Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 Dikirim: 10 Desember 2021.
Diterima: 12 Desember 2021
ISSN: 2527-2772
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI
DI PULAU SUMATERA TAHUN 2015-2020
Rezaneri Noer Fitrianasari 1*.
Khusnul Chotimah 2 dan Ovilia Vebi Arnida 3
1,2,3
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur Pusat Perkantoran Bukit Pelangi.
Kel.
Teluk Lingga.
Kec.
Sangatta Utara.
Kalimatan Timur - 75611 *Korespondensi Penulis: rezaneri.
noer@bps.
Abstract: During 2015-2020.
Sumatra experienced fluctuating economic growth.
Economic growth in Sumatra is in line with changes in other macroeconomic measures.
The macro measures include poverty, inequality, and the unemployment rate.
That condition indicates that there is inclusive economic growth in this Western Indonesia.
Inclusive growth is essential to help reduce poverty, income inequality, and the unemployment rate.
Nevertheless, that inclusive growth is unequal between one and another region in Sumatra.
So, this study aims to analyze the impact of macroeconomic policies on inclusive growth in Western Indonesia from 2015-2020.
The analytical tool used in this research is panel data regression analysis using the Eviews10.
Then, the best panel data regression model is the fixed effect model (FEM) estimated cross-section weights.
The analysis results show that government spending on education, inflation, economic openness, fiscal autonomy index (IKFD), and gross fixed capital formation (PMTB) have a positive and significant effect on inclusive growth.
Keywords: Inclusive Growth.
Macroeconomic Policies.
Panel Data Analysis ______________________________________________________________________________ PENDAHULUAN Sumatera dalam kurun waktu 2015-2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif.
Di mana, selama periode 2015-2019, wilayah-wilayah pada Kawasan Barat Indonesia ini mengalami pertumbuhan ekonomi positif, sebelum akhirnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.
Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi di Sumatera sejalan dengan perubahan pada ukuran-ukuran makro perekonomian lainnya.
Ukuran makro tersebut meliputi kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran.
Meskipun tingkat ketimpangan .
ang ditunjukkan oleh nilai Gini Rati.
tidak terlalu mengalami perubahan, namun variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran cukup menunjukkan perubahan yang signifikan seiring dengan perubahan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi.
Di mana, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada rentang waktu 20152019 sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan.
Sedangkan pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka serta kemiskinan.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan.
Penjelasan mengenai grafik tersebut sejalan dengan nilai Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dipublikasikan oleh BAPPENAS.
Dimana, inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Sumatera pada tahun 2015-2020 memiliki nilai rata-rata 5,76 dan termasuk dalam kriteria cukup Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sumatera dinilai telah cukup berkualitas, sehingga mampu mendorong perbaikan ukuran-ukuran makro perekonomian lainnya.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan yang diharapkan dapat menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Sholihah et al.
, 2.
Inklusivitas pertumbuhan ekonomi tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan, agar pertumbuhan ekonomi ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kesejahteraan secara umum.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 Gambar 1.
Pertumbuhan Ekonomi.
Ketimpangan.
Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Kemiskinan Pulau Sumatera Tahun 2015-2020 Sumber: Badan Pusat Statistik Meskipun demikian, tingkat inklusivitas di wilayah Sumatera ini belum merata, masih terdapat beberapa daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi namun belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan permasalahan ketenagakerjaan, seperti halnya Provinsi Bengkulu.
Bengkulu termasuk daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nomor dua di Pulau Sumatera.
Namun.
Provinsi Bengkulu justru memiliki kondisi ketimpangan dan tingkat kemiskinan terburuk di wilayah Sumatera.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik ternyata belum mampu memperbaiki permasalahan ketimpangan dan kemiskinan di wilayah tersebut.
Berbeda halnya dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana provinsi ini termasuk dalam tiga daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera.
Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Sumatera.
Kepulauan Bangka Belitung justru mampu memiliki kondisi ketimpangan dan tingkat kemiskinan terbaik di Sumatera, serta termasuk ke dalam 3 daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah di Pulau Sumatera.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji dampak kebijakan makroekonomi terhadap pertumbuhan inklusif.
Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan beberapa pihak lain sebagai pemangku kebijakan untuk dapat meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh wilayah di Pulau Sumatera, yaitu untuk dapat menekan tingkat kemiskinan, memperbesar tingkat kesempatan kerja, dan menurunkan ketimpangan dalam masyarakat.
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Pertumbuhan Ekonomi Inklusif World Bank .
mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan yang menurunkan kemiskinan serta menjamin keamanan ekonomi untuk semua lapisan masyarakat.
Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk mengurangi kemiskinan.
Dalam hal ini, pendekatan World Bank terkait pertumbuhan inklusif menekankan pada pemerataan.
Sejalan dengan itu.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan peluang bagi seluruh penduduk dan mendistribusikan dividen peningkatan kemakmuran secara adil pada seluruh lapisan masyarakat, baik dalam hal moneter maupun non moneter.
Menurut Singh .
pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan nonpertanian.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya fokus pada tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Studi literatur yang dilakukan oleh Sitorus dan Arsani .
mengenai konsep pertumbuhan ekonomi inklusif memberikan beberapa interpretasi sebagai berikut:
Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 Menurut Prasetyantoko et al.
, pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan untuk semua orang, tanpa melihat latar belakang dan perbedaanperbedaannya.
Ali dan Son .
menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang bukan hanya menciptakan peluang ekonomi baru, melainkan juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah.
Strategi Asian Development Bank .
mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kesetaraan kesempatan.
Definisi pertumbuhan ekonomi inklusif tersebut mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Ali dan Zuang .
dan Zuang .
dimana terdapat tiga dimensi kebijakan dan good governance and institution menuju pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan.
Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi inklusif.
Ali dan Son .
menyatakan bahwa terdapat tiga kunci pengukuran dalam mencapai hasil pertumbuhan inklusif yaitu menciptakan kesempatan kerja dan mendorong produktivitas yang lebih tinggi, mengembangkan kemampuan SDM melalui investasi pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, dan menyediakan jaminan sosial dan intervensi untuk membantu masyarakat yang rentan dan/atau kekurangan.
McKinley .
mengukur pertumbuhan inklusif dengan membentuk sebuah indeks yaitu indeks komposit pertumbuhan inklusif.
Terdapat empat dimensi penyusun indeks komposit pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu dimensi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja produktif, dan infrastruktur.
dimensi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kesetaraan gender.
dan dimensi perlindungan sosial.
Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi pengembangan konsep dan definisi operasional pembangunan ekonomi inklusif.
Konsep dan definisi operasional pembangunan ekonomi inklusif menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang terukur dalam bentuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).
IPEI merupakan alat untuk dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.
Kementerian PPN/Bappenas mendefinisikan IPEI sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Indeks ini terdiri dari tiga pilar dan 8 sub pilar serta 21 indikator.
Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan ekonomi terdiri dari 3 sub-pilar yang memuat 9 indikator.
Kemudian.
Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan terdiri dari 2 sub-pilar .
Di dalam pilar 3 perluasan akses dan kesempatan terdiri dari 3 sub-pilar yang memuat 7 indikator.
Kebijakan Makroekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pendidikan merupakan modal manusia .
uman capita.
Pendidikan manusia merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.
Schultz .
mengungkapkan bahwa modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.
Selain itu, menurut Mushkin .
, investasi terhadap pendidikan akan meningkatkan peran seseorang dalam masyarakat.
Investasi dalam rangka meningkatkan pendidikan dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut terjadi karena pendidikan seseorang akan menentukan kemampuan kerjanya.
Dengan pendidikan yang terjamin, kualitas tenaga kerja akan meningkat.
Kebijakan fiskal berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif.
Penelitian yang dilakukan oleh Claus.
Martinez, dan Vulvovic .
membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan signifikan menurunkan kesenjangan.
Pengeluaran pemerintah sektor Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 pendidikan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif apabila diprioritaskan untuk masyarakat miskin.
Estrada.
Lee, dan Park .
menyatakan bahwa penggunaan dan pendistribusian pengeluaran publik yang tepat akan berimplikasi terhadap pertumbuhan inklusif.
Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan mengurangi kesenjangan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.
Dengan adanya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
Selanjutnya, mereka akan lebih produktif dan mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja.
Verhoeven dan Tiongson .
menyatakan bahwa masyarakat miskin cenderung membutuhkan pelayanan pendidikan.
Inflasi merupakan keadaan dimana harga-harga secara umum meningkat terus menerus (Lipsey, 1.
Menurut supply-side theory of inflation, terjadinya inflasi disebabkan karena pergeseran aggregate supply yang disebabkan oleh kenaikan tingkat upah, kenaikan harga-harga dalam negeri, kenaikan harga barang impor, serta kenaikan struktural.
Davtyan .
menyatakan bahwa laju inflasi yang tinggi memberikan dampak buruk bagi masyarakat miskin karena mereka tidak mampu mengimbangi kenaikan harga.
Laju inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat turun.
Turunnya pendapatan riil masyarakat menjadikan masyarakat, terutama masyarakat miskin menjadi semakin miskin.
Secara tidak langsung, laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan kesenjangan antara masyarakat miskin dan tidak miskin.
Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah .
menunjukkan hasil analisis bahwa PMTB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif.
PMTB sebagai variabel investasi dinilai dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
Selain itu, dikutip melalui Pusat Kebijakan Ekonomi Makro .
PMTB memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian.
Di samping mampu meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi.
PMTB atau investasi juga akan menciptakan kesempatan kerja serta perluasan pasar.
Penelitian Terdahulu Penelitian terkait pertumbuhan ekonomi inklusif telah banyak dilakukan.
Hasil penelitian Azwar .
menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Penelitian yang dilakukan Hur .
menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pratiwi dan Ismal .
melakukan penelitian terkait dampak kebijakan fiskal dan sasaran akhir kebijakan moneter terhadap pertumbuhan inklusif di empat negara OKI (Indonesia.
Malaysia.
Qatar, dan Saudi Arabi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia dan Indonesia.
Sholihah.
Hutagaol, dan Asmara .
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif beserta dampaknya terhadap kelas menengah di Indonesia.
Berdasarkan penelitian tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008-2012 tidak inklusif.
Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan.
Penelitian Anand et al.
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan inklusif adalah investasi asing dan keterbukaan perdagangan.
Hasil penelitian Kusumaningrum dan Yuhan .
menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dipengaruhi oleh keterbukaan perdagangan, pembentukan modal tetap bruto, dan rasio kredit UMKM terhadap PDRB.
Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi mendorong pertumbuhan inklusif.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa keterbukaan ekonomi merupakan komponen penting dalam meningkatkan perekonomian inklusif.
Hipotesis Penelitian Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah persentase pengeluaran pendidikan.
IKFD, inflasi, keterbukaan ekonomi, serta PMTB berpengaruh terhadap IPEI.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022
METODE PENELITIAN
Metode Pengumpulan Data Cakupan penelitian ini adalah seluruh provinsi di Pulau Sumatera, pada periode waktu 20152020.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
BAPPENAS.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DJPK Kemenkeu.
Berikut merupakan rincian konsep dan definisi mengenai variabel dan data yang digunakan pada penelitian ini.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan yang diukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.
Data IPEI ini diperoleh dari BAPPENAS.
Persentase Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan (PPEND) merupakan besarnya persentase pengeluaran belanja pemerintah untuk sektor pendidikan terhadap total belanja pemerintah.
Data Pengeluaran Pemerintah menurut Fungsi Pendidikan diperoleh dari DJPK Kemenkeu.
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) adalah ukuran untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer.
Hal ni merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.
Data IKFD diperoleh dari BPK.
Inflasi (INFLASI) merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu.
Data inflasi diperoleh dari hasil pengolahan data inflasi pada kabupaten/kota inflasi .
ang diperoleh dari BPS) dengan diberi penimbang pada masing-masing kabupaten/kota Keterbukaan Ekonomi (KE) merupakan rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB.
Data-data tersebut bersumber dari BPS.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan penambahan dan pengurangan barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi pada periode tertentu.
Data PMTB ini diperoleh dari BPS.
Metode Analisis Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia.
Analisis deskriptif yang dilakukan meliputi analisis data dalam bentuk peta tematik dan grafik kuadran.
Tujuan dari analisis deskriptif dengan peta tematik adalah untuk mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan barat Indonesia.
Visualisasi peta tematik tersebut dihasilkan melalui pengolahan pada software QGIS 3.
Sedangkan analisis kuadran yang dihasilkan melalui pengolahan pada software SPSS digunakan untuk melihat capaian pertumbuhan ekonomi inklusif berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Analisis inferensia yang dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan pengaruh/dampak kebijakan makroekonomi yang terdiri dari persentase belanja pendidikan, indeks ketergantungan fiskal daerah (IKFD), inflasi, keterbukaan ekonomi, dan PMTB terhadap indeks pertumbuhan ekonomi inklusif pada 10 provinsi di kawasan barat Indonesia adalah analisis data panel.
Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
= intersep = koefisien regresi variabel penjelas = indeks pertumbuhan ekonomi inklusif provinsi i, tahun ke-t = persentase pengeluaran pendidikan provinsi i, tahun ke-t .
= Indeks Kemandirian Fiskal Daerah provinsi i, tahun ke-t Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 = tingkat inflasi provinsi i, tahun ke-t .
= tingkat keterbukaan ekonomi provinsi i, tahun ke-t .
= Pembentukan Modal Tetap Bruto provinsi i, tahun ke-t = residual untuk provinsi i, tahun ke-t = provinsi di Pulau Sumatera (Aceh.
Sumatera Utara, .
Kep.
Ria.
6 A Prosedur analisis regresi data panel yang dilakukan yaitu:
Pengujian asumsi stasioneritas Pengujian asumsi stasioneritas diperlukan untuk menghindari adanya regresi lancung .
purious regressio.
Pengujian asumsi stasioneritas dilakukan dengan statistik uji Levin.
Lin, dan Chu (LLC) pada keenam variabel yang digunakan dalam analisis data panel.
Identifikasi model regresi data panel Menurut Greene .
, ada tiga macam estimasi model yang dapat digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu model common effect, fixed effect, dan random effect.
Model common effect merupakan model yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section dalam bentuk pooled.
Sementara dalam model fixed effect diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya.
Intersep pada setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi.
Yang terakhir adalah random effect, dalam model ini kita akan memilih estimasi data panel di mana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.
Sehingga model ini mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan intersep yang merupakan variabel random atau Untuk menguji mana yang lebih baik maka akan digunakan uji Chow .
enguji apakah fixed effect lebih baik dari common effec.
, uji Breusch-Pagan .
ntuk menguji apakah random effect lebih baik dari common effec.
dan uji Hausman .
ntuk menguji mana yang lebih baik antara random effect dan fixed effec.
Selanjutnya untuk memilih model terbaik dilakukan pengujian terhadap struktur variankovarian residual.
Langkah pertama pada pengujian struktur varian-kovarian residual adalah dengan melakukan uji Lagrange Multiplier (LM) yaitu untuk mengetahui apakah termasuk struktur heteroskedastis ataukah homoskedastis.
Selanjutnya apabila yang diperoleh adalah struktur heteroskedasitas maka dilakukan uji Likelihood Ratio (LR) untuk mengetahui apakah dalam residual terdapat cross sectional.
Pemeriksaan asumsi klasik.
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi pengujian normalitas, autokorelasi, dan multikolinearitas dikarenakan metode estimasi yang digunakan dalam model fixed effect cross section weights adalah EGLS.
Pemeriksaan asumsi normalitas dilakukan dengan uji Jarque-Bera (JB) yang memiliki statistik uji berdistribusi chi-square dengan derajat bebas dua.
Berdasarkan Gujarati .
jika nilai statistik JB lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, maka asumsi normalitas Kemudian untuk mendeteksi adanya permasalahan autokorelasi dilakukan pengujian dengan statistik Durbin Watson (DW).
Statistik DW berkisar pada nilai 0 hingga 4, serta dinilai tidak terjadi permasalahan autokorelasi apabila nilai statistik DW diantara 2.
Sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan permasalahan autokorelasi positif dan nilai yang mendekati 4 menunjukkan terjadi autokorelasi negatif.
Selanjutnya pemeriksaan asumsi non multikolinearitas dengan memeriksa simple pairwise (Pearso.
correlation antar variabel independen.
Menurut Gujarati .
suatu variabel independen berkorelasi tinggi dengan variabel independen lainnya jika koefisien korelasi lebih dari 0,80.
Uji keberartian model dan uji hipotesis.
Uji keberartian model dilakukan dengan melihat nilai dari koefisien determinasi yang telah disesuaikan (R square adjuste.
, uji simultan, dan uji parsial.
Koefisien determinasi untuk model fixed effect yang disesuaikan digunakan untuk menentukan seberapa baik garis regresi sampel fit pada data.
Koefisien ini mengukur proporsi dari total variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi (Gujarati, 2.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022
-( -
- -
Selanjutnya, uji simultan dilakukan untuk menguji koefisien regresi apakah variabel independen secara bersama-sama .
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan statistik uji F.
- -
- )
- -
Sementara uji parsial .
yang dilakukan adalah untuk menguji koefisien regresi apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel tidak bebas.
(C )
- -
HASIL DAN PEMBAHASAN
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kawasan Barat Indonesia Faktanya, berdasarkan kriteria Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) menurut BAPPENAS, tingkat IPEI daerah-daerah di Sumatera dinilai cukup memuaskan apabila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, yaitu dengan nilai rata-rata IPEI di Pulau Sumatera adalah sebesar 5,76.
Namun, dalam penelitian ini akan dilakukan pengklasifikasian lanjutan pada daerahdaerah di Pulau Sumatera untuk mengetahui keterbandingan capaian pertumbuhan ekonomi inklusif antar provinsi di dalamnya.
Nilai IPEI akan diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu IPEI di bawah rata-rata dan IPEI di atas rata-rata dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Berikut disajikan peta tematik mengenai persebaran pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Sumatera pada tahun 2015-2020.
Gambar 2.
Peta Persebaran Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Pulau Sumatera Sumber: BAPPENAS, 2015-2020 (Author calculatio.
Berdasarkan Gambar 2, dapat dinilai bahwa daerah yang memiliki nilai IPEI di atas rata-rata Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara.
Sumatera Barat.
Kepulauan Bangka Belitung, serta Kepulauan Riau.
Sedangkan wilayah yang memiliki nilai IPEI di bawah rata-rata Pulau Sumatera yakni Provinsi Aceh.
Riau.
Jambi.
Bengkulu.
Sumatera Selatan, dan Lampung.
Tinggi rendahnya nilai IPEI, dipengaruhi oleh nilai masing-masing pilar pembentuk IPEI itu IPEI tersusun dari tiga pilar, yaitu terkait pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan.
Wilayah-wilayah dengan nilai IPEI yang tinggi pada peta tematik di atas tersusun dari nilai-nilai pembentuk IPEI yang tinggi pula, yaitu Provinsi Sumatera Utara.
Sumatera Barat.
Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai IPEI yang tinggi dan di atas rata-rata terhadap seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Tingginya nilai IPEI di Sumatera Utara ini disusun oleh komponen pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang tinggi.
Kedua pilar tersebut Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 merupakan nilai tertinggi kedua di antara seluruh wilayah di Pulau Sumatera.
Selain Sumatera Utara.
Sumatera Barat.
Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau juga memiliki nilai IPEI di atas rata-rata seluruh wilayah di Pulau Sumatera.
Tingginya nilai IPEI di daerah-daerah tersebut karena ditunjang oleh nilai komponen penyusun tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Sumatera Barat memiliki nilai pilar perluasan akses dan kesempatan tertinggi.
Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan tertinggi, serta Kepulauan Riau memiliki nilai pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tertinggi di Pulau Sumatera.
Sebaliknya, nilai IPEI yang rendah juga disusun oleh nilai masing-masing komponen pembentuk IPEI yang rendah pula.
Seperti misalnya.
Provinsi Aceh.
Provinsi Jambi, dan Provinsi Lampung yang memiliki nilai terendah masing-masing pilar penyusun IPEI dibandingkan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera.
Selain itu, telah didefinisikan bahwa nilai IPEI menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, di mana mampu mendorong perbaikan permasalahan ekonomi makro, seperti ketimpangan, ketenagakerjaan, serta kemiskinan.
Beberapa daerah yang masuk dalam kriteria nilai IPEI di atas rata-rata sesuai dengan peta tematik tersebut terbukti telah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah Sumatera.
Daerah dengan nilai IPEI di atas rata-rata tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara.
Sumatera Barat.
Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Provinsi dengan nilai di atas rata-rata tersebut bukanlah provinsi-provinsi yang memiliki tingkat Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera, di mana Pertumbuhan Ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera adalah Sumatera Selatan dan Bengkulu.
Namun meskipun demikian, keempat provinsi dengan nilai IPEI di atas rata-rata tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan di daerah mereka masingmasing.
Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak setinggi beberapa provinsi lainnya, namun keempat provinsi tersebut mampu memiliki tingkat ketimpangan dan tingkat kemiskinan terbaik di Pulau Sumatera.
Dengan demikian, daerah-daerah dengan nilai IPEI di atas rata-rata ini dinilai mampu mengatasi permasalahan dan membantu perbaikan ukuran-ukuran makro perekonomian pada daerahnya.
Sebaliknya, daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbaik di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu justru memiliki nilai ukuran-ukuran makro terburuk di wilayah Pulau Sumatera.
Sumatera Selatan dan Bengkulu memiliki tingkat kemiskinan dan nilai Gini Ratio tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan penduduk di kedua provinsi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tersebut juga masih tinggi.
Dengan demikian, berdasarkan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi tersebut dinilai belum mencapai pertumbuhan inklusif karena belum mampu mendorong perbaikan permasalahan perekonomian pada daerah terkait.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berdasarkan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Gambar 3.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berdasarkan Persentase Pengeluaran Pendidikan Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 Gambar 3 adalah plot antara Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) dan persentase pengeluaran pendidikan yang dibagi ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai rata-rata IPEI sebesar 5,76 dan nilai rata-rata persentase pengeluaran pendidikan sebesar 26,5 persen.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua provinsi di Sumatera yang memiliki nilai IPEI dan persentase pengeluaran pendidikan di atas rata-rata .
uadran I) yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sumatera Barat bahkan menjadi provinsi dengan rata-rata persentase pengeluaran pendidikan tertinggi di Sumatera, yaitu hampir 32 persen.
Sementara itu, pada kuadran II terdapat dua provinsi yang memiliki persentase pengeluaran pendidikan di atas ratarata tetapi nilai IPEI nya masih di bawah, yaitu Provinsi Riau dan Lampung.
Pada kuadran i .
ilai IPEI dan persentase belanja pendidikan di bawah rata-rat.
, terdapat empat provinsi di dalamnya, yaitu Provinsi Sumatera Selatan.
Bengkulu.
Jambi, dan Aceh.
Provinsi Jambi dan Aceh bahkan menjadi dua provinsi dengan nilai IPEI dan persentase pengeluaran pendidikan terendah di Sumatera.
Kuadran IV ditempati oleh dua provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai persentase pendidikan di bawah rata-rata tetapi memiliki nilai IPEI yang tinggi dibandingkan rata-rata 10 provinsi.
Gambaran tersebut mengindikasikan provinsi dengan persentase pengeluaran pendidikan di bawah rata-rata sebagian besar memiliki IPEI yang rendah dibandingkan lainnya.
Gambar 4.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berdasarkan Indeks Ketergantungan Fiskal Daerah Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Gambar 4 menunjukkan gambaran kuadran antara IPEI dan indeks ketergantungan fiskal daerah (IKFD) dengan rata-rata IKFD sebesar 0,359.
Pada kuadran I terdapat tiga provinsi yang memiliki nilai IPEI dan IKFD lebih besar dari rata-rata nya, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sumatera Utara sebagai provinsi dengan nilai IKFD terbesar di antara sepuluh provinsi lainnya juga memiliki nilai IPEI yang tinggi.
Meskipun demikian, terdapat empat provinsi dengan nilai IKFD yang di atas rata-rata tetapi justru memiliki nilai IPEI yang di bawah ratarata, yaitu provinsi Sumatera Selatan.
Riau.
Lampung, dan Jambi yang menempati kuadran II.
Selanjutnya, terdapat dua provinsi yang memiliki nilai IPEI dan IKFD lebih kecil dari rata-rata seluruh provinsi .
, yaitu Provinsi Bengkulu dan Aceh.
Kepulauan Bangka Belitung menjadi satu-satunya provinsi dengan IPEI tinggi tetapi nilai IKFD nya di bawah rata-rata sepuluh provinsi lainnya.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi dengan nilai IPEI lebih besar dari rata-ratanya juga memiliki nilai IKFD di atas rata-ratanya.
Dan Provinsi Aceh menjadi provinsi dengan nilai IPEI dan IKFD terendah di Pulau Sumatera.
Gambar 5 adalah plot antara IPEI dan inflasi berdasarkan rata-rata inflasi sebesar 2,942.
Terdapat tiga provinsi dengan nilai IPEI dan inflasi di atas rata-ratanya .
uadran I), yaitu Provinsi Kepulauan Riau.
Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.
Sebaliknya pada kuadran i, yaitu provinsi dengan nilai IPEI dan inflasi yang di bawah rata-rata ditempati oleh dua provinsi yaitu Provinsi Jambi dan Aceh.
Sebagian besar provinsi di Sumatera masuk dalam kuadran II, yaitu provinsi dengan nilai IPEI di bawah rata-rata tetapi inflasinya justru di atas rata-rata (Sumatera Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 Selatan.
Riau.
Bengkulu, dan Lampun.
Provinsi dengan rata-rata nilai inflasi terendah di Sumatera justru memiliki nilai IPEI yang di atas rata-rata provinsi lainnya di Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Barat.
Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar provinsi dengan nilai IPEI di atas rata-rata justru memiliki inflasi yang di atas rata-rata pula.
Gambar 5.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berdasarkan Inflasi Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Gambar 6 menunjukkan gambaran kuadran antara IPEI dan keterbukaan ekonomi dengan rata-rata sebesar 14,133 persen.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat provinsi yang menempati kuadran I.
Artinya provinsi yang memiliki IPEI sama dengan atau di atas rata-rata IPEI provinsi Sumatera tidak memiliki keterbukaan ekonomi yang tinggi pula.
Provinsi yang memiliki persentase keterbukaan ekonomi yang lebih besar dari rata-rata justru semuanya memiliki nilai IPEI yang masih di bawah rata-rata sepuluh provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Bengkulu.
Riau.
Aceh, dan Jambi .
uadran II).
Pada kuadran i terdapat dua provinsi (Sumatera Selatan dan Lampun.
yang memiliki nilai IPEI dan keterbukaan ekonomi berada di bawah nilai rata-ratanya.
Sementara pada kuadran IV terdapat empat provinsi (Kepulauan Riau.
Kepulauan Bangka Belitung.
Sumatera Utara.
Sumatera Bara.
Hal tersebut berarti bahwa seluruh provinsi dengan nilai IPEI yang lebih tinggi dari rata-ratanya memiliki keterbukaan perdagangan yang lebih tinggi pula dari rata-ratanya.
Gambar 6.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berdasarkan Keterbukaan Ekonomi Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Gambar 7 adalah grafik kuadran IPEI dan PMTB dengan nilai rata-rata PMTB sebesar 101 juta Pada kuadran I dengan nilai IPEI dan PMTB di atas rata-ratanya ditempati oleh dua provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.
Provinsi Riau dengan nilai rata-rata PMTB terbesar dibandingkan provinsi lainnya justru berada di kuadran II .
uadran dengan nilai IPEI di atas rata-rata tetapi PMTB di atas rata-rat.
bersama dengan Provinsi Sumatera Selatan.
Sedangkan pada kuadran i .
ilai IPEI dan PMTB di bawah rata-rat.
ditempat oleh empat provinsi Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 yaitu Provinsi Lampung.
Bengkulu.
Jambi, dan Aceh.
Dua provinsi lainnya, yaitu Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat walaupun memiliki rata-rata nilai IPEI yang di atas rata-rata provinsi di Sumatera justru memiliki nilai PMTB yang rendah .
i bawah rata-rata provins.
Gambar 7.
Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)
Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 1 Uji Stasioneritas Data Hasil pengujian stasioneritas terhadap data dengan menggunakan pengujian LLC pada Tabel menunjukkan bahwa semua variabel telah signifikan stasioner pada taraf signifikansi 5 persen.
Hal ini terlihat dari p-value pada semua variabel bernilai kurang dari 0,05.
Tabel 1.
Uji Stasioneritas Data No.
Nama Variabel
IPEI?
PPEND?
IKFD?
INFLASI?
KE?
PMTB?
Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Levin.
Lin & Chu test statistics .
t statistic Probability -3,06249 0,0011 -3,98874 0,0000 11,45151 1,0000 1,90059 0,9713 -2,07549 0,0190 -4,94539 0,0000 2 Pemilihan Model Regresi Data Panel Terbaik Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap IPEI dilakukan estimasi model regresi data panel.
Terdapat tiga jenis model estimasi data panel yaitu common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM) yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2.
Hasil Estimasi Data Panel Common Effect Model Coeff.
Prob.
6,044827
0,0000
PPEND?
0,005042
0,3435
IKFD?
-0,947320
0,1417
INFLASI?
0,038325
0,2686
KE?
-0,020343
0,0000
PMTB?
9,40x10 0,1705 Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Variabel Fixed Effect Model Coeff.
Prob.
3,721464
0,0000
0,010086
0,0037
1,786121
0,1071
0,024587
0,2300
0,006729
0,4537
9,40x10 0,0002 Random Effect Model Coeff.
Prob.
5,517012
0,0000
0,009791
0,0032
-0,583574
0,3979
0,010396
0,5923
-0,006898
0,3063
2,55x10 0,0209 Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 Setelah dihasilkan estimasi model kemudian dilakukan pemilihan model terbaik.
Pada Tabel 3 dapat dilihat hasil uji chow dan uji hausman dengan nilai p-value sama dengan 0,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen FEM paling baik dibandingkan CEM dan REM.
Tabel 3.
Hasil Uji Chow.
Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier Summary Test
Statistic Uji Chow
6,052443
Uji Hausman 16,179497 Breusch-Pagan LM
107,2955
Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Prob.
0,0002
0,0063
0,0000
Setelah FEM terpilih, selanjutnya dilakukan identifikasi struktur matriks varian-kovarian residual dengan uji LM (Langrange Multiplie.
Hasil pengujian pada Tabel 3 menunjukkan nilai pvalue adalah 0,000, yang berarti struktur matriks residual varian-kovarian bersifat heteroskedastik.
Untuk mengatasi hal tersebut, prosedur estimasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cross section white dan opsi white cross section.
3 Pengujian Asumsi Klasik Berdasarkan hasil uji normalitas dengan statistik Jarque-Berra, menunjukkan nilai p-value lebih besar dari taraf uji 0,05.
Artinya residual pada FEM telah berdistribusi normal.
Pengujian masalah autokorelasi pada residual menghasilkan nilai statistik Durbin Watson sebesar 2,394.
Karena nilai statistik DW masih berkisar pada angka 2 dapat dipastikan tidak terjadi permasalahan autokorelasi.
Sedangkan pemeriksaan asumsi non multikolinearitas dengan memeriksa simple pairwise (Pearso.
correlation antar variabel independen menunjukkan koefisien korelasi di bawah 0,80, sehingga dapat dianggap tidak terjadi masalah multikolinearitas.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas, non-autokorelasi, dan non-multikolinieritas terpenuhi.
4 Pengujian Keberartian Model Hasil estimasi pada Tabel 4 menunjukkan bahwa secara simultan, model terbaik memiliki nilai p-value uji F sebesar 0,000 atau kurang dari yu=0,05.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen (IPEI) pada tingkat signifikansi 5 persen.
Selain hasil uji F, pada Tabel 7 juga ditunjukkan bahwa besaran koefisien determinasi yang telah disesuaikan .
djusted R squar.
adalah sebesar 0,877.
Hal tersebut diartikan bahwa keragaman variabel dependen (IPEI) mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen .
ersentase pengeluaran pendidikan.
IKFD, inflasi, keterbukaan ekonomi, dan PMTB) sebesar 87,7 persen.
Sedangkan 12,3 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model.
Tabel 4.
Ringkasan output FEM Cross-Section SUR Variable Coefficient 3,733093 PPEND? 0,007426 IKFD? 1,522993 INFLASI? 0,038708 KE? 0,008115 PMTB? 1,04x10 F-statistic Prob (F-statisti.
Adjusted R-squared Sumber: Dianalisis Penulis, 2021 Std.
Error
0,605289
0,003076
1,072665
0,016392
0,002563
2,63x10 30,98694 0,000000 0,876780 t-Statistic 6,167460 2,413986 1,419822 2,361403 3,166687 3,959571 Prob.
0,0000
0,0199
0,1626
0,0226
0,0028
0,0003
Selanjutnya, pengujian secara parsial dengan statistik uji t menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5 persen, variabel persentase pengeluaran pendidikan, inflasi, keterbukaan ekonomi, serta PMTB berpengaruh secara signifikan terhadap nilai IPEI.
Hal tersebut dapat dilihat Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 dari nilai t-hitung yang lebih besar daripada t-tabel yc .
,025.
= 2,01410, atau dapat dari nilai pvalue yang kurang dari nilai yu= 0,05.
Sebaliknya, variabel IKFD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai IPEI, karena memiliki nilai t-hitung yang lebih kecil dibanding t-tabel yc .
,025.
2,01410, atau nilai p-value yang lebih dari nilai yu= 0,05.
5 Interpretasi Model Berdasarkan hasil estimasi model terbaik pada Tabel 4, berikut merupakan persamaan model regresi data panel FEM dengan metode estimasi cross section weights.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pada pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera.
Apabila terjadi kenaikan persentase pengeluaran fungsi pendidikan sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai capaian IPEI sebesar 0,007.
Hasil ini sesuai dengan Pratiwi .
yang menyatakan pertumbuhan inklusif di Indonesia dipengaruhi oleh porsi pengeluaran pendidikan yang banyak digunakan untuk sekolah dasar.
Sejak tahun 2016 porsi anggaran pendidikan di seluruh provinsi Sumatera telah mengalami peningkatan dan selalu di atas 20 persen.
Tingginya porsi anggaran pendidikan ini juga diyakini mampu meningkatkan modal manusia dibuktikan dengan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi di Sumatera terus mengalami peningkatan, hingga sejak tahun 2018 seluruh provinsi di Sumatera kecuali Lampung telah memperoleh IPM tinggi dengan nilai di atas 70.
Perbaikan modal manusia diyakini mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Mushkin, 1.
Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4 juga dapat diketahui bahwa inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Sumatera.
Hasil estimasi parameter menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan inflasi, akan meningkatkan nilai IPEI sebesar 0,039.
Hal ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Mallik dan Chowdhury .
yang menemukan adanya hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan Meskipun demikian, kenaikan inflasi harus tetap dalam kendali pemerintah.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Barro .
, menunjukkan hasil bahwa inflasi akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jika inflasi yang terjadi mencapai lebih dari 10 Variabel selanjutnya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif adalah variabel keterbukaan ekonomi.
Di mana, setiap kenaikan 1 satuan indikator keterbukaan ekonomi, akan meningkatkan nilai IPEI sebesar 0,008.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Khan et al.
, di mana keterbukaan ekonomi dinilai dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Keterbukaan ekonomi juga dapat mendorong masuknya beberapa teknologi baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mendorong produktivitas.
Meningkatnya lapangan pekerjaan tersebut merupakan salah satu wujud dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Selain ketiga variabel tersebut.
PMTB juga menunjukkan hasil yang positif dan signifikan berpengaruh terhadap nilai IPEI.
Namun, koefisien dari perubahan naik turunnya nilai PMTB terhadap IPEI sangat kecil.
Di mana, setiap kenaikan 1 juta rupiah komponen PMTB, hanya akan meningkatkan nilai IPEI sebesar 1,04x10^-8.
Dikutip melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), disebutkan bahwa PMTB merepresentasikan besaran Investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian.
Investasi dapat meningkatkan perluasan pasar yang pada akhirnya juga akan menciptakan kesempatan kerja (Sholihah, 2.
Dengan demikian, dengan adanya PMTB atau investasi secara tidak langsung akan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yakni berdampak dalam penyerapan tenaga kerja dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan barat Indonesia, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik.
Vol.
Januari 2022 .
Berdasarkan peta persebaran nilai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, diperoleh hasil bahwa terdapat empat wilayah dengan nilai IPEI di atas rata-rata Pulau Sumatra, yaitu Provinsi Sumatera Utara.
Sumatera Barat.
Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Serta, terdapat enam wilayah dengan kriteria nilai IPEI di bawah rata-rata Pulau Sumatra, yaitu Provinsi Aceh.
Riau.
Jambi.
Bengkulu.
Sumatera Selatan dan Lampung.
Berdasarkan analisis kuadran, provinsi dengan nilai indeks pertumbuhan ekonomi inklusif di atas rata-rata Pulau Sumatera sebagian besar memiliki persentase pengeluaran fungsi pendidikan, indeks ketergantungan fiskal daerah, inflasi, dan pembentukan modal tetap bruto yang di atas rata-rata, tetapi memiliki nilai keterbukaan ekonomi yang di bawah rata-rata.
Persentase pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, inflasi, keterbukaan ekonomi, dan pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Pulau Sumatra.
Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai implikasi dari pembuktian empiris penelitian dalam rangka untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di sepuluh provinsi di kawasan barat Indonesia yaitu.
Meningkatkan porsi anggaran pendidikan dan memastikan anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan modal manusia, karena peningkatan modal manusia dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan.
Menjaga inflasi melalui penjaminan stabilitas harga di Pulau Sumatera.
Dengan laju inflasi yang terkendali, kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah akan terjaga, selain itu inflasi yang terkendali adalah kunci masuknya investasi yang pada akhirnya akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi .
Memacu perdagangan internasional melalui peningkatan ekspor dan impor.
Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekspor komoditas unggulan Pulau Sumatera seperti kelapa sawit dan karet.
Meningkatkan investasi, terutama pada proyek padat karya, agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan akan lebih merata.
DAFTAR PUSTAKA