Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Dinamika Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024: Tinjauan Terhadap Konfigurasi Politik PDIP dan PKS Bapthista Mario Yosryandi Sara1.
Safrizal Rambe2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Nasional.
Jakarta Email: marioyosryandi30@gmail.
com1 safrizal.
rambe@civitas.
Abstrak Sejatinya.
Pemilu 2024 adalah pijakan atas dinamika demokrasi elektoral Indonesia di tengah krisis oposisi yang kian mengkhawatirkan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang selama dua periode mendominasi kursi eksekutif dan legislatif, sekarang harus menentukan posisi politiknya di tengah penurunan dukungan elektoral di basis tradisionalnya.
Pilihan antara berada di lingkar kekuasaan melalui kompromi koalisi atau mundur ke barisan oposisi, untuk memulihkan citra ideologis, menjadi suatu dilema yang serius.
Demikian juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini diperhadapkan di tengah persimpangan jalan.
antara bertahan sebagai oposisi yang sejauh ini menjadi mesin perlawanan, atau bergabung dalam koalisi dengan kalkulasi pragmatis ketika mengamankan sumber daya politiknya.
Karena itu, tulisan ini menelaah dinamika tersebut melalui analisis teori oposisi, teori koalisi rasional, serta patronase politik yang menjelaskan betapa cairnya garis demarkasi oposisi dan koalisi pada pusaran politik Indonesia sesudah reformasi.
Hasil kajian ini menjelaskan, hakikatnya konfigurasi politik PDIP dan PKS pasca Pemilu 2024, menjadi salah satu aspek krusial pada kualitas demokrasi Indonesia.
Jika kedua partai ini bergabung dalam koalisi besar, maka ruang oposisi substantif akan menyempit, dan turut melemahkan check and balance demokrasi prosedural.
Dengan demikian, pergeseran politik PDIP dan PKS tidak sebatas strategi kekuasaan, melainkan pertaruhan masa depan demokrasi Indonesia di bawah kekuasaan rezim Prabowo-Gibran.
Kata Kunci: Demokrasi.
Koalisi.
Konfigurasi Politik.
Oposisi.
PDIP.
Pemilu 2024.
PKS
Abstract The 2024 Election marks a crucial turning point for IndonesiaAos electoral democracy, occurring amid an increasingly alarming opposition crisis.
The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), after two terms of dominance in both executive and legislative branches, faces declining support in its traditional strongholds.
It must now decide between joining the ruling coalition to remain within the circle of power or repositioning itself in opposition to reclaim its ideological The Prosperous Justice Party (PKS) also stands at a crossroads.
Having long distinguished itself as an opposition force.
PKS must weigh the benefits of maintaining that stance against the pragmatic option of entering a coalition to secure greater political resources.
This paper analyzes these dilemmas through opposition theory, rational coalition theory, and political patronage, which highlight the fluid boundaries between opposition and coalition in post-reform Indonesian politics.
The findings suggest that the configuration of PDIP and PKS after the 2024 Election is pivotal to the quality of IndonesiaAos democracy.
Should both parties join a grand coalition, the substantive space for opposition will shrink, weakening the mechanisms of checks and balances.
Thus, the repositioning of PDIP and PKS extends beyond tactical power struggles and represents a broader gamble on the future of Indonesian democracy under Prabowo SubiantoAos administration.
Keywords: 2024 Election.
Coalition.
Democracy.
Opposition.
PDIP.
PKS.
Political Configuration Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (Pemil.
2024 merupakan suatu pertanda di tengah hingarbingar demokrasi elektoral Indonesia pasca reformasi, bahwa terdapat persoalan praktik koalisi dan oposisi.
Seyogyanya dalam sistem presidensial multipartai seperti di Indonesia, kelompok koalisi seringkali dibangun tidak semata karena kedekatan ideologis, tetapi karena kalkulasi distribusi sumber daya politik (Aspinall & Berenschot.
Fenomena ini kiranya semakin memperkuat patronase sebagai jantung pengaturan relasi antar-elite, melemahkan demarkasi oposisi dan koalisi itu sendiri.
Sejak kejatuhan orde baru .
, relasi kekuasaan di Indonesia masih bergerak berdasarkan aspek pragmatic coalition-building yang diwarnai rent-seeking (Hadiz.
Hal tersebut, menjadikan partai politik bertransformasi bukan semata-mata alat politik yang bisa mengartikulasi kepentingan rakyat, tetapi juga sebagai saluran mobilitas sumber daya untuk mempertahankan oligarki (Mietzner.
Winters.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang merupakan partai nasionalis berideologi marhaenisme warisan Sukarno, tidak luput dari jerat dilema demikian.
Setelah dua dekade mendominasi perhelatan Pemilu hingga tahun 2024, tetapi hasilnya menunjukkan kemunduran elektoral di basis tradisionalnya, terutama di Jawa Tengah .
Situasi ini memaksa Partai besutan Megawati Sukarnoputi tersebut, menghadapi opsi apakah akan mempertahankan pragmatisme koalisi atau bertransformasi menjadi oposisi ideologis untuk memulihkan basis politik dan kekuatan massa? Di lain sisi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dihadapkan atas dilema serupa, meski memiliki basis ideologis yang lebih solid sebagai partai AuIslam ModernisAy.
Namun di lain pihak.
PKS memiliki rekam jejak memainkan taktik oposisi moralnya, merawat identitas gerakan politik Islam pasca reformasi.
Selain itu, rekam jejak keterlibatan PKS di masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama satu dekade .
, misalnya, menunjukkan pragmatisme partai tidak sepenuhnya dapat dilepaskan dari politik patronase dan logika power-sharing.
Keadaan ini menimbulkan pertanyaan reflektif.
Dimanakah letak komitmen ideologis partai politik di Indonesia?.
Apakah praktik oposisi dan koalisi merupakan arena kompromi untuk meredam pertarungan antar-elite?.
Ataukah rangkaian dari proses Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
untuk mewujudkan demokrasi substantif? Sebagaimana Sartori .
menegaskan, sejatinya oposisi merupakan syarat minimum demokrasi modern.
Tanpa oposisi yang efektif, parlemen hanya berfungsi layaknya rubber stamp .
Dengan demikian, membaca arah politik PDIP dan PKS setelah Pemilu 2024 tidak saja membaca taktik atau siasat jangka pendek kekuatan kedua partai ini.
Namun sebaliknya, membaca masa depan demokrasi Indonesia di tengah gempuran dominasi koalisi super besar .
versized coalitio.
yang berpotensi mereduksi fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan (Mietzner.
Maka, artikel ini bertujuan untuk membedah disparitas tersebut, dengan memanfaatkan kerangka teori oposisi, koalisi, serta patronase politik, disertai refleksi kritis atas implikasi bagi masa depan demokrasi prosedural Indonesia pasca Pemilu 2024.
Namun, di tengah kepadatan kajian mengenai partai politik dan demokrasi elektoral di Indonesia, terdapat sejumlah research gap yang masih luput disentuh secara Pertama, literatur dominan lebih banyak menyoroti perilaku partai dalam konteks kontestasi elektoral, tetapi kurang mengurai bagaimana konfigurasi oposisiAe koalisi pasca-Pemilu benar-benar bekerja sebagai mekanisme institusional yang memengaruhi kualitas demokrasi substantif.
Kedua, studi mengenai PDIP dan PKS umumnya berhenti pada analisis orientasi ideologis atau strategi elektoral masing-masing, tetapi belum menjelaskan secara mendalam bagaimana kedua partai ini memposisikan diri dalam lanskap oversized coalition yang kian mengaburkan batas antara koalisi pemerintahan dan oposisi.
Ketiga, meskipun kajian patronase politik telah berkembang pesat, relasinya dengan melemahnya oposisi formal dan transformasi parlemen menjadi arena Auakomodasi eliteAy masih belum banyak diteliti secara empiris.
Keempat, terdapat kekosongan analitis terkait bagaimana keputusan politik PDIP dan PKS setelah Pemilu 2024 dapat dibaca bukan sekadar sebagai manuver pragmatis, melainkan sebagai indikator lebih luas tentang reorientasi peran partai dalam menjagaAi atau justru menggerusAifungsi pengawasan demokratis di bawah tekanan konsolidasi kekuasaan eksekutif.
Dengan mengisi celah tersebut, artikel ini tidak hanya memeriksa dinamika taktis kedua partai, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis-empiris bagi diskursus tentang masa depan demokrasi prosedural Indonesia dalam bayang-bayang dominasi koalisi super besar.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan .
ibrary researc.
serta kajian wacana .
iscourse analysi.
Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini tidak bermaksud menghasilkan generalisasi, tetapi bentuk penjelasan mendalam .
n-depth explanatio.
terhadap dinamika antara pilihan politik PDIP dan juga PKS sesuai konfigurasi politik pasca pemilu 2024.
Sebagai kerangka epistemologis, analisis ini berpijak pada perspektif institusionalis (Hadiz.
Tyrnquist.
yang memandang partai politik tidak hanya institusi demokrasi formal, namun sebagai aktor yang beroperasi seturut logika patronase dan relasi klientelistik yang melekat pada demokrasi elektoral, yang salah satunya Indonesia.
Dengan itu, pembacaan arah politik PDIP dan PKS tidak semata-mata dilihat dari kalkulasi elektoral yang formal, tetapi perlu ditinjau berdasarkan aspek underlying structures berupa jejaring oligarki, distribusi rente, dan pembentukan koalisi yang pragmatis (Winters.
Aspinall & Berenschot.
Data dan bahan kajian dalam penelitian ini, didapatkan melalui dokumen sekunder, yang meliputi hasil publikasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait perolehan suara partai pada pemilu 2024.
Kemudian artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan riset, dan sumber berita daring yang kredibel sebagai sumber kontekstual.
Selanjutnya, metode analisis menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang bertujuan memahami narasi antar-elite partai, ketika dikonstruksi dalam ruang publik, serta bagaimana narasi tersebut merefleksikan posisi strategis partai (PDIP dan PKS) di persimpangan gerbong oposisi dan koalisi.
Dalam konteks ini, aktor yang dianalisis mencakup elite inti .
ore elite.
kedua partai, yaitu Ketua Umum.
Sekretaris Jenderal.
Ketua DPP bidang politik, serta juru bicara resmi partai yang secara konsisten memproduksi wacana publik terkait sikap politik pasca-Pemilu 2024.
Selain dari itu, analisis juga mencakup pernyataan politisi kunci, dari masingmasing partai, dikarenakan posisi mereka memungkinkan artikulasi wacana yang lebih operasional mengenai pilihan oposisi atau koalisi.
Termasuk pula komentar dan framing dari tokoh senior non-struktural atau elite simbolik.
Misalnya presiden partai, dewan kehormatan, atau figur ideologis yang seringkali digunakan untuk memberikan legitimasi historis dan moral terhadap arah politik partai.
Dengan demikian.
AWK tidak hanya Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
memeriksa pernyataan-pernyataan individual, tetapi juga relasi kuasa, konteks institusional, serta strategi bahasa yang digunakan elite PDIP dan PKS untuk menegosiasikan posisi politik mereka dalam lanskap koalisi super besar pasca-Pemilu
HASIL DAN PEMBAHASAN
Oposisi sebagai Pilar Demokrasi Substantif Dalam kerangka teori politik klasik, keberadaan oposisi merupakan prasyarat minimal berjalannya demokrasi yang sehat dan substantif.
Giovanni Sartori, secara tegas menekankan bahwa esensi demokrasi terletak pada kompetisi terorganisasi dan mekanisme kontrol timbal balik antara partai pemerintah dan oposisi: AuThe very essence of democracy is the organized competition and reciprocal control between governing and opposition partiesAy (Sartori.
Ambardi.
Oposisi tidak berhenti sebagai lawan politik yang antagonistik, tetapi fungsi institusionalnya adalah sebagai watchdog yang akan mencegah konsentrasi kekuasaan, membuka ruang deliberasi kebijakan, sekaligus mengartikulasikan aspirasi minoritas politik yang tidak terwakili di lingkaran eksekutif (Dahl.
Norton.
Teori polyarchy dari Robert Dahl .
, menegaskan jika pluralitas kekuatan politik, kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan juga kompetisi elektoral, hanyalah prosedur formal belaka apabila tidak diikuti dengan oposisi yang benar-benar Sebab tanpa oposisi efektif, mekanisme accountability akan lumpuh karena parlemen kehilangan fungsi deliberasi kritis dan kontrol substantif atas eksekutif (Schedler.
Hal ini berpotensi menurunkan kualitas demokrasi seperti fayade suatu demokrasi prosedural dengan rutinitas pemilu meskipun meniadakan pertanggungjawaban yang sebenarnya.
Berkaca dari konteks di Indonesia, persoalan oposisi itu melekat pada karakter sistem presidensial yang dikawinkan dengan multipartai ekstrem (Lijphart.
Fenomena rainbow coalition pasca pemilu 2014 hingga 2019 contohnya, menunjukkan bagaimana partai-partai lebih memilih posisi di dalam lingkar kekuasaan daripada memegang peran oposisi yang substantif.
Logika power-sharing semacam demikian akhirnya menciptakan situasi menjadi bumerang.
Sejatinya.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
pemerintahan tampak stabil secara prosedural, tetapi mengalami disparitas kontrol Pemilu 2024, seyogyanya merupakan momentum uji vitalitas demokrasi Indonesia.
Apabila PDIP memilih untuk tetap Audi orbit kekuasaanAy meskipun kalah dalam pilpres, maka peluang terbentuknya oposisi fundamental akan sangat tipis.
Namun kenyataannya, setelah Pilpres 2024 PDIP menunjukkan manuver politik yang kompleks dan cenderung menghindari label oposisi.
Dalam pidato penutupan Kongres VI PDIP di Bali.
Megawati telah menegaskan PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi atau sebagai bagian dari koalisi, melainkan Aupartai penyeimbangAy dalam rangka menjaga arah pembangunan agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat (Detiknews, 02/08/2.
Megawati pun menyatakan, sistem presidensial Indonesia, menurutnya.
Autidak dikenal istilah oposisi dan koalisiAy dalam pengertian absolut, melainkan dinamika politik yang lebih cair.
Pernyataan ini mengindikasikan.
PDIP sedang berupaya menghindari posisi antagonistik penuh sebagai oposisi, dan memilih strategi middle path atau netral dan Sebagaimana terminologi teori oposisi modern, ini bisa disebut juga Auoposisi setengah jalan .
emi-oposis.
Ay atau Auoposisi yang loyal terhadap kebenaran,Ay bukan partai penentang yang mutlak.
Strategi ini mirip dengan pola oppositional balancing di mana partai memilih berdiri di luar pemerintahan formal, namun masih menjaga hubungan kerja dan komunikasi agar dapat berkontribusi seturut kebijakan pemerintahan ketika Langkah PDIP itu, juga direspons oleh partai lain di arena politik.
Golkar, misalnya, menyatakan menghormati sikap PDIP sebagai partai penyeimbang.
PKB tidak ketinggalan, secara resmi menyebut.
Megawati berhak menentukan posisi PDIP.
Dan jika keputusan PDIP Aubukan partai oposisi, bukan juga partai pemerintahAy dihormati sebagai bagian kedaulatan internal partai.
Adapun Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP Andreas Hugo, yang menegaskan.
PDIP melihat dirinya sebagai penyeimbang yang memberikan second opinion pada kebijakan pemerintah (Detiknews, 02/08/2.
Dengan begitu.
PDIP tampak memilih strategi kontrol politik yang hybrid.
Artinya, tidak secara total keluar dari pusaran kontrol pemerintahan .
ejauh mana kebijakan pro-rakyat dijalanka.
, tetapi aktif menjaga jarak agar tidak terlalu bergantung terhadap kegunaan koalisi kekuasaan.
Siasat ini menggambarkan persoalan klasik partai besar yang Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
kehilangan akses kekuasaan di eksekutif, antara menjadi oposisi .
esiko dimarginalisas.
atau berupaya mempertahankan pengaruh .
isiko dikooptas.
Di sisi lain, posisi PKS lebih tradisional diarahkan ke peran oposisi.
Setelah Pilpres 2024 PKS, melalui Majelis Syura dan keputusan internal, membahas apakah akan mengambil langkah koalisi atau konsisten sebagai oposisi.
Bahkan Jazuli Juwaini.
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, menyampaikan apabila partainya Autidak masalah menjadi oposisi ataupun koalisi, tergantung dinamika politik dan keputusan musyawarah Majelis SyuraAy (Antara News, 29/ 04/2.
Pernyataan tersebut mempertegas, ihwal PKS tidak memposisikan diri secara kaku layaknya oposisi absolut.
Sebaliknya, fleksibel seturut strategi politik partai.
Meski begitu, orientasi PKS tetap condong ke kontrol kritis daripada kolaborasi di eksekutif.
Di berbagai kesempatan, tidak luput PKS menekankan oposisi bukanlah penolakan total terhadap negara, bisa dipahami sebagai mekanisme kawalan terhadap penyimpangan kebijakan.
Hal ini sejalan dengan pandangan Helmke .
, seyogyanya oposisi sejati mesti mempunyai legitimasi sosial politik, serta keberanian institusional.
Dinamika saat ini, turut memperkuat argumen teori, bahwa oposisi yang efektif tidak melulu identik dengan penentangan frontal, tetapi bisa berbentuk peran Aupenyeimbang kritisAy .
ritical balance.
, selama ia memiliki keleluasaan institusional, kemandirian ideologis, dan keberanian berseberangan saat diperlukan.
Jadi sesuai perbandingan PDIP dan PKS pasca Pemilu 2024, sejatinya PDIP menempuh strategi middle ground Ai AupenyeimbangAy Ai yang memungkinkan fleksibilitas dukung-kritik, namun berpotensi melemahkan posisi kontrol jika terlalu diferensial terhadap kekuasaan.
PKS, mempertahankan orientasi oposisi kritis dengan membuka kemungkinan kerja sama, tetapi tetap menegaskan bahwa fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah adalah tugas utama oposisi organik.
Strategi PDIP dan PKS tersebut menjadi contoh empiris betapa teori oposisi .
ermasuk konsep loyal opposition, cartel party, atau hegemonic power-sharin.
sangat relevan untuk menganalisis bagaimana partai-partai besar memainkan posisi kekuasaan dan kontrol terhadap demokrasi presidensial multipartai di Indonesia.
Mengingat, perjalanan politik sesudah reformasi, problematisasi oposisi bukan hanya erat kaitannya dengan perhitungan elektoral jangka pendek, tetapi juga soal Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
moralitas politik dan keberanian institusional partai sehingga tetap di luar kekuasaan meskipun beresiko secara finansial dan politik (Aspinall & Mietzner.
Apabila tidak, demokrasi Indonesia hanya terjebak dalam kubangan defective democracy.
Bahwa institusi pemilu ada, namun substansi accountability dan kontrol horizontal hilang, membuat parlemen berpotensi menjadi rubber stamp bagi dominasi oligarki (Buehler.
Karenanya, komitmen PDIP maupun PKS untuk memainkan peran strategis pasca pemilu, yang membuat litmus test.
Apakah demokrasi Indonesia mampu melawan gejala hegemonic power sharing atau akan terjerumus di dalam praktik cartel party (Katz & Mai.
yang mampu mereduksi oposisi layaknya ornamen prosedural.
Sirkulasi Klientelisme di Balik Pembentukan Koalisi Berdasarkan teori koalisi rasional, berangkat dari asumsi bahwa partai politik adalah aktor rasional yang bertindak untuk memaksimalkan manfaat kekuasaan.
Riker .
, sesuai The Theory of Political Coalitions.
Riker menerangkan bila partai akan berupaya membentuk koalisi menang minimal .
inimum winning coalitio.
Artinya, partai hanya mengundang sekutu yang diperlukan untuk membentuk mayoritas, demi meminimalkan pembagian payoff.
Dalam kutipannya yang terkenal.
Riker menulis.
AuPoliticians are rational maximizers of their utility, seeking minimal winning coalitions that deliver power and resourcesAy.
Akan tetapi, konteks Indonesia menunjukkan deviasi sistematis seturut teori tersebut.
Sistem presidensial multipartai dan patronase yang kuat, justru membuat praktik pembentukan koalisi cenderung melampaui kebutuhan minimal.
Fenomena ini, disebut Mietzner .
sebagai Auover sized coalitionsAy, di mana aktor politik lebih memilih stabilitas jangka pendek dan akses sumber daya negara daripada mengefisiensi koalisi minimal.
Aspinall dan Berenschot .
memperkuat temuan itu, dengan menjelaskan bahwa koalisi gemuk di Indonesia bukan hanya instrumen stabilitas politik formal, tetapi mekanisme distribusi patronase yang mana partai peserta memperoleh jatah posisi strategis, proyek, atau akses fiskal.
Inilah yang kemudian membuat oposisi sulit bertahan lama dikarenakan biaya politik menolak patronase lebih tinggi daripada insentif ideologis menjadi oposisi permanen.
Disinilah PDIP.
meski memiliki basis ideologi marhaenis.
realitasnya mengesampingkan fleksibilitas koalisi yang tinggi demi meminimalkan risiko kehilangan akses sumber daya di birokrasi (Winters.
Sementara di satu sisi.
PKS Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
merupakan partai yang relatif bersih dan profesional tidak terlihat sensitif atas logika pembagian jabatan .
ower-sharin.
, apabila imbal balik kekuasaan dirasa sepadan dengan biaya moral menjadi oposisi.
Gagasan dari koalisi rasional juga relevan dibaca melalui kerangka teori Kitschelt dan Wilkinson .
mengemukakan, di negara-negara demokrasi baru, koalisi partai seringkali diikat bukan oleh platform kebijakan yang koheren, melainkan oleh jaringan patron-klien yang memastikan aliran sumber daya negara ke basis pendukung.
Hal itulah yang terjadi di Indonesia.
Di mana, insentif institusional untuk membentuk oposisi permanen lemah karena cost-benefit calculation lebih menguntungkan koalisi besar.
Oleh karenanya, membaca arah politik PDIP dan PKS pasca pemilu 2024 melalui lensa teori koalisi rasional, menuntut adanya refleksi apakah keduanya berani membayar biaya politik menjadi oposisi substantif atau tetap bermanuver di tengah prinsip oversized coalition demi menjaga stabilitas kekuasaan yang semu.
Patronase Politik dan Oligarki Elektoral Merujuk pelbagai literatur demokrasi, pasca-reformasi, patronase di Indonesia sering disebut sebagai urat nadi politik elektoral yang menjembatani relasi dan kepentingan para elite.
baik partai dan juga negara.
Patronase pada hakikatnya merupakan pola relasi yang menguntungkan satu sama lain, sekaligus berbasis pertukaran sumber daya negara dengan loyalitas politik.
Hadiz .
mengemukakan, apabila optimisme neo-institusionalis yang terlalu menitikberatkan prosedur elektoral, justru akan luput membaca bagaimana jaringan patron-klien membajak demokrasi dari dalam.
Jeffrey Winters .
menambahkan, jika patronase bukan saja relasi antara elite partai dengan konstituen, harus dilihat juga sebagai instrumen utama oligarki elektoral, artinya akumulasi dan sirkulasi kekuasaan ada di tangan segelintir aktor ekonomi dan politik.
Winters menulis.
AuOligarchs use elections to legitimize control, but real power flows through informal patronage networks that render formal institutions subordinateAy.
Sesuai uraian tersebut, pemilu, parlemen, bahkan oposisi begitu mudah untuk dikooptasi menjadi mekanisme reproduksi oligarki.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Realitas yang terjadi hari ini, clientelism di Indonesia menjelma dalam bentuk koalisi pragmatis, pembagian posisi strategis, dan aliran rente birokrasi yang memastikan loyalitas elite partai.
Aspinall dan Sukmajati .
menerangkan, sejatinya partai-partai di Indonesia cenderung bertransformasi layaknya kendaraan patronase.
elite partai menjanjikan program, proyek, sekaligus akses jabatan sebagai sebagai balas budi dukungan politik.
Di parlemen, ini memengaruhi perilaku oposisi.
Tanpa insentif material, oposisi substantif hampir selalu rapuh di hadapan daya tawar patronase Penjabaran di atas, merupakan AutamparanAy atau dilema bagi PDIP dan PKS.
PDIP,
sejak awal reformasi, menggunakan patronase birokrasi sebagai basis dan sumbu konsolidasi kekuasaan, termasuk menggembosi jabatan di kementerian.
BUMN, hingga birokrasi lokal (Mietzner.
Penurunan dukungan pada Pemilu 2024, setidaknya telah menekan PDIP agar mempertahankan state resources demi menjamin kelangsungan patronase-nya.
Dengan demikian, posisi oposisi bagi PDIP tidak hanya sikap ideologis, tetapi juga risiko melepas akses terhadap sumber daya negara.
Begitu dengan PKS, yang tidak sepenuhnya steril.
Meski diidentifikasi sebagai partai dengan citra bersih, tetapi berdasarkan hasil studi Ufen .
memperlihatkan jika PKS seakan berupaya menegosiasikan moral capitalAenilai religiusitas dan kedisiplinan kaderAedengan tawaran power-sharing dalam kabinet atau alokasi program yang sektoral.
Konsekuensinya, bahwa patronase memaksa PKS menimbang ulang pilihan menjadi oposisi yang kokoh.
Berangkat dari kajian teoritis dari uraian sebelumnya, mengapa garis demarkasi antara oposisi dan koalisi di Indonesia teramat dinamis.
Di mana komitmen ideologis sering kalah oleh insentif distribusi politik rente.
Membaca analisis Tyrnquist .
, demokrasi elektoral Indonesia hanya menghasilkan oposisi yang lemah sebab struktur klientelisme menegasikan keberanian partai untuk terlepas dari jeratan patronase.
Refleksi pentingnya, bilamana logika patronase tetap saja mendominasi, maka fungsi oposisi yang dipahami sebagai watchdog-nya demokrasi, hanya menjadi jargon prosedural tanpa adanya substansi.
Masa depan demokrasi Indonesia, dengan demikian, sangat ditentukan oleh keberanian elite-elite partai untuk keluar dari logika klientelistik dan menegakkan oposisi sebagai sikap politik yang rasional, legal, sekaligus etis.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Konfigurasi Elektoral PDIP dan PKS Pasca Pemilu 2024 Hasil pemilu 2024 menegaskan tren erosi loyalitas pemilih tradisional PDIP, terutama di Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng.
Menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2.
, perolehan suara PDIP di Jawa Tengah turun dari 33% .
menjadi sekitar 24Ae25% .
Gambar 1.
Indeks Perolehan Suara PDIP Secara Nasional dari Pemilu Tahun 1999-2024 Sumber: Diolah dari Litbang Kompas dan KPU RI Penurunan tersebut, beririsan dengan kajian Burhanuddin Muhtadi .
yang menyebutkan ada tiga variabel krusial.
melemahnya mesin partai di level akar rumput, pecahnya dukungan elite lokal, sekaligus naiknya segmentasi pemilih muda yang cenderung floating voters.
Penurunan loyalitas ini mendukung tesis Mietzner .
, bahwa dominasi partai nasionalis seperti PDIP tidak lagi diikat oleh solid ideological cleavage, melainkan bergantung pada clientelistic mobilization.
Di level lokal, pembelahan elite juga memainkan peran kunci.
Sebagaimana hasil studi Buehler .
tentang politik patronase di Jawa Tengah, yang memperlihatkan Aubroker politikAy di tingkat desa/kecamatan menjadi perantara konsolidasi suara.
Manakala patron lokal beralih afiliasi, maka fragmentasi basis pun tidak terelakkan.
Penetrasi media sosial dan digitalisasi kampanye turut mendorong volatility pemilih muda.
Berdasarkan Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC.
menunjukkan hampir 35% pemilih Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
generasi Z dan milenial tidak loyal pada satu partai tertentu.
Mereka lebih terpengaruh narasi figur kandidat presiden/wakil presiden dan konten digital, bukan lagi ikatan ideologis partai.
Gambaran demikian, setidaknya mengkonfirmasi, apabila identitas politik di Indonesia sesudah era reformasi semakin berkarakter personality-centered daripada party-centered.
Sementara itu.
PKS berhasil mencatatkan tren kenaikan meski dalam skala Hasil KPU .
menampilkan, jika PKS meraih suara nasional di kisaran 9Ae 10%, naik dari sekitar 8,2% pada pemilu 2019.
Kenaikan kecil ini bersumber dari penguatan basis pemilih perkotaan, khususnya di daerah Jakarta.
Jawa Barat, dan kotakota besar lain di Pulau Jawa.
Penelitian SMRC .
menerangkan, hakikatnya PKS juga berhasil menarik segmen kelas menengah religius yang tumbuh seiring meluasnya jaringan Aupengajian urban dan komunitas hijrah digitalAy (Syafuri, 2.
Selain dari faktor ideologis, strategi digital engagement PKS menjadi agenda penting.
Lebih lanjut, temuan dari SMRC .
memperlihatkan intensitas kampanye digital PKS di platform media sosial tumbuh hampir 2 kali lipat dibanding 2019.
Penggunaan meme warfare, microinfluencer, dan content creator internal PKS mendekatkan partai ke segmen muda religius perkotaan.
Hal ini sejalan dengan wacana sosial yang menilai PKS adaptif sebagai partai Islam modernis yang cakap menggabungkan moral capital dengan inovasi teknologi politik.
Meskipun PKS mengalami kenaikan, posisinya belum cukup kuat untuk menjadi king maker yang menentukan arah koalisi tanpa mitra.
Model minimum winning coalition (Riker.
hampir tak pernah diterapkan penuh dalam sistem presidensial multipartai Indonesia.
Sebaliknya, dominasi koalisi super-besar atau rainbow coalition (Aspinall & Berenschot.
cenderung meminggirkan partai dengan perolehan suara sedang, kecuali jika memiliki nilai tawar ideologis, moral, atau massa yang militan.
Dalam konteks pasca Pemilu 2024.
PKS dihadapkan pada tawaran menjadi penyeimbang loyal .
oyal oppositio.
atau mitra kabinet (KIM-Plu.
Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Gambar 2.
Indeks Perolehan Suara PKS Secara Nasional dari Pemilu Tahun 2004-2024 Sumber: Diolah dari Tempo dan KPU RI Penawaran kursi kementerian sektoral ataupun konsesi kebijakan isu Islam moderat .
endidikan, dakwah, subsidi keumata.
seringkali menjadi trade-off.
Bilamana PKS masuk koalisi, peluang membangun oposisi moral kian sempit.
Sebaliknya, jika menolak, political cost berupa marginalisasi akses patronase harus dibayar mahal (Hadiz.
PDIP pun hadapi skenario yang serupa.
Posisi sebagai partai besar non-pengusung presiden terpilih memaksa PDIP bernegosiasi ulang untuk menjaga leverage melalui jalur koalisi kompromi maupun oposisi konstitusional.
Sartori .
menegaskan bahwa oposisi bukanlah sekadar absensi kekuasaan, tetapi institutionalized resistance yang berfungsi menjaga pluralitas suara publik.
Namun, jika patronase tetap dominan, maka garis batas oposisi-koalisi akan terus cair (Tyrnquist.
Selain daripada itu, salah satu tantangan terbesar bagi masa depan PDIP dan PKS pasca pemilu 2024 adalah rapuhnya fondasi mesin politik di tingkat lokal.
Berdasarkan kajian tentang partai politik Indonesia setelah reformasi, persoalan lemahnya institusionalisasi partai di level akar rumput sudah lama disorot (Hadiz.
Mietzner.
Untuk PDIP, basis elektoral organik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dulunya kuat berkat narasi Sukarnoisme, retorika marhaenisme dan warisan politik anti orde baru Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
(Aspinall.
Namun seiring normalisasi demokrasi elektoral, ikatan ideologis perlahan tergeser oleh praktik patronase dan mobilisasi berbasis broker lokal.
Hadiz .
menerangkan, sejatinya di tingkat lokal, loyalitas pemilih seringkali dipelihara melalui patronase ad hoc, mulai dari proyek desa, bantuan sosial, sampai pada janji distribusi jabatan di pemerintahan daerah.
Warburton .
ikut menambahkan, para politisi daerah kerap membangun mini fiefdoms, di mana loyalitas akan lebih bertumpu pada relasi patron-klien ketimbang platform ideologis.
Akibatnya, mesin PDIP rentan terfragmentasi ketika patron-patron lokal bergeser dukungan, terutama menjelang pemilu yang makin mahal secara biaya (Aspinall & Sukmajati.
Fenomena candidate-centered campaigning pun semakin menguat (Ufen.
Alih-alih mengandalkan instrumen partai yang solid, banyak caleg PDIP bertumpu pada jaringan keluarga, tokoh agama lokal, dan relawan pribadi.
Fragmentasi ini semakin diperparah oleh tumbuhnya local kingpins atau political dynasties (Buehler.
Di beberapa kabupaten, kepala daerah terafiliasi PDIP lebih bergantung pada patronase birokrasi ketimbang penguatan narasi ideologi.
Sebagai akibatnya, suara PDIP di basis tradisional mulai tergerus, terutama di kantong-kantong Jawa Tengah bagian selatan dan bagian pesisir utara, di mana pesaing seperti Gerindra dan PKB berhasil memanfaatkan celah fragmentasi dengan pendekatan cross-cutting cleavages (Warburton, 2.
Di sisi lain.
PKS menghadapi kerentanan dengan karakteristik berbeda.
Sebagai partai yang bertumpu pada basis urban Islam modernis.
PKS relatif mapan di kawasan metropolitan dan suburban.
Tren kebangkitan Islamic revivalismAetermasuk fenomena hijrah movement dan komunitas-komunitas dakwah digitalAesempat menjadi modal politik PKS untuk memelihara moral capital di tengah kelas menengah Muslim perkotaan (Syafuri.
Meski demikian, basis ini juga sangat cair.
SMRC .
menemukan, apabila generasi pemilih di wilayah urban itu cenderung rasional dan menuntut konsistensi moral, transparansi, serta komitmen antikorupsi.
Kekecewaan pada elite PKS yang pernah terlibat kompromi jabatan menjadi celah bagi partai Islam pesaing seperti PAN, p, bahkan partai nasionalis Auberwarna hijauAy seperti PKB dan Nasdem untuk membajak segmen ini.
Tidak hanya itu saja, tantangan PKS di tingkat lokal juga berkaitan dengan logika klientelistik.
Meski sering diklaim lebih disiplin dan profesional, patronase itu tetap hadir di wilayah basis, misalnya lewat alokasi program dakwah dan ragam Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
proyek pendidikan yang bergantung terhadap relasi eksekutif di daerah (Hadiz.
Ketika PKS memilih jalur oposisi penuh, tak dapat dipungkiri keran patronase berkurang.
Konsekuensinya, partai harus membangun loyalitas massa tanpa insentif material yang selama ini menopang kerja mesin politik.
Fragmentasi basis PDIP maupun PKS membuka ruang kompetitor.
Di kantong PDIP.
Gerindra.
PKB, dan Golkar semakin agresif dengan model kampanye langsung dan program bansos.
Di kantong PKS, partai Islam baru dan gerakan dakwah digital mampu menawarkan narrative hijrah yang lebih fleksibel.
Jika tidak dikelola, kondisi ini akan memperdalam paradoks demokrasi elektoral sebagaimana diingatkan Tyrnquist .
multipartai tanpa institusionalisasi lokal yang solid hanya melanggengkan clientelistic Ketika patronase menjadi tulang punggung, komitmen ideologi kalah oleh insentif rente.
Akibatnya, oposisi substantif rapuh dan mudah terserap koalisi pragmatis di pusat (Hadiz.
Winters.
Dengan demikian, fragmentasi mesin politik di basis tradisional dan ideologis tak sekadar masalah teknis logistik kampanye, tetapi mencerminkan kerentanan struktural partai dalam menghadapi dilema, bertahan sebagai oposisi yang solid atau berkompromi sesuai logika koalisi besar demi menjamin kelangsungan politik patronase.
Keberanian memperkuat struktur lokal, mendisiplinkan kader, dan menghidupkan kembali narasi ideologis menjadi penentu apakah PDIP dan PKS akan tampil sebagai penyeimbang demokrasi yang substantif atau semata bagian dari oligarki elektoral yang terus mereproduksi koalisi pragmatis tanpa oposisi yang KESIMPULAN Analisis terhadap dinamika politik PDIP dan PKS pasca-Pemilu 2024, menunjukkan bahwa kedua partai berada pada persimpangan strategis yang menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.
Temuan utama dari kajian ini menegaskan tiga hal penting.
Pertama, arah politik PDIP dan PKS tidak sebatas ditentukan oleh kalkulasi elektoral atau pertimbangan ideologis.
Sebaliknya, oleh konfigurasi kekuasaan nasional yang ditandai dengan menguatnya oversized coalition dan menyempitnya ruang oposisi Kedua, narasi yang berkembang di tingkat elite, memperlihatkan adanya ketegangan antara identitas ideologis dan insentif patronase yang mengiringi konsolidasi Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
Ketiga, demokrasi elektoral Indonesia menunjukkan, kerentanan mendasar ketika oposisi tidak memiliki fondasi organisatoris dan basis dukungan yang solid di tingkat akar rumput, sehingga keputusan politik di pusat tidak selalu mencerminkan kapasitas institusional untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
Kontribusi kajian ini, terletak pada upaya mengintegrasi analisis wacana kritis dengan pendekatan ekologi kekuasaan partai, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana elite PDIP dan PKS mengonstruksi posisi politiknya dalam konteks demokrasi Indonesia setelah Pemilu 2024.
Dengan mengungkap relasi antara narasi publik, orientasi ideologis, serta tekanan patronase, penelitian ini memperluas diskusi tentang oposisi di Indonesia yang selama ini lebih banyak berfokus pada perilaku legislatif atau dinamika elektoral semata.
Selain itu, riset ini menawarkan perspektif kritis, seyogyanya keberlangsungan oposisi tidak cukup dibaca sebagai pilihan elite, akan tetapi sebagai hasil interaksi struktur kekuasaan, infrastruktur partai, maupun tekanan publik yang bekerja secara simultan.
Meskipun demikian, keterbatasan kajian ini perlu diakui.
Yang pertama, analisis lebih banyak bertumpu pada produksi wacana elite sehingga belum menggambarkan secara utuh bagaimana dinamika internal partai di tingkat daerah, kaderisasi, hingga kinerja organisasi mempengaruhi keputusan oposisi atau koalisi.
Kedua, kajian ini belum memanfaatkan data longitudinal mengenai perilaku legislatif PDIP dan PKS pascaPemilu 2024, karena dinamika politik masih terus berkembang.
Alhasil kesimpulan yang dapat dihasilkan bersifat sementara .
Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam, bagaimana faktor eksternal, termasuk tekanan dari oligarki, framing pemberitaan media, dan perubahan lanskap politik digital, berkontribusi membentuk orientasi politik terhadap kedua partai.
Oleh karenanya, perkembangan sikap politik PDIP dan PKS sejauh ini hanya dapat dipahami melalui analisis yang menempatkan patronase antara elite, institusi, dan basis sosial sebagai satu kesatuan.
Temuan-temuan tersebut, menunjukkan apabila masa depan demokrasi prosedural Indonesia ditentukan bukan hanya oleh pilihan politik dua partai besar tersebut, tetapi oleh kapasitas mereka untuk membangun konsistensi ideologis, memperkuat struktur organisasi, sekaligus mempertahankan otonomi dari tekanan klientelistik.
Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji bagaimana dinamika Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal Vol.
7 No.
Oktober 2025
E-ISSN : 2721-3730
P-ISSN : 2656-5439
ini akan berkembang dalam praktik legislasi, pengawasan, dan partisipasi politik di tahuntahun mendatang.
DAFTAR PUSTAKA