Published by The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court
of the Republic of Indonesia
Volume 20 Issue 4, Desember 2023 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://jurnalkonstitusi.mkri.id

Disregarding the Constitutional Court Decision
Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy
Minister Positions

Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait
Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri
Sonia Sekar Sari1

, Aminuddin Ilmar1

, Eka Merdekawati Djafar1

,

Pan Mohamad Faiz
Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia
2
Centre for Research and Case Studies, and Library Management, Constitutional Court of the Republic
of Indonesia, Jakarta, Indonesia
2

1

Article Info

Abstract

Corresponding Author:

The presence of the deputy minister position in the Indonesian government
system has been a constitutional issue, both in its appointment and the
issue of the prohibition of holding multiple positions. This article discusses
Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XVII/2019, which provides
clarity on the constitutionality of the appointment of deputy ministers and
the prohibition of holding multiple positions, including as commissioners
or directors in state-owned or private companies. Despite this decision,
the analysis indicates that the prohibition of holding multiple positions for
deputy ministers is still disregarded, as some deputy ministers currently
serve as Commissioners in State-Owned Enterprises (SOEs). This research
uses a normative approach by analyzing secondary data. The result is
that the Constitution is ignored because the Constitutional Court Decision
regarding the prohibition of holding multiple positions for deputy ministers
is not implemented. To address this non-compliance, if deputy ministers
continue to hold positions as commissioners, the President should be able
to dismiss them based on the State Ministry Law and Constitutional Court
Decision, and impose sanctions in the form of an obligation to compensate
the state’s financial loss incurred during the concurrent positions.

Sonia Sekar Sari
✉ soniasekarsari20413@gmail.com

History:

Submitted: 06-01-2023
Revised: 28-02-2023
Accepted: 30-10-2023

Keyword:

Constitutional Court; Commissioner; Deputy
Minister; Dual Position.

Kata Kunci:
Direksi; Komisaris; Mahkamah Konstitusi;
Rangkap Jabatan; Wakil Menteri.

Abstrak

Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

doi https://doi.org/10.31078/jk2043

Keberadaan posisi wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia
pernah menjadi isu konstitusional, baik dalam pengangkatannya maupun
dalam isu larangan rangkap jabatan. Artikel ini membahas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang memberikan
kejelasan mengenai konstitusionalitas pengangkatan wakil menteri dan
larangan rangkap jabatan untuk mereka, termasuk sebagai komisaris
atau direksi di perusahaan negara atau swasta. Meski putusan tersebut
ada, analisis menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil
menteri masih diabaikan, sebagian wakil menteri saat ini masih menjabat
sebagai Dewan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian
ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data
sekunder. Hasilnya adalah bahwa Konstitusi diabaikan karena Putusan
Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri
tidak dilaksanakan. Untuk mengatasi ketidakpatuhan ini, jika wakil
menteri yang tetap memegang jabatan sebagai dewan komisaris, Presiden
seharusnya dapat memberhentikannya berdasarkan UU Kementerian
Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan memberi sanksi berupa
kewajiban mengganti kerugian keuangan negara atas pendapatannya
selama melakukan rangkap jabatan.

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara Indonesia merupakan negara hukum.1 Ketentuan
konstitusi ini membawa konsekuensi pada setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa
dan bernegara yang harus berlandaskan hukum.2 Dalam penyelenggaraan pemerintahan,
penambahan jabatan wakil menteri ditujukan untuk lebih mengefektifkan pemerintahan
presidensial, terutama dikaitkan dengan berjalannya secara baik visi, misi, dan program
yang telah dijanjikan Presiden sewaktu kampanye Pemilu dalam lingkup kementerian
masing-masing.3

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri merupakan jabatan yang
bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai
dengan kebijakan politik Presiden. Oleh karenanya, menteri menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh Presiden serta bertanggung jawab penuh
kepada Presiden. Kemudian, Menteri melaksanakan tugasnya dengan memimpin lembaga
departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh Presiden.
Lembaga Kementerian ini dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.4 Namun
demikian, berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah, struktur organisasi kementerian yang
sebelumnya ada dianggap masih belum mencukupi dan belum mampu mengatasi semua
tugas-tugas kementerian negara, sehingga pemerintah mengangkat jabatan wakil menteri.5
Salah satu alasan utama yang digunakan untuk mengangkat jabatan wakil menteri
tersebut, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi
kementerian negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan wakil
menteri, sedangkan jabatan tertinggi pada kementerian negara dipegang oleh menteri sebagai
pembantu Presiden. Namun, untuk mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas
fungsi-fungsi kementerian, Presiden merasa perlu untuk mengangkat wakil menteri yang
bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.6
Perihal dapat atau tidaknya dilakukan pengangkatan wakil menteri ini sempat menjadi
permasalahan yang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan
pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh MK melalui Putusan No. 80/PUU-XVII/2019
pada paragraf [3.13], MK menyatakan bahwa pengangkatan wakil menteri boleh dilakukan
1
2
3
4
5
6

Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).
Kariadi Kariadi, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945: Saat Ini dan Esok,” Justisi 6, no. 2 (2020): 100.
Rusnan, “Kedudukan Wakil menteri dan Implikasinya pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal IUS
Kajian Hukum dan Keadilan I, no. 1 (April 2013): 180.
Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil menteri dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara menurut
Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” Jurnal Legislasi Indonesia 133, no. 2 (Juni 2016): 213.
Ulya, “Kedudukan Wakil menteri,” 214.
Ulya, “Kedudukan Wakil menteri,” 216.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

605

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Mengenai
siapa yang dapat diangkat sebagai wakil Menteri, menurut MK dapat berasal dari pegawai
negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia,
bahkan warga negara biasa. Alasannya, Presiden yang mengangkat wakil menteri adalah
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UUD
1945.
Selanjutnya, terhadap Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(selanjutnya disebut UU 39/2008) yang menyatakan, “Dalam hal terdapat beban kerja yang
membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada
Kementerian tertentu”, MK meyatakan hal tersebut merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9
ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2008 yang tidak mencantumkan wakil menteri dalam susunan
organisasi Kementerian. Oleh karena UU tersebut tidak menjelaskan mengenai apa yang
dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus” maka menurut MK hal
tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil

menteri. Dengan kata lain, Presiden diberikan wewenang untuk menilai seberapa berat
beban kerja dari suatu kementerian sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri.
Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri maka Presiden
berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut. Oleh sebab itu, kewenangan
Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin
berat dinilai oleh MK tidak bertentangan dengan konstitusi manakala dipandang dari sudut
pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam
rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Namun demikian, MK memberikan pertimbangan hukum yang penting terkait fakta
mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang
wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara
atau swasta. Terhadap fakta demikian, menurut MK, sekalipun wakil menteri membantu
menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, namun karena pengangkatan
dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya
pengangkatan dan pemberhentian menteri, MK memberikan pandangan bahwa wakil menteri
haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada
menteri. Dengan status demikian, MK menegaskan bahwa seluruh larangan rangkap jabatan
yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku
pula bagi wakil menteri. Alasan MK menjatuhkan pertimbangan tersebut agar wakil menteri
fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya
sebagai alasan awal perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.7
Adapun bunyi selengkapnya Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara, sebagai berikut:
7

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019, 96.

606

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Menteri dilarang rangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.8

Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat Wakil Menteri yang merangkap jabatan
sebagai Komisaris Utama atau Wakil Komisaris di beberapa perusahaan milik negara.
Hal ini tentunya tidak bersesuaian dengan amanat yang terdapat dalam Putusan MK No.
80/PUU-XVIII/2019. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat Wakil Menteri yang masih
merangkap jabatan menjadi Komisaris atau Wakil Komisaris di Kementerian Badan Usaha
Milik Negara (Kementerian BUMN). Kementerian BUMN menjadi salah satu sektor utama
yang menunjang pemasukan negara dari usaha-usaha yang menyangkut hajat hidup orang
banyak, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan problematika di tengah masyarakat
Indonesia. Dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh para Wakil Menteri
tersebut maka selama itu pula para Wakil Menteri yang diangkat untuk mengerjakan beban

kerja tertentu menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,
khususnya di Kementerian BUMN. Hal demikian tentu berpotensi menimbulkan kerugian
bagi perusahaan milik negara tersebut dikarenakan adanya Wakil Menteri yang seharusnya
fokus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun pada akhirnya harus merangkap
tugas dan fungsi sebagai Komisaris atau Wakil Komisaris di suatu perusahaan lain. Rangkap
jabatan ini jelas melenceng dari tujuan dan maksud awal pengangkatan wakil menteri agar
dapat mengurangi beban kerja para menterinya.
Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemaknaan
Pasal 23 UU 39/2008. Di satu sisi, MK telah membuat penegasan dan pemaknaan terhadap
Pasal 23 UU 39/2008 melalui Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019, yaitu ketentuan norma
pelarangan rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku untuk wakil menteri.9 Dengan
diabaikan atau tidak dilaksanakannya pertimbangan hukum MK dalam Putusan tersebut
maka terdapat implikasi atas keberlakuan Pasal 23 UU 39/2008, yaitu seakan-akan tetap
dimaknai sebagaimana tertulis secara eksplisit, yaitu hanya menteri yang dilarang rangkap
jabatan, sedangkan larangan tersebut tidak berlaku untuk wakil menteri.10
2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah
yang hendak dijawab dalam artikel ini, yaitu: Pertama, bagaimana pelaksanaan Putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri; dan
Kedua, bagaimana akibat hukum apabila terjadi rangkap jabatan Wakil Menteri.
8
9

10

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara" (2008).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 76/PUU-XVIII/2020, 16.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 26.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

607

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis data sekunder
yang diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi, buku hukum, jurnal hukum, kamus,
ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang
bersumber dari bahan kepustakaan.

B. PEMBAHASAN

1. Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri
Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam
kaidah atau peraturan hukum itulah terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa
penegakan hukum. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan maka tidaklah mengherankan
jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah
dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.
Hukum juga tidak bisa terlaksana dengan sendirinya. Artinya, hukum tidak mampu untuk
mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum itu.11

Secara etimologis istilah rangkap jabatan terdiri dari dua suku kata, yakni rangkap dan
jabatan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata rangkap merupakan
turunan dari kata merangkap yang artinya adalah menduduki jabatan lain di samping
jabatan tetap atau melakukan lebih dari satu pekerjaan, adapun untuk arti kata jabatan,
yaitu “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkaitan dengan pangkat
dan kedudukan”.12 Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar
Hukum Administrasi Negara” menyatakan bahwa jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan
tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).13
Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego,
arti jabatan adalah “Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk
ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka
sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas”.14 Dari
pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu
jabatan supaya organisasi dapat berfungsi dengan baik.15 Jabatan dijalankan oleh pribadi
sebagai wakil dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.16
Rangkap jabatan merupakan suatu tindakan yang terjadi apabila satu orang memiliki
dua jabatan atau lebih dalam pemerintahan atau organisasi seperti sekretaris jenderal atau
11
12
13

14
15
16

Ishaq Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 305.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Ernst Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, trans. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas,
1986), 9. Lihat juga Tuti Hardiyati, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi
Secara Terbuka di Kota Makassar” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016), 10.
Logemann, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, trans. Makkatutu and Pengkerego (Jakarta:
Iktisar Baru-Van Hoeve, 1975), 8.
Logemann, Tentang Teori Suatu Hukum, 121; Hardiyati, “Tinjauan Yuridis”.
Logemann, Tentang Teori Suatu Hukum, 134. Hardiyati, “Tinjauan Yuridis”.

608

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

kepala biro.17 Rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang dapat memicu adanya
conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan.18 Rangkap jabatan merupakan
sesuatu yang bertentangan dengan AUPB, khususnya pada asas profesionalitas.19 Eksistensi
kekuasaan yang dimiliki oleh setiap jabatan, baik scope of power ataupun domain of power
yang menyebabkan suatu jabatan berfungsi, telah melahirkan pemahaman yang meyakini
jika tidak seharusnya jabatan publik dijabat oleh seseorang yang memiliki jabatan lain
dalam jabatan politik maupun jabatan birokrasi ataupun sebaliknya.20

Rangkap jabatan di Indonesia telah terjadi sejak masa kepemimpinan
Presiden Soekarno sampai dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.21 Praktikpraktik konflik kepentingan dianggap sebagai warisan sejarah dan hal yang wajar dalam
pemerintahan meskipun hal ini dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang dibuat oleh
seorang pejabat publik.22 Salah satu bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi adalah
adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga, instansi, atau perusahaan yang memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan
pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.23
Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (UU 39/2008), Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu
dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Artinya,
Presiden harus dan wajib menjelaskan kepada publik penanganan secara khusus apa yang
membutuhkan pengangkatan wakil menteri. Selain itu, Pasal 10 ini memberikan penekanan
pada kata “secara khusus”, yang atinya tidak umum dan atau selektif.24 Selanjutnya, di dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, khususnya
paragraf [3.13], hlm. 77, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya telah menegaskan,
“...Oleh sebab itu, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka
menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi
jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid)

17

18
19
20
21

22
23
24

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Kedua”. Lihat juga Septiani Septiani, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil menteri Perspektif Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wazarah Imam Al-Mawardi,” Al-Balad:
Journal of Contitutional Law 3, no. (2021): 6.
May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Legislasi
Indonesia 13, no. 1 (2016): 5-6. Lihat juga Septiani, “Praktik Rangkap”.
Cekli Setya Pratiwi, et. al, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara
(Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), 74.
Fuqoha Fuqoha, “Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi
Konstitusional,” Jurnal Administrasi Negara 3, no. 3 (2015): 40.
Ika Fitrianita, Jayanti Puspitaningrum, dan Suwito, “Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil Menteri Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap Pengujian Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” Journal of Law Review 1, no.1 (2022): 17.
Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan,” 5.
Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan,” 6.
Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, dan Hasyim Asy’ari, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri,”
Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 5.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

609

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 UU 39/2008 tidak bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusionalitas."
Dalam regulasi yang lebih rendah, kehadiran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (selanjutnya disebut Perpres 68/2019)
turut memperkuat legalitas keberadaan wakil menteri ini. Berdasarkan Pasal 64 Perpres
68/2019, wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada menteri. Kemudian, Pasal 65 Perpres 68/2019 menyatakan
bahwa menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.
Sejak jabatan wakil menteri dibentuk, secara otomatis struktur organisasi Kementerian
Negara menjadi bertambah. Penambahan struktur organisasi di Kementerian Negara
berimplikasi pada struktur organisasi Kementerian Negara secara keseluruhan. Melihat
pada tugas, fungsi, dan kewenangan, maka jabatan wakil menteri merupakan jabatan
dalam struktur organisasi Kementerian Negara berada satu tingkat di bawah menteri dan
juga berada satu tingkat di atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat
Jenderal, serta terdapat penambahan satu nomenklatur pada Kementerian Negara sejak
dibentuknya jabatan Wakil Menteri. Secara teoritis, hal ini akan berdampak pada struktur
organisasi Kementerian Negara secara keseluruhan.25

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, konstitusionalitas keberadaan wakil menteri ini
pernah digugat dalam permohonan pengujian undang-undang. MK melalui Putusan No.
80/PUU-XVII/2019 mengutip kembali pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya
dan tetap konsisten pada pendiriannya mengenai konstitusionalitas jabatan wakil menteri.
Hal ini merupakan pertimbangan hukum MK terhadap dalil-dalil permohonan yang pada
pokoknya menginginkan agar keberadaaan wakil menteri dinyatakan inkonstitusional.

Sementara itu, berkenaan dengan isu konstitusionalitas terkait rangkap jabatan, MK
memberikan penilaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa larangan yang berlaku
bagi menteri juga berlaku terhadap wakil Menteri. Berdasarkan Pasal 23 UU 39/2008,
seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau
perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
Dengan adanya penegasan Putusan MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka terang
bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 23 UU 39/2008.
Dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tersebut
seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Namun demikian, pada
pelaksanaannya masih terdapat wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris
25

Aidin Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal IUS
Kajian Hukum dan Keadilan II, no. 5 (2014): 246.

610

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

atau wakil komisaris di perusahaan milik negara. Hal ini tentu saja tidak bersesuaian
dengan amanat yang terdapat dalam Putusan tersebut. Padahal terdapat adagium yang
menyatakan bahwa putusan pengadilan apakah benar atau salah dan baik atau buruk
harus tetap dilaksanakan. Putusan MK itu sendiri sudah jelas menyampaikan bahwa wakil
menteri dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris atau wakil komisaris di perusahaan
negara maupun swasta.

Pengabaian terhadap Putusan tersebut salah satunya didasarkan pada alasan bahwa
amar putusan dari perkara tersebut “tidak diterima” dan tidak menyatakan ketentuan
terkait larangan rangkap jabatan tersebut inkonstitusional. Meskipun dalam amar Putusan
MK permohonannya tidak dapat diterima, tetapi dalam membaca putusan juga sudah
seharusnya membaca dan melihat ratio decidendi-nya. Dengan kata lain, bukan berarti
amar putusan tidak diterima lalu mengabaikan ration decidendi dalam putusannya. Dalam
Putusan tersebut bahkan secara eksplisit menyebutkan kedudukan wakil menteri itu sama
dengan posisi menteri, mulai dari persyaratan dan kriteria sampai dengan larangannya.
Sebab, posisi wakil menteri bisa saja menggantikan menteri apabila menteri berhalangan,
sehingga tidak ada perbedaan terkait dari persyaratan maupun larangannya pada saat
menjabat.

Penegasan MK terkait dengan larangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang
tertuang di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 dipandang
oleh pemerintah hanya bersifat saran dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Pandangan
demikian tentu sangat keliru dan perlu diluruskan. Pertimbangan hukum dalam putusan
MK itu bersifat mengikat karena pertimbangan hukum dalam putusan juga merupakan
bagian dari putusan, sebab semua bagian yang ada dalam putusan tersebut merupakan satu
kesatuan. Sehingga, jelas bahwa sejak putusan dibacakan maka putusan tersebut bersifat
mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam putusan tersebut.26

Dengan demikian, meskipun amar Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 menyatakan
permohonan tidak dapat diterima dikarenakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing), namun sesungguhnya MK telah menjawab seluruh isu permohonan.
Dalam konteks ini, penting untuk ditekankan bahwa pertimbangan hukum merupakan
dasar, alasan, atau “nyawa” dari suatu putusan MK, sehingga baik pertimbangan hukum
maupun amar putusan tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut, pertimbangan hukum dalam
putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar putusan sebagai satu
kesatuan integral.27
Kemudian, Putusan MK tersebut juga tidak mencantumkan istilah saran atau himbauan,
sehingga sifatnya imperatif. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK pada halaman 96
26
27

Aswanto Aswanto, “Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi”, Kuliah Umum Hakim Konstitusi Aswanto di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 27 April 2022.
Fajar Laksono Suroso, Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau Kooperatif?
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

611

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

dinyatakan, “…Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang
berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula
bagi wakil menteri.” Pertimbangan hukum ini tentu tidak dapat dikatakan sebagai saran
tidak mengikat dan justru putusan MK memiliki sifat putusan yang final dan mengikat.
Artinya, putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat seluruh pihak. Kalaupun
terdapat perubahan maka harus dengan putusan MK berikutnya, sehingga tidak bisa lagi
ditafsirkan oleh pernyataan dari pejabat negara lainnya.28

Sejalan dengan hakikat putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta berlaku
umum (erga omnes), maka putusan MK semestinya mengakhiri perdebatan dan perbedaan
tafsir yang muncul. Oleh karenanya, tiada tafsir lain selain mengikuti kehendak putusan
Mahkamah Konstitusi. Sebab, tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi dapat
dikualifisir sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience).

Adanya pelarangan rangkap jabatan juga sudah jamak diatur untuk pejabat lainnya.
Lebih lanjut, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur larangan rangkap jabatan
selain yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara,29 di
antaranya, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya
dalam Pasal 25 dan Pasal 33;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam
Pasal 17;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf h;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya
dalam Pasal 42-43;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya dalam Pasal 5 butir 6;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
khususnya dalam Pasal 28 ayat (3);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya
dalam Pasal 47 ayat (1);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam
pasal 54; dan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam pasal 48 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1).
28

29

Achmad Dwi Afriyadi, “Dilarang MK Siapa Saja Wamen yang Rangkap Jabatan?” Detik Finance, 28 Agustus
2020, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5150212/dilarang-mk-siapa-saja-wamen-yangrangkap-jabatan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

612

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Sejak dijatuhkannya Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 pada Kamis, 27 Agustus 2020
hingga tulisan ini dibuat, misalnya, beberapa Wakil Menteri BUMN masih merangkap jabatan
sebagai Dewan Komisaris di BUMN.30 Misalnya, Pahala Nugraha Mansury yang menjabat
sebagai Wakil Menteri BUMN I juga merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama
di PT Pertamina (Persero).31 Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo
masih merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. sejak keluarnya Putusan MK tersebut.32
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut maka jelas dan terang benderang bahwa di
Kementerian BUMN ditemukan beberapa Wakil Menteri yang masih merangkap jabatan
sebagai Dewan Komisaris. Terkait dengan hal tersebut, terdapat pertanyaan apakah di
Kementerian BUMN ada karakteristik khusus untuk dikecualikan dari Putusan MK? Dalam
hal ini, Putusan MK tidak menyebut adanya pengecualian apapun dan bagi kemeterian
manapun. Pada dasarnya, tujuan dari adanya larangan rangkap di Putusan MK agar wakil
menteri dapat fokus dengan beban kerja tertentu yang memerlukan penanganan secara
khusus di kementeriannya. Sebaliknya, apabila larangan rangkap jabatan wakil menteri
tidak diatur maka bisa saja wakil menteri yang merangkap jabatan tersebut lebih fokus
mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perusahaannya dan berkurang fokusnya pada
kementerian yang dipimpinnya.

Dalam manajemen perusahan, komisaris memiliki peranan yang sangat penting.
Komisaris adalah orang yang ditunjuk oleh anggota (pemegang saham) untuk mewakili
pemegang saham dalam mengawasi kegiatan dan operasional perusahaan. Pada umumnya,
posisi komisaris diisi oleh lebih dari satu orang sehingga disebut dengan dewan komisaris.
Di dalam Pasal 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terdapat
beberapa tugas utama dan fungsi utama seorang komisaris. Adapun tugas utama dan fungsi
utama seorang komisaris yaitu sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan pada kebijakan pengurusan.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan jalannya pengurusan pada umum, baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.

3. Dewan Komisaris dapat memberi nasihat kepada Direksi.
4. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung
jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
30
31
32

“Wakil Menteri BUMN,” Kementerian BUMN, diakses terakhir 18 Oktober 2022, https://bumn.go.id/about/
official.
“Dewan Komisaris,” Pertamina, diakses terakhir 18 Oktober 2022, https://www.pertamina.com/id/dewankomisaris.
“Dewan Komisaris”, Bank Rakyat Indonesia, diakses terakhir 18 Oktober 2022, https://bri.co.id/manajemen.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

613

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

6. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.33
Menduduki posisi sebagai komisaris atau wakil komisaris di suatu perusahaan tentu
bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karenanya, sama halnya dengan pekerja pada umumnya,
mereka juga berhak untuk menerima gaji dari pekerjaan yang mereka lakukan. Besaran gaji
seorang komisaris tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, namun lazimnya
dihitung berdasarkan persentase gaji direksi.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
mengalokasikan jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi sebesar Rp.177.412 miliar untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Rp.168.326 miliar untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan, jumlah gaji dan tunjangan
untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp.70.085 miliar untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021 dan Rp.63.579 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2020. Selanjutnya, jumlah tantiem, bonus, dan insentif Direksi yang dibayarkan
adalah sebesar Rp.339.890 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan Rp.292.518 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Sementara itu, jumlah tantiem, bonus, dan insentif Dewan Komisaris yang dibayarkan
adalah sebesar Rp.135.632 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2021 dan Rp.136.333 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.34
Kemudian, pada Laporan Tahunan 2020 PT Pertamina (Persero) dijelaskan bahwa
besaran remunerasi bagi pekerja Perseroan ditetapkan berdasarkan market review dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perseroan.
Remunerasi yang diberikan didasarkan pada pertimbangan profesional dan mengabaikan
faktor-faktor yang mengindikasikan diskriminasi dengan tetap mempertimbangkan internal
equity. Remunerasi yang diterima pegawai Perseroan terdiri dari gaji pokok, tunjangan,
insentif dan bonus. Tunjangan yang diberikan didasarkan pada pertimbangan status
kepegawaian, jabatan, masa kerja dan penempatan. Adapun insentif dan bonus diberikan
berdasarkan penilaian kinerja pekerja serta kinerja Perseroan.35

Komponen remunerasi Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) terdiri dari: (1)
Honorarium; (2) Tunjangan Transportasi; dan (3) Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
Sementara itu, Komposisi honorarium Dewan Komisaris terdiri dari: (1) Honorarium
Komisaris Utama: 45% dari Gaji Direktur Utama; dan (2) Honorarium Komisaris: 90% dari
Honorarium Komisaris Utama.36
33
34
35
36

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Laporan Tahunan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”, Bank Rakyat Indonesia, diakses terakhir
18 Oktober 2022, https://bri.co.id/repodt, 299.
“Laporan Tahunan 2020 PT Pertamina (Persero),” Pertamina, diakses terakhir 18 Oktober 2022, https://
pep.pertamina.com/Annual, 154.
“Laporan Tahunan 2020,” 211.

614

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Selanjutnya, manajemen kunci adalah Direksi dan personil lain yang mempunyai
peranan kunci dalam Perusahaan. Kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen
kunci pada periode yang berakhir 31 Desember 2021, yaitu sebesar US$14.773 atau
sekitar Rp.210.73 miliar dengan kurs Rp.14.265/UD$, sementara untuk Dewan Komisaris
pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 US$16.048 atau sekitar Rp.228.92 miliar.
Adapun pada tahun 2020 kompensasi yang dibayar pada Direksi yaitu sebesar US$27.828
atau sekitar Rp.394.46 miliar dan untuk Dewan Komisaris yaitu sebesar US$11.064 atau
sekitar Rp.156.83 miliar.37
Uraian mengenai gaji dan pendapatan yang diperoleh Dewan Komisaris atau Direksi ini
menjadi penting untuk dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh seorang menteri
atau wakil menteri. Ketentuan mengenai gaji yang diberikan kepada menteri diatur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri
Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993. Pasal 2 Peraturan
Pemerintah tersebut menyatakan, “Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp
5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan”.38
Untuk gaji yang diberikan kepada menteri diatur dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168
Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Pasal 1 ayat (2) huruf
e menyatakan, “Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan
Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan
Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu
rupiah)”.39

Sementara itu, untuk gaji dan tunjangan wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/Pmk.02/2015 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Pasal 1 menyatakan, “Kepada wakil menteri diberikan
hak keuangan dan fasilitas lainnya”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) huruf a diatur, “85%
(delapan puluh lima persen) dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana di atur dalam
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara
Tertentu”.40
37
38

39
40

“Laporan Tahunan 2020,” 611.
Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara
dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993" (2000).
Republik Indonesia, "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu" (2001).
Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.02/2015
tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil menteri" (2015).

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

615

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Berdasarkan Peraturan tersebut wakil menteri akan mendapat tunjangan 85% dari
tunjangan menteri sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2001. Menurut Keputusan Presiden tersebut, jumlah tunjangan yang diberikan kepada
menteri adalah sebesar Rp. 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah)
per bulan. Sehingga, tunjangan yang akan diberikan kepada wakil menteri menjadi sebesar
Rp. 11.566.800,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah pendapatan seorang
komisaris atau wakil komisaris di suatu perusahaan yang cukup mencolok dengan jumlah
pendapatan menteri dan wakil menteri. Hal ini kemungkinan menjadi salah satu alasan
tidak dilepaskannya posisi dewan komisaris atau direksi oleh wakil menteri yang masih
aktif. Akan tetapi dengan melihat kondisi saat ini, di mana masih terdapat wakil menteri
yang rangkap jabatan sebagai dewan komisaris di perusahaan milik negara, maka selama
itu pula wakil menteri yang ditunjuk belum tentu dapat optimal dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya dikarenakan adanya beban kerja lain. Hal ini tentu saja dapat
menimbulkan kerugian dikarenakan wakil menteri yang sepatutnya fokus bekerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tetapi akhirnya harus merangkap tupoksi
sebagai dewan komisaris di suatu perusahaan.

Terkait adanya larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri seharusnya sudah tidak
menimbulkan perbedaan pandangan lagi, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat
umum, dikarenakan telah jelas dan terang bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat
serta berlaku umum (erga omnes). Apabila masih terdapat perbedaan pandangan dalam
menafsirkan Putusan tersebut, hal ini tentu saja harus segera diakhiri mengingat bahwa
MK merupakan penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of the Constitution). Dalam hal
tidak dilaksanakannya Putusan MK maka pejabat terkait dapat dikualifisir telah melakukan
pembangkangan terhadap konstitusi.
2. Akibat Hukum Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang
dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang ditimbulkan
oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum bersangkutan telah ditentukan atau dianggap
sebagai akibat hukum. Pemaknaan lainnya, akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan
yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh
hukum/undang-undang. Dengan demikian, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh
hukum/undang-undang atas suatu peristiwa atau perbuatan dari subjek hukum.41

Pada dasarnya putusan MK memiliki kekuatan mengikat yaitu bersifat erga omnes,
sehingga para pihak harus melaksanakan putusan tersebut. Terlebih lagi, putusan MK
mengikat sejak dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum atau dalam
41

Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit (Bandung: Nusa Media, 2020), 50.

616

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

tenggang waktu tertentu sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan MK,
serta mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum.42

Salah satu alasan pemberhentian seorang menteri dari jabatannya oleh Presiden adalah
dikarenakan melanggar ketentuan terkait dengan larangan rangkap jabatan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d UU 39/2008. Penjelasan Umum UU 39/2008
memberikan alasan mengapa rangkap jabatan tidak diperbolehkan, yakni dalam rangka
peningkatan profesionalisme dan pelaksanaan urusan kementerian yang lebih bertanggung
jawab. Selengkapnya, Penjelasan UU 39/2008 menyatakan,
“Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan
presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan
publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan
jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam
rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih
fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.”

Alasan agar lebih fokus mengemban tugas pokok dan fungsi kementerian tersebut juga
menjadi pertimbangan MK yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya. Masih dengan dasar alasan fokus mengemban tugas pokok
dan fungsi kementerian, larangan rangkap jabatan yang diberlakukan bagi menteri dan
wakil menteri sesungguhnya dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse
of power) dan konflik kepentingan (conflict of interest), sehingga penyelenggaraan urusan
kementerian berjalan lebih efektif dan optimal.

Di dalam Putusan MK No. 57/PUU-XI/2013 disebutkan, “...Jabatan menteri adalah jabatan
politik yang eksistensinya sangat bergantung pada Presiden. Sepanjang Presiden memerlukan
menteri yang bersangkutan dapat dipertahankan atau sebaliknya.”43 Dengan demikian,
eksistensi jabatan menteri sangat bergantung pada Presiden yang memiliki kewenangan
konstitusional dalam mengangkat dan memberhentikannya.44 Hal yang sama juga berlaku
dengan eksistensi jabatan wakil menteri. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Perpres 68/2019,
wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga eksistensi dan sanksinya
juga bergantung pada Presiden.

Dalam hubungannya dengan sanksi, terdapat sejumlah jenis sanksi, mulai dari sanksi
pidana, sanksi denda, hingga sanksi administratif. Sanksi atas pengabaian terhadap larangan
rangkap jabatan jelas bukan sanksi pidana, karena tidak diatur dalam KUHP ataupun
42

43
44

Berly Geral Tapahing, “Akibat Hukum Putusan Mahkmah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Lex
Administratum VI, no. 1 (Jan-Mar 2018): 18.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013,
khususnya paragraf [3.13], 16.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat Pasal 17 ayat (2).

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

617

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

UU terkait lainnya, sebagaimana terdapat adagium yang menyatakan bahwa tidak boleh
seseorang dihukum berdasarkan aturan yang belum ada sebelumnya. Oleh karenanya, sanksi
yang paling memungkinkan adalah sanksi administratif, yaitu diberhentikan dari jabatan
wakil menteri oleh Presiden, atau wakil menteri tersebut melepaskan jabatannya sebagai
komisaris. Dalam hal ini, seharusnya telah disadari sejak awal oleh para wakil menteri yang
menduduki rangkap jabatan, sebelum dikeluarkan sanksi administratif berupa keputusan
pemberhentian sebagai wakil menteri, ada baiknya wakil menteri tersebut melepaskan
jabatannya sebagai komisaris, kecuali mereka lebih memilih untuk mengundurkan diri dari
jabatan wakil menteri. Selain itu, Presiden juga perlu memahami bahwa menteri dan wakil
menteri berada di bawah Presiden, sehingga mereka harus tunduk dan bertanggung jawab
kepada Presiden, termasuk menaati Peraturan Presiden yang dibuatnya sendiri.
Terkait dengan ketentuan sanksi rangkap jabatan, telah diatur dalam beberapa ketentuan,
di antaranya, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya dalam
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pasal 24;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam
Pasal 41;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur
pada Bab XII tentang Sanksi Administratif khusunya dalam Pasal 80-82;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya dalam Pasal 20 ayat (1);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya
diatur dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam
pasal 56 ayat (1) dan ayat (2); dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam pasal 49 ayat (2).

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d UU 39/2008 dan dengan
menggunakan interpretasi analogi maka apabila seorang menteri dan wakil menteri
merangkap jabatan lain maka ia harus diberhentikan dari jabatannya. Meskipun tidak
memiliki lembaga eksekutorial, namun dalam upaya mendorong kepatuhan dan ketaatan
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa perguruan tinggi atau pusat studi telah
menyelenggarakan focus group discussion, penelitian, dan seminar/workshop bertema
monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya,
berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri di seluruh
kementerian, diperlukan penekanan lebih lanjut untuk memberikan dorongan agar para
wakil menteri yang masih rangkap jabatan mentaati Putusan MK.

618

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Dikarenakan masih ditemukan beberapa wakil menteri yang masih rangkap jabatan,
maka tindakan tersebut perlu ditekankan kembali bukan sekedar melalui sosialisasi
semata. Sebab, sosialisasi dikhawatirkan akan dianggap kembali sebagai saran dan tidak
memiliki sifat mengikat. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang lebih konkret. Apabila
ketidakpatuhan ini dibiarkan terus menerus maka hal tersebut lambat laun akan menjadi
semacam pengabaian atau pembangkangan konstitusional. Ketegasan putusan MK perlu
disampaikan kepada para wakil menteri yang rangkap jabatan, kepada kementerian dan
perusahaannya, dan juga kepada Presiden dengan menegaskan bahwa wakil menteri yang
merangkap jabatan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila rangkap
jabatan tersebut terus dilakukan maka Presiden dapat memberhentikannya karena yang
bersangkutan dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai wakil menteri.
Berdasarkan pada seluruh pembahasan di atas, UU 39/2008 secara tegas melarang
seorang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, seperti komisaris atau direksi pada perusahaan negara
atau perusahaan swasta atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.
Sementara itu, MK di dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 juga telah menegaskan
bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Dengan demikian,
baik menteri maupun wakil menteri sudah secara tegas tidak diperbolehkan merangkap
jabatan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tunduk pada konstitusi, maka sudah
semestinya seluruh pihak menghormati putusan MK. Sebab, apa yang telah diputus oleh
MK selaku penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) pada hakikatnya merupakan
kehendak hukum tertinggi bernegara, yakni konstitusi (UUD 1945). Oleh karenanya, seluruh
warga negara, terutama addressat putusan MK, wajib menghormati dan melaksanakan
putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan amanat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap larangan rangkap jabatan
yang dilakukan oleh wakil menteri belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pada
pelaksanaannya masih ada wakil menteri yang menduduki rangkap jabatan sebagai komisaris
dan wakil komisaris di perusahaan milik negara. Hal demikian dapat dikualifisir sebagai
suatu bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dan
sanksi dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri yaitu berupa pemberian
sanksi administratif yang salah satu sanksinya berupa pemberhentian dari jabatannya. Selain
itu, wakil menteri yang rangkap jabatan juga dapat diberikan sanksi berupa kewajiban
mengganti kerugian keuangan negara karena mendapatkan gaji dan pendapat serta fasilitas
ganda yang tidak seharusnya yang berasal dari keuangan negara, baik langsung maupun
tidak langsung.
JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

619

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

DAFTAR PUSTAKA
Afriyandi, Achmad Dwi. “Dilarang MK Siapa Saja Wamen yang Rangkap Jabatan?” Detik
Finance, 28 Agustus 2020. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5150212/
dilarang-mk-siapa-saja-wamen-yang-rangkap-jabatan.

Aidin, Aidin. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
Jurnal IUS Hukum dan Keadilan II, no. 5 (2014): 239-251.
Bank Rakyat Indonesia. “Dewan Komisaris”. Diakses terakhir 18 Oktober 2022. https://
bri.co.id/manajemen.

Bank Rakyat Indonesia. “Laporan Tahunan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”
Diakses terakhir 18 Agustus 2022. https://bri.co.id/repodt.
Charity, May Lim. “Ironi Praktik Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”
Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 1-9.
Fitrianita, Ika, Jayanti Puspitaningrum, dan Suwito. “Dualisme (Rangkap) Jabatan Wakil
Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 terhadap
Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” Journal
of Law Review 1, no.1 (2022): 11-24.

Hardiyati, Tuti. “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengisian Jabatan Administrasi Secara
Terbuka di Kota Makassar.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016.
Ishaq, Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kariadi, Kariadi. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945: Saat Ini Dan Esok.” Justisi. 6, no. 2 (2020): 99-110.

Kementerian BUMN. “Wakil Menteri BUMN.” Diakses terakhir 18 Oktober 2022. https://
bumn.go.id/about/official.
Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/
Pmk.02/2015 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXVIII/2020.
_____.. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019.

Nurhayati, Yati. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Pakpahan, Feliciano, Retno Saraswati, dan Hasyim Asy’ari. “Analisis Yuridis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 tentang Kementerian Negara dalam Hal
Penghapusan Jabatan Wakil Menteri.” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017): 1-10.

620

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

Disregarding the Constitutional Court Decision Concerning the Prohibition of Concurrent Deputy Minister Positions
Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

Pertamina. “Dewan Komisaris.” Diakses terakhir 19 Agustus 2022. https://www.pertamina.
com/id/dewan-komisaris.

_____. “Laporan Tahunan 2020 PT Pertamina (Persero).” Diakses terakhir 18 Agustus 2022.
https://pep.pertamina.com/Annual.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
_____. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif
Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.
_____. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi
Pejabat Negara Tertentu.

Rusnan, Rusnan. “Kedudukan Wakil menteri dan Implikasinya pada Sistem Ketatanegaraan
Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan I, no.1 (2013): 179-191.

Septiani, Septiani. “Praktik Rangkap Jabatan Wakil menteri Perspektif Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan Konsep Al-Wazarah Imam Al-Mawardi.” AlBalad: Journal of Contitutional Law 3, no. 2 (2021): 1-18.

Suroso, Fajar Laksono. Potret Relasi Mahkamah Konstitusi – Legislator: Konfrontatif atau
Kooperatif?. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.

Tapahing, Berly Geral. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.” Lex Administratum VI, no. 1 (2018): 13-20.
Ulya, Zaki. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Jurnal Legislasi Indonesia 133, no. 2
(2016): 213-219.

JURNAL KONSTITUSI

VOLUME 20 (4) 2023

621