Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA SISTEM
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM
KONTEKS TEORI KEADILAN
Muhammad Ramadhan.
Dwi Oktafia Ariyanti Fakultas Hukum Universitas Janabadra.
Yogyakarta Jl.
Tentara Rakyat Mataram No.
Bumijo.
Kec.
Jetis.
Kota Yogyakarta.
Daerah Istimewa Yogyakarta 55231 muhammad_ramadhan@janabadra.
Abstract The criminal act of corruption is an act committed by not just anyone, a criminal act that can only be carried out by people who have intelligence, so that many perpetrators of corruption can shrewdly cover up their actions, which in the end law enforcement officers have difficulty finding that can prosecute perpetrators of corruption.
Therefore, with the reversal of the burden of proof model, it is hoped that it can ensnare the perpetrators of corruption who shrewdly keep evidence of their crimes.
The problems in this study speak of the application of the reversed burden of proof in corruption cases as a form of extension of formal law and the effectiveness of the reversed burden of proof.
The method used in this study uses a normative juridical research type with a statute approach.
The conclusions in this study contain: first, the evidentiary system in the criminal justice system in the settlement of corruption crimes uses the method of reversing the burden of proof carried out by the defendant in an effort to prove the origin of his assets.
Secondly, the effectiveness of reversing the burden of proof in corruption cases is seen from the point of view of the state as the victim, so reversing the burden of proof is felt to be very effective as an effort to prove the irregularity of the origin of the property owned by the accused.
Keywords : The Reversal of the Burden of Proof.
Corruption Crime.
Criminal Justice System Abstrak Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang orang yang memiliki kecerdasan.
Sehingga banyak sekali para pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan lihai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegka hukum kesulitan dalam mecari alat bukti yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi.
Oleh karna itu dengan model pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi yang dengan lihai menyimpan bukti bukti kejahatannya.
Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari hukum formil dan keefektifitasan beban pembuktian terbalik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan .
tatute approac.
Kesimpulan dalam penelitian ini berisikan: pertama sistem pembuktian pada sistem peradilan pidana dalam peyelesaian tindak pidana korupsi yang ada menggunakan metode pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa dalam upaya pembuktian asal usul hartanya.
Kedua keefektifitasan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dipandang dari sudut pandang negara sebagai korban maka pembalikan beban pembuktian dirasa sangat efektif sebagai upaya dalam membuktikan atas kejanggalan dari asal usul harta benda yang dimiliki terdakwa Kata kunci : Pembalikan beban pembuktian.
tindak pidana korupsi.
sistem peradilan Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan Pendahuluan korupsi dapat membahayakan stabilitas dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut(Djaja, 2.
Korupsi yang terjadi saat ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan biasa melainkan digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crim.
hal itu disebabkan karena dampak yang ditmbulkan dan sifat dari korupsi itu sendiri yakni terstruktur, sistematis dan masif.
Dengan demikian pemerintah melakukan segenap upaya secara maksimal memberantas korupsi dengan melahirkan undang undang tentang anti korupsi dan juga melahirkan lembaga yang menangani korupsi secara khusus (KPK), akan tetapi pada kenyataanya tidak semudah membalikan telapak tangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.
Disamping pidana korupsi yang sulit, dalam hal penindakan korupsi dari segi pembuktian juga mengalami permasalahan yang rumit, sebab tindak pidana korupsi dilakukan oleh bukan orang yang sembarangan, melainkan orang yang memiliki memiliki posisi sebagai pejabat dalam tubuh pemerintah baik itu didalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun Pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD.
Selain itu pelaku tindak pidana korupsi memiliki kemampuan akan kecerdasaan dan intelegensi yang tinggi, sehingga pelaku kejahatan korupsi dapat melakukan secara jeli dan rapi sehingga membuat rumit dalam hal pembuktian.
sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi merupakan tantangan bagi lembaga yang menangani korupsi, dengan sulitnya perihal pembuktian membuat kasus kasus korupsi sulit untuk dapat dijerat secara hukum.
Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yakni pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak dikenal beban pembuktian terbalik.
Contoh nyata pada tuduhan tindak pidana korupsi yang Masalah korupsi adalah masalah besar dan rumit yang dihadapi oleh banyak negara termasuk di negara kita sekarang ini.
Masalah korupsi adalah masalah yang banyak seginya, banyak sangkut-pautnya, dan tidak tentu ujung pangkalnya.
Suatu fenomen sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.
Naskah yang dimuat dapat berupa ringkasan penelitian atau karya ilmiah populer dalam ilmu hukum yang belum pernah atau tidak dalam proses publikasi di media cetak lain(Daniel.
Kejahatan Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sudah banyak terjadi diseluruh negara diberbagai belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia.
Kejahatan diberbagai negara dapat membuat negara tersebut mengalami kemunduran dan tidak akan pernah menjadi negara maju selama korupsi tersebut masih ada.
Kejahatan korupsi di Indonesia yang terjadi sangat terstruktur, berkembang secara pesat dari tahun ketahun hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ICW selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp.
211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.
298 orang sedangkan Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun.
Angka ini naik menjadi Rp.
6,5 triliun pada tahun 2017(Adhiyuda Prasetia, 2.
Korupsi yang ada di Indonesia tidak hanya berada didalam tubuh pemerintahan tetapi juga di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan korupsi juga ada didalam lembaga yudikatif sebagai lembaga yang memiliki pengetahuan akan hukum, hal ini terbukti dengan banyaknya hakim yang terjerat kasus suap.
Berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan didakwakan kepada Presiden RI ke 2 H.
Soeharto, dimana pemerintah menyatakan bahwa tuduhan korupsi kepada Soeharto tidak terbukti dan karena minimnya bukti (Indra Pratama.
Sandy.
Kusumadewi.
Perolehan bukti yang dimiliki oleh Kejagung dirasa tidak dapat membuktikan bahwa Soeharto telah melakukan korupsi, namun akan berbeda putusan jika pada saat proses persidangan tersebut menggunakan beban pembuktian terbalik.
Contoh kasus lain adalah tuduhan terhadap staff PT PELNI berinisial SK yang dituduh menerima gratifikasi, namun pada kenyataanya staff berinisial SK tersebut dapat membuktikan bahwa tuduhan atas gratifikasi tersebut tidak terbukti (Ernes, 2.
Namun jika lain ceritanya jika model beban pembuktian terbalik tersebut tidak ada, maka tidak dimungkinkan bahwa staff PT PELNI tersebut dapat dijatuhi pidana.
Kasus lain yang menerapka beban pembuktian terbalik adalah pada perkara pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak Bahasyim Assifie, pada kasus tersebut terdakwa diminta oleh hakim untuk membuktikan asal usul hartanya, namun dalam persidangan tersebut terdakwa Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan asal usul hartanya secara legal dan pada akhirnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana (ICW, 2.
Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian.
Di tengah kebutuhan pembuktian oleh sebagian ahli hukum diyakini mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian.
Urgensi pemberlakuan sistem tersebut terletak pada semakin rumitnya praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga cenderung sulit terungkap (Daniel, 2.
Dengan penerapan sistem beban pembuktian terbalik diharapkan pelaku korupsi tidak dapat meloloskan dari jerat hukum, namun bukan berarti aparat penegak pembuktian tersebut, sekalipun para pelaku Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 tersebut tidak dapat menjelaskan sumber kekayaannya tersebut.
Penerapan sistem pengalaman beberapa negara, telah cukup untuk membuktikan efektivitasnya dalam Pengamatan terhadap pengalaman beberapa negara seperti Malaysia terungkap bahwa penerapan sistem tersebut cukup ampuh dalam menurunkan angkah korupsi (Daniel.
Dalam sistem beban pembuktian terbalik ini para terdakwa harus membuktikan harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal atau tidak.
Beban pembuktian terbalik itu sendiri diatur didalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan.
KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum bukan terdakwa sebagaimana KUHAP menganut sistem pembuktian negatief wettelijk.
Di samping itu pembuktian juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah .
resumption of innocenc.
, melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, artinya kalau ia tidak mampu membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Chazawi, 2.
Dengan pembuktian terbalik diharapkan ketika Penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, namun terdapat kejanggalan terhadap harta kekayaan maka, upaya yang dilakukan adalah memberikan beban pembuktian teradap terdakwa mengenai asal usul harta yang dimilikinya.
Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan Rumusan Masalah deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang sifatnya konkrit pembuktian terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan permasalahan untuk keefektifitasan penerapan pembalikan beban
pembuktian dalam sistem peradilan tindak
Indonesia? bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi
di Indonesia dalam konteks teori keadilan? Hasil dan Pembahasan Efektifitas Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana
Korupsi
Metode Penelitian Dalam sistem hukum pidana formil
Indonesia
KUHAP,
mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana didalam postulat Auactori incumbit probatioAy yang artinya siapa yang mendakwa dialah yang harus membuktikan, oleh karena itu prakteknya didalam hukum acara pidana secara umum bahwa suatu perkara pidana jaksa penuntut umum sebagai pemilik kewangan untuk sebagaimana asas dominus litis memiliki kewajiban untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak Kosekuensi logis dari beban pembuktian demikian adalah.
Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat.
Sebab jika tidak demikian, maka menyulitkan dalam Beban pembuktian yang berada pada Penuntut Umum berkorelasi dengan asas praduga tak bersalah .
resumption of innocen.
dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan .
on self-incriminatio.
Pembebanan pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum hakikatnya juga merupakan elaborasi dari asas umum hukum pidana bahwa siapa membuktikan kebenaran tuntutannya (Ali.
Beban pembuktian oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) berlaku secara umum terhadap semua tindak pidana, baik yang berada didalam KUHP maupun yang berada diluar KUHP (Supusepa.
Termasuk didalamnya tindak pidana korupsi.
Pembuktian merupakan suatu upaya pencarian kebenaran dari suatu peristiwa, termasuk didalamnya peristiwa pidana, sebagaimana dalam asas In Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.
Pada penelitian ini mengkaji objek dari sistematika berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi .
terhadap suatu peristiwa hukum (Fajar & Achmad.
Penelitian hukum ini dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan AujustifikasiAy, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, yang dalam hal ini Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (Statute approac.
untuk mengetahui penerapan terhadap kefektifitasan dari pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi (Fajar & Achmad, 2.
Sumber data penelitian ini mengunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang No.
8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana.
Undang-undang No.
Tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang No.
31 Tahun 1999 tentang pemberantassan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan yang terkait pembalikan beban pembuktian tindak pidana Serta, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, artikel-artikel, makalahmakalah, hasil-hasil penelitian dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian tindak pidana Data yang diperoleh dianalisa dengan Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan criminalibus, probationes bedent esse luce clariores yang artinya dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya.
Secara filosofi asas tersebut untuk melindungi seseorang dari suatu keputusan hakim didalam sidang pengadilan yang nantinya apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak.
Pembuktian itu sendiri bersifat mutlak dalam suatu proses persidangan dan inti dari persidangan.
Pembuktian diIndonesia merupakan pembuktian negatif yang bertumpu pada asas minimum pembuktian dengan adanya dua alat bukti dan ditambah keyakinan hakim (Ogi, 2.
Dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana umumnya dengan sistem peradilan pidana pada tindak pidana korupsi terdapat perbedaan dalam hal pembuktian.
Perbedaan dalam hal pembuktian ini merupakan salah satu aspek hukum pidana khusus dalam ranah hukum formil, dan juga merupakan suatu pembaharuan hukum dari perkembangan hukum pidana.
Bertolak pada historis.
Pembalikan beban pembuktian yang ada di Indonesia saat ini berasal dari sistem hukum anglo-saxon atau negara penganut case law yang terbatas pada kasus kasus tertentu diantaranya graitifikasi dan penyuapan (Adji.
Pada mengalami pergeseran kepada terdakwa, sehingga terdakwa memiliki hak untuk dapat membuktikan bahwasanya dirinya tidak Pada hakikatnya Pembalikan beban pembuktian digunakan sejak penuntut umum membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa, hukumnya akan membuktikan kekeliruan dari penuntut umum, bahwa perbuatannya tidak terbukti sebagaiamana yang didakwakan (Supusepa, 2.
Jika melihat Peraturan perundangundangan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12B ayat .
huruf a dan b Jo Pasal 38.
Pasal 37.
Pasal 37A.
Pasal 38B Undang-Undang No.
Tahun 1999 jo Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Maka terlihat setidaknya terdapat 5 pasal yang menerapkan asas pembalikan beban pembuktian.
Jika dikaji lebih lanjut Pada pasal 12B ayat .
huruf a dan b yang Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 AuSetiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
Yang nilainya Rp.
000,00 .
epuluh juta rupia.
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
Yang Rp.
000,00 .
epuluh juta rupia.
, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.
Ketentuan pada pasal 12 B ayat .
huruf a Tersebut dapat diketahui bahwa pada salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini gratifikasi diberlakukan pembalikan beban pembuktian, ketentuan inilah yang merupakan penyimpangan dari pasal 66 KUHAP yang tidak lain adalah tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Arief Syahroni.
Muh.
Alpian, 2.
Dengan adanya pasal 12 B ayat 1 huruf a tersebut memiliki arti bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian, konsekuensi logisnya jika terdakwa tidak mampu membuktikan apa yang telah diperolehnya bukan merupakan gratifikasi yang dianggap suap, maka secara tidak langsung ia mengakui bahwa dirinya menerima suap.
Sedangkan didalam pasal 12 B ayat .
huruf b yang memiliki kewajiban untuk membuktikan adalah Penuntut Umum selama pemberian hadiah yang diberikan oleh pemberi kepada si penerima hadiah tidak melebihi Rp.
000,00.
Ketentuan pada pasal 12 B ayat .
huruf a memiliki sifat yang berbeda dengan ketentuan pasal 37 ayat .
yang isinya:
AuTerdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Ay Pada ketentuan tersebut memiliki sifat membuktikan perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan tindak pidana Demikian pula pada ketentuan pada pasal 37A ayat .
yang isinya :
Au.
Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
Ay Au.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, dimaksud dalam ayat .
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsiAy Pada ketentuan tersebut memiliki sifat yang sama pada pasal 37 ayat 1 yang samasama memiliki sifat wajib untuk membuktikan bagi terdakwa.
Sedangkan pada pasal 38 B ayat .
yang isinya:
Au.
Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 13.
Pasal 14.
Pasal 15, dan Pasal 16 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan terhadap harta miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana Ay Au.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat .
diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Ay Pada ketentuan diatas pada ayat 1 juga bersifat wajib sebagaimana pada pasal 37 ayat 1 dan 37A ayat 1.
Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada praktiknya dalam hukum formil menganut dua hukum acara pidana, yakni Hukum acara pidana yang tercermin pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Sehingga pembuktiannya menganut dua teori yakni teori pembuktian negatif yang menurut KUHAP dianut oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pembalikan Beban Pembuktian yang Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 dianut oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi (Suharno, 2.
Pembalikan beban pembuktian yang saat ini berlaku diIndonesia merupakan bentuk penyempurnaan yang semula Undangundang No.
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang No.
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyempurnaan terhadap pembalikan beban pembuktian ada pada pasal 37 khususnya pada pasal 37 A ayat 2 Undangundang No.
20 Tahun 2001 yang menegeaskan mengenai pembalikan beban pembuktian.
Dalam penerapan beban pembuktian terbalik, juga dapat dilihat beradasarkan kepada teori efektifitas hukum menurut hans kelsen, dibicarakan pula tentang Validitas Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum.
, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.
Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Usman, 2.
Dengan kata lain bahwa ketentuan terhadap asas hukum negatif wettelijk sebagaimana yang dianut didalam KUHAP terjadi pergeseran dengan adanya beban pembuktian terbalik, dalam perkara tindak pidana korupsi.
sebagaimana yang dikemukankan oleh hans kelsen tersebut yang mana norma hukum yang mengikat dan dan harus mematuhi norma hukum tersebut.
sebagaimana dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi aparatur penegak hukum didalam sistem peradilan harus mematuhi terhadap norma hukum sebagaimana yang terdapat didalam Undang Undang-Undang No.
20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai bentuk norma hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan.
Maka dengan diundangkan perubahan pembuktian dapat di implementasikan pada sistem hukum acara tindak pidana korupsi sebagai bentuk penegakkan hukum pidana Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang khusus .
pecial Dikatakan special enforcement tidak hanya kejahatan korupsi yang dianggap sebagai extra ordinary crime saja, tetapi adanya kekhususan dalam hukum acara dan adanya pengadilan tindak pidana korupsi yang dalam hukum acaranya memuat adanya ketentuan yang menyimpang pada ketentuan yang lazimnya berlaku di Indonesia yakni adanya sistem pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa yang mana ketentuan tersebut hanya ada pada hukum acara tindak pidana korupsi.
membuktikan mengenai hartanya dapat dikatakan sebagai bentuk keadilan dalam hukum acara sebagaimana yang dikemukakan oleh Reinhold Zippelius yang menyatakan Kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menegaskan posisinya (Kusumohamidjojo.
Dengan adanya model pembalikan beban pembuktian, terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi sekiranya tidak melakukan korupsi dapat bernafas lega, sebab terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan asal usul harta yang Tetapi jika dilihat dari sudut negara sebagai korban, upaya pembalikan beban dilakukan untuk dapat menjerat agar tidak lepas dari tuntutan hukum atas perbuatan Bahkan didalam pasal 38 B ayat 1 yang menyatakan bahwa terdakwa juga patut membuktikan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sekalipun harta benda tersebut belum Keberhasilan membuktikan harta benda yang belum didakwakan ini sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap perkara pokoknya, pembuktian ini hanya berpengaruh langsung terhadap harta benda tersebut (Arief Syahroni.
Muh.
Alpian, 2.
Akan tetapi didalam pasal 38 B ayat 1 tersebut memiliki kontradiksi dimana jika terdakwa tidak berhasil membuktikan asal usul harta tersebut yang mana harta tersebut harus dirampas untuk negara tetapi didalam Pasal 38 B ayat .
yang Au.
Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat .
dan ayat .
harus ditolak oleh hakim.
Ay Tuntutan atas harta benda terdakwa tersebut harus ditolak oleh hakim jika hakim dalam memutus perkara pokok yang sedang diperiksa dengan putusan bebas atau lepas.
Pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya hukum pidana formil dalam penegakan terhadap kebijakan hukum pidana sebagai Pembalikan Beban Pembuktian pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Konteks Keadilan Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah di implementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu di antaranya adalah sistem pembalikan Pengimplementasian sistem tersebut diharap mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Daniel, 2.
Sebab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang mudah, terlebih kejahatan korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang mana pelaku dari kejahatan ini bukan orang sembarangan dalam artian memiliki intelegensi dan kecerdasan yang tinggi dibanding kejahatan konvensional Pelaku juga merupakan orang yang profesional dibidangnya dan kekuasaan dilingkungan pekerjaannya sehinga memiliki formula untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menghindari pelacakan hasil kejahatan dan sangat rapih menyimpan buktibukti kejahatan (Samosir, 2.
Pembalikan beban pembuktian yang ada di Indonesia bukan tanpa sebab, hal ini jika dilihat dari sudut terdakwa maka terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa terdakwa untuk dapat membuktikan harta benda yang diperoleh bukan hasil kejahatan korupsi, hal ini merupakan alasan untuk mengedepankan hak asasi manusia yang disebabkan hak asasi manusia terdakwa sedang dipertaruhkan, dan hal ini termasuk sebagai salah satu dari perkembangan hak dari Kesempatan terdakwa dalam hal Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan upaya penjeratan pelaku tindak pidana korupsi agar tidak lepas dari jerat hukum.
Upaya pemerintah dalam membuat kebijakan formulasi pada beban pembuktian terbalik apabila dengan memaknai secara telelogis maka dipandang adanya upaya terdakwa yang ikut turut andil secara langsung dalam proses peradilan pidana yang dalam hal mempertahanakan kemerdekaanya sendiri artinya terdakwa turut memperjuangkan perbuatannya tidak dianggap sebagai tindak pidana koruspsi.
Jika ditarik menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Gustav.
Maka konteks yang dilihat pada sudut terdakwa maka akan dirasa sangat adil jika terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa Sedangkan jika dikaitkan dengan teori kepastian dan kemanfaatan terhadap beban pembuktian terbalik maka terdakwa memiliki payung hukum dalam membela dirinya untuk dapat membuktikan mengenai harta yang dimilikinya sebagaimana teori kepastian, demikian pula pada teori kemanfaatan bahwa disini dapat menitik beratkan terhadap ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pembuktian terbalik memiliki manfaat bagi terdakwa yang dapat mengakomodir hak terdakwa dalam upaya pembuktian.
Teori Gustav radbruch tersebut pada prinsipnya hanya merupakan bentuk perimbangan terhadap hukum antara terdakwa maupun Namun, teori Gustav Radbruch tersebut tidak menjadi suatu hambatan dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang menjadi pusat perhatian adalah ketentuan dalam hukum formilnya bahwa dengan adanya beban pembuktian terbalik akan memudahkan terdakwa untuk bebas dari tuntutan hukum atau justru sebaliknya.
Jika yang menjadi dasar pandangan negara sebagai korban, maka merujuk kepada teori Friedman mengenai bekerjanya hukum yakni struktur hukum, substansi dan budaya hukum (M.
Friedman, 2.
Maka dalam menjalankan model pembalikan beban pembuktian dibutuhkan aparatur penegak hukum yang kompeten Lex Jurnalica.
Volume 22 Nomor 1.
April 2025 sebab akan menjadi hal yang sia sia ketika produk hukum yang bagus tidak didukung dengan aparatur hukum yang berkompeten dalam memaksimalkan model pembalikan beban pembuktian tersebut yang dalam hal ini bertujuan untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi hal tersebut memaknai struktur hukum.
Sedangkan dalam substasi perubahan ketentuan yang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal adanya beban pemberantasan tindak pidana korupsi akan menghadapi hambatan ketika aparat penegak hukum kekurangan alat bukti sedangkan harta benda dari terduga tindak pidana korupsi sangat tidak wajar.
Sedangkan ketika kita berbicara pada budaya hukum dalam artian dengan adanya ketentuan pembalikan beban kejanggalan atas harta yang dimiliki bagi terduga pelaku tindak pidana korupsi agar tidak dapat lolos dari jerat hukum ketika dalam proses penegakkan hukum terdapat minimnya alat bukti, dengan demikian akan memberikan gambaran kepada masyarakat sebagaimana perbuatan tersebut diancam berupa pidana.
pada pasal-pasal tertentu seperti pada pasal 37A .
Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan keterangan mengenai asal usul harta kekayaannya termasuk harta kekayaan suami atau istri atau korporasi yang terkait perkara yang dialaminya yang mana, pada pasal 37A ayat 1 tersebut untuk memperkuat akat bukti yang sudah ada.
Sehingga pada ayat 2-nya jika terdakwa tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi.
Disini Secara jelas terdapat implikasi jika terdakwa tidak dapat membuktikan sebagaimana pada ketentuan pasal 37A Ayat 1 tersebut.
Namun jika melihat ketentuan pada pasal 12 B (Tentang gratifikas.
dan pasal 37 ayat 1 tidak adanya sanksi tegas yang tersurat jika terdakwa tidak mampu membuktikan atas Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Konteks Teori Keadilan penerimaan hadiah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Sehingga dalam penerapan pasal 12 B dan pasal 37 ayat 1, tidak dapat mengikat bahwa seseorang yang tidak dapat membuktikan penerimaannya sebagai penerimaan bukan gratifikasi dapat diberikan sanksi pidana demikian pula dalam pasal 37 ayat 1 Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa seorang terdakwa hanya diberikan AuhakAy dalam membuktikan perbuatannya bukanlah perbuatan korupsi, dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur ketentuan pidana jika terdakwa tidak dapat perbuatan korupsi.
bukti dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya.
Daftar Pustaka