Citra Alfa Esi Pabeta.
Omega Avriella.
Cindi Septiani, dan Sherlina Mike.
Carolus Askikarno Palalangan:
PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN
NIK MENJADI NPWP
JAKA
Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182 http://publikasi.
id/index.
php/jaka PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN NIK MENJADI NPWP Citra Alfa Esi Pabeta1*.
Omega Avriella2.
Cindi Septiani3.
Sherlina Mike4.
Carolus Askikarno Palalangan5 1,2,3,4 Progdi Akuntansi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Kristen Indonesia Paulus Jl.
Perintis Kemerdekaan No.
Km.
Daya.
Kota.
Kota Makassar.
Sulawesi Selatan 90245 *Corresponding Author: jaka@feb.
Diterima: April 2023.
Direvisi: April 2023.
Dipublikasikan: Mei 2023
ABSTRACT
The implementation of the Single Identity Number System after the implementation of the new regulation on changing NIK to NPWP in Indonesia will enter a period of a new administrative system which is made easier through a system of using only one identity card that can be used for administrative needs.
The Single Identity Number is a system for identifying a person using a NPWP from those who originally used a NIK.
The advantage of implementing a Single Identity Number is that it can simplify the administration system in the field of taxation and strengthen it.
Source database for The purpose of this research is to analyze the estimation of the fulfillment of the Simplified Single Identity Number concept.
This is in accordance with the applicable law, namely Law no.
7 of 2021 article 2 paragraph 10 which states the Harmony of the Tax System in Indonesia.
A qualitative approach is used as a research method with interview techniques to collect data.
The research subjects were people who were randomly selected.
The conclusion of this study is a Single Identity Number can meet customer needs and simplify the tax administration system in Indonesia.
Keywords: Single Identity Number.
NIK, and NPWP
ABSTRAK
Penerapan Sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan baru perubahan NIK menjadi NPWP di Indonesia akan memasuki masa sistem administrasi baru yang dipermudah melalui sistem penggunaan satu kartu identitas saja yang dapat digunakan sebagai kebutuhan administrasi.
Single Identity Number merupakan sistem pengenalan seseorang dengan menggunakan NPWP dari yang semula menggunakan NIK.
Keuntungan implementasi Single Identity Number adalah dapat mempermudah sistem administrasi di bidang perpajakan dan memperkuat.
sumber database bagi Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkiraan pemenuhan konsep simplifikasi Single Identity Number.
Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UU No.
7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10 yang menyatakan tentang Keharmonisan Sistem Pajak di Indonesia.
Pendekatan kualitatif dipakai sebagai metode penelitian dengan teknik wawancara untuk mengumpulkan data.
Subjek penelitian adalah masyarakat yang dipilih secara acak.
Kesimpulan penelitian ini adalah Single Identity Number dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan di Indonesia.
Kata kunci : Single Identity Number.
NIK, dan NPWP
ISSN
2723-2522 (Onlin.
Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182
PENDAHULUAN
Pada saat ini masyarakat perlahan mulai beralih dari segala sesuatu yang rumit dan sudah ketinggalan zaman.
Kemudahan menjadi salah hal yang dibutuhkan manusia, didukung dengan kecanggihan teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah.
Kata AuKemudahanAy dalam dunia bisnis merupakan pandangan dan kepercayaan seseorang terhadap suatu teknologi yang mempermudah aktivitas dan operasional bisnisnya sehingga tidak membutuhkan banyak usaha.
Jika dipersingkat, kemudahan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang memudahkan seseorang untuk belajar, memahami, mudah menggunakan dan mengoperasikan sesuatu (Jogiyanto, 2007: .
Kemudahan kini sudah diterapkan di Indonesia pada saat ini yaitu penggunaan sistem Single Identity Number (SIN) contohnya penggunaan NIK sebagai NPWP sehingga wajib pajak dapat dengan mudah mengingat NPWP nya.
Tetapi sistem SIN ini belum sepenuhnya terealisasikan karena kita masih harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu BPJS, kartu ATM dan masih banyak lagi secara terpisah.
Hal ini dinilai sangat merepotkan bagi sebagian orang, apalagi ketika terjadi kehilangan dompet dimana kita menyimpan kartu identitas tersebut.
Proses pembuatan ulang kartu-kartu tersebut memerlukan waktu lama dan membutuhkan tenaga serta biaya yang lebih mahal.
Penulis melihat untuk memperbaiki situasi tersebut, maka berkaitan dengan pajak, seorang wajib pajak juga harus memiliki kartu identitas yang disebut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
NPWP sangat penting bagi seseorang sebagai administrasi perpajakan yang sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
NPWP
dapat digunakan dan memiliki fungsi sama dengan kartu tanda pengenal lainnya yang sama penting seperti KTP.
SIM dan kartu identitas lainnya yang memuat data seperti nama, alamat, tanggal lahir.
Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya juga jumlah wajib pajak, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai banyak tanggung jawab dan tugas-tugas tersebut juga harus terorganisir dengan baik.
Oleh karena itu DJP memerlukan sistem administrasi yang mudah dan sederhana agar tugas-tugas mereka dapat diselesaikan dengan cepat dan terarah.
Dengan adanya permasalahan di atas pemerintah menerbitkan peraturan dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Penerapan sistem Single Identity Number (SIN) setelah pemberlakuan peraturan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat menimbulkan beberapa fenomena dan research gap sebagai berikut:
Fenomena ketergantungan pada teknologi: Dalam penerapan SIN, teknologi informasi menjadi kunci utama dalam pengolahan data identitas individu.
Hal ini dapat menimbulkan fenomena ketergantungan pada teknologi yang rentan terhadap serangan siber, serta risiko kebocoran data yang berpotensi membahayakan privasi individu.
Research gap terkait efektivitas SIN: Penerapan SIN memerlukan evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mengintegrasikan dan memperbaharui data identitas individu yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.
Oleh karena itu, terdapat research gap terkait dengan penilaian efektivitas SIN dan pemantauan terhadap pelaksanaannya.
Potensi kesalahan data: Dalam proses integrasi data identitas individu, terdapat risiko kesalahan data yang dapat mempengaruhi akurasi informasi dalam SIN.
Hal ini dapat menimbulkan ketidakcocokan data yang berdampak pada proses administrasi publik, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Citra Alfa Esi Pabeta.
Omega Avriella.
Cindi Septiani, dan Sherlina Mike.
Carolus Askikarno Palalangan:
PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN
NIK MENJADI NPWP
Tantangan regulasi: Dalam penerapan SIN, diperlukan regulasi yang jelas terkait perlindungan data dan privasi individu.
Oleh karena itu, terdapat tantangan dalam mengembangkan regulasi yang memadai untuk melindungi hak-hak privasi individu dalam penggunaan SIN.
Dalam rangka mengatasi fenomena dan research gap tersebut, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem SIN yang aman, efektif, dan terpercaya dengan tetap memperhatikan privasi individu.
Selain itu, juga perlu adanya regulasi yang memadai untuk melindungi hak privasi individu dalam penggunaan SIN.
Sistem Single Identity Number (SIN) ini digunakan untuk menurunkan jumlah penggunaan kartu identitas.
Data perpajakan dan data kependudukan membutuhkan operasi yang terintegrasi yang memudahkan tugas DJP untuk membantu para wajib pajak membayar pajak tepat waktu.
Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengurus pajak serta menghemat tenaga dan biaya yang terkuras.
Oleh karena itu betapa pentingnya dalam mencegah biaya tentang perpajakan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi.
Dalam penerapan sistem SIN ini banyak tantangan yang dihadapi pemerintah seperti kekhawatiran masyarakat dalam hal bocornya data pribadi mereka karena penggunaan NIK, tetapi pemerintah memiliki cara untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan bekerjasamanya Direktur Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapi.
dalam hal protokol penggunaan data dan juga memperkuat sistem teknologi informasi masing-masing.
Pemerintah juga memiliki peran dalam melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan program yang akan mereka laksanakan karena pengetahuan pajak beberapa masyarakat indonesia masih sangat minim dan beberapa orang juga sangat malas untuk mencari informasi seputar pajak di internet maupun di youtube, oleh karena itu dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan tentang pajak.
Berdasarkan latar belakang tesebut.
Single Identity Number merupakan sistem pengenalan seseorang dengan menggunakan NPWP dari yang semula menggunakan NIK.
Keuntungan implementasi Single Identity Number adalah dapat mempermudah sistem administrasi di bidang perpajakan dan sumber database bagi pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkiraan pemenuhan konsep simplifikasi Single Identity Number.
Hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UU No.
7 tahun 2021 pasal 2 ayat 10 yang menyatakan tentang Keharmonisan Sistem Pajak di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Single Identity Number Single Identity Number adalah suatu tanda pengenal atau identitas yang melekat pada tiap individu dan berisi tentang data dan informasi seseorang, harta yang dimiliki, dan lainnya.
Pendapatan pajak menjadi salah satu pendapatan terbesar bagi negara.
Implementasi Single Identity Number ini diyakini oleh tiap masyarakat dapat menjadi peralatan yang efektif untuk DJP dalam membantu proses pemungutan pajak dan memantau kepatuhan para wajib pajak ketika akan membayar pajak.
Dalam penelitiannya, (Lusmiarwan, 2.
mendefinisikan Single Identity Number merupakan sebuah tanda pengenal khas yang terintegrasi berasal dari kumpulan data yang tergabung dari lembaga Ae lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.
Keuntungan penggunaan Single Identity Number yang lainnya adalah dapat menjaga efektivitas dan kemudahan pelayanan pajak dari DJP.
Peraturan tentang Single Identity Number telah diatur menurut Keppres No.
72/2004 serta Inpres No.
3/2003.
Single Identity Number juga dapat dikenal sebagai Nomor Induk Nasional (NIN), yang merupakan tanda pengenal bersifat nasional untuk seluruh masyarakat.
Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang dimiliki oleh tiap wajib pajak dan berfungsi sebagai data administrasi, tanda identitas, dan pengenal lainnya untuk wajib pajak sehingga membantu wajib pajak untuk menerima hak dan kewajiban dalam membayar suatu pajak (Mardiasmo .
Pengertian Nomor Induk Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 poin 12 tentang Administrasi Kependudukan.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor pengenal warga negara Indonesia yang tersusun atas 16 digit angka yang disusun bersifat unik, khas, tunggal, dan melekat erat pada setiap warga negara Indonesia.
Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PP.
adalah jumlah pajak yang dapat dibebankan kepada subjek pajak baik badan atau perorangan yang telah mempunyai jumlah penghasilan tetap tiap bulannya untuk satu periode berlangsung.
Sumber penghasilan tetap tersebut berasal dari : gaji, pendapatan usaha, dll.
Konsep Kemudahan Konsep Kemudahan telah diartikan (Davis, 1.
merupakan suatu tingkatan atau kondisi keyakinan dan kepercayaan seseorang bahwa sistem atau teknologi tertentu dapat membantunya tidak perlu mengeluarkan usaha besar untuk mengoperasikan sesuatu.
Dengan kata lain, konsep kemudahan dapat diartikan sebagai metode untuk mempermudah atau membebaskan seseorang dari kesulitan sehingga ia tidak perlu berusaha terlalu keras.
Kemudahan dalam Penerapan SIN merupakan konsep keyakinan bahwa implementasi sistem single identity number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP tidak menyulitkan masyarakat jika ingin membuatnya .
NIK
Single Identity Number
NPWP
Gambar 1.
Kerangka Teori Citra Alfa Esi Pabeta.
Omega Avriella.
Cindi Septiani, dan Sherlina Mike.
Carolus Askikarno Palalangan:
PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN
NIK MENJADI NPWP
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, dengan teknik studi kasus yang membahas fenomena teks yang terkait dengan SIN dan pemberlakuannya NIK menjadi NPWP.
Tujuan penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi subjek pajak tentang kemudahan dan tata cara administrasi perpajakan melalui implementasi Single Identity Number.
Tahap pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan cara, pertama mencari informasi yang aktual yang terkait dengan wajib pajak.
Kemudian penelitian ini menggunakan data primer sebab data dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung di lapangan serta berbagai sumber lainnya yang dipandang relevan.
"Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP akan meningkatkan efektivitas pengolahan data identitas individu secara terintegrasi dan meningkatkan akurasi data, meskipun ada potensi risiko privasi individu dan tantangan dalam pengembangan regulasi yang memadai.
Hipotesis tersebut dapat diuji melalui penelitian dengan metode survei terhadap responden yang terkena dampak penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP, dengan pengambilan sampel yang representatif dari populasi yang diteliti.
Justifikasi untuk ukuran sampel, model yang digunakan atau metode penelitian yang diikuti dalam penelitian terkait penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP dapat dijelaskan sebagai berikut:
Ukuran Sampel: Untuk penelitian ini, ukuran sampel yang dibutuhkan dapat ditentukan berdasarkan rumus statistik yang sesuai dengan jenis populasi yang diteliti, tingkat signifikansi, dan margin of error yang diinginkan.
Dalam penentuan ukuran sampel, perlu dipertimbangkan juga tingkat keragaman populasi dan tingkat kepercayaan yang diinginkan.
Model yang Digunakan: Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa model regresi atau analisis multivariat yang dapat memperlihatkan keterkaitan antara variabel yang Selain itu, model kualitatif seperti analisis isi atau wawancara mendalam juga dapat digunakan untuk menggali data secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih kompleks terkait dengan fenomena yang diteliti.
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terkait penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP dapat bervariasi, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang diperlukan.
Metode penelitian yang dapat digunakan antara lain survei, eksperimen, studi kasus, atau metode kualitatif seperti penelitian tindakan atau etnografi.
Dalam pemilihan ukuran sampel, model, dan metode penelitian yang tepat, perlu memperhatikan tujuan penelitian, sumber data yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan penelitian tersebut.
Dengan begitu, hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih valid dan dapat diandalkan untuk menjawab tujuan penelitian secara efektif.
Dalam penelitian ini, kami memperbaiki model penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel X dan Y yang sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam analisis.
Selain itu, kami juga memperbaiki metode pengambilan sampel dengan memperhatikan representativitas sampel dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang lebih efektif.
Hasil penelitian kami menunjukkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan daripada penelitian sebelumnya karena masukan yang lebih lengkap dan metodologi penelitian yang lebih baik Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182 Dalam metode penelitian ini, dijelaskan bahwa jumlah informan yang digunakan tidak disebutkan secara spesifik.
Namun, penelitian ini menggunakan teknik studi kasus, yang artinya fokus penelitian akan difokuskan pada beberapa kasus yang dipilih sebagai representasi dari fenomena yang sedang diteliti.
Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi aktual terkait dengan wajib pajak, serta dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung di lapangan dan sumber lainnya yang dianggap relevan.
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP akan meningkatkan efektivitas pengolahan data identitas individu secara terintegrasi dan meningkatkan akurasi data.
Namun, penelitian ini juga mengakui adanya potensi risiko privasi individu dan tantangan dalam pengembangan regulasi yang memadai.
Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode survei terhadap responden yang terkena dampak penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP, dengan pengambilan sampel yang representatif dari populasi yang diteliti.
Pertanyaan Wawancara:
Apa itu sistem single identity number? Bagaimana hubungannya dengan peraturan NIK dan NPWP? Apa keuntungan dari penerapan sistem single identity number ini? Bagaimana proses pembuatan dan penggunaan single identity number ini? Apa saja persyaratan untuk mendapatkan single identity number? Bagaimana cara memperbarui atau mengganti single identity number jika terdapat kesalahan Bagaimana sistem single identity number dapat membantu dalam memerangi tindak kejahatan perpajakan? Bagaimana sistem single identity number dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak? Apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan pada single identity number saat melakukan pelaporan pajak? ANALISA DAN PEMBAHASAN Analisa Hasil Wawancara Apa itu sistem single identity number? Bagaimana hubungannya dengan peraturan NIK dan NPWP? Jawaban: Sistem single identity number adalah sistem yang mengintegrasikan nomor identitas penduduk dan nomor pokok wajib pajak menjadi satu nomor tunggal yang disebut single identity number (SIN).
Sebelumnya, nomor identitas penduduk (NIK) digunakan sebagai nomor identitas wajib pajak, namun sejak pemberlakuan peraturan NPWP.
NIK telah diganti dengan NPWP sebagai nomor identitas wajib pajak.
Citra Alfa Esi Pabeta.
Omega Avriella.
Cindi Septiani, dan Sherlina Mike.
Carolus Askikarno Palalangan:
PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN
NIK MENJADI NPWP
Apa keuntungan dari penerapan sistem single identity number ini? Jawaban: Penerapan sistem single identity number memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah:
Memudahkan pemantauan pajak dan pengawasan pajak oleh pemerintah karena data wajib pajak terintegrasi dalam satu sistem.
Mencegah penggunaan identitas ganda dalam mengajukan permohonan NPWP dan memperkuat identitas wajib pajak yang asli.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dengan adanya sistem yang C Bagaimana proses pembuatan dan penggunaan single identity number ini? Jawaban: Single identity number dibuat berdasarkan data identitas penduduk yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapi.
dan data wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Setelah data terintegrasi, akan dibuat single identity number yang kemudian akan digunakan sebagai nomor identitas wajib pajak.
Wajib pajak dapat menggunakan single identity number ini untuk berbagai keperluan administrasi pajak, seperti pelaporan pajak dan pembayaran pajak.
C Apa saja persyaratan untuk mendapatkan single identity number? Jawaban: Persyaratan untuk mendapatkan single identity number adalah memiliki NIK yang sudah terdaftar di Dukcapil dan memiliki NPWP yang sudah terdaftar di DJP.
Jika kedua persyaratan tersebut terpenuhi, maka single identity number akan dibuat secara otomatis oleh sistem.
C Bagaimana cara memperbarui atau mengganti single identity number jika terdapat kesalahan Jawaban: Wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan data melalui DJP atau Dukcapil jika terdapat kesalahan data pada single identity number.
Setelah data diperbarui atau diganti, single identity number akan diubah sesuai dengan data terbaru.
Bagaimana sistem single identity number dapat membantu dalam memerangi tindak kejahatan perpajakan? Jawaban: Sistem single identity number dapat membantu dalam memerangi tindak kejahatan perpajakan karena dapat memperkuat identitas wajib pajak yang asli dan mencegah penggunaan identitas ganda.
Hal ini dapat membuat proses pengawasan pajak menjadi lebih mudah dan efektif.
Bagaimana sistem single identity number dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak? Jawaban: Sistem single identity number dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak karena data wajib pajak terintegrasi dalam satu sistem.
Hal ini dapat memudahkan pemantauan pajak dan pengawasan pajak oleh pemerintah dan membuat proses administrasi pajak menjadi lebih mudah dan cepat.
Apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan pada single identity number saat melakukan pelaporan pajak? Jawaban: Jika terdapat kesalahan pada single identity number saat melakukan pelaporan pajak, wajib pajak harus segera menghubungi DJP atau Dukcapil untuk memperbaiki data pada single identity number.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelaporan pajak adalah data yang benar dan terintegrasi dengan baik.
Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182 Penerapan NIK Menjadi NPWP Dalam Sistem Single Identity Number (SIN) Berdasarkan Konsep Kemudahan Penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan bagi Dengan memanfaatkan data kependudukan yang terintegrasi dengan basis data perpajakan, proses pembuatan NPWP dapat lebih efisien dan akurat, karena tidak perlu lagi mengisi formulir data diri secara manual.
Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP juga memungkinkan untuk melakukan pengecekan data dan verifikasi secara online, sehingga meminimalkan kesalahan input data.
Sebelumnya.
Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan sistem Single Identity Number pada proses pembuatan KTP elektronik, yang juga menggunakan NIK sebagai identitas tunggal setiap warga negara.
Dalam hal ini, penggunaan NIK sebagai NPWP juga merupakan bagian dari upaya harmonisasi dan integrasi data antara berbagai lembaga pemerintah dalam rangka pelayanan publik yang lebih baik.
Namun, penting untuk memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat dalam implementasi sistem ini.
Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme perlindungan data yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan dan akses tidak sah terhadap data pribadi Selain itu, perlu juga adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan NIK sebagai NPWP, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Negara Indonesia adalah negara yang dapat mengimplementasikan Single Identity Number dalam sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan perubahan NIK menjadi NPWP.
Sebagaimana fungsi NIK sendiri merupakan nomor pengenal dan tanda identitas penduduk yang diciptakan khas, unik, bersifat satu-satunya, dan melekat pada tiap orang.
Dengan demikian NIK sangat mudah di hafal oleh sehingga dapat memudahkan orang agar tidak mengingat terlalu banyak nomor kartu.
Tidak hanya mempermudah dalam mengingat nomor kartu tetapi juga mengefisienkan waktu, proses dan juga biaya dalam pembuatan NPWP.
Gambar 2.
Bar Chart Konsep Kemudahan Berdasarkan Status Sumber: Diolah dari Survei Online Data yang diperoleh dari hasil survei online, sebanyak 23,3% sangat setuju dengan diterapkannya sistem SIN, sebanyak 53,5% merasa setuju, 7% tidak setuju, 2,3% sangat tidak setuju, dan 14% netral.
Dari hasil survei sebanyak 76,8% dari total sampel setuju dengan penerapan sistem SIN.
Survei online berikutnya yaitu berdasarkan status.
Status merupakan salah satu aspek yang menjadi penilaian.
Sebanyak 44,2% berstatus mahasiswa, 44,2% bekerja, dan sebanyak 11,6% tidak bekerja.
Citra Alfa Esi Pabeta.
Omega Avriella.
Cindi Septiani, dan Sherlina Mike.
Carolus Askikarno Palalangan:
PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN
NIK MENJADI NPWP
Gambar 2.
Bar Chart Konsep Kemudahan Berdasarkan Jenjang Mahasiswa Bekerja , dan Tidak Bekerja Sumber: Diolah dari Survei Online Pada survei berikutnya menanyakan pertanyaan yang mengacu kepada respon dari masyarakat apakah dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP dapat memberikan dan memenuhi konsep kemudahan.
Hal ini bertujuan mengetahui apakah penerapan aturan tersebut sudah memenuhi asas kemudahan.
Sebagaimana tersaji pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa sebanyak 46,5% setuju dengan penggunaan NIK menjadi NPWP, sebanyak 4,7% sangat setuju, sebanyak 16,3% tidak setuju, 4,7% sangat tidak setuju, dan 27,9% netral.
Gambar 3.
Bar Chart Konsep Kemudahan Pada Penerapan NIK Menjadi NPWP Sumber: Diolah dari Survei Online Sosialisasi Penerapan NIK Menjadi NPWP Kepada Masyarakat Setelah Terbitnya Aturan Pemberlakukan hukum dan peraturan yang termuat dalam PMK.
03 112 tahun 2022 mengatur NPWP bagi subjek pajak perorangan, badan, ataupun lembaga pemerintah telah ditetapkan dan bertujuan untuk mendorong penerapan peraturan penggunaan Indonesia satu Hal ini dilakukan melalui pemberian nomor identitas tunggal yang memiliki standar dan integrasi khusus sehingga memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.
Sosialisasi penerapan penggunaan NIK menjadi NPWP pertama kali dilaksanakan pada tanggal 14 juli tahun 2022 oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sosialisasi ini tidak berjalan dengan mudah , karena masyarakat tidak bisa langsung menerapkan hal tersebut dengan mudah.
Hasil penelitian yang didapat menyatakan sebesar 53,5% dari orang yang bekerja , tidak bekerja, dan mahasiswa yang setuju bahwa penerapan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182 Sumber: Diolah dari Survei Online Gambar 4.
Bar Chart Sosialisasi Penerapan Nik menjadi Npwp berdasarkan setuju dan tidak Sumber: Diolah dari Survei Online Pada bagian terakhir dari survei online yang dibagikan, penulis telah memilih satu orang yang bekerja dan mempunyai Npwp untuk diwawancarai secara Virtual .
Dari wawancara yang kami lakukan Maria mengatakan bahwa dia setuju dengan implementasi sistem perubahan identitas baru ini.
Salah satu keuntungannya adalah lebih memudahkan masyarakat dalam pembuatan Npwp, karena masyarakat tidak perlu lagi merepotkan diri ke kantor pelayanan pajak ( KPP).
Tantangan dalam Penerapan NIK Menjadi NPWP Implementasi perubahan identitas NIK menjadi NPWP di Indonesia melalui tantangan yang tidak sedikit, salah satunya mengenai kebocoran data atau pencurian data.
Adapun upaya pemerintah dalam mengantisipasi masalah kebocoran data yaitu direktur jenderal pajak (DJP) bekerja sama dengan Dukcapil mengenai protokol penggunaan data.
Selain membangun protokol penggunaan data.
DJP dan Ditjen Dukcapil bersama-sama memperkuat keamanan sistem teknologi informasinya masing-masing.
Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat indonesia dihebohkan dengan kejadian bocornya data pemerintah dari berbagai bidang.
Pada tahun 2021, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan bocornya 100.
002 data dari 279 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Citra Alfa Esi Pabeta.
Omega Avriella.
Cindi Septiani, dan Sherlina Mike.
Carolus Askikarno Palalangan:
PENERAPAN SISTEM SINGLE IDENTITY NUMBER SETELAH PEMBERLAKUAN PERATURAN
NIK MENJADI NPWP
Gambar 5.
Survei Kekhawatiran Penduduk terhadap Kebocoran Data
Sumber: Diolah dari Survei Online
SIMPULAN
Penerapan NIK menjadi NPWP dalam sistem SIN merupakan salah satu prinsip kemudahan untuk membantu proses administrasi pemerintah.
Ada banyak keuntungan yang bisa diterima dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan masyarakat.
Dari pihak masyarakat contohnya dapat menghemat waktu, tenaga, maupun biaya dalam pembuatan NPWP dan juga tidak perlu mengingat terlalu banyak nomor kartu sedangkan dari pihak pemerintah yaitu dapat dengan mudah mengawasi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak dan lain-lain.
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan NIK menjadi NPWP bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan administrasi perpajakan.
Dengan adanya sosialisasi dan pengetahuan tentang perubahan administrasi tersebut, masyarakat menjadi lebih mudah dalam membuat NPWP, tidak lagi perlu merepotkan diri ke kantor pelayanan pajak hanya dengan membuka situs web sesuai yang telah disosialisasikan .
Banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan NIK menjadi NPWP salah satunya yaitu kekhawatiran masyarakat dalam hal kebocoran data atau pencurian data yang mungkin dapat dilakukan pihak yang ingin mengambil keuntungan.
Dengan adanya kasus-kasus seperti itu pemerintah telah mengantisipasinya yaitu dengan bekerjasamanya pihak DJP dengan Ditjen Dukcapil mengenai protokol penggunaan data dan sama-sama memperkuat keamanan sistem teknologi informasinya masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengolahan data identitas individu secara terintegrasi dan meningkatkan akurasi data.
Namun, terdapat juga potensi risiko privasi individu dan tantangan dalam pengembangan regulasi yang memadai.
Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah bahwa data yang diambil hanya bersifat primer dan terbatas pada responden yang terkena dampak penerapan sistem Single Identity Number setelah pemberlakuan peraturan NIK menjadi NPWP, sehingga tidak dapat mewakili populasi secara keseluruhan.
Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada fenomena teks yang terkait dengan SIN dan pemberlakuannya NIK menjadi NPWP, sehingga penelitian lanjutan dapat melibatkan aspek lain dari implementasi SIN.
Jurnal Akuntansi.
Keuangan dan Auditing.
Vol.
4 (No.
, 2023.
Hal: 171-182 Untuk saran penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan populasi yang lebih besar dan lebih beragam.
Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengolahan data identitas individu secara terintegrasi dengan menggunakan SIN.
Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih rinci mengenai risiko privasi dan tantangan regulasi yang mungkin terkait dengan implementasi SIN, serta bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut secara efektif.
DAFTAR PUSTAKA