Jurnal Administrasi Publik (Public Admnistration Journa.
, 9 .
Juni 2019 ISSN 2088-527X (Prin.
ISSN 2548-7787 (Onlin.
DOI: 10.
31289/jap.
Jurnal Administrasi Publik :
Public Administration Journal Available online http://ojs.
id/index.
php/jap Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data:
Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik Collaborative Innovation Model in Open Data Program Implementation:
Challenges and Its Benefits Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
**.
Entang Adhy Muhtar.
*** & Ira Irawati.
**** .
Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjaran.
Indonesia, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjaran.
Indonesia .
Departemen Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjaran.
Indonesia *email: annefriday2203@gmail.
**email: ida.
widianingsih@unpad.
***email: entang.
am0405@gmail.
****email: iradagoasri@yahoo.
Diterima: Desember 2018.
Disetujui: Mei 2019l.
Dipublish: Juni 2019 Abstrak Open Data (OD) merupakan data terbuka bagi publik untuk digunakan, digunakan kembali, dan didistribusikan sesuai dengan kepentingannya.
Pemerintah Kota Bandung merupakan Pemerintah Daerah Kota Pertama di Indonesia yang menerapkan program OD sebagai salah satu bentuk layanan publik di era digital.
Walaupun praktek E-government sudah diterapkan pada layanan-layanan publik yang disediakan oleh berbagai instansi pemerintah Pusat maupun Daerah di Indonesia, secara umum masih terdapat kendala terkait sejauhmana data tersebut dapat diakses, digunakan, dan digunakan kembali oleh publik untuk berbagai kepentingan.
Kajian yang dilakukan di Pemerintah Kota Bandung diarahkan pada upaya untuk menemukan model manajemen inovasi OD yang efektif di sektor publik dengan menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus.
Berdasarkan temuan lapangan, program OD yang dilaksanakan di Pemkot Bandung, merupakan kolaborasi multiple actors dan stakeholders .
asyarakat, swasta.
LSM) mulai dari tahap inisiasi sampai dengan implementasinya.
Dalam hal ini.
Pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan berbagai pihak yang terlibat tersebut membangun sebuah ekosistem Open Data yang bertujuan untuk memproduksi data yang kredibel bagi pengambilan keputusan, dan menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.
Namun demikian, program ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena belum secara optimal terintegrasi dalam Layanan Informasi Publik (LIP).
Hal ini berimplikasi pada mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tidak tegas dan tidak lancar antar-bidang dan antar-Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan OD dan LIP.
Ketidaktegasan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan atas pemilihan dan tampilan data .
iseminasi informas.
yang dipublikasikan.
Kata Kunci: Open Data.
Inovasi kolaboratif.
Keterbukaan Informasi Publik.
Abstract Open Data (OD) is data that is publicly available and free for anyone to use, reuse and redistribute.
The Bandung City Government is the first municipality government in Indonesia to implement OD programs as a form of public service in the digital era.
Although E-government practices have been applied to public services provided by various Central and Regional government agencies in Indonesia, in general there are still obstacles related to the extent to which the data can be accessed and used-reused by the public for various purposes.
The study conducted in the Bandung Municipality Government was directed at efforts to find an effective OD innovation management model in the public sector by using qualitative methods with a case study strategy.
Based on field findings, the OD program carried out at the Bandung Government is a collaboration of multiple actors and stakeholders .
ommunities, private sector.
NGO.
starting from the initiation stage up to its implementation.
In this case, the Bandung City Government together with the various parties involved built an Open Data ecosystem that aims to produce credible data for decision making, and create a more transparent and accountable government.
The implementation of this program has not been fully effective because the implementation has not been optimally integrated in Public Information Services (LIP).
This has implications for the mechanism of unclear and non-smooth coordination and communication between fields and between Regional Government Work Units (SKPD) which are responsible for implementing OD and LIP.
The stuation raises different views on the selection and display of data published .
nformation disseminatio.
Keywords: Open Data.
Collaborative Innovation.
Public Information Disclosure.
How to Cite: Safaria.
Widianingsih.
Muhtar.
& Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik.
Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal, 9 .
: 9 Ae 20.
Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif
PENDAHULUAN
Di era tata kelola pemerintah yang diwarnai dengan trend kolaborasi dan inovasi, telah diluncurkan program Open Data (OD) yang diharapkan dapat menunjang proses perumusan kebijakan pelayanan publik di bidang informasi.
Program OD merupakan inovasi yang diperkenalkan Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari gerakan Open Government Indonesia (OGI), dengan pilot project di tiga pemda yaitu Pemerintah Provinsi DKI.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Kota Bandung (OGI, 2.
OGI sebagai gerakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat bertujuan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia, dengan merujuk pada UU No.
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No.
25 tahun 2009 Pelayanan Publik, berlandaskan pada tiga pilar, yaitu:
transparansi, partisipasi, dan inovasi.
OD mengacu pada prinsip data publik .
ang dikumpulkan, dipelihara, dan digunakan oleh badan pemerinta.
yang harus tersedia untuk diakses dan digunakan kembali oleh warga dan perusahaan (Monino dan Sedkaoui, 2.
Sementara menurut Open Knowledge Foundation Network (OKFN) Open Data adalah data yang secara publik tersedia bebas bagi siapapun untuk menggunakan, mengunakan kembali, dan .
o use-reuseredistributio.
Data yang dimaksud dapat milik publik maupun bukan, yang bebas diakses siapapun dan digunakan untuk keperluan apapun (OKFN, 2.
OD dalam konteks One Data merupakan format data yang disarankan dalam penyajiannya dengan tujuan agar publik bukan hanya dapat mengakses tetapi juga dapat turut serta mengolahnya dengan tujuan untuk menciptakan inovasi- inovasi baru yang bermanfaat bagi pemerintah yang lebih baik.
Kemudian One Data adalah penyajian data yang kredibel melalui satu portal (One Gat.
sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan publik (OGI, 2.
Dalam pelaksaannya OD belum berjalan secara efektif karena berbagai Misalnya menurut OKFN dalam laporan AoThe State of Government Data in 2017Ay ada tiga area masalah pelaksanaan OD, yaitu: data yang sulit ditemukan, tidak user-friendly, dan jarang ada lisensi secara terbuka (OKFN, 2.
Sementara menurut UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan, sekarang bernama KSP/Kantor Staf Preside.
(UKP4 et al, 2.
kondisi yang menghambat pelaksaan OD di Indonesia di antaranya adalah: pertama.
Mekanisme koordinasi tidak jelas.
Koordinasi belum berjalan baik diuraikan secara cukup jelas antarlembaga penanggungjawab.
Koordinasi dibutuhkan dalam kegiatan statistik .
erancangan pengumpulan data, dan validasi dat.
, penyebarluasan hasil dan penggunaan data, pengelolaan data, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM.
Kedua, komunikasi yang tidak Hal ini berimplikasi pada tidak optimalnya komunikasi antara lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan statistik dan informasi geospasial .
BPS dan BIG) dengan lembaga yang bertanggung-jawab atas substansi dari data yang dikumpulkan .
aitu, unit kerja di Kementerian dan Lembag.
Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi, metode analisis ataupun metodologi dan prosedur pengumpulan data .
eperti perbedaan defnisi, klasifkasi, satuan atau kerangka samplin.
yang di gunakan antar K/L sehingga menghasilkan data yang tidak Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal, 9 .
: 9 Ae 20 Ketiga, permintaan data.
Data keluar tanpa mekanisme one gate tapi keluar dari berbagai pintu di Kementerian dan Lembaga, sehingga memungkinkan data yang berbeda-beda di masing-masing K/L.
Hal ini menyebabkan data yang keluar belum diverifkasi atau disepakati.
Keempat, mekanisme harmonisasi data tidak ada.
Tidak terdapat mekanisme untuk melakukan harmonisasi antar-pihak manakala terjadi perbedaan data di kementerian atau lembaga yang berbeda.
Hal ini menyulitkan pembangunan konsensus terkait data yang dijadikan rujukan bersama.
Harmonisasi semakin sulit berlangsung karena ego masingmasing lembaga.
Sementara itu berdasarkan temuan riset tentang manajemen inovasi OD dalam kerangka keterbukaan informasi publik (Safaria, pelaksanaan inovasi Open Data di pemerintah Kota Bandung adalah karena pelaksanaan belum secara optimal terintegrasi dalam Layanan Informasi Publik (LIP).
Hal ini berimplikasi pada mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tidak tegas dan tidak lancar antarbidang dan antar-SKPD yang bertanggung OD.
Ketidaktegasan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat atas pemilihan dan tampilan data .
iseminasi informas.
yang Berikut adalah tampilan OD Pemerintah Kota Bandung.
Gambar 1 menampilkan informasi tentang jumlah data yang berhasil diunggah per 19 April 2019 yaitu sebanyak 1500-an dataset, sementara target hingga tahun 2018 adalah sebanyak 4000 dataset .
erdasarkan Roadmap OD kota Bandung 2016-2.
Tentunya pencapaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
Lebih jauh lagi dalam Roadmap tersebut dipaparkan kesenjangan pelaksanaan OD di Pemerintah Kota Bandung yang meliputi: Pertama, masalah tata Kelola OD, yaitu masih minimnya pelaksanaan proses pembuatan dataset, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya OD sehingga keterlibatannya dalam kegiatan pembuatan dataset masih minim.
Kedua Masalah teknologi OD, yaitu:
Teknologi pembuatan data csv 1 .
ormat data yang diunggah pada portal OD) telah tersedia namun belum mampu dilakukan oleh seluruh Dinas.
dan belum seluruh Dinas mampu melakukan komputerisasi data, terutama untuk data yang akan komputerisasi yang tersedia belum mampu dimaksimalkan untuk beberapa Ketiga.
Masalah Sumber Daya Manusia: .
Keaktifan Pedasi masih belum terjadi di seluruh SKPD, dan belum tersedia Key Performance Indicator (KPI) untuk penilaian kinerja dan belum ada rancangan penilaian dan monitoring kinerja dan .
Belum semua Pedasi memiliki keterampilan yang memadai 1 CSV Ae (Comma separated value.
atau disebut juga Comma Delimited.
File CSV adalah file teks biasa dengan format khusus yang menyimpan informasi dasar spreadsheet atau data dasar dalam format yang sangat sederhana, dengan satu catatan pada setiap baris, dan setiap bidang dalam catatan itu dipisahkan oleh koma.
File ini sering digunakan sebagai cara sederhana untuk mentransfer sejumlah besar informasi spreadsheet atau database antar-program (Safaria, 2.
Gambar 1 Tampilan Open Data Kota Bandung pada 19 April 2019.
Sumber: Situs Open Data Kota Bandung, 2019 Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif pengelolaan data .
Keempat: Masalah Organisasi, yaitu belum terdapat kolaborasi dari pihakpihak keberjalanan kolaborasi.
Berdasarkan permasalahan belum efektifnya pelaksanaan OD dikarenakan dalam Layanan Informasi Publik (LIP) secara optimal, maka artikel ini akan membahas dua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu: .
bagaimana sebaiknya model OD informasi publik, dan .
apa sebetulnya manfaat OD bagi publik dan tata kelola Akan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan membahas terlebih dahulu tentang proses OD pada pemerintah Kota Bandung.
Pengelola Informasi dan Dokumentasi2 (PPID Utam.
Kota Bandung dipilih satu-satunya pemerintah kota di Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan Open Data.
Data diperoleh dari kegiatan OD, wawancara dengan pihakpihak yang kompeten pada subyek riset, observasi terhadap objek-objek kajian, dan studi dokumentasi terhadap ketentuan yang berkait dengan kegiatan layanan informasi publik dan OD.
Observasi, adalah instrumen ini empirik dari aktivitas pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Bandung, dan observasi tampilan Open Data, yang dipublikasikan di situs Satu Data Kota Bandung, yaitu data.
KIP
Wawancara berbagai cara, yaitu secara langsung berhadap-hadapan, dan/atau surel/email dan media sosial whatsApp.
Adapun dalam menentukan key informan, peneliti menggunakan teknik berdasarkan karakteristik informan, yaitu SDM yang menangani pengelolalaan masyarakat pelaku advokasi berkaitan dengan hak masyarakat atas OD.
Utamanya adalah pejabat dan staf ahli di bidang Data dan Statistika, dan bidang Diseminasi Informasi.
Informan kunci dari pihak konsultan, yaitu analis data dari World Bank Indonesia (WBI).
Sedangkan untuk informan dari masyarakat, peneliti mewawancarai perwakilan kelompok METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus.
Melalui pendekatan tersebut fakta-fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap proses manajemen perubahan yang dilakukan subjek dalam program Open Data dan pelayanan informasi publik.
Strategi studi kasus dipilih karena sesuai dengan tujuan dari riset ini yaitu mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa-peristiwa (Creswell, dalam program Open Data.
Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan dalam tahap-tahap pelaksanaan OD mulai dari tahap inisiasi .
ahun 2014-2.
, .
, implementasi .
Obyek riset ini adalah inovasi Open Data dalam kerangka UU keterbukaan informasi publik.
Adapun unit analisisnya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai unit utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal, 9 .
: 9 Ae 20 masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Code for Bandung dan Data Science Indonesia (DSI) sebagai kelompok masyarakat yang menginisiasi dan pelaksanaan Open Data.
Komunitas Code for Bandung dan DSI adalah komunitas yang terbentuk dalam rangka proyek meningkatkan kolaborasi mengembangkan IT yang mendukung OD di Kota Bandung.
Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis seluruh dokumen dukungan yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik (Laporan Tahunan PPID/Pejapat Pengelola Informasi Dokumentas.
prosedur-prosedur dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut laporan pelaksanaan Open Data, laporan pelaksanaan OGI, laporan tentang Smart City, dan Roadmap Open Data.
"perspektif sistem teknologi" didasarkan pada pendekatan evolusioner, yang dalam prosesnya ada lima komponen utama yang menjadi fokus, yaitu: gagasannya, hasilnya, individu pelaksana, hubungan dan konteks tempat inovasi berlangsung.
Dalam konteks riset ini proses inovasi dijalankan dalam kerangka kolaborasi, yaitu kerjasama interaktif antara penyedia dan pengguna.
Dengan demikian inovasi kolaboratif dapat didefinisikan sebagai penciptaan dan proses-proses melibatkan berbagai pihak multiple actors dan stakeholders di dalam dan luar organisasi, yang bekerjasama untuk tujuan-tujuan gagasan-gagasan, konsep-konsep, teknologi, dan solusisolusi (Kodama, 2.
Sementara implementasi OD yang diterapkan oleh suatu pemerintah dapat diperiksa melalui enam prinsip yang tercantum dalam piagam Open Data/the Principles of the Open Data Charter (Open Data Barometer, 2.
, yaitu:
Terbuka secara default (Open by defaul.
, yaitu pemerintah secara aktif mempublikasikan informasi tersebut tanpa dipinta, dengan tetap menjaga ditutup/dikecualikan, karena alasan keamanan atau perlindungan data.
Tepat waktu dan Komprehensif (Timely and Comprehensiv.
agar data tetap berharga atau bernilai, karena masih relevan, menyeluruh, dan harus dalam bentuk aslinya tanpa dimodifikasi.
Dapat diakses dan dapat digunakan (Accessible and Usabl.
melalui portal khusus yang mudah ditemukan, bebas biaya, dengan lisensi terbuka .
idak perlu izin khusus untuk mengakses dan Sebanding Interoperable (Comparable and Interoperabl.
, yaitu melalui standar data yang disepakati HASIL DAN PEMBAHASAN Inovasi kolaboratif merupakan frasa yang terdiri atas dua konsep yaitu inovasi dan kolaborasi.
Inovasi menurut Mulgan dan Albury .
bukan hanya sekedar gagasan baru, tapi gagasan baru yang Menurut mereka inovasi yang sukses adalah proses baru, produk baru, pelayanan dan metode baru yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi, efektivitas, dan kualitas.
Sementara itu De Vries et al.
mendefiniskan inovasi di sektor publik sebagai pengenalan elemen-elemen baru ke dalam layanan publik, dalam bentuk pengetahuan baru, organisasi baru, dan/atau manajemen baru, atau prosesproses cara lama .
e Vries et al.
, 2.
Riset ini mengacu pada konsep inovasi yang terjadi dalam tiga fase:
periode inisiasi, periode pengembangan dan periode pelaksanaan/terminasi.
Oleh karenanya menurut Carlsson (Roste, 2.
Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif Jika semakin banyak dataset berkualitas baik yang dapat diakses, maka semakin mudah bagi dataset tersebut untuk berbicara satu sama lain .
Dengan demikian semakin banyak nilai potensial yang bisa didapatkan darinya.
Bertujuan untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan & Keterlibatan Warganegara (For Improved Governance & Citizen Engagemen.
karena memiliki kapasitas yang memungkinkan warga negara .
an instansi pemerintah lainny.
untuk memiliki gagasan yang lebih baik tentang cara memperbaiki layanan publik dan membantu pemerintah untuk bertanggung jawab.
Untuk Pengembangan dan Inovasi Inklusif (For Inclusive Development and Innovatio.
membantu memacu perkembangan ekonomi inklusif.
Berdasarkan hasil kajian ODI (The Open Data Institut.
OD telah terbukti bermanfaat bagi ekonomi dan warga Negara (OKFN.
Selain prinsip-prinsip pelaksanaan OD di Indonesia juga harus Keterbukaan Informasi
Publik
(KIP)
Berikut adalah prinsipprinsip pada KIP:
Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
Badan Publik yang memiliki situs resmi berkala melalui website.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia, ketat dan terbatas .
ang dapat membahayakan negara, yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, yang berkaitan hak-hak berkaitan dengan rahasia jabatan.
dan/atau yang diminta belum dikuasai atau didokumentasika.
Ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik SOP layanan informasi publik harus dimiliki Badan publik Badan publik harus memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Prinsip OD dan KIP pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu: mensyaratkan Availability and Access (Ketersediaan dan Akse.
dikecualikan/rahasia.
Adapun KIP mensyaratkan format data re-use and redistribution, sementara dalam OD tidak ada ketentuan uji konsekuensi 3 data.
Kemudian terdapat juga perbedaan dalam prosedurnya.
Prosedur OD terdiri atas: membangun aplikasi, membuka data, membuat visualisasi dan mempublikasikan analisis dengan menggunakan data publik.
Sementara Prosedur KIP, berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), terdiri atas: mengklasifikasi informasi, menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), melakukan uji konsekuensi atas informasi rahasia/dikecualikan, informasi publik .
erdasarkan klasifikas.
, dan melayani permohonan informasi.
Proses Inovasi Open Data di Pemeritah Kota Bandung Proses inovasi Open Data di Pemerintah Bandung terjadi dalam tiga fase, yaitu: periode inisiasi, periode pengembangan dan periode pelaksanaan.
Ujia Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi membukanya atau sebaliknya (Pasal 1 angka 6 Perki 1 tahun 2.
Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal, 9 .
: 9 Ae 20 Tahap Inisiasi Dalam tahap pengenalan dan Pemkot Bandung berkolaborasi dengan mitra konsultan dan penyandang dana membuat proyekproyek berkaitan dengan sosialisasi secara internal dan eksternal organisasi.
Calon pengguna dan calon pengguna-kembali .
e-use.
asyarakat, usahawan, atau data develope.
harus dilibatkan seawal dan sesering mungkin.
Sehingga ketika mereka menggunakan kembali layanan tersebut, akan lebih relevan.
Pelibatan Aoperantara informasiAo .
menjadi penting karena banyak data tidak akan secara langsung menjangkau pengguna, tetapi lazimnya melalui perantara tersebut, yaitu pihakpihak yang memiliki kemampuan teknis komputer dalam mengambil data dan mengubah olah atau me-remix data tersebut sebelum disajikan menjadi data yang lebih mudah dibaca oleh khalayak Pada tahap awal tersebut komunitas Open Data membantu pemkot Bandung untuk mengambil langkah-langkah awal menuju sebuah inisiatif Satu Data.
Tahap pertama ini disebut AuKeterlibatan Awal ekosistem OD dan stakeholderAy4 sebagai kegiatan strategis yang dilakukan untuk menerapkan Satu Data dan Open Data.
Dalam berbagai kegiatan dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarkan semangat keterbukaan data di tengah masyarakat, tampaknya Pemkot Bandung dalam masalah pembiayaan menyesuaikan dengan salah satu misi RPJPD, yaitu: AuMengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu .
elalui melibatkan pemerintah, swasta, dan Kegiatan sosialisasi tersebut di antaranya adalah:
Bandung Scrap-A-Thon Kegiatan ini merupakan kerja sama Dinas Kominfo Kota Bandung dan komunitas Code for Bandung.
Kegiatan pertama adalah workshop dan diskusi tentang konsep Open Data Kedua, kompetisi scrapping data, yaitu mengubah format data yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung menjadi format OD.
Lomba ini diikuti oleh peserta mahasiswa, ahli, praktisi, sampai dengan masyarakat umum yang ingin berpartisipasi aktif.
Acara ini merupakan kerja sama Pemkot Bandung dengan berbagai institusi seperti HIVOS foundation, dan MAVC (Making All Your Voices Coun.
Launching Portal Data Kota Bandung http://databandung.
id pada tanggal 11 Desember 2015.
Sosialisasi dan FGD Implementasi Open Data Kota Bandung.
Acara tersebut melibatkan narasumber dari Code for Bandung, perwakilan Dinas Komunikasi.
Informatika Kehumasan (Diskominfoma.
Provinsi DKI Jakarta, serta Sekretaris Diskominfo Kota Bandung.
Tujuannya adalah menjaring masukan terkait implementasi Open Data dan Roadmap Open Data Kota Bandung, memperbaiki proses pengumpulan dan diseminasi data, mendorong pemanfaatan keputusan, dan mendorong partisipasi Explore Bandung Open Data (XBo.
Kegiatan edukatif ini terdiri atas seminar, sasarannya adalah pemanfaatan data Kota Bandung yang terdapat di portal Open Data Kota Bandung tautan data.
Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Data Ekosistem yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebuah sistem yang terbentuk karena adanya interaksi antara sebuah komunitas data dengan lingkungan Kota Bandung.
Stakeholder sebagai orang atau organisasi yang mempunyai kepentingan, atau terlibat dalam beberapa permasalahan di Kota Bandung.
Stakeholder OD di Kota Bandung terdiri dari: Pemerintah Kota, masyarakat, pelaku bisnis, profesional, akademisi, dan LSM (Safaria, 2.
Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif Science Indonesia (DSI) dengan Dinas Kominfo Kota Bandung.
200 pesertanya terdiri atas mahasiswa dan komunitas anak muda.
ini menghadirkan seluruh Petugas Data dan Informasi (Pedas.
sebagai peserta.
Adapun narasumbernya berasal dari komunitas pemerhati dan konsultan OD, serta Komisi Informasi Pusat dan Provinsi Jabar.
Kedua, lokakarya dan seminar tentang AuPenemuan DataAy (Data Discovery Worksho.
, diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Bandung untuk mengajar Aparatur Daerah bagaimana mengolah data.
Kegiatannya adalah: data inventaris dan pembersihan data, analisis data, dan visualisasi data.
Data inventaris merupakan kegiatan dalam rangka pemetaan dan identifikasi data pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Di saat yang sama juga dilakukan sosialisasi/roadshow program OD ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintahan Umum Sekertariat Kota Bandung.
Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar para pemegang kebijakan memahami program dan cara kerja OD.
Kegiatan pengembangan yang tidak kalah pentingnya adalah diwujudkan dengan penyediaan dan penunjukan SDM yang memadai .
ecara kuantitas dan Misalnya saja untuk Tim Open Data (OD) terdiri atas lima staf honorer sebagai tenaga ahli di bidang teknik informatika dan komunikasi.
Tim ini juga komunitas-komunitas tersebut dalam kegiatan diseminasi maupun workshop untuk memecahkan masalah-masalah Kota Bandung.
Proses Pengembangan Open Data
(OD)
Proses ini beririsan dengan kegiatan organisasai tentang OD dan penyusunan Roadmap Open Data Kota Bandung 20162018.
Seperti proses inisiasi, dalam proses pengembangan ini Pemerintah Kota Bandung masih menggandeng pihak-pihak yang sama, terutama komunitas Open Data yang mengadvokasi bagaimana cara mengelola data.
Misalnya komunitas DSI berperan dalam: .
Mendorong pemerintah kota Bandung untuk dapat memproduksi data dengan kualitas dan standar yang .
Membangun ekosistem open data yang tidak hanya terdiri dari orang-orang teknologi.
Mencoba menyelesaikan salah satu isu prioritas kota Bandung secara konkret dan spesifik dengan mengoptimalkan peran di poin 1 dan poin 2.
DSI memilih satu topik sebagai masalah yang akan dikerjakan dan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik tersebut.
Kemudian SDM dipersiapkan untuk menerima perubahan yang dibawa program OD melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan.
FGD, dan SDM di organisasi pemerintah, terutama ASN, yang ditunjuk untuk jabatan tertentu ada kalanya tidak memiliki latar keterampilan yang sesuai dengan tugas dan/atau fungsinya.
Alasan lain yang menyebabkan dibutuhkannya pelatihan adalah karena inovasi ini memerlukan keterampilan baru yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Ada dua kegiatan pengenalan internal yang sudah diselenggarakan, yaitu:
pertama, kegiatan Sosialisasi dan FGD implementasi OD secara internal.
Kegiatan Proses Implementasi Open Data (OD) Menurut Osborne dan Brown .
implementasi dan difusi merupakan dua fase esensial dalam proses inovasi.
Meskipun dideklarasikan pada tahun 2014, tetapi penerapan OD di lingkungan Pemerintah Bandung diimplementasikan pada tahun 2017.
Berikut adalah struktur dan alur pelaksanaan OD.
Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal, 9 .
: 9 Ae 20 disetujui kembali ke nomor 3 .
ntuk dilakukan perubahan sesuai araha.
Kepala Dinas Kominfo rancangan materi publikasi dokumen Jika id: .
Jika tidak disetujui kembali ke nomor 3 .
ntuk dilakukan perubahan sesuai araha.
Materi publikasi tayang di portal data terbuka .
Dari tahapan-tahapan tersebut tidak disebutkan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam proses OD, padahal sebelum dipublikasikan harus dipastikan terlebih dahulu jenis informasinya apakah masuk kategori informasi terbuka atau dikecualikan berdasarkan penetapan PPID Utama.
Hal inilah yang menimbulkan perselisihan mengenai data yang harus dipublikasikan (Safaria, 2.
Gambar 2 Alur Pelaksanaan Data Terbuka di Pemkot Bandung Sumber: Safaria, 2018 Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi OD Menurut Zuiderwijk et al (Stagars, 2.
secara umum inisiatif Open Data mengikuti proses dasar yang terdiri atas lima tahap: Creating data, opening data, finding data, using data, and discussing Tahap pertama adalah domain pemerintah .
, sementara tahap finding and using data berkaitan dengan pengguna data .
sers: private sector, citizen.
Kemudian tahap akhir berupa discussing data and giving feedback melibatkan kedua pihak yaitu governments and data users.
Oleh karenanya model yang sesuai bagi inovasi Open Data adalah model yang melibatkan ekosistem Open Data dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Berikut ini gambar yang menampilkan rancangan model inovasi kolaboratif Open Data yang dapat diterapkan di setiap fase OD, yaitu: periode inisiasi, periode pengembangan dan periode pelaksanaan.
Gambar 2 merupakan ilustrasi pelaksanaan Open Data (OD) secara faktual di internal Kota Bandung.
Pada gambar tersebut jelas terlihat tidak ada pelibatan langsung dari PPID Pelaksana, yaitu Bidang Diseminasi sebelumnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Open Data.
Hal tersebut juga menunjukkan tidak tegasnya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar dua bidang tersebut.
Masalah koordinasi tersebut dapat diamati lebih lanjut dari tahap-tahapan OD di Bidang Data dan Statistika Kota Bandung (Safaria, 2.
berikut ini: .
Mengidentifikasi ketersediaan data dan kebutuhan masyarakat .
untuk Open Data, serta menetapkan cakupan dan format datanya.
Menyediakan dan mengoperasikan tools atau aplikasi untuk membentuk dataset atau infografis untuk OD.
Menyediakan tools dan aplikasi untuk pengaksesan dataset OD.
Kepala Bidang Data dan Statistika memeriksa rancangan materi publikasi dokumen Jika persetujuan Kepala Dinas.
Jika tidak Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif intranet menjadi penting.
Berikut adalah Gambar 3 Model Inovasi Kolaboratif Open Data Pemerintah Daerah dalam Ekosistem Open Data Sumber: Safaria, 2018 Gambar rancangan model implementasi OD dalam kerangka inovasi kolaboratif menimbang pelaksanaannya secara prinsipil bekerja pada suatu ekosistem yang melibatkan banyak stakeholder, dan bertujuan untuk menciptakan berbagai inovasi.
Lingkungan internal dan eksternal dalam model ini bertindak sebagai pengguna data .
enerjemahan, pengkontekstualisasian dat.
baik itu orang, kelompok, atau lembaga yang memiliki pemahaman atas pengolahan Dalam konteks OD baik intranet maupun ekstranet sama-sama pentingnya untuk dikelola.
Jika intranet mengelola pendistribusian dokumen internal, seperti manual, prosedur, dsb, maka ekstranet kolaborasi, dan transaksi dengan partner eksternal (Milner, 2.
Pengelolaan OD secara internal di pemerintah daerah bukan sekedar memenuhi pelayanan publik, tetapi juga sebagai penentu kuantitas dan kualitas data yang diunggah di portal Satu Data milik daerah, dan yang dikirim ke portal Satu Data di pemerintah pusat yang penting bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.
Untuk itu model yang tepat bagi manajemen inovasi OD Gambar 4 Rancangan Model Manajemen Open Data Intranet Sumber: Safaria, 2018 Model ini menggambarkan OD yang terintegrasi dalam konsep pelayanan informasi publik.
Keterlibatan jajaran PPID dalam OD diperkuat dalam struktur Ada ditambahkan pada model tersebut yaitu Daftar Informasi Publik (DIP)5 dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)6 Peraturan Perundang-undangan tentang KIP, serta Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan atau data yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang dikuasai Badan Publik bersangkutan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan atau tertutup.
DIP
dimutakhiran sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 Informasi yang di-Kecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh publik/pemohon informasi publik, yang didasarkan pada pengujian konsekuensi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Jurnal Administrasi Publik : Public Admnistration Journal, 9 .
: 9 Ae 20 Arena Interaktif sebagai penguatan komunikasi dan koordinasi antar-unsur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola Open Data, terutama PPID.
Bidang Data dan Statistika, dan Bidang Diseminasi Informasi.
dapat menganalisisnya dari penilaian Komisi Informasi atas kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Layanan Informasi Publik (LIP) berikut.
Tahun Manfaat Open Data Pelaksanaan inisiatif Open Data di Kota Bandung telah memasuki tahap akhir yang ditandai dengan kegiatan-kegitan FGD maupun workshop yang melibatkan dua pihak tersebut .
enyedia dan masalah-masalah melalui OD.
Adapun masalah-masalah yang sedang dicoba untuk dipecahkan adalah masalah kemacetan, banjir, dan sampah di Kota Bandung.
Oleh karena itu dalam implementasinya OD memerlukan sustaining step karena mempertimbangkan pentingnya keberlanjutan OD yang memiliki berbagai keuntungan secara ekonomi, meningkatkan penyediaan data yang lebih baik (Operational and Technical Benefit.
keuntungan politik dan sosial (Political and social benefit.
yang ditunjukan melalui transparansi yang lebih besar, akuntabilitas, partisipasi warga dalam pemerintahan, mendukung decision making, dan menumbuhkan kepercayaan antara sektor publik, swasta, dan warga (Stagars, 2016 ).
Beberapa studi kasus menemukan OD menguntungkan bagi perekonomian .
conomy benefit.
AuAis good for business, (Stagars, 2.
Misalnya menurut laporan European Commission .
di Uni Eropa terjadi peningkatan keuntungan ekonomi sekitar 40 milyar Euro per tahun melalui OD yang dikeluarkan pemerintah Uni Eropa .
ermasuk data statistik, cuaca, proyek riset, dan buku-buku digita.
Secara khusus dalam konteks riset ini untuk melihat apakah OD bermanfaat dalam tata kelola pemerintah, maka kita Peringkat KIP (Kategori Umu.
Peringkat KIP (Kategori Informasi Berkal.
7 Tabel 2 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sumber: diolah dari Data Monev Komisi Informasi Jabar 2013-2018 Tabel 2 menunjukan bahwa di tahun ke empat hingga delapan .
kinerja Layanan Informasi Publik (LIP) di pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan yang signifikan.
Bahkan untuk kategori infomasi berkala berhasil menempati peringkat pertama.
Sementara dalam kategori umum berhasil meraih posisi kedua.
Implementasi KIP dapat dipandang sebagai fundamen yang kuat bagi penerapan OD di pemerintah.
Sebaliknya jika melihat peningkatan prestasi Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi KIP sejak tahun 2015 yang bertepatan dengan dimulainya penerapan OD, maka dapat diduga bahwa kehadiran OD berdampak positif bagi LIP.
Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Stagars .
bahwa kehadiran OD dapat meningkatkan penyediaan informasi yang lebih baik.
Informasi berkala adalah Informasi yang harus diumumkan secara berkala terkait Badan Publik bersangkutan .
isal alamat, struktur organisasi dan pejabat-pejabat strukturalnya, visi dan misi, ruang lingkup kegiatan badan publik, kinerja Badan Publik terkait, ringkasan laporan keuangan.
LHKPN, ds.
, yang dilakukan selambat-lambatnya satu kali dalam setahun.
Anne Friday Safaria.
Ida Widianingsih.
Entang Adhy Muhtar & Ira Irawati.
Model Inovasi Kolaboratif Achmad Fawaid.
NewYork: Sage Publications Inc.
De Vries.
Bekkers.
Tummers.
Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda.
Speyer: EGPA conference.
Kodama.
Collaborative Innovation:
Developing Health Support Ecosystem.
New York: Routledge Milner.
Managing Information and Knowledge in the Public Sector.
London:
Routledge.
Monino.
& Sedkaoui.
Big Data.
Open Data, and Data Development.
London: ISTE Ltd.
Mulgan.
& Albury.
Innovation in the Public Sector.
London: Nesta.
Osborne.
& Brown.
Managing Change Innovation Public Service Organizations.
London: Routledge.
Ryste.
Studies of innovation in the public sector, a literature review.
Working Paper.
Oslo: Publin.
Stagar.
Open Data in Southeast Asia.
Singapore: Springer Nature.
One Data.
anpa tahu.
AuPerkenalan Inisiatif Satu DataAy.
Diunduh <https://data.
id/konten/perkenalaninisiatif-satu-data/#dasar-hukum> tanggal 4 Juni 2017 Mulgan.
& Albury.
Working Paper:
Innovation in the Public Sector.
London:
Nesta.
Open Government Indonesia (OGI).
Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Jakarta: OGI Open Knowledge Foundation (OKFN).
Open Data Handbook.
Diunduh https://okfn.
org/about/ourimpact/handbook/ tanggal 23 Oktober Open data Kota Bandung.
Diunduh di:
http://data.
id/ tanggal 19 April Safaria.
Manajemen Perubahan Inovasi Open Data Dalam Layanan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Bandung .
Disertasi.
Bandung: Pasca Sarjana FISIP Unpad.
Peraturan Komisi Informasi No.
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
SIMPULAN
Isu yang disorot dalam penerapan kebijakan Keterbukaan informasi publik dan Open Data (OD) bukan hanya tentang bagaimana pemerintah mengelola dan menyajikan data kepada publik, tetapi juga bagaimana publik dapat mengakses dan menggunakan data tersebut.
Inovasi dalam implementasi OD di Pemerintah daerah merupakan kolaborasi dengan berbagai stakeholders di internal dan eksternal organisasi .
asyarakat, swasta, data develope.
Oleh karena itu model inovasi kolaboratif sesuai untuk tujuannya untuk memecahkan masalahmasalah yang dihadapi pemerintah daerah dan publiknya.
Berbagai kegiatan dan fasilitas .
eperti penyediaan coworking space dan kompetisi OD) dikembangkan untuk mendukung partisipasi publik dan upaya sustaining Inovasi Open Data.
Publik distimulus untuk dapat berinovasi dengan OD yang dimiliki pemerintah.
Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa OD memiliki berbagai keuntungan secara ekonomi, meningkatkan manajemen data yang lebih baik (Operational and Technical Benefit.
dan memiliki keuntungan politik dan sosial (Political and social benefit.
karena menunjukan transparansi yang lebih besar, akuntabilitas, partisipasi warga dalam pemerintahan.
Tentunya manfaat-manfaat tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut melalui proyekproyek riset berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA