Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN CYBER
BULLYING DENGAN MOTIF BALAS DENDAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN) LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF THE SPREAD OF CYBER BULLYING
WITH A REVENGE MOTIF
(Case Study Decision Number 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN) Danisa Aris1.
Rina Melati Sitompul2 *Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Jl.
KOL Yos Sudarso No.
Kota Medan 20115 Email itsdanisaaris@gmail.
ABSTRACT
The ease of use of social media makes it a platform that is often misused by irresponsible people.
The rise of cybercrime, such as cyberbullying, is a concern for law enforcement agencies.
Cyberbullying is bullying through social media.
Cyberbullying is a crime that often occurs, but its impact receives less attention.
Many victims of cyberbullying do not understand what protections are available.
The problems in this work are the factors that cause cyberbullying crimes, what are the laws and regulations relating to cyberbullying crimes, and how the analysis of the judge's opinion on case number 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN.
This research uses normative research where the sources used are based on library materials and secondary data.
Then the analysis is carried out, where the final conclusion is drawn from the results of the analysis collected.
The results of this research explain that criminal responsibility for perpetrators of cyber bullying crimes must still be enforced for their actions in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph 1 .
of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions Electronic.
Keywords: Legal Protection.
Cyber Bullying.
Revenge PENDAHULUAN Perkembangan dari waktu ke waktu memberikan dampak yang besar terhadap kecerdasan Pola pikir manusia ini berdampak pada banyak industri.
Salah satunya adalah teknologi, informasi dan internet yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perkembangan teknologi menawarkan peluang dan tantangan yang tentu saja membawa perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan individu hingga sektor publik negara.
Indonesia merupakan salah satu negara yang bergantung pada pemanfaatan teknologi karena teknologi telah memberikan beragam informasi yang tidak terbatas.
1 Kementerian Komunikasi dan Melani, dkk.
AoKebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana NonKonvensionalAo, diakses dari <https://doi.
org, pada tanggal 28 Oktober 2023, pukul 21:19 WIB.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Informatika Republik Indonesia (Kominf.
mengungkapkan 82 .
elapan puluh du.
juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna Internet digital.
Berdasarkan angka tersebut.
Indonesia merupakan negara kedelapan di dunia dengan pengguna Internet aktif.
Hasil survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Internet berada pada usia produktif dan bekerja, yaitu.
47,64% berusia 25-49 tahun3 Kejahatan dunia maya pada umumnya merupakan upaya memasuki dan/atau menggunakan perangkat komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan secara melawan hukum mengubah dan/atau merusak perangkat komputer atau jaringan komputer yang telah diakses atau digunakan.
Berbagai cara dilakukan dalam pola kejahatan tersebut, seperti penipuan yang mengatasnamakan bank, salah satu kasusnya adalah penipuan surat transfer deposito palsu yang mengatasnamakan Bank Indonesia.
5 Kemudian pada Januari 2022.
Bank Indonesia dilanda pembobolan data pribadi.
Kemudian peretasan yang menyebabkan aliran data tiket.
com bahkan berujung pada ancaman penyebaran konten, dibalas dengan mengubah desain ke bentuk aslinya atau dikenal dengan cyberbullying yang diputuskan dengan keputusan 96/.
Pid.
Sus/2023/PT BTN.
Salah satu perkara yang sampai ke bidang hukum adalah perkara tegas nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN.
Kasus ini menguatkan perbuatan laki-laki berusia 20 .
ua pulu.
tahun bernama Alwi Husein Maolana terhadap korban yang merupakan mantan kekasihnya.
Dalam kasus ini, pelaku mengedit foto korban dan mengubah tampilan aslinya menjadi konten pornografi untuk membalas berakhirnya hubungan Majelis pengadilan memutuskan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan dalam menyebarkan informasi elektronik yang mengandung konten cabul, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 8 .
tahun pembatasan penggunaan Internet.
Pasal 45.
juncto Pasal 27.
UU RI No.
19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No.
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kasus ini menarik perhatian, dilihat dari kejahatannya sendiri tidak banyak yang melaporkan, namun dampaknya sangat berdampak dan merugikan korban.
Banyak korban yang mengaku sulit mencari pertolongan karena malu mengungkapkan peristiwa yang menimpanya dan cenderung 2 Makbull Rizki.
AoPerkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Dan InformasiAo, diakses dari <https://doi.
org pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:30 WIB.
3 Cindy Mutia.
AuMayoritas Pengguna Internet Di Indonesia Berasal Dari Kelompok Usia Pekerja,Ay https://databoks.
pada tanggal 1 November 2023 pukul 20:08 WIB.
4 Arif Mansur dan Gultom Elisatris.
Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi Bandung: PT Refika Aditama.
5 Republika.
AuKenali Modus Penipuan Yang Mengatasnamakan Bank Dan Cara Menghindarinya,Ay Republika, 2021, diakses dari https://ekonomi.
id pada tanggal 2 November 2023 pukul 13:58 WIB Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 melalui proses yang sangat panjang serta harus memberikan informasi tentang kejahatan yang KAJIAN TEORI Teori Viktimologi Kekerasan yang dialami oleh korban pada dasarnya merupakan kejahatan biasa, khususnya terhadap perempuan.
Ironisnya, peraturan perundang-undangan mengenai korban dan perlindungannya masih belum dilaksanakan.
Padahal, jika dicermati lebih jauh, masalah ini tidak boleh diabaikan.
Korban memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan hukuman masa depan bagi pelaku kejahatan.
Sahetapy berpendapat bahwa viktimisasi adalah penderitaan fisik dan partisipatif yang berkaitan dengan psikologi, berkaitan erat dengan masalah spiritual, ekonomi, keuangan dan agama8 Berfokus pada korban kejahatan berarti korban tidak mengalami penderitaan setelah terjadinya kejahatan, namun korban diharapkan mendapat perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-haknya di hadapan hukum.
Teori Pertanggungjawaban Pidana Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada terdakwa atas kejahatan yang dilakukan atas dasar bahwa terdakwa dihukum berdasarkan KUHP atau Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dirancang untuk memancing reaksi terhadap pelanggaran suatu tindakan tertentu yang Roeslan berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana berarti kelanjutan dari kesalahan obyektif yang ada dalam kejahatan dan pemenuhan subyektif dari syarat-syarat hukuman atas perbuatan tersebut.
11 Sekalipun perbuatan terlarang itu dilakukan atau dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diajukan Kate Walton.
AuHukum Indonesia Membuat Korban Pornografi Balas Dendam Sulit Mencari Bantuan,Ay diakses dari https://w.
com, pada tanggal 2 November 2023 pukul 15:31 WIB.
7 Siswanto Sunarso.
Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta: Sinar Grafika 2012.
Hal 66.
8 Insan Bahari.
AuTeori Viktimologi DR Elfina Sahetapy,Ay 2013, diakses dari https://w.
com pada tanggal 5 November 2023 pukul 22:44 WIB.
9 Ibid, hal 51.
10 Chairul Huda.
Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.
Jakarta: Kencana.
Hal 68.
11 Roeslan Saleh.
Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana.
Jakarta: Aksara Baru.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 apabila terdakwa tidak dapat didakwa karena perbuatannya belum dapat dibuktikan atau Pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana atau pidana tentu memerlukan asas-asas hukum pidana.
Salah satunya adalah asas legalitas.
Asas legalitas mengacu pada asas bahwa apabila suatu perbuatan dilarang atau melawan hukum dan tidak ditentukan oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut.
Kriteria ini menyangkut apakah seseorang bertanggung jawab secara patut atas perbuatan yang dilakukannya, artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat pada asas atau norma hukum, struktur hukum, sistem hukum atau sejarah hukum, dimana sifat struktur penelitian tersebut dilakukan dengan menjelaskan pasal-pasal yang mengatur mengenai kasus penyebaran cyberbullying dengan muatan yang mengancam jiwa korban.
13 Saat mengolah hasilnya, struktur hukum dan peraturan hukum yang ada ditabulasikan terlebih dahulu.
Kemudian dilakukan analisis, dimana diambil kesimpulan akhir dari hasil analisis yang dikumpulkan.
PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyebaran Cyber Bullying Dengan Motif Balas Dendam Penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan orang lain.
Kejahatan sangat mudah dilakukan melalui media online seperti perjudian online, penipuan online, pornografi, pencemaran nama baik dan perundungan/cyberbullying melalui media sosial.
Bullying adalah pelecehan dan/atau ancaman yang dengan sengaja ditujukan kepada orang lain dan menimbulkan kerugian.
Cyberbullying adalah penindasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di platform media sosial.
Kekerasan yang terlibat dalam cyberbullying biasanya bersifat tidak langsung/verbal, seperti ejekan, penghinaan, pencemaran nama baik, intimidasi, penghinaan, dan Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan.
Jakarta:
Rajawali Pers.
13 Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" Jakarta: Sinar Grafika.
Hal 13.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 lain-lain.
Aktivitasnya bermacam-macam, seperti pesan ancaman, unggahan gambar yang mempermalukan korban, pencemaran nama baik, dan lain-lain.
Pengaturan hukum terkait kedua kasus ini juga diatur dengan peraturan yang berbeda.
Apabila pelecehan diatur dalam KUHP dan tidak menjelaskan secara terpisah mengenai tindak pidana pelecehan itu sendiri, maka hal tersebut dipisahkan berdasarkan pasal 351 untuk penyerangan, pasal 170 untuk penyerangan, dan pasal 310 dan 311 untuk pelecehan.
di tempat umum yang mengakibatkan hilangnya kehormatan dan harkat dan martabat seseorang, cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan pada pasal 45.
Kasus cyberbullying sedang meningkat.
Hasil Studi Kasus Cyberbullying Remaja Indonesia Agustus 2021 yang dilakukan oleh Center for Digital Society dan dilakukan terhadap 3.
077 siswa SMA berusia 13-18 tahun di 34 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 1.
895 siswa .
,35%) mengidentifikasi dirinya sebagai korban cyberbullying dan 1.
182 siswa .
,41%) sebagai pelaku bullying.
Dengan jumlah yang relatif meningkat, ditemukan berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan cyber bullying, yaitu :16 Faktor Internal Kepribadian yang Tidak Mampu Mengontrol Emosional Faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap tindakan pelaku kejahatan.
Sebab, sulitnya mengatur emosi sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya akan menyulitkan komunikasi dengan orang lain, dengan kata lain ia lemah secara sosial.
Faktor usia Usia adalah salah satu faktor terpenting yang menjadikan cyberbullying sebagai kejahatan, yang biasanya merupakan kejahatan, siapa pun dapat terlibat dalam cyberbullying tanpa memandang usia.
Namun biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja berusia 12-20 tahun ke atas.
Kurang Perhatian Keluarga Biro Umum & PBJ Kemendikbudristek.
AuApa Itu Cyber Bullying,Ay 2021, diakses dari https://biroumumpbj.
Pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 9:44 WIB.
Fahdi Fahlevi.
Au1.
895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber.
Pelakunya 1.
182 Siswa,Ay Tribunnews.
2023, diakses dari https://w.
Pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 9:54 WIB.
16 Febrizal Antama.
AuFaktor-Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta,Ay Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2, no.
2021: 73Ae76.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Kurangnya perhatian pada lingkungan terkecil seperti keluarga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan.
Seseorang yang tidak mendapat perhatian yang cukup dapat berkontribusi pada krisis kepercayaan diri, masalah kesehatan mental dan kesulitan dalam membangun hubungan, meninggalkan keluarga dalam kegelapan tentang kepribadian anaknya dan berusaha menemukannya.
sulit untuk memahami satu sama lain.
Pembalasan Dendam Faktor inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan seperti Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan demi balas dendam biasanya berawal dari sepasang kekasih yang pernah menjalin hubungan namun mengalami Konflik yang dirasakan bermacam-macam, seperti perselingkuhan, kebohongan salah satu pihak, perasaan tidak puas antar pihak, bahkan hal-hal sepele seperti tidak dipenuhinya permintaan.
Faktor Eksternal Pesatnya Perkembangan Teknologi Kehadiran internet di tengah kehidupan bermasyarakat membawa kenyamanan di berbagai bidang.
Namun terlepas dari berbagai peluang yang diraih, perkembangan teknologi ini tidak lepas dari permasalahan yang muncul.
Penggunaan media sosial menjadi cara termudah bagi pelaku cyberbullying untuk melakukan aksinya.
Kemudahan penggunaan media sosial menyebabkan peningkatan yang stabil dalam Cyberbullying dilakukan oleh korban yang lebih lemah dan tidak mampu Motif cyberbullying juga berbeda-beda, seperti balas dendam, lelucon, keuntungan pribadi, dan lain-lain.
Tidak Menyadari Akan Resiko Hukum Kemudahan penggunaan media sosial menyebabkan peningkatan yang stabil dalam Cyberbullying dilakukan oleh korban yang lebih lemah dan tidak mampu Motif cyberbullying juga berbeda-beda, seperti balas dendam, lelucon, keuntungan pribadi, dan lain-lain.
Pelaku merasa perbuatannya hanya wujud kemarahannya terhadap korban.
Namun pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan dampak yang lebih serius bagi korbannya.
Pelaku mengira apa yang dilakukannya hanya sekedar Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 mengancam korban, namun karena malunya pelaku, ia tidak berpikir panjang dan tidak terlalu memperdulikan fakta bahwa ia menggunakan akun media sosial dengan akun nama nama justru memudahkan polisi menemukan pelakunya.
Perilaku Meniru Masa remaja menunjukkan proses manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa.
Masa ini merupakan masa dimana remaja masih labil dan mencari jati diri serta semangat untuk mengeksplorasi banyak hal.
Pada tahap ini, remaja menyerap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Melemahnya Kontrol Sosial Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan cyberbullying yang terakhir ini adalah melemahnya bahkan hilangnya kontrol sosial.
Pengendalian pribadi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan tidak mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Sifat temperamental dan ketidakmampuan mengendalikan diri membuat seseorang melakukan kejahatan seperti cyberbullying.
Apabila dalam pengendalian pribadi seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan bersifat temperamental, maka pengendalian sosial juga dapat dipengaruhi oleh pihak lain, seperti dorongan dan ajakan untuk melakukan kejahatan.
Kemajuan digitalisasi lambat laun memudarkan nilai-nilai dan etika masyarakat.
Hilangnya etika dan moral masyarakat ini kemudian berdampak pada interaksi Oleh karena itu, para pelaku cyberbullying tidak memikirkan akibat dan kerugian ketika melakukan kejahatan tersebut.
Melemahnya peran sosial dan agama pelaku menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan seperti cyberbullying.
Pergaulan Ketika seseorang mempunyai hubungan baik dengan orang lain yang lebih bermanfaat, maka keinginan untuk melakukan kejahatan pun berkurang.
Pengaruh faktor sosial tersebut dapat memprovokasi seseorang hanya dengan menjalin hubungan dengan beberapa individu atau kelompok orang lain tanpa memberitahukan maksud dan tujuan hubungan tersebut.
Pengaturan Hukum Terkait Dengan Kejahatan Penyebaran Cyber Bullying Dengan Motif Balas Dendam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2007 (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dan sangat dibutuhkan serta menjadi pionir dalam terciptanya basis pengetahuan di bidang teknologi.
menggunakan dan transaksi elektronik.
Namun pada kenyataannya undang-undang ini telah mengalami banyak permasalahan dan dianggap tidak penting sehingga permasalahan tersebut mendukung revisi undang-undang ini.
Penerapan hukum terhadap kejahatan cyber bullying di sosial media dalam hukum positif di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana suatu penghinaan yang mengandung unsur melanggar kesusilaan yang dilakukan di media sosial terangkum pada Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
AuSetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaanAy.
Bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 .
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.
atu miliar rupia.
Di Indonesia, perkara jenis ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menafsirkan arti kata kejahatan moral.
Seperti halnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27.
yang mengatur tentang konten tidak senonoh.
Pasal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengaduan pidana, yaitu.
harus ada laporan korban terlebih dahulu baru bisa dilanjutkan ke pengadilan.
Selain dari kedudukan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat 1 .
adalah sebagai lex spesialis dari Pasal 281 KUHP, sehingga penafsiran dari norma yang termuat didalam Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pelanggaran kesusilaan, tidak terlepas dari norma hukum pidana dalam Pasal 281 KUHP.
Adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai cyber bullying secara mendalam.
Perbedaan dengan Pasal 281 KUHP adalah kejahatan cyber bullying dilakukan di sebuah media elektronik.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Melindungi Korban Dari Putusan Nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN Untuk menjawab pertanyaan tentang penyebaran cyberbullying penuh dendam yang dilakukan terdakwa Alwi Husein Maolana terhadap korban Ishika Aisi Khawasi sebagai mantan pacarnya, pengadilan yang menyelidiki masalah tersebut dan mengutuk pengaduan tersebut melakukan observasi.
nomor 96/Pid .
Sus/2023/PT BTN terlihat, yang meliputi sebagai berikut :
Tentang pertimbangan majelis hakim atas putusan Tingkat pertama :
Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pembantah/para pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.
Menimbang, bahwa pengadilan tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama terkait berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Juli 2023 dengan kasus nomor 71/Pid.
Sus/2023/PN.
Pdl.
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama adalah kabur dan tidak berdasar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujui dan tidak dapat membenarkan putusan dari majelis hakim di Tingkat Oleh karena itu, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, majelis hakim Tingkat pertama telah menguraikan alasan yang kurang jelas dalam menjatuhkan putusan dan dianggap tidak relevan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh pihak pembanding/pembantah didalam memori bandingnya ditemukan hal-hal yang dapat mengubah putusan a quo, hal-hal yang ditemukan tersebut bersifat tidak berdasar dan relevan atas penjatuhan vonis hukuman dari persidangan Tingkat pertama, hal tersebut tidak dipertimbangkan dan didiskusikan dengan teliti dan benar oleh majelis hakim di Tingkat Oleh karena itu, memori banding yang diajukan pihak pembanding/pembantah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut diperiksa ulang.
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 71/Pid.
Sus/2023/PN.
Pdl dihapuskan dan diganti menjadi perkara nomor dan diperiksa ulang dalam peradilan Tingkat Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding bertanggung jawab atas perkara ini, baik dalam peradilan Tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat banding, maka pihak pembanding dijatuhi hukuman untuk membayar semua biaya perakra dalam kedua Tingkat peradilan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam upaya hukum banding terhadap perkara penyebaran dan penyebaran informasi dan dokumen elektronik orang lain yang isinya melanggar kesusilaan.
dalam catatan hukum panitia peradilan atas perkara tersebut yang menyatakan bahwa panitia peradilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang nomor 71/Pid.
Sus/2023/PN.
Pdl pada 13 Juli.
, 2023 yang menyatakan permohonan pemohon dapat dikabulkan.
Mengingat putusan Majelis Hakim, pantas diancam dengan pidana penjara 6 .
Hal ini disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan keadaan pasal yang mendakwanya, yaitu.
distribusi informasi dan dokumen elektronik yang tidak sah dan disengaja.
Perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat, karena terdakwa melakukan perbuatan tidak pantas dengan menyebarkan atau menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik pribadi orang lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.
Tindakan ini tercantum dalam Pasal 27.
UU No.
11 Tahun 2008 juncto Pasal 45.
UU No.
19 Tahun 2016.
KESIMPULAN
Undang-undang terkait tindak pidana cyberbullying di media sosial dalam hukum positif Indonesia mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Acara Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, dimana tindak pidana yang dilakukan di media sosial terangkum dalam Pasal 27.
) Undangundang.
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
Pendapat Hakim Perkara 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN yang mengusut kasus tersebut dan mengadili atas nama Alwi Husein Maolana yang melakukan penyebarluasan barang elektronik dengan sengaja dan tanpa izin.
dokumen elektronik yang isinya menyinggung kesusilaan mantan pacarnya Ishika Aisi Khawas.
Keputusan panitia pengadilan layak menjatuhkan hukuman penjara 6 .
Sebab, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan sesuai dengan peraturan yang menjeratnya.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 penyebaran informasi cabul dan dokumen elektronik dengan sengaja.
Tindakan ini tercantum dalam Pasal 27.
UU No.
11 Tahun 2008 juncto Pasal 45.
UU No.
19 Tahun 2016.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Amrani.
Hanafi.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan.
Jakarta:
Rajawali Pers, 2015.
Antama.
Febrizal.
AuFaktor-Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta.
Ay Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2, no.
: 73Ae Huda.
Chairul.
Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.
Jakarta: Kencana, 2006.
Mansur.
Arif dan Gultom Elisatris.
Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi.
Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
Saleh.
Roeslan.
Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana.
Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Sunarso.
Siswanto.
Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Waluyo.
Bambang.
Penelitian Hukum Dalam Praktek.
Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
UNDANG-UNDANG :
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana INTERNET :
Bahari.
Insan.
AuTeori Viktimologi DR Elfina Sahetapy,Ay 2013.
https://w.
Fahlevi.
Fahdi.
Au1.
895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber.
Pelakunya 1.
182 Siswa.
Ay Tribunnews.
com, 2023.
https://w.
Kemendikbudristek.
Biro Umum PBJ.
AuApa Itu Cyber Bullying,Ay https://biroumumpbj.
Makbull Rizki.
AuPerkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Dan Informasi.
Ay Politeia: Jurnal Ilmu Politik 14, no.
: 54Ae62.
https://doi.
org/10.
32734/politeia.
Melani.
Melani.
Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya.
AuKebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional.
Ay Pandecta Research Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Law Journal 15, no.
: 111Ae20.
https://doi.
org/10.
15294/pandecta.
Mutia.
Cindy.
AuMayoritas Pengguna Internet Di Indonesia Berasal Dari Kelompok Usia Pekerja,Ay n.
https://databoks.
id/datapublish/2023/09/06/mayoritas-pengguna-internet-diindonesia-berasal-dari-kelompok-usia-pekerja.
Republika.
AuKenali Modus Penipuan Yang Mengatasnamakan Bank Dan Cara Menghindarinya.
Ay Republika, https://ekonomi.
id/berita/qwuovv8416000/kenali-modus- penipuan-mengatasnaman-bank-digital-dan-cara-menghindarinya? Walton.
Kate.
AuHukum Indonesia Membuat Korban Pornografi Balas Dendam Sulit Mencari Bantuan,Ay https://w.
com/id/article/59y99a/hukum-indonesia-membuat-korban-pornografi- balas-dendam-sulit-mencari-bantuan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN CYBER
BULLYING DENGAN MOTIF BALAS DENDAM
(Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN) LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF THE SPREAD OF CYBER BULLYING
WITH A REVENGE MOTIF
(Case Study Decision Number 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN) Danisa Aris1.
Rina Melati Sitompul2 *Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Jl.
KOL Yos Sudarso No.
Kota Medan 20115 Email: itsdanisaaris@gmail.
ABSTRAK
Kemudahan penggunaan media sosial menjadikannya sebagai platform yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Maraknya kejahatan dunia maya, seperti cyberbullying, menjadi perhatian lembaga penegak hukum.
Cyberbullying adalah penindasan melalui media sosial.
Cyberbullying merupakan kejahatan yang sering terjadi, namun dampaknya kurang mendapat perhatian.
Banyak korban cyberbullying tidak memahami perlindungan apa saja yang tersedia.
Permasalahan dalam karya ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan cyberbullying, apa saja peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan cyberbullying, dan bagaimana analisis pendapat hakim terhadap putusan perkara nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dimana sumber yang digunakan berdasarkan bahan pustaka dan data sekunder.
Kemudian dilakukan analisis, dimana diambil kesimpulan akhir dari hasil analisis yang dikumpulkan.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan cyber bullying tetap harus ditegakkan atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang tertuan dalam Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata kunci : Perlindungan Hukum.
Cyber Bullying.
Balas Dendam Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024
ABSTRACT
The ease of use of social media makes it a platform that is often misused by irresponsible people.
The rise of cybercrime, such as cyberbullying, is a concern for law enforcement agencies.
Cyberbullying is bullying through social media.
Cyberbullying is a crime that often occurs, but its impact receives less attention.
Many victims of cyberbullying do not understand what protections are available.
The problems in this work are the factors that cause cyberbullying crimes, what are the laws and regulations relating to cyberbullying crimes, and how the analysis of the judge's opinion on case number 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN.
This research uses normative research where the sources used are based on library materials and secondary data.
Then the analysis is carried out, where the final conclusion is drawn from the results of the analysis collected.
The results of this research explain that criminal responsibility for perpetrators of cyber bullying crimes must still be enforced for their actions in accordance with the provisions contained in Article 27 paragraph 1 .
of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions Electronic.
Keywords: Legal Protection.
Cyber Bullying.
Revenge PENDAHULUAN Perkembangan dari waktu ke waktu memberikan dampak yang besar terhadap kecerdasan Pola pikir manusia ini berdampak pada banyak industri.
Salah satunya adalah teknologi, informasi dan internet yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perkembangan teknologi menawarkan peluang dan tantangan yang tentu saja membawa perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan individu hingga sektor publik negara.
Indonesia merupakan salah satu negara yang bergantung pada pemanfaatan teknologi karena teknologi telah memberikan beragam informasi yang tidak terbatas.
17 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominf.
mengungkapkan 82 .
elapan puluh du.
juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna Internet digital.
Berdasarkan angka tersebut.
Indonesia merupakan negara kedelapan di dunia dengan pengguna Internet aktif.
Hasil survei sosial ekonomi nasional menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Internet berada pada usia produktif dan bekerja, yaitu.
47,64% berusia 25-49 tahun19 Kejahatan dunia maya pada umumnya merupakan upaya memasuki dan/atau menggunakan perangkat komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan secara melawan hukum mengubah dan/atau merusak perangkat komputer atau jaringan komputer yang telah diakses atau digunakan.
Melani, dkk.
AoKebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana NonKonvensionalAo, diakses dari <https://doi.
org, pada tanggal 28 Oktober 2023, pukul 21:19 WIB.
18 Makbull Rizki.
AoPerkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi Dan InformasiAo, diakses dari <https://doi.
org pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21:30 WIB.
19 Cindy Mutia.
AuMayoritas Pengguna Internet Di Indonesia Berasal Dari Kelompok Usia Pekerja,Ay https://databoks.
pada tanggal 1 November 2023 pukul 20:08 WIB.
20 Arif Mansur dan Gultom Elisatris.
Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi Bandung: PT Refika Aditama.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Berbagai cara dilakukan dalam pola kejahatan tersebut, seperti penipuan yang mengatasnamakan bank, salah satu kasusnya adalah penipuan surat transfer deposito palsu yang mengatasnamakan Bank Indonesia.
21 Kemudian pada Januari 2022.
Bank Indonesia dilanda pembobolan data pribadi.
Kemudian peretasan yang menyebabkan aliran data tiket.
com bahkan berujung pada ancaman penyebaran konten, dibalas dengan mengubah desain ke bentuk aslinya atau dikenal dengan cyberbullying yang diputuskan dengan keputusan 96/.
Pid.
Sus/2023/PT BTN.
Salah satu perkara yang sampai ke bidang hukum adalah perkara tegas nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN.
Kasus ini menguatkan perbuatan laki-laki berusia 20 .
ua pulu.
tahun bernama Alwi Husein Maolana terhadap korban yang merupakan mantan kekasihnya.
Dalam kasus ini, pelaku mengedit foto korban dan mengubah tampilan aslinya menjadi konten pornografi untuk membalas berakhirnya hubungan Majelis pengadilan memutuskan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan dalam menyebarkan informasi elektronik yang mengandung konten cabul, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 8 .
tahun pembatasan penggunaan Internet.
Pasal 45.
juncto Pasal 27.
UU RI No.
19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No.
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kasus ini menarik perhatian, dilihat dari kejahatannya sendiri tidak banyak yang melaporkan, namun dampaknya sangat berdampak dan merugikan korban.
Banyak korban yang mengaku sulit mencari pertolongan karena malu mengungkapkan peristiwa yang menimpanya dan cenderung melalui proses yang sangat panjang serta harus memberikan informasi tentang kejahatan yang KAJIAN TEORI Teori Viktimologi Kekerasan yang dialami oleh korban pada dasarnya merupakan kejahatan biasa, khususnya terhadap perempuan.
Ironisnya, peraturan perundang-undangan mengenai korban dan perlindungannya masih belum dilaksanakan.
Padahal, jika dicermati lebih jauh, masalah ini tidak boleh diabaikan.
Korban memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan hukuman masa depan bagi pelaku kejahatan.
21 Republika.
AuKenali Modus Penipuan Yang Mengatasnamakan Bank Dan Cara Menghindarinya,Ay Republika, 2021, diakses dari https://ekonomi.
id pada tanggal 2 November 2023 pukul 13:58 WIB Kate Walton.
AuHukum Indonesia Membuat Korban Pornografi Balas Dendam Sulit Mencari Bantuan,Ay diakses dari https://w.
com, pada tanggal 2 November 2023 pukul 15:31 WIB.
23 Siswanto Sunarso.
Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Jakarta: Sinar Grafika 2012.
Hal 66.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Sahetapy berpendapat bahwa viktimisasi adalah penderitaan fisik dan partisipatif yang berkaitan dengan psikologi, berkaitan erat dengan masalah spiritual, ekonomi, keuangan dan agama24 Berfokus pada korban kejahatan berarti korban tidak mengalami penderitaan setelah terjadinya kejahatan, namun korban diharapkan mendapat perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-haknya di hadapan hukum.
Teori Pertanggungjawaban Pidana Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada terdakwa atas kejahatan yang dilakukan atas dasar bahwa terdakwa dihukum berdasarkan KUHP atau Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme yang dirancang untuk memancing reaksi terhadap pelanggaran suatu tindakan tertentu yang Roeslan berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana berarti kelanjutan dari kesalahan obyektif yang ada dalam kejahatan dan pemenuhan subyektif dari syarat-syarat hukuman atas perbuatan tersebut.
27 Sekalipun perbuatan terlarang itu dilakukan atau dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diajukan apabila terdakwa tidak dapat didakwa karena perbuatannya belum dapat dibuktikan atau Pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana atau pidana tentu memerlukan asas-asas hukum pidana.
Salah satunya adalah asas legalitas.
Asas legalitas mengacu pada asas bahwa apabila suatu perbuatan dilarang atau melawan hukum dan tidak ditentukan oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut.
Kriteria ini menyangkut apakah seseorang bertanggung jawab secara patut atas perbuatan yang dilakukannya, artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan.
24 Insan Bahari.
AuTeori Viktimologi DR Elfina Sahetapy,Ay 2013, diakses dari https://w.
com pada tanggal 5 November 2023 pukul 22:44 WIB.
25 Ibid, hal 51.
26 Chairul Huda.
Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.
Jakarta: Kencana.
Hal 68.
27 Roeslan Saleh.
Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana.
Jakarta: Aksara Baru.
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan.
Jakarta:
Rajawali Pers.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat pada asas atau norma hukum, struktur hukum, sistem hukum atau sejarah hukum, dimana sifat struktur penelitian tersebut dilakukan dengan menjelaskan pasal-pasal yang mengatur mengenai kasus penyebaran cyberbullying dengan muatan yang mengancam jiwa korban.
29 Saat mengolah hasilnya, struktur hukum dan peraturan hukum yang ada ditabulasikan terlebih dahulu.
Kemudian dilakukan analisis, dimana diambil kesimpulan akhir dari hasil analisis yang dikumpulkan.
PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyebaran Cyber Bullying Dengan Motif Balas Dendam Penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan orang lain.
Kejahatan sangat mudah dilakukan melalui media online seperti perjudian online, penipuan online, pornografi, pencemaran nama baik dan perundungan/cyberbullying melalui media sosial.
Bullying adalah pelecehan dan/atau ancaman yang dengan sengaja ditujukan kepada orang lain dan menimbulkan kerugian.
Cyberbullying adalah penindasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di platform media sosial.
Kekerasan yang terlibat dalam cyberbullying biasanya bersifat tidak langsung/verbal, seperti ejekan, penghinaan, pencemaran nama baik, intimidasi, penghinaan, dan lain-lain.
Aktivitasnya bermacam-macam, seperti pesan ancaman, unggahan gambar yang mempermalukan korban, pencemaran nama baik, dan lain-lain.
Pengaturan hukum terkait kedua kasus ini juga diatur dengan peraturan yang berbeda.
Apabila pelecehan diatur dalam KUHP dan tidak menjelaskan secara terpisah mengenai tindak pidana pelecehan itu sendiri, maka hal tersebut dipisahkan berdasarkan pasal 351 untuk penyerangan, pasal 170 untuk penyerangan, dan pasal 310 dan 311 untuk pelecehan.
di tempat umum yang mengakibatkan hilangnya kehormatan dan harkat dan martabat seseorang, cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan pada pasal 45.
Kasus cyberbullying sedang meningkat.
Hasil Studi Kasus Cyberbullying Remaja Indonesia Agustus 2021 yang dilakukan oleh Center for Digital Society dan dilakukan terhadap 3.
077 siswa SMA 29 Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" Jakarta: Sinar Grafika.
Hal 13.
Biro Umum & PBJ Kemendikbudristek.
AuApa Itu Cyber Bullying,Ay https://biroumumpbj.
Pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 9:44 WIB.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 berusia 13-18 tahun di 34 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 1.
895 siswa .
,35%) mengidentifikasi dirinya sebagai korban cyberbullying dan 1.
182 siswa .
,41%) sebagai pelaku bullying.
Dengan jumlah yang relatif meningkat, ditemukan berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan cyber bullying, yaitu :32 Faktor Internal Kepribadian yang Tidak Mampu Mengontrol Emosional Faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap tindakan pelaku kejahatan.
Sebab, sulitnya mengatur emosi sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosinya akan menyulitkan komunikasi dengan orang lain, dengan kata lain ia lemah secara sosial.
Faktor usia Usia adalah salah satu faktor terpenting yang menjadikan cyberbullying sebagai kejahatan, yang biasanya merupakan kejahatan, siapa pun dapat terlibat dalam cyberbullying tanpa memandang usia.
Namun biasanya dilakukan oleh anak-anak dan remaja berusia 12-20 tahun ke atas.
Kurang Perhatian Keluarga Kurangnya perhatian pada lingkungan terkecil seperti keluarga sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan.
Seseorang yang tidak mendapat perhatian yang cukup dapat berkontribusi pada krisis kepercayaan diri, masalah kesehatan mental dan kesulitan dalam membangun hubungan, meninggalkan keluarga dalam kegelapan tentang kepribadian anaknya dan berusaha menemukannya.
sulit untuk memahami satu sama lain.
Pembalasan Dendam Faktor inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan seperti Pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan demi balas dendam biasanya berawal dari sepasang kekasih yang pernah menjalin hubungan namun mengalami Konflik yang dirasakan bermacam-macam, seperti perselingkuhan, kebohongan Fahdi Fahlevi.
Au1.
895 Remaja Alami Perundungan Secara Siber.
Pelakunya 1.
182 Siswa,Ay Tribunnews.
2023, diakses dari https://w.
Pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 9:54 WIB.
32 Febrizal Antama.
AuFaktor-Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta,Ay Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2, no.
2021: 73Ae76.
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 salah satu pihak, perasaan tidak puas antar pihak, bahkan hal-hal sepele seperti tidak dipenuhinya permintaan.
Faktor Eksternal Pesatnya Perkembangan Teknologi Kehadiran internet di tengah kehidupan bermasyarakat membawa kenyamanan di berbagai bidang.
Namun terlepas dari berbagai peluang yang diraih, perkembangan teknologi ini tidak lepas dari permasalahan yang muncul.
Penggunaan media sosial menjadi cara termudah bagi pelaku cyberbullying untuk melakukan aksinya.
Kemudahan penggunaan media sosial menyebabkan peningkatan yang stabil dalam Cyberbullying dilakukan oleh korban yang lebih lemah dan tidak mampu Motif cyberbullying juga berbeda-beda, seperti balas dendam, lelucon, keuntungan pribadi, dan lain-lain.
Tidak Menyadari Akan Resiko Hukum Kemudahan penggunaan media sosial menyebabkan peningkatan yang stabil dalam Cyberbullying dilakukan oleh korban yang lebih lemah dan tidak mampu Motif cyberbullying juga berbeda-beda, seperti balas dendam, lelucon, keuntungan pribadi, dan lain-lain.
Pelaku merasa perbuatannya hanya wujud kemarahannya terhadap korban.
Namun pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan dampak yang lebih serius bagi korbannya.
Pelaku mengira apa yang dilakukannya hanya sekedar mengancam korban, namun karena malunya pelaku, ia tidak berpikir panjang dan tidak terlalu memperdulikan fakta bahwa ia menggunakan akun media sosial dengan akun nama nama justru memudahkan polisi menemukan pelakunya.
Perilaku Meniru Masa remaja menunjukkan proses manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa.
Masa ini merupakan masa dimana remaja masih labil dan mencari jati diri serta semangat untuk mengeksplorasi banyak hal.
Pada tahap ini, remaja menyerap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya.
Melemahnya Kontrol Sosial Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan cyberbullying yang terakhir ini adalah melemahnya bahkan hilangnya kontrol sosial.
Pengendalian Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 pribadi mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan tidak mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Sifat temperamental dan ketidakmampuan mengendalikan diri membuat seseorang melakukan kejahatan seperti cyberbullying.
Apabila dalam pengendalian pribadi seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan bersifat temperamental, maka pengendalian sosial juga dapat dipengaruhi oleh pihak lain, seperti dorongan dan ajakan untuk melakukan kejahatan.
Kemajuan digitalisasi lambat laun memudarkan nilai-nilai dan etika masyarakat.
Hilangnya etika dan moral masyarakat ini kemudian berdampak pada interaksi Oleh karena itu, para pelaku cyberbullying tidak memikirkan akibat dan kerugian ketika melakukan kejahatan tersebut.
Melemahnya peran sosial dan agama pelaku menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan seperti cyberbullying.
Pergaulan Ketika seseorang mempunyai hubungan baik dengan orang lain yang lebih bermanfaat, maka keinginan untuk melakukan kejahatan pun berkurang.
Pengaruh faktor sosial tersebut dapat memprovokasi seseorang hanya dengan menjalin hubungan dengan beberapa individu atau kelompok orang lain tanpa memberitahukan maksud dan tujuan hubungan tersebut.
Pengaturan Hukum Terkait Dengan Kejahatan Penyebaran Cyber Bullying Dengan Motif Balas Dendam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2007 (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dan sangat dibutuhkan serta menjadi pionir dalam terciptanya basis pengetahuan di bidang teknologi.
menggunakan dan transaksi elektronik.
Namun pada kenyataannya undang-undang ini telah mengalami banyak permasalahan dan dianggap tidak penting sehingga permasalahan tersebut mendukung revisi undang-undang ini.
Penerapan hukum terhadap kejahatan cyber bullying di sosial media dalam hukum positif di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana suatu penghinaan yang mengandung unsur melanggar kesusilaan yang dilakukan di media sosial terangkum pada Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 AuSetiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaanAy.
Bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 .
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.
atu miliar rupia.
Di Indonesia, perkara jenis ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menafsirkan arti kata kejahatan moral.
Seperti halnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27.
yang mengatur tentang konten tidak senonoh.
Pasal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pengaduan pidana, yaitu.
harus ada laporan korban terlebih dahulu baru bisa dilanjutkan ke pengadilan.
Selain dari kedudukan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat 1 .
adalah sebagai lex spesialis dari Pasal 281 KUHP, sehingga penafsiran dari norma yang termuat didalam Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pelanggaran kesusilaan, tidak terlepas dari norma hukum pidana dalam Pasal 281 KUHP.
Adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat 1 .
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai cyber bullying secara mendalam.
Perbedaan dengan Pasal 281 KUHP adalah kejahatan cyber bullying dilakukan di sebuah media elektronik.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Melindungi Korban Dari Putusan Nomor 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN Untuk menjawab pertanyaan tentang penyebaran cyberbullying penuh dendam yang dilakukan terdakwa Alwi Husein Maolana terhadap korban Ishika Aisi Khawasi sebagai mantan pacarnya, pengadilan yang menyelidiki masalah tersebut dan mengutuk pengaduan tersebut melakukan observasi.
nomor 96/Pid .
Sus/2023/PT BTN terlihat, yang meliputi sebagai berikut :
Tentang pertimbangan majelis hakim atas putusan Tingkat pertama :
Menimbang, bahwa permohonan banding dari para pembantah/para pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.
Menimbang, bahwa pengadilan tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama terkait berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Juli 2023 dengan kasus nomor 71/Pid.
Sus/2023/PN.
Pdl.
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama adalah kabur dan tidak berdasar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujui dan tidak dapat membenarkan putusan dari majelis hakim di Tingkat Oleh karena itu, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, majelis hakim Tingkat pertama telah menguraikan alasan yang kurang jelas dalam menjatuhkan putusan dan dianggap tidak relevan, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh pihak pembanding/pembantah didalam memori bandingnya ditemukan hal-hal yang dapat mengubah putusan a quo, hal-hal yang ditemukan tersebut bersifat tidak berdasar dan relevan atas penjatuhan vonis hukuman dari persidangan Tingkat pertama, hal tersebut tidak dipertimbangkan dan didiskusikan dengan teliti dan benar oleh majelis hakim di Tingkat Oleh karena itu, memori banding yang diajukan pihak pembanding/pembantah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut diperiksa ulang.
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 13 Juli 2023 Nomor 71/Pid.
Sus/2023/PN.
Pdl dihapuskan dan diganti menjadi perkara nomor dan diperiksa ulang dalam peradilan Tingkat Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding bertanggung jawab atas perkara ini, baik dalam peradilan Tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat banding, maka pihak pembanding dijatuhi hukuman untuk membayar semua biaya perakra dalam kedua Tingkat peradilan tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam upaya hukum banding terhadap perkara penyebaran dan penyebaran informasi dan dokumen elektronik orang lain yang isinya melanggar kesusilaan.
dalam catatan hukum panitia peradilan atas perkara tersebut yang menyatakan bahwa panitia peradilan tingkat banding membatalkan putusan Volume IV.
Nomor 2 .
Bulan February.
Thn 2024 Pengadilan Negeri Pandeglang nomor 71/Pid.
Sus/2023/PN.
Pdl pada 13 Juli.
, 2023 yang menyatakan permohonan pemohon dapat dikabulkan.
Mengingat putusan Majelis Hakim, pantas diancam dengan pidana penjara 6 .
Hal ini disebabkan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan keadaan pasal yang mendakwanya, yaitu.
distribusi informasi dan dokumen elektronik yang tidak sah dan disengaja.
Perbuatan terdakwa dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat, karena terdakwa melakukan perbuatan tidak pantas dengan menyebarkan atau menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik pribadi orang lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.
Tindakan ini tercantum dalam Pasal 27.
UU No.
11 Tahun 2008 juncto Pasal 45.
UU No.
19 Tahun 2016.
KESIMPULAN
Undang-undang terkait tindak pidana cyberbullying di media sosial dalam hukum positif Indonesia mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Acara Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, dimana tindak pidana yang dilakukan di media sosial terangkum dalam Pasal 27.
) Undangundang.
UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
Pendapat Hakim Perkara 96/Pid.
Sus/2023/PT BTN yang mengusut kasus tersebut dan mengadili atas nama Alwi Husein Maolana yang melakukan penyebarluasan barang elektronik dengan sengaja dan tanpa izin.
dokumen elektronik yang isinya menyinggung kesusilaan mantan pacarnya Ishika Aisi Khawas.
Keputusan panitia pengadilan layak menjatuhkan hukuman penjara 6 .
Sebab, tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan sesuai dengan peraturan yang menjeratnya, penyebaran informasi cabul dan dokumen elektronik dengan sengaja.
Tindakan ini tercantum dalam Pasal 27.
UU No.
11 Tahun 2008 juncto Pasal 45.
UU No.
19 Tahun 2016.
DAFTAR PUSTAKA