166

Ahmad Muhdhor

Terorisme Dan Asumsi Takfirisme: Telaah Atas
Pandangan Kritis Hātim Al-’Awnī
Ahmad Muhdhor

Pusat Studi Timur Tengah IAIN Tulungagung
muhdhor.iainta@gmail.com

ABSTRACT
This article discusses the paradigm that has been used by terror groups in the name
of Islam, that is takfirism, which sees that killing the other party considered as kafir is
a religious duty. This article reviews descriptively Hātim al-’Awnī’s criticism of various
assumptions of takfirism. In his explanation, al-’Awnī criticized the textual approach
on the reading of the text of revelation because he thinks that textualism that leads
them to the classical Khawarij’s thought of takfir. The other side that is criticized
from the assumption of takfirism is over generalization in interpreting the action of
someone that indicates disbelief (kufr) in their oppinion. According to al-’Awnī, there
are at least two variables that make the kafir stigma to be invalid. Two things are
ignorance and takwil or a different exegesis toward the text. The doer of an action
indicating kufr is not proper to be verdicted as kafir if he does it unsubconciously
based on his ignorance. Similarly, if he does it based on a different exegesis of the text
of revelation so the kafir stigma that againsts him becomes invalid. The other side
revealed by al-’Awnī’s exposure is that takfirism’s thought does exist in the thought
construct of Wahabism figures in Saudi Arabia since the era of Muhammad bin
Abdul Wahhāb.
Keywords: Hātim al-’Awnī, takfirism, terrorism, wahabisme

ABSTRAK
Artikel ini membahas paradigma yang selama ini digunakan oleh kelompokkelompok teror yang mengatasnamakan Islam, yaitu takfirisme, yang memandang
Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

167

bahwa membunuh pihak lain yang dianggap kafir adalah sebuah tugas agama.
Dalam artikel ini dibahas secara deskriptif kritikan Hātim al-’Awnī terhadap berbagai
asumsi takfirisme. Dalam paparannya, al-’Awnī mengkritisi pembacaan teks wahyu
dengan pendekatan tekstualis. Karena menurutnya, tekstualisme itulah yang
mengantarkan mereka kepada pemikiran takfir klasik ala Khawarij. Sisi lain yang
dikritisi dari asumsi takfirisme adalah overgeneralisasi dalam melihat tindakan
seseorang yang menurut mereka mengindikasikan kekafiran. Menurut al-’Awnī,
paling tidak ada dua variabel yang menjadikan vonis kafir menjadi tidak valid.
Dua hal tersebut adalah ketidaktahuan dan takwil. Pelaku sebuah tindakan yang
mengindikasikan kekafiran tidak layak dikafirkan jika yang ia lakukan berawal dari
ketidaktahuannya. Demikian pula jika yang dilakukannya berawal dari interpretasi
berbeda terhadap teks wahyu, vonis kafir terhadapnya menjadi salah alamat. Sisi
lain yang terungkap dari pemaparan al-’Awnī adalah bahwa pemikiran takfirisme
memang ada dalam rumusan para tokoh Wahabisme di Arab Saudi sejak era
Muhammad bin Abdul Wahhāb.
Kata kunci: Hātim al-’Awnī, takfirisme, terrorisme, wahabisme

Pendahuluan
Terorisme adalah aksi kekerasan yang umumnya memiliki motif politik (Weinberg
dan Eubank, 2006:2). Sebagian aksi teror bertujuan politik-nasionalis, semisal
keinginan etnis Chechnya untuk meraih kemerdekaan dari Rusia atau rakyat Irlandia
Utara dari Inggris Raya. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Spanyol yang dilakukan
oleh kelompok Basque, atau di Perancis yang dilakukan oleh kelompok Corsica, juga
masuk ke dalam motif politik-nasionalis ini. Sebagian kelompok lain melakukan aksiaksi teror atas nama agama, namun bila dikaji lebih jauh, tujuan akhirnya adalah
politik. Misalnya, kelompok Yahudi ekstrim, Haganah, pada tahun 1947 melakukan
berbagai aksi teror di Palestina dengan menggunakan narasi agama, yaitu klaim
‘tanah yang dijanjikan Tuhan’. Namun tujuan akhirnya adalah mendirikan sebuah
negara khusus Yahudi.
Osama bin Laden pada tahun 2001 melakukan aksi teror di gedung WTC AS
sebagai pembalasan atas ‘kejahatan’ yang dilakukan pemerintah AS kepada Dunia
Muslim. Kelompok ISIS atau Al Nusra melakukan berbagai aksi teror di Suriah dengan
tujuan menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Terorisme yang dilakukan
oleh kelompok-kelompok Muslim itu juga menggunakan narasi agama, seperti
perlawanan kepada masyarakat Barat yang ‘kafir’ (terorisme Al Qaida di AS) namun
Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

168

Ahmad Muhdhor

motif utamanya lagi-lagi adalah politik. Ali Munharif dan Testriono dalam publikasi
riset mereka mengatakan:
“Pertama, dan yang paling jelas, para pelaku terorisme baru termotivasi agama.
Dalam banyak kasus, meskipun tidak semua, mereka “Islamis,” minoritas Muslim
yang percaya bahwa ajaran agama mereka mengharuskan mereka untuk
menggunakan kekerasan untuk menggulingkan apa yang mereka anggap sebagai
pemerintahan yang tidak Islami di Aljazair, Mesir, Arab Saudi, dan di tempat lain
di Timur Tengah. Islamis ini juga berniat untuk menghapus semua pengaruh Barat,
terutama Amerika, dari wilayah-wilayah mayoritas Muslim. Dalam kampanye
kekerasannya, mereka percaya bahwa mereka bertindak atas nama Tuhan dan akan
memperoleh ganjaran atas tindakannya itu” (Munhanif dan Testriono, 2016:62).
Terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok Muslim (Al Qaida, ISIS, dan lainlain) banyak mendapatkan sorotan di Indonesia karena wilayah operasi mereka
sudah merambah ke Indonesia. Aksi bom di Bali tahun 2002 dan 2005, Bom di Hotel
JW Marriott tahun 2003 dan 2009, bom di Kampung Melayu tahun 2017 adalah
beberapa di antaranya.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa basis teologis yang dikemukakan
oleh kelompok-kelompok teror atas nama Islam ini? Pertanyaan ini sudah banyak
dijawab oleh para peneliti, yaitu paham takfirisme.
Takfir and terrorism go hand in hand. Islamist terrorists commit suicides and public
acts of terrorism to promote their ideas and to convey the meaning of their militant
ideology. They operate numerous criteria to exclude communities and societies
from the Muslim world and use this exclusion as the incendiary of violent change
(Alshammari, 2013).
Takfir adalah pandangan ekstrim yang membagi dunia menjadi dua, ‘kami’ dan
‘mereka’ dimana ‘kami’ melakukan pendefinisian diri dan penyeleksian ideologi secara
sepihak (Alshammari, 2013), dan ‘kami’ merasa berhak untuk melakukan kekerasan.
Melalui doktrin takfir, seseorang dengan mudah memvonis kafir terhadap orang atau
kelompok lain yang tidak sepemikiran. Vonis inilah yang menjadi langkah awal untuk
tindakan berikutnya yang lebih ekstrim. Dari vonis itulah, tindakan penganiayaan,
pejarahan, bahkan pembunuhan terhadap orang atau kelompok yang tervonis
tersebut menjadi legal secara yuridis Islam (baca: syar’i) dalam pandangan para
penganut takfirisme.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

169

Lebih detil lagi, ideologi keagamaan ini berakar kepada paradigma al-Walā` Wa
al-Barā` (loyalitas dan disavowal) versi kaum Salafi. Paradigma inilah yang merubah
seseorang menjadi radikal, sebagaimana yang dilansir oleh Joas Wagemakers.
Konsekuensi paradigma tersebut adalah pandangan bahwa seorang muslim wajib
memberikan loyalitasnya yang tertinggi kepada Allah, Islam, dan kaum Muslimin.
Adapun hal-hal selain itu, maka seorang muslim wajib mengingkari dan berlepas
diri darinya (Wagemakers, 2014:121). Dalam kasus al-Maqdisī misalnya, menurut
Wagemakers ada dua pengembangan pokok yang dilakukan oleh al-Maqdisī terkait
prinsip al-Walā` Wa al-Barā`. Dua hal tersebut adalah move politik dan takfir.
Al-Maqdisī memang bukan yang pertama dalam soal move politik, ia telah
didahului oleh Juhaymān al-’Utaybī misalnya. Namun dalam masalah takfir, alMaqdisī benar-benar menjadikannya sebagai konsekuensi al-Walā` Wa al-Barā` yang
harus ditempuh oleh setiap Muslim sebagai konsekuensi keislamannya. Bahkan
tidak aneh jika paradigma yang dijajakan oleh Wahabisme Arab Saudi akhirnya harus
menjadi bumerang, yang justru berakhir dengan kesimpulan pengkafiran rezim Arab
Saudi oleh al-Maqdisī karena ketidakparipurnaan negara dalam menerapkan syariat
Islam (Wagemakers, 2014:137). Jadi tidak aneh jika radikalisme semacam ini menjadi
benih-benih terorisme yang mematikan. Jika negara yang mengadopsi ideologi
Wahabisme dengan jargon tauhid yang serba eksklusif masih saja dikafirkan, maka
tidak aneh jika kemudian kelompok jihadiyyin semacam ini menebar kekacauan di
berbagai tempat sebagai konsekuensi prinsip al-Walā` Wa al-Barā` khas mereka
yang mereka anut tersebut. Bermula dari al-Walā` Wa al-Barā`, lalu berlanjut kepada
takfir, dan akhirnya saat vonis kafir dijatuhkan, otomatis operasi teror terhadap target
menjadi legal, karena target tersebut halal darah dan hartanya, apalagi memerangi
mereka merupakan bagian dari jihad di jalan Tuhan.
Tidak dipungkiri bahwa dalam gerakan Salafi Wahabi sendiri terdapat beberapa
tipikal kelompok atau faksi yang berbeda. Namun, jika berbicara tentang takfir,
apalagi Salafi Jihadi, maka keterkaitan ideologis mereka dengan rumusanrumusan para tokoh Wahabi terdahulu tak bisa dielakkan. Bahkan Akram Hijāzī
dalam penelusurannya mengatakan bahwa tidak aneh jika penyebutan term Salafi
Jihadi menjadi identik dari sisi ideologis bahwa mereka mengacu kepada doktrin
Wahabisme ala Arab Saudi. Menurutnya, hal ini wajar mengingat selain adanya doktrin
takfir itu sendiri dalam rumusan para pendahulunya, perhatian kaum jihadis yang
istimewa terhadap Wahabisme berikut karya-karya tokohnya juga menjadi fenomena
yang tak terelakkan, apalagi semenjak peristiwa 11 September 2001.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

170

Ahmad Muhdhor

Sejak peristiwa tersebut, banyak tokoh-tokoh Nejed yang ikut serta dalam jalur
“gerakan jihad”. Di antara mereka adalah para tokoh yang sangat concern dengan
karya-karya A`immat al-Da’wah1 seperti ‘Alī al-Khudayr dan Ahmad al-Khālidī,
hingga tak aneh jika segala kajian teoritis mereka dalam berbagai tulisan mengacu
kepada buku-buku A`immat al-Da’wah tersebut (Hijāzī, 2013:35). Dari sinilah penulis
menyadari urgensi telaah atas kritikan Hātim al-’Awnī terhadap asumsi takfirisme
yang mayoritasnya berakar kepada ajaran-ajaran Wahabisme, mengingat ideologi
inilah yang menjadi akar gerakan-gerakan kelompok ‘jihadis’ yang menebarkan selsel mereka di berbagai tempat di dunia, dengan diikuti impor pemikiran takfirisme
tersebut dengan imbas tersebarnya teror di berbagai tempat.

Pandangan Kritis Hātim al-’Awnī Terhadap Takfirisme
Artikel ini mencoba mengulas secara deskriptif kritikan yang ditulis oleh
seorang peneliti berkebangsaan Saudi, Hātim al-’Awnī, terhadap doktrin takfirisme.
Ada banyak buku dan paper yang ditulis dalam rangka mengkritisi takfirisme
Salafi, namun mayoritasnya ditulis oleh peneliti di luar komunitas Salafi. Menjadi
menarik ketika takfirisme versi Salafi dikritisi oleh peneliti tersebut, mengingat
al-’Awnī lahir, besar, dan belajar di negara yang menjadi habitat subur bagi
berkembangnya faham Salafi secara umum. Arab Saudi adalah negara dimana
buku-buku Wahabisme diajarkan di sana secara luas, baik dalam halaqah-halaqah
kajian, maupun dalam kurikulum resmi pembelajaran di sekolah dan perguruan
tinggi. Dari sini tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa kritik Hātim al’Awnī adalah kritik dengan perspektif insider atau bahkan otokritik, jika melihat
komunitas yang melingkupinya di Saudi.
Pada tahun 2015, Hātim al-’Awnī menerbitkan bukunya yang berjudul Takfīr
Ahl al-Shahādatayn: Mawāni’uh wa Manātātuh (Dirāsah Ta`sīliyyah) melalui sebuah
pusat studi bernama Namaa Center for Research and Studies. Buku tersebut ditulisnya
dalam rangka mengkaji secara kritis asumsi takfirisme dan acuan-acuan vonis
takfir yang seringkali menjadi jalan diobralnya fatwa berisi stigma kafir terhadap
individu atau kelompok tertentu. Buku Takfīr Ahl al-Shahādatayn diterbitkan ulang
pada tahun lalu (2016) dengan beberapa tambahan dan revisi. Dalam buku ini, al’Awnī memang tidak menyebut secara eksplisit bahwa kritik yang ia tulis ditujukan
kepada kalangan Wahabi yang memang mendominasi negerinya. Akan tetapi,
jika meraba konteks dan membaca buku tersebut dengan lebih cermat, tidaklah
1

Sebutan untuk pemimpin gerakan Wahabi Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb dan tokoh-tokoh Wahabi Nejed
generasi awal.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

171

sulit untuk menyimpulkan bahwa tulisannya ditujukan kepada mereka. Apalagi
jika melihat sepak terjang dan membaca tulisan-tulisannya, baik di media sosial
maupun di situs pribadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa telaah kritisnya
tersebut memang ditujukan kepada kalangan Salafi Wahabi. Selain buku Takfīr
Ahl al-Shahādatayn, ulasan kritis al-’Awnī tentang takfirisme bisa dengan mudah
dijumpai pada tulisan-tulisan yang ia publikasikan di situs pribadinya http://www.
dr-alawni.com.
Hātim ‘Arif al-’Awnī lahir di kota Taif (Arab Saudi) pada tanggal 19 Rajab 1385
H. Al-’Awnī meraih gelar doktor dalam bidang Yurisprudensi Islam dari Universitas
Umm al-Qura Makkah, dan selanjutnya guru besar (profesor) pada disiplin ilmu
tersebut, dengan konsentrasi keahlian Studi Al-Quran dan Hadits. Ia mengajar di
almamaternya pada Fakultas Dakwah Jurusan Studi Al-Quran dan Hadits. Hātim
al-’Awnī sempat menduduki kursi anggota Majelis Syura Kerajaan Arab Saudi dari
tahun 1426 H hingga tahun 1434 H. Di awal karir akademiknya, al-’Awnī sempat
menggemparkan dunia akademik, khususnya dalam ranah Studi Hadits, bidang ilmu
yang selama ini membesarkan namanya. Hal itu terjadi saat ia menerbitkan karyanya
yang berjudul al-Manhaj al-Muqtarah Fī Fahm al-Mustalah, sebuah studi kritis tentang
metode pemaknaan berbagai terminologi Ilmu Hadits yang didasarkan pada kajian
historis yang telah dilakukannya.
2

Popularitasnya semakin menanjak seiring dengan tulisan-tulisannya yang
bernada kritis di berbagai forum dan media. Ditambah lagi kemunculannya di
beberapa saluran televisi populer, menyebabkan al-’Awnī semakin meneguhkan
eksistensi dirinya sebagai seorang pakar yang dinanti kemunculannya dengan
ide-ide kritisnya, di tengah iklim masyarakat Saudi yang hidup di bawah monarki
pengadopsi Wahabisme dengan kecenderungan tekstualisme cukup akut.

Asumsi Takfirisme Dalam Tinjauan Kritis Hātim al-’Awnī
Bagian ini akan mengulas asumsi-asumsi takfirisme yang seringkali menjadi
acuan tuduhan dalam melontarkan stigma kafir terhadap pihak atau kelompok
yang berbeda pandangan. Dalam bukunya yang berjudul Takfīr Ahl al-Shahādatayn,
Hātim al-’Awnī mengemukakan sejumlah asumsi tersebut, berikut pandangan kritis
dan bantahannya bahwa tuduhan tersebut tidak serta merta menjadikan stigma
kafir yang disematkan sebagai implikasi atasnya menjadi sah secara ilmiah. Asumsiasumsi tersebut adalah:
2

Berdasarkan konversi, tanggal 19 Rajab 1385 H bertepatan dengan Sabtu, 13 Nov 1965 M.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

172

Ahmad Muhdhor

1. Vonis kafir dengan tuduhan mengingkari perkara dalam agama yang
bersifat self evident.
Sebelum membahas masalah ini, al-’Awnī menyebutkan tiga pondasi yang
menjadi landasan pokok dalam masalah penjatuhan vonis kafir. Pertama, bahwa
orang yang diyakini memeluk Islam, tidak divonis keluar dari agama Islam itu kecuali
dengan bukti yang juga meyakinkan. Kedua, bukti yang meyakinkan keislaman
seseorang adalah dua kalimat syahadat. Ketiga, ketidaktahuan seseorang dan
penakwilan (perbedaan interpretasi terhadap teks wahyu) menjadikan terhalangnya
vonis kafir terhadap orang itu, karena ketidaktahuan dan takwil tersebut
menimbulkan kemungkinan lain yang menafikan kepastian bahwa ia telah keluar
dari Islam (Al-‘Awnī, 2016:75-76).
Berangkat dari tiga landasan tersebut, al-’Awnī menyimpulkan bahwa tidak
mungkin menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang hanya dengan tuduhan bahwa
orang tersebut mengingkari hal-hal dalam agama yang bersifat self evident. Bahkan
al-’Awnī membuat serial tulisan dalam situs pribadinya terkait masalah ini, yang
bermula dari kritikannya terhadap rekomendasi Lembaga Fikih Islam Internasional
(Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī), sebuah organisasi fikih bereputasi internasional
yang menghimpun para pakar dari berbagai negara. Fokus kritik al-’Awnī terletak
pada teks rekomendasi lembaga tersebut yang berbunyi:
“Diharamkannya menjatuhkan vonis kafir terhadap kelompok muslim manapun
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meyakini segenap rukun Islam dan
rukun iman, serta tidak mengingkari perkara agama yang bersifat self evident.
Demikian juga diharamkan menumpahkan darah kaum muslimin apapun itu
kelompoknya, sebagaimana diharamkannya saling berperang antara mereka.”
Kritikan al-’Awnī terletak pada redaksi eksepsi yang memperkecualikan vonis
kafir dengan tuduhan mengingkari hal-hal dari agama yang bersifat self evident.
Menurutnya, eksepsi ini justru bertentangan dengan tujuan awal konferensi tersebut,
yang digagas untuk memerangi takfirisme alias penjatuhan vonis kafir yang tidak
benar.
Bahkan pada tulisan yang sama, ia menilai bahwa justru eksepsi itu merupakan
salah satu pintu kejahatan yang terbuka sejak berabad-abad yang lalu dalam
masalah vonis kafir yang serampangan. Lanjutnya, melalui redaksi eksepsi tersebut,
kelompok Sunni akan dengan mudahnya mengkafirkan kelompok Syiah, demikian
juga sebaliknya. Kelompok Salafi juga akan dengan mudahnya mengkafirkan para

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

173

Asy’arian. Demikian halnya antara Sunni dengan Ibādiyyah. Bahkan berapa banyak
kaum Sufi berikut orang-orang awam yang akan dikafirkan dengan tuduhan tersebut.
Termasuk para pelaku teror dengan mudahnya mengkafirkan pihak pemerintah
dengan tuduhan mengingkari perkara agama yang sudah sangat jelas menurut
mereka, yaitu soal ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum Tuhan. Meskipun
hal itu bisa jadi jelas menurut pihak yang mengkafirkan, namun tidak jelas di pihak
yang dikafirkan.
Menarik untuk dikaji, saat al-’Awnī mengatakan bahwa dengan redaksi tersebut,
Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī telah mengulangi atau minimal melanjutkan
keserampangan sebagian sarjana Islam klasik yang telah menjatuhkan vonis kafir
dengan tidak tepat, yang akhirnya menjadi jalan terjadinya pertumpahan darah. Hal
ini senada dengan kesimpulan Mostafa Ka’b dalam tulisannya yang bertajuk “Peran
Pemikiran dan Ideologi dalam Mengarahkan Kelompok-kelompok Takfiri”. Dalam
tulisannya tersebut ia mengatakan: (Ka’b, 2015:233).
Kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri oleh peneliti manapun bahwa
mengkafirkan pihak lain yang berbeda pandangan yang pernah dimulai
oleh kelompok Khawarij Takfiri - pembunuh kaum muslimin - telah melewati
batasan madzhab mereka. Term kufur dan takfir terhadap pihak lain yang
berbeda pandangan menjadi populer di kalangan para teolog dari berbagai
aliran. Anda tidaklah membaca buku teologi islam klasik atau referensi yang
menukil pendapat-pendapat teologis kaum muslimin, kecuali anda mendapati
bahwa penulisnya telah menggunakan term kufur dan menjatuhkannya
sebagai vonis terhadap pihak lain, lebih dari sekali. Hanya saja hal itu terbatas
pada tataran teoritis dan pemikiran, alias sama sekali lepas dari konten praktis
kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Khawarij Takfiri, seperti
pembunuhan dan melegalkan penumpahan darah yang haram.
Apa yang disampaikan oleh Mostafa Ka’b di atas sepertinya tidaklah berlebihan
jika kita menyisir literatur teologi Islam klasik, dari berbagai aliran. Di antara peneliti
yang mencoba menelisik akar takfirisme dalam pemikiran Islam klasik adalah Ali
Ahmad al-Dayri dalam bukunya Nusus Mutawahhishah: al-Takfīr Min Urthuduksiyyat
al-Salājiqah Ilā Salafiyyat Ibn Taymiyyah. Dalam buku tersebut, ada beberapa kasus
yang ia angkat sebagai sampel, dari kasus al-Ghazālī hingga kasus Ibn Taymiyyah
(Al-Dayrī, 2015). Peneliti lain, Abdul Amer Kazhim Zahid dalam tulisannya yang
bertajuk “Kerangka Epistemologis dan Metodologis Pemikiran Takfiri: Sebuah Telaah

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

174

Ahmad Muhdhor

Kritis Untuk Dalil Agamis” yang mencoba mengurai akar kekerasan atas nama agama
dalam tinjauan historis, (Zāhid, 2016:30-34).
Kembali kepada asumsi takfirisme yang dibantah oleh Hātim al-’Awnī, yaitu
vonis kafir dengan tuduhan mengingkari perkara agama yang bersifat self evident.
Ternyata asumsi semacam ini juga terdapat dalam bunga rampai karya para tokoh
Wahabisme yang merupakan madzhab utama penyokong Kerajaan Arab Saudi,
tempat Hātim al-’Awnī berada. Dalam bunga rampai berjudul al-Durar al-Saniyyah
(Al-Najdī, 1996:241) terdapat pernyataan sebagai berikut:
“Seluruh ulama madzhab sepakat akan kafirnya orang yang mengingkari perkara
agama yang bersifat sangat jelas tanpa perlu pembuktian (self evident), seperti
shalat, puasa, haji dan lain sebagainya, meskipun ia bersaksi bahwa tiada Tuhan
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Hal itu karena perkara
agama ini tidak boleh untuk dipilah-pilah, dengan konsekuensi seseorang
beriman dengan sebagian ajarannya namun kafir terhadap sebagian ajaran
yang lain”.
Nukilan di atas berasal dari para penerus Muhammad bin Abdul Wahhāb dan
Hamd bin Nashr. Mereka juga meyakini bahwa para seluruh ulama telah sepakat
akan hal itu, berikut penafsiran yang mereka yakini dalam masalah ini. Asumsi
semacam itu pulalah yang kemudian diadopsi oleh Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī
yang kemudian dikritisi oleh Hātim al-’Awnī.
Dalam kritikannya, al-’Awnī menyampaikan bukti-bukti historis yang membantah
asumsi takfir dengan tuduhan tersebut. Bukti historis tersebut antara lain:
-

Kisah sahabat Nabi, yang bernama Qudamah bin Mazh’un yang mabuk
karena meminum khamr, dengan beralasan menakwilkan ayat 93 dari
surat al-Maidah. Dalam kasus ini, tak seorang pun ulama yang berani
mengkafirkannya meskipun status hukum keharaman khamr dalam
Yurisprudensi Hukum Islam adalah perkara yang sangat jelas. Menurut al’Awnī, alasan tidak dikafirkannya Qudamah tidak lain adalah karena takwil
yang dia lakukan sebagai dasar dari perbuatannya (Al-San’ānī, 1420 H:240).

-

Fakta dalam ranah studi Al-Qur’an, bahwa ada sebagian sahabat yang
mengingkari jika al-Mu’awwidzatayn (surat al-Falaq dan surat an-Nas)
termasuk bagian dari Al-Qur’an. Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka
akan status dua surat tersebut yang merupakan bagian dari Al-Qur’an,

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

175

sementara mereka menganggapnya sebatas bacaan doa perlindungan.
Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan mereka tidak divonis kafir.
Dalam buku Takfīr Ahl al-Shahādatayn, al-’Awnī juga membantah bahwa
peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam rangka menumpas kelompok
yang enggan membayar zakat adalah karena mereka telah divonis kafir akibat
mengingkari wajibnya zakat. Menurutnya, perang tersebut lebih bermotif politis
dalam rangka menumpas pemberontakan serta menjaga persatuan dan kesatuan
(Al-San’ānī, 1420 H:78).
Inti dari bantahan al-’Awnī adalah bahwa stigma kafir yang dilekatkan kepada
individu maupun kelompok lain dengan alasan karena telah mengingkari perkara
agama yang bersifat self evident tidaklah serta merta bisa diterima. Jika dikembalikan
kepada argumen pokok awalnya bahwa kepastian status keislaman seseorang yang
dibuktikan dengan dua kalimat syahadat tidak serta merta gugur dengan tuduhan
tersebut, apalagi jika ada kemungkinan pelakunya melakukan pengingkaran atas
dasar takwil ataupun ketidaktahuan. Dua hal tersebut yang dalam pandangan al’Awnī tidak bisa menggugurkan konsekuensi syahadat yang memastikan status
keislaman seseorang.

2. Vonis kafir dengan tuduhan menghalalkan yang haram dan/atau
mengharamkan yang halal.
Masalah ini populer di kalangan para sarjana muslim dengan term istihlāl yang
maknanya kurang lebih adalah “menghalalkan”. Dalam pandangan al-’Awnī, tuduhan
bahwa seseorang telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau
sebaliknya ia telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tidak serta-merta
menjadikan vonis atau stigma kafir terhadap si tertuduh menjadi legal. Apalagi
jika pelakunya melakukan atas dasar takwil ataupun ketidaktahuan, bukan sengaja
meyakini bahwa ia tidak wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk mendukung
pandangannya, al-’Awnī menukil pendapat Ibn Taimiyyah yang membedakan antara
dua jenis pelaku keharaman. Jenis pertama, jika ia meyakini bahwa yang ia ketahui
telah diharamkan oleh Allah itu adalah halal, ataupun sebaliknya meyakini apa yang
telah ia ketahui dihalalkan oleh Allah itu haram. Kedua, ia tetap meyakini bahwa
yang diharamkan oleh Allah adalah haram, dan yang dihalalkan olehnya adalah halal
dan ia mengetahui bahwa yang ia lakukan adalah kemaksiatan. Vonis kafir hanya
menyasar jenis pertama, bukan kelompok yang kedua (Al-‘Awnī, 2016:101).

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

176

Ahmad Muhdhor

Masalah istihlāl ini sebenarnya adalah salah satu masalah yang cukup rawan.
Paling tidak dalam pandangan penulis, ada dua sisi yang membutuhkan kecermatan
ekstra. Pertama, karakter acuan vonis kafir yang sifatnya abstrak karena merujuk
kepada keyakinan (ideologis). Pelaku kemunkaran mungkin secara kasat mata
sama-sama melakukan kemunkaran, hanya saja motivasi melakukannya tidak selalu
sama antara pelaku yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, tidak seluruh
pelakunya bermotif istihlāl tersebut. Kesalahan yang sering terjadi adalah saat
menjadikan perbuatan lahiriah sebagai dalil yang secara otomatis menunjukkan
motif dan keyakinan sang pelaku.
Kedua, tuduhan istihlāl ini lebih semacam pasal karet yang bisa ditarik ulur kesana
kemari oleh kaum radikalis sebagai jerat vonis untuk lawan-lawan pemikirannya,
yang selanjutnya dari situlah ungkapan yang populer hari ini “al-takfīr thumma altafjīr”3 menemukan tempatnya. Fenomena “pasal karet” yang bisa menjadi benih
radikalisme takfiri dalam pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhāb dalam masalah ini
saat ia menuliskan judul bab dalam salah satu bukunya, yaitu “Bab: Barangsiapa yang
mentaati para ulama dan pemerintah dalam mengharamkan apa yang dihalalkan
oleh Allah, ataupun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia telah
memperlakukan mereka sebagai Tuhan” (Wahhāb, 1408 H:276).
Pernyataan semacam ini dengan mudah menjadi legitimasi pengkafiran
terhadap kelompok yang berbeda pandangan, hanya dengan tuduhan istihlāl yang
merujuk kepada perbuatan lahiriah yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan
dengan hukum Tuhan. Demikian juga, dalam kasus perbedaan interpretasi terhadap
teks wahyu, juga sangat rawan terjerat vonis tersebut, khususnya jika interpretasi
tersebut datang dari pakar yang tidak satu aliran dengan mereka. Selanjutnya, orang
yang mengikuti ulama dari aliran lain akan dengan mudahnya divonis menyekutukan
Allah,4 karena telah mentaati selain-Nya dalam urusan halal dan haram.
Dalam subtopik ini, memang sangat disayangkan bahwa al-’Awnī tidak
mengulasnya dengan lebih detil. Hal ini berbanding terbalik dengan subtopik
sebelumnya yang penuh dengan ulasan kritis dan berbagai macam nukilan
dari berbagai referensi. Menurut penulis, ada beberapa kemungkinan yang
menyebabkan al-’Awnī tidak begitu detil mengulas masalah istihlāl ini. Pertama, ada
kemungkinan ia berpandangan bahwa argumen yang diajukan berupa nukilan dari
Ibn Taimiyyah itu sudah cukup, karena besar kemungkinan kelompok yang dituju
dalam kritikannya adalah kelompok Takfiri yang berafiliasi kepada Salafi. Sedangkan
3
4

Pengkafiran dulu lalu pengeboman.
‘Abdurrahman bin Muhammad bin Qāsim al-Najdī yang menulis komentar penjelas terhadap Kitāb alTawhīd menjelaskan bahwa maksud dari mempertuhankan para ulama dan pemerintah berarti menjadikan
mereka sekutu dengan Allah, dengan dalil ayat 31 surat al-Tawbah.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

177

Ibn Taymiyyah adalah figur yang ketokohannya di kalangan mereka tidak diragukan
lagi. Kemungkinan kedua, al-’Awnī menghindari redundasi, karena beberapa asumsi
takfirisme memang saling terkait. Selain itu, penghalang vonis kafir yang ia sebutkan
berupa takwil dan ketidaktahuan juga berlaku untuk setiap asumsi takfirisme.

3. Vonis kafir dengan tuduhan meninggalkan shalat.
Masalah ini memang bukan masalah baru dalam kajian keislaman. Berbagai
literatur klasik yang merekam kodifikasi hukum Islam banyak mencatat perbedaan
pendapat dalam masalah ini. Ibn Rusyd misalnya, penulis Bidāyat al-Mujtahid wa
Nihāyat al-Muqtasid, sebuah literatur yurisprudensi Islam dalam khazanah sunni
dengan perspektif komparatif antarmadzhab, menyebutkan adanya pendapat
bahwa orang yang meninggalkan shalat dan tetap bersikukuh meninggalkannya
meskipun telah diminta untuk shalat adalah kafir. Yang berpendapat seperti itu
adalah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayh dan Abdullah bin Mubarak (AlQurtubī, 2004:97). Nukilan tersebut menjadi penting dalam konteks masalah asumsi
takfirisme ini, mengingat madzhab Hanbali yang dinisbatkan kepada Ahmad bin
Hanbal adalah madzhab resmi Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Muhammad bin Abdul
Wahhāb dan Ibn Taymiyyah, dua figur yang sangat ditokohkan oleh kelompok Salafi,
juga termasuk pengikut madzhab Hanbali.
Dalam masalah ini, al-’Awnī menitikberatkan kesalahan asumsi takfirisme pada
over generalisasi vonis, sebagai efek memaknai teks-teks wahyu yang terkait dengan
pembacaan tekstual. Menurut al-’Awnī, seharusnya status orang yang meninggalkan
shalat dibedakan berdasarkan motifnya, apakah ia meninggalkan shalat karena lalai
dan malas, ataukah ia meninggalkannya karena memang menentang kewajiban
shalat ataupun tidak meyakini makna syahadat. Vonis kafir dalam masalah ini
menurut al-’Awnī hanya berlaku pada tipe kedua (Al-‘Awnī, 2016:102-103). Dalam
mendukung pendapatnya ini, al-’Awnī memperkuatnya dengan berbagai riwayat
dari para ulama terdahulu. Mislanya, dia menukil sebuah dialog perdebatan antara
al-Shāfi’ī dengan Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:
Al- Shāfi’ī:
Ahmad :
Al-Shāfi’ī :
Ahmad :
Al-Shāfi’ī :
Ahmad :

“Apakah menurutmu ia (orang yang meninggalkan shalat) kafir?”
“Iya”
“Jika ia kafir, lantas bagaimana ia masuk Islam lagi?”
“Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat”
“Bukankah ia telah senantiasa mengucapkannya dan tak pernah meninggalkannya?”
“Jika seperti itu, ia masuk Islam dengan mengerjakan shalat”

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

178

Ahmad Muhdhor

Al-Shāfi’ī : “(Bagaimana dia masuk Islam dengan shalatnya), shalatnya orang kafir tidak sah dan
tidak divonis Islam karena semata shalat”

Dialog berakhir di situ dan Ahmad bin Hanbal terdiam (Al-Subkī, 1413 H:61). Yang
menarik di sini adalah bagaimana al-’Awnī menyikapi riwayat perdebatan tersebut.
Menurutnya, ia tidak akan berdalil dengan riwayat tersebut dari segi periwayatan,
akan tetapi ia menggunakan jalur penalaran yang sama dalam mengkritisi asumsi
takfirisme soal mengkafirkan orang lain dengan tuduhan meningalkan shalat. Bahkan
ia menilai penalaran yang digunakan oleh al-Shāfi’ī yang terekam dalam dialog
tersebut adalah penalaran yang cukup kuat. Dalam catatan kaki, ia menguraikan
komentarnya:
“Jika meninggalkan shalat karena lalai adalah kufur, maka ia tidak menjadi
muslim lagi dengan menunaikannya saat ia kafir, karena shalatnya orang
kafir itu tidak sah. Lalu jika engkau mengatakan bahwa ia tidak menjadi
muslim lagi (setelah sebelumnya kafir karena meninggalkan shalat) kecuali
dengan dua kalimat syahadat, maka jawabanya adalah bahwa ia tidak
pernah membatalkan syahadatnya hingga kita harus mewajibkannya
lagi kepadanya, ia telah senantiasa mengikrarkan dan meyakininya. Jika
dikatakan bahwa ia menjadi muslim kembali dengan dua kalimat syahadat
dan meyakini wajibnya shalat, jawabannya adalah bahwa dia tidak pernah
keluar dari keyakinan tersebut, yaitu keyakinan wajibnya taat, karena
seandainya dia meyakini tidak wajibnya taat, maka kita tentu telah sepakat
akan status kafirnya. Jika dikatakan bahwa ia menjadi muslim kembali
dengan dua kalimat syahadat dan keinginan kuat untuk menunaikan shalat,
jawabannya adalah bahwa setiap yang meyakini wajibnya taat tentu ia
punya azam untuk menunaikan. Sedangkan “menunaikan shalat” adalah
suatu perbuatan yang kalian mengkafirkan orang yang tidak melakukannya,
padahal “menunaikan” bukanlah perbuatan yang bersifat qalbi (keyakinan)
sementara kalian mensyaratkan ‘amal qalbi (syahadat) agar orang tersebut
kembali menyandang status muslim” (Al-‘Awnī, 2016:102-103).
Pertanyaan selanjutnya di sini, apakah para tokoh Wahabisme juga mengadopsi
pendapat yang sama? Dalam al-Durar al-Saniyyah disebutkan bahwa para penerus
Muhammad bin Abdul Wahhāb dan Hamd bin Nashr pernah ditanya tentang status
orang yang meninggalkan shalat karena malas. Pertanyaan ini dijawab dengan redaksi

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

179

yang cukup keras, bahwa mereka harus diminta bertaubat, jika tidak bertaubat maka
mereka harus dibunuh karena menyandang status kafir murtad (Al-Najdī, 1996:200).
Sepertinya, al-’Awnī harus mengulas panjang lebar masalah ini karena madzhab
yang berkuasa di negaranya adalah madzhab yang mengadopsi asumsi takfirisme
tersebut yang sangat rawan memicu radikalisme dan penumpahan darah. Yang
paling menarik adalah saat ia mengakhiri pembahasannya dalam subtopik tersebut
dengan mengatakan bahwa menakwilkan teks-teks wahyu yang berisi ancaman
keras (yang seringkali digunakan oleh kaum Khawarij dalam membenarkan
pandangan takfirisme mereka) bukanlah barang baru dalam tradisi keilmuan Islam
(Al-‘Awnī, 2016:113). Bahkan takwil terhadap teks-teks tersebut dengan tidak
menghubungkannya kepada batalnya syahadat adalah metode yang biasa ditempuh
ulama terdahulu. Justru Khawarij-lah yang sering terjebak kepada tekstualisme
hingga mereka dengan mudahnya mengkafirkan.

4. Vonis kafir dengan tuduhan mengkafirkan para sahabat Rasulullah
Asumsi ini berpotensi menjadi senjata takfiriyyin dari kalangan Sunni untuk
mengkafirkan kelompok Syiah, dengan tuduhan bahwa mereka (Syiah) mengkafirkan
para sahabat. Hal itu karena mengkafirkan para sahabat Rasul otomatis mendustakan
teks wahyu yang telah memuji dan menetapkan keistimewaan mereka.
Al-’Awnī membantah asumsi ini dengan dalil historis bahwa pada saat Khawarij
muncul dengan ideologi takfirismenya, saat vonis takfir, mereka menyasar seluruh
kaum muslimin di luar kelompok mereka, termasuk para sahabat Rasulullah
(termasuk Utsman dan ‘Ali) yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan juga para ummahāt
al-mu`minīn yang merupakan istri-istri beliau, meskipun begitu, seluruh sahabat
Rasulullah sepakat bahwa Khawarij tidak kafir. Bahkan al-’Awnī menukil pendapat alShāfi’ī bahwa ia tidak mengetahui ada pendapat lain dalam masalah tersebut hingga
saat itu. Menurut al-’Awnī, orang yang mengkafirkan Abu Bakr misalnya, meskipun di
kalangan sunni ia telah mengingkari suatu perkara yang sangat jelas, bisa jadi justru
yang jelas baginya adalah pendapat sebaliknya, bukan karena mendustakan teks
wahyu. Ditambah lagi, ada kemungkinan ia menakwilkan ayat dengan interpretasi
berbeda5 dari yang difahami oleh kalangan Sunni.

5

Dalam hal ini al-’Awnī dengan eksplisit menyebut bahwa yang dimaksud dalam masalah ini adalah
kalangan Syiah. Lihat isyarat rujukan yang ia nukil dari Tafsir Abdullah Shubbar dan Tafsir al-’Ayyāshī, dua
ulama tafsir syiah imāmiyyah.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

180

Ahmad Muhdhor

5. Vonis Kafir dengan Tuduhan Meyakini bahwa Naskah Al-Qur’an Tidak
Otentik
Sebagaimana klaim sebelumnya, keyakinan bahwa naskah Al-Qur’an yang kita
miliki hari ini tidak lagi otentik seringkali diklaim sebagai keyakinan kaum Syiah.
Lantas, kalaupun seandainya klaim tersebut benar, apakah yang berpendapat
demikian otomatis menjadi kafir? Al-’Awnī menyebutkan beberapa kasus dalam
sejarah yang menjadi bukti bahwa generalisasi dalam masalah ini tidak tepat.
Menurutnya, orang yang meyakini bahwa naskah Al-Qur’an tidak lagi otentik baru
bisa divonis kafir jika ia memang telah mengetahui bahwa Al-Qur’an benar-benar
terjaga dari rekayasa editing, tetapi ia tetap bersikukuh dengan klaimnya bahwa
Al-Qur’an tidak lagi otentik, alias ada penambahan ataupun pengurangan. Itulah
sebabnya saat para pakar berselisih pendapat tentang apakah basmalah termasuk
bagian dari Al-Qur’an pada setiap awal surat ataukah tidak termasuk, tak ada
satupun pihak yang dikafirkan dalam masalah ini. Demikian halnya saat sebagian
sahabat menganulir surat al-Falaq dan an-Nas dari mushaf mereka karena menurut
mereka kedua surat tersebut bukan bagian dari Al-Qur’an, tak ada satu ulama yang
mengkafirkan mereka (Al-‘Awnī, 2016:124) sekaligus (Bagir, 2017:146-148). Intinya,
pendapat bahwa Al-Qur’an telah ditambah atau dikurangi tidak secara otomatis
melegalkan vonis kafir terhadap si pemilik pendapat tersebut.

6. Vonis Kafir dengan Tuduhan Menghina ‘Ā`ishah
Klaim berikutnya adalah vonis kafir atas dasar penghinaan kepada ‘Ā`ishah istri
Rasulullah melalui tuduhan perzinaan yang telah dibantah oleh Al-Qur’an dalam
surat al-Nur. Al-’Awnī membedakan konsekuensi perbedaan antara orang yang
menuduh bahwa ‘Ā`ishah telah berzina ketika sebelum surat al-Nur turun, tidak
sama dengan yang menuduhnya setelah turunnya surat tersebut. Menurutnya,
ketika terjadi peristiwa hadīth al-ifk, para pemfitnah dihukum dengan sanksi yang
lazim dikenal dengan sebutan qadzaf, yaitu hukuman cambuk delapan puluh kali.
Hukuman tersebut tanpa disertai vonis pengkafiran terhadap pelakunya. Saat
sanksi itu dijatuhkan, tidak satupun sahabat yang menentangnya, termasuk kedua
orang tua ‘Ā`ishah, bahkan juga Rasulullah yang merupakan suami beliau. Tidak
ada satupun yang melangkah menuju step berikutnya dengan mengkafirkan para
pelaku fitnah tersebut.
Demikian halnya dengan yang memfitnah bahwa ‘Ā`ishah telah berzina setelah
turunnya surat al-Nur, mereka ini pun juga tidak bisa divonis kafir kecuali jika mereka

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

181

berpandangan seperti itu memang dalam kerangka mendustakan Al-Qur’an. Berbeda
halnya jika pandangan tersebut berangkat dari takwil bahwa surat al-Nur tersebut
tidak turun dalam rangka membantah fitnah terhadap ‘Ā`ishah, sebagaimana yang
dilakukan oleh beberapa penulis tafsir,6 maka itu tidak lantas menjadikan vonis
kafir kepada mereka itu legal. Hal itu karena memang mereka bukan dalam rangka
mendustakan ayat Al-Qur’an, tetapi karena memang perbedaan interpretasi, terlepas
apapun motif interpretasi mereka.
Tiga asumsi terakhir ini (nomor 4,5, dan 6) diakui oleh Hātim al-’Awnī sebagai
tuduhan yang sering dialamatkan kepada kalangan Syiah Imamiyyah dalam
rangka mengkafirkan mereka. Menanggapi hal itu, al-’Awnī mengkritisinya dengan
menukil pendapat Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang konklusinya
adalah, mereka berdua tetap mengakui status keislaman Syiah Imamiyyah yang
kadang disebut Rafidhah. Dalam konteks membandingkan dengan Isma’iliyyah, Ibn
Taymiyyah berkata:
“Syiah Imamiyyah Dua Belas jauh lebih baik dari mereka (Isma’iliyyah). Meskipun
parahnya ketidaktahuan dan kesesatan Imamiyyah, namun di kalangan mereka
banyak kaum muslimin baik lahir maupun batinnya, mereka bukanlah kaum zindiq
ataupun munafiq, hanya saja mereka tidak mengetahui, tersesat, dan mengikuti
hawa nafsunya” (Ibn Taymiyyah, 1986:452).7
Analisa kritis Hātim al-’Awnī ini datang pada saat yang tepat. Meskipun kondisi
hubungan antara Arab Saudi dan Iran kurang harmonis, tidak serta merta membuat
mata para akademisi tertutup rapat hingga akhirnya dengan gegabah mengumbar
vonis kafir terhadap orang atau kelompok yang belum tentu kafir, hanya karena
mencampuradukkan masalah ideologi dengan perselisihan politis antarnegara.

7. Vonis Kafir dengan Tuduhan Tunduk kepada Hukum selain Hukum
Allah
Masalah ketundukan kepada undang-undang yang dibentuk berdasarkan
hukum konvensional menjadi problem serius hari ini. Masalah ini seringkali
6

7

Lihat: al-Fayd al-Kāshānī. Tafsir al-Sāfī. Vol. 3. (423-424) dan Sultān Muhammad al-Jinābidhī, Tafsīr Bayān alSa’ādah Fī Maqāmāt al-’Ibādah. Beirut: Muassasat al-A’lamī. Vol. 3. (111). Di sisi lain, al-’Awnī mengingatkan
bahwa tidak semua literatur tafsir Syiah seragam. Al-Tabarsī misalnya, justru sependapat dengan literatur
Sunni bahwa yang dibebaskan dari fitnah berzina dalam surat al-Nur tersebut adalah ‘Ā`ishah. Lihat: al-Fadl
bin Hasan al-Tabarsī, Majma’ al-Bayān. Beirut: Dār al-Murtadā, 1427 H. Vol. 7. (166-167)
Lihat juga tulisan Hātim al-’Awnī tentang kontradiksi sikap Ibn Taymiyyah dalam masalah vonis kafir, yang
berujung kepada kesimpulan bahwa Ibn Taymiyyah memang akhirnya menganulir beberapa pendapatnya
dalam masalah ini. Lihat: Hātim ‘Ārif al-’Awnī, Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah wa Tarāju›uh ‹An Ba›d al-Takfīr
Melalui http://dr-alawni.com/articles.php?show=179

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

182

Ahmad Muhdhor

disebut dengan istilah ḥākimiyyah. Melalui masalah inilah, para propagandis takfir
meneriakkan jargonnya yang merupakan makna teskstual dari surat al-Maidah ayat
44: “Barangsiapa tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka merekalah
orang-orang yang kafir”. Jargon ini mirip teriakan Khawarij saat menyikapi arbitrase
yang terjadi antara pihak ‘Ali dan pihak Mu’awiyah pada peperangan Shiffin. Ketika
itu mereka meneriakkan “Tiada hukum selain hukum Allah”, dan melalui pemikiran
tersebut mereka mengkafirkan mayoritas kaum muslimin yang tunduk kepada
hasil arbitrase tadi. Hari ini, para pemuda takfiri dengan mudahnya mengkafirkan
pemerintah negaranya, hanya dengan alasan aturan perundangan yang dianut di
negaranya bukanlah aturan yang bersumber dari yurisprudensi Islam. Stigma kafir
tersebut bahkan dilekatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh rakyat
yang loyal kepada pemerintahnya.
Adakah akar masalah ini dalam Wahabisme? Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh8
berkata:
“Pengadilan-pengadilan (konvensional) ini memiliki referensi berupa undangundang yang berisi gabungan berbagai aturan dan undang-undang, mulai dari
undang-undang Perancis, Amerika, Inggris, dan dari madzhab sebagian orang
yang menisbatkan dirinya kepada hukum Islam. Pengadilan-pengadilan semacam
ini banyak tersebar di negeri-negeri Islam, dipersiapkan, dilengkapi, dan terbuka
pintunya, orang-orang berarak masuk ke sana. Para pimpinannya memutuskan
vonis di antara mereka berdasarkan undang-undang tersebut dengan menyelisihi
Hadits dan Al-Qur’an, mewajibkan mereka tunduk, mengakui, dan terikat
kepadanya. Lantas kekafiran apalagi yang melebihi kufur semacam ini, dan
penentangan apalagi yang lebih besar dari penentangan ini terhadap syahadat
bahwa Muhammad adalah utusan Allah”.
Rumusan seperti ini tidaklah aneh jika melihat akarnya pada tulisan Muhammad
bin ‘Abdul Wahhāb yang tidak lain adalah kakek Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh.
Saat ia menjelaskan bahwa thaghut itu mencakup apapun dan siapapun selain
Allah yang disembah dan rela dengan penyembahan tersebut, ia menyebutkan
bentuk thaghut yang ketiga adalah: “Pihak yang berhukum dengan selain apa
yang diturunkan oleh Allah”. Selanjutnya ia mengutip akhir ayat 44 surat al-Maidah
sebagai dalil. Pemikiran takfir ini berlanjut pada Muhammad bin Ibrahim dengan
fatwa wajibnya hijrah dari negara yang menerapkan undang-undang non-syariat
8

Klan “Āl Shaikh” adalah klan keturunan Muhammad bin ‘Abdul Wahhāb. Jabatan mufti ‘am (mufti tertinggi)
kerajaan selalu dipegang oleh mereka, kecuali pada masa ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz yang menggantikan
Muhammad bin Ibrāhim Āl Shaikh ini.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

183

meskipun negara tersebut adalah negara mayoritas muslim. Dalam redaksi tanya
jawab fatwa, ia menjawab pertanyaan, “Apakah hijrah dari negeri kaum muslimin
yang berhukum kepada undang-undang itu hukumnya wajib?”. Ia menjawab:
“Negeri yang diatur oleh undang-undang bukanlah negeri Islam, (sehingga) wajib
hijrah dari sana. Demikian juga jika paganisme muncul dengan terang-terangan
tanpa pengingkaran dan tanpa upaya perubahan, maka hukum hijrah dari sana
adalah wajib. Status kafir tersebut karena tersebarnya kekafiran dengan nyatanyata. Negeri tersebut adalah negeri kufur. Adapun jika hanya beberapa individu
saja yang tunduk, atau ada kekafiran namun hanya sedikit dan tidak nampak
dengan nyata, maka negeri tersebut adalah negeri Islam.”
Jelas sekali dalam fatwa tersebut bahwa Muhammad bin Ibrāhim mengkafirkan
negeri yang berhukum kepada undang-undang, meskipun negeri tersebut dihuni
oleh mayoritas muslim.
Menurut Hātim al-’Awnī dalam situsnya yang berjudul Al-Takfīr Bi al-Hākimiyyah:
Bayn Sayyid Qutb wa Madrasat al-Durar al-Saniyyah, Muhammad bin Ibrāhim adalah
orang yang paling memahami rumusan kakeknya, sehingga hampir tidak mungkin
untuk memaknai rumusan Muhammad bin ‘Abdul Wahhāb dengan makna yang
steril dari radikalisme. Bahkan dalam sebuah acara televisi bertajuk Liqā` al-Juma’ah
yang ditayangkan di channel Rotana Khalijiyyah,9 al-’Awnī menantang pembuktian
konfrontir antara takfirisme versi al-Durar al-Saniyyah karya para tokoh Wahabisme
dengan takfirisme versi perumus takfirisme daesy (ISIS), bahwa antara keduanya
nyaris tidak ditemukan perbedaan yang signifikan menurutnya. Termasuk dalam
masalah ini (Hākimiyyah), al-’Awnī melontarkan pertanyaan yang cukup menantang:
“Siapakah yang pertama kali mengkafirkan dalam masalah Hākimiyyah? Apakah
Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhāb (w. 1206 H), ataukah Syaikh Muhammad
bin Ibrāhim (w. 1389 H), ataukah Sayyid Quthb (w.1387 H)?”. Pertanyaan ini cukup
logis dilontarkan oleh al-’Awnī, mengingat konteks komunitas Salafi di Arab Saudi
yang seringkali mengkambinghitamkan Sayyid Quthb sebagai pelopor takfirisme,
padahal justru Wahabisme lah yang sudah melangkah ke arah tersebut sebelum
Sayyid Quthb.
Lalu, bagaimana pendapat al-’Awnī terkait asumsi takfir Hākimiyyah ini?
Menurutnya, berhukum dengan selain hukum Allah adalah sebuah kelaliman dan
kemaksiatan, (Al-‘Awnī, 2016:139). Hal itu tidak mencapai level kekafiran kecuali jika
memang berangkat dari keyakinan kufur yang membatalkan syahadat. Keyakinan
9

Tayangan tersebut dipublikasikan di channel resmi Rotana Khalijiyyah di Youtube pada tanggal 12
September 2014. Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=FPG0inv45-8

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

184

Ahmad Muhdhor

kufur ini menurutnya bisa diketahui melalui dua indikator. Pertama, pernyataan
eksplisit yang menunjukkan hal tersebut. Kedua, perbuatan kufur lain yang memang
menunjukkan bahwa pelakunya bukanlah muslim. Artinya, perbuatan mengikuti
hukum selain hukum Allah itu memang muncul karena ia tidak mengimaninya. Pada
kasus itulah vonis kafir bisa diterima.
Selain asumsi-asumsi di atas, masih ada beberapa tuduhan lagi yang dikritisi
oleh Hātim al-’Awnī, yaitu vonis kafir dengan tuduhan loyal dan tunduk kepada nonmuslim, vonis kafir dengan tuduhan meragukan kekafiran orang kafir, vonis kafir
dengan tuduhan penodaan agama dan vonis kafir dengan tuduhan melakukan sihir.
Kesemua asumsi tersebut tidak bisa serta merta menjadikan vonis kafir legal, ketika
ada kemungkinan ketidaktahuan atau interpretasi berbeda atas teks wahyu yang
diadopsi oleh pelakunya.

Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, yang bisa disimpulkan adalah bahwa takfirisme
memang memiliki akar dalam doktrin Wahabisme. Hal itu bisa dibuktikan dengan
menyisir sebuah kompilasi karya tokoh-tokoh Wahabisme yang dibukukan dengan
judul al-Durar al-Saniyyah Fī al-Ajwibah al-Najdiyyah yang memuat rumusan-rumusan
tersebut. Seluruh asumsi takfirisme tersebut bersumber kepada pemahaman tekstual
terhadap teks-teks wahyu yang memang zhahir-nya menyatakan kafir. Dari sinilah
takfirisme yang lahir dari tekstualisme bukan lagi sesuatu yang baru, melainkan
kelanjutan dari gagasan Khawarij. Memang problematika takfirisme juga terdapat
dalam khazanah pemikiran Islam klasik, akan tetapi gagasan para pemikir klasik
tersebut tidak dibarengi dengan step lanjutan berupa tindakan praksis yang bersifat
kekerasan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khawarij dan kelompokkelompok teroris hari ini, khususnya yang bisa ditemukan dalam operasi-operasi
lapangan milisi-milisi ‘jihad’.
Dalam pandangan Hātim al-’Awnī, selain tekstualisme, berbagai asumsi takfirisme
yang menjadi acuan pengkafiran juga merupakan akibat dari over generalisasi.
Keyakinan akan syahadat yang pada dasarnya bersifat ideologis abstrak, seringkali
dinafikan hanya dengan indikator tindakan lahiriah, meskipun tindakan tersebut
mengandung kemungkinan dilakukan dengan berbagai motif. Sedangkan tidak
semua motif dari suatu tindakan bisa dinilai sebagai pembatal keislaman. Menurut
al-’Awnī, di antara penyebab yang menjadikan vonis kafir tidak tepat adalah
ketidaktahuan seorang pelaku dan takwil atas teks wahyu yang ia lakukan. Dua

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

Terorisme dan Asumsi Takfirisme : Telaah atas Pandangan Kritis HAtim Al-’Awni

185

variabel tersebut menyebabkan tindakan pelaku yang secara zhahir adalah kufur,
menjadi termaafkan atau termaklumi. Peneguhan dua alasan tersebut menjadi
sangat penting, mengingat rawannya vonis takfirisme yang juga menyasar orangorang awam yang tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, alasan takwil juga merupakan angin
segar bagi dunia keilmuan. Seringkali vonis kafir muncul dalam konteks polemik
dan perbedaan pendapat, padahal perbedaan interpretasi adalah hal yang sangat
normal di dalam keilmuan, apalagi jika terkait dengan teks wahyu yang memang
multitafsir.

Daftar Pustaka
Al-’Awnī, Hātim ‘Ārif. (2013). Al-Takfīr Bi Inkār al-Ma’lūm Min al-Dīn Bi al-Darūrah”.
[online] Dalam: http://dr-alawni.com/articles.php?show=167 [Diakses 12 Nov.
2017].
Al-’Awnī, Hātim ‘Ārif. (2016). Takfīr Ahl al-Shahādatayn: Mawāni’uh wa Manātātuh
(Dirāsah Ta`sīliyyah). Beirut: Nama Center for Reserch and Studies.
Al-’Awnī, Hātim ‘Ārif. Al-Takfīr Bi al-Hākimiyyah: Bayn Sayyid Qutb wa Madrasat alDurar al-Saniyyah. [online] Dalam: http://dr-alawni.com/articles.php?show=178
[Diakses 12 Nov. 2017].
Al-’Awnī, Hātim ‘Ārif. Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah wa Tarāju’uh ‘An Ba’d al-Takfīr.
[online] Dalam: http://dr-alawni.com/articles.php?show=179 [Diakses 14 Nov.
2017]
Al-Dayrī, ‘Alī Ahmad. (2015). Nusus Mutawahhishah: al-Takfīr Min Urthuduksiyyat alSalājiqah Ilā Salafiyyat Ibn Taymiyyah. Beirut: Awal Centre.
Al-Jinābidhī, Sultān Muhammad. (1988). Tafsīr Bayān al-Sa’ādah Fī Maqāmāt al’Ibādah. Beirut: Muassasat al-A’lamī.
Al-Kāshānī, Al-Fayd. (1379 AP). Tafsir al-Sāfī. Teheran: Maktabat al-Shadr.
Al-Qurtubī, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad (Ibn Rushd al-Hafīd). (2004). Bidāyat
al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid. Cairo: Dār al-Hadīth.
Al-San’ānī, Abdurrazzāq bi Hammām. (1420 H). Al-Muhannaf. Beirut: al-Maktab alIslāmi.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017

186

Ahmad Muhdhor

Alshammari, Mansour Salim H. (2013). Takfir and Terrorism. [online] Dalam: http://
etheses.whiterose.ac.uk/5340/1/Mansour%20Alshammari%20200158823.pdf
[Diakses 2 Jan. 2018].
Al-Subkī, Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb. (1413 H). Tabaqāt al-Shāfi’iyyah al-Kubrā. Cairo:
Hajar.
Al-Tabarsī, al-Fadl bin Hasan. (1427 H). Majma’ al-Bayān. Beirut: Dār al-Murtadā, Vol. 7.
Bagir, Haidar. (2017). Islam Tuhan Islam Manusia. Bandung: Mizan.
Hijāzī, Akram. (2013). Dirāsāt Fī al-Salafiyyah al-Jihādiyyah. Cairo: Madārāt Li al-Abhāth
Wa al-Nashr.
Ibn Taymiyyah, (1986). Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah Fī Naqd Kalām al-Shī’ah alQadariyyah. Riyadh: Universitas al-Imam Muhamad bin Sa’ud.
Ka’b, Mustafa. (2015). Dawr al-Afkār wa al-Mu’taqadāt Fī Tawjīh al-Jamā’āt alTakfīriyyah. Dalam Shafīq Jarādī et al., al-Jamā’āt al-Takfīriyyah: Qirā`ah Fī alBinyah al-Fikriyyah wa al-’Aqā`idiyyah. Baghdad: Mu`assasat al-’Irfān.
Khalijiyyah, Rotana. (2014). Hātim Al-’Awnī tamu pada acara Liqā` al-Jum’ah
dengan host ‘Abdullah al-Mudayfir [online] Dalam: https://www.youtube.com/
watch?v=FPG0inv45-8 [Diakses 12 Nov. 2017]
Munhanif, Ali. dan Testriono. (2016). Terorisme dan Negara. Dalam Jajang Jahroni et
al., Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model. Ciputat: PPIM UIN Jakarta.
Wagemakers, Joas. (2014). Tahawwul Mafhūm Rādīkālī: al-Walā` Wa al-Barā` Fī
Aydiyūlūjiyat Abī Muhammad al-Maqdisī. Dalam Roel Meijer et. al., al-Salafiyyah
al-’Ālamiyyah: al-Harakāt al-Salafiyyah al-Mu’āsirah Fī ‘Ālam Mutaghayyir. Beirut:
Arab Network For Research and Publishing.
Weinberg, Leonard. dan Eubank, William L. (2006). What is terrorism?. New York:
Infobase Publishing.
Zāhid, ‘Abdul Amīr Kāzim. (2016). Al-Bunā al-Ma’rifiyyah wa al-Manhajiyyah Li al-Fikr alTakfīrī: Qirā`ah Naqdiyyah Fi al-Mustanad al-Dīnī. Dalam ‘Abdul Amīr Kāzim Zāhid
et al., Jama’āt al-’Unuf al-Takfīrī: al-Judhūr, al-Bunā, al-’Awāmil al-Mu`aththirah.
Beirut: Center of Civilization for The Development of Islamic Thought.

Jurnal ICMES Volume 1, No. 2, Desember 2017