Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember
PEMBELAJARAN PLURALISME PRESPEKTIF
KH.
HASYIM MUZADI
Yoyok Marsidi Pengawas PNF Kabupaten Jember HP.
081 234 394 151.
Email:yomursyidi@yahoo.
Abstrak: Seiring tumbuhnya Islam di Indonesia, bermacam paham agama masuk ke dalam masyarakat seperti paham wahabisme dan salafisme dari jazirah Arab.
Namun masyarakat Indonesia tidak mudah ditembus dan dipengaruhi oleh dua paham ini.
Dan terbukti nyata paham ini butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terserap oleh masyarakat Indonesia.
Dan kini dua paham itu telah tampil mencengkeram sebagian dari bangsa Indonesia dan merusak kedamaian beragama yang sudah berjalan ratusan tahun di bumi Indonesia.
Namun benar apa yang ditulis Media Indonesia di Editorialnya bahwa masyarakat Indonesia masih boleh berharap banyak pada dua pengawal sejati pluralisme di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.
Bagaimana pun NKRI adalah harga mati dan pluralisme adalah jaminannya.
Tidak akan terwujud sebuah negara kesatuan dengan Islam.
Kristen.
Katolik.
Hindu, dan Budha di dalamnya tanpa ada tenggang-rasa antar umat beragama.
Tidak akan ada kedamaian dan ketenteraman dalam menjalankan ibadah ketika nilai-nilai Aylakum diinukum waliya dinAy sudah tidak lagi diamalkan bangsa Indonesia.
Jika sudah tidak lagi ada kerukunan antar umat beragama mungkin bisa jadi bangsa Indonesia akan menjadi bangsa barbar yang beringas.
Dan bukan mustahil satu agama dan agama yang lain akan saling menjatuhkan dan berperang di atas bumi Indonesia.
Sungguh tidak ada satu agama pun yang menghendaki hal seperti ini.
Keyword.
Pluralisme.
Perspektif.
KH Hasyim Muzadi Pendahuluan Dalam kerangka itu.
Hasyim Muzadi sebagai salah satu pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, gencar melakukan agenda yang terkait dengan pentingnya membangun semangat pluralitas.
Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya pertemuan UlamaA Sunni-Syiah Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember seluruh dunia yang diprakarsainya.
1 Pertemuan-pertemuan semacam itu seakan menjadi titik terang usaha beliau dalam menata Islam Indonesia menuju Islam Global yang lebih baik sebagai aktualisasi rahmatan lilalamiin.
Sedang pada hakikatnya, sebuah masyarakat heterogen yang sedang tumbuh, seperti bangsa Indonesia, tentu sulit untuk mengembangkan saling pengertian antar beraneka ragam unsur-unsur etnis, dan budaya daerah.
Kalaupun tidak terjadi salah pengertian mendasar atas unsur-unsur itu, paling tidak tentu saling pengertian yang tercapai barulah bersifat nominal belaka, dengan kata lain, suasana optimal yang dapat dicapai bukanlah saling pengertian, melainkan sekedar mengurangi kesalahpahaman.
Penulis mengambil pemikiran dari salah seorang tokoh Islam yang pernah menjadi pemimpin salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulam.
yaitu Hasyim Muzadi.
Kajian tentang pluralisme agama Hasyim Muzadi ini didasari oleh kenyataan bahwa menurut Penulis selama ini, belum ada karya-karya yang berisi pemikiran utuh dari Hasyim Muzadi terkait dengan pemikiran pluralismenya.
Kalaupun ada, hal ini hanya berupa pernyataan-pernyataan Hasyim Muzadi yang tersebar di media massa maupun media elektronik, dan juga dari beberapa buku dari para penulis yang mengungkap sebagian pemikiran atau sosok Hasyim Muzadi.
Kehidupan Sosio-Kultural Hasyim Muzadi Hasyim Muzadi adalah termasuk salah satu seratus tokoh nasional Indonesia paling berpengaruh dipanggung politik nasional saat ini dan diprediksi akan mempunyai peran yang cukup signifikan dalam menentukan konfigurasi politik bangsa di masa-masa yang akan 3 Hasyim Muzadi merupakan tokoh terpandang di negeri ini dan ia pernah menjadi Rais Syuriah organisasi Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi keagamaan yang memiliki basis terbesar di negeri ini.
Pada tanggal 9 November 2004.
Hasyim Muzadi beserta Din Syamsuddin mengundang ulama-ulama Sunni-Syiah seluruh dunia yang terdiri dari 84 negara untuk menyerukan sikap toleransi dan persatuan di dunia Islam di Bogor.
Jawa Barat.
Surahman Hidayat.
Islam Pluralisme Dan Perdamaian (Jakarta: Robbani Press, 2.
, h.
Zaenal Ali, 100 Orang Indonesia Paling Berpengaruh (Jakarta: Narasi, 2.
, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Pemaparan di atas menunjukkan bahwa Hasyim Muzadi diakui kapasitas, kapabilitas dan ketokohannya oleh publik baik dibidang pemikiran ataupun sepak terjang politiknya.
Sehingga Hasyim yang lebih akrab dengan panggilan kiai Hasyim menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik Indonesia saat ini.
Tentunya hal itu tidak sematamata karena ia pernah menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), akan tetapi karena komitmen dan kontribusi ide-ide kebangsaan dan pergulatan panjangnya dalam sejarah gerakan politik yang diawali sejak masih muda.
Untuk mengurai dan membaca karakter pemikirannya secara detail diperlukan penelusuran yang mendalam atas latar teoritis dan latar belakang sosio-kultural, pendidikan dan pengalaman dibidang organisasi, serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam membentuk gugusan pengetahuan personalnya yang nantinya banyak menyumbangkan dan mengilhami pandangan-pandangannya dalam bidang politik.
Hasyim Muzadi dilahirkan di Tuban pada tanggal 8 Agustus 1944, dari pasangan Muzadi dan Rumiyati.
Ia merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara.
Secara geografis Tuban terletak dibagian Utara Pulau Jawa, tepatnya perbatasan Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro.
daerah inilah ia menghabiskan masa kecilnya.
Hasyim menikah dengan Muthomimah dan dikaruniai 6 anak, yakni 3 putra dan 3 putri.
Di masa kecilnya ia berada dalam kehidupan yang tidak serba berkecukupan sehingga ia menjadi sosok pribadi yang pantang Tak heran jika anak ke-tujuh dari delapan saudara ini mencanangkan kalimat AuTiada hari tanpa perjuanganAy, sebagai motto Kiai Hasyim, begitu akrab disapa, menempuh pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah di tanah kelahirannya Tuban pada tahun 1950-1953 lalu ia pindah ke Sekolah Dasar (SD) Tuban sampai lulus pada 1955.
Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di kota yang sama hanya menempuh satu tahun yakni dari tahun 1955-1956.
Lalu ia pindah ke Pondok Pesantren Gontor dengan menempuh pendidikan KMI selama enam tahun tercatat dari 1956-1962.
Lulus dari Gontor ia pindah ke Pondok Pesantren Senori Tuban tak lama kemudian ia Mohammad Shodiq.
Dinamika Kepemimpinan NU.
Refleksi perjalanan KH.
Hasyim Muzadi, (Surabaya.
LTN NU Jatim, 2.
, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember pindah ke Pondok Pesantren Lasem pada tahun 1963.
Setelah ia selesai berkeliling dari satu pondok ke pondok yang lain ia melanjutkan pendidikan tingginya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Malang dari tahun 1964-1969.
Sedangkan pendidikan non-formalnya ia tempuh di Pondok Pesantren Gontor dan tamat pada tahun 1963.
Karya-karya Hasyim Muzadi Dalam penelusuran penulis karya-karya Hasyim Muzadi tidak terlalu Ada empat karya yang telah diterbitkan menjadi buku.
Buku yang pertama.
Membangun NU pasca Gus Dur (Jakarta: Grasindo, 1.
Buku ini merupakan bangunan gagasan yang mencoba untuk melakukan peneropongan dan terobosan baru terhadap organisasi yang digelutinya.
Ide-ide terkait pembangunan NU ia ulas dalam karya tersebut.
Meski buku ini lebih tepat dikatakan sebagai promosi gagasan untuk mencalonkan diri dalam Muktamar NU.
Kendati demikian, promosi karya ini menjadi sisi lain dari Hasyim yang juga mengantarkannya menjadi orang nomor satu di NU.
Buku kedua.
Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, (Jakarta: Logos, 1.
Buku ini membahas sederet pelbagai persoalan yang kini dialami NU.
Dimana kelahirannya sebagai organisasi keagamaan dan banyak dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap meluasnya pengaruh gerakan pembaharuan yang dimotori kelompok Islam modernis.
Namun, lambat laun pada perjalanan kemudian NU seakan tak sanggup mengelak dari tuntutan zamannya yang menghendaki pengambilan peran aktif dalam wilayah politik, bahkan terkadang mengharuskan bersinggungan dengan panggung elit kekuasaan-kekuasaan.
Menyembunyikan Luka NU, (Jakarta: Logos, 2.
Buku yang ketiga ini mengulas tentang peristiwa-peristiwa yang menimpa NU.
Dimana salah satu tokoh kader NU yakni Gus Dur secara mengejutkan telah terpilih menjadi Presiden Republik ini.
Sayang saat masa kepemimpinannya tidak berjalan lama karena dikudeta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pengkudetaan Gus Dur dari kursi presiden yang telah dilakukan oleh elitelit politik berdampak trhadap NU.
Sebab peristiwa tersebut telah menyulut bara kemarahan warga NU di berbagai daerah yang tidak terima akan pencopotan Gus Dur dari kursi presiden.
Pada saat itulah oragnisasi NU mendapat guncangan keras dari berbagai kalangan non-NU dengan menuduh bahwa NU telah menyulut perpecahan di bumi perttiwi ini.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Lewat karya tersebut Pak Hasyim mencoba mengurai persoalan yang telah menimpa NU sebagai bagian dari bangsa yang juga memiliki tanggung jawab akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan kata lain kehadiran buku tersebut merupakan klarifikasi akan peristiwa-peristiwa yang telah memojokkan NU sebagai kambing hitam dari perpecahan bangsa.
Buku keempat.
Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa (Jakarta, 2.
Karya ini menjelaskan tentang bagaimana membangun bangsa dan negara Indonesia yang beradab, berkeadilan, bermartabat, dan religius.
Selain itu, ia juga ingin mengajak anak bangsa bersama-sama membangun Indonesia menumbuhkan rasa percaya dan meninggalkan berbagai purbasangka yang hanya akan merugikan negara Dalam buku ini ia ingin menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak bisa dipikul atau menjadi tanggung jawab satu kelompok saja, tapi harus menjadi komitmen dan tanggung jawab segenap warga negara.
Karya ini juga membahas berbagai persoalan yang kini tengah dihadapi bangsa Indonesia dalam melanjutkan proses pembangunan.
Tak lupa bahwa buku ini lebih mengetengahkan masalah-masalah sosial keagamaan yang tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat dan Pemikiran Pluralism Hasyim Muzadi .
Islam Rahmatan lil Alamin Ada Islam Rahmatan lil alAamin dapat diterjemahkan dalam sosial kemasyarakatan khususnya dalam hal kontribusinya sebagai penyelesai konflik global yang terjadi selama ini yang berpengaruh terhadap sistem dan sendi kehidupan.
Dalam pandangan Kiai Hasyim agar Islam bisa mewujud menjadi Islam yang rahmatan lil Aalamin harus bertumpu pada dua hal.
Pertama.
Islam dalam menyelesaikan konflik global hendaknya mengutamakan pendekatan dialog.
Kedua, implementasi Islam harus dibangun berdasarkan kecerdasan dan ketakwaan dalam arti agama hendaknya diposisikan dalam dimensi kemanusiaan secara proporsional yang nantinya akan membentuk keshalihan sosial bukan keshalihan kedua hal tersebut pada tataran praktisnya saling berkait, saling mengisi yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember .
Pluralisme Teologis dan Sosiologis Menurut Hasyim Muzadi, pluralisme yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia adalah pluralisme sosiologis bukan plurarisme teologis.
Pluralisme teologis justru merugikan teologi semua Tidak ada keimanan atau keyakinan Autahu campurAy dalam agama.
Konsep pluralisme mengemuka menyusul meninggalnya KH Abdurrahman Wahid yang disebut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Pluralisme.
Menurut Hasyim, masalah teologi dan ritual .
adalah hak original agama masing-masing yang tidak boleh dicampuri dari luar.
Sehingga doa bersama lintas agama bukanlah tukar-menukar teologi atau keimanan, namun sekedar tempat dan waktu yang bersamaan.
Sedangkan pluralisme sosiologis merupakan kebersamaan AuumatAy beragama dalam komunitas keduniaan atau immanent sebagai pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika atau unity and diversity, karena setiap agama di luar teologi dan ritualnya pasti ada ruang humanisme dan di situlah umat lintas agama bertemu.
Menurut Hasyim, hal yang ia sampaikan mengenai pluralisme itu telah disampaikan dan disepakati melalui utusan ICIS saat berada di Vatikan.
Wina.
WCC/Kristen di Porto Alegre Brazilia dalam Assembly ke-9 tahun 2006, dan dengan Katolik Ortodox di Moskow dan para biksu di Thailand.
Plularisme Agama Sebagai Bagian dari Humanisme Secara objektif fakta dilapangan menunjukan bahwa, bangsa ini dalam kondisi pecah belah kerusuhan dan konflik berkepanjangan yang hampir tiada ujung.
Wilayah Indonesia yang begitu luasnya terdapat sejumlah daerah yang sampai hari ini masih dalam situasi konflik berkepanjangan, mulai dari konflik sara, etnis, separatisme dan juga konflik-konflik politik serta agama.
Misalnya bisa disebutkan sejumlah daerah yang menjadi titik rawan konflik seperti Aceh.
Maluku.
Ambon.
Kalimantan Timur.
Papua Irian Jaya.
Makasar, dan sebagainya.
Komitmen dan konsepsi kyai Hasyim berkaitan dengan fenomena keagamaan akan dijelaskan pada bagian berikut.
Dimensi Humanisme Dalam Agama Hasyim Muzadi.
Diakses dari http://w.
id/show/pages/625.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Pluralisme keberagamaan Indonesia dalam pandangan kiai Hasyim sebagaimana diungkapkan Anshori adalah bagaimana agama-agama menampilkan dimensi kemanusiaannya yaitu hidup berdampingan berkembang diatas fundamen tradisi agama yang saling menghormati, tradisi gotong royong, tradisi musyawarah dan dialog serta budaya santun.
Secara lebih spesifik pada bahasan ini akan disampaikan bagaimana pandangan Hasyim Muzadi dalam melihat hubungan Islam dengan agama-agama lain dalam wacana pluralisme agama.
Menurut Hasyim sebagaiman dijelaskan Anshori, bahwa pertemuan-pertemuan yang sifatnya musyawarah sebagai bentuk dialogis antara umat beragama merupakan sesuatu yang sudah mentradisi pada jamah warga NU di Indonesia.
Warga NU sudah terbiasa melakukan pertemuan bersama teman-teman dari Kristen dan Katolik terutama pada hal-hal yang harus diselesaikan bersama-sama.
Sejumlah perubahan telah terjadi di Indonesia.
Hal ini membutuhkan intensitas yang cukup dalam memperat tali dialog dengan umat semua agama bahkan hampir setiap minggu dilakukan dialog dengan Kristen.
Katolik.
Budha.
Hindu.
Konghucu untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup bersama.
Kyai Hasyim berpandangan bahwa agama Islam itu mempumyai tiga bagian, yakni masalah teologi atau keimanan, masalah ibadah ritual, dan masalah humanisme .
Yang membedakan antara Islam dan agama lainnya adalah tentang teologi dan ritual keagamaannya.
Demikan dijelaskan Anshori.
Masalah-masalah humanisme .
, konsepsi persaudaraan, keadilan, persamaan kemakmuran, cinta kasih, toleransi, kerjasama, dan juga anti kekerasan semua menjadi tanggung jawab bersama.
Prinsip dimasud adalah nilai-nilai kehidupan yang universal yang juga dikehendaki oleh agama-agama lainnya tidak terbatas hanya bagi umat Islam semata.
Komitmen Menjaga Pluralitas Kebangsaan Dalam pandangan Hasyim Muzadi, demokrasi adalah sistem politik yang paling sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia.
Fakta Ibnu Anshori.
KH.
Hasyim Muzadi.
Religiusitas dan Cita-cita Good Governance.
, h.
Ibid.
, h.
Ibid.
, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember sosiologis menunjukkan.
Indonesia adalah bangsa yang mengandung keberbagaian etnik, kultur, agama, dan kepercayaan.
Paling tidak, menurut pak Hasyim, ada dua nilai fundamental yang secara inheren terkandung dalam demokrasi.
Pertama, nilai keadilan.
Demokrasi mengandung tata nilai keadilan yang menjadi kebutuhan fundamental seluruh umat manusia yang terekspresi dalam bentuk pemberian kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan talentanya tanpa perlu merasa khawatir adanya diskriminasi dari penyelenggara negara atau kelompok-kelompok lain.
9 Kedua, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling mungkin dan memadai bagi penyatuan kekuatan seluruh elemen kebangsaan.
Demokrasi dipandang mampu mengkerangkai ikatan-ikatan primordial selebihnya.
Karenya, menurut Pak Hasyim, demokrasi harus ditempatkan sebagai kerangka dasar kebangsaan dan diorientasikan secara sistematik pada upaya pemenuhan cita-cita kolektif berbangsa dan bernegara.
10 Demokrasi tidak bisa berpangku tangan atas nasib rakyat miskin yang termarginalisasi secara ekonomi politik dengan hanya sebatas berfokus pada penciptaan seperangkat sistem politik yang bisa meminimalisir gerak laju dan kembalinya otoritarianisme.
Karenanya, menurut Hasyim Muzadi, demokrasi tidak hanya merupakan sistem ketatanegaraan yang unggul dan saat ini dijadikan rujukan mayoritas negara-negara di dunia akan tetapi secara prinsip mengandung struktur nilai yang paling sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia yang notabene suatu bangsa yang majemuk dalam berbagai hal.
Demokrasi diperjuangkan tidak hanya karena demokrasi merupakan sistem yang realistis dan manusiawi, tapi juga karena inheren didalamnya ada potensi untuk menyatukan seluruh komponen dan kekuatan 12 Potensi ini tentu tidak dimiliki oleh agama dan berbagai nilainilai primordial yang lain dengan demokrasi seluruh kekuatan kebangsaan Hasyim Muzadi.
Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, (Jakarta.
Logos, 1.
, h.
Muhaimin Iskandar.
Melampaui Demokrasi: Meawat Bangsa dengan Visi Ulama,h.
Hasyim Muzadi.
Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa, (Jakarta.
Pustaka Azhari, 2.
, h.
Hasyim Muzadi.
Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember akan mampu dihimpun guna memperkokoh bangunan kebangsaan Indonesia.
Dalam catatan hasil, kemajemukan atau pluralitas bangsa ini sebenarnya memperlihatkan pengalaman empirik.
Karena prinsip pluralisme sebagai paham yang menghargai eksistensi perbedaan manusia kemudian diakui dan dilestarikan dalam bentuk semboyan negara kita, yakni bhineka tunggal ika, yang secara implisit mengandung penegasan bahwa perbedaan adalah khazanah nasional yang semestinya bukan untuk dimusuhi atau diseragamkan, tetapi harus dsatukan agar tidak menjadi kekuatan yang tercerai berai.
Berpijak pada prinsip itulah para pendiri negara kita berusaha sekuat tenaga merumuskan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghargai semua bentuk penghargaan.
Namun, harus kita akui bersama bahwa rumusan para pendiri bangsa tentang penghargaan atas bentuk perbedaan tidaklah berjalan mulus sesuai dengan harapan.
Menurut penalaran Hasyim penyikapan terhadap perbedaan yang selalu cenderung negatif merupakan cerminan dari masyarakat yang belum memiliki kedewasaan budaya.
13 Dalam pengertian perbedaan adalah sesuatu hal yang harus dihindari atau ditaklukan agar tidak menyimpang bibit perlawanan yang mengganggu kepentingan pihak yang berlawanan.
Menurut pandangan Hasyim Muzadi, keharusan menjaga prinsip pluralisme tersebut tidak hanya dalam aspek norma-norma keagamaan, tapi juga dari tinjauan sosiologis.
Argumen ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, toleransi dan kerukunan hidup beragama berjalan cukup baik.
Islam yang masuk ke Indonesia bercorak sangat akomodatif terhadap budaya lokal,14 termasuk kepercayaan-kepercayaan sehingga mengakibatkan akulturasi budaya yang kompleks.
Pluralisme yang ditentukan Hasyim Muzadi adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir.
Pluralisme dalam bertindak mensyaratkan seseorang untuk tidak membatasi pergaulan dengan orang lain .
meskipun berbeda keyakinan.
Pluralisme dalam berpikir adalah kesediaan untuk menerima atau mengambil gagasan dari kalangan lain.
Pada Ibid, h.
Anders,Uhlin.
Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombangketiga di Indonesi a (Bandung: Mizan: 1.
, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember gilirannya pluralisme ini akan melahirkan sikap toleran terhadap yang Sikap ini amat penting ditetapkan dalam pergaulan sosial seperti di Indonesia.
Prinsip ini pula yang mendorong Hasyim Muzadi untuk menyuarakan kepada kaum muslimin agar bergaul dan bersahabat dengan penganut agama lain.
Langkah kongkrit Hasyim dalam memperjuangkan pluralisme juga gerakan International Converence Islamic Scholars (ICIS) dengan mengusung tema besar Islam Rahmatan lil AAlamin.
Dimana gerakan ini bertujuan membangun persamaan persepsi dikalangan umat Islam sendiri atau non-Islam.
Selain itu gerakan ICIS berupaya mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan yang terjadi di negara Islam atau non-Islam.
Semuanya itu merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Sikap pluralistik tersebut merupakan modal sosial untuk hidup bersama dalam keragaman sosial, budaya, politik, dan agama secara damai dan beradab.
Sikap pluralistik dengan sendirinya menampik setiap upaya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan menggantikan Sikap itu pula yang membuat Hasyim Muzadi sangat gigih menentang keras kalangan Islam yang berniat mengganti ideologi pancasila dengan Islam.
Pandangan Hasyim Muzadi Terhadap Fatwa MUI Pada saat MUI dalam musyawarah nasional-nya yang ke VII yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 26 sampai 29 juli 2005 yang mengambil keputusan dengan mengeluarkan beberapa fatwa yang amat kontroversial terutama yang terkait dengan diharamkannya pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama islam.
Hasyim pun menyayangkan langkah yang ditempuh MUI dengan mengeluarkan fatwa yang justru memicu persoalan baru.
Menurut Hasyim, fatwa MUI itu merupakan langkah mundur bagi kehidupan antar-umat beragama.
17 Ia menyatakan seperti itu menurut penulis karena selama ini belum ada kata sepakat yang bisa jadi karena Diakses dari http://w.
Pernyataan ini sering dilontarkan Hasyim Muzadi dalam menanggapi kelompok Islam keras .
yang seringkali melakukan kekerasan atas nama agama, dan tak jarang gerakan ini selalu berupaya untuk mengganti sistem negara pancasila dengan ideologi Islam atau khilafah.
Diakses dari http://w.
com/, pada hari Minggu, 21 Desember 2013 Kompas, 30 Juli 2005.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember perbedaan persepsi tentang definisi pluralisme, sekularisme, liberalisme serta dampaknya terhadap islam di indonesia yang bisa-bisa justru memunculkan gerakan baru yang mengarah kepada upaya formalisasi agama yang tentunya akan terkait dengan konsep relasi agama-negara.
Menyinggung prinsip hubungan agama dengan negara.
Hasyim menyebut agama substansialis yang inklusif, buka ekslusif.
Formalis ekslusif hanya akan memecah belah bangsa ini dalam hal kerukunan umat beragama atau pertikaian antar suku dan budaya yang lain.
Menurutnya :
AuJadi, bagaimana inklusifisme itu menjamin fluralisme, dan agama bisa berjalan dengan baik.
Sudah ada paradigmanya tinggal mengembangkan sajaAy.
Di sisi lain munculnya fatwa MUI menjadi sangat memprihatinkan pada saat tokoh-tokoh agama sedang giat-giatnya membangun sistem keagamaan yang toleran, yaitu dengan upaya penghargaan terhadap kenyataan yang ada serta menjungjung tinggi terhadap agama-agama maupun paham keagamaan yang di dalamnya demi setabilitas bangsa serta diakuinya eksistensi, harkat dan martabat bangsa Indosnesia di hadapan bangsa lain.
Dengan kasus yang muncul di Ambon.
Bali, dan daerah-daerah lain yang kasusnya hampir serupa tentunya mengundang keperihatinan dunia internasional terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia.
Dengan keragaman tersebut jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keunikan yang diharapkan akan menjadi potensi positif tersendiri dan akan menjadi ciri khas yang akan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.
Namun ketika MUI memfatwakan tentang diharamkannya paham pluralisme, sekulerisme, libralisme maka seperti menjadikan persoalan lama dipaksakan untuk dimunculkan kemabli.
Hal tersebut juga dinilai bertentagan dengan ajaran Islam seperti dalam QS.
A l-Baqoroh .
: 256 yang berbunyi la ikraha fi ad-din yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama, munculnya fatwa tersebut juga mengindikasikan masih rendahnya pemahaman akan kenyataan keragaman yang ada di Indonesia serta mengingkari sunatullah akan kenyataan adanya perbedaan.
Di sisi lain munculnya fatwa tersebut tanpa disadari atau tidak justru akan http://w.
com/News/1999/281199/Nasional/pr01.
Ibnu Anshori.
KH.
Hasyim Muzadi.
Religiusitas dan Cita-cita Good Governance.
, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember menciptakan friksi baru di kalangan masyarakat bahwa yaitu terkelompokannya antara yang pro dan kontra terhadap fatwa MUI tersebut yang tentunya akan menambah beban tersendiri dalam upaya menciptakan stabilitas bangsa melalui semangat pluralitas yang dibangun oleh beberapa tokoh termasuk Hasyim Muzadi.
Komitmen Menjaga Pluralitas Kebangsaan Satu dekade sudah reformasi bergulir di negara pasca kolonial ini.
Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini ada kecendrungan beberapa daerah dan kelompok-kelompok tertentu yang berusaha menerapkan syariAat Islam sebagai dasar negara.
20 Terlepas dari itu semua, bentuk negara Indonesia adalah Republik, dan Pancasila adalah ideologi Di bidang pemerintahan, saat ini Indonesia memakai bentuk pemerintahan Presidensial.
Sementara kekuasaan Legislatif menggunakan sistem Bikameral yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui Pemilu setiap lima tahun dan diikuti oleh lebih dari dua partai politik .
ultiparty syste.
Presiden dan wakil Presiden, begitu juga dengan kepala daerah dan wakilnya, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan pilkada.
Selain itu, pasca reformasi Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi.
Komisi Yudisial.
Lembaga Ombusmen Negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan beberapa Lembaga negara lainnya sebagai manifestasi dari upaya pelembagaan demokrasi.
Dari waktu ke waktu, negara Indonesia telah menjalani beberapa model pemerintahan dan juga beragam interpretasi terhadap demokrasi.
Mulai dari model pemerintahan Presidensial paska kemerdekaan di bawah pimpinan Soekarno dengan Hatta sebagai wakilnya, lalu model Parlementer dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri, lantas digugurkan oleh Demokrasi Terpimpin Soekarno, dan terakhir model Demokrasi Pancasila Soeharto.
Pemerintahan B.
J Habibie yang transisional di era reformasi.
Tradisi demokrasi tersebut semakin diperkuat pada masa kepemimpinan presiden KH.
Abdurahman Wahid (Gus Du.
yang justru menjadi tumbal Lantas Megawati Soekarno Putri menggantikan tahta ke20 Beberapa daerah di Indonesia saat ini AutercatatAy tengah memberlakukan syariat Islam Nangroe Aceh Darussalam dan beberapa kabupaten atau kecamatan di wilayah ini.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Presidenan setelah Gus Dur dilengserkan.
Periode Selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dipilih melalui pemilihan presiden secara langsung, demokrasi dinilai semakin kuat tertanam dalam struktur politik Indonesia.
Lain dari pada itu, perubahan yang terjadi di Indonesia masih bergerak pada level pola .
tata politik dan tata pemerintahan secara kosmetikal, bukan pada struktur sosial-politik secara transformatif menuju konsolidasi demokrasi.
21 Padahal, pola demokrasi yang dibuahkan oleh suatu transisi yang tidak sempurna merupakan demokrasi yang rentan .
nconsolidated democrac.
22 Elite politik misalnya, tidak diikat oleh sebuah visi bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dan cenderung bercerai berai.
Elite lebih banyak saling bertarung memperebutkan kekuasaan ketimbang meletakkan fondasi kepemimpinan transformatif yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Aroma korupsi yang dilakukan elite, baik dipusat maupun di daerah, telah menjadi rahasia umum dan kian merajalela.
Mungkin bukan menjadi rahasia umum lagi bagi bangsa Indonesia, disaat negara sedang dilanda krisis tetapi para pengelolanya justru hidup dengan penuh kekayaan dan kemewahan.
para penguasa di semua level sebanarnya tidak mempunyai komitmen dan kapasitas yang memadai.
Mereka sangat dominatif mengedepankan paradigma kekuasaan, kewenangan dan kekayaan ketimbang paradigma reformasi, tanggung jawab, dan kerakyatan.
Partai politik yang secara teoritis diyakini sebagai institusi demokrasi, justru tampil sebagai pembunuh demokrasi.
Organisasi politik tidak memainkan peranan sebagai oposisi untuk perubahan tetapi malah berebut kekuasaan dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Dalam kurun tiga dasawarsa terakhir di penghujung abad ke-20, tuntutan demokratisasi menggelinding secara massif di dunia Menguatnya tuntutan ini lantaran demokrasi dipandang sebagai sistem yang potensial untuk mengantarkan masyarakat ke arah transformasi sosial politik yang lebih ideal.
Demokrasi dipandang sebagai sistem yang potensial untuk mengantarkan masyarakat ke arah Sutoro Eko.
AuPelajaran Konsolidasi Demokrasi Untuk IndonesiaAy.
Dalam pangantar buku terjemah Lary Diamond.
Developing Democracy: toward consolidation (Jogjakarta: IRE Press, 2.
, h.
Sutoro Eko.
AuPelajaranA.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember transformasi sosial politik yang lebih ideal.
Demokrasi dipandang lebih mampu mengangkat harkat, martabat kemanusiaan, lebih rasional, dan lebih realistis, untuk mencegah munculnya kekuasaan yang dominan, represif, dan otoriter.
Demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan memiliki empat nilai fundamental, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak azasi, kebebasan azasi, keadilan, egalitarianisme, dan transparansi.
Nilai-nilai fundamental yang secara inheren terkandung dalam dermokrasi inilah yang dpandang akan mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan ke level yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh para founding fathersIndonesia, sebagaimana termaktub dalam preambule UUD A45.
Tetapi, sistem nilai ideal demokrasi tidak akan terwujud tanpa ditopang oleh seperangkat nilai-nilai operasional yang mendasari bekerjanya demokrasi pada tataran Paling tidak, ada enam perangkat nilai operasional yang diperlukan untuk menjamin termanifestasikannya nilai ideal demokrasi dalam sistem Pertama, adanya mekanisme yang mengatur tentang cara penyelesaian konflik secara damai dan melembaga .
nstitutionalized peacefull settlement of conflic.
Kedua, adanya jaminan bagi terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah .
eacefull change in a societ.
Ketiga, adanya mekanisme yang disepakati bersama tentang penyelenggaraan pergantian kepemimpinan sacara teratur dan periodik .
rderly succession of ruler.
Keempat, adanya pembatasan terhadap kekerasan dalam menyelesaikan masalah sampai pada level minimum .
inimum of coercio.
Kelima, penerimaan secara wajar atas pluralitas sebagai fakta sosiologis.
Keenam, adanya sistem hukum yang kuat sebagai jaminan tegaknya nilai-nilai keadilan.
Pemenuhan atas prasyarat-prasyarat operasional inilah yang akan menjamin terwujudnya nilai-nilai ideal demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi suatu masyarakat.
Jika tidak, maka nilainilai luhur demokrasi hanya akan menjadi sistem nilai yang mengawangawang di angkasa dan bahkan cenderung utopis.
MaAomun Murod Al-Brebesy.
Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais Tentang Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 1.
, h.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Dalam pandangan Hasyim Muzadi, demokrasi adalah sistem politik yang paling sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia.
Fakta sosiologis menunjukkan.
Indonesia adalah bangsa yang mengandung keberbagaian etnik, kultur, agama, dan kepercayaan.
Paling tidak, menurut pak Hasyim, ada dua nilai fundamental yang secara inheren terkandung dalam demokrasi.
Pertama, nilai keadilan.
Demokrasi mengandung tata nilai keadilan yang menjadi kebutuhan fundamental seluruh umat manusia yang terekspresi dalam bentuk pemberian kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan talentanya tanpa perlu merasa khawatir adanya diskriminasi dari penyelenggara negara atau kelompok-kelompok lain.
Kedua, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling mungkin dan memadai bagi penyatuan kekuatan seluruh elemen kebangsaan.
Demokrasi dipandang mampu mengkerangkai ikatan-ikatan primordial selebihnya.
Karenya, menurut Pak Hasyim, demokrasi harus ditempatkan sebagai kerangka dasar kebangsaan dan diorientasikan secara sistematik pada upaya pemenuhan cita-cita kolektif berbangsa dan bernegara.
Demokrasi tidak bisa berpangku tangan atas nasib rakyat miskin yang termarginalisasi secara ekonomi politik dengan hanya sebatas berfokus pada penciptaan seperangkat sistem politik yang bisa meminimalisir gerak laju dan kembalinya otoritarianisme.
Robert Dahl, salah seorang ilmuwan terkemuka di Amerika, meyakini bahwa sistem demokrasi jauh lebih unggul bila dibandingkan dengan sistem politik manapun.
Penilaian Dahl akan keunggulan demokrasi sebagai sebuah sistem politik sekurang-kurangnya dalam tiga Pertama, proses demokrasi lebih mampu meningkatkan kebebasan yang dimiliki warga negara jika dibandingkan dengan sistem politik Kebebasan disini menyangkut kebebasan dalam menentukan nasib sendiri secara individu maupun kelompok, kebebasan dalam tingkat otonomi moral dan dukungan terhadap kebebasan-kebebasan lain.
Kedua, proses demokrasi lebih mampu meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat, sekurang-kurangnya dalam mengembangkan kemampuankemampuannya untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri, otonomi moral dan pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan yang dilakukan.
Dan ketiga, proses demokrasi merupakan cara yang paling pasti, meskipun bukan yang paling sempurna, yang dapat digunakan manusia untuk Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember melindungi dan memajukan kepentingan dan kebaikan yang sama-sama mereka miliki dengan orang-orang lain.
Rancang bangun sistem politik suatu negara-bangsa yang plural tidak bisa dibangun diatas fondasi yang berbasis pada tata nilai primordial, sektarian, dan sejenisnya entah itu berbasis suku, ras, etnik, atau bahkan Penggunaan salah satu dari sekian nilai-nilai primordial ini sebagai sistem politik nasional tidak hanya akan menyakiti kelompok-kelompok lain, akan tetapi juga akan menciderai kohesivitas sosial.
Bahkan bukan tidak mungkin justru akan menjadi biang konflik horizontal antar berbagai komponen bangsa yang dapat mengancam integrasi bangsa.
Indonesia sebagai sebuah bangsa yang secara kodrati mengandung kemajemukan kultur, agama, suku, dan etnik, dalam mengejar cita-cita nasionalnya meniscayakan suatu sistem ketatanegaraan yang mampu membingkai keberbagaian tersebut diatas landasan kesetaraan, keadilan, dan adanya jaminan bagi keberlangsungan serta pertumbuhan pluralitas kultur, suku, agama, dan keyakinan yang ada.
Karenanya, menurut Hasyim Muzadi, demokrasi tidak hanya merupakan sistem ketatanegaraan yang unggul dan saat ini dijadikan rujukan mayoritas negara-negara di dunia akan tetapi secara prinsip mengandung struktur nilai yang paling sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia yang notabene suatu bangsa yang majemuk dalam berbagai hal.
Demokrasi diperjuangkan tidak hanya karena demokrasi merupakan sistem yang realistis dan manusiawi, tapi juga karena inheren didalamnya ada potensi untuk menyatukan seluruh komponen dan kekuatan Potensi ini tentu tidak dimiliki oleh agama dan berbagai nilai-nilai primordial yang lain dengan demokrasi seluruh kekuatan kebangsaan akan mampu dihimpun guna memperkokoh bangunan kebangsaan Indonesia.
Dalam catatan hasil, kemajemukan atau pluralitas bangsa ini sebenarnya memperlihatkan pengalaman empirik.
Karena prinsip pluralisme sebagai paham yang menghargai eksistensi perbedaan manusia kemudian diakui dan dilestarikan dalam bentuk semboyan negara kita, yakni bhineka tunggal ika, yang secara implisit mengandung penegasan bahwa perbedaan adalah khazanah nasional yang semestinya bukan untuk dimusuhi atau diseragamkan, tetapi harus dsatukan agar tidak menjadi kekuatan yang tercerai berai.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Berpijak pada prinsip itulah para pendiri negara kita berusaha sekuat tenaga merumuskan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghargai semua bentuk penghargaan.
Namun, harus kita akui bersama bahwa rumusan para pendiri bangsa tentang penghargaan atas bentuk perbedaan tidaklah berjalan mulus sesuai dengan harapan.
Menurut penalaran Hasyim penyikapan terhadap perbedaan yang selalu cenderung negatif merupakan cerminan dari masyarakat yang belum memiliki kedewasaan budaya.
Dalam pengertian perbedaan adalah sesuatu hal yang harus dihindari atau ditaklukan agar tidak menyimpang bibit perlawanan yang mengganggu kepentingan pihak yang berlawanan.
Selain itu, harus diakui bahwa agama juga merupakan salah satu faktor potensial yang menyulitkan tegaknya pluralisme.
Sebagai ajaran yang diyakini membawa nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebersamaan, kesalehan, dan lain sebagainya.
Agama pada dasarnya menghendaki adanya cinta kasih diantara sesama manusia tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang identitas atau predikat yang disandang.
Menurut akal sehat, tidak akan ada satupun agama yang menghalalkan permusuhan karena suatu perbedaan selama semua pihak saling menghormati satu sama lain dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing.
Hasyim menyayangkan akan citra ideal agama yang tak jarang menampakkan wajah yang kurang bersahabat ketika menjelma menjadi ideologi atau keyakinan sekelompok orang yang bersifat mutlak, tertutup, agresif, dan menjerumus ke arah ekskluvisme.
Kebenaran yang dianut bukan lagi menafikan kebenaran yang diyakini oleh pihak, tetapi lebih dari itu, penghormatan terhadap suatu eksistensi diluar dirinya tidak diberikan sama sekali, sehingga perbedaan dianggap fenomena yang menyalahi AukebenaranAy itu sendiri.
Dalam perspektif Islam, perbedaan pada hakikatnya bukanlah suatu masalah yang serius karena merupakan garis ketentuan Allah.
Dalam hal ini Islam secara tegas menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yaitu apa yang menjadi tujuan diturunkannya syariat .
aqasid asy-syariAa.
yang meliputi jaminan atas: Pertama, kebebasan agama atau mempertahankan keyakinan, yang berarti syariat diturunkan bertujuan untuk melindungi agama dan keyakinan setiap orang .
ifz ad-di.
Kedua, keselamatan jiwa atau fisik dari tindakan diluar ketentuan hukum .
ifz annaf.
Ketiga, keselamatan atau kelangsungan hidup keturunan atau keluarga .
ifz an-nas.
Keempat, keamanan harta benda atau hak milik Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember pribadi .
ifzu an-ma.
Dan kelima, kebebasan berpendapat dan berekspresi .
ifu al-Aaq.
Menurut pandangan Hasyim Muzadi, keharusan menjaga prinsip pluralisme tersebut tidak hanya dalam aspek norma-norma keagamaan, tapi juga dari tinjauan sosiologis.
Argumen ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, toleransi dan kerukunan hidup beragama berjalan cukup baik.
Islam yang masuk ke Indonesia bercorak sangat akomodatif terhadap budaya lokal, termasuk kepercayaan-kepercayaan sehingga mengakibatkan akulturasi budaya yang kompleks.
Pluralisme yang ditentukan Hasyim Muzadi adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir.
Pluralisme dalam bertindak mensyaratkan seseorang untuk tidak membatasi pergaulan dengan orang lain .
meskipun berbeda keyakinan.
Pluralisme dalam berpikir adalah kesediaan untuk menerima atau mengambil gagasan dari kalangan lain.
Pada gilirannya pluralisme ini akan melahirkan sikap toleran terhadap yang Sikap ini amat penting ditetapkan dalam pergaulan sosial seperti di Indonesia.
Prinsip ini pula yang mendorong Hasyim Muzadi untuk menyuarakan kepada kaum muslimin agar bergaul dan bersahabat dengan penganut agama lain.
Langkah kongkrit Hasyim dalam memperjuangkan pluralisme juga diejawantahkan lewat gerakan yang tidak besar yakni.
International Converence Islamic Scholars (ICIS) dengan mengusung tema besar Islam Rahmatan lil AAlamin.
Dimana gerakan ini bertujuan membangun persamaan persepsi dikalangan umat Islam sendiri atau non-Islam.
Selain itu gerakan ICIS berupaya mencari jalan keluar dari konflik berkepanjangan yang terjadi di negara Islam atau non-Islam.
Semuanya itu merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Sikap pluralistik tersebut merupakan modal sosial untuk hidup bersama dalam keragaman sosial, budaya, politik, dan agama secara damai dan beradab.
Sikap pluralistik dengan sendirinya menampik setiap upaya untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan menggantikan Sikap itu pula yang membuat Hasyim Muzadi sangat gigih menentang keras kalangan Islam yang berniat mengganti ideologi pancasila dengan Islam.
Visi Hasyim Muzadi tentang pluralisme dan toleransi tergambar dalam pernyataan berikut:
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Sikap akomodatif yang lahir dan adanya kesadaran untuk menghargai perbedaan atau keanekaragaman budaya merupakan salah satu landasan kokoh bagi pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan demikian, orang tidak harus diperlakukan secara manusiawi hanya lantaran beragama Islam, tetapi lebih didasari pemahaman bahwa nilai kemanusiaan memang menjadi milik setiap orang.
Sikap hidup demikian merupakan realisasi dari pandangan demokratis, toleran, dan pluralistik Hasyim Muzadi.
Sikap itu pula yang bisa menjelaskan kekuasaan pergaulan dan wawasan Hasyim Muzadi yang ternyata bersumber dari banyak sekali ajaran, nilai moral, dan budaya yang ada di dunia serta pandangannya tentang pluralitas kebangsaan yang tetap relevan untuk Indonesia.
Catatan Akhir Sebagai seorang tokoh yang pernah memimpin sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Hasyim Muzadi memiliki beberapa pemikiran, diantaranya adalah tentang pluralisme agama.
Pemikiran Hasyim Muzadi dalam hal pluralisme agama ini adalah :
Gagasan tentang Islam Rahmatan lil AAlamin yg menurutnya merupakan solusi alternatif atas kebuntuan global yang sampai saat ini belum terpecahkan.
Pada dasarnya pemikiran Hasyim Muzadi tersebut berawal dari kegelisahan atas implikasi yang muncul atas berbagai kasus yang mengancam pluralitas dan lahirnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama, dimana gerakan tersebut tidak mencerminkan kenyataan atas kondisi kultur, social, dan budaya yang berkembang di Indonesia.
Pendekatan dialog peradaban.
Untuk penerapan konsep Islam Rahmatan lil AAlamin, menurutnya, yang paling awal dilakukan adalah melalui amar maAruf dan nahi munkar dengan mengambil pendapat yang dikemukakan Imam al-Ghazali di dalam kitab IhyaA Ulumuddin, bahwa amar maAruf nahi munkar itu memiliki etika, yaitu adabu al-amri bi al-maAruf dan adab al-nahy Aanil al-munkar.
Ada tiga etika yang disampaikan al-Ghazali.
Salah satunya adalah memerintahkan orang untuk berbuat baik dan mencegah berbuat jahat jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, dan dari fikih Islam Auakhaffu aldhararainAy.
Dari dua konsepsi diatas.
Hasyim Muzadi berusaha mewujudkan sikap pluralis terutama dalam rangka mendialogkan kesenjangan Timur dan Barat.
Vol.
1 No.
1 (Maret 2.
ISSN: 2502-8383 AL-ASHR:
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar.
Prodi PGMI-FAI-Universitas Islam Jember Pluralisme agama sebagai bagian dari humanisme.
Hal ini bias dipahami mengingat adanya dimensi humanisme dalam agama dan adanya tuntutan kerjasama antara agama yang satu dengan agama yang Relevansi pandangan pluralisme Hayim Muzadi terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya amat dibutuhkan mengingat kondisi bangsa yang sedang menghadapi krisis multidimensi termasuk kaitannya dengan sosial-keagamaan, maka gagasan Islam Rahmatan lil Aalamin menjadi solusi alternative atas kebuntuan bangsa.
Daftar Rujukan Ali.
Zaenal, 100 Orang Indonesia Paling Berpengaruh Jakarta: Narasi, 2008 Anders,Uhlin.
Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombangketiga di I ndonesia Bandung: Mizan: 1998 Anshori.
Ibnu.
KH.
Hasyim Muzadi.
Religiusitas dan Cita-cita Good Governance.
Hidayat.
Surahman.
Islam Pluralisme Dan Perdamaian Jakarta: Robbani Press, 2008 http://w.
http://w.
com/, pada hari Minggu, 21 Desember 2013 http://w.
id/show/pages/625.
Iskandar.
Muhaimin.
Melampaui Demokrasi: Meawat Bangsa dengan Visi Ulama Muzadi.
Hasyim.
Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa.
Jakarta.
Pustaka Azhari, 2004 Muzadi.
Hasyim.
Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa.
Jakarta.
Logos, 1999 Shodiq.
Mohammad.
Dinamika Kepemimpinan NU.
Refleksi perjalanan KH.
Hasyim Muzadi.
Surabaya.
LTN NU Jatim, 2004