Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 Implementasi Sistem Informasi Terpadu dalam Optimalisasi Pelayanan Publik di UPTD Kuta Utara Badung Ida Ayu Diah Paramitha1* .
Putu Indah Dianti Putri2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Pendidikan Nasional Fakultas Teknik dan Informatika.
Universitas Pendidikan Nasional email: diahparamitha13@gmail.
Abstract Effective and efficient public services are an indicator of government success, especially in the process of issuing the Rural and Urban Land and Building Tax Clearance Certificate (SKL) (PBB-P.
at UPTD North Kuta.
Badung.
However.
North Kuta UPTD faces various obstacles such as limited information systems, procedures that are not yet standardized, and other technical obstacles.
Field Work Practices (PKL) carried out in the period 10 June to 9 August 2024 aim to identify and overcome these obstacles through the implementation of an integrated information system.
This research analyzes the condition of public services, implementation methods, and the results of the integrated information system.
The results show an increase in service efficiency, data accuracy, and service user satisfaction.
It is recommended that North Kuta UPTD continue to improve information technology, provide ongoing training, and develop consistent SOPs.
For universities, it is recommended to adapt the curriculum to the needs of the world of work, strengthen the PKL program, and focus on developing students' soft Through the implementation of an integrated information system, it is hoped that public services at UPTD North Kuta can be more optimal and efficient.
Keywords: Public Services.
Integrated Information System.
SKL PBB-P2.
Service Efficiency Abstrak Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan, terutama dalam proses penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P.
di UPTD Kuta Utara.
Badung.
Namun.
UPTD Kuta Utara menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sistem informasi, prosedur yang belum terstandardisasi, serta kendala teknis lainnya.
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada periode 10 Juni hingga 9 Agustus 2024 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala tersebut melalui implementasi sistem informasi terpadu.
Penelitian ini menganalisis kondisi pelayanan publik, metode pelaksanaan implementasi, serta hasil ketercapaian dari sistem informasi terpadu.
Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi pelayanan, akurasi data, dan kepuasan pengguna Disarankan agar UPTD Kuta Utara terus meningkatkan teknologi informasi, menyediakan pelatihan berkelanjutan, dan menyusun SOP yang konsisten.
Bagi perguruan tinggi, disarankan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, memperkuat program PKL, dan fokus pada pengembangan soft skills mahasiswa.
Melalui implementasi sistem informasi terpadu, diharapkan pelayanan publik di UPTD Kuta Utara dapat lebih optimal dan efisien Kata Kunci: Pelayanan Publik.
Sistem Informasi Terpadu.
SKL PBB-P2.
Efisiensi Pelayanan PENDAHULUAN Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintahan dalam Kabupaten Badung, salah satu bentuk pelayanan https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
publik yang penting adalah penerbitan Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
SKL
PBB-P2 adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi kewajiban pajak atas bumi dan p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 bangunan yang dimilikinya.
Di era digitalisasi ini, penting bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
Pelayanan yang optimal merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan di suatu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, sehingga efisiensi dalam pengelolaannya menjadi sangat penting.
Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan prosedur yang lebih mengatasi berbagai kendala yang ada dalam proses pencetakan SKL PBBP2.
Dengan demikian.
UPTD Kuta Utara dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan memuaskan bagi Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif pencetakan, meningkatkan data, serta memperbaiki sistem pengarsipan Hasil penelitian menunjukkan berbagai aspek dalam inovasi pelayanan publik.
Inovasi pelayanan pajak dalam pencetakan SPPT PBB P-2 masih kurang efektif, terutama pada indikator kerumitan menurut teori Everett M.
Rogers .
Prosedur terkait PBB-P2, seperti klasifikasi NJOP dan pendaftaran, masih dilakukan secara manual, dan merekomendasikan digitalisasi serta pemutakhiran data wajib pajak .
Menyoroti penggunaan teknologi oleh BAPENDA Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi masih perlu memaksimalkan aplikasi E-PBB .
Menunjukkan bahwa inovasi Channel Pembayaran Pajak Elektronik Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 (CANTIK) di Kabupaten Tabalong sudah baik untuk pelayanan PBB-P2 .
Mengidentifikasi penerapan optimal konsep New Public Service di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Maypiyani dkk.
Mencatat bahwa inovasi Bapenda Kota Bogor memberikan keuntungan relatif dalam pemungutan PBB dan penggunaan SPPT elektronik .
Mengamati bahwa ESPPT PBB di BPPKAD Kota Probolinggo sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward i .
Menunjukkan bahwa inovasi PBB online di Surabaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan (Selavia 2.
Mencatat tujuh inovasi di DPMPTSP Kabupaten Gresik yang menguntungkan dan menjadi contoh bagi daerah lain .
Menekankan pentingnya pelayanan publik mengikuti perkembangan teknologi (Nurtivanny Nurhayati Mengidentifikasi kendala dalam pelayanan publik di Kota Malang, seperti sumber daya manusia yang rendah dan infrastruktur yang kurang memadai .
Menunjukkan efektivitas aplikasi pelayanan pajak dalam hal efisiensi waktu dan transparansi transaksi .
Menemukan bahwa standar pelayanan di Kelurahan Bongkaran sudah baik, dan inovasi jemput bola administrasi kependudukan berdampak positif bagi Masyarakat (Putri 2.
Mencatat bahwa pelayanan e-KTP di Kota Mojokerto memberikan kepuasan kepada Masyarakat .
Menunjukkan bahwa kelas perahu sebagai inovasi pelayanan pendidikan bermanfaat dan sesuai dengan harapan public .
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan kegiatan pengabdian optimalisasi pelayanan publik di UPTD Kuta Utara Badung.
https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024
METODE PENGABDIAN
Metode pengabdian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada UPTD Kuta Utara Badung melalui bentuk Pendekatan ini dipilih implenetasi sistem informasi terpadu untuk mendorong pengoptimalisasian halaman.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan UPTD Kuta Utara Badung.
Selain itu, observasi langsung terhadap sistem pelayanan, serta pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif terkait inovasi pelayanan publik.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada periode 10 Juni hingga 9 Agustus mengidentifikasi dan mengatasi kendala tersebut melalui implementasi sistem informasi terpadu.
Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari beberapa tahap, observasi,tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.
Pendekatan triangulasi akan digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dengan mem-bandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.
Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mendalam tentang bagaimana dampak dari Sistem Informasi Terpadu mengoptimalisasi pelayanan publik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Permasalahan Proses pencetakan Surat Keterangan lunas (SKL) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P.
di UPTD Kuta Utara Badung menghadapi mempengaruhi efisiensi san efektivitas pelayanan publik.
Berikut adalah analisis permasalahan yang diidentifikasi.
https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 Proses Manual dan Kurang Terintegrasi Sebagian besar proses pencetakan SKL PBB-P2 masih dilakukan secara manual, mulai dari pengisian data hingga Hal ini menyebabkan penundaan dalam pelayanan karena petugas harus melakukan banyak tugas administratif yang memakan waktu.
Proses manual ini meningkatkan risiko kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam input data atau verifikasi, yang dapat mengakibatkan keterlambatan SKL ketidakpuasan masyarakat.
Keterbatasan Teknologi Informasi UPTD Kuta Utara belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pencetakan SKL.
Sistem yang ada saat ini tidak mendukung integrasi data secara optimal, sehingga informasi yang dibutuhkan seringkali tersebar di berbagai bagian dan tidak Keterbatasan menyebabkan lambatnya akses terhadap data dan informasi yang relevan, memperlambat proses pengambilan keputusan dan menurunkan kualitas Kurangnya Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas yang terlibat dalam proses pencetakan SKL seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan sistem informasi dan teknologi yang tersedia.
Selain itu, keterbatasan jumlah SDM juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
Kekurangan pelatihan dan SDM ini berujung pada bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, sehingga proses pelayanan tetap lambat dan tidak Keterbatasan Infrastruktur Infrastruktur yang mendukung sistem informasi di UPTD Kuta Utara masih Keterbatasan ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan internet yang kurang memadai p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 untuk mendukung pelayanan publik yang cepat dan efisien.
Keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan sering terjadinya gangguan atau keterlambatan dalam proses pencetakan SKL, yang berimbas pada rendahnya tingkat pelayanan yang diberikan.
Kurangnya Standarisasi Proses Proses pencetakan SKL PBB-P2 belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten.
Hal ini menyebabkan variasi dalam cara kerja petugas, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam pelayanan.
Tanpa SOP yang jelas, sulit untuk memastikan bahwa semua petugas bekerja dengan cara yang efisien dan efektif.
Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam waktu penyelesaian dan kualitas hasil yang diterima oleh masyarakat.
Dengan mengidentifikasi permasalahan di atas, langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi melalui implementasi sistem informasi terpadu dapat direncanakan dengan lebih tepat dan terarah.
Implementasi sistem yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik di UPTD Kuta Utara Badung.
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu observasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 langsung terhadap proses kerja, infrastruktur yang ada, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pelayanan.
Wawancara Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pegawai UPTD, pimpinan, dan pengguna Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami kebutuhan, kendala yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap sistem informasi terpadu yang akan Tahap Pelaksanaan Penyiapan Materi atau Acuan Kerja Pada penyusunan dokumen acuan kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan implementasi sistem Dokumen ini mencakup prosedur kerja, dan skenario uji Gambar 2.
Penyiapan materi atau acuan Tahap Observasi Persiapan Persiapan mengidentifikasi kondisi eksisting dari sistem pelayanan publik yang ada di UPTD Kuta Utara Badung.
Ini Pengumpulan Data Data yang diperlukan untuk implementasi sistem dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti data sebelumnya, dan data teknis Pengumpulan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan memiliki basis data yang lengkap dan akurat.
Pendampingan Penggunaan Sistem Smartgov https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
Gambar 1.
Tahapan pelaksanaan kegiatan Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 Melatih melakukan Survei Lokasi atau Cek Lapangan hasilnya ke dalam sistem.
Gambar 5.
Pengecekan peta wajib pajak Gambar 3.
Pendampingan penggunaan sistem Smartgov Gambar 6.
Pengecekan mutasi wajib pajak Gambar 4.
Tampilan website Smartgov Tahapan pendampingan ini meliputi:
Pencarian Peta Melatih pengguna untuk mencari dan menavigasi peta dalam sistem.
Cek Mutasi Pembayaran Melatih melakukan pengecekan mutasi .
Proses Pembuatan SKL Melatih pengguna dalam membuat Surat Keterangan Lainnya (SKL) melalui sistem.
Penerbitan SKL Melatih pengguna dalam proses penerbitan SKL yang telah dibuat.
Pengesahan Melatih melakukan pengesahan dokumen melalui sistem.
Survei Lokasi atau Cek Lapangan https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
Gambar 7.
Pembuatan SKL wajb p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 bahwa pelayanan publik berjalan Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan implementasi sistem dan menentukan langkahlangkah perbaikan yang diperlukan.
Gambar 8.
Penerbitan SKL wajib pajak Gambar 9.
Pengesahan SKL wajib pajak Gambar 10.
Pengecekan lokasi Tahap Akhir Monitoring dan Evaluasi Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang Monitoring dilakukan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memastikan Solusi Permasalahan Melalui sistem informasi terpadu (Smartgo.
, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan :
Optimalisasi Alur Kerja Sistem Otomatisasi Proses Menggunakan fitur otomatisasi dalam sistem Smartgov untuk mengurangi intervensi manual dalam proses pencetakan SKL.
Proses seperti verifikasi data, persetujuan dapat diotomatisasi untuk mempercepat alur kerja.
Penyederhanaan Prosedur Menyederhanakan SKL mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan memastikan setiap langkah memiliki nilai tambah yang jelas dalam proses.
Peningkatan Infrastruktur Teknologi Peningkatan Kapasitas Server Memastikan bahwa server yang digunakan untuk menjalankan sistem Smartgov memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pengguna dan data yang besar, terutama pada jam-jam sibuk.
Pemeliharaan Rutin Melakukan pemeliharaan rutin pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan mengurangi risiko downtime yang pencetakan SKL.
Pelatihan dan Pengembangan SDM Pelatihan Berkala Menyediakan pelatihan berkala untuk pegawai yang bertanggung jawab dalam pencetakan SKL agar mereka selalu up-to-date dengan https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 fitur-fitur terbaru dalam sistem Smartgov mengoperasikannya dengan efisien.
Pendampingan Teknis Menyediakan pendampingan teknis yang siap membantu jika terjadi masalah dalam penggunaan sistem, segera diatasi tanpa mengganggu alur kerja.
Integrasi dengan Sistem Lain Integrasi Data Mengintegrasikan sistem Smartgov dengan sistem informasi lain yang keuangan, untuk memastikan data yang digunakan dalam pencetakan SKL selalu terbaru dan akurat.
Interoperabilitas Memastikan Smartgov dapat berkomunikasi dengan sistem lain secara efisien untuk mengurangi duplikasi data dan pekerjaan.
Pengembangan Fitur Khusus Dashboard Monitoring Mengembangkan monitoring dalam sistem Smartgov yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap status proses pencetakan SKL, sehingga masalah dapat segera diidentifikasi dan Notifikasi Otomatis Menambahkan fitur notifikasi otomatis yang menginformasikan permohonan SKL mereka, sehingga menanyakan status secara manual.
Peningkatan User Experience (UX) Antarmuka yang Ramah Pengguna Mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga meminimalisir kesalahan pengguna dan mempercepat proses pencetakan SKL.
Feedback Pengguna https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 Mengumpulkan feedback dari pengguna untuk mengetahui area mana yang masih memerlukan mengimplementasikan perbaikan kepuasan pengguna.
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Monitoring dan Evaluasi Berkala Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pencetakan SKL untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa setiap solusi yang diimplementasikan berjalan Pengembangan Berkelanjutan Mengembangkan sistem Smartgov secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari pengguna untuk memastikan bahwa sistem selalu relevan dengan kebutuhan dan dapat beradaptasi dengan perubahan.
Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan efektivitas dan efisiensi dalam pencetakan SKL dapat meningkat secara signifikan, sehingga pelayanan publik di UPTD Kuta Utara Badung menjadi lebih optimal.
Hasil Ketercapaian Kegiatan Berikut adalah hasil ketercapaian yang Peningkatan Efisiensi Pelayanan Implementasi Sistem Informasi Terpadu telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik di UPTD Kuta Utara Badung.
Proses pelayanan yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien.
Misalnya, proses pembuatan dan penerbitan SKL beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam.
Akurasi dan Integrasi Data yang Lebih Baik Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, data yang digunakan dalam p-ISSN : 2550-0198 e-ISSN : 2745-3782 berbagai proses pelayanan menjadi lebih akurat dan dapat diakses secara real-time.
Hal kesalahan yang disebabkan oleh data yang tidak konsisten atau tidak lengkap.
Selain itu, integrasi data dari berbagai pelayanan yang lebih lancar dan Peningkatan Transparansi Akuntabilitas Sistem Informasi Terpadu juga telah akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Setiap tahapan proses pelayanan dapat Pengguna layanan juga dapat memantau status permohonan mereka secara online, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap UPTD.
Kemudahan Akses dan Penggunaan Implementasi memberikan kemudahan akses bagi pelayanan publik.
Pengguna dapat mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor UPTD.
Pendampingan penggunaan sistem yang dilakukan selama tahap pelaksanaan juga memastikan bahwa pegawai UPTD dapat mengoperasikan sistem dengan baik, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih Pengurangan Beban Administratif Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, banyak tugas administratif yang sebelumnya harus dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara otomatis.
Hal ini mengurangi memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi pelayanan publik.
Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan meningkat setelah implementasi sistem informasi terpadu.
Masyarakat merasa lebih puas dengan kecepatan, akurasi, dan transparansi pelayanan yang Hal ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah pengguna yang memanfaatkan layanan online yang disediakan oleh UPTD.
Kemampuan Adaptasi Pengembangan Sistem Sistem Informasi Terpadu yang kemampuan untuk terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan Hal memungkinkan UPTD untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan Secara keseluruhan, implementasi Sistem Informasi Terpadu di UPTD Kuta Utara Badung telah berhasil mencapai tujuan utama yaitu mengoptimalkan pelayanan Hasil-hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
SIMPULAN
Metode melibatkan tahap observasi melalui wawancara, tahap pelaksanaan dengan kerja, pengumpulan data, dan Smartgov, serta tahap akhir dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai yang diharapkan.
Hasil pelayanan, akurasi dan integrasi data yang lebih baik, peningkatan transparansi dan https://doi.
org/10.
37859/jpumri.
Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol.
8 No.
November 2024 akuntabilitas, kemudahan penggunaan, pengurangan administratif, peningkatan layanan, dan adaptasi serta pengembangan sistem.
Beberapa diimplementasikan meliputi optimalisasi alur kerja sistem melalui otomatisasi proses dan penyederhanaan prosedur, peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pengembangan SDM, integrasi dengan lain, pengembangan khusus, peningkatan user experience , serta Melalui diterapkan, berbagai permasalahan yang ada dapat diatasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal dan kepuasan masyarakat meningkat.
UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPTD Kuta Utara.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung atas masyarakat dalam rangka Praktek Kerja Lapangan.
Dukungan dan bimbingan yang diberikan sangat berarti dalam mendukung keberhasilan kegiatan ini.
DAFTAR PUSTAKA