Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Resistensi Guru Terhadap Pergantian Kurikulum: AuStudi Fenomenologi Pada Guru Sekolah Menengah Pertama 21 Ambon Propinsi Maluku" Asrul1.
Muhamad Fadli2 Prodi Pendidikan Geografi.
Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo1 Prodi Pendidikan Kimia.
FKIP.
Uiversitas Pattimura2 asrulannaba@ung.
id1 Muhamad.
fadli@lecturer.
Submitted: 13-01-2.
Reviewed: 14-01-2025 | Accepted: 28-01-2025
ABSTRAK
Resistensi guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh beban administratif, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pendampingan teknis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, resistensi, dan harapan guru terkait implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 21 Ambon.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, mengandalkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.
Data dianalisis menggunakan metode Colaizzi untuk mengidentifikasi tema utama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan memahami konsep kurikulum, keterbatasan pelatihan dan infrastruktur, serta peningkatan beban administratif menjadi faktor utama resistensi.
Guru berharap adanya sistem mentoring berkelanjutan, pelatihan berbasis komunitas, dan pelibatan aktif dalam perencanaan kebijakan untuk mendukung implementasi kurikulum secara efektif.
Kata Kunci: Fenomenologi.
Kurikulum, dan Resistensi Guru
ABSTRACT
Teacher resistance to the implementation of the Merdeka Curriculum is influenced by administrative burdens, infrastructure limitations, and a lack of technical support.
This study aims to analyze the challenges, resistance, and expectations of teachers regarding the implementation of the Merdeka Curriculum at SMP Negeri 21 Ambon.
The research employs a qualitative approach with a phenomenological method, relying on in-depth interviews, observations, and documentation as data collection techniques.
Data were analyzed using the Colaizzi method to identify key themes.
The findings reveal that difficulties in understanding the curriculum concept, limited training and infrastructure, as well as increased administrative workload are the main factors contributing to teacher resistance.
Teachers expect the establishment of sustainable mentoring systems, community-based training, and active involvement in policy planning to effectively support curriculum implementation.
Keywords: Curriculum.
Phenomenology, and Teacher Resistance PENDAHULUAN Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan merupakan strategi utama untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang.
Namun, implementasi perubahan ini sering menghadapi tantangan signifikan, terutama resistensi dari para guru yang menjadi pelaksana utama kebijakan.
Resistensi ini memiliki dampak langsung pada efektivitas implementasi kurikulum, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pembelajaran di kelas.
Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan yang memadai, beban administratif yang meningkat, dan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kenyataan di lapangan menjadi penyebab utama resistensi tersebut (Kelchtermans, 2017.
Schleicher, 2.
Dalam JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 konteks Indonesia, pergantian dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menjadi salah satu perubahan besar dalam kebijakan pendidikan nasional.
Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan mendukung pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan berbasis proyek.
Meskipun demikian, penerapan kurikulum baru ini menghadapi tantangan di berbagai tingkatan, terutama dalam hal kesiapan guru dan dukungan Sebagian besar guru melaporkan kesulitan dalam beradaptasi, yang mencakup tantangan teknis dan emosional (Datnow & Park, 2.
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman langsung guru dalam menghadapi pergantian kurikulum.
Fokus penelitian adalah pada tantangan yang dihadapi guru, alasan di balik resistensi, serta peluang untuk merancang strategi yang lebih inklusif dalam implementasi kurikulum di masa depan.
Dengan memahami pengalaman subjektif guru, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengatasi hambatan implementasi kurikulum di Indonesia (Hargreaves & Fullan, 2.
Masalah utama yang dihadapi dalam implementasi kurikulum baru adalah resistensi dari para guru yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan di lapangan.
Resistensi ini sering muncul karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman terhadap konsep kurikulum baru, beban kerja tambahan yang tidak terduga, serta minimnya pelatihan teknis yang diberikan sebelum implementasi.
Fenomena ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pengajaran di kelas tetapi juga menghambat tercapainya tujuan kurikulum itu sendiri.
(Juliansyari, 2.
Solusi umum yang dapat diterapkan mencakup peningkatan pelatihan yang berfokus pada pemahaman praktis kurikulum, penyederhanaan beban administratif guru, dan penyediaan panduan implementasi yang komprehensif.
Selain itu, keterlibatan aktif guru dalam perumusan kebijakan dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan terhadap perubahan kurikulum.
Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya dipandang sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa resistensi guru terhadap perubahan kurikulum merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal.
Misalnya, menurut (Fullan, 2.
kurangnya kesiapan pribadi dan keterbatasan kompetensi guru sering menjadi penghalang utama dalam penerapan kurikulum baru.
Fullan juga menekankan pentingnya menyediakan pelatihan yang berkelanjutan sebagai solusi untuk meningkatkan kepercayaan diri guru dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan.
JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Selain itu, pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam studi ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang persepsi dan pengalaman guru.
Menurut (Creswell & Poth, 2.
metode ini sangat efektif untuk menggali aspek emosional dan kognitif individu dalam menghadapi perubahan.
Penelitian ini juga mendukung pentingnya pendekatan berbasis pengalaman untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi resistensi guru terhadap kebijakan pendidikan baru.
Faktor eksternal, seperti dukungan administratif dan sumber daya teknis, juga menjadi elemen penting dalam mengurangi resistensi.
Sebuah studi oleh (Pramono & Sos, 2.
menemukan bahwa resistensi guru sering muncul akibat ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang secara top-down dengan realitas di lapangan.
Oleh karena itu, solusi yang relevan mencakup pelibatan guru dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap implementasi perubahan.
Meskipun banyak penelitian telah membahas resistensi guru terhadap pergantian kurikulum, sebagian besar studi berfokus pada faktor teknis, seperti pelatihan dan dukungan administratif.
Namun, sedikit penelitian yang menggali pengalaman subjektif dan alasan emosional di balik resistensi Sebagai contoh, penelitian oleh (Erlande et al.
, 2.
et al.
menekankan pentingnya pelatihan teknis tetapi kurang mengeksplorasi aspek emosional yang mendasari resistensi guru.
Lebih lanjut, studi yang menggunakan metode fenomenologi dalam konteks Indonesia masih terbatas, meskipun pendekatan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman unik guru dalam menghadapi perubahan kurikulum.
Penelitian sebelumnya juga cenderung mengabaikan perbedaan persepsi antara guru dengan pengalaman kerja yang berbeda, yang dapat memengaruhi respons mereka terhadap pergantian kurikulum.
Oleh karena itu, kesenjangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif guru di Indonesia dalam menghadapi pergantian kurikulum serta faktor emosional yang memengaruhi resistensi tersebut.
Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman langsung para guru.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam alasan resistensi guru terhadap pergantian kurikulum, dengan fokus pada faktor-faktor emosional, teknis, dan sistemik yang mendasari fenomena tersebut.
Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif guru di Indonesia, memberikan perspektif baru dalam memahami resistensi yang selama ini cenderung dianalisis secara teknis.
Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menawarkan wawasan unik JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 tentang persepsi guru dalam konteks budaya dan pendidikan di Indonesia.
Lingkup penelitian mencakup guru sekolah menengah Pertama 21 Ambon Propinsi Maluku yang telah mengalami implementasi Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari transisi kebijakan pendidikan nasional.
Studi ini diharapkan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum baru dan mengurangi resistensi melalui pendekatan yang lebih holistik, termasuk pelatihan berbasis pengalaman dan pelibatan guru dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.
(Kunaifi & Wahyudi, 2.
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan menggali pengalaman, pemahaman, dan emosi guru terkait resistensi terhadap pergantian kurikulum.
Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 21 Ambon.
Provinsi Maluku, dengan memfokuskan kepada Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling.
Teknik Pengumpulan Data Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan bebrapa prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berikut:
Wawancara Mendalam .
Dilaksanakan secara tatap muka atau daring, tergantung pada ketersediaan guru.
Pedoman wawancara mencakup pertanyaan tentang pengalaman guru, tantangan yang dihadapi, serta alasan resistensi terhadap pergantian kurikulum.
Observasi Non-partisipan Dilakukan selama kegiatan terkait kurikulum, seperti pelatihan atau diskusi kelompok guru di SMP Negeri 21 Ambon.
Observasi ini bertujuan untuk memahami perilaku, pola interaksi, dan dinamika kelompok dalam merespons kebijakan kurikulum.
Dokumentasi Data pendukung, seperti catatan pelatihan kurikulum dan dokumen kebijakan sekolah di SMP Negeri 21 Ambon, dikumpulkan untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Indikator/Parameter Penelitian Pada penelitin ini yang menjadi Indikator/Parameter utama adalah:
Persepsi guru: Persepsi terhadap Kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum sebelumnya.
Tantangan implementasi: Hambatan teknis dan emosional yang dihadapi guru selama transisi kurikulum.
Tingkat resistensi: Alasan resistensi, termasuk faktor internal .
esiapan, kompetens.
dan eksternal .
ukungan administratif, pelatiha.
Harapan guru: Solusi yang diharapkan guru untuk mendukung penerapan kurikulum baru.
Teknik Analisa Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, menggunakan metode Colaizzi yaitu untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam wawancara Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan deskripsi mendalam tentang resistensi guru di SMP Negeri 21 Ambon terhadap pergantian kurikulum, sekaligus memastikan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan.
Proses analisis data meliputi:
Transkripsi Data Seluruh wawancara direkam, ditranskripsi, dan dibaca secara berulang untuk memastikan interpretasi yang akurat.
Identifikasi Tema Utama Data dipecah menjadi unit makna, seperti tantangan teknis, pengalaman emosional, dan harapan guru.
Tema-tema yang muncul dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan.
Triangulasi Data Hasil wawancara dibandingkan dengan data dari observasi dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan.
Member Checking Temuan sementara dikonfirmasi dengan partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi sesuai dengan pengalaman guru di SMP Negeri 21 Ambon Kota Ambon Propinsi Maluku.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Guru Sebagian besar guru di SMP Negeri 21 Ambon mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka lebih sulit dipahami dibandingkan dengan Kurikulum 2013.
Berdasarkan JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 wawancara, 80% guru merasa bahwa konsep dalam Kurikulum Merdeka terlalu abstrak, terutama dalam konteks penerapan materi untuk siswa SMP yang masih berada pada tahap berpikir konkret.
Guru mengungkapkan bahwa penekanan pada pembelajaran berbasis proyek sering kali tidak relevan dengan kemampuan siswa SMP, yang membutuhkan pendekatan pembelajaran terstruktur dan pembimbingan intensif dalam memahami konsep Minimnya panduan praktis untuk mata pelajaran seperti Matematika.
IPA, dan IPS menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan oleh guru.
Sebagai contoh, dalam pelajaran Matematika, guru kesulitan mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek untuk materi seperti persamaan linear atau geometri, yang membutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang sistematis dan logis.
Guru IPA juga menyebutkan bahwa tidak adanya panduan spesifik untuk eksperimen sains sederhana menyulitkan mereka dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan keterbatasan fasilitas laboratorium di sekolah.
Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek yang diamanatkan oleh kurikulum tersebut.
Guru merasa bahwa tanpa pedoman yang jelas, pembelajaran berbasis proyek justru berpotensi menjadi kontraproduktif karena siswa cenderung bingung dengan proses eksplorasi yang tidak terarah.
Guru juga merasa terbebani karena harus mengembangkan materi dan metode pembelajaran secara mandiri tanpa dukungan modul atau sumber daya yang memadai.
Tantangan Implementasi Terkait tantangan implementasi, 80% guru di SMP Negeri 21 Ambon menyatakan bahwa keterbatasan akses terhadap pelatihan dan sumber daya menjadi kendala utama.
Sebagai sekolah yang berada di daerah terpencil dengan infrastruktur yang terbatas, konektivitas internet yang rendah sering kali menghambat guru untuk mengikuti pelatihan daring yang diadakan oleh dinas pendidikan atau lembaga terkait.
Guru mengungkapkan bahwa pelatihan daring yang mengandalkan platform video konferensi seperti Zoom atau Google Meet hampir tidak dapat diakses karena jaringan internet yang tidak stabil.
Bahkan ketika pelatihan berbentuk video atau modul daring disediakan, guru kesulitan mengunduh materi tersebut karena keterbatasan kuota internet atau akses jaringan.
Tantangan semakin diperburuk oleh kurangnya pendampingan langsung dari dinas terkait selama proses Guru merasa bahwa sistem pendampingan yang hanya bersifat daring tidak memadai, terutama di lingkungan sekolah seperti SMP Negeri 21 Ambon, di mana banyak guru mengandalkan pembimbingan tatap muka untuk memahami konsep-konsep baru.
JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Sebagai contoh, dalam implementasi pembelajaran berbasis proyek, guru merasa kesulitan memahami bagaimana menerapkan pendekatan ini dalam situasi kelas yang terbatas fasilitasnya, seperti tidak adanya ruang laboratorium yang memadai atau bahan ajar tambahan untuk mendukung eksplorasi siswa.
Kondisi geografis juga mengakibatkan keterlambatan distribusi modul cetak yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran.
Guru menyebutkan bahwa modul pelatihan dan panduan implementasi sering kali baru diterima setelah tahun ajaran berjalan, sehingga mereka harus memulai penerapan kurikulum tanpa persiapan yang memadai.
Selain itu, tidak adanya mentor yang secara fisik hadir untuk memberikan panduan praktis membuat guru merasa ragu dalam menjalankan tugas baru mereka, terutama untuk mata pelajaran seperti IPA dan IPS yang memerlukan pendekatan pembelajaran berbasis proyek.
Siswa sering kali memiliki akses yang minim terhadap sumber belajar, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mandiri menjadi sulit untuk diterapkan.
Kondisi ini menambah beban guru yang tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan kurikulum baru tetapi juga mencari solusi kreatif untuk menutupi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang ada Tingkat Resistensi Sebanyak 60% guru di SMP Negeri 21 Ambon melaporkan bahwa peningkatan beban administratif selama transisi ke Kurikulum Merdeka menjadi alasan utama resistensi terhadap perubahan.
Beban administratif ini mencakup penyusunan RPP yang lebih kompleks, pengisian dokumen evaluasi berbasis proyek, dan laporan tambahan yang diminta oleh pihak sekolah maupun dinas pendidikan.
Guru menyebutkan bahwa waktu yang mereka miliki untuk fokus pada persiapan pengajaran menjadi tergerus oleh tuntutan administratif, yang sering kali dianggap tidak relevan langsung dengan pembelajaran Guru dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, yang sebagian besar sudah terbiasa dengan pola kerja yang lebih terstruktur dalam kurikulum sebelumnya, merasa bahwa kebijakan baru lebih banyak menambah pekerjaan administratif tanpa memberikan panduan praktis untuk mengelola tugas-tugas ini secara efisien.
Mereka mengungkapkan bahwa, sebagai contoh, penyesuaian dokumen perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran berbasis proyek sering kali memakan waktu lebih lama karena tidak disertai dengan template atau format standar yang jelas.
Pengalaman buruk selama transisi dari JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 KTSP ke Kurikulum 2013 juga memperkuat resistensi ini.
Guru menyebutkan bahwa transisi sebelumnya meninggalkan kesan bahwa perubahan kurikulum sering kali hanya bersifat formalitas dan tidak disertai dukungan yang memadai.
Misalnya, pada masa transisi ke Kurikulum 2013, guru menghadapi tantangan serupa berupa pelatihan yang terbatas, pedoman yang terlambat diterima, serta ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan.
Pengalaman ini membuat guru cenderung skeptis terhadap implementasi Kurikulum Merdeka, yang mereka anggap hanya mengulang pola yang sama tanpa solusi Beberapa guru juga mengungkapkan bahwa peningkatan beban administratif ini tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.
Guru merasa bahwa alih-alih mendukung pembelajaran siswa, tugas-tugas administratif justru membuat mereka kehilangan waktu untuk fokus pada pembelajaran di kelas.
Dalam konteks sekolah terpencil seperti SMP Negeri 21 Ambon, guru sering kali harus menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti akses terhadap teknologi atau bantuan staf administrasi, yang semakin memperburuk situasi ini.
Harapan Guru Guru di SMP Negeri 21 Ambon memiliki harapan besar agar pemerintah menyediakan sistem mentoring yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
Sebanyak 80% guru menyatakan bahwa pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan dinas pendidikan, mentor berpengalaman, dan dukungan teknis dapat memberikan solusi yang lebih konkret terhadap tantangan yang mereka hadapi.
Guru merasa bahwa pendampingan langsung dari mentor berpengalaman dapat membantu mereka memahami bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam situasi kelas yang nyata, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya sekolah mereka.
Selain itu juga, guru menekankan pentingnya pelatihan berbasis komunitas yang dilakukan secara rutin, bukan hanya berupa pelatihan satu kali.
Dalam wawancara, beberapa guru menyebutkan bahwa pelatihan jangka pendek cenderung tidak memberikan dampak signifikan karena kurangnya tindak lanjut untuk memastikan bahwa pemahaman dan penerapan kurikulum berjalan dengan baik.
Mereka berharap pelatihan berbasis komunitas dapat menciptakan ruang kolaborasi di mana mereka dapat berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, dan mendiskusikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi di JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 sekolah masing-masing.
Guru juga berharap dilibatkan secara aktif dalam perencanaan kebijakan kurikulum.
Mereka merasa bahwa kebijakan yang dirancang tanpa masukan langsung dari guru sering kali kurang relevan dengan kondisi di lapangan.
Sebagai contoh, guru di SMP Negeri 21 Ambon memiliki keterbatasan alat pembelajaran, yang sering kali tidak dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pusat.
Dengan pelibatan aktif, guru dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan riil di lapangan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan konteks lokal.
Selanjutnya, guru menyatakan bahwa program mentoring yang melibatkan pendampingan dari dinas pendidikan dan mentor lokal dapat membantu mereka membangun rasa percaya diri dalam menerapkan kurikulum baru.
Pendampingan ini juga penting untuk mengurangi kecemasan guru terhadap perubahan, terutama bagi guru senior yang merasa terbebani oleh tuntutan administratif dan metode pembelajaran baru.
Dengan adanya mentor yang memahami tantangan lokal, guru merasa bahwa mereka tidak hanya mendapat bimbingan teknis tetapi juga dukungan emosional yang membantu mereka lebih percaya diri menghadapi perubahan.
Pembahasan Persepsi Guru Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru di SMP Negeri 21 Ambon terhadap Kurikulum Merdeka dipengaruhi oleh berbagai kendala, khususnya pada tingkat pemahaman konsep dan penerapannya dalam pembelajaran.
Guru merasa bahwa Kurikulum Merdeka terlalu abstrak, terutama dalam konteks siswa SMP yang masih berada pada tahap berpikir konkret.
Hal ini mendukung teori perkembangan kognitif (Piaget, 1.
, yang menyatakan bahwa siswa SMP, umumnya pada tahap operasional konkret hingga operasional formal awal, membutuhkan pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan melibatkan pembimbingan yang intensif.
Penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka sering kali dianggap kurang relevan, karena siswa memerlukan arahan eksplisit untuk memahami konsep dasar sebelum dapat mengeksplorasi masalah secara mandiri.
Minimnya panduan praktis untuk mata pelajaran inti, seperti Matematika.
IPA, dan IPS, memperburuk situasi ini.
Sebagai contoh, dalam pelajaran Matematika, guru kesulitan menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk materi seperti persamaan linear atau geometri, yang memerlukan pendekatan penyelesaian sistematis dan logis.
Hal JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 ini mendukung temuan Schleicher .
, yang menyebutkan bahwa pendekatan berbasis proyek dapat menjadi kurang efektif jika tidak disertai dengan panduan dan dukungan yang memadai untuk membantu guru dalam menyelaraskan materi dengan kemampuan kognitif siswa.
Guru IPA juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam merancang eksperimen sains sederhana yang sesuai dengan fasilitas terbatas di sekolah.
Menurut Muliawan .
, keberhasilan implementasi kurikulum baru sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan dukungan teknis yang memadai.
Dalam konteks SMP Negeri 21 Ambon, keterbatasan laboratorium dan bahan eksperimen menjadi kendala utama yang menghambat penerapan pembelajaran berbasis proyek.
Ketiadaan panduan spesifik juga menyebabkan guru harus mengembangkan metode dan materi pembelajaran secara mandiri, yang menambah beban kerja mereka.
Selanjutnya, kebingungan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek menyebabkan guru merasa bahwa pendekatan ini berpotensi menjadi kontraproduktif.
Tanpa pedoman yang jelas, siswa sering kali bingung dengan eksplorasi yang tidak terarah, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.
Temuan ini sejalan dengan Johnston et al.
, yang menunjukkan bahwa tanpa dukungan panduan praktis, implementasi pembelajaran berbasis proyek dapat menciptakan ketidakpastian, baik bagi guru maupun Kurikulum Merdeka, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri siswa, memerlukan adaptasi yang lebih terarah untuk tingkat pendidikan SMP, di mana siswa umumnya memerlukan struktur pembelajaran yang lebih Guru di SMP Negeri 21 Ambon mengharapkan dukungan berupa modul pembelajaran yang spesifik untuk setiap mata pelajaran, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek.
Ini sejalan dengan pandangan Fullan .
, yang menekankan bahwa keberhasilan perubahan kurikulum membutuhkan dukungan teknis yang berkelanjutan dan pelatihan yang berbasis pada pengalaman nyata di lapangan.
Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih konkret untuk membantu guru dalam memahami dan menerapkan Kurikulum Merdeka.
Pemerintah perlu menyediakan panduan praktis yang relevan dengan konteks lokal, termasuk contoh-contoh implementasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMP di daerah terpencil seperti Ambon.
Selain itu, program pelatihan yang berfokus pada pendampingan berbasis praktik JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 nyata dapat membantu guru mengatasi kebingungan dan meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum baru Tantangan Implementasi Tantangan implementasi Kurikulum Merdeka yang dihadapi guru di SMP Negeri 21 Ambon mencerminkan realitas sekolah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pelatihan serta sumber daya pendukung, kurangnya motivasi guru dalam mengakses dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sebagai guru secara daring.
Selain kendala teknis, kurangnya pendampingan langsung dari dinas pendidikan selama proses implementasi menjadi tantangan yang signifikan.
Guru di SMP Negeri 21 Ambon menyebutkan bahwa pendampingan daring saja tidak memadai, terutama ketika banyak guru lebih mengandalkan pembimbingan tatap muka untuk memahami konsepkonsep baru.
Hal ini mendukung temuan Fullan .
, yang menekankan bahwa dukungan yang berkelanjutan dan interaktif, seperti mentoring langsung, diperlukan untuk membantu guru menghadapi tantangan dalam menerapkan kurikulum baru.
Tanpa pendampingan fisik dari mentor atau pihak dinas, guru merasa ragu untuk menjalankan tugas baru mereka, terutama dalam menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Kondisi keterbatasan fasilitas juga memperburuk tantangan implementasi Dalam mata pelajaran seperti IPA dan IPS, guru kesulitan menjalankan pembelajaran berbasis proyek karena kurangnya laboratorium yang memadai dan bahan ajar tambahan untuk mendukung eksplorasi siswa.
Hal ini sesuai dengan temuan (Bai et , 2.
, yang menyebutkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis proyek memerlukan dukungan fasilitas yang cukup untuk memungkinkan eksplorasi siswa secara Tanpa dukungan ini, guru harus mencari solusi kreatif untuk menutupi keterbatasan, yang menambah beban kerja mereka.
Keterlambatan distribusi modul cetak juga menjadi salah satu kendala utama.
Guru menyebutkan bahwa modul pelatihan dan panduan implementasi sering kali baru diterima setelah tahun ajaran berjalan, sehingga mereka harus memulai penerapan kurikulum tanpa persiapan yang memadai.
Temuan ini menunjukkan pentingnya perencanaan logistik yang lebih baik untuk mendukung implementasi kebijakan di daerah terpencil.
Darma .
menekankan bahwa distribusi sumber daya yang tidak merata sering kali menjadi penghambat utama dalam mengurangi kesenjangan implementasi antara wilayah pusat dan daerah.
JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Siswa di SMP Negeri 21 Ambon juga sering kali memiliki akses yang minim terhadap sumber belajar, baik di rumah maupun di sekolah.
Hal ini menjadi tantangan besar dalam menerapkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mandiri.
Menurut Piaget .
, siswa pada tingkat SMP berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret, di mana mereka memerlukan pembimbingan yang intensif dan akses terhadap materi belajar yang terstruktur.
Dengan kondisi keterbatasan sumber daya, pembelajaran mandiri menjadi sulit diterapkan, dan guru harus mencari solusi kreatif untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti membuat bahan ajar sendiri atau menggunakan metode pengajaran alternatif.
Dengan mempertimbangkan semua tantangan ini, diperlukan langkah strategis untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di daerah terpencil seperti Ambon.
Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan hybrid yang mengombinasikan pelatihan daring dengan pendampingan langsung oleh mentor lokal.
Selain itu, peningkatan akses terhadap teknologi offline, seperti modul pelatihan berbasis aplikasi yang tidak memerlukan koneksi internet, dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur.
Dengan pendekatan ini, guru dapat memperoleh dukungan yang lebih terarah untuk menjalankan tugas mereka secara lebih efektif.
Tingkat Resistensi Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban administratif selama transisi ke Kurikulum Merdeka menjadi alasan utama resistensi guru di SMP Negeri 21 Ambon terhadap perubahan kurikulum.
Sebanyak 60% guru melaporkan bahwa penyusunan RPP yang lebih kompleks, pengisian dokumen evaluasi berbasis proyek, serta laporan tambahan yang diminta oleh pihak sekolah maupun dinas pendidikan memakan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mempersiapkan pengajaran.
Temuan ini sejalan dengan pandangan Fullan .
, yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak memperhitungkan beban kerja tambahan dapat memengaruhi motivasi dan keterlibatan guru dalam implementasi kebijakan tersebut.
Guru dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, yang terbiasa dengan pola kerja yang lebih terstruktur dalam kurikulum sebelumnya, merasa bahwa kebijakan baru menambah pekerjaan administratif tanpa memberikan panduan praktis untuk melaksanakannya secara efisien.
Sebagai contoh, penyesuaian dokumen perencanaan pembelajaran untuk pendekatan berbasis proyek sering kali memerlukan waktu lebih JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 lama karena tidak adanya format standar yang dapat digunakan.
Hal ini mendukung penelitian Schleicher .
, yang menunjukkan bahwa kurikulum baru sering kali menuntut adaptasi administratif yang signifikan, tetapi sering kali tidak disertai dukungan yang cukup dalam bentuk panduan dan template yang memudahkan guru.
Pengalaman buruk selama transisi dari KTSP ke Kurikulum 2013 juga memperkuat resistensi terhadap Kurikulum Merdeka.
Guru menyebutkan bahwa tantangan pada masa transisi sebelumnya, seperti pelatihan yang terbatas, pedoman yang terlambat diterima, serta ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan, meninggalkan kesan bahwa perubahan kurikulum hanya bersifat formalitas.
(Kusumaputri, 2.
mencatat bahwa pengalaman negatif terhadap perubahan kebijakan sebelumnya dapat menciptakan skeptisisme dan resistensi pada perubahan kebijakan berikutnya, karena guru kehilangan kepercayaan terhadap keberlanjutan dan manfaat praktis dari kebijakan tersebut.
Selanjutnya, beberapa guru merasa bahwa beban administratif yang meningkat tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.
Alih-alih mendukung pembelajaran siswa, tugas-tugas administratif justru mengurangi waktu mereka untuk fokus pada pengajaran di kelas.
Dalam konteks sekolah terpencil seperti SMP Negeri 21 Ambon, keterbatasan sumber daya, seperti akses terhadap teknologi dan bantuan staf administrasi, semakin memperburuk situasi ini.
Menurut (Muliawan, 2.
, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil sering kali membuat guru harus menangani berbagai tugas administratif secara mandiri, yang dapat mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan pembelajaran.
Resistensi ini juga disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi lokal.
Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis proyek membutuhkan dukungan teknis, baik berupa pelatihan intensif maupun sumber daya pendukung, seperti perangkat teknologi dan bahan ajar yang memadai.
Guru di SMP Negeri 21 Ambon merasa bahwa alih-alih memberikan dukungan tersebut, kebijakan justru menambah beban tanpa memberikan solusi konkret, yang semakin memperkuat resistensi terhadap perubahan ini.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terfokus pada pengurangan beban administratif guru dan peningkatan dukungan teknis.
Program mentoring yang melibatkan dinas pendidikan dan pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi dapat membantu mengurangi beban administratif guru di daerah terpencil.
Selain itu, penyediaan format standar dan modul pelatihan berbasis kebutuhan lokal dapat mempercepat adaptasi guru terhadap JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Kurikulum Merdeka.
Dengan cara ini, kebijakan pendidikan dapat lebih relevan dengan kondisi lapangan dan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan.
(Prastiwi.
Harapan Guru Guru di SMP Negeri 21 Ambon mengungkapkan kebutuhan akan sistem mentoring yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
Hal ini menunjukkan pentingnya program pendampingan yang terstruktur, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur seperti Ambon.
Menurut Fullan .
, keberhasilan implementasi perubahan pendidikan bergantung pada dukungan yang berkelanjutan, termasuk mentoring yang dirancang untuk membantu guru memahami penerapan kebijakan baru dalam konteks lapangan.
Pendampingan langsung dari mentor berpengalaman memungkinkan guru mendapatkan bimbingan praktis tentang cara menerapkan pembelajaran berbasis proyek, terutama di kelas dengan keterbatasan sumber daya dan fasilitas.
Pelatihan berbasis komunitas juga diidentifikasi sebagai kebutuhan penting oleh 80% guru yang diwawancarai.
Guru menekankan bahwa pelatihan jangka pendek cenderung kurang efektif tanpa tindak lanjut yang memadai.
Temuan ini selaras dengan penelitian oleh (Dacholfany, 2.
yang menyatakan bahwa pelatihan berbasis komunitas dapat menciptakan ruang kolaborasi di mana guru dapat berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, dan mendiskusikan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi.
Selain itu, pelatihan yang dilakukan secara rutin memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan memastikan keberlanjutan penerapan kurikulum.
Guru juga menyatakan pentingnya pelibatan aktif dalam perencanaan kebijakan kurikulum.
Dalam wawancara, mereka mengungkapkan bahwa kebijakan yang dirancang tanpa masukan langsung dari guru sering kali tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
(Aisyah & Nugraha, 2.
mencatat bahwa pelibatan guru dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal dan membangun rasa kepemilikan terhadap perubahan.
Sebagai contoh, guru di daerah terpencil seperti Ambon menghadapi kendala yang berbeda dari daerah perkotaan, seperti akses internet yang buruk dan keterbatasan alat pembelajaran.
Tanpa pelibatan guru dalam perumusan kebijakan, kebutuhan spesifik ini sering kali diabaikan, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kurikulum.
JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 Selanjutnya, program mentoring yang melibatkan dinas pendidikan dan mentor lokal juga dianggap penting untuk membantu guru membangun rasa percaya diri.
Guru menyebutkan bahwa pendampingan langsung tidak hanya memberikan bimbingan teknis tetapi juga dukungan emosional yang membantu mereka menghadapi perubahan kurikulum dengan lebih percaya diri.
Schleicher .
menekankan bahwa pendampingan oleh mentor yang memahami tantangan lokal dapat menjadi alat penting untuk mengurangi kecemasan guru terhadap perubahan, terutama bagi guru senior yang merasa terbebani oleh tuntutan administratif dan metode pembelajaran baru.
Pendampingan yang berkelanjutan juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kapasitas guru secara holistik.
Guru di SMP Negeri 21 Ambon merasa bahwa mentor yang memahami tantangan lokal dapat memberikan solusi yang lebih relevan dan praktis, baik dalam bentuk bimbingan teknis maupun emosional.
Pendekatan ini tidak hanya membantu guru mengatasi tantangan di lapangan tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap implementasi Kurikulum Merdeka.
Dengan demikian, kebijakan pendidikan perlu memperhatikan pentingnya mentoring yang berfokus pada kebutuhan lokal dan pelibatan aktif guru dalam perencanaan kebijakan.
Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan program pelatihan berbasis komunitas yang dilakukan secara rutin dengan dukungan mentor lokal yang berpengalaman.
Selain itu, pendekatan ini dapat didukung oleh pendampingan daring berbasis teknologi yang disesuaikan dengan konteks infrastruktur Dengan cara ini, kebijakan pendidikan dapat lebih efektif mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil seperti Ambon.
KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 21 Ambon menghadapi berbagai tantangan yang mencakup pemahaman konsep, keterbatasan infrastruktur, beban administratif, dan kebutuhan akan dukungan berkelanjutan.
Guru merasa bahwa Kurikulum Merdeka terlalu abstrak dan kurang relevan untuk siswa SMP yang masih berada pada tahap berpikir konkret, terutama dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek.
Tantangan implementasi semakin diperburuk oleh minimnya akses oleh guru terhadap pelatihan daring, kurangnya pendampingan langsung, serta keterlambatan distribusi sumber JUPE2: Jurnal Pendidikan & Pengajaran Available online at https://jurnal.
id/index.
php/JUPE2 doi: https://doi.
org/10.
54832/jupe2.
JUPE2.
Volume 3 .
, 2023.
Page 174-190 p-ISSN: 2985-9891 e-ISSN: 2985-6736 daya seperti modul cetak.
Beban administratif juga menjadi salah satu alasan utama resistensi, di mana tuntutan administratif yang kompleks mengurangi waktu guru untuk fokus pada pembelajaran di kelas.
Para guru mengharapkan agar pemerintah menyediakan sistem mentoring yang berkelanjutan dan pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan dinas pendidikan serta mentor lokal.
Pendekatan ini dinilai dapat memberikan dukungan teknis dan emosional yang lebih relevan dengan kondisi lokal.
Dengan melibatkan guru secara aktif dalam perencanaan kebijakan dan mengembangkan program pelatihan yang terarah dan berbasis praktik nyata, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif.
Diharapkan untuk semua stakeholders agar dapat bekerjasama dan saling mendukung untuk dapat mengembangkan implementasi kurikulum merdeka agar, tujuan dan harapan dari esensi kurukulum merdeka dapat tercapai.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih terutama Kepada kepala sekolah, guru-guru serta seluruh staf di sekolah SMP Negeri 21 Ambon Propinsi Maluku yang telh memberikan ijin, akses dan memberikan data kepada penulis sehingga penulisan artikel ini bisa selesai sesuai dengan harapan kami.
DAFTAR PUSTAKA