Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus PERAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH TERHADAP KASUS TUBERKULOSIS DI DKI JAKARTA Morina Caroline Parhusip1.
Sahadi Humaedi2.
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjaran Article history Received : 20 Septermber 2024 Revised : 13 November 2024 Accepted : 14 Agustus 2025 *Corresponding author Email :
1morina21001@mail.
No.
doi: 10.
24198/focus.
ABSTRAK
Permasalahan kasus Tuberkulosis di Jakarta memerlukan Kolaborasi antara pemerintah dan Lembaga NonPemerintah (LNP) menjadi kunci untuk mencapai target eliminasi TBC 2030.
Penelitian ini menganalisis peran aktif Lembaga non pemerintah dalam penanganan kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta dengan menggunakan kerangka konseptual peran Raharjo.
Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa lembaga non pemerintah berperan signifikan dalam pendanaan, penyediaan layanan kesehatan berbasis komunitas, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat.
Fleksibilitas, kedekatan dengan komunitas, dan pendekatan partisipatif menjadi keunggulan lembaga non pemerintah dalam menjangkau kelompok marginal yang rentan terhadap Tuberkulosis.
Kata kunci: Tuberkulosis, lembaga non pemerintah, kolaborasi multisektor.
DKI Jakarta
ABSTRACT
The tuberculosis problem in Jakarta requires a multi-sectoral collaboration in its handling.
Collaboration between the government and Non-Governmental Organizations (NGO.
is key to achieving the 2030 TB elimination target.
This study analyzes the active role of NGOs in handling tuberculosis cases in DKI Jakarta using Raharjo's conceptual framework of roles.
Through a qualitative descriptive approach and literature review, this study found that NGOs play a significant role in funding, providing community-based health services, policy advocacy, and community empowerment.
Flexibility, closeness to the community, and a participatory approach are the strengths of NGOs in reaching marginalized groups vulnerable to tuberculosis.
Keyword: Tuberculosis, non-govermental organization, multi-sector collaboration.
Jakarta.
PENDAHULUAN
Kasus tuberkulosis di Indonesia menjadi permasalahan yang masih belum tertangani sepenuhnya.
Indonesia menjadi negara ke-2 dengan angka kasus tertinggi pasien pengidap tuberkulosis di seluruh Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2023 jumlah kasus pasien TBC yang terdata adalah sebanyak 821.
200 ribu Kasus tuberkulosis yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukan Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus peningkatan yang signifikan .
umber Hal ini menunjukkan bahwa Tuberkulosis masih menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi konkrit dalam penanganannya.
Dalam mengatasi Tuberkulosis (TB) di Indonesia, pemerintah menerapkan sejumlah langkah dan strategi penyebaran TB.
Strategi ini tertuang dalam Strategi Nasional Eliminasi Tuberkulosis yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor Tahun Penanggulangan Tuberkulosis.
Beberapa peningkatan komitmen, perluasan akses terhadap layanan TB, penguatan promosi dan pencegahan TB, penanganan dan pengendalian infeksi TB, serta pemanfaatan hasil penelitian.
Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan WHO untuk mencapai target eliminasi TB pada tahun 2030.
Beberapa program diluncurkan sebagai bentuk usaha pemberantasan kasus Tuberkulosis pemerintah, seperti imunisasi.
TOSS TBC (Temukan.
Obati.
Sampai Sembu.
, dan juga pendekatan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan penguatan mengenai fasilitas mempercepat akses alat dan obat-obatan yang dibutuhkan.
Pasien yang terkena TBC pun diberikan prioritas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga pasien segera mendapatkan perawatan yang DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus TBC yang tinggi.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus Tuberkulosis yang tercatat dari bulan Januari hingga Juli 2024 mencapai 30 ribu kasus.
Pada tahun 2020, angka kasus TBC di Jakarta mencapai 25.
kasus, kemudian di tahun 2021 jumlah kasus TBC di Jakarta tercatat sebesar 28.
tahun 2022 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 40.
454 kasus, dan di tahun 2023, kasus TBC yang tercatat mencapai 420 kasus.
Hal ini membuktikan bahwa penularan TBC di DKI Jakarta masih terbilang masif.
Tingginya angka kasus TBC di Jakarta dipengaruhi beberapa hal, yaitu padatnya penduduk yang meningkatkan resiko penularan, stigma sosial yang membuat pasien yang terpapar takut mendapatkan pengobatan, pandemi Covid19, faktor kemiskinan, dan keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan (Kemenkes.
Di DKI Jakarta, dinas kesehatan DKI Jakarta telah mengupayakan beberapa hal dalam menangani kasus TBC yang terjadi di Jakarta.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun Penanggulangan TBC di DKI Jakarta.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah merancang strategi komprehensif.
Strategi ini meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, surveilans, pengobatan, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah TBC di wilayah Jakarta.
Lebih lanjut, upaya dinkes DKI merespons tingginya kasus TBC di Jakarta adalah membuat perancangan Kampung Siaga TBC di 267 RW di 267 kelurahan di Jakarta, pemberian TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosi.
di 42 fasilitas kesehatan Jakarta yang terpilih, koordinasi dengan berbagai pihak, dan pelaksanaan sosialisasi TBC kepada masyarakat (Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Akan tetapi, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tentunya perlu diiringi dengan berbagai pihak terlebih sektor kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.
Dalam menghadapi kasus Tuberkulosis di Indonesia, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan menggunakan konsep Intervensi Big Chain Hospitals yaitu suatu konsep inovasi untuk meningkatkan peran dan kontribusi fasilitas kesehatan swasta yang turut dimuat dalam program penuntasan TBC nasional.
Konsep ini dibuat agar pelayanan TBC dapat berlangsung maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kolaborasi Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus ini dilakulan antara Fasilitas kesehatan swasta dengan Kementrian Kesehatan RI dalam rangka eliminasi TB 2030.
Selain rumah sakit.
Pusat Kesehatan Masyarakat .
juga memiliki peran penting dalam upaya penuntasan Tuberkulosis (Kemenkes RI.
Kontribusi
TBC
masyarakat seperti gejala dan pencegahan.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi stigma yang tersebar di masyarakat seputar TBC.
Dalam hal pengobatan dan pengendalian.
Puskesmas juga menyediakan layanan yang penting bagi pasien TBC yang sudah Layanan ini tidak hanya memberikan pengobatan yang diperlukan tetapi juga mengendalikan kondisi pasien untuk mencegah penyakit TBC dari menjadi lebih berbahaya.
Tuberkulosis kehidupan sosial dan ekonomi seseorang (Kemenkes RI, 2.
Hal ini membuat penanganannya membutuhkan dukungan dari berbagai sektor di Indonesia.
Selain dari pihak pemerintah rumah sakit dan puskesmas yang berada dalam sektor kesehatan, terdapat organisasi dan lembaga non pemerintah yang turut berperan aktif Tuberkulosis di Indonesia.
Lembaga non pemerintahan yang merupakan terjemahan dari NGO (Non Goverment Organizatio.
dapat dikenal sebagai lembaga swadaya Thomas Wolf dalam Wibhawa dkk .
mengemukakan bahwa lembaga non-profit atau lembaga pelayanan manusia diatur dan dikelola dengan baik secara sungguh-sungguh pada berbagai Dalam menangani kasus TBC, kemitraan lintas sektor dalam pengendalian TBC menjadi kunci dalam upaya eliminasi penyakit ini.
Pemerintah berperan vital dalam merumuskan kebijakan serta kesehatan, sementara lembaga non-profit lebih luwes dan terjun langsung dalam upaya advokasi serta penyuluhan kepada Kerja sama yang terintegrasi pengendalian TBC.
Dalam laporan tahunan WHO Global Tuberculosis Report, peranan lembaga non pemerintah dalam penuntasan kasus TBC dapat meningkatkan akses layanan terkait pengobatan TB.
WHO juga menekankan hal ini dalam dokumen strategis seperti End TB Strategy 2016-2035, yang memperkuat peran NGO dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di tingkat komunitas, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Singh et al.
mengemukakan bahwa lembaga non pemerintah dapat mengatasi hambatan struktural yang dihadapi oleh sistem kesehatan pemerintah dan memimpin kampanye kesadaran di tingkat komunitas.
lembaga non-pemerintah sering kali penyuluhan, penyediaan layanan, advokasi kesehatan terkait TBC.
Dalam artikel ini, penulis akan peranan lembaga non pemerintahan dalam membantu pemerintah menuntaskan kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta.
Penulis menggunakan konsep peran menurut Raharjo (Rahardjo, 1999: 165-.
yaitu: .
Sebagai kekuatan pengimbang .
Sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai lembaga perantara.
Topik peranan menangani kasus Tuberkulosis khususnya di DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan urgensi dan pemahaman tuberkulosis di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta.
Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman pentingnya peran lembaga non pemerintah dalam membantu Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus METODE Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur yang diambil dari artikel dan jurnal yang tersedia di Google Scholar.
Dalam artikel ini, penulis melakukan analisis terhadap artikel dan jurnal yang membahas studi tentang Tuberkulosis Indonesia yang berfokus pada peranan Menurut Moleong .
, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk katakata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.
Fink .
menyebutkan bahwa tinjauan literatur adalah metode yang mensintesis hasil dari penelitian yang telah dipublikasikan terkait topik tertentu.
Tinjauan ini bertujuan untuk menyusun ringkasan informasi yang relevan dan mengidentifikasi celah atau kebutuhan penelitian lebih lanjut.
Dengan melakukan tinjauan literatur secara mendalam, peneliti membangun fondasi yang kokoh, dan menemukan gagasan baru yang berpotensi menghasilkan temuan penting.
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data Pengumpulan data sekunder adalah penggunaan data yang sudah ada, seperti hasil survei, catatan administratif, atau penelitian sebelumnya.
Metode ini membantu peneliti menghemat waktu dan sumber daya karena data telah tersedia dan dapat dianalisis ulang untuk menjawab pertanyaan baru ( Hox dan Boeije, 2.
Melalui artikel ini, penanganan pasien Tuuberkulosis yang melibatkan peranan lembaga non pemerintah akan mengadopsi menurut Raharjo (Rahardjo, 1999: 165-.
yaitu: .
Sebagai kekuatan pengimbang .
Sebagai dan .
Sebagai lembaga Ruang lingkup permasalahan mencakup berbagai aspek, seperti menurut World Health Organization .
Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia.
Permasalahan utama yang dihadapi adalah resistensi terhadap obat, akses terbatas terhadap perawatan yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang rendah mengenai pencegahan dan Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk juga memperparah penyebaran penyakit ini.
Selain itu.
Permasalahan utama TB terletak pada diagnosis yang terlambat dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan, yang dapat menyebabkan penyebaran infeksi yang lebih luas.
Selain itu, stigma sosial terhadap TB seringkali menghalangi pasien untuk mencari bantuan medis (Murray et , 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan Tuberkulosis sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi Indonesia.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang Tuberkulosis menyebar antar manusia melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi TB paru atau TB laring batuk, bersin, atau berbicara, mengeluarkan droplet nucleus berukuran kurang dari 5 Kontak dekat yang berkepanjangan meningkatkan risiko penularan.
Jika terinfeksi, apakah paparan tersebut berkembang menjadi penyakit TB aktif tergantung pada kondisi kekebalan Dampak tuberkulosis tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik seseorang, tetapi juga berdampak pada kondisi mental Hal ini disebabkan oleh proses pengobatan yang memakan waktu lama dan harus dilakukan secara konsisten selama minimal enam bulan.
Penanganan Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus tantangan, seperti pasien yang enggan menerima pengobatan, individu yang terinfeksi namun tidak melaporkan kondisinya, penyebaran penyakit yang menjalani pengobatan.
Oleh karena itu.
Strategi terbaru dalam mencegah dan pemahaman mendalam tentang faktorfaktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penyebaran penyakit ini.
Pendekatan ini membutuhkan dedikasi yang tinggi dan partisipasi aktif dari semua bagian masyarakat.
Utamanya adalah memastikan bahwa setiap orang yang terjangkit Tuberkulosis dapat terdeteksi, mendapatkan perawatan hingga sembuh.
DKI Jakarta sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia, menyumbang angka yang besar terhadap kasus Tuberkulosis yang terjadi di Indonesia.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta tuberkulosis memerlukan komunitas dan lembaga swasta untuk menangani kasus Tuberkulosis yang terjadi.
Sebagai salah satu contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lusianne .
mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan terkait kepatuhan minum obat dalam Tuberkulosis.
Konsistensi minum obat yang dilakukan oleh pasien tuberkulosis harus memerlukan pendampingan agar dapat Dalam hal ini, pemerintah memerlukan pemerintah terhadap hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah.
kekuatan besar, seperti pemerintah atau sektor swasta.
Kekuatan pengimbang bertugas memastikan bahwa kepentingan masyarakat, terutama kelompok marginal atau rentan, tetap diperhatikan dalam kebijakan atau program pembangunan.
Lembaga ini bertindak untuk mengontrol atau mengawasi agar tidak terjadi dominasi satu pihak, sehingga tercipta keadilan sosial yang lebih merata.
Dalam kasus penanganan TBC, seringkali implementasi dari kebijakan atau program yang telah dibuat pemerintah tidak merata.
Dalam kasus TBC yang terjadi di DKI Jakarta, dinas kesehatan DKI Jakarta dalam laporan kesehatan menyebutkan bahwa penanganan kasus tuberkulosis memiliki program terkait akses layanan kesehatan yang menyeluruh terutama di daerah kumuh di Jakarta.
Dalam hal ini.
Lembaga non pemerintah hadir sebagai kebijakan, dan memastikan bahwa program dijalankan dengan adil dan merata.
Salah satu lembaga non pemerintah yang menjalankan konsep peran ini adalah Komunitas Peduli TBC.
Berbagai komunitas lokal di Jakarta juga berperan aktif dalam penanggulangan TBC dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan TBC.
Mereka sering kali bekerja sama dengan LNP dan pemerintah untuk menjangkau kelompokkelompok rentan yang terdampak oleh penyakit ini.
Selain itu, lembaga The Global Fund Indonesia juga bekerjasama dengan lembaga di Indonesia termasuk Jakarta.
Mereka memberikan pendanaan, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk programprogram yang bertujuan meningkatkan akses pengobatan dan pencegahan TBC.
Peranan Lembaga Non-Pemerintah dalam menangani kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta Sebagai Kekuatan Pengimbang Dalam konsep ini, peran suatu lembaga atau organisasi non-pemerintah Sebagai Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Peran ini menekankan pada upaya untuk membangun kekuatan dan kapasitas masyarakat, terutama melalui pendidikan.
Lembaga yang mengambil Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus peran ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi, seperti kemiskinan, kesehatan, atau Dengan masyarakat, lembaga tersebut tidak hanya membantu mereka dalam jangka pendek, kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang.
Ini bisa program-program advokasi, atau pengembangan komunitas yang memberikan masyarakat alat dan pengetahuan untuk memperbaiki kondisi mereka sendiri.
Dalam memerangi kasus TBC yang terjadi di DKI Jakarta, peran lembaga non pemerintah sebagai gerakan pemberdayaan Berbagai tentang urgensi dan bahaya dari Tuberkulosis.
Mereka masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, pengobatan rutin, dan pencegahan Melalui kampanye edukasi dan penyuluhan.
LNP membantu masyarakat
TBC
memberdayakan mereka agar lebih proaktif dalam menjaga kesehatan keluarga dan Dalam pemberdayaan masyarakat.
Yayasan KNCV TB Foundation berfokus pada peningkatan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan relawan lokal, serta pentingnya pengobatan TBC secara lengkap (Septiani dkk, 2.
Selain itu lembaga Stop TB Partnership (STPI) juga lembaga yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang TBC, serta melakukan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap pasien TBC.
STPI juga berperan dalam menggalang kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, untuk mencapai target
TBC
bindonesia, 2.
Sebagai lembaga perantara Sebagai lembaga perantara, lembaga non pemerintah memainkan peran vital dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat yang terdampak TBC dan Mereka sering kali menjadi penghubung yang membawa aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat kepada pihak yang berwenang.
Sebaliknya, lembaga non pemerintah juga berperan dalam menyebarluaskan program-program penanganan TBC kepada masyarakat.
lembaga non pemerintah dapat membantu obat-obatan, deteksi tuberkulosis, atau mendampingi pasien dalam mengakses fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.
Dengan menjadi fasilitator yang efektif, lembaga non pemerintah membantu memastikan bahwa program pemerintah berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
Adapun lembaga yang membantu pemerintah DKI Jakarta adalah Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU).
Sebagai LKNU program-program pemerintah terkait pengobatan dan pencegahan TBC kepada masyarakat melalui jaringan pesantren, masjid, dan LKNU mengadvokasi akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan bagi komunitas yang rentan.
Selain itu terdapat lembaga Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia.
Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat (Alfian dkk, 2.
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
8 No.
1 Juli 2025 Hal : 60 - 67 Available Online at jurnal.
id/focus SIMPULAN Kolaborasi multi-sektor pemerintah dan lembaga non-pemerintah (LNP) memiliki dampak signifikan dalam upaya eliminasi TBC, khususnya di Jakarta.
Lembaga menjangkau kelompok masyarakat yang rentan dan sulit dijangkau oleh pemerintah, kesadaran masyarakat akan bahaya dan pencegahan TBC.
Sinergi antara kedua pihak meningkatkan efektivitas program edukasi dan pengobatan, yang berdampak langsung pada peningkatan deteksi dini dan kepatuhan pengobatan.
Tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan dan stigma sosial, dapat kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat Dengan demikian, kolaborasi multisektor menjadi strategi yang efektif dalam pemberantasan TBC di Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA