D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 65 Dinamika Media Massa dalam Politik Turki dan Peranannya terhadap Konstruksi Wacana Keislaman Turki Kontemporer Ahmad Fahrur Rozi.
Nurwahidin.
Mohammad Izdiyan Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia e-mail : ahmad.
fahrur@ui.
Abstract This article discusses Tyrkiye's relationship with the mass media and the role of the press in Islamic discourse.
This article departs from the press freedom crisis in Tyrkiye and the increasing Islamic discourse in contemporary Turkish national The author uses the normative function theory of the press and media theory and discourse construction as analytical tools.
This article finds that from the perspective of the normative function of the press, the media in Turkey tends to be dominated by an authoritarian system.
However, there are a few that adopt a system of social responsibility.
Meanwhile, in the context of the media's role in Islamic discourse in Turkey from the perspective of media and discourse construction, the Turkish media signing process tends to be dominated by the juxtaposition of Islamic language and national aspects.
In framing, the media raises the discourse of Tyrkiye's existence in the Islamic world.
The image resulting from the signing and framing process is oriented towards national interest and Islam or Turkish Muslim campaigns on the local and global stage.
Keywords: : discourse constructions.
Islamic discourse, mass media, normative function theory of the press.
Tyrkiye.
Abstrak Artikel ini membahas tentang relasi Turki dengan media massa serta peranan pers terhadap wacana keislaman.
Tulisan ini berangkat dari krisis kebebasan pers di Turki dan meningkatnya wacana keislaman di media-media nasional Turki Penulis menggunakan teori fungsi normatif pers dan teori media dan kontruksi wacana sebagai pisau analisis.
Artikel ini menemukan bahwa dari sudut pandang teori fungsi normatif pers, media di Turki cenderung didominasi J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 66 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n oleh sistem otoritarian, meskipun ada sedikit yang mengadopsi sistem tanggung jawab sosial.
Sedangkan dalam konteks peran media terhadap wacana keislaman di Turki dari sudut pandang media dan kontruksi wacana, proses signing media Turki cenderung didominasi oleh penyandingan bahasa Islam dan aspek nasional.
Dalam proses framing, media memunculkan wacana eksistensi Turki di Dunia Islam.
Citra yang dihasilkan dari proses signing dan framing tersebut berorientasi kepada national interest dan kampanye Islam atau Muslim Turk di kancah lokal dan global.
Kata kunci: konstruksi wacana, media massa, teori fungsi normatif pers.
Turkiye, wacana keislaman.
Pendahuluan Media massa dan jurnalisme di Turki sering kali dipandang bebas ekspresi karena menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang sekuler.
Masih sedikit riset yang mengungkap bahwa negara sangat berperan dalam aktivitas media massa di Turki.
Keikutsertaan negara terhadap gerak media massa di Turki sudah dimulai sejak era Ottoman.
Pada periode tanzimat Kesultanan Utsmaniah mengeluarkan undang-undang yang mengatur percetakan yang dikenal dengan Basmahane Nizamnamesi (Darling.
Peraturan tersebut terus berlanjut sampai masa pemerintahan Turki modern dengan dinamika yang lebih kompleks.
Mengacu kepada laporan RSF (Reporters Without Border.
Turki menempati urutan 153 tahun 2021 dan 149 tahun 2022 terkait intervensi negara terhadap media massa, dimana sekitar 90% media nasional berada di bawah kontrol pemerintah.
RSF juga menyebutkan bahwa pemerintah melakukan aksi diskriminatif terhadap media-media yang dianggap tidak sejalan dengan posisi rezim (RSF, 2.
Dirluba Catalbas dalam karyanya AuFreedom of Press and Broadcasting in TurkeyAy menuturkan media Turki memiliki usaha dan upaya yang panjang dalam sejarah demokratisasi pers Turki (Arat, 2013, p.
Memasuki abad ke-21, media Turki mulai mengalami pergeseran yang signifikan.
Kelas elit ekonomi di Turki aktif mengguasai media nasional, berbanding terbalik dengan masa-masa awal Turki dimana media berada di bawah kekuasaan para jurnalis dan Media besar nasional Turki seperti Hurriyet dan Milliyet muncul menjadi media dengan produksi kabar berita yang tinggi.
Pada fase ini sebagain besar media Turki telah terprivatisasi oleh penguasa elit ekonomi Turki, seperti Aydin Dogan dan Dinc Bilgin.
Paham ekonomi liberal dalam masa ini mulai mendominasi aktivitas media Turki yang terus berlanjut hingga era sekarang.
Para pemegang modal memiliki kontrol besar terhadap media-media nasional Turki, dan sejalan dengan itu, mereka juga memiliki J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 67 hubungan kuat dengan rezim yang sedang berkuasa di Turki, yakni dalam konteks kekinian ialah dengan AKP di bawah pimpinan Erdogan (Susan Corke.
Freedom House.
Di sisi lain arus konten atau berita yang mengangkat isu keislaman mulai memiliki ruang yang cukup aktif di beberapa media nasional Turki.
Hurriyetnews.
TRT World, dan Daily Sabah aktif dalam mengangkat seputar informasi keislaman.
Keberadan pers dengan haluan Islamis dalam sejarah Turki modern nampak bertentangan dengan gerakan Turki sekuler Kemalis.
Akan tetapi, memasuki tahun 1990-an seiring menguatnya isu global HAM dan kebebasan, pemerintah Turki kembali meremodernisasi pemerintahan yang sedikit lebih demokratis yang berdampak terhadap ruang eksistensi pers dan media Islam di era Turki kontemporer (Dursun.
Dalam kasus ini tentunya menarik untuk diteliti terkait bagaimana Turki yang dikenal dengan negara sekuler mulai aktif membangun narasi agama di media-media nasional mereka, terlebih Turki di era kepimpinan panjang Erdogan yang dikenal cenderung lebih Islamis dibandingkan dengan tokoh-tokoh pemimpin Turki sebelumnya.
Artikel ini akan membahas lebih lanjut bagaimana posisi pemerintahan Turki terhadap media massa serta bagaimana kontruksi media terhadap peran wacana Islam dan muslim di media-media Turki.
Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada beberapa penelitian terkait.
Penelitian-penelitian akademis tentang Turki secara umum didominasi oleh isu politik, agama dan sekularisme.
Sedikit ditemukan penelitian akademis yang berfokus kepada media massa di Turki.
Dari Indonesia, penulis hanya menemukan dua buah penelitian tentang media massa Turki yang keduanya lebih menitikberatkan objek penelitian terhadap Erdogan dan partainya AKP, yaitu Afdal .
dan Burdah .
Ada sejumlah artikel lain yang membahas tentang media massa di Turki dengan menitikberatkan pada kontrol politik dan pemerintah, seperti ditulis Finkel, .
serta Kaya & yNakmur .
Sejumlah penulis membahas tentang bagaimana keadaan politik Turki kontemporer dan pengaruhnya terhadap keberadaan pers, dimana pers Turki berada di bawah kontrol politik dan pemerintah, antara lain (Corke, 2.
, (Akgyl & Krldo, 2.
, (Yanatama, 2.
Sementara itu.
Dursun membahas bagaimana strategi media dan pers Islam Turki berjuang di bawah kekangan sistem sekuler Kemalis Turki hingga Turki modern paska 1990an (Dursun, 2.
Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal fokus dan perspektif, yaitu bagaimana relasi negara dengan media di Turki melalui sudut pandang teori normative pers serta bagaimana peran media nasional Turki terhadap isu wacana keislaman di hadapan masyarakat lokal dan masyarakat global melalui sudut pandang teori media dan konstruksi realitas.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Penelitian kualitatif
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 68 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekolompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan .
Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, proses pengumpulan data, analisis data secara induktif, dan interpretasi makna (Creswell, 2016, p.
Selanjutnya tipe penelitian kualitatif dalam penelitian ini ialah tipe konten analisis.
Analisis ini merupakan tipe analisis yang mencoba menganalisis data unobtrusive.
Data unobtrusive sendiri merupakan data non reaktif yang secara umum bersumber dari dokumen.
Sedangkan jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder.
Data primer berupa konten dan berita yang dimuat dalam media-media online nasional Turki yakni dari media Hurriyetnews.
Daily Sabah, dan TRT World.
Sedangkan data sekunder yakni data pendukung penelitian bersumber dari data-data otoritatif, baik berupa data dokumentasi berupa buku, artikel jurnal, artikel media, dan yang lainnya.
Fungsi Normatif Pers Negara dan media di era modern tidak bisa dipisahkan, media dapat berperan menjadi Autangan kananAy atau AuoposisiAy bagi suatu negara.
Relasi negara dan media memiliki hubungan yang sangat vital.
Secara umum negara-negara di dunia memiliki kendali atas media-media di negara tersebut.
Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi media sebagai agen konstruksi opini negara terhadap masyarakat, baik masyarakat lokal negara tersebut maupun masyarakat global.
Teori fungsi normatif pers penulis gunakan untuk memotret bagaimana posisi negara terhadap eksistensi pers di Turki.
Dalam teori normatif pers terdapat empat teori besar yang menjadi pijakan teoritis yang dikemukakan oleh Fried S.
Siebert.
Thedore Peterson, dan Wilbur Schramm, yaitu teori pers otoritarian, pers libertarian, pers tanggung jawab sosial, dan pers komunis-Soviet.
Keempat teori tersebut (Siebert et al.
, 1986, p.
Pertama, teori Pers Otoritarian.
Pers otoritarian ialah teori yang menjadikan lembaga pers sebagai kepanjangan tangan dari kebijakan pemerintah atau negara.
Hal yang demikian dikarenakan dalam hal ini negara berhak mengontol secara otoriter perkembangan dan peredaran informasi lembaga pers.
Lembaga pers tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah melainkan sebagai jembatan penyalur informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah.
Kedua.
Pers Libertarian, yakni aliran pers yang beranggapan bahwa manusia merupakan individu merdeka yang berhak untuk menemukan dan menyuarakan kebenaran di muka publik untuk membantu kepentingan sosial (Siebert et al.
, 1.
Dalam teori ini negara tidak lagi bersifat absolut sebagai sumber tujuan dari adanya pers, melainkan masyarakat
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 69 dengan bebas dapat mencari, menganalisis, serta menyuarakan informasi bijak dan benar di hadapan publik suatu negara.
Selanjutnya ketiga.
Pers Tanggung Jawab Sosial, yakni wacana atau informasi yang disampaikan oleh lembaga pers harus memberikan fakta-fakta nyata dan benar yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat melalui wadah kesatuan negara (Siebert et al.
, 1.
Lembaga pers meskipun ia bersifat independen dan berhak menyuarakan pendapat gagasannya di hadapan publik, mereka tetap harus dapat mempertanggungjawabkan gagasannya itu.
Terakhir.
Pers Komunis-Soviet, memandang bahwa lembaga pers tidak hanya sebagai lembaga penyalur informasi, melainkan ikut serta dalam membangun, menyusun dan menjaga ideologi negara.
Teori ini mempunyai prinsip pers harus berfungsi menjadi collective propagandist, collective agiator, collective organizer (Siebert et al.
, 1.
Singkatnya dalam sistem ini pers menjadi bagian integral negara.
Media Massa dan Konstruksi Realitas Media memiliki peran signifikan dalam menyampaikan informasi di hadapan publik, dalam artian bahwa mereka tidak bergerak dalam ruang hampa dan di luar Media tidak hanya berfungsi sebagai pemberi informasi saja, melainkan media dapat menjadi agen perubahan tentang opini tertentu yang berkembang di tengahtengah masyarakat.
Dalam perspektif mencipta makna .
enerating of meanin.
media massa sebagai alat komunikasi bekerja tidak hanya sebatas memberikan atau mengirimkan suatu informasi semata, tetapi lebih esensial adalah kehendak menanamkan makna tertentu dalam pikiran penerima (Hamad, 2010, p.
Di era kontemporer kemunculan new media membuat arus informasi semakin mudah untuk ditransmisikan kepada audiens.
Menurut McQuail, media massa di era new media memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas .
niversality in reac.
, bersifat publik, dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa (McQuail, 2011, p.
Dalam perspektif politik, media massa telah menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi karena menyediakan arena dan saluran bagi debat publik, menjadikan calon pemimpin politik dikenal luas masyarakat dan juga berperan menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat (Marissan, 2014, p.
Mengacu kepada teori media dan kontruksi realitas disebutkan bahwa setiap upaya mendeskripsikan konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, atau benda merupakan suatu usaha mengkonstruksi realitas (Hamad, 2004, p.
Media massa
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 70 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna.
Dengan demikian, seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk yang bermakna (Badara, 2014, p.
Teori ini melihat bagaimana dan apa motif di balik wacana yang dimuat dalam suatu surat kabar baik cetak ataupun elektronik.
Teori ini menekankan pada aspek bahasa verbal atau nonverbal yang dimuat dalam sebuah pemberitaan tertentu.
Menurut Ibnu Hamad, dalam teori ini terdapat tiga unsur penting proses konstruksi wacana, yaitu proses signing .
, yakni penyampaian symbol baik verbal atau nonverbal.
proses framing, yakni pemilah-milihan fakta tertentu.
dan terakhir proses citra wacana, yakni efek utama atau dominan apa yang muncul dari proses konstruk wacana tersebut (Hamad, 2006, p.
Dalam padangan Sujiman, ada tindakan yang biasa dilakukan oleh pekerja media tatkala melakukan konstruksi realitas dalam upaya membentuk AucitraAy.
Pertama, pemilihan simbol .
ungsi bahas.
, kedua, pemilihan fakta yang akan disajikan .
trategi framin.
, dan ketiga, kesediaan memberi tempat .
genda settin.
(Badara, 2014, p.
Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori ini dalam menganalisis terkait konstruksi wacana yang dimunculkan dalam pemberitaan atau konten tentang isu wacana keislaman yang dipublikasikan oleh media-media nasional Turki di hadapan publik Tinjauan Historis Dinamika Turki dan Media Massa Anatolia merupakan salah satu daerah peradaban kuno di bagian barat benua Asia yang kini lebih dikenal dengan negara Turki.
Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Asia Kecil.
Dalam tatanan dunia modern Anatolia telah beralih menjadi negara Turki.
Negara Turki wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara.
Sejarah Turki sendiri menghadirkan sejarah peradaban Panjang dan secara historis bangsa Turki berbeda dengan bangsa Arab.
Bangsa yang mula-mula menetap di daerah Asia Kecil berkembang kemudian mendirikan Dinasti Seljuk, berlanjut ke Kaisaran Ottoman, hingga berubah menjadi Republik Sekuler Turki (Siregar, 2020, p.
Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan kenegaraan Turki terus mengalami perubahan dan perkembangan.
Sistem monarki khalifah digunakan ketika masa Dinasti Seljuk dan Dinastri Ustmaniyah, kemudian berubah menjadi republiksekuler di era Republik Turki paska pengulingan Khalifah pada tahun 1923.
Di era Republik Turki modern.
Turki memainkan peranan penting dalam dunia politik Di satu sisi Turki modern banyak mengadopsi model kebijakan Barat.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 71 namun di sisi lain Turki juga aktif menjalin komunikasi dan keterlibatan dengan negaranegara Timur Tengah.
Sehingga, meskipun Turki dikenal dengan negara sekuler yang western oriented, ia juga dikenal sebagai negara kuat di kawasan Timur Tengah (Akram.
Melalui sistem sekuler.
Turki menghadirkan wajah baru sistem pemerintahan di kawasan Timur Tengah, termasuk sistem hubungan negara dengan lembaga pers.
Media pers di Turki memiliki hubungan yang begitu dinamis dengan negara, hal yang demikian tidak terlepas dari pemerintah yang selalu berusaha mengontrol media, di sisi lain media-media Turki juga berjuang menjadi media yang merdeka.
Sejarah dinamika pers di Turki dapat dilihat dari kacamata historis dalam beberapa fase (Arat, 2013, p.
Fase pertama, yakni masa awal yang lebih dikenal dengan masa pers Ottoman.
Kelembagaan pers Turki masuk ke dalam salah aturan hukum reformasi Turki Utsmani yang dikenal dengan istilah tanzimat (Zayyadi, 2.
Surat kabar pertama Turki terpublikasikan di muka publik, yakni pada pertengahan abad 19 di bawah pembiayaan istana kesultanan.
Pada tahun 1876 konstitusi Utsmani menyatakan Aupress memiliki kebebasan yang telah diatur oleh hukum,Ay namun kebebasan tersebut tidak panjang, dimana kemudian seluruh publikasi menjadi objek sensor yang ketat di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Hamid .
Pada masa selanjutnya, yaitu era Perang Dunia Pertama, media Turki terus mengalami persekusi dan tidak memiliki ruang kebebasan murni oleh negara .
Fase ini terus berlanjut hingga jatuhnya sultan di bawah kudeta pemimpin militer.
Mustafa Kemal (Arat, 2013, p.
Fase kedua, periode tahun 1920-1950, adalah masa politik sekuler absolut Mustafa Kemal Attaturk.
Awalnya.
Attaturk membagi dua media nasional, yaitu Istanbul papers dan Anatolian papers.
Istanbul papers merupakan media golongan loyal sultan, sedangkan Anatolian merupakan kelompok propaganda yang baru dibentuk oleh Attaturk dengan salah satu tujuannya memperjuangkan kemerdekaan Turki dari kekuasaan sultan.
Pada 23 April 1920 kelompok sosialis-reformis Turki melakukan sidang di Ankara, dan memasukkan Anatolian papers di bawah kontrol poilitik Ankara, yang kemudian melakukan sensor terhadap pemberitaan Istanbul.
Tahun 1924 Attaturk mendapatkan kemenangan atas sultan dan membentuk partai republic (Comhuriyet Halk Partisi.
CHP).
Pada fase ini, pers Turki berada di bawah kekuasaan rezim sekuler Kemalis.
Anatolian Papers menjadi media utama pemerintah dan masuk ke dalam kekuasan elit pemerintah.
Periode 1920 hingga pasca-Perang Dunia Kedua, media Turki secara massif memberitakan pola hidup sekuler berorientasi Barat .
estern oriente.
, sesuai dengan semangat juang revolusioner-sekuler Kemalis (Attatur.
Setelah Perang Dunia kedua.
Turki ditekan oleh aliansi Barat agar dapat mengimplementasikan sistem pluralis dan liberal.
Tahun 1945 American Freedom Press mengunjungi Turki dan mengahasilkan beberapa kesepakatan.
Selanjutnya, tahun 1946
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 72 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n jurnalis Turki membentuk badan asosiasi jurnalis untuk dapat menekan kebijakan otoritarian lembaga pers.
Pada tahun 1948.
CHP memberikan perhatian untuk mengubah system antidemokratik, namun sebelum draft amandemen tersebut didiskusikan di Parlemen, pemilihan pada 14 Mei 1950 telah memenangkan kekuatan Partai Demokrat Turki, yang baru terbentuk pada tahun 1946 (Arat, 2013, p.
Fase ketiga, periode 1950-1980, yakni masa sistem multipartai.
Masa ini merupakan masa baru dalam kancah politik Turki, yakni dengan masuknya paham liberal-pluralis, sehingga Kemalis absolut mulai mengalami kemunduran dan partai berhaluan sosialis mulai diterima di tengah masyarakat, seperti partai Demokrat Turki.
Pada masa awal periode tahun 1950-an media mulai menemukan ruang kebebasan publik, akan tetapi masa ini tersebut tidak berlangsung lama.
Partai Demokrat kemudian bertindak intoleran, serta mengklaim media berpotensi merusak atau mengacaukan ideologi .
aham Kemali.
Selanjutnya pada masa 1950-an media Turki oleh para aktivis secara kritis disebut sebagai pers anak angkat Aufoster-child pressAy .
esleme basi.
yang bermakna dihegemoni oleh pemerintah Turki, sehingga hal ini memunculkan kritik dari jurnalis dan aktivis (Arat, 2013, p.
Memasuki tahun 1960-an pers Turki mengalami beberapa kemajuan dalam hal kebebasan dan penyiaran.
Pertama.
Pers Honor Council (Basin Seref Divan.
telah terbentuk yang secara independent bertanggung jawab atas otoritas pers Turki.
Selanjutnya undang-undang pers juga terbentuk pada 1 Mei 1964 yang kemudian lahirlah Radio Turki dan Television Broadcasting Corporation (TRT), namun tetap saja TRT mengalami pembatasan gerak politik dan ekonomi oleh tekanan rezim pemerintah, yang kemudian menggiring TRT media menjadi media berhaluan kiri.
Pada tahun-tahun selanjutnya media Turki mengalami polarisasi haluan politik, yakni media dengan haluan politik sayap kiri dan sayap kanan, begitu juga militer mulai masuk, melakukan intervensi terhadap eksistensi media (Arat, 2013, p.
Situasi tersebut terus berkembang hingga media Turki memasuki babak baru, yakni periode 1980.
Fase keempat, periode pasca 1980.
Periode ini merupakan kelanjutan dari masa multipartai Turki.
Intervensi negara terhadap media massa terus terjadi dan menguat, meskipun partai-partai haluan otoriter tidak lagi eksis.
Dalam pembukaan konstitusi Turki 1982 menyatakan bahwa tidak ada perlindungan yang akan diberikan kepada pemikiran dan opini yang kontra terhadap Nasionalisme Turki.
Tahun 1983 pemerintah menjadikan TRT media sebagai juru bicara .
pemerintah, dengan demikian TRT berada di bawah kontrol langsung pemerintah.
Pemerintah hanya mengizinkan TRT meliput wacana-wacana nasionalis pemerintah Turki.
Memasuki tahun 1990-an politik
Turki mengalami perkembangan, dimana kontrol elit ekonomi mulai aktif dalam percaturan politik Turki sehingga bermunculanlah media-media Turki yang dimiliki para J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 73 elit ekonomi itu.
Paham ekonomi-liberal Turki di antaranya berdampak pada liberalisasi media massa.
Melalui haluan liberal, media Turki mulai menampilkan isu-isu sensitive yang bahkan kontroversial bagi sejarah Turki, misalnya wacana Kurdistan.
Islam fundamental, dan juga sekularisme (Arat, 2013, p.
Tabel 1.
Kepemilikan Kelompok Elit Ekonomi Turki Terhadap Media Grup Kepemilikan Dogan Group Surat Kabar Dogus Group Hurriyet.
Posta Ethem Sancak Kalyon Group Star Media Group Aksam Sabah.
Takvim Star Feza Media Group Zaman.
Zaman Habertuk Ciner Group Demiroren Group Ihlas Hodling Albayrak Group Koza Ipek Holding Kepentingan Bisnis Lainnya Energy, industry, tourism Finance, automotive, construction, energy.
Pharmaceuticals Construction Energy .
% owned by the State Oil Company Azerbaija.
Radikal.
CNN Turk.
Kanal D NTV.
Star
SkyTurk 360
ATV
Kanal 24 TodayAos Show TV.
Habertuk Energy.
Mining.
Milliyet.
Vatan Energy.
Turkiye TGRT Haber Construction.
Yeni Safak
TVNET
Construction, energy, services Bugun Kanalturk Mining Sumber: (Corke, 2014, p.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 74 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n Relasi Turki dan Pers dalam Perspektif Teori Normatif Pers Ditinjau dari sudut pandang teori normatif pers, sistem pers Turki mengimplementasikan dua sistem teori pers.
Pertama, sistem pers otoritarian.
Sistem ini cenderung mendominasi dalam sejarah pers Turki.
Meskipun Turki dikenal dengan negara sekuler, akan tetapi Turki cenderung otoriter dalam mengatur aktivitas pers atau media massa.
Indeks kebebasan pers Turki menempati peringkat 149 dari 180 negara (RSF, 2.
Turki menempati posisi tersebut tidak terlepas dari data jurnalis yang dipenjarakan atau bahkan terbunuh, yang dari indikasinya, disimpulkan bahwa hal itu terjadi akibat posisi mereka yang kontra terhadap rezim pemerintah.
Menurut CPJ (Committee to Protect Journalist.
pada tahun 2022 Turki memenjarakan 40 jurnalis dan ini termasuk yang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Menurut laporan Freedom Press in Turkey, pemerintah bersikap otoritarian terhadap media yang diyakini akan mengancam stabilitas nasional, di antaranya kelompok separatis pro-Kurdi, aktivis ergenekon .
ro-kudeta Turk.
, dan yang lainnya (Pierini & Mayr, 2.
Selain itu lembaga pers Turki juga dimiliki oleh pihak pihak swasta konglomerat pro-pemerintah (Media in Turkey, 2.
Sikap otoritarian pers sedang berkembang di Turki, hal ini dapat dibutkikan dengan 90% media nasional berada di bawah kontrol pemerintah dan elite ekonom.
antaranya, media lokal Fox TV.
Halk TV.
Hurriyetdailynews serta media website internasional seperti BBC Turkish.
VOA Turkish dan Deutsche Welle Turkish (RSF, 2.
Bentuk sikap otoritarian Turki dalam politik modern Turki disebabkan oleh beberapa faktor, yakni konteks orientasi politik yang dalam hal ini Partai AKP di bawah Erdogan sebagai penguasa, selanjutnya penjagaan terhadap kelompok-kelompok separatis Turki, serta orientasi ekonomi liberal Turki.
Rendahnya tingkat kebebasan di Turki membuat negara itu sulit untuk masuk menjadi anggota resmi Uni Eropa.
Uni Eropa menyoroti beberapa aspek signifikan yang belum terselesaikan dalam dinamika pemerintah Turki, yang salah satunya ialah rendahnya kebebasan pers di Turki.
Permasalahan kebebasan pers tersebut berupa tuntutan hukum, penahanan, dan hukuman pengadilan yang menargetkan wartawan dan pekerja media di Turki, yang membuat Turki menjadi negara dengan penjara terbesar bagi wartawan, terlebih dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
Dari 28 negara anggota Uni Eropa dan negara kandidat Uni Eropa Turki selalu termasuk menempati peringkat bawah dalam kasus kebebasan pers (Ikhsan, 2019, p.
Pembatasan situs atau bahkan pemblokiran terhadap situs-situs Turki menjadikan Turki
menjadi negara yang menempati posisi buncit di antara 28 negara anggota dan calon J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 75 anggota Uni Eropa selama periode 2014-2018 (Ikhsan, 2019, p.
Fakta tersebut menunjukkan sikap otoritarian negara terhadap kebebasan pers di Turki.
Faktor intervensi elit militer juga merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat kebebasan Turki.
Kalangan militer mempunyai sejarah panjang dalam dinamika Republik Turki modern, dominasi militer dalam urusan politik Turki tidak pernah selesai, meskipun di era kepemimpinan Erdogan asas demokratik menuntut sipil dapat mengontrol militer dan sebaliknya militer tidak bisa terus mengintervensi kebijakan Akan tetapi langkah tersebut tidak sepenuhnya berhasil, yang terjadi adalah hubungan sipil-militer AukompromistisAy yakni dimana meskipun Turki kontemporer mengedepankan asas demokratik dan berusaha mejadikan sipil mengontrol militer, namun dalam kenyataannya strategi tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.
Banyak kasus dimana kalangan militer memaksa kalangan sipil berkompromi dengan kehendak milliter, sehingga secara tidak langsung membuat militer masih cukup leluasa dalam mengintervensi segala macam kebijakan publik Turki.
Hal ini pula dilatarbelakangi oleh tingkat popularitas militer yang sangat tinggi bagi masyarakat Turki (Sumantri, 2012, p.
Sikap otoriter tersebut sebagai bentuk penjagaan atas ancaman-acaman yang dapat ditimbulkan oleh pers tersebut.
Dengan mengacu kepada fakta tersebut, pemerintah Turki bersikap otoriter terhadap media pers yang dianggap dapat mengganggu stabilitas negara.
Pers otoriterisme menjadi suatu bentuk perangkat penekanan dan ketertundukan kepada pemerintah.
Di dalam teori ini sensor dan hukuman dari pedoman yang telah ditetapkan berlaku untuk hal-hal yang sifatnya politis atau segala sesuatu yang memiliki ideologi yang jelas (Didit, 2013, p.
Jika mengacu kepada sejarah pers Turki, periodesasi pers Turki baik secara eksplisit maupun implisit memiliki peran ideologisasi dalam agenda pers.
Periode awal Turki terjadi upaya pemeliharaan ideologi Utsmani sedangkan periode kedua terjadi penghapusan ideologi Ustmani dan digantikan dengan ideologi Kemalist-sekuler.
Selanjutnya periode ketiga pemeliharaan ideologi Kemalist di bawah tekanan ideologi sosialis.
Pada periode terakhir muncul kecenderungan terhadap ideologi ekonomi-liberal (Arat, 2.
Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah Turki menggiring pers sesuai dengan ideologi rezim pemerintah yang sedang berkuasa.
Kedua, sistem pers tanggung jawab sosial.
Tidak seratus persen sistem pers Turki di bawah otoritas Negara yang merepresentasikan sistem pers otoritarian, dalam beberapa kasus Turki juga memberikan kebebasan terhadap beberapa lembaga pers.
Fox TV.
Halk TV.
Influencer You Tube millennial sering menyalurkan informasi nonbias pemerintah.
Mereka tetap eksis karena menerima pengakuan dari masyarakat
sipil, karena yang mereka sampaikan sesuai dengan koridor fakta nyata dan ragam J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 76 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n informasi yang AubaikAy.
Hal ini sesuai dengan sistem Aupers tanggung jawab sosial,Ay bahwa dalam sistem ini masyarakat secara tidak langsung ikut serta mengontrol informasi yang disampaikan lembaga pers.
Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan.
Fungsi pers tidak hanya mengontrol dengan tingkat tinggi .
ataupun menghibur, memberikan informasi, dan mencari untung .
, melainkan juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi (Didit, 2013, p.
Sejatinya pemerintah Turki sendiri menyatakan dalam UU negara pasal 28 tentang pers bahwa Aupress is free and shall not be censoredAy, akan tetapi dalam kenyataannya menurut salah satu aktivis demokratis Turki.
Merve Tahiroglu, prinsip freedom sedang mengalami ancaman, terlebih memasuki tahun-tahun politik ke depannya (Yanardaolu, 2.
Sehingga dalam kasus ini mengindisikan bahwa sistem pers di Turki tidak sepenuhnya mengaplikasikan sistem otoriter dimana dalam persentase yang kecil yakni kurang lebih 20% juga mempraktikkan sistem pers tanggung jawab sosial.
Turki dikenal dengan negara sekuler, dimana agama menempati sektor privat dan dipisahkan dari urusan pemerintah.
Akan tetapi pada era kontemporer agama mulai bergerak aktif di tengah percaturan politik pemerintahan.
Samuel Huntington menjelaskan bahwa meskipun negara-negara berdaulat memiliki supremasi formal tertinggi terhadap identitas rakyat, akan tetapi sejatinya identitas peradaban luhur masyarakat tidak bisa dipisahkan daripada agama.
Politik negara dan agama tidak bisa dikatakan terpisah dengan klaim negara sekuler, terlebih pada era kontemporer ini agama bisa menjadi identitas kuat dalam percaturan politik internasional (Jackson & Sorensen, 2021, p.
Pada awalnya rezim sekuler absolut Turki hampir tidak sama sekali meliput pemberitaan mengenai agama, kecuali khutbah Jumat yang hanya melalui TRT Channel.
Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya pemimpin baru di Turki, rezim pemerintah mulai aktif dalam mengangkat isu keislaman dalam media nasional Turki.
Hal ini nampak dari mulai aktifnya media nasional yang mengangkat dan merespon isu keislaman, baik yang bersifat lokal maupun internasional.
Yakni mediamedia seperti Hurriyet Daily News.
Daily Sabah.
TRT World dan Yeni Safak.
Hikmet Kocamaner menyebutkan bahwa telah terjadi transformasi isu keislaman di media Turki, dari yang awalnya terkekang dalam monopoli sekuler absolut menuju rezim Islamkonservatif pemerintah AKP (Dahle, 2.
Berikut ini tabel analisis singkat penulis terkait konstruksi media sebagai konstruksi wacana di beberapa yakni peran media nasional Turki tentang isu keislaman.
Tabel 2.
Analisis Konstruksi Wacana Media Turki tentang Isu Keislaman Media J u r n a l
I C M E S
Signing V o l u m e N o m o r Framing J u n i 2 0 2 4 Citra D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m P o l i t i k T u r k i | 77 Hurriyetnews Islam.
Turkiye.
Counter Western National interest Erdogan.
Islam Local Culture AuIslam TurkAy AuMuslim TurkAy TRT World Islam.
Turkiye.
Counter Western National interest President.
Istanbul Islam Local Culture AuIslam TurkAy AuMuslim TurkAy Daily Sabah Muslim Turki.
Islam.
Counter Western National interest Turki Islam Local Culture AuIslam TurkAy AuMuslim TurkAy Sumber: (Sabah, 2023.
TRT World, 2023.
Turkish News, 2.
Ditinjau dari teori komunikasi sebagai konstruksi wacana terkait peran media Turki terhadap isu keislaman, dari sudut pandang proses signing .
media Turki sering mengaitkan Islam dan Turki.
Simbol verbal nasional seperti AuIslamAy.
AuTurkiAy.
AuTurkish LeaderAy dan AuErdoganAy sering disandingkan dalam mengangkat isu-isu Dalam sebuah tajuk berita Daily Sabah tertulis judul berita AuErdogan Receives Representative of Turkish Muslim Communities in USAy (Daily Saba.
Dalam isu penyerangan Israel ke Palestina.
Turki dengan berani mengecam dan mengutuk perbuatan tersebut dan menampakkan bahwa Turki memiliki tanggung jawab atas ketertiban Al Aqsa dan rakyat Palestina.
Judul judul berita yang tampil di media nasional Turki di antaranya.
AuAl Aqsa Mosque is TukiyeAos Red Line.
President ErdoganAy (TRT Worl.
AuAttacks on Al Aqsa Mosque TukiyeAos Red Line.
Erdogan SaysAy (Hurriyetdailynew.
Dalam sebuah postingan akun resmi media sosial X Presiden Erdogan @RTErdogan sempat memposting kata AusultanAy ketika memberikan selamat kepada tim putri voli Turki yang menjadi juara di kejuaraan eropa.
Dalam postingan tersebut tertulis Au2023 CEV avrupa sampiyonu olarak hepimize buyuk bir gugur yasatan A Milli Kadin Voleyvol Takimimizi.
Filenin SultanlariAoni canigonulden tebrik ediyorumAy artinya AuSaya dengan sepenuh hati mengucapkan selamat kepada Tim Nasional Bola Voli Putri kita.
Para Sultan Net, yang telah mengharumkan nama kita semua sebagai juara Eropa CEV Ay Sepintas kata sultan tersebut mengandung makna AupemenangAy akan tetapi dalam makna yang lebih jauh sultan secara sosio-politik terikat dengan sejarah pemerintah Islam Turki Ustmani yang sempat menjadi kiblat dunia pada abad Selanjutnya dalam proses framing, berita yang dipilih lebih cenderung kepada pemberitaan citra Turki di Dunia Islam, dimana berita-berita yang sering muncul ialah seputar sikap kritis pemerintahan Turki terhadap isu-isu Islam global, islamophobia, dan isu Palestina.
Sedangkan dalam aspek citra atau penonjolan realitas di balik wacana, pemberitaan-pemberitaan tersebut lebih kepada kepentingan nasional untuk J u r n a l
I C M E S
V o l u m e N o m o r J u n i 2 0 2 4 78 | A h m a d F a h r u r R o z i .
N u r w a h i d i n .
M o h a m m a d I z d i y a n menunjukkan sikap Islam Turki di kancah global, sehingga memunculkan citra bahwa Turki yang sebelumnya dipandang negara sekuler absolut kini menjadi negara yang kuat dengan budaya Islamnya.
Lebih dari itu, dilakukan juga penguatan isu dan kampanye AuIslam TurkAy atau AuMuslim TurkAy bagi masyarakat Turki dan juga masyarakat global, serta wacana Neo-Ottoman di bawah pimpinan presiden Erdogan (Gunter, 2021, p.
Simpulan Pers dan Turki memiliki sejarah relasi yang sangat panjang.
Pers di Turki pada awalnya telah ada sejak zaman Turki Utsmani tepatnya pada pertengan abad 19.
Pada periode Utsmani pers masuk dalam wilayah hukum sultan pasca-tanzimat .
eformasi hukum Turki Utsman.
Periode selanjutnya pers memasuki rezim sekuler-absolut Kemalist, di bawah kontrol rezim Mustafa Kemal.
Pascarezim sekuler absolut, media dan pers berada di bawah rezim multipartai Turki, hingga selanjutnya pascatahun 1980-an, elit ekonom Turki memiliki kuasa atas pers dan media di Turki yang bekerjasama dengan Melalui rekam sejarah dengan mengacu kepada teori fungsi normatif pers, sistem pers di Turki mengimplementasikan dua bentuk sistem pers.
Yakni, pertama sistem otoritarian dan kedua sistem tanggung jawab sosial.
Sistem otoritarian mengacu kepada kuasa pemerintah dan elit ekonom terhadap aktivitas media, 80% media nasional Turki berada di bawah kontrol pemerintah dan elit ekonom.
Realita tersebut berdampak kepada tindakan diskriminatif pemerintah terhadap aktivitas media yang tidak sesuai dengan haluan negara.
Selanjutnya, sistem pers tanggung jawab sosial memainkan sekitar kurang lebih 20% dari sistem media di Turki.
Meskipun sistem pers Turki didominasi oleh sistem otoritarian, akan tetapi terdapat sisi ruang pers yang mengaktualisasikan sistem pers tanggung jawab sosial.
Adapun dalam konteks peranan media Turki terhadap wacana keislaman, pada era Turki kontemporer spirit Islami mengalami peningkatan dibandingkan dengan masamasa sebelumnya dimana Turki dikenal sebagai negara sekuler absolut.
Media nasional seperti Hurriyetnews.
Daily Sabah dan TRT World aktif mengangkat seputar wacana Ditinjau dari sudut pandang teori komunikasi sebagai konstruksi wacana, signing pemberitaan Islam media Turki selalu menyandingkan simbol verbal AuislamAy dan nasionalisme Turki seperti AuTurkiyeAy.
AuIslam TurkiyeAy.
AuTurkish LeaderAy dan AuErdoganAy.
Selanjutnya dalam proses framing, berita yang dipilih lebih cenderung kepada citra Turki di Dunia Islam.
Sedangkan dari proses citra makna Turki hendak menunjukkan dampak national interest dan lebih dari itu ialah kampanye wacana AuIslam TurkAy atau AuMuslim TurkAy baik di kancah lokal dan juga global.
J u r n a l
I C M E S
V o l u m e
N o m o r
J u n i 2 0 2 4
D i n a m i k a M e d i a M a s s a d a l a m
P o l i t i k
T u r k i | 79
Daftar Pustaka