PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol.
Special Issue .
ISSN : 2828-5735 DOI : 10.
55100/paradigma.
IMPELEMTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
BENCANA MELALUI PROGRAM REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
GEMPA BUMI
(Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ) Moh.
Mahmud 1Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangaunan Palu Email : mahmudlabuan77@gmail.
Kata Kunci Implementasi Kebijakan Sumber daya Karakteristik agen pelaksana Sikap Standar Komunikasi Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Abstrak : Berdasarkan Instruksi Presiden No.
10 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.
Pemerintah Kab.
Donggala mempunyai target dalam penyelesaian pelaksanaan yaitu bangunan rumah masyarakat selesai rampung pada desember 2019, namun sampai pada tahun 2021 program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terselesaikan di Kabupaten Donggala.
Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
Metode: Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif Deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa informan kunci yang mampu menjawab beberapa pertanyaan.
Hasil/Temuan: Bahwa.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal.
Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik.
Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepantingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah.
Kesimpulan:
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan.
Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggal.
Moh.
Mahmud Keyword Policy Implementation Resources Characteristics of implementing The attitude of Policy standards and targets Communication Social, economic Abstract : Based on Presidential Instruction No.
10 of 2018 concerning the acceleration of rehabilitation and reconstruction after the earthquake disaster.
District Government Donggala has a target for completing the implementation, namely that the community housing buildings will be completed in December 2019, however, as of 2021, the rehabilitation and reconstruction program has still not been completed in Donggala Regency.
Objective: This research aims to find out how the implementation of Disaster Management policies through the Post-Earthquake Disaster Rehabilitation and Reconstruction Program in Labuan sub-district.
Donggala Regency.
Method: Research conducted using descriptive qualitative methods.
Data collection was carried out through direct observation at the research location, interviews with several key informants who were able to answer several questions.
Results/Findings: That, the implementation of Disaster Management Policies through the Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Program in Labuan District.
Donggala Regency.
Sulawesi Province has not been optimal.
Measured from the dimensions of Van Meter and Van Horn's theory, there are dimensions of standards and targets that have not been implemented well.
For example, in carrying out post-disaster rehabilitation and reconstruction programs, the district government, through sub-district assistants appointed to carry out data collection on heavily and lightly damaged houses, is not on target, these assistants prioritize the interests of families and groups, so that some people complain about the policies implemented by the government.
Conclusion: Implementation of Disaster Management Policies through the Rehabilitation and Reconstruction Program after the earthquake disaster in Labuan District.
Donggala Regency, there are still obstacles that hinder the completion of program implementation, so that the program is not running well and there are still many problems in the field.
As is the case with data collection that was not on target, resulting in several re-collections of data from the Government to the community, and there are still many shortcomings that need to be addressed and PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia menjadi sebuah perlindungan itu sendiri untuk melindungi masyarakat yang notabene adlah warga nnegara dan berkebangsaan Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang memiliki hak dan wewenang serta kemampuan dalam upaya perlindungan hidup dan penghidupannya yang dimana seperti kecelakaan, bencana yang berpotensi terjadi maupun yang sudah terjadi, dan kondisi lainnya yang kiranya dapat memberi bahaya pada orang-orang hingga sampai pada Pancasila, sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk tanggung jawab dari negara adalah PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol.
Special Issue .
ISSN : 2828-5735 DOI : 10.
55100/paradigma.
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggal.
Moh.
Mahmud untuk dapat melindungi warga negara yang berbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala sesuatu yang berbentuk kecelakaan, bencana, dan kondisi gawat darurat pada manusia, dan bentuk perlindungan yang dilakukan melalui pencarian dan pertolongan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi oleh semua komponen bangsa.
Berdasarkan UU No.
24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Maka pemerintah mempunyai tanggung jawab berupa cepat tangap dalam merespon setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak.
Seperti bencana gempa bumi yang melanda Kota Palu.
Sigi dan kabupaten Donggala tahun 2018.
Untuk Kabupaten Donggala sendiri hampir seluruh Kecamatan terkena dampak dari bencana gempa bumi di antaranya 12 Kecamatan yang terkena dampak dan 1 Kecamatan yang bersih dari kerusakan akibat bencana gempa.
Seperti Kecamatan Rio Pakava ada 47 rumah rusak berat, 44 rusak sedang, dan 21 rusak ringan.
Sementara itu di Desa Banawa Selatan 672 rumah rusak berat, 458 rusak sedang dan 1,408 rusak ringan.
Kecamatan Banawa Tengah 770 rumah rusak berat, 500 rusak sedang dan 770 rusak Kecamatan Banawa 915 rumah rusak berat, 695 rusak sedang dan 884 rusak Kecamatan Tanantovea sebanyak 630 rumah rusak berat, 274 rusak sedang dan 630 rusak ringan.
Kecamatan Labuan ada 864 rumah rusak berat dan 496 rusak ringan.
Kecamatan Sindue 1031 rumah rusak berat, 832 rumah rusak sedang dan 933 rusak Kecamatan Sindue Tombusabora 407 rumah rusak berat, 436 rusak sedang dan 935 rusak ringan.
Kecamatan Sindue Tobata 389 rumah rusak berat, 102 rusak sedang dan 247 rusak ringan.
Kecamatan Sirenja 1253 rusak sedang dan 1641 rusak ringan.
Kecamatan Balaesang 1052 rumah rusak berat, 151 rusak sedang dan yang terakhir ada Kecamatan Balaesang Tanjung terdapat 866 rumah rusak berat, 590 rusak sedang dan 396 rusak ringan.
(Tri Purwati, 2.
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol.
Special Issue .
ISSN : 2828-5735 DOI : 10.
55100/paradigma.
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggal.
Moh.
Mahmud Sesuai Instruksi Presiden (Inpre.
Nomor 10 Tahun 2018 terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan disusul dengan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah yang terkena dampak bencana, kementerian ATR /BPN bersama kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah yang ikut bekerja bersama sesuai peran dan tugas pokok fungsinya.
Rekonstruksi di wilayah Sulawesi Tengah sudah terlihat bahwa adanya berbagai aspek kendala dari beberapa macam hal.
Oleh karena itu, perlu adanya suatu pemecahan masalah yang tepat agar masalah tersebut dapat terselesaikan.
Target waktu penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian paling lambat Desember 2019.
Kemudian, untuk rumah masyarakat paling lambat agustus 2019.
Namun tujuan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi oleh pemerintah Kabupaten Donggala sampai dengan saat ini belum Masih ada beberapa Kecamatan termaksud kecamatan Labuan yang sampai saat ini masyarakatnya masih yang tinggal di huntara .
unian sementar.
Berdasarkan data yang disampaikan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat bencana alam gempa bumi tersebut dengan mengambil judul penelitian : AuImpelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi.
(Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi TengahA.
LANDASAN TEORI
Pada penulisan karya ilmiah ini penulis memfokuskan dengan dimensi yang mengacu pada teori Teori Evaluasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi, .
dimana indikator pengukuran Impelemtasi Kebijakan meliputi sumber daya.
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol.
Special Issue .
ISSN : 2828-5735 DOI : 10.
55100/paradigma.
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggal.
Moh.
Mahmud karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono .
dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna.
Dalam penelitian ini, peneliti 5 menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara .
, observasi .
, dan dokumentasi .
aking note.
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
PEMBAHASAN
Bedasarkan dimensi teori Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi, .
Dimana Implemetasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi meliputi sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antara organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
Hasil sementara.
Bahwa.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi belum berjala maksimal.
Diukur dari dimensi teori Van Meter dan Van Horn, terdapat dimensi standar dan sasaran yang belum telaksana dengan baik.
Seperti dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah Kabupaten melalui pendamping kecamatan yang ditunjuk untuk PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol.
Special Issue .
ISSN : 2828-5735 DOI : 10.
55100/paradigma.
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi (Studi Kecamatan Labuan Kabupaten Donggal.
Moh.
Mahmud melaksanakan pendataan rumah rusak berat dan ringan tidak tepat sasaran, pendamping tersebut lebih mengutamakan kepantingan keluarga dan kelompok, sehingga terdapat beberapa masyarakat mengeluh dengan kebijakan yang diberiakn oleh pemerintah.
PENUTUP
Impelemtasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, sehingga program tersebut belum berjalan dengan baik serta masih banyak masalah yang ada di lapangan.
Seperti halnya dalam pendataan yang tidak tepat sasaran menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari Pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
Fakta yang ada dilapangan ternyata menyebutkan bahwa masih banyak ditemukan sejumlah ketidak berhasilan pemerintah Kabupaten Donggala dalam proses Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi diantaranya kurang perhatian yang kurang telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi miss komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.
DAFTAR PUSTAKA