Aktualisasi Moralitas Dalam Kehidupan Berpolitik Yan Yusuf Subu1 Abstrak Masyarakat pada umumnya menerjemahkan politik itu kotor.
Anggapan ini terjadi karena realitas politisi yang seringkali bertindak keliru terhadap hakekat dan tujuan negara ketika menyelenggarakan pelayanan publik.
Hal ini semakin diperparah dengan perilaku korupsi yang sering terjadi di kalangan wakil rakyat.
Perilaku seperti ini sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai moral.
Gereja sendiri sudah menetapkan ajarannya dalam berbagai dokumen agar seorang politisi wajib menjalankan tugas Gereja menghendaki agar para politisi tetap memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Tugas panggilan ini sangatlah mulia dan luhur karena mereka mengambil bagian dalam karya keselamtan Allah.
Karena itu para politisi hendaknya tetap memperjuangkan kebaikan bersama dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Kata kunci: politik, moral, kebaikan dan kesejahteraan bersama PENDAHULUAN Panggung politik Indonesia menjadi ramai ketika para calon anggota legislatif .
turun ke lapangan untuk merebut simpati para pemilih.
Para calon anggota legislatif menjalankan berbagai bentuk strategi kampanye demi meraup suara sebanyakbanyaknya.
Mereka mendengungkan janji-janji manis demi menarik minat para pemilih.
Singkatnya mereka bisa memanipulasi rasa para pemilih sehingga yang diungkapkan akan sungguh-sungguh tercapai.
Namun bahasa politis di atas tinggal kenangan.
Janji manis belum tentu terwujud karena kemenangan publik yang diraih sebagai jembatan saling menyeruduk kekuasaan.
Mereka yang meminta untuk dipilih ternyata bertindak rusuh.
Mereka bukan menjadi wakil rakyat melainkan wakil keluarga, wakil kelompok tertentu, wakil kepentingan golongan elit, wakil untuk menumpuk harta.
Mereka menjadi perusak tatanan hidup bernegara dan pelayanan publik terbengkalai.
Bahkan mereka menjadi pelaku yang menyeret warga untuk saling membenci dan dendam karena persoalan pilihan kepentingan kelompok tertentu.
Ini sangat menyeramkan karena pemimpin yang seharusnya menjunjung tinggi demokrasi justru menciptakan fitnah dan saling tuding di antara masyarakat.
Berhadapan dengan tindakan dan perilaku politisi yang sudah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maka Gereja menawarkan, menganjurkan, dan bahkan menuntut secara paksa agar mereka harus tetap memperjuangkan kesejahteraan umum.
Gereja menghendaki agar setiap politisi berusaha untuk memperjuangkan hak-hak setiap warga negara yang dirampas dan melawan penyalahgunaan kekuasaan serta mengindahkan batas-batas hukum yang sudah ditetapkan oleh hukum kodrati dan pesan Dosen Sekolah Tinggi Katolik St.
Yakobus Merauke JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
1 Injil.
2 Hal ini berarti politisi yang terpilih hendaknya menjadi garam dan terang dunia, mewujudkan kebaikan bersama dan bukan lagi hiruk pikuk dengan kongkalikong perebutan kekuasaan.
Apa itu Moral Secara etimologis, moral berasal dari kata bahasa Latin: mos, moris yang berarti adat, istiadat, kebiasaan, sedangkan bentuk jamaknya mores berarti kelakuan, tabiat, watak, cara hidup.
3 Dari pengertian etimologis di atas, moral dapat dipahami sebagai tindakan atau perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan dipandang sebagai baik atau buruk, benar atau salah.
Moral juga bisa berarti cara seseorang bertindak atau tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan orang lain.
Pada umumnya sekarang banyak orang melihat moral dan etika tidak mempunyai perbedaan yang sangat mencolok tetapi memiliki arti yang sama.
Ada studi yang berusaha untuk menggabungkan kedua konsep di atas seperti filsafat moral atau etika kristiani dan lain sebagainya.
Moral dan etika sesungguhnya mempunyai maksud yang sama yaitu membahas tentang apa yang baik dan apa yang jahat, norma-norma atau nilai yang menjadi dasar bagi manusia untuk bertindak.
Di sini berarti moral dan etika ingin memperlihatkan kualitas manusia dalam bertindak sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap dirinya dan sesama.
Dalam kaitannya dengan tindakan konkret, moral dan etika memiliki hubungan yang sangat erat.
Etika memberi pengertian dan manfaat dari suatu tindakan serta memberi pertimbangan normatif yang mendasari tindakan itu sedangkan moral menjalankan pertimbangan-pertimbangan itu dalam tindakan konkret.
4 Maka etika lebih berhubungan dengan analisis atau teori sedangkan moral berkaitan dengan mengeksekusi tindakan.
Misalnya hidup manusia adalah suci karena berasal dari Allah maka manusia harus menghormati, menjaga dan memelihara hidup .
ni berarti teori.
Tindakan konkretnya .
adalah manusia tidak boleh melakukan aborsi.
Berdasarkan konsep di atas, moral atau etika adalah perilaku manusia yang ditentukan oleh lingkungan di mana ia tinggal.
Manusia dituntut untuk hidup sesuai etika atau moral dalam sebuah komunitas di mana ia hidup.
Nilai atau norma yang digunakan oleh komunitas tersebut menjadi dasar hidup dan sekaligus menjadi karakter pribadi manusia dalam bertindak.
Ini berarti moralitas menjadi penghayatan pribadi manusia yang diwujudkan dalam tindakan konkret tanpa merasa ada tekanan dari pihak manapun.
Moralitas merupakan sikap atau perilaku manusia yang berkenaan dengan hukum moral berdasarkan pada keputusan bebas.
Suatu tindakan dikatakan baik secara moral berarti tindakan bebas manusia yang sesuai dengan nilai etis dan hukum moral.
Sebaliknya suatu tindakan dikatakan buruk berarti tindakan tersebut bertentangan dengan nilai etis dan hukum moral.
Tindakan manusia sesuai dengan hukum moral maksudnya bahwa tindakan manusia bukan secara kebetulan sesuai dengan hukum moral tetapi karena bersumber dari nilai moral tersebut.
Misalnya kejujuran, keadilan, dan kebenaran adalah Gaudium et Spes (Oktober 1.
, art.
Lorens Bagus.
Kamus Filsafat (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1.
, hlm.
Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani (Kanisius: Yogyakarta, 2.
, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
2 nilai-nilai moral yang menggambarkan kebaikan atau keburukan seseorang.
Nilai-nilai tersebut menunjukkan kualitas manusia dalam kehidupan bersama dengan yang lain.
Sementara, suatu tindakan manusia sesuai dengan nilai etis maksudnya bahwa tindakan manusia harus sesuai dengan nilai-nilai etis karena nilai tersebut bersifat mutlak, mengikat, dan tidak bersyarat.
Nilai tersebut adalah tujuan tertinggi manusia dan merupakan hukum ilahi sehingga menjadi dasar kekuatan hukum moral yang bersifat mengikat dan tidak bersyarat.
Nilai-nilai mutlak tersebut menuntut kepatuhan kehendak 5 Misalnya hormat, kesetiaan, kesucian.
Dari penjelasan di atas maka moralitas merupakan sesuatu yanga ada pada setiap manusia karena berkaitan dengan tindakan seseorang.
6 Moralitas ada pada setiap manusia karena mengandung nilai-nilai yang harus dijalankan oleh manusia dan nilai tersebut adalah pantas dan benar.
Misalnya kesetiaan, kejujuran, keadilan.
Kesetiaan atau keadilan itu akan berbobot atau bernilai jika manusia mempraktekkannya dalam tingkah laku atau tindakan konkret.
Di sini manusia menjalankan tindakan setia atau adil merupakan gambaran kualitas dirinya.
Tindakan setia atau adil harus dijalankan dengan penuh kebebasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan suara hati karena hal tersebut menunjukkan martabat manusia.
Nilai-nilai moral di atas .
esetiaan, kejujuran, keadila.
menjadi gambaran seseorang bahwa ia sungguh-sungguh baik.
Nilai-nilai moral juga sekaligus menunjukkan cara seseorang harus berada di tengah masyarakat karena itu ia harus mewujudkan nilai-nilai tersebut.
Namun perwujudan nilai-nilai moral selalu mengedepankan asas kebebasan yang berarti bahwa seseorang bebas untuk memilih melakukan atau tidak melakukannya dan juga tidak ada yang memaksa.
Ini berarti perwujudan nilai-nilai moral merupakan tindakan autentisitas dari seseorang karena muncul dari dalam dirinya dan tanggung jawab pribadi seseorang dalam relasinya dengan yang lain.
Namun jika manusia tidak menjalankan nilai-nilai moral maka ia cacat sebagai 7 Maksudnya bahwa nilai-nilai tersebut mewajibkan semua orang dan mengikat semua manusia untuk menjalankannya.
Nilai-nilai tersebut bersifat mengikat karena ia baik untuk dilaksanakan dan membantu manusia untuk menghadirkan dirinya secara baik di tengah sesama yang lain.
Moral Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi yakin bahwa Allah sangat berperan dalam kehiduapan mereka.
Allah adalah leluhur yang selalu menjaga, melindungi, dan hadir bersama mereka di mana saja mereka ada.
Ketika mereka mengembara atau hidup nomaden pun orang Yahudi percaya bahwa Allah selalu bersama mereka.
Karena itu dalam konteks pemahaman ini maka tindakan manusia atau moralitas adalah bagaimana manusia harus bertindak untuk tetap menjaga relasi dengan Allah sehingga Allah tidak Lorens Bagus.
Kamus Filsafat, hlm.
Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani, hlm.
Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
3 marah atau murka.
8 Di sini berarti manusia harus tetap memegang teguh iman kepada Allah dan mewujudkan imannya dalam berbagai upacara dan ritual tertentu.
Pada umumnya moralitas yang terdapat dalam kehidupan orang Israel adalah Ausaya melakukan tindakan baik .
aat dan setia kepada Alla.
supaya Allah melimpahkan kepada saya rahmat dan berkat-NyaAy.
9 Prinsip moralitas do ut des ini melahirkan hukum moral yang nyata dalam sepuluh perintah Allah.
Di sini umat Israel percaya bahwa dengan melaksanakan kesepuluh perintah Allah mereka akan memperoleh berkat yang berlimpah dari Allah.
Moralitas bangsa Israel bukan hanya dalam sepuluh perintah Allah tetapi kemudian diperluas lagi dalam Hukum Taurat Musa (Kejadian.
Keluaran.
Imamat.
Bilangan.
Ulanga.
yang berisikan pengajaran dan petunjuk untuk hidup dan diyakini berasal dari Allah melalui Musa.
Namun dalam prakteknya, pelaksanaan hukum taurat ini sangat kaku.
Pelaksanaan hukum taurat bukan atas dasar kesadaran dan kehendak bebas melainkan karena adanya tekanan dari luar.
Jika ada yang melanggar maka harus Ini berarti moralitas bangsa Israel bersifat legalis, artinya bahwa mereka melaksanakan hukum taurat bukan karena kesadaran akan nilai dari hukum taurat tetapi karena aturan dan rasa takut.
Pelaksanaan moral yang bersifat legalis ini mendorong para nabi untuk menyadarkan bangsa Israel.
Para nabi berusaha mengembalikan fungsi hukum taurat yaitu mendorong bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah.
Hukum taurat sesungguhnya membantu bangsa Israel mengenal kehendak Allah dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka.
Karena itu pewartaan para nabi lebih bersifat ajakan dan seruan agar mereka tetap setia kepada Allah.
Bukti kesetiaan bangsa Israel adalah mereka harus melaksanakan yang baik dan menjauhkan diri dari segala yang jahat.
Misalnya seruan nabi Amos: Aucarilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup.
dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan.
Bencilah yang jahat dan cintailah yang baikAy (Hos 5: 14-.
Selain itu nabi Yesaya juga menyerukan hal yang sama: Aujauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan belajarlah berbuat baikAy (Yes 1: 16-.
Pewartaan para nabi ini menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka melaksanakan hukum taurat bukan karena rasa takut terhadap hukuman tetapi atas dasar cinta.
10 Maka moralitas bagi mereka adalah kesetiaan kepada perintah Allah.
Dengan demikian landasan moralitas bangsa Israel adalah perjanjian antara Allah Israel.
Allah akan menjadi Allah mereka dan Israel adalah umat pilihan Allah.
Konsekuensinya bahwa mereka harus hidup sesuai apa yang dikehendaki Allah.
11 Ini berarti Israel harus mentaati perintah Allah, mengejar apa yang baik dan melaksanakan kehendak Allah.
Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani, hlm.
Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani, hlm.
Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani, hlm.
St.
Eko Riyadi.
Pengantar ke dalam Kitab Suci (Kanisius: Yogyakarta, 2.
, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
4 Perjanjian Baru Perjanjian Baru menjelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan moralitas.
Pertama: perjanjian baru menegaskan bahwa moralitas merupakan bagian penting dari Yesus Kristus adalah pribadi penting dalam pewartaan Perjanjian Baru.
Kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia karena Ia diutus oleh Bapa untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa.
Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus menegaskan bahwa Allah masih mencintai manusia.
Melalui sabda dan karya Yesus sebenarnya Ia mewartakan prinsip-prinsip hidup yang harus dijalankan oleh Maka untuk membalas cinta Allah, manusia harus mencintai Allah dan AuSegala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk AkuAy (Mat 25: .
Sabda Yesus ini menegaskan bahwa moralitas Perjanjian Baru adalah manusia membalas cinta Allah.
Balasan cinta manusia menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kepedulian dan cinta terhadap sesama.
Kedua, moralitas Perjanjian Baru selalu dalam konteks teologis dan tidak bersifat Moralitas dalam konteks teologis berarti jawaban manusia terhadap panggilan Allah.
Hal ini menegaskan bahwa manusia melakukan sesuatu yang baik karena dia mengenal Allah maka ia harus bertindak demikian.
Moralitas bersifat kairos berarti moralitas mendatangkan keselamatan untuk diri sendiri dan sesama kini dan di sini .
ic and nun.
Di sini berarti manusia harus melakukan tindakan keselamatan dalam situasi dan tempat tertentu.
Hal ini disebabkan karena moralitas kristiani adalah ekspresi relasi antara manusia dengan Allah dan dimanifestasikan dalam hubungan dengan sesama.
Misalnya manusia menolong sesama yang mengalami kecelakaan ketika hendak pergi ke Gereja.
Contoh ini memberi penekanan bahwa moralitas tidak menekankan isi tetapi konteks di mana moralitas dijalankan dan mendatangkan keselamatan.
Hal ini kemudian dipertegas lagi oleh Yesus sendiri bahwa keselamatan itu lebih penting daripada aturan.
Manusia tidak boleh menekankan peraturan secara berlebihan sampai mengorbankan nyawa orang lain.
AuManakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?Ay (Luk 6: 9.
Mat 12:
Mrk 2: .
Ketiga, moralitas utama Perjanjian Baru adalah cinta kasih sebagai jawaban pribadi manusia atas panggilan Allah.
Manusia mencintai Allah dan sesama adalah hukum yang utama.
Hukum cinta kasih ini adalah jawaban Yesus terhadap pertanyaan seorang ahli taurat.
Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum taurat? (Mat 22:
Jawaban Yesus menunjuk pada dua hukum.
13 Hukum pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi.
Kasih akan Allah selalu melibatkan seluruh diri manusia .
ati, budi, dan jiw.
Ini berarti manusia mengasihi Allah secara total seperti Allah mengasihi manusia.
Hukum kedua adalah mengasihi sesama seperti diri-sendiri.
Hukum ini terdapat juga di dalam Kitab Imamat 19: 18.
Manusia mengasihi Allah berarti ia juga harus mengasihi sesama.
Ini Mateus Mali.
Iman dalam Tindakan: Prinsip-prinsip Dasar Moral Kristiani, hlm.
St.
Eko Riyadi.
Mateus (Kanisius: Yogyakarta, 2.
, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
5 adalah moralitas utama bagi seorang kristen.
Karena itu, setiap manusia mempraktekkan cinta kasih berarti ia adalah manusia yang bermoral.
Yesus dalam karya pewartaan-Nya selalu memberikan perhatian kepada kaum marginal: para pendosa, mereka yang menderita sakit, kaum perempuan, mereka yang lapar, miskin.
Perhatian dan keberpihakan Yesus terhadap kaum marginal ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki supaya semua manusia saling mencintai dan Di sini berarti cinta kasih dan saling melayani adalah motivasi utama dalam bertindak bagi orang-orang yang mengikuti Yesus.
Cinta kasih dan pelayanan sebagai titik tolak bagi orang kristen dalam berperilaku.
Karena itu cinta kasih dan pelayanan selalu menuntut pengorbanan diri yang total dan bahkan sampai menyerahkan nyawa demi sesama.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya (Yoh 15: .
Kasih yang besar sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri yaitu mengasihi dengan menyerahkan hidup-Nya.
14 Maka sebagai murid Yesus, semua orang kristiani harus saling mengasihi tanpa batas seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri.
Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.
Gagasan Filosofis Tentang Moral Immanuel Kant Menurut Kant, moralitas berkaitan dengan yang baik dan buruk.
15 Apa yang baik menurut Kant adalah apa yang baik pada dirinya sendiri.
Di sini berarti yang baik itu tidak ada pembatasan.
Maka kebaikan moral berarti yang baik dari segala aspek atau kebaikan yang bersifat mutlak.
Jadi yang baik itu berarti baik secara mutlak.
Dalam kaitan dengan moralitas berarti yang baik berarti baik tanpa adanya pembatasan.
Yang baik tanpa ada pembatasan adalah kehendak baik.
Manusia yang memiliki kehendak baik berarti ia baik secara moral dan kebaikannya itu tidak bergantung pada sesuatu yang ada di luar dirinya.
Sedangkan ciri, sifat, dan watak manusia akan menjadi baik hanya dapat ditentukan oleh kehendak baik.
Ini berarti kehendak baiklah yang akan menentukan apakah watak seseorang itu baik atau buruk.
Karena itu syarat manusia yang baik adalah memiliki kehendak baik.
Immanuel Kant mendeskripsikan dasar hukum moral dengan apa yang disebut Auimperatif kategorisAy.
16 Maksud dari Kant adalah dasar hukum moral merupakan sebuah perintah tunggal di mana tindakan manusia harus berdasarkan prinsip hukum universal.
Norma atau aturan berasal dari akal budi manusia dan mengacu pada dirinya sendiri sebagai keharusan.
Dalam bertindak manusia harus memperlakukan orang lain sebagai tujuan dalam dirinya sendiri.
Ini berarti orang lain bukan sebagai alat atau media untuk mencapai tujuannya karena orang lain .
adalah individu yang bermartabat.
St.
Eko Riyadi.
Yohanes (Kanisius: Yogyakarta, 2.
, hlm.
Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19 (Kanisius: Yogyakarta, 1.
, hlm.
Robert C.
Salomon dan Kathleen M.
Higgins.
Sejarah Filsafat (Bentang Budaya: Yogyakarta, 2.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
6 Ada dua aspek yang menjadi penekanan utama dalam kaitannya dengan imperatif kategoris ini.
17 Pertama, hal itu berupa perintah.
Imperatif kategoris berupa perintah bukan sama seperti sebuah komando atau permintaan.
Perintah di sini juga bukan sama seperti perintah yang bersifat memaksa dan apabila tidak ditaati maka diberikan Imperatif kategoris berupa perintah juga bukan sebuah paksaan yang disertai dengan ancaman fisik dan juga tekanan batin.
Maksud dari imperatif kategoris berupa perintah adalah sebuah keharusan obyektif.
Perintah tersebut mengungkapkan sebuah keharusan yang obyektif karena memberikan keyakinan bahwa manusia harus setia dan taat melaksanakannya.
Hal ini berarti Immanuel Kant menegaskan bahwa semua orang memiliki kewajiban dalam bertindak karena tindakan tersebut berdasar pada kehendak Kedua, perintah itu bersifat kategoris.
Maksud dari perintah bersifat kategoris adalah suatu keharusan dan tidak bersyarat.
Hal ini berarti perintah tersebut adalah mutlak dan mengharuskan manusia untuk melakukannya.
Perintah bersifat kategoris merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk melakukan tindakan moral tanpa bergantung pada situasi atau kondisi tertentu.
Maka tindakan moral merupakan suatu keharusan bagi manusia dan berlaku di mana saja, kapan saja dan dalam situasi apapun tanpa ada pengecualian.
Adam Smith Adam Smith adalah salah seorang filsuf yang menganut sistem pasar bebas.
Dalam bukunya AuInquiry into the Nature and Causes of the Wealth of NationsAy Adam Smith dipandang sebagai penggagas kapitalisme.
18 Latar belakang pemikirannya adalah dorongan untuk kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa yaitu kesejahteraan para warga.
Adam Smith menghendaki agar kepentingan pribadi setiap warga harus diperjuangkan melalui kapitalisme.
Karena itu Smith mendukung individualisme perdagangan, kekuasaan dan kebajikan kepentingan diri, dan masyarakat bisnis perdagangan.
Namun ide tentang kapitalisme tidak pernah menyurutkan Adam Smith untuk menggagaskan tentang etika pengembangan karakter dan pengolahan perasaan sosial.
Adam Smith mengembangkan gagasannya ini berdasarkan ide dari Aristoteles.
Gagasan Smith ini terlihat jelas dalam bukunya AuThe Theory of the Moral SentimentsAy.
Pada hakekatnya ada prinsip-prinsip tertentu yang mendorong manusia untuk tertarik pada nasib orang lain dan memberi kebahagiaan kepadanya.
Prinsip tersebut adalah simpati terhadap penderitaan sesama.
Perasaan moral yang wajar adalah simpati.
Simpati berarti rasa kasihan seseorang atau istilah Smith adalah persesuaian emosi .
greement of 19 Simpati menjadi media atau alat untuk memahami perasaan orang lain.
Simpati merupakan tindakan imajinasi yang menyadarkan orang tentang perasaan orang lain dengan menempatkan diri pada posisi tersebut.
Karena itu manusia bukan hanya memiliki rasa simpati tetapi empati terhadap perasaan orang lain.
Maka bagi Smith manusia adalah makhluk sosial yang bertindak untuk kepentingan orang lain.
Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19, hlm.
Robert C.
Salomon dan Kathleen M.
Higgins.
Sejarah Filsafat, hlm.
Robert C.
Salomon dan Kathleen M.
Higgins.
Sejarah Filsafat, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
7 Adam Smith menegaskan bahwa manusia harus menilai terlebih dahulu sifat moral tindakan orang lain baru kemudian ia bisa memakai penilaian itu untuk menilai dirinya sendiri.
Hal ini berarti manusia harus menempatkan dirinya pada posisi orang lain sehingga ada ketertarikan dalam tatanan moral.
Ini yang disebut oleh Adam Smith sebagai prinsip simpati.
Karena manusia tidak memiliki pengalaman langsung tentang apa yang dirasakan orang lain maka ia tidak dapat mengerti dengan cara apa mereka dipengaruhi kecuali dengan membayangkan apa yang kita sendiri seharusnya merasakan dalam situasi semacam itu.
20 Dalam prinsip simpati, manusia merasakan suka-duka, rasa bangga, rasa senang, kesukaan atau ketidaksukaan orang lain dan dari situasi-situasi ini kita menilai tindakan seseorang.
Dari prinsip simpati juga kita menilai diri kita sendiri sehingga terbentuk suatu kewajiban moral.
Namun apakah kewajiban moral tersebut dijalankan atau kita lalai dalam melaksanakannya.
Adam Smith percaya bahwa seorang penjahat pun pasti memiliki simpati.
Selanjutnya Adam Smith menjelaskan bahwa untuk menilai sikap dan tindakan seseorang bermoral atau tidak bukan berdasarkan pemeriksaan hati nurani kita sendiri tetapi berdasarkan ekspektasi orang lain.
Hal ini berarti orang lain atau masyarakat di sekitar kita menjadi teropong terhadap sikap dan tindakan kita sendiri dan juga tindakan orang lain.
Masyarakat menjadi penonton sekaligus penilai terhadap kepantasan dan kelayakan sikap dan tindakan kita sendiri dan orang lain.
Apa Itu Politik Secara etimologis, kata politik berasal dari kata bahasa Yunani AuTa politikaAy yang berarti hal-hal yang berurusan dengan polis .
egara kot.
21 Aristoteles mendefinisikan polis sebagai masyarakat orang-orang merdeka dengan hak yang sama untuk menata kehidupan bersama.
Manusia adalah zoon politikon .
akhluk dengan kodrat sosia.
yang hanya mampu mengembangkan dirinya bersama dengan sesama warga negara yang lain.
Dalam arti ini maka politik berarti manusia menata kehidupan bersama dalam kesamaan hak dan berpedoman pada peri kemanusiaan.
Dalam arti sempit politik dipahami sebagai seni politisi untuk mengatur dan memerintah masyarakat dengan memakai kekuasaan Hal ini akan berdampak pada bentuk dan cara penggunaan kekuasaan.
Sedangkan dalam arti luas, politik berarti tanggung jawab bersama dan semua warga negara bukan hanya urusan kaum politisi.
Selain itu agar kesejahteraan bisa merata maka terdapat pembagian tanggung jawab dan wewenang setiap bidang sehingga ada spesifikasi dalam pelayanan.
Ada berbagai macam cara orang mendefinisikan politik.
Definisi ini paling kurang bisa menjawab arti politik itu sendiri.
Politik dipahami sebagai kegiatan untuk memperjuangkan tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.
22 Karena itu politik berarti memperjuangkan tujuan B Herry Priyono.
Homo Oeconomicus: dari Pengandaian ke Kenyataan dalam I Wibowo dan B Herry Priyono (Edit.
Esai-Esai untuk Franz Magnis-Suseno: Sesudah Filsafat (Kanisius: Yogyakarta, 2.
Piet Go.
Peran Serta Orang Katolik dalam Politik (Penerbit Dioma: Malang, 1.
, hlm.
Piet Go.
AuHak Asasi Manusia dalam Etika PolitikAy dalam Etos dan Moralitas Politik (Kanisius:
Yogyakarta, 2.
, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
8 tersebut dengan cara yang bermoral.
Terlepas dari unsur-unsur penting yang mendefinisikan arti politik yang sesungguhnya, hal yang mau ditekankan di sini adalah politik bukan sebagai kekuasaan.
Jika politik hanya dimengerti sebagai kekuasaan maka setiap orang akan saling sikut-menyikut demi merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Bila terjadi pertarungan dan perebutan kekuasaan maka tujuan ideal politik yaitu mencapai tujuan bersama .
tau dalam bahasa ajaran sosial Gereja Aubonum communeA.
tidak diperjuangkan lagi.
Hal senada kemudian dipertegas lagi oleh Romo Mangun.
Menurut Romo Mangun ada dua macam politik.
Pertama, politik dalam kaitannya dengan kekuasaan.
Politik dalam arti ini merupakan usaha dari para penguasa untuk mempertahankan Kedua, politik moral.
Dalam kaitannya dengan arti kedua ini maka politik berarti sebuah niat untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Politik dalam arti moral memiliki tiga prinsip dasar yaitu memperjuangkan apa yang benar, memperjuangkan apa yang baik, dan apa yang indah.
23 Inilah kesejatian politik dari aspek moral.
Karena itu siapapun yang terlibat dalam dunia politik, ia harus berpegang teguh kepada tiga prinsip dasar di atas demi kesejahteraan manusia secara adil dan beradab.
Dari gambaran singkat di atas maka sesungguhnya dalam konteks ini ada kaitan antara moral dan politik.
Moral merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia karena manusia memiliki kemampuan akal budi.
Dengan kemampuan akal budi manusia mampu memimpin dirinya untuk bertindak sesuai norma yang menjadi prinsip-prinsip dasar universal.
Sedangkan politik berkaitan dengan tindakan manusia yang mengarah kepada tujuan hidup bersama.
Maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana manusia mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bermoral dalam kehidupan berpolitik? Apa yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan berpolitik? Peran Gereja Katolik dalam Politik Gereja Katolik hadir dan terlibat di dalam dunia politik bukan berarti bahwa dia adalah institusi politik.
Gereja Katolik hadir dalam dunia politik karena hakekat dan perutusan Gereja adalah berada di tengah dunia.
Namun tugas perutusan Gereja dalam dunia politik bukan untuk mengejar kekuasaan tetapi lebih berkaitan dengan menjadi tanda dan sarana keselamatan dunia.
Gereja hendak mendengungkan keterlibatan semua umat beriman kristiani dalam dunia politik karena umat beriman mempunyai tanggungjawab untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan demi keselamatan universal.
Gereja menegaskan ajaran tersebut di dalam konstitusi dogmatis khususnya dalam Lumen Gentium: Auterang para bangsalah Kristus itu sendiriAy.
24 Konsili menegaskan bahwa karena keadaan mendesak.
Gereja memiliki tanggung jawab untuk mempersatukan umat beriman dalam cara dan hubungan sosial budaya serta sepenuhnya berada dalam bimbingan Roh Kudus.
Gereja dalam Kristus berarti menjadi sakramen bagi dunia dan sarana keselamatan bagi dunia.
Bambang Murtianto (Edit.
Kata-Kata Terakhir Romo Mangun (Penerbit Kompas: Jakarta, 2.
, hlm.
Lumen Gentium (Oktober 1.
, art.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
9 Di dalam Konstitusi Pastoral khususnya Gaudium et Spes menegaskan kembali keterlibatan umat Kristiani dalam hubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai warga Konsili mendorong umat Kristiani sebagai warga negara supaya dengan semangat injil, mereka harus berusaha menunaikan dengan setia tugas dan kewajiban mereka di dunia.
25 Umat Kristiani masih terikat dengan tugas dan kewajiban sebagai warga negara karena mereka hidup dan tinggal di dunia.
Hal ini berarti umat Kristiani harus mempunyai sikap dan perilaku sesuai perannya sebagai warga negara dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
26 Maka dalam kaitannya dengan kehidupan berpolitik, umat Kristiani memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam pesta demokrasi (PEMILU).
Mereka harus memilih calon-calon terbaik untuk mewaikili rakyat demi mengemban tugas-tugas pemerintahan serta menjadi pemimpin negara.
Karena itu umat Kristiani tidak boleh keliru dalam memilih pemimpin dan tidak boleh menyalahgunakan kebebasannya.
Selanjutnya di dalam Konstitusi Pastoral yang sama yaitu Gaudium et Spes menjelaskan tentang kaitan antara politik dan iman Kristiani.
Dalam usaha untuk membangun kehidupan politik yang lebih manusiawi maka umat kristiani harus menumbuhkan semangat keadilan dan pengabdian untuk kesejahteraan umum sesuai dengan hakekat dan tujuan negara.
27 Hal ini berarti umat kristiani yang terlibat langsung dalam kehidupan berpolitik harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan menggunakan wewenang sesuai dengan batasannya.
Gagasan di atas sebenarnya sudah lugas menegaskan bahwa umat Kristiani yang adalah politisi harus menggunakan kepercayaan dan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan partai atau kelompok eksklusif tertentu.
Hal ini disebabkan karena berpolitik itu adalah suatu panggilan yang mulia dan luhur.
Keluhurannya terletak pada aspek panggilan untuk terlibat aktif dalam karya keselamatan.
Karena itu tanggung jawab seorang politisi katolik adalah membuka akses bagi kaum miskin dan tertindas untuk memperoleh kemudahan dan jaminan hidup yang lebih manusiawi.
Perjuangan untuk Mencapai Tujuan Bersama Seorang politisi harus memiliki pribadi yang bermoral.
Politisi yang bermoral berarti mempertajam makna tanggung jawab sebagai politisi.
28 Di sini keberadaan seorang politisi menuntut tanggungjawab untuk mengedepankan tujuan bersama.
Keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan sosial menjadi aspek penting dalam tujuan Politisi harus menyadari makna tanggungjawabnya melalui mentalitas, sikap dan perilakunya demi tercapai tujuan bersama.
Ini berarti mentalitas, sikap, dan perilaku politisi beriringan dengan norma atau aturan universal sehingga jaminan akan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan sosial bisa terwujud.
Bila politisi hanya memiliki gambaran untuk memperoleh kekuasaan politis dan memperkaya diri atau golongan tertentu maka tujuan hidup bersama hanya sebagai teori kadaluarsa.
Gaudium et Spes (Oktober 1.
, art.
Piet Go.
Peran Serta Orang Katolik dalam Politik, hlm.
Gaudium et Spes (Oktober 1.
, art.
Haryatmoko.
Etika Politik dan Kekuasaan (Penerbit Kompas: Jakarta, 2.
, hlm 86 JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
10 Dalam usaha mencapai tujuan bersama ada dua prinsip moral yang harus dikembangkan dalam kehidupan berpolitik yaitu prinsip kemanusiaan dan solidaritas.
Prinsip kemanusiaan berarti mengakui realitas keberadaan diri sendiri dan orang lain.
Pengakuan keberadaan diri dan sesama berlanjut kepada pengakuan manusia terhadap hak-hak yang melekat dalam diri orang lain demi suatu kehidupan yang lebih baik.
Kekerasan, intimidasi, diskriminasi, penindasan, ketidakadilan bukan menjadi sarang lebah dalam sebuah negara demokrasi.
Prinsip kemanusiaan juga mendorong manusia untuk menghargai martabat sesama.
Manusia bermartabat karena diciptakan secitra dengan Allah dan memiliki kemampuan akal budi.
Karena itu, kita sependapat dengan Kant bahwa manusia tidak dijadikan sebagai alat untuk memproduksi kepentingankepentingan sosial tertentu.
Perbedaan agama, budaya, warna kulit, kemampuan fisik dan mental, bahasa dan lain sebagainya bukan menjadi acuan untuk membatasi sikap penghargaan terhadap martabat sesama.
Prinsip solidaritas.
Solidaritas berarti membangun kesetiakawanan dengan mereka yang kurang beruntung.
Kesetiakawanan atau keberpihakan mendorong manusia untuk berusaha membebaskan mereka dari keterpurukan hidup .
aum miskin dan lema.
dan menjadikannya sebagai saudara.
Di sini pengakuan akan hak dan kewajiban sebagai manusia bagi sesama yang lain menjadi unsur penting dalam prinsip solidaritas.
Maka gagasan Konsili Vatikan II khususnya di dalam Gaudium et Spes yaitu semua orang memiliki hak yang sama menjadi wujud nyata dalam keberpihakan.
Prinsip solidaritas juga menuntut sikap adil dan jujur dari para politisi.
Kejujuran dan keadilan adalah aspek utama dalam penyelenggaraan kekuasaan para politisi.
Hal ini menjadi penting karena sikap jujur dan adil akan merangsang dan mendorong para politisi untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Jujur dan adil untuk membela apa yang menjadi niat dan komitmen menuju kebaikan bersama.
Para politisi seringkali dan bahkan secara rutin menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sepihak.
Ada kecenderungan para politisi menganut kekuasaan tak terbatas sehingga tidak lagi memperlihatkan aspek kemanusiaan dalam berbagai kebijakan.
Hal ini mendorong Gereja menyerukan bahwa manusia tidak boleh memiliki kekuasaan karena manusia harus saling mencintai dan menghargai (Yoh 15:9-.
satu sama lain.
31 Seruan Gereja ini merupakan sebuah keberpihakan kepada mereka yang tertindas sekaligus mendorong para politisi untuk menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan cinta kasih.
Cara Mencapai Tujuan Bersama Pada tahun 2000.
Gereja Katolik merayakan tahun Yubileum.
Salah satu rangkaian acara adalah Yubileum bersama mereka yang terlibat dalam dunia politik yaitu pejabat pemerintahan, anggota parlemen dan politisi.
Dalam sambutan dan kotbahnya.
Paus Yohanes Paulus II menyebut bahwa menjadi politisi adalah sebuah panggilan.
John M.
Prior.
AuMenemukan kembali Landasan Moral Masyarakat MajemukAy dalam Etos dan Moralitas Politik (Kanisius: Yogyakarta, 2.
, hlm.
Krispurwana Cahyadi.
Katolik dan Politik (Penerbit Obor: Jakarta, 2.
, hlm.
Mateus Mali.
Konsep Berpolitik Orang Kristiani (Kanisius: Yogyakarta, 2.
, hlm.
Krispurwana Cahyadi.
Katolik dan Politik, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
11 Panggilan seorang politisi adalah untuk melayani sesama.
Menjadi pelayan berarti memiliki komitmen, integritas diri, moralitas dalam keterlibatan politis sehingga peran dan tanggungjawabnya sungguh-sungguh bermanfaat.
Sambutan dan kotbah Paus ini secara tidak langsung mendorong semua pihak yang terlibat dalam politik untuk menggunakan cara-cara yang manusiawi dalam pelayanan demi kepentingan masyarakat.
Politisi yang melayani berarti dalam usaha mencapai tujuan kepentingan bersama harus dengan cara atau metode kerja yang manusiawi pula.
Di sini cara atau metode yang diperlihatkan bukan uraian pengetahuan yang sistematis melainkan mentalitas, sikap dan perilaku yang sungguh manusiawi.
Maka para politisi harus sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Santo Thomas More bahwa seorang politisi dikatakan bersih atau kotor terletak pada cara dan sikap menjalankan tugas panggilannya sebagai pelayan bukan terletak pada kuasa yang dimilikinya.
Pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bersikap adil dalam setiap kebijakan, jujur dan tulus dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, tidak ada diskriminasi, tidak melakukan intimidasi merupakan dambaan dan kerinduaan masyarakat.
Mentalitas, sikap dan perilaku politisi seperti ini akan menciptakan tata kehidupan yang bermoral.
Maka upaya pencapaian terhadap tujuan bersama melalui moralitas yang tinggi merupakan sebuah panggilan dan pengabdian kepada cita-cita luhur bersama.
Dengan demikian politik tidak bisa dipisahkan dari moralitas.
Catatan Kritis Sebenarnya keterlibatan Gereja dalam dunia khususnya dalam bidang politik merupakan suatu keharusan.
Keterlibatan Gereja dalam politik bukan berarti Gereja ingin merampas kekuasaan untuk mengelola negara melainkan sebagai seruan profetis.
Gereja ingin menggemakan persatuan dan kesatuan yang bersumber pada akal budi dan hati.
Artinya Gereja menghendaki adanya kesatuan di antara semua warga negara yang berlandaskan pada cinta kasih.
Berdasarkan seruan Gereja di atas sebenarnya umat katolik memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam politik entah secara langsung maupun tidak langsung.
Gereja mengajak umat katolik untuk terlibat dalam keputusan-keputusan yang akan menentukan nasib orang banyak.
Salah satunya adalah memilih para penyelenggara pemerintah dan negara melalui pesta demokrasi (PEMILU).
Semua orang beriman kristiani menurut kedudukan masing-masing terikat kewajiban khusus untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat injili, dan dengan demikian khususnya dalam menangani masalah-masalah itu dan dalam memenuhi tugas-tugas keduniaan memberi kesaksian tentang Kristus.
Ay35 Ajakan Gereja menuntut umat beriman katolik memilih para pemimpin atau politisi yang sungguh-sungguh mengusahakan kebaikan Di sini berarti umat katolik tidak boleh salah atau keliru dalam mengambil keputusan untuk memilih para penyelenggara negara karena merekalah yang akan menentukan nasib orang banyak.
Krispurwana Cahyadi.
Katolik dan Politik, hlm.
Gaudium et Spes (Oktober 1.
, art.
Kanon 225 A 2 JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
12 Selain keterlibatan secara tidak langsung, ada juga keterlibatan umat katolik secara langsung dalam dunia politik.
Hal ini berarti orang katolik yang menjadi politisi seharusnya benar-benar memperjuangkan kesejahteraan umum.
Para politisi katolik harus berbeda dengan politisi lain dalam hubungan dengan pengorbanan diri untuk kepentingan rakyat .
onum commun.
Di sini politisi katolik harus melihat bahwa keterlibatannya dalam dunia politik sebagai bagian dari kerasulan demi menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama.
Perjuangan politisi katolik seperti ini memerlukan semangat pelayanan serta rela berkorban untuk mempertahankan kebenaran bukan demi mendapatkan posisi dan keuntungan pribadi.
Orang-orang kristiani wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya di dunia dengan setia dan cakap.
Mereka hendaknya menjadi ragi dan garam dalam kehidupan berkeluarga, sosial, budaya dan politik.
Dalam bidangbidang tersebut umat beriman kristiani harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan memberi kesaksian melalui tindakan mereka yaitu mengabdi bagi sesama demi kesejahteraan bersama.
36 Amanat suci Gereja ini menandaskan bahwa para politisi katolik hendaknya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Mereka harus terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan mengusahakan jaminan hidup yang layak bagi mereka yang tertindas dan miskin.
Tugas politik ialah berusaha memecahkan soal-soal hubungan antara manusia.
Hal ini berarti politisi yang berasal dari kalangan umat kristiani wajib terlibat di dalam tanggung jawab tersebut dan menentukan pilihan-pilihan secara konsisten dalam semangat injil.
Di sini berarti politisi katolik hendaknya memberi kesaksian hidup sebagai seorang beriman kristiani dengan melayani sesama secara efektif dan tanpa menuntut balasan.
Maka berpolitik itu merupakan suatu yang mulia dan luhur karena para politisi dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan bersama dengan memberikan jaminan hidup yang layak bagi mereka yang miskin dan tertindas.
Apabila tugas panggilan ini dijalankan dengan baik maka politik menjadikan kehidupan manusia lebih Sebaliknya jika para politisi menampilkan kesaksian hidup yang buruk seperti korupsi, manipulasi dan saling berebut kekuasaan di dalam partai maka masyarakat menganggap politik itu kotor.
Selain itu Fathorrahman Ghufron menegaskan bahwa manusia perlu sadar akan sikapnya yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bagaimana memanusiakan diri dan orang lain secara adil dan beradab.
Ghufron mengangkat kembali pesan moral yang terdapat dalam sila kedua Pancasila yaitu seluruh rakyat Indonesia harus tetap menjunjung tinggi budi pekerti dan keadaban publik serta menegakkan spirit kemanusiaan dengan menghargai hak asasi dan tanpa Penegasan Ghufron dalam sila kedua Pancasila mengajak para politisi untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral kemanusiaan dalam menjalankan tanggung jawab.
Convenientes ex Universo (Amanat Sinode para Uskup di Roma pada tahun 1.
, art.
Paus Paulus VI AuOctogesima AdveniensAy .
Mei 1.
, art.
Hardawiryana SJ.
Jakarta: Dep.
Dokpen KWI 1.
Fathorrahman Ghufron.
AuDi Atas Politik Ada KemanusiaanAy dalam KOMPAS edisi Kamis, 31 Januari 2019, hlm.
JURNAL JUMPA Vol.
VII.
No.
April 2.
PENUTUP
Negara mempunyai otonomi dan Gereja juga memiliki otonomi.
Keduanya mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-masing tetapi mereka bekerja sama dalam melayani masyawakat demi kesejahteraan bersama.
Kerja sama yang baik adalah mendorong setiap warga masyarakat untuk tetap menjaga dan merawat keutuhan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Gereja dalam berbagai ajarannya juga sudah menyebarluaskan seruan dan ajakan moral untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut.
Berkaitan dengan suap atau politik uang.
Gereja mengajarkan agar warganya tidak terlibat dalam hal ini.
Seruan moral yang berkaitan dengan suap sudah tertuang dalam Kitab Keluaran 23:8 AuSuap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benarAy.
Jika politisi katolik menjadikan warga masyarakat sebagai alat atau media untuk memperoleh suara yang banyak maka terjadi pengingkaran nilai moral.
Integritas dan kualitas politisi menjadi rendah karena pemimpin yang terlahir dari proses yang tidak adil .
oney politic.
sehingga mereka sulit merealisasikan kesejahteraan dan kebaikan bersama.
Berhadapan dengan realitas seperti ini Gereja diharapkan untuk semakin lantang menyuarakan nilai-nilai moral kemanusiaan universal agar warga katolik dan sekaligus politisi katolik tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.
Gereja tidak boleh kendor apalagi bersikap permisif terhadap warga gereja yang melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai moral kristiani.
Karena itu kesadaran menjadi hal utama dari warga gereja dan politisi katolik untuk merawat dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
Daftar Pustaka