Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 Pembelajaran Fiqh Muamalah Realisasi Het Penjualan Gas Bersubsidi Perspektif TasAor Al-JabAr Hasan1.
Daud2.
Triyanana Wulandari3.
Wildan Nur Hidayat4 Institut Islam Al Mujaddid Sabak1,2,3.
UIN Fatmawati Soekarno4 Email Penulis: hasanjr0857@gmail.
Abstrak Penelitian ini mengkaji realisasi harga eceran tertinggi (HET) penjualan gas bersubsidi di Kampung Laut.
Tanjung Jabung Timur, sebagai studi kasus pembelajaran Fiqh Muamalah di Institut Al Mujaddid Sabak.
Fokus kajian terletak pada bagaimana konsep tasAor al-jabAr yang dibahas dalam teori fiqh dapat diaplikasikan pada kebijakan penetapan harga dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis studi kasus lapangan ini mampu meningkatkan keterampilan analisis kritis, pemahaman kontekstual, serta kemampuan mahasiswa mengintegrasikan teori fiqh dengan realitas kebijakan publik.
Selain itu, keterlibatan langsung mahasiswa di lapangan menumbuhkan kepekaan sosial dan kesadaran akan peran mereka sebagai calon praktisi dan akademisi di bidang ekonomi Islam.
Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi studi kasus ke dalam pembelajaran merupakan strategi efektif untuk menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan persoalan masyarakat dengan landasan nilai-nilai Islam.
Kata Kunci: Pembelajaran Fiqh Muamalah.
Pendidikan Ekonomi Islam.
Harga Eceran Tertinggi.
TasAor al-JabAr
PENDAHULUAN
Kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada penjualan gas bersubsidi di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat miskin.
Gas LPG 3 kilogram menjadi salah satu komoditas yang paling vital bagi rumah tangga menengah ke bawah, sehingga kestabilan harganya menjadi fokus perhatian nasional.
Penerapan HET di berbagai daerah, termasuk Kampung Laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi warga.
Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi konsumen dari praktik harga yang merugikan dan menjamin kelancaran distribusi subsidi (Eriyanti, 2.
Tantangan yang muncul di lapangan menunjukkan perlunya kajian mendalam dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam lingkungan akademik yang dekat dengan lokasi tersebut seperti Institut Al Mujaddid Sabak.
Fiqh Muamalah memberikan kerangka normatif dan etis dalam mengatur praktik ekonomi, termasuk kebijakan harga.
Konsep tasAor al-jabAr, yaitu penetapan harga secara paksa oleh pemerintah demi kemaslahatan umum, menjadi relevan untuk menilai kebijakan HET (Afrina, 2.
Pemikiran ini telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan para khalifah, dengan syarat-syarat tertentu agar tidak menyalahi prinsip keadilan.
Dalam konteks penjualan gas bersubsidi, landasan ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan HET memenuhi prinsip keadilan harga.
Hubungan antara teori dan realitas di daerah pesisir seperti Kampung Laut menjadi pembahasan yang sangat bermanfaat bagi Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak yang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah Kampung Laut memiliki kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang khas, dengan akses bahan bakar yang sangat dipengaruhi faktor transportasi dan cuaca.
Jarak yang jauh dari pusat distribusi membuat biaya operasional pangkalan dan pengecer meningkat.
Keadaan ini memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap HET karena harga resmi tidak selalu menutupi biaya distribusi yang sebenarnya.
Dilema antara ketaatan terhadap kebijakan dan keberlanjutan usaha menjadi nyata di wilayah ini.
Analisis Fiqh Muamalah menuntut penilaian yang mempertimbangkan manfaat dan kerugian secara seimbang, sebuah keterampilan yang perlu diasah oleh mahasiswa calon sarjana hukum ekonomi Islam (Willya, 2.
Perubahan signifikan terjadi sejak pemerintah membatasi penjualan gas bersubsidi hanya melalui pangkalan resmi.
Warga diwajibkan menunjukkan identitas diri dan pembelian dibatasi sesuai kuota rumah tangga atau usaha mikro.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah kebocoran subsidi dan memastikan penyaluran tepat Keluhan muncul dari warga yang tinggal jauh dari pangkalan karena biaya dan waktu tempuh yang bertambah.
Kompleksitas pelaksanaan kebijakan menjadi semakin terasa di wilayah yang aksesnya terbatas, memberikan materi nyata bagi mahasiswa untuk menganalisis problem distribusi dalam perspektif syariah.
Integrasi materi ini ke dalam pembelajaran Fiqh Muamalah menghadirkan peluang besar untuk menggabungkan teori dengan studi kasus nyata.
Mahasiswa tidak hanya memahami tasAor al-jabAr secara konseptual, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam kebijakan publik yang terjadi di sekitar mereka (Yahya & Afrina, 2.
Pendekatan berbasis masalah mendorong mahasiswa mengidentifikasi kendala lapangan dan menawarkan solusi sesuai prinsip syariah.
Strategi ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan realitas sosial-ekonomi setempat.
Pemahaman yang terbentuk menjadi lebih mendalam karena berangkat dari permasalahan riil di lingkungan mereka sendiri.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa intervensi harga pernah dilakukan pada masa pemerintahan Islam ketika gejolak harga mengancam kepentingan umum.
Ulama membolehkan tasAor dalam kondisi terjadinya penimbunan, kecurangan, atau ketidakstabilan harga yang merugikan masyarakat.
Kebijakan HET pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk modern dari praktik tersebut.
Prinsip keseimbangan antara kepentingan produsen, distributor, dan konsumen harus tetap dijaga.
Nilai keadilan dalam muamalah menuntut kebijakan harga yang menguntungkan semua pihak secara proporsional, sebuah hal yang dapat diuji relevansinya melalui diskusi akademik di kelas.
Keterbatasan infrastruktur di Kampung Laut menjadi penghalang utama realisasi HET.
Biaya tambahan akibat transportasi air sering tidak diperhitungkan dalam penetapan harga nasional.
Perbedaan harga antara pangkalan resmi dan pengecer menjadi fenomena yang umum terjadi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai fleksibilitas kebijakan nasional terhadap kondisi lokal.
Kajian kemaslahatan menjadi kunci untuk menemukan Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 solusi yang sesuai syariah, dan ini dapat menjadi proyek riset mahasiswa yang ingin menghubungkan teori dengan realitas lokal (Karmila, 2.
Prinsip hisbah dalam fiqh menekankan pentingnya pengawasan pasar demi menjaga keadilan dan ketertiban.
Fungsi ini pada masa kini dijalankan oleh aparat pengawas dan lembaga pemerintah untuk mencegah praktik merugikan seperti penimbunan.
Pelaksanaan pengawasan di daerah terpencil sering terhambat keterbatasan sumber daya.
Lemahnya pengawasan memungkinkan pelanggaran HET terjadi tanpa sanksi tegas.
Situasi ini memperlihatkan pentingnya peran aktif mahasiswa sebagai pengamat kritis kebijakan publik di daerah mereka.
Analisis kebijakan harga dari sudut pandang Fiqh Muamalah harus sejalan dengan tujuan syariah .
aqAid al-syarAoa.
Perlindungan daya beli masyarakat miskin termasuk dalam tujuan menjaga harta .
ife al-mA.
(Yunengsih et.
al, 2.
Keterjangkauan harga gas bersubsidi menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga miskin.
Kegagalan kebijakan yang mengakibatkan usaha tutup atau distribusi terganggu akan menghilangkan kemaslahatan yang diharapkan.
Pertimbangan inilah yang relevan dipelajari mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi dapat diuji berdasarkan prinsip syariah.
Kajian ini berfokus pada analisis realisasi HET di Kampung Laut menggunakan perspektif tasAor al-jabAr.
Materi ini diarahkan menjadi bahan ajar Fiqh Muamalah yang berbasis pada fenomena nyata di masyarakat, khususnya yang dekat dengan lingkungan mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak.
Hasilnya diharapkan memberi manfaat ganda, yaitu sumbangan analisis hukum Islam terhadap kebijakan publik dan pengayaan metode Studi kasus lokal memotivasi mahasiswa untuk peka terhadap persoalan yang ada di sekitarnya.
Peran Fiqh Muamalah sebagai ilmu terapan dapat diperkuat melalui pendekatan ini.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggabungkan data lapangan dengan kajian literatur.
Informasi lapangan diperoleh dari wawancara, observasi, dan data kebijakan setempat.
Literatur yang digunakan meliputi referensi fiqh klasik dan kontemporer tentang tasAor serta regulasi pemerintah mengenai HET.
Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif antara teori dan praktik.
Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan maupun pendidik di tingkat lokal (Patuti, 2.
Pembelajaran Fiqh Muamalah tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial-ekonomi Kasus HET gas bersubsidi di Kampung Laut menggambarkan pertemuan antara teori dan realitas serta potensi hukum Islam dalam memberikan solusi terhadap masalah modern.
Integrasi studi kasus ke dalam pembelajaran mampu membentuk lulusan yang menguasai teori, berpikir kritis, dan bersikap solutif.
Tujuan pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan ilmu, amal, dan akhlak dapat tercapai melalui pendekatan ini.
Kajian seperti ini relevan bagi dunia akademik di Institut Al Mujaddid Sabak sekaligus berguna bagi pengembangan kebijakan publik yang berkeadilan.
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985
METODE
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan .
ield researc.
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) penjualan gas bersubsidi di Kampung Laut.
Tanjung Jabung Timur, dalam perspektif tasAor al-jabAr.
Penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti agen dan pengecer gas, masyarakat sebagai konsumen, serta aparatur desa dan pihak pengawas distribusi.
Observasi langsung dilakukan untuk mengamati mekanisme penjualan dan distribusi di lapangan.
Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi berupa peraturan daerah, kebijakan pemerintah terkait HET, serta literatur fiqh muamalah yang relevan untuk memperkuat analisis data.
Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai model Miles dan Huberman.
Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat Pemilihan lokasi Kampung Laut didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya yang bergantung pada kebutuhan gas bersubsidi dan memiliki dinamika distribusi yang unik, serta relevansinya dengan pembelajaran Fiqh Muamalah bagi mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak.
Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran utuh yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga mampu memberikan perspektif normatif hukum Islam terkait tasAor al-jabAr dalam konteks ekonomi lokal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Mekanisme Realisasi HET Penjualan Gas Bersubsidi di Kampung Laut Harga Eceran Tertinggi (HET) gas bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat berpenghasilan Di Kampung Laut.
Tanjung Jabung Timur, kebijakan ini memiliki arti penting karena sebagian besar warganya bergantung pada gas elpiji bersubsidi untuk kebutuhan rumah tangga.
Penyaluran gas bersubsidi di wilayah ini dilakukan melalui rantai distribusi yang melibatkan agen resmi, sub-agen, hingga pengecer di tingkat kampung (Khoiriah.
Dalam praktiknya, jalur distribusi yang panjang dan kondisi geografis yang unik mempengaruhi realisasi harga di lapangan.
Faktor biaya distribusi menjadi salah satu alasan mengapa harga yang dibayar konsumen tidak selalu sama dengan ketetapan HET Kampung Laut memiliki karakteristik wilayah yang dikelilingi perairan, sehingga distribusi gas memerlukan transportasi air yang memakan biaya lebih tinggi dibandingkan jalur darat.
Agen resmi biasanya menyalurkan gas ke sub-agen di pusat kecamatan dengan harga sesuai HET, namun ketika sampai pada pengecer di kampung, harga mengalami Penyesuaian ini biasanya berupa penambahan ongkos angkut yang dibebankan kepada konsumen.
Bagi pengecer, tambahan harga tersebut dianggap wajar sebagai kompensasi atas biaya dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengangkut gas.
Namun, dari sudut pandang regulasi, praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HET meskipun memiliki alasan ekonomi (Gunawan & Tarigan, 2.
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 Hasil observasi menunjukkan bahwa harga jual gas bersubsidi di tingkat pengecer bisa mencapai 10Ae20 persen di atas HET yang telah ditetapkan.
Kenaikan harga ini terjadi secara konsisten, bukan hanya pada musim tertentu, yang menunjukkan adanya pola tetap dalam mekanisme distribusi.
Selain faktor biaya distribusi, adanya perbedaan kapasitas pasokan di setiap periode juga memengaruhi harga.
Saat pasokan dari agen resmi lancar, selisih harga dengan HET biasanya lebih kecil, namun ketika terjadi keterbatasan pasokan, selisih tersebut semakin besar.
Pola ini mengindikasikan bahwa mekanisme pasar lokal memiliki pengaruh kuat terhadap realisasi kebijakan harga yang bersifat nasional.
Dari sisi pengecer, argumentasi yang sering diajukan adalah bahwa mereka tidak memiliki subsidi untuk biaya transportasi sehingga penyesuaian harga merupakan satusatunya cara menutupi pengeluaran.
Mereka juga berpendapat bahwa tanpa penyesuaian harga, usaha mereka akan merugi dan distribusi gas ke wilayah terpencil akan terhambat.
Pandangan ini sejalan dengan teori distribusi barang di wilayah dengan hambatan geografis, di mana biaya transportasi menjadi faktor penentu harga akhir.
Namun, secara hukum, pemerintah telah menetapkan bahwa HET harus dipatuhi tanpa pengecualian, sehingga timbul dilema antara kepatuhan regulasi dan kelangsungan distribusi.
Masyarakat sebagai konsumen cenderung menerima harga yang lebih tinggi dengan alasan keterjangkauan akses lebih penting daripada kepatuhan harga.
Bagi mereka, yang terpenting adalah gas tetap tersedia ketika dibutuhkan, meskipun harus membayar lebih.
Kesediaan membayar harga di atas HET ini memperkuat posisi pengecer dalam menentukan harga jual (Fiddiyaningsih, 2.
Akibatnya, upaya pengawasan harga dari pemerintah menjadi kurang efektif karena masyarakat sendiri tidak menganggapnya sebagai pelanggaran serius.
Kondisi ini menciptakan ekosistem harga yang bersifat lokal dan berbeda dari kebijakan nasional.
Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang HET cukup terbatas.
Banyak warga yang tidak mengetahui angka pasti HET, hanya mengetahui bahwa harga gas sudah diatur pemerintah.
Ketidaktahuan ini membuat masyarakat tidak memiliki dasar yang kuat untuk menuntut penyesuaian harga sesuai aturan.
Faktor kepercayaan kepada pengecer yang telah lama berinteraksi dengan mereka menjadi alasan lain mengapa warga tidak mempersoalkan harga.
Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
Sebagian warga juga menganggap bahwa harga yang berlaku di kampung mereka adalah hal yang wajar karena sudah berlangsung lama.
Pola kebiasaan ini membentuk persepsi bahwa harga tersebut memang harga resmi, meskipun secara faktual berbeda dengan ketentuan pemerintah.
Kesadaran hukum ekonomi di masyarakat masih rendah, terutama terkait hak mereka untuk mendapatkan barang bersubsidi dengan harga resmi.
Dalam perspektif sosio-ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada tingkat literasi ekonomi masyarakat (Qusthoniah, 2.
Pemerintah daerah sebenarnya memiliki mekanisme pengawasan melalui dinas terkait dan aparat kecamatan.
Namun, dalam praktiknya, pengawasan di wilayah seperti Kampung Laut seringkali tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 Lokasi yang sulit dijangkau serta biaya operasional yang tinggi membuat frekuensi pengawasan menjadi rendah.
Kondisi ini memberikan ruang bagi terjadinya praktik penyesuaian harga yang tidak sesuai aturan.
Efektivitas kebijakan HET di wilayah ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi aparat pengawas (Afrina, 2.
Selain pengawasan formal, peran komunitas lokal dalam mengontrol harga juga relatif lemah.
Tidak adanya forum atau organisasi konsumen yang aktif membuat isu harga jarang menjadi pembahasan publik.
Masyarakat cenderung fokus pada ketersediaan barang daripada pada regulasi harga.
Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dari masyarakat belum dioptimalkan dalam implementasi kebijakan HET.
Akibatnya, keberlangsungan praktik penjualan di atas HET sulit dicegah.
Jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah, kondisi ini memunculkan diskusi tentang tasAor al-jabAr atau penetapan harga secara paksa oleh pemerintah.
Dalam konsep ini, pemerintah memiliki hak untuk menetapkan harga demi kemaslahatan umum, terutama pada barang kebutuhan pokok.
Namun, penerapannya di lapangan membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk pelaku distribusi dan masyarakat.
Tanpa kepatuhan bersama, kebijakan tasAor al-jabAr sulit diwujudkan secara efektif.
Kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan di Kampung Laut mencerminkan bahwa faktor geografis, biaya distribusi, dan literasi masyarakat sangat mempengaruhi implementasi kebijakan harga.
Dalam perspektif ekonomi Islam, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara keadilan harga dan kelancaran distribusi.
Hal ini dapat dilakukan dengan mencari solusi subsidi transportasi atau insentif bagi pengecer di wilayah sulit akses.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga kesesuaian harga dengan HET tanpa mengorbankan ketersediaan barang.
Pengalaman Kampung Laut memberikan pelajaran bahwa kebijakan yang bersifat nasional perlu mempertimbangkan karakteristik lokal dalam pelaksanaannya.
Penyesuaian kebijakan berbasis kondisi geografis dan sosial-ekonomi dapat meningkatkan efektivitas Dalam konteks pembelajaran Fiqh Muamalah bagi mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak, kasus ini menjadi contoh nyata interaksi antara regulasi harga, mekanisme pasar, dan prinsip keadilan ekonomi Islam.
Analisis seperti ini dapat memperkuat pemahaman teoritis sekaligus memberikan wawasan praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Analisis Praktik Penentuan Harga dalam Perspektif TasAor al-JabAr Konsep tasAor al-jabAr dalam Fiqh Muamalah merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga tertentu demi menjaga kemaslahatan umum.
Tujuan utamanya adalah menghindari praktik penindasan harga yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki daya beli rendah.
Dalam pandangan ulama, tasAor al-jabAr dibolehkan apabila harga pasar sudah tidak wajar dan berpotensi menimbulkan kemudaratan sosial.
Dalam konteks gas bersubsidi di Kampung Laut, penetapan HET oleh pemerintah merupakan bentuk nyata penerapan konsep ini .
ahya & Afrina.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan keadilan harga dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan energi.
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 Penerapan tasAor al-jabAr pada HET gas bersubsidi di wilayah perairan seperti Kampung Laut menghadapi tantangan tersendiri.
Jarak distribusi yang jauh dari agen resmi membuat biaya transportasi menjadi signifikan.
Meskipun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertentu, pengecer sering kali merasa perlu menambahkan biaya angkut pada harga jual.
Hal ini menimbulkan perbedaan antara harga resmi dan harga di lapangan.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas kebijakan dengan realitas geografis dan ekonomi lokal.
Dari sudut pandang fiqh, penambahan harga di atas HET dapat dibenarkan jika disebabkan oleh biaya riil yang tidak dapat dihindari.
Biaya transportasi menggunakan perahu atau kapal kecil untuk menempuh jalur perairan memang menjadi faktor penting di Kampung Laut.
Akan tetapi, syariah menekankan bahwa kenaikan tersebut harus bersifat transparan dan disampaikan secara jujur kepada konsumen.
Prinsip kejujuran .
dan keterbukaan .
menjadi pijakan agar transaksi tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan .
(Ridwan et.
al, 2.
Tanpa transparansi, tambahan harga ini berpotensi merugikan pembeli.
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengecer di Kampung Laut tidak selalu memberikan penjelasan mengenai kenaikan harga.
Banyak warga yang hanya menerima harga yang berlaku tanpa bertanya lebih jauh.
Hal ini dipengaruhi oleh faktor kepercayaan kepada pengecer yang sudah lama dikenal dalam komunitas.
Di sisi lain, keterbatasan akses informasi membuat warga tidak mengetahui secara pasti harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini melemahkan posisi tawar mereka dalam menuntut harga sesuai kebijakan.
Dari perspektif tasAor al-jabAr, kebijakan HET seharusnya diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat.
Tanpa pengawasan, tujuan utama kebijakan untuk melindungi konsumen menjadi sulit tercapai.
Pemerintah daerah dan aparat terkait perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap harga yang berlaku di tingkat pengecer.
Hal ini dapat mencegah terjadinya manipulasi harga yang merugikan masyarakat.
Selain itu, pengawasan dapat memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba menyalahgunakan kebijakan.
Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas tasAor al-jabAr (Amal, 2.
Sosialisasi tentang harga resmi dan alasan di balik penetapan HET dapat meningkatkan kesadaran warga.
Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih kritis terhadap perubahan harga yang tidak wajar.
Edukasi ini juga membantu membangun budaya transaksi yang jujur dan transparan.
Di wilayah terpencil seperti Kampung Laut, informasi bisa disampaikan melalui pertemuan warga atau media lokal sederhana seperti papan pengumuman.
Penerapan tasAor al-jabAr yang efektif juga memerlukan peran aktif dari agen resmi.
Agen menjadi titik awal distribusi yang menentukan kelancaran penyaluran gas bersubsidi.
Apabila agen mampu menyalurkan pasokan secara teratur dan sesuai harga resmi, peluang terjadinya lonjakan harga di tingkat pengecer dapat ditekan.
Kerja sama antara agen, pemerintah daerah, dan pengecer perlu dibangun dengan prinsip saling menguntungkan.
Dengan demikian, distribusi dapat berjalan lancar dan harga tetap terkendali.
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 Kendala geografis memang menjadi tantangan yang sulit dihindari dalam konteks Kampung Laut.
Namun, kebijakan tasAor al-jabAr dapat menyesuaikan diri dengan memberikan fleksibilitas tertentu untuk wilayah terpencil.
Misalnya, pemerintah dapat menetapkan HET khusus yang memperhitungkan biaya transportasi riil.
Penyesuaian seperti ini dapat meminimalkan perbedaan harga yang terlalu jauh dari ketetapan resmi.
Fleksibilitas ini harus diimbangi dengan pengawasan agar tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara berlebihan.
Dalam pandangan Islam, keadilan harga tidak hanya dilihat dari angka nominal, tetapi juga dari proses penetapannya.
Penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.
Penjual berhak mendapatkan keuntungan yang layak, sementara pembeli berhak memperoleh barang dengan harga wajar dan informasi yang TasAor al-jabAr hadir untuk menjaga keseimbangan hak tersebut.
Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mempertimbangkan semua aspek yang mempengaruhi harga di Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menolak kenaikan harga jika alasan yang diberikan jelas.
Mereka memahami bahwa distribusi di wilayah perairan memang memerlukan biaya tambahan (Hamid et.
al, 2.
Namun, yang menjadi masalah adalah ketika harga naik tanpa alasan yang transparan.
Hal ini menimbulkan rasa curiga dan ketidakpuasan di kalangan warga.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pengecer.
Dari sisi kebijakan publik, tasAor al-jabAr dapat menjadi instrumen yang efektif jika disertai data dan analisis yang akurat.
Pemerintah perlu memahami karakteristik wilayah seperti Kampung Laut sebelum menetapkan harga.
Data tentang biaya distribusi, jarak tempuh, dan kondisi pasokan harus menjadi bahan pertimbangan.
Kebijakan yang berbasis data akan lebih realistis dan diterima oleh masyarakat.
Dengan demikian, konflik harga dapat diminimalkan.
Penerapan tasAor al-jabAr melalui penetapan HET gas bersubsidi di Kampung Laut merupakan langkah penting untuk menjaga keadilan harga.
Meski dihadapkan pada tantangan geografis dan distribusi, kebijakan ini tetap relevan selama diiringi dengan transparansi, pengawasan, dan edukasi.
Prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan harus menjadi landasan utama.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengatur harga, tetapi juga membangun kepercayaan dan melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Implikasi Pembelajaran Fiqh Muamalah bagi Mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak Kasus penjualan gas bersubsidi di Kampung Laut merupakan contoh konkret yang sangat relevan untuk digunakan dalam pembelajaran Fiqh Muamalah di Institut Al Mujaddid Sabak.
Melalui kasus ini, mahasiswa dapat mempelajari secara langsung bagaimana konsep tasAor al-jabAr, yaitu penetapan harga oleh pihak berwenang, diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang menyentuh masyarakat luas.
Tidak hanya sebatas teori, mahasiswa dapat memahami dinamika kebijakan ini di lapangan, termasuk tantangan dalam Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih hidup karena mereka melihat keterkaitan antara konsep fiqh yang dipelajari di kelas dengan realitas yang terjadi di Dengan demikian, kasus ini berfungsi sebagai media pembelajaran yang Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 menghubungkan antara ilmu dan praktik.
Mahasiswa tidak lagi hanya menghafal definisi, tetapi juga memahami konteks penerapannya (Patuti t.
al, 2.
Kegiatan pembelajaran yang melibatkan studi kasus ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan harga.
Mereka diajak untuk mempertimbangkan aspek normatif yang diatur dalam fiqh sekaligus memahami realitas sosial-ekonomi yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.
Misalnya, faktor distribusi, kemampuan daya beli masyarakat, hingga kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Dengan memadukan sudut pandang normatif dan faktual, mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang suatu kebijakan.
Pendekatan ini sekaligus melatih keterampilan analisis mereka agar mampu melihat masalah dari berbagai sisi.
Hasilnya, mahasiswa menjadi lebih siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja.
Integrasi hasil penelitian lapangan ke dalam proses pembelajaran memberikan nilai tambah yang signifikan.
Mahasiswa dapat mengaitkan teori-teori fiqh muamalah dengan kondisi empiris yang mereka temukan di lapangan.
Dalam sesi diskusi kelas, mereka dapat membandingkan hasil temuan tersebut dengan literatur klasik maupun kontemporer, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih mendalam.
Hal ini juga membuka ruang bagi mereka untuk merumuskan solusi berbasis syariah terhadap masalah distribusi dan harga gas bersubsidi.
Selain itu, proses ini mendorong mahasiswa untuk lebih proaktif mencari referensi tambahan yang relevan.
Dengan demikian, kegiatan belajar tidak lagi bersifat pasif, tetapi menjadi interaktif dan produktif.
Pengalaman belajar berbasis penelitian lapangan juga berperan penting dalam menumbuhkan kepekaan sosial mahasiswa.
Mereka mulai menyadari bahwa kebijakan publik, meskipun terlihat sederhana, seperti penetapan HET, dapat memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Kesadaran ini muncul karena mereka melihat langsung bagaimana distribusi gas bersubsidi di wilayah terpencil sering kali menghadapi kendala logistik dan keterbatasan infrastruktur.
Dengan memahami persoalan ini, mahasiswa dapat mengembangkan empati terhadap masyarakat yang terdampak.
Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi Islam, yaitu membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.
Kepekaan ini menjadi modal penting dalam membangun etos kerja yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
Selain itu, studi kasus ini membantu mahasiswa memahami bahwa fiqh muamalah bukanlah ilmu yang statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan Penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks gas bersubsidi dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan maslahat publik.
Mahasiswa dapat mempelajari proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.
Mereka juga dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.
Pemahaman ini penting agar mereka tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga mampu melakukan analisis kontekstual.
Hal ini membentuk sikap ilmiah yang kritis namun tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.
Proses pembelajaran yang melibatkan observasi langsung di lapangan juga melatih keterampilan penelitian mahasiswa.
Mereka belajar bagaimana mengumpulkan data.
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 melakukan wawancara, dan menganalisis informasi secara sistematis.
Keterampilan ini tidak hanya berguna untuk kegiatan akademik, tetapi juga untuk karier mereka di masa depan sebagai praktisi atau peneliti di bidang ekonomi Islam.
Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan kompetensi Mahasiswa yang memiliki pengalaman lapangan cenderung lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat berdasarkan data.
Mereka juga lebih terampil dalam merumuskan argumen yang logis dan berbasis bukti.
Pembelajaran berbasis studi kasus ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan komunikasi dan kerja sama tim.
Ketika mereka berdiskusi mengenai temuan lapangan, mereka harus mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan menghargai sudut pandang orang lain.
Proses ini membantu membentuk sikap profesional dalam interaksi akademik maupun sosial.
Selain itu, diskusi kelompok memicu munculnya ide-ide kreatif yang mungkin tidak terpikirkan jika mereka hanya belajar secara Dengan demikian, suasana belajar menjadi lebih dinamis dan kolaboratif.
Kemampuan ini menjadi bekal penting dalam dunia kerja yang menuntut keterampilan komunikasi dan kolaborasi.
Dari sisi metodologi, penggunaan kasus nyata seperti ini membantu mahasiswa memahami bahwa teori fiqh muamalah dapat diuji kebenarannya dalam praktik.
Mereka dapat melihat apakah prinsip-prinsip yang diajarkan benar-benar dapat diimplementasikan di tengah kompleksitas masalah masyarakat (Ahmad, 2.
Hal ini memperkuat relevansi pembelajaran karena mahasiswa menyadari bahwa ilmu yang mereka pelajari memiliki manfaat langsung.
Dengan demikian, motivasi belajar mereka meningkat.
Mereka menjadi lebih tertarik untuk mengeksplorasi materi secara mendalam.
Proses belajar pun menjadi lebih bermakna dan berkesan.
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di wilayah seperti Kampung Laut juga memberikan mereka perspektif baru tentang tantangan pembangunan di daerah pesisir dan Mereka melihat bahwa masalah distribusi barang, termasuk gas bersubsidi, sering kali dipengaruhi oleh faktor geografis yang unik.
Hal ini membuat mereka memahami bahwa kebijakan publik tidak bisa bersifat seragam untuk semua daerah.
Dengan demikian, mereka dapat mengusulkan solusi yang lebih spesifik dan kontekstual.
Kesadaran ini membentuk pola pikir yang adaptif terhadap keragaman kondisi masyarakat.
Sikap ini sangat dibutuhkan dalam merancang kebijakan atau program berbasis syariah yang Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu sosial.
Dalam menganalisis kasus penjualan gas bersubsidi, mereka tidak hanya menggunakan dalil-dalil fiqh, tetapi juga mempertimbangkan data sosial-ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor teknis Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner sangat diperlukan dalam memecahkan masalah kompleks.
Dengan memadukan kedua bidang ilmu ini, mahasiswa dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan aplikatif.
Pendekatan ini juga membuktikan bahwa pendidikan Islam dapat bersinergi dengan ilmu pengetahuan modern.
Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 6 Nomor 6 Tahun 2025 https://afeksi.
id/jurnal/index.
php/afeksi e-ISSN: 2745-9985 Hal ini menegaskan relevansi pendidikan tinggi Islam di era kontemporer (Ridwan et.
Kegiatan seperti ini dapat menjadi model pembelajaran bagi mata kuliah lain yang Penggunaan studi kasus nyata yang terintegrasi dengan penelitian lapangan dapat diterapkan pada berbagai topik dalam ekonomi Islam.
Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih variatif dan menarik.
Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan keterampilan problem solving mahasiswa.
Mereka tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga mampu merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan di masyarakat.
Dengan demikian, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan global.
Akhirnya, melalui pembelajaran berbasis kasus penjualan gas bersubsidi di Kampung Laut, mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak mendapatkan pengalaman belajar yang holistik.
Mereka belajar menggabungkan teori dan praktik, mengembangkan keterampilan penelitian, meningkatkan kepekaan sosial, serta memperkuat integritas Semua ini sejalan dengan misi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat (Eriyanti, 2.
Dengan bekal tersebut, diharapkan mereka mampu berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.
Pembelajaran seperti ini membuktikan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana perubahan sosial yang nyata.
KESIMPULAN
Pembelajaran Fiqh Muamalah berbasis studi kasus penjualan gas bersubsidi di Kampung Laut memberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa Institut Al Mujaddid Sabak.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep tasAor al-jabAr secara teoritis, tetapi juga mampu melihat aplikasinya dalam konteks kebijakan publik dan realitas sosial-ekonomi masyarakat.
Pengalaman lapangan memperkaya wawasan, mengasah kemampuan analisis kritis, serta menumbuhkan kepekaan sosial yang diperlukan untuk menjadi praktisi atau akademisi ekonomi Islam yang responsif terhadap kebutuhan umat.
Integrasi teori dan praktik dalam pembelajaran ini sejalan dengan visi perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang mampu memberikan solusi syariah atas berbagai permasalahan ekonomi di masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA