujuan pendirian UUS (Unit Usaha Syariah) di
antaranya; untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan
perbankan sesuai prinsip syariah dan memberi manfaat yang setara, seimbang dalam
pemenuhan kepentingan nasabah dan Bank (Zaenal Arifin, 2022).
Bank BTN Syariah adalah Bank yang operasionalnya menggunakan prinsipprinsip Syariah di dalam Islam. Maksudnya di sini adalah Bank tersebut
beroperasi dengan mengikuti ketentuan –ketentuan yang ditetapkan oleh agama
Islam atau Syariah. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah
didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai
pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah
dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal –hal yang terkait dengan
prinsip Syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi
kantor cabang syariah PT Bank Tabungan Negara (BTN). Dimana setiap kantor
cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab
kepada kepala divisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta
rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut bank BTN
menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah
(Ramadan, N., & Nasution, S, 2022).
Sebagai pelaku kegiatan perbankan, BTN Syariah juga melakukan kegiatan
menghimpun dana dan memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat
berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang diberikan BTN Syariah kepada
masyarakat adalah pembiayaan (financing) dan Pendanaan (Funding). Dan salah satu
produk pembiayaan BTN Syariah adalah pembiayaan Multijasa BTN iB (Istikomah,
2021).
Pembiayaan multijasa adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan yang mewajibkan
nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai
dengan akad (Rachmadi Usman, 2018). Objek transaksinya berupa penyediaan dana
atau tagihan, berupa manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja/ jasa.
Produk Pembiayaan Multijasa yang ditawarkan Bank BTN Syariah berupa
pembiayaan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan, biaya travelling,
dan biaya jasa-jasa lainnya. Dari beberapa macam pembiayaan dari Multijasa iB ini
yang banyak diminati di antaranya adalah biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan
biaya travelling termasuk umrah.

1105 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
Berbeda dengan kebanyakan Bank Syariah yang dalam pembiayaan multijasa
menggunakan akad ijarah, sedangkan Bank BTN syariah lebih memilih menggunakan
akad kafalah bil ujrah pada pembiayaan multijasa. Kafalah secara bahasa
mengandung arti al-dhaman (jaminan) hamalah (beban), dan zimah (tanggungan)
(Wardah & Arnita, 2015). Al- Kafalah adalah jaminan yang diberikan (kafil) kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung nasabah
dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan
(Romly, 2015). Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, Nasabah membayar ujrah
(fee) sesuai ketentuan Bank.
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI-/IV/2000 akad
kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafīl) kepada pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfūl anhu, ashīl).
Dewan Syariah Nasional telah menfatwakan hukum pembiayaan multi-jasa di dalam
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan
multijasa adalah boleh (jaiz) dengan syarat harus menggunakan akad ijārah atau
kafālah. Lembaga Keuangan boleh memperoleh imbalan jasa (ujroh) atau fee dari jasa
yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan besar-an ujroh tersebut harus
disepakati di awal akad dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam
bentuk persentase.
Tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan Multijasa BTN iB dalam
menetapkan ujrah berdasarkan persentase sesuai dengan jumlah pembiayaan yang
diambil dan jangka waktu yang diberikan, apabila masa angsurannya semakin lama
ujrah/fee tersebut pun semakin tinggi.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengetahui bagaimana dasar
penetapan ujrah yang dilakukan pada pembiayaan Multijasa BTN iB di BTN KC
Syariah Medan dan apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:
44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti terjun langsung ke tempat yang
akan diteliti. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut
(Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif merupakan suatu metode dimana data yang
akan diperoleh lebih komplit dan akan lebih rinci serta memiliki makna sehingga apa
yang menjadi maksud dan tujuan dari suatu penelitian yang menghasilkan data-data
yang bersifat deskriptif. Untuk teknik pengumpulan data penulis melakukan studi
pustaka (library research) dan wawancara langsung kepada pihak Bank BTN Syariah
mengenai produk pembiayaan Multijasa. Setelah data dikumpulkan, penulis
menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul.

1106 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin
meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyekproyek pembangunan. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financing
intermediary), yang tugas pokonya adalah menghimpun dana dari masyarakat,
diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana
pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga sebelumnya. Adapun salah satu
produk dari bank syariah adalah Pembiayaan atau financing, yaitu pembiayaan
yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata
lain, pembiayaan adalah pendaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi
yang telah direncanakan (Ilyas, R. 2018).
Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah
satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan
pihak-pihak yang merupakan defecit unit. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh
sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan
perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan
distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam
negeri maupun ekspor (Naendhy Sunaendy, Lilla Fadhilah, 2017).
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas
dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, 2013).
Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust, saya percaya atau
saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti
menaruh kepercayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang
untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan
benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak (Febianty, F, 2016). Sebagaimana firma
Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 29 yakni:
ٓ ‫ٰ ٓﯾﺎ َﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِﺬْﯾَﻦ ٰاَﻣﻨُْﻮا َﻻ ﺗ َﺄ ُْﻛﻠُ ْٓﻮا ا َْﻣَﻮاﻟَُﻜْﻢ ﺑَْﯿﻨَُﻜْﻢ ِﺑﺎْﻟﺒَﺎِطِﻞ ِا ﱠ‬
‫ﺴُﻜْﻢ ۗ ِاﱠن‬
ٍ ‫ﻻ ا َْن ﺗ َُﻜْﻮَن ِﺗَﺠﺎَرة ً َﻋْﻦ ﺗ ََﺮا‬
َ ُ‫ض ِّﻣْﻨُﻜْﻢ ۗ َوَﻻ ﺗ َْﻘﺘ ُﻠُ ْٓﻮا ا َْﻧﻔ‬
‫َ َﻛﺎَن ِﺑُﻜْﻢ َرِﺣْﯿًﻤﺎ‬Q
‫ﱣ‬
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.
Dan QS. Al- Maidah [5]: 1 :

1107 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
ْ ‫ٰ ٓﯾﺎ َﯾﱡَﮭﺎ اﻟﱠِﺬْﯾَﻦ ٰاَﻣﻨُ ْٓﻮا ا َْوﻓُْﻮا ِﺑﺎْﻟﻌُﻘُْﻮِۗد ا ُِﺣﻠﱠ‬
‫َ ﯾَْﺤُﻜُﻢ َﻣﺎ‬Q
‫ﺖ ﻟَُﻜْﻢ ﺑَِﮭْﯿَﻤﺔُ اْﻻَْﻧﻌَﺎِم ِاﱠﻻ َﻣﺎ ﯾُﺘْٰﻠﻰ َﻋﻠَْﯿُﻜْﻢ َﻏْﯿَﺮ ُﻣِﺤ ِﻠّﻰ اﻟ ﱠ‬
‫ﺼْﯿِﺪ َوا َْﻧﺘ ُْﻢ ُﺣُﺮٌۗم ِاﱠن ﱣ‬
ُ‫ﯾُِﺮْﯾﺪ‬
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak
dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah merupakan salah satu Bank yang
menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti
melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan
pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Yaitu salah satu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan Multijasa. Pembiayaan
Multijasa merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai
berggbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti: Paket biaya pendidikan,
Paket biaya pernikahan, Paket biaya travelling (perjalanan wisata), Paket biaya
umrah/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak
bertentangan dengan prinsip Syariah (Aras, Abdul Rahman, 2021).
Dalam pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah maksimal pembiayaan
yang diberikan hingga seratus persen (100%) dari kebutuhan jasa dan jangka waktu
yang ditetapkan mulai dari 1 tahun sampai dengan maksimal 10 tahun (tidak
melampaui umur pensiun nasabah). Adapun sumber dana yang digunakan pada
pembiayaan Multijasa berasal dari program penghimpunan dana masyarakat.
Pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah menggunakan akad kafalah bil
ujrah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan
pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai
penjamin. Dan Bank Syariah akan mendapatkan ujrah atau fee dari nasabah sebagai
pihak kedua atau makful anhu atas jaminan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada
pihak ketiga (makful lahu) (Syafii Antonio, 2015).
Berdasarkan wawancara oleh salah satu selaku Financing Service terkait
penggunaan akad kafalah bil ujrah pada produk pembiayaan multijasa dikarenakan
lebih tepat karena pada pembiayaan ini Bank menjamin nasabah mengenai kewajiban
yang harus dilakukan nasabah kepada pihak ketiga (makful lahu). Sedangkan apabila
menggunakan akad ijarah maka akan menjadi sewa-menyewa padahal pada dasarnya
Bank tidak menetapkan sewa-menyewa (Akbar, wawancara, 1 September 2023).
Adapun skema pembiayaan multijasa BTN iB di bank BTN Syariah Kantor
Cabang Medan yaitu: Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan
menyerahkan dokumen yang lengkap. Berkas permohonan akan diproses dan
diverifikasi oleh Bank BTN Syariah. Jika permohonan disetujui, maka pihak bank akan
memberitahukan kepada nasabah untuk datang ke bank, dan pemohon
mempersiapkan kecukupan dana di tabungan BTN iB. Kemudian nasabah melakukan
akad pembiayaan yang dilaksanakan di bank disaksikan oleh saksi dari pihak nasabah
serta dari pihak bank dan menandatangani klausul perjanjian yang dibuat dan telah

1108 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Pihak bank BTN Syariah Kantor Cabang
Medan menghubungi lembaga/instansi yang bersangkutan. Kemudian,
lembaga/instansi yang bersangkutan mengkonfirmasi dan terus berkoordinasi
dengan pihak Bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan selama proses pembiayaan
dan pencairan dana. Lembaga/ biro travel mengkonfirmasi kepada nasabah
mengenai terpenuhinya transaksi untuk biaya travel nasabah. Selanjutnya nasabah
akan melakukan pengembalian dana pembiayaan beserta ujrah-nya kepada pihak
bank BTN Syariah Kantor Cabang Medan dengan cara diangsur setiap bulan
sebagaimana yang telah ditetapkan atau disepakati bersama pada saat akad, berserta
seluru biaya yang timbul karena perjanjian yang terdiri dari biaya administrasi,
asuransi jiwa dan kerugian (jika menggunakan agunan) dan biaya notaris.
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI
dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga
keuangan syariah atau pun yang lainnya (Misbach, Irwan, 2015). Dewan Syariah
Nasional (DSN) akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa
agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan
Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu DSN membuat
guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain
DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang
dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
Adapun tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu:
menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis
kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah,
mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Tamam, Ahmad Badrut, 2021).
Dewan Syariah Nasional (DSN) juga berwenang dalam mengeluarkan fatwa
yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang
menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Memberikan
rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai
Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Mengundang para
ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi
syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dan
mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila
peringatan tidak diindahkan (Ilyas, Rahmat, 2021).
Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan Bank BTN Syariah dalam menjalankan
kegiatannya, salah satunya fatwa terkait produk pembiayaan Multijasa yang
menggunakan akad kafalah. Dalam pembiayaan Multijasa penggunaan akad kafalah
1109 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
merujuk pada Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah dan
pembiayaan Multijasa sendiri merujuk pada Fatwa DSN-MUI No:
44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
Di dalam fiqh muamalah akad dibagi menjadi dua bagian yakni akad tabarru
dan akad tijārah. Kafālah termasuk kedalam akad tabarru yaitu segala macam
perjanjian yang dilakukan dalam rangka tolong menolong dalam berbuat kebaikan
atau lebih kenal dengan akad sosial. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam
QS. al-Ma’idah [5]: 2:
...‫َوﺗ َﻌَﺎَوﻧُْﻮا َﻋﻠَﻰ اْﻟِﺒِّﺮ َواﻟﺘ ﱠْﻘٰﻮۖى َوَﻻ ﺗ َﻌَﺎَوﻧُْﻮا َﻋﻠَﻰ ا ْ ِﻻﺛِْﻢ َواْﻟﻌُْﺪَواِن‬...
Artinya: “...Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan
janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...”
QS. Yusuf [12]: 66 tentang perjanjian atau jaminan dalam kafalah:
َ ‫ﻻ ا َْن ﯾﱡَﺤﺎ‬
ٓ ‫ِ ﻟَﺘ َﺄ ْﺗ ُﻨﱠِﻨْﻲ ِﺑٖٓﮫ ِا ﱠ‬Q
‫ُ َﻋٰﻠﻰ َﻣﺎ ﻧَﻘُْﻮُل َوِﻛْﯿٌﻞ‬Q
‫ط ِﺑُﻜْۚﻢ ﻓَﻠَﱠﻤﺎ ٓ ٰاﺗ َْﻮهُ َﻣْﻮِﺛﻘَُﮭْﻢ ﻗَﺎَل ﱣ‬
‫ﻗَﺎَل ﻟَْﻦ ا ُْرِﺳﻠَٗﮫ َﻣﻌَُﻜْﻢ َﺣﺘ ﱣﻰ ﺗ ُْﺆﺗ ُْﻮِن َﻣْﻮِﺛﻘًﺎ ِّﻣَﻦ ﱣ‬
Artinya: “Dan (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu,
sebelum kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali kamu dikepung
(musuh). “Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia(Yakub) berkata, “Allah adalah
saksi terhadap apa yang kita ucapkan”.
Dua ayat di atas yang menjadi landasan di pergunakannya akad kafalah pada
pembiayaan Multijasa maupun pada pembiayaan lainnya.
Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan
imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah
SWT, bukan dari manusia. Namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh
meminta kepada pihak yang tertolong untuk sekedar menutupi biaya yang
dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Namun ia tidak boleh
sedikit pun mengambil laba dari akad tabarru tersebut.
Karena pada pembiayaan Multijasa di BTN Syariah menggunakan akad
kafalah bil ujrah maka praktiknya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan
di dalam Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai kafalah yaitu antara
lain: Pertama : Ketentuan Umum Kafalah ialah : 1) pernyataan ijab dan qabul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad). 2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima
imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. 3) Kafalah dengan imbalan bersifat
mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua : Rukun dan Syarat
Kafalah yaitu: 1) pihak penjamin (kafiil), baligh (dewasa) dan berakal sehat, berhak
penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha)
dengan tanggungan kafalah tersebut; 2) Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul
‘anhu) sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal
oleh penjamin; 3) Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu) diketahui
identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat;
4) Obyek Penjaminan (Makful Bihi) Merupakan tanggungan pihak/orang yang
1110 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh
penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
Dan tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).
Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas penggunaan akad Kafalah Bil Ujrah
dalam pembiayaan Multijasa di BTN KCP Syariah Medan di dalam praktiknya sudah
sepenuhnya terlaksana dan sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang
Kafalah. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat sahnya yaitu adanya yang
pertama, aqid. Aqid mencakup kafil yang merupakan sebagai penjamin yang sudah
dewasa dan dapat melakukan tindakan hukum, makful ‘anhu ialah orang yang
berhutang dengan syarat harus baligh, berakal sehat dan sanggup atas
tanggungannya. Makful lahu ialah orang yang berpiutang atau disebut pihak ketiga
harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada saat akad atau memberikan kuasa
kepada yang mewakilinya jika tidak dapat hadir, dan berakal sehat. Kedua, adanya
shighat yaitu kesepakatan atau ijab dan qabul dengan persyaratan nasabah
memberikan beberapa dokumen seperti pengisian formulir, data nasabah, dan
penandatanganan akad Kafalah Bil Ujrah.
Dalam penggunaan akad Kafalah penjamin dapat menerima imbalan (fee)
atau ujrah dari orang yang dijamin atau nasabah. Ujrah tidak boleh memberatkan dan
tidak boleh diputuskan secara sepihak. Upah atau ujrah merupakan imbalan atau
balas jasa atas jasa yang telah dilakukan. Ujrah dalam akad kafālah diperbolehkan
apabila makfūl ‘anhu (yang berutang) tidak menemukan orang lain yang bersedia
membantu tanpa upah. Sementara makfūl ‘anhu sangat membutuhkan kafālah
tersebut, maka dalam situasi mendesak seperti ini diperbolehkan. Syari’at Islam
memerintahkan agar memelihara kebutuhan dha-rūriyāt, hajiyāt, dan tahsiiniyāt.
Semua yang mendukung terwujudnya salah satu dari tiga hal itu merupakan tujuan
diberlakukannya syari’at Islam. Oleh karena itu manusia membutuhkan adanya
dhamān/kafālah (jaminan), Islam menetapkan pemberlakuannya karena jika
melarangnya berarti akan terjadi kesulitan, sedangkan Islam adalah agama yang
mudah. Sebagaimana dalam QS. Al-Hajj [22]:78 Allah berfirman:
...ٍ‫ َوَﻣﺎ َﺟﻌََﻞ َﻋﻠَْﯿُﻜْﻢ ِﻓﻰ اﻟ ِﺪّْﯾِﻦ ِﻣْﻦ َﺣَﺮ ۗج‬...
“...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan...”
Sebagai bukti penerapan ayat di atas adalah Allah telah menurunkan ruksah
(dispensasi) maksudnya adalah agama Islam itu tidaklah memberatkan. Maka situasi
yang mendesak tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, dalam pengambilan ujrah
tersebut, harus tetap diperhatikan bahwasanya pengambilan ujrah tidaklah ditujukan
untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan.
Ujrah yang ditetapkan oleh bank BTN Syariah dalam produk pembiayaan
multijasa ialah berbentuk persentase dan berdasarkan jangka waktu yang diambil
oleh nasabah, apabila jangka waktu yang diambil semakin lama maka semakin besar
persentase ujrah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sebagai contoh: seorang

1111 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan multijasa sebesar Rp. 5.000.000, dalam jangka waktu satu tahun dengan ujrah yang sudah ditetapkan senilai 12,75%,
maka jumlah ujrah yang harus dibayar nasabah jika dinominalkan adalah sebesar Rp.
637.500,- dan apabila jangka waktu yang diambil nasabah dua tahun maka ujrah-nya
adalah 13,00% dan jika dinominalkan menjadi sebesar Rp. 650.000,-, maka
pengembalian dana yang harus dikembalikan nasabah adalah jumlah ujrah ditambah
dengan jumlah pembiayaan adalah sebesar Rp. 5.637.500,- atau Rp. 5.650.000,-, dan
dicicil dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan. Begitu pun juga
seterusnya apabila jangka waktu yang diambil nasabah semakin lama maka ujrah-nya
pun semakin bertambah sesuai yang ditetapkan oleh Bank BTN Syariah.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada nasabah BTN Syariah terkait
mengenai produk pembiayaan multijasa menurut nasabah pembiayaan multijasa ini
sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan kurangnya biaya yang
dibutuhkan nasabah seperti, biaya umrah, biaya pendidikan, biaya pernikahan, dan
sebagainya. Selain syaratnya yang mudah, juga pencairan dananya lumayan cepat jadi
nasabah tidak perlu menunggu lama untuk menggunakan dana tersebut. Dan
menurut nasabah besaran ujrah yang ditetapkan pada saat akad memang berbentuk
persentase tetapi Bank juga melampirkannya dalam bentuk nominal (Nurhayati,
wawancara 3 Januari 2023).
Pada penggunaan akad kafalah ketentuan besarnya ujrah diatur di dalam
Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yaitu:
Pertama: Ketentuan Umum; 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad ijarah atau kafalah. 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah,
maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. 3) Dalam hal
LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada
dalam fatwa kafalah. 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 5) Besaran ujrah atau fee harus disepakati
di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
Kedua: Penyelesaian Perselisihan; Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga: Ketentuan Penutup; Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang
produk pembiayaan multijasa di atas dapat dilihat bahwasanya pada ketentuan
umum poin ke 5 yang berbunyi “besar ujrah atau fee harus disepakati di awal akad
dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase”. Yang
dimaksud dalam bentuk nominal disini ialah ujrah yang ditetapkan kepada nasabah
berbentuk angka yang langsung diketahui jumlah ujrahnya dan bersifat tetap, jadi
Bank tidak lagi menetapkan ujrah ke dalam bentuk persentase. Akan tetapi pada
pelaksanaannya ujrah yang ditetapkan Bank BTN KC Syariah Medan berbentuk
persentase yang bertentangan dengan Fatawa DSN-MUI. Jika dilihat dari masalah ini,
maka dapat diketahui bahwa praktik pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KC
1112 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
Syariah Medan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:
44/DSN/MUI/VII/2004 tentang produk pembiayaan multijasa dikarenakan masih
ada poin yang belum terpenuhi yang tidak sesuai dengan Fatawa DSN yaitu pada poin
ke 5 pada ketentuan umum yaitu mengenai terkait dalam penetapan ujrah tersebut.
Berikut ini adalah data persentase ujrah pada pembiayaan multijasa:
Tabel 1 Data Persentase Ujrah Pembiayaan Multijasa
Jangka Waktu (Tahun)
Ujrah (% p.a efektif)
1
12,75%
2
13,00%
3
13,25%
4
13,60%
5
13,75%
6
14,00%
7
14,25%
8
14,50%
9
14,75%
10
15,00%
Sumber : BTN Syariah
Dari tabel di atas dapat dilihat maksimal jangka waktu pembiayaan dan
besaran ujrah dalam bentuk persentase, jika jangka waktu yang diambil semakin
panjang maka ujrah-nya pun semakin tinggi.
Penetapan ujrah pada produk pembiayaan multijasa ini BTN KC Syariah
Medan menetapkannya dalam bentuk persentase tetapi BTN KC Syariah Medan juga
melampirkannya dalam bentuk nominal. Yang membedakan ujrah bentuk persentase
dengan bentuk nominal ialah apabila bentuk persentase pada praktiknya ujrah tidak
diketahui berapa jumlah nominalnya yang diketahui hanya persentasenya saja jadi
bank hanya menetapkan ujrah dengan bentuk persentase tanpa nominal, dan nasabah
tidak mengetahui berapa jumlah ujrah yang harus dibayar, maka hal ini mengandung
ketidakpastian terhadap nasabah terkait ujrah yang harus dibayarkan. Biasanya
praktik seperti ini yang dilakukan oleh bank konvensional. Sedangkan ujrah dalam
bentuk nominal langsung diketahui pasti berapa jumlah nilainya dan bersifat tetap
seperti yang ditetapkan oleh BTN KC Syariah Medan yang memang awalnya
persentase lalu dikonversi ke bentuk nominal jadi nasabah dapat mengetahui berapa
jumlah ujrah yang harus dibayarkan dan ujrah bersifat tetap sampai angsuran
berakhir. Inilah mengapa fatwa DSN-MUI menetapkan besaran ujrah harus berbentuk
nominal bukan persentase agar terdapat kejelasan antara pihak bank dengan nasabah
sehingga terhindar dari gharar ataupun riba.
Adapun yang menjadi dasar Bank BTN Syariah Cabang Medan dalam
menetapkan ujrah yaitu karena memang sudah ketentuan dari pusat yang
berdasarkan ketetapan Surat Edaran Direksi (SED) yang berbentuk persentase yang
sudah ditetapkan per tahunnya, dan sudah merupakan sistem komputerisasi yang

1113 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
otomatis, sehingga pihak dari Kantor Cabang Syariah tidak memiliki hak untuk
melakukan perubahan atas kebijakan tersebut, dan pada perhitungan ujrah tersebut
dilakukan berdasarkan risalah rapat ALCO pada tanggal 17 Mei 2017.
Ada beberapa kebijakan bank yang menjadi pertimbangan dalam penentuan
tarif ujrah di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah berdasarkan persentase,
dimaksudkan untuk: Pertama, tarif ujrah dalam bentuk persentase ini ditujukan
untuk mempermudah bank dalam menjelaskan pembiayaan kepada nasabah, karena
nasabah sebagian besar lebih mudah untuk mempertimbangkan dan
membandingkan biaya dalam bentuk persentase. Kedua, sebagai daya tarik terhadap
nasabah, karena mengetahui nasabah cenderung lebih mudah dalam
memperhitungkan jumlah tarif ujrah berdasarkan persentase pada perbankan mana
yang lebih murah.
Selain melampirkan besaran ujrah dalam bentuk persentase, Bank Tabungan
Negara (BTN) Syariah pun melampirkan besaran ujrah dalam bentuk nominal pada
pembiayaan tersebut, hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan
bagi nasabah.
KESIMPULAN
Dari kesimpulan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, praktik pembiayaan Multijasa BTN iB tidak jauh berbeda dengan
pembiayaan-pembiayaan lainnya yang ada di Bank BTN KC Syariah Medan, dimana
nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus mengajukan permohonan dan
memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Disini bank
bertindak sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan oleh
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung (nasabah) yang
mengambil manfaat dari jasa paket layanan sesuai kebutuhan nasabah. Atas manfaat
dari paket layanan yang dipilih nasabah membayar ujrah sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan Multijasa BTN iB menggunakan akad kafalah bil uujrah oleh sebab itu
harus mengikuti mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No: 11/DSNMUI/IV/2000 Tentang Kafālah.
Kedua, konsep ujrah yang berdasarkan persentase pada pembiayaan
Multijasa BTN iB di Bank BTN KC Syariah Medan dilakukan berdasarkan Surat Edaran
Direksi (SED) yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank Tabungan Negara (BTN)
Syariah pusat yang berlokasi di Jakarta, ujrah yang diterbitkan berdasarkan Surat
Edaran Direksi (SED) dalam bentuk tabel. Sehingga Kantor Cabang Syariah tidak
berhak untuk mengubah ketentuan tersebut. Penetapan ujrah berdasarkan
persentase yang digunakan Bank BTN Syariah Cabang Medan guna mempermudah
bank dalam menjelaskan kepada nasabah mengenai pembiayaan tersebut, karena
sebagian besar nasabah lebih mudah memahami konsep ujrah dengan persentase.
Selain itu, pada praktiknya bank juga telah mengonversikan besaran ujrah persentase
tersebut ke dalam bentuk nominal, agar terhindar dari gharar atau ketidakjelasan
bagi nasabah. Dalam hal mengonversi boleh saja sepanjang hal tersebut tidak
menyalahi konsep ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN/MUI/VII/2004. Maka

1114 | Volume 6 Nomor 2 2024

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1104-1115 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v6i2.5509
dapat disimpulkan pelaksanaan ujrah pada pembiayaan Multijasa BTN iB telah sesuai
Fatwa DSN-MUI No: 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, S. (2015). Bank Syariah dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani.
Aras, A. R. (2021). Strategi Promosi Dalam Peningkatan Jumlah Nasabah Bank
Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Parepare . Al-Gina: Jurnal
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 57-68.
Dr. H. Zaenal Arifin, S. M. (2021). Kontruksi Hukum Jaminan Syariah dalam Akad
Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri (Teori dan Studi
Komparatif). Indramayu : Penerbit Adab.
Febianty, F. (2016). Febianny, F. (2016). Tinjauan Terhadap Penyaluran Pembiayaan
Aliansi Dengan Pola Channeling Pada Bank Syariah Mandiri, . STIE EKUITAS.
Ilyas, R. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah. Adzkiya: Jurnal
Hukum Dan Ekonomi Syariah. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah.
Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. JPS Jurnal
Perbankan Syariah, 42-53.
Istikomah, I. (2021). mplementasi produk pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah
Kantor Cabang Mataram. UIN Mataram.
Misbach, I. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam
Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal minds:
Manajemen Ide dan Inspirasi, 2(1), 79-7.
Naendhy Sunaendy, L. F. (2017). PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. Munich Personal
RePEc Archive, 1-11.
Muhammad Taufik Akbar, Fniancing Service BTN Syariah KC Medan, Hasil
Wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB
Nurhayati , nasabah BTN Syariah KC Medan, Hasil wawancara Pada Tanggal 3 Januari
2023 Pukul 11.00 WIB.
Rachmadi Usman, S. H. (2018). Produk dan akad perbankan syariah di Indonesia.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Ramadan, N. &. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat
Menabung Pada Bank Tabungan Negara (Btn Kc Syariah Medan). Jurnal
AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi), 3(3),, 569-579.
Romly, A.-H. A.-I. (2015). Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam. Yogyakarta:
Deepublish.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D. Bandung:
Alfabeta.
Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Musthofa:
Journal Of Sharia Economics 4.2,, 172-181.

1115 | Volume 6 Nomor 2 2024