Article Agama dan Preferensi Pemilih dalam Kontestasi Elektoral di Kota Malang M Farouk Ubaidillah1 & Nafillah Adian Mauriska2 Universitas Brawijaya.
Malang.
Indonesia.
email : faroukubaidillah7@gmail.
Universitas Brawijaya.
Malang.
Indonesia.
email : nafilladianm@student.
Abstract
PERADABAN JOURNAL OF
RELIGION AND SOCIETY
Vol.
Issue 1.
Januari 2025
ISSN 2962-7958
Page : 60-77 DOI:
https://doi.
org/10.
59001/pjrs.
Copyright A The Author.
2025 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
International License This study examines the factors that drive the people of Malang City to choose leaders based on religion.
This study combines a literature study and in-depth interviews to explore the public perspective on the role of religion in leadership selection.
The results of the study indicate that the majority of the people of Malang City tend to choose leaders who share the same religion.
However, there is a growing trend, especially among the younger generation, to consider competence and integrity rather than just religious background.
Meanwhile, some people, especially from older and more conservative groups, still hold to the belief that co-religious leaders are more trustworthy in implementing policies that follow their religious values.
This study also shows that religion plays a significant role in the political preferences of the people of Malang City, where the majority of voters tend to choose candidates who have the same religious background.
This decision is driven by the belief that co-religious leaders better understand spiritual needs and are more able to represent the interests of their community.
However, this tendency also poses challenges related to inclusion, justice, and social cohesion.
This is because the tendency to choose leaders based on religion is closely related to identity politics, where religion becomes the main factor in political mobilization.
This identity politics has the potential to strengthen polarization and social fragmentation, as well as hinder social integration.
In addition, the exclusive selection of leaders based on religion can ignore important factors such as competence and integrity.
Keyword Electoral, political identity, political preference, politicization of religion, religion M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih Abstrat Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kota Malang dalam memilih pemimpin berdasarkan agama.
Penelitian ini menggabungkan studi pustaka dan wawancara mendalam untuk menggali perspektif masyarakat mengenai peran agama dalam pemilihan Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang cenderung memilih pemimpin yang seagama.
Meskipun demikian, terdapat kecenderungan yang berkembang, terutama di kalangan generasi muda, untuk lebih mempertimbangkan kompetensi dan integritas dibanding sekadar latar belakang agama.
Sedangkan sebagian masyarakat, terutama dari kelompok yang lebih tua dan konservatif, tetap berpegang pada keyakinan bahwa pemimpin seagama lebih dapat dipercaya dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.
kajian ini juga menunjukan bahwa agama memainkan peran signifikan dalam preferensi politik masyarakat Kota Malang, di mana mayoritas pemilih cenderung memilih calon pemimpin yang memiliki latar belakang agama yang sama.
Keputusan ini didorong oleh keyakinan bahwa pemimpin seagama lebih memahami kebutuhan spiritual dan lebih mampu mewakili kepentingan komunitas mereka.
Namun, kecenderungan ini juga menimbulkan tantangan terkait inklusi, keadilan, dan kohesi sosial.
Karena kecenderungan memilih pemimpin berdasarkan agama erat kaitannya dengan politik identitas, di mana agama menjadi faktor utama dalam mobilisasi Politik identitas ini berpotensi memperkuat polarisasi dan fragmentasi sosial, serta menghambat integrasi sosial.
Selain itu, pemilihan pemimpin yang eksklusif berdasarkan agama dapat mengabaikan faktor-faktor penting seperti kompetensi dan integritas.
Kata Kunci Agama, elektoral, preferensi politik, politik edentitas, politisasi agama Pendahuluan Pemilihan umum merupakan mekanisme fundamental dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi sarana politik elektoral, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks, termasuk peran agama dalam membentuk preferensi politik pemilih (Annisa, 2.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas lanskap politik nasional, agama semakin sering dijadikan sebagai faktor utama dalam preferensi politik masyarakat.
Dalam beberapa dekade terakhir, peran agama dalam politik elektoral mengalami intensifikasi seiring dengan meningkatnya penggunaan politik identitas.
Perpaduan antara agama dan politik sering kali berujung pada polarisasi sosial dan segregasi berbasis identitas.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa agama seringkali digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik yang dapat memengaruhi polarisasi sosial serta menguatkan segregasi berbasis identitas.
Fenomena ini sangat jelas terlihat dalam konteks pemilu, di mana afiliasi keagamaan menjadi penting dalam membentuk perilaku pemilih dan dinamika masyarakat.
Di Israel misalnya, ketegangan antara masyarakat sekuler dan ultra-Ortodoks menyoroti bagaimana identitas agama dapat memicu konflik politik, dengan kedua Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 belah pihak memanfaatkan isu-isu agama untuk keuntungan politik(Katz, 2.
Amerika, penelitian menunjukkan peningkatan tren polarisasi agama-politik sejak tahun 1980, terutama di antara pemilih kulit putih kelas atas, menunjukkan bahwa identitas agama secara signifikan memengaruhi preferensi politik(Hirschl.
Booth.
Glenna, & Green, 2.
Fenomena ini juga terlihat di Indonesia, seperti yang terjadi di pemilihan kepala daerah Sumatera Utara pada tahun 2018.
Kajian yang ada menggambarkan bagaimana narasi agama dimanipulasi untuk mempolarisasi pemilih, yang mengarah pada kebencian dan konflik sosial (Sembiring.
Subhilhar.
Kusmanto, & Ridho, 2.
Serupa dengan itu.
Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 juga menunjukan bahwa strategi kampanye dengan mengeksploitasi identitas agama pada akhirnya mengakibatkan peningkatan intoleransi dan polarisasi ideologis di antara pemilih (Ubaid & Subandi, 2.
Meskipun fenomena politik identitas berbasis agama banyak dikaji dalam skala nasional, studi mengenai bagaimana kecenderungan ini berlangsung di tingkat lokal masih terbatas.
Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada Kota Malang, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang unik.
Sebagai Kota Pendidikan.
Malang memiliki tingkat literasi dan akses informasi yang relatif tinggi, yang secara teori dapat mendukung rasionalitas politik yang lebih kuat dibandingkan wilayah lain.
Namun, di sisi lain.
Kota Malang juga tidak lepas dari interaksi antara agama dan politik yang kotrapoduktif, misalnya dengan meningkatnya Politik identitas yang destruktif (Harsono, 2.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai bagaimana faktor agama tetap menjadi salah satu pertimbangan utama dalam preferensi politik masyarakat, meskipun kota ini memiliki karakteristik pendidikan yang lebih maju dibandingkan daerah lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kota Malang memilih pemimpin berdasarkan agama.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggabungkan studi pustaka untuk memperoleh pemahaman komparatif serta wawancara mendalam guna menggali perspektif langsung masyarakat terkait faktor agama dalam pemilihan pemimpin.
Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, serta rasionalisasi yang digunakan oleh pemilih dalam menjustifikasi pilihan politik berbasis agama.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai dinamika hubungan antara agama dan politik di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif serta menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai interaksi identitas agama dan perilaku pemilih.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis kecenderungan memilih pemimpin berdasarkan agama di Kota Malang.
Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang pandangan dan pengalaman masyarakat dalam menentukan pilihan politik.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.
Wawancara dilakukan secara purposif dengan responden dari berbagai latar belakang agama, sosial, dan ekonomi, menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali perspektif mereka secara mendalam.
Studi kepustakaan meliputi literatur teori, penelitian terdahulu.
M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih dan data statistik mengenai kecenderungan pemilih di Indonesia, khususnya di Kota Malang.
Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara identitas agama dan perilaku pemilih.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika agama dan politik serta mendukung pengembangan kajian di bidang ini.
Hasil dan Pembahasan Pilihan Politik dan Perbedaan Agama Agama seringkali menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka.
Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, agama bahkan dapat menjadi faktor penentu dalam memilih pemimpin.
Masyarakat cenderung memilih pemimpin yang berasal dari agama yang sama karena dianggap lebih memahami nilai-nilai spiritual dan sosial yang mereka anut.
Selain itu, kesamaan agama juga dianggap sebagai jaminan bahwa kepentingan kelompok keagamaan mereka akan terwakili.
Namun, keterikatan pada identitas agama dalam memilih pemimpin memiliki potensi masalah.
Pemilihan yang didasarkan semata-mata pada kesamaan agama, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak calon pemimpin, dapat berakibat pada terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten.
Hal ini tentu dapat menghambat kemajuan politik dan pembangunan daerah.
Lebih jauh lagi, fokus pada perbedaan agama dapat mengurangi inklusivitas dalam proses politik.
Calon pemimpin dari kelompok agama minoritas, meskipun memiliki kemampuan yang mumpuni, bisa jadi terpinggirkan hanya karena perbedaan agama mereka.
Lantas, bagaimana pandangan masyarakat terkait pemimpin yang berbeda agama? Berdasarkan kuesioner yang disebar oleh peneliti, terungkap bahwa sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya mempertimbangkan faktor lain selain agama.
Salah satu responden menyatakan.
AuCalon pemimpin dari agama yang berbeda tetap bisa menjadi pemimpin yang baik asalkan memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen untuk melayani semua warga dengan adil.
Yang terpenting adalah kemampuannya dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, tanpa memandang perbedaan agama.
Ay (S, 20 tahu.
Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai terbuka untuk memilih pemimpin dari agama yang berbeda, asalkan pemimpin tersebut memiliki kualitas kepemimpinan yang baik.
Hal ini merupakan perkembangan positif dalam dinamika politik di Indonesia.
Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa agama masih menjadi faktor penting dalam pilihan politik masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan hanya identitas Pernyataan yang hampir serupa juga ditemukan dari responden lain, yaitu.
AuMenurut pandangan saya agama yang berbeda tidak begitu terlalu mempengaruhi bagaimana kualitas pemimpin sehingga semua kepercayaan boleh menjadi calon pemimpin suatu negara asalkan dapat amanah dalam Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 menjadi pemimpin.
Indonesia memiliki agama yang beragam sehingga tidak bole ada unsur diskriminasi.
SARA terhadap calon pemimpin yang memiliki agama berbeda.
Ay (A, 19 tahu.
Dari jawaban dari responden tersebut terlihat bahwa responden menerima adanya pemimpin yang berasal dari agama yang berbeda, responden tersebut juga menjelaskan bagaimana kepercayaan individu tidak terlalu berpengaruh pada minat untuk memilih.
Responden menekankan untuk melihat kualitas calon pemimpin dibandingkan latar belakang agamanya.
Indonesia juga sebagai negara yang besar dan memiliki keberagaman, mulai suku hingga agama juga dianggap memiliki banyak kesempatan dan kemungkinan untuk dipimpin dari agama-agama yang ada di Indonesia, tidak hanya agama mayoritas.
Amanah juga salah satu yang diharapkan dari calon pemimpin, sebagai seorang pemimpin yang merupakan representasi rakyat sifat amanah merupakan sifat yang sudah harus dimiliki.
Sifat amanah juga disebutkan dalam agama Kristen dan Islam, pada agama Kristen disebutkan di mana rendah hati yang juga bermaksud kepemimpinan adalah amanah (AuDo not think of yourself more highly than you oughtAy yang berarti Aujangan anggap dirimu jauh lebih tinggi dari yang semestinyaAy -Rom 12:.
(Arifin & Takrim, 2.
Jika melihat pada ayat tersebut, maka amanah pemimpin juga dilihat bagaimana sikapnya yang tidak merasa tinggi dibanding yang lain hanya karena adanya jabatan yang dimiliki.
Pada agama Islam, amanah juga sering kali disebutkan dalam diskursus Sifat amanah adalah sifat nabi sebagai pemimpin umat Islam yang dianggap penting.
Nabi SAW.
AuCelakalah para umaraAo .
emimpin pemerintaha.
, celakalah para penguasa suatu perkumpulan, dan celakalah para pemegang amanat.
Hendaklah orang-orang membayangkan bahwa kelak di hari kiamat jambul-jambul .
mereka itu akan digantung dibintang tsurayat .
intang tuju.
berputar-putar antara langit dan bumi, karena mereka tidak pernah mengerjakan barang sesuatu apapun (AuamanahAy yang seharusnya mereka kerjakan sebagaimana mestinya dengan adil dan bajik.
)Ay (H.
Ahmad dari Abu Huraira.
(Arifin & Takrim, 2.
Hadist tersebut menjelaskan bagaimana Nabi mengecam pemimpin yang tidak bersifat amanah.
Berdasarkan dua tulisan di atas, dapat dilihat bagaimana amanah menjadi suatu sifat yang ditekankan dalam agama untuk menjadi seorang pemimpin.
Seorang pemimpin memiliki peran krusial dalam menyatukan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang beragam.
Keberpihakan seorang pemimpin dapat memicu perpecahan, sehingga kemampuan untuk memposisikan diri sebagai AojembatanAo antar kelompok masyarakat sangatlah penting.
Hal ini relevan ketika masyarakat dihadapkan pada konflik dan membutuhkan solusi yang Pandangan ini tercermin dalam pernyataan salah satu responden: AuTidak msalah jika pemimpin berbeda agama, karena urgensi pemerintah saat ini adalah memiliki pemimpin yang dapat membawa kerukunan serta memajukan wilayah.
Ay (H, 24 tahu.
Pernyataan ini menunjukan bahwa bahwa agama bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam memilih pemimpin.
Bagi responden ini, kemampuan M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih pemimpin dalam menjaga kerukunan dan membawa kemajuan AA justru menjadi pertimbangan utama.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pandangan yang inklusif dan mampu merangkul perbedaan.
Seorang pemimpin juga diharapkan dan juga dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam seluruh lini kehidupan rakyat yang Pemimpin tidak hanya ahli dalam mengerjakan di satu bidang, namun sering kali juga kewalahan dalam penyelesaian di bidang lainnya.
Kecakapan atau kemahiran dari pemimpin yang ideal adalah merata di berbagai sektor (Setyawan et al.
, 2.
Memilih pemimpin yang memiliki kompetensi juga dapat mengesampingkan kemungkinan diskriminatif, seperti salah satu responden yang menjawab.
AuMenurut pandangan saya calon pemimpin yang berbeda agama itu tidak masalah, agama seorang individu tidak menentukan dia jahat atau baik.
Saya tidak mencoba mendiskriminasi seorang calon pemimpin berdasarkan agama.
Ay (I, 20 tahu.
Diskriminasi adalah sebuah tindak yang dapat dikatakan tidak adil dan tidak seimbang atau sama yang dikerjakan untuk membedakan individu atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khusus seperti, ras, suku, agama, dan kelas-kelas sosial.
Diskriminasi agama sendiri adalah salah satu masalah sosial kemanusiaan yang bisa menghalangi usaha memelihara kerukunan antar umat beragama dan dapat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat karena ketidakadilan yang timbul karena permasalahan agama (Hidayat et al.
, 2.
Diskriminasi agama dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari kebijakan yang membatasi hak-hak kelompok minoritas agama, tindakan intoleransi, hingga penolakan terhadap calon pemimpin yang berbeda agama.
Pemimpin yang selanjutnya dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan dan bukan karena agama, dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Sebagai seorang pemimpin, harapan masyarakat juga terletak pada bagaimana pemimpin tersebut dapat menyelesaikan masalahnya.
AuSaya tidak mempermasalahkan agama yang berbeda, yang penting pemimpin dapat mengakomodasi kebutuhan rakyat dan menengahi konflikAy (I, 21 tahu.
Sebagai seorang pemimpin, harapan-harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang berlaku adil dan tidak berpihak juga sangat dipertimbangkan.
Pemimpin diharapkan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang beragam, mulai dari agama hingga jenis budaya yang berbeda.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemimpin dalam masyarakat yang beragam ini yaitu bagaimana agar dapat menghindari kecenderungan untuk mengutamakan salah satu kelompok agama tertentu, dari hal tersebut dapat berpotensi untuk menimbulkan keberpihakan dan ketidakadilan.
Konflik-konflik yang ada dapat diselesaikan oleh pemimpin dengan memberikan kesempatan pada seluruh lapisan masyarakat dengan mendengarkan pendapat dari kondisi penting yang dibutuhkan, seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memberikan kesempatan untuk Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 menjelaskan dari sudut pandangnya (Brata, 2.
Pemimpin harus bisa memimpin masyarakatnya dan membuat keputusan, saat adanya permasalahan maka peran pemimpin sangat dibutuhkan (Brata, 2.
Keputusan harus diambil oleh seorang pemimpin dengan tetap mempertimbangkan kondisi masyarakatnya.
Ketika seorang pemimpin memiliki orientasi pada kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi dan tidak mengkotak-kotakkan dengan memandang agama, maka dapat menciptakan ruang di masyarakat menjadi ruang yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara dapat merasa terwakili dan dihargai kehadirannya.
Meskipun mayoritas responden menunjukkan kecenderungan untuk tidak terlalu memperdulikan latar belakang agama calon pemimpin, terdapat beberapa responden yang memiliki pendapat berbeda.
Mayoritas responden yang menentang pemimpin dari agama yang berbeda berusia lebih tua.
Salah satu responden.
D yang berusia 50 tahun, menyatakan.
AuSelama masih ada pemimpin yang seiman.
memilih yang seiman.
Ay (D, 50 tahu.
Pernyataan ini mencerminkan kecenderungan untuk memilih pemimpin yang Kecenderungan serupa juga terlihat pada responden lain.
A, yang juga berusia 50 tahun.
A berpendapat.
AuLarangan dari agama untuk memilih berbeda Ay (A, 50 tahu.
Terkait dengan pemilihan pemimpin dari agama yang berbeda, terdapat perbedaan pandangan di kalangan responden Muslim.
Sebagian responden berpegang pada keyakinan bahwa agama melarang memilih pemimpin dari agama Pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap ayat-ayat Al-QurAoan yang melarang umat Islam memilih non-Muslim sebagai pemimpin.
Kelompok ini umumnya dianut oleh ulama salaf, meskipun sebagian kecil masih hidup di era modern (Rodin, 2.
Dalam perspektif klasik, kepemimpinan non-Muslim dianggap tidak seharusnya dilakukan, baik secara normatif maupun historis, dengan rujukan pada beberapa ayat Al-QurAoan yang melarang umat Islam untuk memilih non-Muslim sebagai wali atau pemimpin.
Namun, ada juga kelompok yang memperbolehkan non-Muslim menjadi Kelompok ini terdiri dari ulama yang hidup di abad modern dan memiliki pandangan yang lebih inklusif.
Mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut secara kontekstual, membatasi larangan memilih pemimpin non-Muslim pada konteks permusuhan dan peperangan di masa awal Islam.
Dalam kondisi damai, mereka berpendapat bahwa larangan tersebut tidak berlaku secara umum.
(Rodin, 2.
Keragaman pandangan di kalangan ulama tentang kepemimpinan non-Muslim, yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan perubahan kondisi yang semakin dinamis.
Responden lain yaitu.
C yang berusia 52 tahun juga menentang kepemimpinan dari agama yang berbeda, responden berpendapat.
AuCalon pemimpin yg beda agama sangat berpengaruh dalam bertindak yang pasti tidak sesuai dengan aqidah dan syariat agama yang kita anut yang ujungujungnya akan bertolak belakang dengan hati nurani kita sebagai seorang muslimAy (C, 52 tahu.
Responden berpendapat bahwa tindakan-tindakan pemimpin yang berbeda agama akan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang dipegang teguh oleh M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih masyarakat Muslim.
Perbedaan prinsip menjadi alasan kuat keberatan responden terhadap pemimpin non-Muslim, yang menurutnya tidak hanya mengalami perbedaan tentang keyakinan, tetapi juga bagaimana cara pandang pada moralitas dan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menganut agama Islam.
Penolakan responden ini juga memperlihatkan bagaimana pandangan dalam masyarakat Muslim konservatif yang masih menekankan kecocokan antara pemimpin dengan akidah agama yang dianut.
Ini terlihat dari pendapat bahwa seorang pemimpin yang sejalan dengan syariat akan lebih mampu memimpin dengan keadilan dan menjaga kepentingan umat agamanya.
Berdasarkan pendapat responden terlihat jelas adanya perbedaan pandangan antara responden yang berusia tua dengan yang berusia muda terkait kepemimpinan dari agama yang berbeda.
Responden yang lebih tua cenderung mempertahankan pandangan konservatif yang memilih untuk menolak pemimpin berasal dari agama lain, dengan memilih pada kecocokan akidah dan syariat dengan Sementara itu, responden muda menunjukkan sikap dan pendapat yang lebih progresif, mengutamakan kompetensi dan kemampuan seorang pemimpin di atas latar belakang agamanya.
Perbedaan ini mencerminkan adanya perubahan paradigma di kalangan generasi muda, yang cenderung lebih terbuka pada keberagaman dan inklusivitas dalam konteks kepemimpinan.
Agama dan Kemampuan Kepemimpinan Agama sering kali menjadi faktor penting yang memengaruhi pandangan masyarakat tentang kepemimpinan.
Bagi sebagian besar masyarakat, seorang pemimpin yang seagama dianggap lebih mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai serta ajaran agama yang diyakini, sehingga dianggap lebih layak memimpin.
Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa keselarasan akidah antara pemimpin dan mayoritas warga akan menciptakan keputusan politik dan kebijakan publik yang sesuai dengan norma-norma agama yang dianut.
Tanpa agama, manusia sebagai makhluk sosial belum dapat dianggap sepenuhnya menjadi manusia seutuhnya.
Dalai Lama dan Leonardo Boff, dua teolog terkemuka, berpendapat bahwa seseorang yang benar-benar menjalankan nilai-nilai agamanya akan menjadi individu yang lebih sabar, etis, penuh rasa kemanusiaan, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan mampu berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar (Lestari, 2.
Dalam dialog mereka, keduanya menekankan bahwa agama dapat berperan secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari, selama ajarannya diterapkan dengan konsisten dalam perilaku individu.
Agama, menurut mereka, bukan hanya soal ritual atau kepercayaan formal, tetapi bagaimana ajarannya membentuk pribadi yang berintegritas.
Ketika seseorang menjalankan agamanya dengan baik, maka nilai-nilai moral dan spiritual agama itu akan tercermin dalam tindakan dan keputusan yang diambilnya.
Agama yang AubekerjaAy di sini berarti agama yang mampu mempengaruhi perilaku manusia secara positif, menjadikannya lebih bijaksana, peka terhadap kebutuhan orang lain, serta lebih bertanggung jawab secara sosial.
Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi sekadar kepercayaan pribadi, tetapi juga menjadi alat yang memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas hidup bersama, melalui moralitas dan tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama.
Penjelasan tersebut juga dapat Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 menjadi dasar bagaimana sikap seorang pemimpin seharusnya jika dilihat dari kepercayaan agama yang dianut.
Responden juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pemimpin yang berasal dari latar belakang agama yang sama.
Salah satu responden (A, 19 tahu.
AuKelebihan dari adanya latar belakang agama yang sama yaitu terjadi kepercayaan yang kuat dari rakyat kepada pemimpin karena dianggap memiliki identitas agama yang samaa dan syariat yang dipercayai sama sehingga itu menjadi kelebihan tersendiri bagi pemimpin yang memiliki latar belakang agama yang sama.
Kekurangan terjadinya konflik, diskriminasi diantara masyarakat karena pemimpin yang memiliki agama minoritas dianggap kurang dapat menjaga amanah yang baik karena kepercayaan yang dimiliki Ay (A, 19 tahu.
Dari pernyataan itu terlihat bahwa responden berpandangan bahwa kesamaan latar belakang agama antara pemimpin dan mayoritas masyarakat dianggap dapat menciptakan keselarasan.
Pemimpin yang dianggap menjalankan syariat agama yang sama cenderung mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Namun, di sisi lain, perbedaan agama dapat memicu konflik dan diskriminasi, terutama terhadap pemimpin dari kelompok agama minoritas Agama memiliki keterkaitan jalinan dengan masyarakat yang dapat dikatakan cukup erat, dimana dapat saling terlibat antar kesatuan yang pada akhirnya Adanya asal muasal nilai dan moral yang secara menyeluruh dalam agama seharusnya bisa sebagai jawaban dari setiap kesulitan hidup yang membentuk personal dan sifat manusia.
(Lestari, 2.
Di sisi lain, jika dilihat dari pernyataan tersebut, ia juga mengungkapkan bagaimana latar belakang agama yang sama dapat menimbulkan konflik, bahkan diskriminasi antara pemimpin yang dianggap minoritas dengan masyarakat mayoritas yang berpikiran bahwa pemimpin tersebut kurang amanah karena adanya latar belakang kepercayaan yang berbeda.
Beberapa faktor utama seringkali menjadi pemicu konflik terkait agama.
Pertama, perbedaan dogma atau keyakinan dapat menimbulkan ketegangan karena menyentuh aspek emosional dan psikologis dalam praktik keagamaan.
Dogma sering dianggap sebagai kebenaran mutlak yang mendapatkan legitimasi dari Tuhan, sehingga membenarkan tindakan kekerasan atas nama membela keyakinan.
Mereka yang berbeda pandangan sering dilihat sebagai musuh yang harus dilawan.
Meskipun demikian, dogma setiap agama harus dihormati sebagai hak pribadi yang perlu dihargai (Kusuma, 2.
Kedua, perbedaan ritual keagamaan juga menjadi sumber konflik.
Tradisi keagamaan sering digunakan sebagai pembenaran untuk kekerasan dan peperangan atas nama agama.
Tidak hanya antar agama, bahkan perbedaan ritual di dalam satu agama, seperti antara Sunni dan Syiah dalam Islam, atau praktik qunut dan ziarah kubur di Indonesia, juga kerap menjadi pemicu perpecahan (Kusuma, 2.
Ketiga, teks agama juga rawan menimbulkan konflik karena selalu terikat dengan interpretasi manusia yang beragam.
Berbeda-beda interpretasi sering kali dianggap sebagai ancaman oleh kelompok lain.
Keempat, tokoh agama yang memiliki otoritas tinggi dapat membentuk pengikut yang fanatik, sehingga sulit M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih menerima kritik dan cenderung bertindak radikal (Kusuma, 2.
Kelima, sejarah konflik masa lalu sering kali meninggalkan luka yang mendalam, menciptakan dendam berkepanjangan yang dapat memicu konflik laten.
Terakhir, institusi keagamaan juga dapat memperparah konflik jika kebijakan yang diambil tidak mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan historis secara bijaksana (Kusuma.
Konflik tersebut dapat terjadi jika terdapat diskriminasi terhadap orangorang yang tidak sejalan atau sama dengan agama pemimpin.
Adanya perlakuan yang tidak adil juga dapat menciptakan ruang yang diskriminatif.
Jika diskriminasi terjadi, maka hal tersebut dapat menjadi kekurangan pemimpin yang dipilih karena latar belakang agama saja.
Responden lain juga berpendapat terkait kelebihan dan kekurangan pemimpin yang memiliki latar belakang agama yang sama.
AuKelebihannya menurut saya terletak pada saat ketika terdapat penindasan dari agama yang kita miliki maka tentunya beliau akan mengutamakan permasalahan tersebut.
Kekurangannya menurut saya terkadang terdapat pemimpin yang menggunakan agama sebagai pelindung saat beliau memiliki kesalahan dan membuat agama menjadi tercemar nama baiknya, terkadang juga di negara kita yang seharusnya bersifat nasionalisme dengan perbedaan agama yang menjadi kesatuan namun hal itu menjadi terlalu sepihak jika memutuskan suatu perkara tanpa memikirkan agama yang lainnya.
Ay (A, 20 Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa responden menilai bahwa salah satu kelebihan memiliki pemimpin yang berasal dari latar belakang agama yang sama adalah bahwa pemimpin tersebut akan lebih peka terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan agama tersebut.
Misalnya, ketika terjadi penindasan atau ketidakadilan terhadap umat seagama, pemimpin tersebut akan lebih cepat merespons dan memprioritaskan penyelesaian masalah tersebut karena adanya pemahaman mendalam mengenai keyakinan dan nilai-nilai agama yang dianut.
Pemimpin dengan latar belakang agama yang sama dianggap mampu menjaga kepentingan umat secara lebih baik karena adanya kesamaan perspektif dan pengalaman dalam menjalankan ajaran agama.
Namun, responden juga mengakui adanya kekurangan dari situasi ini.
Terkadang, ada pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat untuk melindungi diri dari kesalahan yang mereka buat, sehingga merusak citra agama di mata publik.
Agama menjadi alat politik yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan dan penguatan kekuasaan, di sisi lain juga agama sering kali digunakan sebagai penguatan kekuasaan saja (Jati, 2.
Selain itu, dalam negara yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip nasionalisme dan kebhinekaan, keputusan yang diambil oleh pemimpin yang terlalu memihak agama tertentu dapat menimbulkan kesan diskriminasi.
Keputusan tersebut bisa mengabaikan kepentingan agama lain, sehingga menciptakan Menurut responden, penting bagi pemimpin untuk tetap netral dan Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 mempertimbangkan berbagai perspektif agama dalam pengambilan keputusan agar tercipta keadilan dan keharmonisan di masyarakat.
Pernyataan lain yang masih memiliki kemiripan dinyatakan oleh salah satu responden lain adalah.
AuKelebihannya kalau agamanya sama seperti saya dia mungkin lebih paham nilai-nilai agama dan lebih mengerti kebutuhan keagamaan yang sama, kalau kekurangannya biasanya pemimpin itu lebih memprioritaskan agama yg dia anut jadi orang-orang yang beda agama biasanya kurang mendapatkan perhatian ketika mengambil suatu kebijakan.
Ay (N, 19 tahu.
Berdasarkan pernyataan responden tersebut, terdapat kesamaan dengan responden-responden sebelumnya, dimana pemimpin yang memiliki latar belakang yang sama cenderung akan memahami masyarakat yang memiliki agama yang sama dengan mereka.
Pernyataan dari responden juga menunjukkan perspektif bahwa pemimpin yang memiliki latar belakang agama yang sama cenderung lebih memahami nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang seagama.
Hal ini dianggap sebagai kelebihan karena kesamaan agama dianggap dapat menciptakan rasa saling mengerti yang lebih kuat dalam hal keagamaan.
Pemimpin juga diyakini akan dapat lebih peka pada kebutuhan spiritual dan tradisi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya.
Namun, responden juga menyoroti potensi atau kemungkinan yang dapat muncul selain kelebihan, dari sisi kelemahan jika melihat kesamaan latar belakang agama, bias juga mungkin muncul dalam pengambilan kebijakan.
Pemimpin yang menganut agama tertentu dapat berpeluang untuk memprioritaskan kepentingan kelompok agama yang sama dengan dirinya, sehingga kelompok minoritas yang berbeda agama mungkin dapat merasa terabaikan.
Kebijakan yang diambil mungkin lebih menguntungkan kelompok mayoritas, yang lebih lanjut berdasarkan perspektif responden, bisa mengarah pada ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam penerapan kebijakan.
Adanya kemiripan jawaban dengan responden lain dapat menunjukkan bahwa terdapat ketakutan atau rasa khawatir yang terlihat dalam beberapa pernyataan responden terkait representasi pemimpin yang beragama sama dengan responden.
Kekhawatiran yang terlihat adalah bagaimana kemungkinan adanya diskriminasi pada masyarakat yang berbeda agama atau minoritas dapat terjadi.
Sebagai seorang pemimpin, harapan yang muncul adalah sifat pemimpin yang dapat merangkul dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa melihat latar belakang agama.
Diskriminasi agama yang muncul akan dapat menimbulkan konflik bahkan antar Preferensi Pemilih dalam Konteks dinamika Agama dan Politik Hasil kajian menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang cenderung memilih pemimpin yang seagama.
Meskipun demikian, terdapat kecenderungan yang berkembang, terutama di kalangan generasi muda, untuk lebih mempertimbangkan kompetensi dan integritas dibanding sekadar latar belakang agama.
Beberapa responden menyatakan bahwa pemimpin yang berbeda agama tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik asalkan memiliki integritas.
M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih komitmen, dan visi untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Namun, ada juga sebagian masyarakat, terutama dari kelompok yang lebih tua dan konservatif, yang tetap berpegang pada keyakinan bahwa pemimpin seagama lebih dapat dipercaya dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.
Kajian ini juga menyoroti bagaimana agama berpotensi besar digunakan sebagai alat politik, baik untuk memperoleh dukungan maupun untuk membatasi akses kelompok agama minoritas dalam kepemimpinan.
Meskipun pemimpin dari latar belakang agama yang sama dianggap lebih memahami kebutuhan spiritual warganya, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan mereka akan bersifat bias dan cenderung mengabaikan kelompok agama lain.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang lebih luas untuk menilai pemimpin berdasarkan kompetensi dan amanah, bukan hanya latar belakang agama, guna menciptakan pemerintahan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Temuan ini mendukung pemahaman teoretis yang lebih luas bahwa ada keterkaitan antara keyakinan agama dan perilaku politik masyarakat secara umum.
Kajian yang ada menunjukan bahwa keaykinan agama memengaruhi pilihan politik dalam berbagai aspek, mencakup keyakinan individu, praktik keagamaan, konteks sosial-politik, serta pengaruh komunitas dan politisasi agama.
Keyakinan agama pribadi sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan preferensi politik pemilih.
Keyakinan agama membentuk sikap mereka terhadap kandidat, begitu pula dengan religiusitas yang diklaim oleh kandidat yang dapat memengaruhi citra dirinya.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pilihan politik sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan moral yang dibentuk oleh agama, yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai program serta citra Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menyelaraskan ideologi politik mereka dengan ajaran agama, yang berdampak pada posisi mereka terhadap isu-isu moral seperti aborsi dan pernikahan sesama jenis (Baykov & Pavlov, 2.
Kajian serupa juga menemukan hubungan antara keyakinan agama dan perilaku memilih dalam politik sangat dipengaruhi oleh konteks politik serta budaya.
Studi tentang pengaruh keyakinan agama terhadap perilaku memilih penduduk perkotaan di Tiongkok menunjukkan bahwa baik identitas agama maupun praktik keagamaan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan perilaku memilih dalam pemilihan komite warga di daerah perkotaan.
Dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki keyakinan agama, penduduk kota yang memiliki keyakinan agama memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilu komite warga.
Selain itu, individu yang lebih sering berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan juga lebih aktif dalam memberikan suara.
Studi ini menemukan bahwa keyakinan agama seperti Buddhisme.
Taoisme, dan kepercayaan rakyat memiliki pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemilu tersebut, yang menunjukkan bahwa keyakinan agama lokal mendorong partisipasi politik masyarakat perkotaan (Yi.
Hu, & Zeng, 2.
Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan preferensi politik tidak bersifat statis, tetapi bergantung pada konteks sosial dan tingkat religiusitas masyarakat.
Dalam masyarakat yang sangat Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 religius, agama tetap menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan politik, sedangkan dalam lingkungan yang lebih sekuler, pengaruhnya cenderung melemah.
Christopher D.
Raymond .
menunjukkan bahwa keyakinan dan preferensi politik memiliki korelasi yang kuat dalam kelompok tertentu, terutama dalam masyarakat yang masih sangat religius.
Pemilih yang memiliki afiliasi keagamaan yang kuat cenderung memilih partai atau kandidat yang sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.
Misalnya, dalam konteks kelompok Kristen tertentu, seperti evangelis di AS atau kelompok Katolik konservatif di beberapa negara Eropa, preferensi politik mereka sering kali sangat dipengaruhi oleh ajaran agama mereka.
Namun, dalam masyarakat yang lebih sekuler pengaruh agama terhadap preferensi politik Kajian tersebut juga mengindikasikan bahwa keyakinan sekuler dapat mengalahkan pengaruh agama dalam pengambilan keputusan politik.
Ini terjadi karena pemilih yang lebih sekuler cenderung mengandalkan faktor lain, seperti kebijakan ekonomi, hak asasi manusia, atau ideologi politik yang lebih universal, daripada mempertimbangkan latar belakang agama kandidat.
Dengan demikian, ada pola perubahan di mana di masyarakat yang lebih religius, agama memainkan peran besar dalam politik, tetapi seiring dengan meningkatnya sekularisasi dan pendidikan politik, pengaruh agama terhadap pilihan elektoral semakin berkurang (Raymond, 2.
Temuan penelitian ini juga menunjukan bahwa agama membentuk preferensi Dalam konteks Indonesia fenomena ini terjadi secara umum di berbagai daerah di Indonesia.
Hal ini dikonfimrasi oleh berbagai pihak.
Salah satunya Chris Chaplin, peneliti dari Departemen Antropologi London School of Economics and Political Science.
Chaplin dalam kajianya atas politik di Indonesia di pertengahan tahun 2024 mengemukakan bahwa pemilihan presiden Indonesia 2024, yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto, menunjukan hubungan kompleks antara agama dan politik di negara.
Meskipun agama tidak memainkan peran publik yang sekuat dalam pemilu sebelumnya, pengaruhnya tetap signifikan.
Keyakinan agama membentuk preferensi pemilih serta menjadi faktor penting dalam pembentukan koalisi politik (Chaplin, 2.
Namun, semakin tidak demokratisnya iklim politik telah membuat mobilisasi berbasis agama menjadi lebih berisiko, sehingga memunculkan perubahan dalam cara pengaruh agama diekspresikan.
Meskipun wacana agama tampak menurun dalam kampanye, lingkungan politik yang mendukung politik mayoritarian berbasis agama masih tetap kuat, dengan perpecahan agama yang terus melekat dalam dinamika koalisi politik.
Meskipun hanya sedikit politisi yang secara terbuka mengadvokasi platform sektarian, koalisi yang mereka bentuk tetap memengaruhi lanskap kehidupan beragama di ruang publik, termasuk dalam isu-isu seperti tuduhan penistaan agama dan kebebasan beragama.
Pemilu 2024 memperlihatkan bagaimana dinamika ini berlangsung, dengan para kandidat berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai faksi keagamaan dan menavigasi lanskap politik agama yang kompleks di Indonesia (Chaplin, 2.
Dinamika ini semakin mempertegas bagaimana identitas keagamaan berperan dalam menentukan pilihan politik masyarakat Indonesia.
Selain membentuk preferensi pemilih secara umum, identitas agama juga memiliki dampak yang lebih spesifik terhadap pola pemungutan suara di berbagai daerah.
M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih Dukungan politik berbasis Islam terbukti memengaruhi pola pemungutan suara secara signifikan, terutama di provinsi dengan mayoritas Muslim, di mana faktor ini dapat meningkatkan peluang elektoral bagi kandidat tertentu.
Sebaliknya, di daerah dengan minoritas Muslim, dukungan politik berbasis Islam dapat mengurangi jumlah suara yang diperoleh kandidat tertentu, menunjukkan bagaimana identitas agama dapat memengaruhi preferensi politik secara berbeda tergantung pada konteks wilayah (Salim, 2.
Dinamika yang kompleks ini membuka ruang bagi upaya pemanfaatan agama sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan elektoral, sebuah fenomena yang dikenal sebagai politisasi agama.
Dalam kontek ini identitas keagamaan tidak hanya menjadi preferensi pribadi, tetapi juga alat politik untuk meraih dukungan dan kekuasaan.
Salah satu contoh nyata dari politisasi agama adalah penggunaan isu SARA (Suku.
Agama.
Ras, dan Antargolonga.
dalam kampanye politik, yang bertujuan untuk membangkitkan emosi primordial dan memenangkan dukungan Laporan yang dirilis Pew Resercc Center menunjukan bahwa politisasi agama, semakin umum terjadi di berbagai wilayah, baik di negara-negara Barat yang sekuler maupun di masyarakat non-Barat.
Partai politik sering memanfaatkan sentimen keagamaan untuk menggalang dukungan dari kelompok pemilih tertentu.
Contoh nyata dari fenomena ini adalah kemunculan partai sayap kanan di Eropa yang secara erat mengadopsi ideologi agama dalam agenda politik mereka, serta penggunaan retorika agama dalam pemilu di Amerika Serikat untuk menarik pemilih konservatif.
Strategi ini dapat memengaruhi opini publik dan hasil pemilu dengan membingkai isu-isu politik dalam perspektif agama, sehingga menciptakan keterkaitan antara keyakinan keagamaan dan pilihan politik masyarakat (Pew Research Center, 2.
Di Indonesia, politisasi agama dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat, yang menyebabkan ketegangan dan perpecahan di kalangan masyarakat.
Menjelang pemilihan presiden Indonesia pada Februari 2024, ada pengakuan yang berkembang di antara para pemimpin politik mengenai efek merugikan dari politisasi agama.
Presiden Joko Widodo (Jokow.
dan berbagai partai politik telah secara terbuka berkomitmen untuk meminimalkan politik identitas dan menahan diri untuk tidak mengeksploitasi sentimen agama selama kampanye.
Namun, sifat sentimen yang mengakar dalam ini menimbulkan tantangan terhadap komitmen Para politisi seringkali merasa sulit untuk sepenuhnya melepaskan diri dari manfaat identitas agama dalam menarik suara (HalimatusaAodiyah, 2.
Politisasi agama telah menyebabkan peningkatan polarisasi dalam masyarakat Indonesia.
Hal ini telah mendorong lingkungan di mana politik eksklusif berkembang, menciptakan perpecahan antara faksi AutoleranAy dan AuintoleranAy dalam Islam dan di antara kelompok agama yang berbeda.
Polarisasi ini terlihat jelas selama pemilu 2017 dan terus memengaruhi wacana publik dan aliansi politik hingga hari ini (Mudhoffir.
Hakim, & Yasih, 2.
Tidak hanya dalam pemilu nasional, polititasi agama yang berbentuk politik identitas juga masih sangat terlihat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkad.
, di mana kandidat sering kali menggunakan simbol-simbol agama dan etnis untuk memenangkan suara.
Hal ini Peradaban Journal Religion and Society 4.
2025 : 60-77 menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga berkontribusi pada melemahnya persatuan nasional dan ketahanan bangsa akibat fragmentasi sosial yang semakin dalam (Danugroho, 2.
Selain itu, penggunaan politik identitas dalam pemilu, termasuk Pilpres 2024, berisiko memperburuk stagnasi demokrasi dengan meminggirkan kepentingan publik demi ambisi elit politik dan kepentingan modal.
Akibatnya, selain menurunkan kualitas pemilu, politik identitas juga dapat memicu polarisasi politik di tingkat akar rumput yang berpotensi menyebabkan konflik sosial dan eksklusi politik terhadap kelompok tertentu (MasAoudi, 2.
Misalnya, dalam Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara tahun 2018, afiliasi keagamaan menjadi dasar polarisasi pemilih, yang menyebabkan meningkatnya kebencian serta konflik sosial di antara kelompok agama yang berbeda (Sembiring dkk.
, 2.
Kasus serupa juga terjadi di Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 di mana para pemimpin politik mengeksploitasi identitas keagamaan yang mengakibatkan peningkatan intoleransi dan polarisasi sosial antar pemilih (Ubaid & Subandi, 2.
Temuan ini mengkonfirmasi bahwa dinamika antara agama dan politik di Indonesia sangat kompleks dan multifaceted.
Preferensi pemilih terhadap pemimpin seagama masih menjadi faktor signifikan, namun preferensi ini tidak lagi mutlak, terutama di kalangan generasi muda yang semakin rasional dalam menentukan Agama juga berperan sebagai kekuatan politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun dengan risiko polarisasi dan perpecahan Walaupun ada kecenderungan untuk memilih pemimpin yang seagama, terutama di kalangan kelompok tertentu, semakin banyak masyarakat yang mulai mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kompetensi dan integritas dalam menilai calon pemimpin mereka.
Namun, tantangan utama tetap pada bagaimana identitas agama terus dimanfaatkan dalam kontestasi politik, yang seringkali memperburuk polarisasi sosial dan mereduksi diskursus politik menjadi masalah yang sempit.
Fenomena ini membuka ruang untuk refleksi lebih lanjut mengenai pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil, yang dapat menciptakan ruang politik yang lebih terbuka bagi seluruh kelompok agama tanpa meminggirkan nilai-nilai sosial yang lebih universal.
Sebelum masuk pada kesimpulan akhir dari penelitian ini, penting untuk memahami bahwa temuan-temuan ini tidak hanya relevan dalam konteks politik saat ini, tetapi juga menawarkan pelajaran berharga untuk pembangunan politik yang lebih berkelanjutan di masa depan.
Kesimpulan Penelitian ini mengungkap bahwa agama memainkan peran signifikan dalam preferensi politik masyarakat Kota Malang, di mana banyak pemilih cenderung memilih calon pemimpin yang memiliki kesamaan latar belakang agama.
Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin seagama lebih memahami kebutuhan spiritual dan lebih mampu mewakili kepentingan komunitas mereka.
Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait dengan inklusivitas, keadilan, dan kohesi sosial dalam sistem demokrasi.
Kecenderungan memilih pemimpin berdasarkan agama berkaitan erat dengan politik identitas, di mana agama menjadi faktor utama dalam mobilisasi politik.
Politik identitas M Farouk Ubaidillah & Nafillah Adian Mauriska Agama dan Preferensi Pemilih semacam ini berpotensi memperkuat polarisasi sosial, menciptakan fragmentasi di masyarakat, dan menghambat integrasi sosial.
Ketika pemimpin terpilih berasal dari kelompok mayoritas, ada risiko bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kelompok tersebut, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan merugikan kelompok minoritas.
Selain itu, eksklusivitas berbasis agama dalam pemilihan pemimpin dapat mengabaikan aspek kompetensi dan integritas, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam proses demokrasi yang sehat.
Untuk mengurangi dampak negatif politik identitas berbasis agama, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses pemilihan pemimpin.
Pendidikan politik yang mendorong pemilih untuk menilai kandidat berdasarkan kapasitas, visi, dan integritas mereka dapat menjadi langkah awal dalam mengubah pola pikir masyarakat.
Selain itu, partai politik dan para calon pemimpin harus mengembangkan strategi kampanye yang tidak hanya menitikberatkan pada identitas agama, tetapi juga pada kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.
Secara keseluruhan, meskipun pemilihan pemimpin berdasarkan agama dapat memberikan representasi nilai bagi kelompok tertentu, praktik ini berpotensi melemahkan prinsip demokrasi, menghambat keadilan sosial, dan memperburuk ketegangan antar kelompok.
Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mendorong budaya politik yang lebih inklusif, di mana kepemimpinan dinilai berdasarkan kualitas dan kapasitasnya dalam mewujudkan tata kelola yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Daftar Pustaka