Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Imperialisme Gaya Baru Terhadap Buruh Industri Garmen di Bangladesh dalam Kerangka Modern World System Sukma Ayu Putri1 Staf Pengajar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat sukmaayuputri@uniramalang.
Abstract Exploitation of labour has been big problems in Bangladesh, its combination between imperialist .
hats the US and European Garment Consortiu.
, local factory owners and Dependence Bangladesh as a periphery country under fashion companies from core country is the evidence of existing modern world system.
This paper discusses about how exploitation and poverty correlate with development failures in Bangladesh.
Actually, working in the garment industry are the another way to reach their basic needs, but in fact, they all getting low salary which is under minimum cost of living.
Until now, the ready-made garments (RMG) industry of Bangladesh still being "big power" endorser for low skills populations within considerable polemics.
Keywords: Modern world system.
Core.
Periphery.
Bangladesh Abstrak Bangladesh AuterperangkapAy dalam skema eksploitasi tenaga kerja dari kombinasi praktek Imperialis pengusaha fashion dunia (Konsorsium Garmen AS dan Erop.
dengan pemilik pabrik dan penguasa.
Ketergantungan Bangladesh sebagai negara periphery pada pengusaha fashion sebagai pemain dari negara core merupakan bentuk dari adanya modern world system yang berlaku.
Tulisan ini membahas bagaimana eksploitasi, kemiskinan dan kesenjangan berkorelasi dengan gagalnya upaya-upaya pembangunan di Bangladesh.
Bekerja pada industri garmen adalah pilihan terakhir para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup meskipun pada kenyataannya upah yang diterima masih dibawah biaya hidup minimal yang ditetapkan.
Industri garmen Bangladesh adalah Aukekuatan besarAy penopang ekonomi penduduk berkeahlian rendah .
ow-skil.
yang didalamnya mempunyai segudang polemik.
Kata-kata kunci: Modern world system.
Core.
Periphery.
Bangladesh Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Pendahuluan Dalam proses pembangunan, selalu dikaitkan dengan tujuan nyata yang ingin dicapai yaitu bagaimana pembangunan suatu negara, baik itu ekonomi, kualitas sumber daya manusia, politik, budaya dan sebagainya bisa membawa dampak yang signifikan bagi semua pihak, pembangunan secara merata dan Studi pembangunan pertumbuhan dan pemerataan, yakni pertumbuhan ekonomi, fokus pada Globalisasi kemajuan dalam berbagai bidang yang terjadi di dunia global membuat kesenjangan khususnya ekonomi .
semakin terlihat karena akses kepada dijangkau oleh setiap individu.
Kekuasaan, regulasi dan kebijakan ekonomi yang dibuat suatu negara beberapa ada yang secara tidak langsung malah melanggengkan hal Pada umumnya, modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi, seperti Disamping itu, ada hal lain yang perlu diperhatikan, seperti budaya Demokrasi akan lebih substantif jika diikuti adanya kesempatan yang sama diantara warga negara dalam mengakses keputusan-keputusan politik penting.
Namun, modernisasi ekonomi yang menempatkan pertumbuhan sebagai ketimpangan dalam masyarakat (Winarno 2.
Dengan segala kemajuan ditambah dengan sistem demokrasi merupakan jaminan suatu negara bisa menghapus kesenjangan dan ketidakmerataan yang sejak lama Globalisasi beserta segala kemudahan yang diciptakan seperti teknologi, akses untuk kehidupan yang borderless, hingga kemudahan lainnya, faktanya memang tidak bisa melainkan hanya yang mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk menjangkau hal-hal tersebutlah yang bisa disebut sebagai AupenikmatAy Oleh karena itu, di era globalisasi dimana kemajuan bidang ekonomi tak terbendung lagi, demokrasi tidak sepenuhnya mampu .
ekonomi antara dua pihak yang memiliki kapasitas berbeda.
Di satu sisi, gagasan demokrasi ekonomi Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
globalisasi tidak dihiraukan oleh satu pihak .
iasanya minorita.
untuk semakin menambah kekayaan lewat serangkaian regulasi dan mekanisme menguntungkan yang dirancang oleh pemangku kebijakan, di sisi lain pihak yang lainnya .
berada dalam kondisi yang jauh berbeda, terbatasnya akses terhadap keputusan politik dan perkembangan ekonomi membuat kesenjangan ketimpangan antara kelompok kaya .
emiliki pendapatan tingg.
dan kelompok miskin.
Kemiskinan dan kesenjangan inilah yang pada akhirnya membuat negara-negara miskin cenderung AumengikhlaskanAy imperialisasi pada negaranya.
Tidak adanya banyak pilihan terhadap akses pekerjaan dan pendapatan membuat penduduk di negara miskin pasrah terhadap ekspansi industri asal negara maju untuk memonopoli tenaga (SDM) mereka.
Praktek imperialisme sebenarnya sudah sejak lama terjadi di beberapa belahan dunia, praktek ini cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga oleh negara big power terhadap negara miskin.
Negara superior melakukan ekspansi AucengkeramanAy ekonomi, monopoli dan eksploitasi dalam jangka watu yang lama dengan sistem tunduk yang wajib ditaati.
Dalam dekade terakhir Perang Dunia, 22 negara berpenghasilan tinggi menyumbang sekitar 15 persen dari total populasi dunia dan negaranegara tersebut menunjukkan 53 kali GDP per kapita dari sekitar 40 negara berpenghasilan rendah dimana 30 persen populasi dunia berada.
Namun, kekayaan dunia masih terjadi.
Negara-negara di Benua Eropa berpenghasilan tinggi mendominasi sebagian besar persentase kekayaan dunia (Dunaway & Clelland 2.
Salah satu negara yang Bangladesh.
Bangladesh merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.
Pelaku Bangladesh karena termasuk wilayah produksi dengan tenaga kerja yang murah dan tingkat pengawasan serta keselamatan yang rendah.
Bangladesh adalah satu dari banyak negara miskin dan terpinggirkan yang memberikan akses kepada perusahaan asal negara Barat untuk memanfaatkan raw materials dan tenaga kerja mereka demi berputarnya roda perekonomian.
Melansir dari The Platform .
Bangladesh adalah negara kecil dengan jumlah populasi yang besar, lahan yang ada jumlahnya terbatas untuk dibagikan pada para pekerja.
saat yang sama, tidak mudah membangun industri yang dapat mengakomodir para pengangguran.
Bagaimanapun juga, perekonomian harus terus dibangun, banyak industri kecil dan sektor yang harus terus Para ahli berpendapat.
Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
selama ekonomi bergantung pada para Imperialis, sangat sedikit harapan yang bisa diberi untuk kesejahteraan dan kemakmuran para pekerja di negara berkembang.
Metode Tulisan tentang kondisi tenaga kerja industri garmen di Bangladesh di periode waktu 2014 .
asca tragedi Rana Plaz.
hingga 2020 dalam kerangka Modern World System.
Sistem Bangladesh sebagai negara periphery dan menjadi pembahasan yang AuketergantunganAy Bangladesh fashion dunia sekaligus menilik upaya-upaya pembangunan yang coba dijalankan Bangladesh.
Dalam studi pembangunan, dikenal pembahasan mengenai Teori Ketergantungan yang pemikiran tersebut, muncullah Teori baru tentang Sistem Pembagian Dunia (Modern World Syste.
Pada tulisan ini menyajikan penjelasan mengenai eksploitasi negara core kepada periphery pada sektor tenaga kerja di Bangladesh dan menyebutnya sebagai Imperialisme gaya baru melihat dari apa yang dilakukan oleh konsorsium industri garmen Eropa & AS kepada buruh garmen di Bangladesh.
Ekonomi Politik Pembangunan dan Imperialisasi Tenaga Kerja di Negara Berkembang Pendekatan ekonomi politik secara definitif dimaknai sebagai interrelasi diantara aspek, proses dan institusi politik dengan kegiatan .
roduksi, konsumsi dan sebagainy.
(Caporaso & Levine 1.
Mengacu pada definisi tersebut, pendekatan ekonomi penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah.
Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat Artinya, instrumen-instrumen ekonomi seperti .
arket mechanis.
, harga, dan investasi sistem politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi.
Dengan kata lain, pendekatan ini melihat ekonomi sebagai cara untuk melakukan tindakan .
way of menyediakan ruang bagi tindakan tersebut .
place to ac.
Pengertian ini sekaligus mengakhiri keyakinan yang salah, yang menyatakan bahwa pendekatan ekonomi politik berupaya untuk mencampur analisis ekonomi dan politik untuk mengkaji suatu persoalan, padahal antara analisis ekonomi dan politik tidak bisa dicampur adukan karena keduanya dalam banyak hal memiliki dasar yang berbeda (Yustika 2.
Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Sistem ekonomi Kapitalis menjadi salah satu teori yang dipelajari dalam diskursus ekonomi The Wealth of Nations .
yang ditulis oleh Adam Smith menjadi salah satu karya paling banyak dirujuk oleh akademisi ketika mempelajari tentang sistem ekonomi Adam Smith ekonomi dimana pihak swasta diizinkan memiliki kapital agar dapat keuntungan sebesar mungkin.
Jadi, potensi-potensi kapital yang mereka miliki untuk Peran pemerintah minim, harapannya akan muncullah Aufit competitionAy yaitu persaingan yang sehat dan tidak ada campur tangan pemerintah namun memungkinkan hanya menguntungkan beberapa pihak swasta atau sebagian golongan Seperti yang dijelaskan Samir Amin yang dikutip Horvath & Grabowski .
bahwa sebenarnya dunia diorganisir dalam satu sistem kapitalis yang seragam.
Sistem ini muncul sebagai hasil dari perluasan cara produksi kapitalis sejak abad Semua masyarakat adalah bagian dari sistem dunia, tapi tidak Secara khusus, core dan periphery memainkan peran yang tidak setara dalam sistem melalui proses-proses pertukaran yang tidak Menurut Stiglitz .
, ketimpangan ekonomi yang terjadi berasal dari kekuatan politik dan ekonomi yang tidak dikontrol oleh Singkatnya, kapitalisme di seluruh dunia hingga saat ini, ikut pula melebarkan praktek-praktek khususnya pada wilayah ataupun negara dengan cadangan sumber daya yang mencukupi.
Sumber daya yang menarik para pemilik kapital besar untuk melakukan imperialisasi dan kapitalisasi kepada wilayah yang dirasa mempunyai potensi besar lewat pemanfaatan tenaga kerja maupun raw materials-nya.
Salah satu bentuknya adalah imperialisasi negara miskin dengan cara mengeksploitasi (SDM) memegang peran cukup penting dalam perputaran roda ekonomi rumah tangga maupun ekonomi Linden menjelaskan tenaga kerja bebas memang salah satu ciri utama Kapitalisme, namun bukan tenaga kerja paksa apalagi bebas di seluruh perusahaan produktif.
Tenaga kerja bebas adalah salah satu bentuk kontrol tenaga kerja yang diterapkan di pekerjaan terampil di negara core, sedangkan sistem kerja paksa digunakan untuk pekerja di negara Kombinasi dari keduanya adalah inti dari Kapitalisme.
Dependency Theory Pembagian Dunia dalam Struktur Kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di negara-negara berkembang memunculkan isu adanya Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
diciptakan oleh negara maju kepada negara berkembang ataupun negara miskin agar selalu berada dibawah AukendaliAy mereka.
Dengan kata lain, mekanisme ketergantungan adalah transformasi dari apa yang dulu disebut dengan praktek imperialisasi dan Imperialisme yang didasarkan karena faktor kemiskinan.
Sejalan dengan yang disampaikan oleh Horvath & Grabowski .
bahwasanya ekonomi negara-negara Dunia Ketiga dibentuk sebagai respons terhadap kondisi yang ditetapkan oleh negara maju dan dengan demikian pertumbuhan dan bergantung dan terbelakang.
Dependency theory atau Teori Ketergantungan merupakan evolusi Strukturalisme (Gilpin 1987 dalam Pradipta 2.
Wallerstein banyak dipengaruhi oleh Marx dalam menjelaskan proses pembangunan, tren populer di negara berkembang dan lain hal.
Pada Teori Ketergantungan berfokus pada bagaimana memahami negara periphery dengan melihat interrelasi-nya dengan negara core (Wallerstein 1974 dalam Martinez Sedangkan Modern World System dalam banyak hal merupakan Teori Ketergantungan .
ependency theor.
Wallerstein bahwa sistem dunia .
orld syste.
adalah sebuah sistem sosial yang memiliki batasan, struktur, kelompok anggota, sejumlah aturan legitimasi serta koherensi.
Modern World system adalah pembagian kerja teritorial multikultural yang mengacu pada kekuatan dan relasi penciptaan kekayaan dunia secara keseluruhan dan pengaruhnya terhadap eksistensi dua wilayah .
yang saling bergantung yaitu core dan periphery.
Secara geografis maupun budaya keduanya berbeda, yang satu berfokus pada padat karya .
abor-intensiv.
dan yang lainnya pada produksi padat modal .
apital-intensiv.
(Goldfrank Modern World merupakan pendekatan politik untuk masalah ekonomi pembangunan di negara Dunia Ketiga yang sengaja mengungkap kebijakan di negaranegara dengan kondisi pembangunan menengah dalam mempertanggung ketertinggalan dengan negara-negara maju (Bhagwati 1977 dalam Chirot & Hall 1.
Teori ini berkembang sebagai serangan terhadap tren Teori Pembangunan yang berkembang di 1950Ae1960-an memberikan pandangan evolusioner yang berbeda soal visi pembangunan sosial, politik dan ekonomi.
Wallerstein .
membagi dunia pada tiga sumbu utama, yaitu negara inti .
, negara semi pinggiran .
emi peripher.
dan negara pinggiran .
Ketiganya Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
saling terhubung satu sama lain .
dan saling bergantung satu sama lain .
Pemikiran Wallerstein muncul ketika berkembangnya pendekatan dominan terhadap apa yang disebut sebagai Teori Modernisasi.
Tujuannya adalah menciptakan alternatif baru yang berbeda dari konsep Modernisasi Dengan demikian, ada sebuah paradigma teoretis baru untuk Kapitalisme.
Industrialisme dan Nation State.
Dalam menjadi 3 .
struktur diatas.
Modern World System menggunakan .
nterstate syste.
dan karenanya Disini, dunia modern dipandang sebagai sebuah sistem dimana semua bagiannya mempunyai struktur secara fungsional dan memiliki keperluan untuk berhubungan satu sama lain.
Modern World System tumbuh dan berakar dari perspektif Marxisme tradisional dimana ada hierarki secara internasional melalui kelas-kelas ekonomi, adanya negara maju yang mengeksploitasi negara berkembang pertumbuhan ekonomi, dominasi dan ekploitasi terhadap negara miskin (Goldfrank 2.
Menurut Gilpin argumen dasar bahwasanya ekonomi modern berisi dominasi negara core berinteraksi dan berfungsi sebagai sebuah integrasi yang utuh.
Modern world system melihat integrasi utuh sebagai sebuah mekanisme yang menghasilkan akumulasi kapital dan perkembangan dalam negara core yang memanfaatkan ekonomi dan politik negara periphery yang lemah/rentan.
Hal ini menunjukkan bahwa core dan periphery tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kacamata hubungan tertentu (Gilpin 1987 dalam Pradipta 2.
Karena hubungan ekonomi yang bervariasi antara core, periphery dan semiphery, maka kombinasi kontrol tenaga kerja yang berlaku di tiap bidang juga berbeda-beda.
Wilayah core memiliki ekonomi terintegrasi dengan kegiatan produksi yang padat modal dan Sedangkan memiliki ekonomi luar negeri dan pasar domestik relatif lemah dengan produksi yang padat karya yang di dominasi sistem perbudakan dan Untuk wilayah semiphery, mereka memiliki produksi padat modal dan padat karya dalam kategori cukup (Linden 2.
Pembagian negara-negara dalam kerangka Modern World System menurut Wallerstein dulunya adalah sebagai berikut, zona core adalah zona negara-negara maju, dimana modal dan pengetahuan bertemu membentuk pusat dari sistem dunia Kapitalisme.
Sedangkan zona adalah zona negara-negara berkembang seperti Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Asia.
Afrika.
Amerika Latin dan Eropa Timur.
Zona ini merupakan tempat sumber daya dan barangbarang produksi tersedia secara Diantara keduanya, terdapat zona semiphery .
emi pinggira.
yang termasuk didalamnya Italia diawal abad ke-20.
Rusia.
India.
Brazil.
China.
Korea Selatan.
Taiwan dan beberapa lagi (Mudzakkir 2.
Namun, saat ini pembagian zona-zona sudah mulai mengalami pergeseran, merujuk pada Dunaway & Clelland .
, negara core ditempati oleh negara big power diantaranya AS.
UK.
Australia.
Austria.
Jerman.
Kanada.
Finlandia.
Prancis.
Belanda.
Norwegia.
Jepang.
New Zealand, dan sebagian besar negara-negara Eropa Sedangkan negara periphery yakni India.
Filipina.
Thailand.
Bangladesh.
Burkina Faso.
Argentina.
Bahamas.
Botswana.
Kamboja.
Chile.
Colombia.
Ethiopia.
Kepulauan Fiji.
Kiribati.
Haiti.
Iran.
Irak dan beberapa lagi yang di dominasi oleh negara-negara di benua Asia dan sebagian besar negara di Benua Afrika serta negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik.
Pembagian dewasa ini juga didasarkan pada perhitungan Human Development Index (HDI), jumlah penduduk total.
GDP negara, infrastruktur, tingkat Mayoritas negara core adalah negara-negara industri dimana negara periphery maupun semiphery bergantung padanya.
Negara-negara pada kategori ini memiliki kesiapan alat militer dan kekuatan untuk menguasai dunia dan mengontrol Mayoritas penduduknya sudah well-educated dan sejahtera.
Negara-negara core memiliki kepastian kekuatan dengan dukungan yang ideal dari segi sepenuhnya mandiri dan tidak butuh suntikan dana luar negeri lagi.
Sedangkan negara periphery adalah negara yang biasanya menerima bentuk eksploitasi dan kapitalisasi dari negara-negara core entah pada sektor ekonomi, tenaga kerja dan raw Kebalikan dari core, negara-negara membutuhkan suntikan bantuan luar negeri untuk memenuhi infrastruktur menghadapi masalah perlindungan Bahkan dalam soal politik, beberapa negara periphery tidak punya pemerintahan yang kuat hingga di kontrol oleh negara lain.
Periphery penduduk well-educated lebih sedikit dibanding yang belum berpendidikan tinggi, maka dari itu tenaga kerjanya masih di dominasi oleh low-skill Negara-negara ini memiliki terbatas dan bergantung soal modal dan ekspor raw materials pada negara core (Dunaway & Clelland 2.
Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Gagalnya Pembangunan Ketergantungan Bangladesh dalam Kerangka Modern World System Kerja paksa dan perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja sudah lama meluas di Bangladesh, baik di dalam negeri maupun lintas perbatasan menuju India.
Pakistan.
Lebanon.
Malaysia.
Singapura.
Thailand.
Brunei, dan Sudan (Accountability Hub Organisation 2.
Sejumlah besar usia siap kerja utamanya laki-laki, direkrut untuk bekerja diluar negeri melalui janji kerja palsu lantas mengalami kondisi kerja yang eksploitatif .
erja paks.
Kerangka Modern World System menempatkan Bangladesh sebagai negara periphery yang terus bisa dianggap sebagai Auladang hijauAy pekerja murah oleh negara core.
Pertumbuhan ekonomi yang dialami Bangladesh di tahun 1980-an tidak dibarengi dengan peningkatan yang serupa di bidang perlindungan hakhak Akibatnya, menciptakan lapangan kerja tetapi dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang berbahaya.
Eksploitasi kepada para pekerja terjadi dalam berbagai bentuk di Bangladesh, mulai dari upah rendah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang kejam hingga pelecehan fisik dan verbal.
Eksploitasi tenaga kerja ditemukan di industri garmen, produksi batu bara, industri perikanan dan beberapa industri lain (Accountability Hub Organisation 2.
Negara-negara Periphery pada umumnya tergolong memiliki HDI yang rendah, yang diukur dari angka harapan hidup, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan sebagainya.
Indeks ini mengelompokkan negara dengan peringkat skala 0 hingga 1.
0 adalah pembangunan manusia tertinggi.
Penjelasannya, pembangunan manusia tertinggi ada pada skala .
8 Ae 1.
, pembangunan manusia tinggi ada pada skala .
7 Ae .
dan pembangunan manusia medium/sedang pada skala .
55 Ae manusia rendah .
Menurut data, sekitar setengah dari kelompok negara periphery berada pada tingkatan pembangunan manusia sedang dan rendah.
Di tahun 2019.
Bangladesh memiliki angka skor HDI .
ang meningkat 60 persen dibanding tahun 1.
dengan jumlah penduduk sekitar 168 juta lebih.
Tahun 2020, dengan skor HDI yang dimiliki.
UNDP menempatkan Bangladesh berada pada peringkat 133 dari total 189 negara di dunia (UNDP 2.
& (DD National News 2.
Bangladesh memiliki GDP per kapita kurang lebih sebesar US$1,521 di tahun 2017 (Focus Economics 2.
, kondisi hampir serupa dengan negara-negara periphery lain di Asia yang memiliki angka GDP per kapita tidak beda jauh seperti Bhutan.
Kamboja.
Myanmar.
Nepal.
Pakistan.
Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Srilanka.
Vietnam dan Timor Leste (Dunaway & Clelland 2.
Sementara masih sangat jauh jika dibandingkan GDP per kapita kelompok negara core seperti Australia.
Belgia.
Austria.
UK.
AS.
Jerman dan lainnya.
Di tahun 2019.
GDP Bangladesh meningkat menjadi US$1,829 dengan poverty rate sebesar 24,3 persen (Focus Economics 2.
Merujuk pada Laporan UNDP Bangladesh kemajuan dalam indeks pembangunan manusia dalam beberapa tahun Pada Bangladesh menempati urutan ke 136 diantara 189 negara dengan skor HDI 608, menempatkannya diantara negara yang dianggap telah mencapai pembangunan manusia menengah.
Namun faktanya, meski Bangladesh telah mengambil langkah-langkah menuju pengentasan kemiskinan, banyak tantangan yang masih harus Hingga tahun 2016, hampir seperempat penduduknya .
ekitar 24,3 perse.
masih hidup dalam garis Ancaman dan goncangan yang terus menerus terhadap kondisi alam, politik dan ekonomi serta dampak globalisasi yang tidak pasti apalagi lingkungan perdagangan internasional yang semakin kompetitif menghambat upaya pembangunan Bangladesh.
Bangladesh juga masih mengalami tantangan soal tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia.
Perdana Menteri Sheikh Hasina pernikahan anak perempuan dibawah 15 tahun pada 2021, namun hanya ada sedikit kemajuan dari upaya ini selama beberapa tahun.
Tindakan serupa masih diperbolehkan dengan klausul khusus seperti jika ada izin orang tua atau keputusan pengadilan (Human Rights Watch 2.
Masalah migrasi penduduk juga masih dihadapi oleh Bangladesh, perubahan struktur dan perpindahan penduduk pedesaan mendorong juga migrasi ekonomi yang cepat.
Hal ini perkotaan, berkolaborasi dengan sedikitnya pekerjaan hingga persoalan kemacetan dan tempat tinggal di perkotaan yang terbatas.
Laju beberapa waktu terakhir, namun menurun hanya sebesar 2,4 poin .
ari 21,3 menjadi 18,9 perse.
Oleh karena itu.
Bangladesh masih menghadapi tantangan besar untuk pencapaianpencapaian untuk memenuhi tuntutan Sustainable Development Goals (SDG.
(UNDP Report 2.
Sejatinya, menilik dari usaha
pembangunan Bangladesh, sedikit bisa disimpulkan bahwa perbaikan yang dilakukan sejak tahun 2000, tidak dapat dijadikan tolak ukur
tercapainya perbaikan taraf hidup
(IBRD
Report 2.
Meskipun IBRD dalam laporannya menyebut Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Bangladesh telah berhasil mengurangi setengah populasi kemiskinan dan mengangkat 25 juta orang keluar dari kemiskinan, namun World Bank .
dalam laporannya menyebut bahwa kemiskinan di Bangladesh turun dari awalnya sebesar 43,8 persen di tahun 1991 menjadi hanya sebesar 14,8 persen di tahun 2016 tetapi masih sekitar 39 juta orang penduduknya berada dibawah garis Berangkat dari hal diatas, pembangunan sosial di Bangladesh bisa dijelaskan lewat kenyataan sebagai berikut diantaranya, negara gagal memberi perlindungan kepada perempuan dibawah umur untuk terhindar dari praktek pernikahan Negara juga gagal mencapai stabilitas politik yang kondusif dibuktikan masih seringnya tindakan demonstrasi dan pergolakan nasional.
Bangladesh juga gagal melaksanakan menyeluruh terhadap penduduk, buktinya masih banyak buruh pada industri garmen yang memilih untuk AubertahanAy dalam skema imperialisasi dan eksploitasi perusahaan dunia Barat yang bersekongkol dengan pemilik industri lokal meskipun mengalami berbagai kekerasan dan tanpa adanya perlindungan demi biaya hidup.
Bahkan World Bank .
Bangladesh sebenarnya telah menerima skema bantuan luar negeri dari Bank Dunia hampir seperempat besarnya dari semua dana bantuan luar negeri yang masuk kepadanya.
Bank Dunia sebenarnya telah mendukung penuh semua upaya pemerintah Bangladesh dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, pembangunan SDM dan sosial serta pengentasan kemiskinan.
Namun.
Bangladesh menghadapi persoalan pelik soal perbaikan kesejahteraan penduduknya bahkan minimnya angka penduduk yang menamatkan pendidikan dasar dan kualitas pendidikan di semua jenjang masih menjadi masalah pelik yang belum tertuntaskan.
Imperialisme Gaya Baru pada Buruh Industri Garmen Bangladesh Industri garmen atau readymade garments (RMG) di Bangladesh menyumbang hampir 83 persen dari pendapatan ekspor dan lebih dari 10 persen bagi GDP.
Industri ini mempekerjakan sekitar 4 .
perempuan yang tersebar di lebih dari 500 pabrik .
ata yang berbeda dirilis oleh Quartz Media pada 2015 yang menyebutkan bahwa jumlah pabrik yang sebenarnya berjumlah Banyak perusahaan fashion high-end Barat memproduksi pakaian di Bangladesh yang tergabung dalam 2 .
Konsorsium besar, yakni Konsorsium Eropa yang menaungi perusahaan fashion kelas dunia yang terdiri dari Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Inditex.
H&M.
Tesco.
Sedangkan Konsorsium Amerika Serikat diantaranya Walmart.
GAP.
Disney.
JC Penney dan masih banyak lagi (Reuters 2.
Secara teknis, hanya 200 pabrik yang terdaftar sebagai eksportir langsung artinya mereka terdaftar untuk memasok label internasional secara langsung (Quartz Media 2.
Ironisnya, industrialisasi dan jumlah yang besar ini tidak didasari oleh perlindungan dan hak yang layak bagi para buruh garmen, bahkan buruh di Bangladesh masuk kategori penerima bayaran paling rendah di dunia.
Hal ini kontradiksi dengan keuntungan yang diterima para imperialis pemilik industri fashion kelas dunia, mereka membeli pakaian jadi dari pemilik pabrik garmen yang relatif murah dan kemudian pabrik memberikan upah kepada buruh dalam jumlah yang Para berpenghasilan kurang dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah setempat sebesar $75 per bulan, sangat jauh dibawah biaya hidup yang berkisar $188 per bulan (Human Rights Pulse 2.
Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2010 dimana upah buruh hanya sejumlah $38 per bulan, dengan pendapatan sebesar ini seseorang hampir tidak bisa mencukupi Sebagian besar gaji buruh diberikan pada tuan tanah, para buruh diharuskan bekerja lembur sedikitnya 2 .
jam hingga sepuluh Jika buruh melakukannya, mereka mendapat tambahan sedikit penghasilan untuk bertahan hidup dan memberikan pada keluarganya di pedesaan (The Platform 2.
Wallerstein .
6 dalam Linden 2.
mengemukakan bahwa seringkali menyerahkan sebagian nilai yang mereka ciptakan untuk orang lain .
alam hal ini kaum borjui.
Kontrol tenaga kerja dalam modern world system yang disebut dengan perbudakan dimana individu-individu melakukan kewajiban kerja pada satu orang sesuai dengan hukum yang Dan inilah yang sedang dihadapi oleh Bangladesh saat ini, di satu sisi, ekonomi nasional yang ditopang oleh industri garmen yang bergantung pada perusahaan fashion dunia Barat perlu terus dilakukan, namun di sisi yang lain, tekanan dari pihak luar untuk memperhatikan kondisi pekerja garmen dan fakta kesejahteraan para pekerja menjadi persoalan yang pelik.
Persoalan upah bukan satusatunya bentuk eksploitasi terhadap buruh, hak pekerja untuk membentuk serikat guna mengatasi adanya pelanggaran, berlindung dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan serangan fisik tidak didapatkan.
Buruh industri garmen Bangladesh bahkan pelecehan fisik dan seksual (Reuters 2.
Manajemen pabrik yang menaungi Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
memberikan akses terhadap hal-hal Aktivis dan media hak akasi manusia Human Rights Pulse .
undang-undang ketenagakerjaan dan mengakhiri penganiayaan terhadap serikat pekerja sudah dimulai sejak tahun 2015, dua tahun setelah tragedi runtuhnya Rana Plaza di Dhaka sebagai kawasan industri terbesar di Bangladesh namun hingga saat ini belum ada titik terang mengenai upaya perlindungan Human Rights Watch .
menerbitkan laporan bahwa buruh paling menderita di dunia adalah buruh pabrik garmen di Bangladesh.
Laporan ini didasarkan wawancara kepada lebih dari 160 buruh dari 44 pabrik berbeda yang menyimpulkan undang-undang ketenagakerjaan masih belum hadir untuk memberikan perlindungan yang Di tanggal 24 April 2013, dunia menyaksikan bencana industri terburuk sepanjang sejarah ketika gedung Rana Plaza runtuh dan 134 buruh dan ratusan lainnya luka-luka.
Tragedi Rana Plaza membawa perhatian global pada realitas eksploitasi buruh dan pengabaian masalah keselamatan kerja sektor garmen di Bangladesh.
Kejadian ini bukan pertama kali di Bangladesh, sebelumnya tragedi kebakaran di Tazreen Fashions, salah satu pabrik garmen, menewaskan lebih dari 700 buruh sepanjang tahun 2005 sampai 2012 (Accountability Hub Organisation 2.
Tekanan internasional pasca tragedi Rana Plaza, pemerintah Bangladesh dengan didukung dari ILO, mengadopsi National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Garment Sector (NTPA) pada Rencana pemerintah, para pekerja dan kerangka kerja utama meningkatkan kondisi kerja aman di industri garmen Bangladesh.
Dua inisiatif lain dari mencegah bencana di industri garmen yakni Alliance for Bangladesh Worker Safety dan Accord on Fire and Building Safety.
Tujuan dari kedua inisiatif ini untuk mengatur masalah keselamatan di industri garmen melalui inspeksi pabrik, pemberdayaan para pekerja serta menyediakan dana untuk perbaikan (Accountability Hub Organisation 2.
Dalam laporan yang dirilis oleh NYU Stern Center for Business and Human Rights dan diterbitkan oleh Quartz Media .
, sampai tahun 2015, sekitar 27 persen saja pabrik garmen di Bangladesh yang menerima perhatian dari Alliance for Bangladesh Worker Safety sementara sisanya masih belum tersentuh.
Dari 500 hingga 4.
500 pabrik yang dilaporkan, hanya sekitar 1.
Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
berada dibawah pengawasan aliansi.
Sementara itu.
Quartz Media .
menemukan data baru pada jumlah pabrik garmen di Bangladesh yang 179 pabrik.
Pabrik-pabrik yang tidak terhitung sebelumnya inilah sebagian besar bersifat informal dan tidak mempunyai aturan tetap, dan berarti menjadikannya berbahaya.
Seringkali, pabrik-pabrik menerima ketidakpastian karena statusnya masih sub-kontraktor, yang mana sebuah perusahaan merek sewaktu-waktu langsung mendapat dari pemasok utama ataupun karena memberikan permintaan tersebut ke pabrik yang Disinilah buruh juga dirugikan dari sistem tersebut, jutaan buruh di pabrik sub-kontrak berada diluar perlindungan aliansi dan rentan terhadap kondisi tempat kerja yang tidak aman.
Bangladesh tahun 2006 mengatur bagaimana seharusnya upah minimum diberikan, usia minimum kerja, kompensasi, jam kerja, jaminan Ketentuan ini diperbarui setelah terjadinya tragedi Rana Plaza yang menyempurnakan pasal sebelumnya dengan menambahkan sejumlah 192 pengawas baru sehingga hingga tahun 2016, data menyimpulkan total Bangladesh (Accountability Hub Organisation Pemerintah Bangladesh konvensi 87 dan 98 International Labour Organization (ILO) tentang kebebasan berserikat dan melakukan perundingan, namun hingga tahun 2020.
UU ketenagakerjaan nyatanya tidak bisa mematuhi standar-standar Pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya untuk memastikan perlindungan bagi para buruh dan menuntut pelaku industri untuk menghormati hak-hak buruh, namun perusahaan yang membeli produk dari Bangladesh mementingkan hasil dan kelancaran rantai pasokan (Human Rights Pulse Praktek semacam inilah yang terjadi di masa modern banyak disebut para ahli sebagai imperialisme gaya baru.
Imperialisme disebut Kapitalisme.
Sebagaimana Schumpeter .
alam OAoHanlon 2.
Imperialisme adalah sisa-sisa feodalistik struktur sosial dalam Kapitalisme dimana penguasa negara tunduk pada Kapitalis yang didorong oleh keinginan untuk kejayaan .
Bahwa negara big pengaruhnya kepada negara periphery yang berada dalam kondisi rentan seperti Bangladesh.
Hal ini diperparah dengan pemilik pabrik yang tidak pro terhadap buruh.
Tenaga kerja di negara periphery tidak kuasa menolak atau menghapus mekanisme yang berjalan karena perekonomian mereka Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
industri garmen.
Melansir The Platform .
, apa yang terjadi di Bangladesh adalah kombinasi dari para kelas penguasa.
Imperialis dan bersama-sama menyebarkan agenda bahwa industri garmen menyelamatkan ekonomi dan pekerjaan terutama bagi wanita.
Dengan banyaknya pekerja garmen perempuan pada alternatif peluang kerja yang terbatas.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Labowitz & BaumannPauly .
alam Quartz Media 2.
terkait dengan apa yang dihadapi Bangladesh, memperbaiki masalah industri garmen entah masalah pabrik maupun perlindungan buruh adalah dengan menjadikannya sebagai Autanggung jawab bersamaAy, dimana semua pihak .
erusahaan, pemilik pabrik, pekerj.
mengakui ruang lingkup masalah dan memberikan ruang untuk diskusi yang jujur dan bertindak bersama-sama Bagaimanapun industri garmen telah Bangladesh untuk bergantung hidup dan bukan jalan terbaik jika berbagai merek fashion dunia keluar dari Bangladesh.
Kesimpulan Terdapat dua pembagian dunia dalam kerangka modern world system yaitu, negara core .
dan negara periphery .
Negara core adalah negara maju pemilik kapital besar dan kesejahteraan yang stabil periphery adalah negara berkembang yang seringkali hanya mempunyai sumber daya mentah .
aw material.
dan tenaga kerja .
erkualifikasi yang melimpah.
Ada sebagian pendapat yang meyakini bahwa negara-negara miskin memang dipertahankan untuk tetap miskin dan bergantung agar struktur atau pola ini tetap berjalan.
Negara miskin ekonomi-nya AuvulnerableAy atau sensitif/rentan karena mekanisme yang sudah diatur bersama oleh negara maju sebagai world market system.
Salah satu mekanisme AuperbudakanAy masa kini dimana tenaga kerja yang dimiliki oleh Bangladesh di eksploitasi oleh para Imperialis konsorsium AS dan Eropa untuk tujuan keuntungan big power sang pemilik kapital besar.
Dominasi inilah yang dinamai sebagai Aupoverty cyrcleAy, dimana negara maju terus mempertahankan pembagian kelas kelompok kaya dan kelompok ketergantungan didalamnya.
Pada akhirnya, negara periphery tidak bisa upaya-upaya menjalankan proses pembangunan ke arah lebih maju.
Journal of Governance Innovation Volume 3.
Number 1.
Maret 2021
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Referensi