Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
Vol.
9 No.
2 Maret 2022
P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837.
Hal 84 - 96
ANALISIS DISKRIMINAN SEKTOR EKONOMI PEMBENTUK KATEGORI INDEKS
KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD) PROPINSI DI INDONESIA
Oleh :
Budi Santoso Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma E-mail: budivivace@gmail.
Articel Info Article History :
Received 24 February - 2022 Accepted 24 March - 2022 Available Online 30 March 2022 Abstract The policies of a local government certainly have an impact on various aspects that exist in the area.
Including the aspect of measuring regional fiscal capacity (RFC) as a measure of the ability of a region which is reflected through regional revenues minus revenues whose use has been determined and certain The rise and fall of the regional fiscal capacity (RFC) of a province compared to other provinces can be caused by many factors, such as fiscal policy factors, natural resource wealth, and one of them is the economic sector performance factor in the Therefore, this study aims to determine the differences in RFC categories between provinces in Indonesia, find out what economic sectors can discriminate against RFC categories in provinces, in Indonesia, and determine the ability of the discriminant function in categorizing RFC provinces in Indonesia.
The research method used is descriptive method in order to get an overview of the economic sector and fiscal capacity in all provinces in Indonesia.
Then proceed with discriminant analysis to find out how the differences in RFC between provinces and which economic sectors can discriminate against RFC categories in provinces in Indonesia.
The results showed that there were significant differences in the RFC category between provinces in Indonesia.
The sectors that most determine the different categories of provincial RFC in Indonesia are wholesale and retail trade.
and motorcycle repair.
Keywords :
Discriminant Analysis.
Fical Policy.
Regional Fiscal Capacity.
Economic Sector.
Penting bagi pemerintah untuk menjaga struktur PDRB, sehingga nilai tambah dari struktur perekonomian bisa mendorong pendapatan bagi daerah tersebut.
Dengan pendapatan yang baik maka kapasitas fiskal daerah juga baik.
Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengetahui sektor lapangan usaha manakah yang memberikan sumbangan besar pada kapasitas fiskal daerah.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaa penelitian yang diajukan adalah: .
Apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk kategori KFD antar propinsi di Indonesia?, .
Sektor ekonomi manakah yang bisa mendiskiminasi kategori KFD propinsi di Indonesia? dan .
Apakah fungsi diskriminan yang dihasilkan mampu mengkategorikan KFD propinsi di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk memastikan adanya perbedaan kategori KFD antar propinsi d Indonesia, .
Mengetahui sektor ekonomi yang bisa mendiskiminasi kategori KFD propinsi, dan .
Mengetahui kemampuan fungsi diskriminan dalam mengkategorikan KFD.
PENDAHULUAN
Dimensi pokok dari pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan perubahan atau transformasi ekonomi, dan keberlanjutan pola kegiatan masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri (AlFarabi et al.
, 2.
Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah seringkali diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang besangkutan.
Pertumbuhan ekonomi juga diyakini memberikan dampak pada pergeseran struktur ekonomi.
Stabilitas perekonomian regional suatu daerah memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis dalam pembangunan.
Menurut Koerniawan et al.
pembangunan ekonomi daerah mengacu pada PDRB (Produk Domestik Regional Brut.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi .
ertumbuhan ekonom.
dalam wilayah Otonomi daerah adalah sebagai bentuk tanggung jawab daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi di setiap daerah.
Tentang otonomi daerah ini Akbal .
menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Dengan kewenangan yang ada di masing-masing daerah, maka pemerintah daerah berwenang mengelola struktur ekonomi Indikator Pembangunan ekonomi selain diukur dari PDRB per kapita, juga berhubungan dengan Alasannya adalah, dengan berkembangnya pembangunan ekonomi, maka struktur ekonomi .
ang berarti usaha pola perubahan menuju peningkata.
juga ikut berkembang (Gunawan et al.
, 2.
Contohnya, bertumbuhnya ekonomi mengakibatkan sektor pertanian digantikan dengan sektor industri maka struktur ekonomi akan berubah seiring dengan bertumbuhnya ekonomi.
TINJAUAN
PUSTAKA