JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan Vol 1.
No.
04, 2025, pp.
https://jurnal.
id/index.
php/jsip/index AIlmu Pemerintahan FISIP UNTAD Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Industri Jasa di Kota Palu (Studi Kasus Hotel The Sy.
Sekar Ayuningtyas1,*.
Irwan Waris 2.
Muhammad Arief 3 1Universitas Tadulako.
Palu.
Indonesia sekarayuningtyas401@gmail.
2Universitas Tadulako.
Palu.
Indonesia irwanwaris@yahoo.
3Universitas Tadulako.
Palu.
Indonesia muhammadarief@untad.
*Correspondence : sekarayuningtyas401@gmail.
ARTICLE INFO:
ABSTRAK
Kata kunci: Pemerintah Kota Palu merupakan wilayah rawan bencana, dan Daerah, peristiwa tahun 2018 telah berdampak besar pada sektor jasa, khususnya perhotelan.
Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, infrastruktur, dan Received : Agustus 2025 Revised: September 2025 keterlibatan swasta.
Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini Accepted: September 2025 adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Hotel The Sya, berdasarkan teori peran pemerintah daerah dari Sri Heryati.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Hotel The Sya Palu untuk mengkaji optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana di sektor jasa.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan enam informan kunci yaitu.
BPBD, manajemen Hotel The Sya, dan masyarakat sekitar Hotel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi, sinergi dengan pihak hotel belum berjalan secara optimal akibat minimnya regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor.
Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan terpadu dan peningkatan kemitraan antara pemerintah dan sektor jasa guna memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.
Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan referensi oleh pihak-pihak terkait yang melakukan penanggulangan bencana pada industri jasa.
e-mail: jsipjurnal@gmail.
- 232
ABSTRACT
Palu City is a disaster-prone area, and the events of 2018 have had a major impact on the service sector, particularly hospitality.
The role of local government in disaster management still faces obstacles in terms of coordination, infrastructure, and private involvement.
Therefore, the purpose of this study is to analyze the role of local government in disaster management at The Sya Hotel, based on the theory of the role of local government from Sri Heryati.
This research uses a qualitative method with a case study approach at The Sya Palu Hotel to examine the optimization of the role of local government in disaster mitigation and management in the service Data were obtained through interviews, observation, and Interviews were conducted with six key informants, namely.
BPBD.
The Sya Hotel management, and the community around the Hotel.
The results show that despite the efforts of the local government in the form of training and socialization, the synergy with the hotel has not run optimally due to the lack of technical regulations and cross-sector coordination.
This research suggests the need for integrated policies and increased partnerships between the government and the service sector to strengthen disaster resilience in the future.
This research is expected to be used as a reference by related parties who carry out disaster management in the service industry.
Pendahuluan Bencana alam tidak hanya menjadi ancaman terhadap keselamatan jiwa, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan sektor ekonomi, termasuk industri jasa yang rentan terhadap gangguan operasional.
Kota Palu, sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, telah mengalami dampak signifikan akibat gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi pada tahun 2018, yang menghantam berbagai sektor, termasuk pariwisata dan perhotelan.
Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, tidak hanya dalam tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam mitigasi dan pemulihan pascabencana yang menyangkut keberlanjutan sektor Secara akademik, kajian mengenai efektivitas dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana masih perlu terus dikembangkan, khususnya dalam hubungan antara kebijakan publik dan ketahanan sektor swasta (Heryati, 2.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pemerintah daerah di Kota Palu telah dioptimalkan dalam penanggulangan bencana terhadap industri jasa, dengan studi kasus pada Hotel The Sya.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 233 Industri jasa seperti perhotelan menjadi sektor yang rentan terdampak bencana, namun sering kali belum mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana (Khotimah & Ula, 2.
Hotel sebagai tempat berkumpulnya banyak orang (Alfarizy, 2.
, baik pengunjung maupun staf, memiliki peran strategis dalam menjamin keselamatan jiwa saat terjadi bencana.
Sayangnya, hingga saat ini belum ada regulasi spesifik di tingkat daerah yang mengatur penanggulangan bencana pada sektor perhotelan.
Hal ini mengakibatkan lemahnya koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan langkah-langkah preventif yang melibatkan pelaku usaha di bidang jasa (BPBD Kota Palu, 2.
Instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan bencana yang memiliki fungsi untuk melindungi rakyat Indonesia dari bahaya bencana alam tentu sangat dibutuhkan agar perlindungan yang diberikan oleh negara dapat benar-benar optimal (Haryanto, 2.
, maka dari itu dibentuklah BNPB di tingkat Pusat dan BPBD di tingkat Daerah.
Dalam hal ini adapun pihak berwajib yang melakukan penanggulangan terhadap bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Trisatio, 2.
Hotel The Sya merupakan salah satu bangunan di Tengah Kota Palu yang paling terdampak.
Hotel The Sya terletak di Jalan Sisingamangaraja Kota Palu.
Memasuki 6 .
tahun usai bencana di Palu.
Sigi.
Donggala dan Parigi Moutong.
Bangunan Hotel rusak belum juga dirobohkan secara tuntas, situasi ini memicu kekhawatiran masyarakat yang bermukim di sekitarnya, begitu banyak masyarakat yang terdampak dari runtuhan tersebut.
Penanggulangan bencana merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sektor industri jasa, khususnya perhotelan, di Kota Palu yang rawan bencana alam.
Keadaan Hotel The Sya yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar, dimulai dari puing bangunan yang besar jatuh menimpa rumah warga yang bermukim di sekitar Hotel tersebut, peristiwa itu menyebabkan pecahnya tandon air dan pipa air milik warga di lorong Sisingamangaraja i.
Serta di 28 April 2025 pihak Hotel The Sya kembali melakukan pembongkaran bangunan Hotel dan mengakibatkan rusaknya beberapa rumah warga sertas kos Ae kosan yang berada di sekitar Hotel The Sya.
Berbagai kajian mendalam telah di lakukan untuk memahami optimalisasi penanggulangan bencana, seperti yang di tunjukan dalam penelitian Sri Heryati (Heryati, 2.
mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
Dengan menggunakan prinsip-prinsip peran pemerintah (Alam et al.
, 2.
sebagai landasan penelitian ini.
Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian dilakukan oleh (Kenneth & Si, 2.
mengenai optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana banjir, dengan menggunakan teori (Tantyo, 2.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa optimalisasi yang dilakukan belum maksimal, karena koordinasi yang belum menyeluruh.
Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah daerah dari Sri Heryati, yang menyatakan bahwa Ayperan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 234 perencanaan mitigasi, pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, respons saat bencana terjadi, serta pemulihan pascabencanaAy.
Penelitian ini akan mengeksplorasi faktorfaktor yang mempengaruhi optimalnya peran pemerintah daerah, khususnya dari perspektif fungsi-fungsi peran yang meliputi legislasi .
, legislasi adalah pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada.
Kelembagaan .
adalah merujuk pada struktur, mekanisme, dan proses yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, perencanaan .
adalah menentukan tujuan, strategi, kebijakan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu, dan pendanaan .
adalah bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mendukung setiap fase penanggulangan bencana, dan menjadi pertimbangan apakah ada kebutuhan untuk memikirkan kembali peran pemerintah daerah yang diterapkan.
(Mathematics, 2.
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan penanggulangan bencana pada industri jasa di Kota Palu, serta memberikan rekomendasi praktis bagi BPBD dan pihak-pihak terkait dalam upaya mewujudkan optimalnya peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanggulangan bencana di Hotel The Sya oleh BPBD Kota Palu dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
Metode Pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini.
penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu (Charismana et al.
, 2.
Desain penelitian studi kasus adalah sebuah rencana atau struktur yang digunakan oleh peneliti untuk mengarahkan proses penelitian secara teratur.
Desain ini mencakup langkah Ae langkah penting yang memastikan penelitian berjalan sesuai dengan tujuan dan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan (Siregar et al.
, 2.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif karena peneliti ingin meneliti fenomena yang sedang terjadi secara lebih mendalam serta bagaimana manusia memaknai fenomena yang diteliti, yang meliputi wawancara mendalam, observasi, atau analisis dokumen (Kartadinata et al.
, 2.
Metode kualitatif di gunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai optimalisasi peran pemerintah daerah pada industri jasa di Kota Palu (Yekti Nilasari.
Tono Wartono, 2.
Hal ini mencakup pemahaman mengenai pengelolaan yang Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa (Lindawati, 2.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 235 Data di kumpulkan melalui hasil wawancara, melalui interaksi tatap muka dan percakapan langsung dengan narasumber (Farhana & Cholimah, 2.
Dilakukan wawancara terhadap enam informan yang terdiri dari Fungsional Penanggulangan Bencana Ahli Muda yang dalam hal ini beliau terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan maupun program penanggulangan bencana di wilayah Kota Palu.
Kemudian Human Resource Hotel The Sya yang dalam hal ini memiliki pengetahuan langsung mengenai kebijakan internal hotel terkait keselamatan kerja, prosedur tanggap darurat, dan upaya mitigasi risiko bencana yang diterapkan kepada karyawan dan tamu.
Selanjutnya Penanggung Jawab Teknis pembongkaran Hotel The Sya yang dalam hal ini memiliki pemahaman teknis dan operasional terkait kondisi bangunan sebelum dan sesudah terdampak bencana dan juga Masyarakat sekitar Hotel The Sya.
Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive, dimana individu yang terpilih memiliki pengetahuan dan juga merasakan dampak terkait mangkraknya runtuhan bangunan Hotel The Sya, sehingga informan yang di peroleh lebih relevan dan juga mendalam (Julianto, 2.
Selain wawancara data sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti catatan resmi dari BPBD Kota Palu untuk memberi konteks tambahan bagi analisis (Permana et al.
, 2.
Panduan wawancara digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini, yang di rancang agar eksplorasi tema-tema tertentu dapat dilakukan oleh peneliti sesuai dengan respon informan.
Data di analisis menggunakan pendekatan tematik, dimana data dari wawancara dokumentasi dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema untuk yang muncul.
(Sary, 2.
Hasil Legislasi .
Melihat kondisi bangunan Hotel The Sya yang terbengkalai, muncul kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat.
Keadaan ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai dampak yang ditimbulkan untuk masyarakat Tetapi juga Peraturan Daerah terkait mitigasi yang mengatur secara spesifik tentang industri jasa khususnya perhotelan.
Ayhingga saat ini, belum terdapat PERDA atau kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur mitigasi dan penanggulangan bencana di sektor industri jasa, khususnya perhotelan.
Perda Kota Palu No.
5 Tahun 2011 hanya mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum, belum menyentuh aspek khusus sektor perhotelan.
Sementara itu.
Perda No.
6 Tahun 2011 tentang bangunan dan gedung yang dikelola oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan menjadi acuan dalam aspek teknis bangunan, termasuk mitigasi Mitigasi ini berkaitan dengan upaya fisik untuk mengurangi risiko bencana sebelum pembangunan dimulai, yang kini harus melalui proses ketat bersama Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG).
Sejak gempa 2018, alur perizinan diperketat.
pemohon wajib menggambarkan rancang bangunan oleh Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 236 arsitek berlisensi dan mengikuti proses PBG (Persetujuan Bangunan Gedun.
, menggantikan sistem IMB sebelumnyaAy.
Wawancara bersama Gayus Novanto Pakan bidang Fungsional Penanggulangan Bencana Ahli Muda.
Hingga saat ini belum terdapat PERDA di Kota Palu yang secara khusus mengatur mitigasi dan penanggulangan bencana pada sektor industri jasa, khususnya PERDA Kota Palu No.
5 Tahun 2011 masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan regulasi spesifik bagi sektor perhotelan dalam konteks Sementara itu.
PERDA No.
6 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung lebih menitikberatkan pada aspek teknis struktural dan belum mencakup strategi mitigasi non-struktural di sektor jasa.
Kondisi ini menunjukkan perlunya inisiatif legislasi baru yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan sektor perhotelan secara komprehensif dalam menghadapi risiko bencana.
Mitigasi bencana di Kota Palu dibagi menjadi dua pendekatan: struktural dan non-struktural.
Mitigasi struktural fokus pada aspek teknis dan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana.
Dalam pembangunan hotel, aturan ini diatur dalam PERDA Kota Palu No.
6 Tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung, yang diawasi oleh Dinas Penataan Ruang melalui Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG).
Perizinan pembangunan yang dulu menggunakan IMB kini diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dengan prosedur yang lebih ketat pasca gempa Semua rancangan bangunan harus dibuat oleh arsitek berlisensi.
Ini menunjukkan bahwa mitigasi struktural sudah menjadi perhatian dalam pembangunan di Palu.
Namun, aspek non-struktural dan keterlibatan sektor jasa seperti perhotelan masih perlu diperkuat.
Aspek legislasi menjadi sorotan penting, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga kini belum ada Peraturan Daerah di Kota Palu yang secara spesifik mengatur mitigasi dan penanggulangan bencana pada sektor industri jasa, khususnya PERDA No.
5 Tahun 2011 hanya mengatur secara umum, sementara PERDA No.
6 Tahun 2011 fokus pada aspek bangunan dan gedung.
Meski telah dibentuk Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) untuk meninjau teknis mitigasi struktural, regulasi yang ada masih belum mencakup kebutuhan sektor jasa secara Hal ini menunjukkan perlunya penyusunan kebijakan yang lebih spesifik dan aplikatif untuk sektor perhotelan.
Kelembagaan (Institutiona.
Kondisi bangunan Hotel The Sya yang sudah terbengkalai memicu serangkaian pertanyaan kritis terkait mangkrak nya pembongkaran runtuhan Hotel The Sya di wilayah tersebut.
Masyarakat mempertanyakan optimalisasi peran lembaga yang terlibat, pembagian kerja, serta koordinasi yang dijalankan.
Mengingat pentingnya pembongkaran gedung untuk keselamatan publik.
Kondisi terbengkalai ini menimbulkan kekhawatiran sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh.
AuKoordinasi antar lembaga penanggulangan bencana di Kota Palu sudah berjalan baik, namun pemilik bangunan atau hotel kurang berkoordinasi.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 237 Mereka lebih fokus pada perizinan seperti PBG dan aspek teknis, tanpa memperhatikan kebencanaan.
Padahal, pemerintah sudah memiliki peta microzonasi sebagai acuan pembangunan.
BPBD juga telah melakukan edukasi, tapi hanya Hotel Santika yang aktif ikut simulasi bencana pada 2022.
Karena keterbatasan sumber daya, pelaku usaha perlu lebih proaktif agar mitigasi bencana di sektor perhotelan bisa berjalan maksimal.
Ay.
Wawancara bersama Gayus Novanto Pakan bidang Fungsional Penanggulangan Bencana Ahli Muda Meski koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kota Palu sudah cukup baik, masalah justru muncul dari kurangnya kesadaran dan koordinasi pemilik bangunan atau pelaku usaha jasa, terutama saat perencanaan Banyak pemilik hotel lebih fokus pada aspek teknis dan administratif seperti PBG, struktur bangunan, dan fasilitas, namun mengabaikan aspek Padahal.
Pemerintah Kota Palu telah memiliki peta microzonasi yang menunjukkan tingkat kerentanan tanah terhadap gempa.
Dokumen ini sudah tersedia sebelum gempa 2018 dan seharusnya dijadikan acuan dalam pembangunan di wilayah rawan.
Kurangnya perhatian terhadap data ini menunjukkan belum terintegrasinya kebijakan teknis bangunan dengan mitigasi bencana, yang bisa memperburuk dampak saat bencana terjadi.
Kesiapsiagaan bencana di sektor perhotelan Kota Palu masih terbatas dan belum merata.
Pemerintah daerah telah memulai upaya melalui kegiatan simulasi dan edukasi, namun baru Hotel Santika yang secara aktif bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2022.
Keterbatasan sumber daya menjadi kendala bagi pemerintah untuk menjangkau semua pelaku usaha.
Oleh karena itu, partisipasi aktif dari pihak hotel menjadi kunci dalam pelaksanaan program mitigasi bencana secara lebih luas di sektor jasa.
Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peran BPBD di sekitar Hotel The Sya masih dirasakan minim oleh masyarakat setempat.
Mereka menginginkan kehadiran yang lebih nyata dari BPBD dalam bentuk edukasi dan mitigasi bencana, mengingat pentingnya kesiapsiagaan di wilayah yang melibatkan banyak orang seperti hotel.
Hal ini menjadi masukan penting bagi BPBD dan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan penanganan bencana secara lebih merata.
Aspek kelembagaan menjadi sorotan penting.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi antar lembaga pemerintah di Kota Palu sudah baik, namun dengan sektor jasa, khususnya perhotelan, masih kurang.
Pemilik hotel lebih fokus pada administrasi seperti PBG tanpa mengintegrasikan aspek kebencanaan dari BPBD.
BPBD juga belum memiliki unit khusus untuk kesiapsiagaan sektor jasa, dan simulasi bencana masih terbatas serta kurang sinkron dengan manajemen hotel.
Oleh karena itu, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, pembentukan unit khusus, dan komunikasi yang lebih baik antara BPBD dan pelaku usaha perhotelan.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 238 Perencanaan (Plannin.
Dalam upaya penanggulangan bencana, perencanaan merupakan aspek awal yang sangat krusial untuk memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas respons terhadap risiko bencana, terutama dalam sektor industri jasa seperti perhotelan yang memiliki potensi dampak besar terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya.
Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam konteks ini sangat penting, karena mereka berperan sebagai fasilitator utama dalam menyusun kebijakan dan strategi mitigasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan masyarakat.
Auuntuk saat ini pemerintah daerah tidak memiliki rencana kontigensi atau rencana aksi spesifik untuk menghadapi bencana alam yang melibatkan sektor perhotelan, terkait proses penyusunan rencana mitigasi resiko bencana, bagaimana mereka mau dilibatkan, sedangkan datang ke kami saja tidak ada.
Kan seperti itu logikanyaAy.
Wawancara bersama Gayus Novanto Pakan bidang Fungsional Penanggulangan Bencana Ahli Muda.
BPBD.
Pemerintah Kota Palu belum memiliki rencana kebencanaan yang melibatkan sektor perhotelan, menunjukkan lemahnya integrasi antara pemerintah dan industri jasa dalam mitigasi bencana.
Kurangnya keterlibatan perhotelan juga menandakan minimnya komunikasi dan inisiatif untuk berkolaborasi.
Oleh karena itu, peran pemerintah perlu diperkuat agar koordinasi lintas sektor berjalan lebih inklusif, sistematis, dan efektif.
AuHotel The Sya telah memiliki beberapa langkah mitigasi seperti assessment risiko bencana, identifikasi jumlah pengunjung, penyediaan rambu dan jalur evakuasi, peta evakuasi, alarm darurat, serta latihan evakuasi rutin setiap Namun, secara teknis masih terdapat kekurangan, terutama dalam pengawasan struktur bangunan pascabencana yang belum dilakukan secara Selain itu, mitigasi non-struktural seperti penataan interior agar aman saat bencana juga belum sepenuhnya diterapkan, sehingga masih ada potensi risiko jika terjadi gempa susulanAy.
Wawancara Bersama Mukhlas Arya.
Penanggung Jawab Teknis Hotel The Sya.
Hotel The Sya telah melakukan sejumlah langkah mitigasi dan evakuasi bencana seperti penyediaan jalur evakuasi, rambu-rambu keselamatan, peta evakuasi, serta simulasi berkala, yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan.
Namun, penerapan teknis di lapangan masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan struktur bangunan pascabencana dan mitigasi non-struktural.
Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi masih bersifat parsial dan belum menyeluruh, serta belum sepenuhnya mengacu pada standar teknis yang komprehensif untuk menjamin keselamatan secara menyeluruh, baik bagi tamu maupun lingkungan sekitar hotel.
Aysejak gempa, bangunan Hotel The Sya dibiarkan tanpa teguran atau sanksi, padahal kondisinya miring dan membahayakan rumah sekitar, termasuk koskosan di belakangnya yang kini tak berani ditempati.
Meskipun gedung Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 239 akhirnya dibongkar, prosesnya tidak mengikuti SOP yang baik.
Pembongkaran dilakukan tanpa sistem keamanan memadaiAidebu beterbangan hingga mengganggu kesehatan warga, bahkan bongkahan bangunan sempat jatuh ke jalan raya.
Proses pembongkaran nya juga sangat lambat dibandingkan bangunan lain seperti Roa-Roa dan Ramayana, padahal lokasinya berada di pusat kotaAy.
Wawancara bersama Anang Rizky Nugraha.
Masyarakat Sekitar Hotel The Sya.
Ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya respons pemerintah daerah dan pihak hotel dalam menangani bangunan pascabencana, khususnya terkait keterlambatan pembongkaran Hotel The Sya pascagempa tahun Bangunan yang dibiarkan dalam kondisi miring dan rapuh tanpa penanganan atau pengamanan yang layak menimbulkan ancaman keselamatan bagi warga Selain itu, proses pembongkaran yang akhirnya dilakukan dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan, karena menimbulkan dampak lingkungan berupa debu berlebih, risiko kesehatan, hingga kerusakan fasilitas warga.
Minimnya komunikasi dan sosialisasi antara pihak pelaksana pembongkaran Hotel The Sya dengan masyarakat sekitar, yang menimbulkan rasa kaget dan ketakutan saat proses pembongkaran dilakukan secara tiba-tiba.
Meskipun pembongkaran dinilai sebagai langkah yang telah lama dinantikan oleh warga, ketidaksiapan dan kurangnya informasi awal mengenai waktu serta prosedur pelaksanaan menunjukkan lemahnya aspek perencanaan yang memperhatikan partisipasi masyarakat sebagai pihak terdampak langsung.
Aspek Perencanaan penanggulangan bencana di sektor jasa, khususnya Hotel The Sya, belum optimal.
Pemerintah daerah belum menyusun sistem yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak.
Tidak adanya rencana kontingensi untuk sektor perhotelan serta lemahnya koordinasi dengan pelaku usaha dan masyarakat menunjukkan perencanaan masih bersifat sektoral.
Meski hotel memiliki upaya mitigasi internal, hal ini belum mencakup penanganan pascabencana dan perlindungan warga sekitar.
Kurangnya pelibatan masyarakat juga menandakan lemahnya komunikasi risiko.
Karena itu, peran pemerintah perlu diperkuat agar perencanaan lebih sistematis, kolaboratif, dan responsif.
Pendanaan (Fundin.
Di sektor industri jasa, khususnya perhotelan seperti Hotel The Sya di Kota Palu, kebutuhan akan pendanaan yang terencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting mengingat besarnya risiko yang dihadapi akibat letak geografis wilayah yang rawan bencana.
Auseluruh pendanaan terkait mitigasi dan penanggulangan bencana di Hotel The Sya sepenuhnya ditanggung oleh pihak manajemen hotel, tanpa dukungan dana dari Pemerintah Daerah maupun BPBD.
Mulai dari pengadaan peralatan, pelatihan internal, hingga pembongkaran bangunan.
Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 240 semuanya menjadi tanggung jawab penuh pemilik hotel.
Ay.
Wawancara Bram.
Human Resource Hotel The Sya.
Hotel The Sya secara mandiri menanggung seluruh biaya terkait kesiapsiagaan, mitigasi, maupun respons bencana.
Maka tidak ada keterlibatan langsung Pemerintah Daerah dalam pembiayaan penanggulangan bencana di Hotel The Sya.
Seluruh kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana di Hotel The Sya didanai secara mandiri oleh pihak manajemen tanpa dukungan dari pemerintah daerah atau BPBD.
Hal ini menunjukkan minimnya peran pemerintah dalam aspek pendanaan, serta kurangnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung kesiapsiagaan bencana.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama jika terjadi bencana berskala besar yang melebihi kapasitas internal hotel.
Ay Tidak ada kontribusi pendanaan dari pemerintah untuk sektor perhotelan, karena merupakan milik perseorangan.
Kecuali untuk bangunan milik pemerintah seperti Mes Pemda Poso di Karampe atau Mes Pemda lainnya, yang biasanya mendapat subsidi operasionalAy.
Wawancara bersama Gayus Novanto Pakan bidang Fungsional Penanggulangan Bencana Ahli Muda.
BPBD.
BPBD atau Pemerintah Daerah tidak memberikan kontribusi atau subsidi pendanaan kepada sektor perhotelan dalam upaya penanggulangan bencana karena hotel merupakan milik swasta atau perseorangan.
Bantuan atau subsidi dari pemerintah hanya diberikan untuk bangunan atau infrastruktur milik pemerintah, seperti MES PEMDA.
Aywarga sekitar merasa dirugikan oleh pihak Hotel The Sya yang dianggap tidak bertanggung jawab, seperti tidak mengganti gapura Lorong Simaja i yang dibongkar sejak awal pembangunan dan rusak kembali akibat gempa 2018.
Perbaikan selalu dilakukan secara swadaya tanpa itikad baik dari pihak hotel.
Selain itu, proses pembongkaran hotel menimbulkan debu yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.
Meski seluruh penanggulangan bencana ditanggung oleh pihak hotel, warga menilai hal itu belum cukup, karena dampaknya turut dirasakan oleh lingkungan sekitarAy.
Wawancara bersama Suharti.
Pd.
Masyarakat Sekitar Hotel The Sya.
Masyarakat sekitar Hotel The Sya mengungkapkan kekecewaan atas minimnya tanggung jawab sosial dari pihak hotel, terutama terkait kerusakan infrastruktur Sejak awal pembangunan, hotel membongkar gapura di Lorong Simaja i tanpa membangunnya kembali seperti yang dijanjikan.
Kerusakan serupa terjadi lagi setelah gempa 2018 akibat runtuhan bangunan hotel.
Dalam kedua kejadian, pihak hotel tidak menunjukkan itikad untuk memperbaikinya, sehingga warga harus bergotong royong dan menggunakan dana swadaya.
Hal ini mencerminkan kurangnya kepedulian hotel terhadap dampak sosial dan lingkungan.
Meskipun penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pihak hotel secara mandiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah, upaya tersebut belum Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 241 Ia menyoroti bahwa dampak bencana dan aktivitas pembangunan hotel turut dirasakan oleh warga sekitar, seperti gangguan debu yang berulang akibat proses pembongkaran yang tidak kunjung diselesaikan.
Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial di sekitar kawasan Aspek pendanaan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Hotel The Sya sepenuhnya ditanggung oleh pihak hotel tanpa adanya dukungan atau subsidi dari pemerintah daerah.
Namun, implementasi pendanaan tersebut belum disertai dengan tanggung jawab yang memadai terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.
Minimnya kontribusi nyata dari pihak hotel dalam merespons kerusakan dan keluhan masyarakat menunjukkan lemahnya akuntabilitas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian di kalangan warga sekitar.
Pembahasan Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa, khususnya di Hotel The Sya, masih belum optimal.
Hal ini terlihat dari belum adanya Peraturan Daerah khusus yang mengatur mitigasi bencana di sektor perhotelan, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi pihak swasta dalam mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam operasional mereka.
Kurangnya kesadaran pemilik hotel terhadap pentingnya mitigasi bencana turut menjadi kendala, di mana fokus mereka cenderung terbatas pada pemenuhan syarat perizinan tanpa koordinasi lebih lanjut dengan BPBD.
Padahal, dokumen penting seperti peta microzonasi sudah tersedia sejak sebelum gempa 2018, namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Minimnya komunikasi dan koordinasi antara swasta dan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana menyebabkan ketidaksiapan yang berdampak sosial Hal ini menegaskan perlunya perbaikan terkait penanggulangan bencana melalui penguatan regulasi, sosialisasi, dan sinergi antar pihak terkait.
Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pola yang sama dalam upaya optimalisasi peran Pemerintah Daerah.
Penelitian terdahulu membahas penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta.
Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Meski banjir merupakan bencana yang sering terjadi.
Pemerintah Daerah belum mampu mengantisipasinya secara maksimal.
Kendala dalam pelaksanaan membuat upaya penanggulangan belum berjalan optimal.
Hal serupa terjadi di Kota Palu.
BPBD belum mampu mewujudkan pengelolaan bencana yang efektif.
Meskipun koordinasi antar instansi pemerintah seperti Dinas Penataan Ruang.
PU.
DLH, dan BPBD sudah cukup baik, koordinasi dengan sektor industri jasa, terutama perhotelan, masih lemah.
Pemilik hotel seperti The Sya lebih fokus pada kelengkapan izin bangunan (PBG) tanpa memperhatikan pentingnya aspek kebencanaan yang menjadi tanggung jawab BPBD.
Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 242 Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa di Kota Palu, dengan fokus pada studi kasus Hotel The Sya.
Temuan ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam penanggulangan bencana, terutama terkait dengan belum optimal nya peran BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Analisis berdasarkan teori peran pemerintah daerah (Legislative.
Institutional.
Planning.
Fundin.
dari Sri Heryati mengungkap sejumlah permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Dengan adanya temuan ini, terungkap bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulan bencana pada industri jasa di Kota Palu khususnya di Hotel The Sya, belum optimal akibat belum adanya regulasi khusus yang mengatur mitigasi bencana di sektor perhotelan, lemahnya rencana kontinjensi yang melibatkan sektor jasa, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemilik gedung.
Pemilik hotel cenderung hanya fokus pada pengurusan PBG tanpa memahami pentingnya keterlibatan BPBD dalam aspek kebencanaan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih spesifik dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha jasa agar sektor ini lebih siap dalam menghadapi bencana.
Kesimpulan Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa di Kota Palu, dengan studi pada Hotel The Sya oleh BPBD, ditinjau dari perspektif peran pemerintah daerah (Legislative.
Institutional.
Planning.
Fundin.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa di Hotel The Sya oleh BPBD Kota Palu, berdasarkan teori peran pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan demi mewujudkan optimalnya penanggulangan bencana yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana oleh BPBD belum berjalan optimal, ditandai dengan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada industri jasa di Kota Palu, khususnya di Hotel The Sya.
Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus, lemahnya rencana kontinjensi, serta kurangnya koordinasi dengan pemilik gedung yang hanya fokus pada PBG tanpa melibatkan BPBD.
Diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan sinergi yang lebih kuat agar sektor jasa lebih siap menghadapi bencana.
Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di Kota Palu, khususnya Hotel The Sya, belum optimal.
BPBD sebagai pihak yang bertanggung jawab belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik.
Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, khususnya pada fungsifungsi peran pemerintah daerah (Legislative.
Institutional.
Planning.
Fundin.
agar Copyright A 2025.
JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan 3089-1426 .
-ISSN) - 243 terciptanya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan juga pihak-pihak yang hendak melakukan optimalisasi dalam penanggulangan Ucapan Terima Kasih Rasa syukur di panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat nya, sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik.
Penghargaan tertinggi di berikan kepada para pembimbing.
Bapak Dr.
Irwan Waris.
Si, dan Bapak Dr.
Muhammad Arief.
IP.
Si, atas arahan, bimbingan dan saran yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.
Apresiasi juga di tujukan kepada Bapak Gayus Novanto Pakan.
Sos, selaku Fungsional Penanggulangan Bencana Ahli Muda.
Bapak Bram, selaku Human Resource Hotel The Sya.
Bapak Mukhlas Arya, selaku PJT Pembongkaran Hotel The Sya.
Ibu Suharti.
Pd.
Anang Rizky Nugraha.
Ayu Rahmawati Putri.
Gz, selaku masyarakat sekitar Hotel yang telah meluangkan waktu untuk menjadi informan dan memberikan data yang di perlukan.
Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khusus nya dalam bidang optimalisasi penanggulangan bencana.
Referensi