KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Volume 23/No 3/Agustus/2025 TINJAUAN YURIDIS GAGASAN PERLUASAN LEGAL STANDING
DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI
MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
LEGAL REVIEW OF THE IDEA OF EXPANDING LEGAL STANDING
IN APPLICATIONS FOR DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES AT
THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT
Windy Rizky Putri Universitas Sriwijaya windyrizkyputri@fh.
Rizki Amaliah Universitas Sriwijaya rizkiamaliah@fh.
Abstrak Penelitian ini mengkaji perluasan legal standing dalam permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia.
Kerangka hukum saat ini yang secara eksklusif memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik menciptakan tantangan konstitusional yang signifikan.
Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis urgensi perluasan subjek dan alasan pembubaran partai politik.
Penelitian mengeksplorasi bagaimana mekanisme yang membatasi saat ini menghambat partisipasi warga negara dalam pengawasan demokratis dan berpotensi mengancam prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas hukum.
Dengan membandingkan praktik demokrasi internasional dan menganalisis prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, penelitian ini mengusulkan model perluasan legal standing yang mencakup warga negara, organisasi masyarakat sipil, badan pengawas pemilu, dan lembaga anti-korupsi.
Model yang diusulkan bertujuan memperkuat mekanisme checks and balances demokrasi, meningkatkan akuntabilitas partai politik, dan memastikan partai politik beroperasi dalam batas-batas konstitusi dan hukum.
Penelitian menyimpulkan bahwa perluasan permohonan pembubaran partai politik merupakan kebutuhan konstitusional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia.
Kata Kunci: Pembubaran Partai Politik.
Mahkamah Konstitusi.
Legal Standing.
Demokrasi.
Checks and Balances Abstract This research examines the expansion of legal standing for political party dissolution requests at the Constitutional Court of Indonesia.
The current legal framework exclusively grants the government the right to request political party dissolution, which creates significant constitutional challenges.
Using a normative juridical approach with qualitativedescriptive methods, the study analyzes the urgent need to broaden both the applicants and grounds for political party dissolution.
The research explores how the current restrictive KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang mechanism limits citizens' participation in democratic oversight and potentially undermines the principles of popular sovereignty and legal accountability.
By comparing international democratic practices and analyzing Indonesian constitutional principles, the study proposes an expanded model of legal standing that includes citizens, civil society organizations, electoral oversight bodies, and anti-corruption institutions.
The proposed model aims to strengthen democratic checks and balances, enhance political party accountability, and ensure that political parties operate within constitutional and legal boundaries.
The research concludes that expanding political party dissolution requests is a constitutional necessity to reinforce democracy and the rule of law in Indonesia.
Keywords: Political Party Dissolution.
Constitutional Court.
Legal Standing.
Democracy.
Checks and Balances Pendahuluan utama demokrasi yang berfungsi sebagai Saat Partai Keadilan Sejahtera medium penghubung antara rakyat dan (PKS) diguncang skandal korupsi impor Partai politik menjadi sarana daging sapi yang melibatkan Presiden bagi warga negara untuk berpartisipasi PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013, dalam pengelolaan negara melalui formasi sebagian masyarakat bersuara lantang pendapat dan kehendak rakyat, serta menuntut pembubaran partai tersebut.
menjadi wahana rekrutmen politik dalam Namun, tuntutan ini menguap begitu saja karena ketiadaan mekanisme hukum yang Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 memungkinkan masyarakat mengajukan ayat .
Undang-Undang Nomor 2 Tahun permohonan pembubaran partai politik.
2011 tentang Partai Politik, partai politik Fenomena adalah "organisasi yang bersifat nasional beberapa partai politik lain terlibat dalam dan dibentuk oleh sekelompok warga berbagai kasus pelanggaran hukum yang negara Indonesia secara sukarela atas sistematis dan masif.
Masyarakat, sebagai dasar kesamaan kehendak dan cita-cita pemegang kedaulatan tertinggi dalam untuk memperjuangkan dan membela negara demokrasi, hanya bisa menjadi kepentingan politik anggota, masyarakat, penonton pasif tanpa memiliki instrumen bangsa dan negara.
Dengan demikian, hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang nyata- instrumen bagi perwujudan aspirasi dan nyata melanggar konstitusi atau prinsip- prinsip bernegara.
penyelenggaraan negara.
Dalam Sebagai negara yang berdasarkan Indonesia, partai politik merupakan pilar pada prinsip kedaulatan rakyat, konstitusi KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Indonesia Volume 23/No 3/Agustus/2025 yang justru seharusnya menjadi garda "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan depan dalam penegakan hukum dan dilaksanakan menurut Undang-Undang pemberantasan korupsi.
Dasar" sebagaimana tercantum dalam Menghadapi realitas ini, konstitusi Pasal 1 ayat .
UUD NRI 1945.
Hal ini berarti bahwa rakyat adalah pemegang Indonesia telah mengatur mekanisme kekuasaan tertinggi yang pelaksanaannya pembubaran partai politik.
Pasal 24C ayat diatur melalui konstitusi.
Dalam konteks .
ini, partai politik berperan sebagai saluran bagi rakyat untuk mengejawantahkan Konstitusi untuk "memutus pembubaran partai politik".
Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 68 Undang-
UUD
perundang-undangan NRI Mahkamah Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Namun demikian, tidak jarang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah partai politik justru menyimpang dari diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tujuan luhur pembentukannya.
Berbagai Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum dan penyimpangan, "Pemohon Penjelasan pasal tersebut menegaskan melibatkan partai politik.
Laporan dari Transparency International "Yang Pemerintah".
'Pemerintah' adalah Pemerintah Pusat".
Indonesia Pengaturan menunjukkan bahwa partai politik masih dipersepsikan sebagai institusi terkorup di permohonan pembubaran Indonesia Bahkan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa partai politik, padahal masyarakatlah yang sepanjang 2020-2023, sebanyak 67 kader partai politik terjerat kasus korupsi dengan penyimpangan partai politik.
Di sisi lain, total kerugian negara mencapai Rp1,7 pemberian hak tunggal kepada pemerintah Dari jumlah tersebut, pelaku terbanyak berasal dari partai berkuasa pembubaran partai politik berpotensi Transparency International Indonesia.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023: Stagnasi Demokrasi.
Stagnasi Antikorupsi (Jakarta: Laporan Tahuna.
Indonesia Corruption Watch.
Tren Penindakan Korupsi 2023: Partai Politik Dan Korupsi.
Jakarta: Laporan Tahunan.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Bundesrat .
ewan terutama jika partai yang bermasalah pemerintah federal 4.
Sedangkan di Korea adalah partai pendukung pemerintah.
Hal Selatan, selain pemerintah.
Jaksa Agung ini pada gilirannya dapat mengakibatkan pembubaran partai politik atas nama politik, di mana partai oposisi lebih rentan menunjukkan bahwa pendukung pemerintah.
perluasan legal pembubaran partai politik adalah hal yang oleh 3, diungkapkan bahwa pemberian legal standing secara eksklusif kepada pemerintah dalam pengajuan permohonan Praktik-praktik standing dalam pengajuan permohonan Dalam penelitian yang dilakukan Pertanyaan negara-negara menciptakan kekosongan hukum dalam pemerintah dalam pengajuan permohonan sistem pengawasan partai politik di pembubaran partai politik pernah diajukan Indonesia.
Studi tersebut menyimpulkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui bahwa perluasan legal standing kepada permohonan judicial review terhadap masyarakat dan lembaga negara lain.
Pasal 68 ayat .
UU Mahkamah Konstitusi.
Bawaslu.
Nomor 53/PUU-IX/2011.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan Praktik pemberian legal standing standing eksklusif kepada pemerintah adalah "untuk memberikan perlindungan agar partai politik.
tidak dilakukan, atau partai politik ini berbeda dengan praktik di memperoleh perlindungan, dan tidak beberapa negara demokrasi lain.
dilakukan pembubaran oleh pihak-pihak Jerman, lain secara semena-mena atas dasar apa Putusan Indonesia.
Dalam pembubaran partai politik dapat diajukan Bundestag .
arlemen Muhammad Rizhal Djunu, et.
"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik".
Journal of Lex Generalis (JLS), 404Ae417.
Nadzirotus Falady.
AoPerbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan IndonesiaAo.
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.
Vol 7.
1 hlm ,44Ae52 <https://doi.
org/10.
31289/jiph.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Namun, sejak putusan tersebut Volume 23/No 3/Agustus/2025 Perluasan legal standing dalam dikeluarkan pada tahun 2011, dinamika sosial-politik Indonesia telah mengalami Masyarakat sipil semakin kritis dan complaint yang belakangan mendapat partisipatif dalam mengawasi kinerja perhatian dalam diskursus hukum tata partai politik.
Di sisi lain, kasus-kasus Indonesia.
pelanggaran hukum yang melibatkan partai politik juga semakin kompleks, memungkinkan warga negara mengajukan tidak lagi sebatas pada pelanggaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang dialaminya akibat tindakan atau kebijakan Constitutional sistemik, dan tindakan-tindakan yang perluasan legal standing dalam pengajuan prinsip-prinsip Dalam permohonan pembubaran partai politik dapat dilihat sebagai manifestasi dari menunjukkan bahwa pembatasan legal constitutional complaint, di mana warga standing dalam pengajuan permohonan Penelitian tindakan partai politik yang merugikan enforcement terhadap partai politik yang hak-hak konstitusionalnya.
Penelitian yang dilakukan oleh 7 mengidentifikasi sejumlah kasus di mana mengungkapkan bahwa perluasan legal partai politik secara nyata melakukan standing dalam pengajuan permohonan pelanggaran serius, namun tidak dapat pembubaran partai politik merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan Studi mengajukan permohonan pembubaran.
Sri Hastuti Puspitasari, et.
AoUrgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di IndonesiaAo.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23.
<https://doi.
org/10.
20885/iustum.
Hamdan Zoelva.
"Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara" Jurnal Media Hukum, 19.
Muhammad Sukroni dan Mexsasai Indra,.
"Gagasan Perluasan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia".
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 2021.
II.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Argumentasi ini didasarkan pihak lain, termasuk partai politik, berarti pada pemahaman bahwa rakyat, sebagai pembubaran saingannya sendiri.
Hal itu seharusnya memiliki instrumen hukum untuk mengontrol partai politik yang politik harus bersaing secara sehat".
Kritik ini mengingatkan kita akan kemungkinan Gagasan perluasan permohonan penyalahgunaan mekanisme pembubaran pembubaran partai politik di Mahkamah partai politik sebagai instrumen untuk Konstitusi juga mendapat dukungan dari menyingkirkan pesaing politik.
perspektif teori demokrasi deliberatif yang Kritik lain datang dari perspektif dikembangkan oleh Jyrgen Habermas.
stabilitas politik.
Ada kekhawatiran bahwa Menurut teori ini, legitimasi demokrasi perluasan legal standing dalam pengajuan tidak hanya bergantung pada proses permohonan pembubaran partai politik dapat mengakibatkan instabilitas sistem kepartaian karena terlalu banyak gugatan pembubaran yang diajukan oleh berbagai terlibat dalam deliberasi rasional tentang Hal ini pada gilirannya dapat kepentingan bersama 8.
Dalam konteks ini, mengganggu jalannya demokrasi dan perluasan legal standing dalam pengajuan penyelenggaraan negara.
permohonan pembubaran partai politik Namun, kekhawatiran ini dapat diatasi melalui memperkuat ruang publik dan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.
Di sisi lain, kritik terhadap gagasan Misalnya, menetapkan persyaratan yang ketat bagi perluasan legal standing dalam pengajuan pihak-pihak permohonan pembubaran partai politik permohonan pembubaran partai politik, juga perlu dipertimbangkan.
9 misalnya, seperti jumlah minimal pendukung, bukti- "apabila pengajuan pembubaran diberikan kepada Nigel Dodd.
Jurgen Habermas, and Stephen K.
White.
"Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and DemocracyAo".
The British Journal of Sociology,48.
<https://doi.
org/10.
2307/591763>.
Jimly Asshiddiqie.
Kemerdekaan Berserikat.
Pembubaran Partai Politik.
Dan Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi Press .
Jakarta: Prenada Media.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 23/No 3/Agustus/2025 Mahkamah Konstitusi untuk menyaring partai politik telah menjadi bagian dari permohonan yang tidak beralasan.
Selain diskursus hukum tata negara di tingkat itu, cakupan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politik Berdasarkan juga perlu dipertegas, sehingga tidak setiap pelanggaran kecil dapat menjadi alasan pembubaran.
permohonan pembubaran partai politik di Dalam beberapa tahun terakhir.
Mahkamah Konstitusi, baik dalam hal gagasan perluasan legal standing dalam alasan pembubaran maupun pihak yang dapat mengajukan permohonan.
Selain partai politik semakin mendapat perhatian itu, penelitian ini juga bertujuan untuk di kalangan akademisi dan praktisi hukum merumuskan model pengaturan perluasan tata negara.
Studi yang dilakukan oleh 10 permohonan pembubaran partai politik yang ideal dalam sistem ketatanegaraan hukum tata negara mendukung gagasan Indonesia.
ini, dengan catatan bahwa pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati untuk Metode Penelitian Penelitian mencegah penyalahgunaan Dukungan terhadap gagasan ini perluasan permohonan pembubaran partai juga datang dari mantan Ketua Mahkamah politik di Mahkamah Konstitusi ini Konstitusi.
Prof.
Arief Hidayat, yang "perluasan standing dalam pengajuan permohonan Pendekatan yuridis normatif dipertimbangkan sebagai bagian dari menitikberatkan pada analisis terhadap upaya memperkuat sistem demokrasi dan norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun asas-asas gagasan perluasan legal standing dalam hukum yang menjadi dasar pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan penegakan hukum di Indonesia" Pernyataan Dairani Dairani.
"Prosedur Pembubaran Partai Politik".
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora, 106Ae120 <https://doi.
org/10.
55606/jurrish.
Bagaskara Rahmat Hidayat And Maria Madalina.
"Analisis Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi".
Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 401Ae416.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Indonesia Pendekatan membangun argumentasi hukum yang permohonan pembubaran partai politik 14.
fenomena hukum yang diteliti, yakni Ketiga, perluasan permohonan pembubaran partai .
omparative approac.
, yang dilakukan politik, baik dari aspek subjek pemohon pembubaran partai politik di Indonesia alasan pembubaran, dengan menguraikannya secara sistematis.
dengan negara-negara demokrasi lain.
Dalam pelaksanaannya, penelitian seperti Jerman.
Korea Selatan.
Spanyol, ini menggunakan tiga pendekatan utama.
dan Turki, untuk mendapatkan wawasan Pertama, .
tatute dilakukan dengan menelaah peraturan pengaturan pembubaran partai politik 15.
perundang-undangan dan regulasi yang Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan politik, seperti UUD NRI 1945.
Undang- hukum primer, sekunder, dan tersier.
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Bahan hukum primer meliputi peraturan Mahkamah perundang-undangan Konstitusi perubahannya.
Undang-Undang Nomor 2 langsung dengan objek penelitian, yaitu Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UUD NRI 1945.
Undang-Undang Nomor Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Kedua.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik.
Peraturan .
onceptual approac.
, yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun konsep-konsep 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, serta putusan- Mahkamah Konstitusi hukum, dan checks and balances, untuk relevan, seperti Putusan Nomor 53/PUU- Soekamto and S Mamudji.
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Per.
Peter Mahmud Marzuki.
Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Grou.
Johnny Ibrahim.
Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedi.
Barda Nawawi Arief, .
Perbandingan Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persad.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 23/No 3/Agustus/2025 IX/2011 dan Putusan Nomor 35/PUU- Mahkamah Konstitusi.
Dewan Perwakilan IX/201116.
Rakyat, dan Kementerian Hukum dan Hak meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil Asasi Manusia, serta database hukum penelitian, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, termasuk karya- karya ilmiah tentang hukum tata negara, putusan pengadilan partai politik, dan Mahkamah Konstitusi, serta literatur tentang praktik pembubaran partai politik di negara-negara demokrasi memastikan bahwa semua bahan hukum Bahan hukum tersier meliputi yang relevan dengan objek penelitian kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber- dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan sumber lain yang memberikan petunjuk Bahan perundang-undangan Pengumpulan atau penjelasan terhadap bahan hukum Analisis bahan hukum dilakukan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar dengan menggunakan metode analisis Bahasa kualitatif dengan pola deduktif-induktif.
Indonesia.
Black's Law Dictionary, dan laman internet resmi dari Analisis lembaga-lembaga negara yang relevan 18.
Pengumpulan fenomena hukum yang diteliti, bukan pada .
ibrary researc.
dan penelusuran data kuantifikasi atau pengukuran variabel.
sekunder lainnya.
Studi kepustakaan Pola dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur yang umum untuk diterapkan pada kasus-kasus relevan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
digunakan ketika menganalisis kasus- Penelusuran kasus khusus untuk merumuskan prinsip- dilakukan melalui prinsip-prinsip dilakukan melalui akses terhadap situs- prinsip umum situs internet resmi yang menyediakan bahan-bahan yang relevan, seperti situs identifikasi bahan hukum, kategorisasi Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.
Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bambang Suggono.
Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persad.
Zainuddin Ali.
Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafik.
Ibid.
Amiruddin.
Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad.
Dalam praktiknya.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang bahan hukum berdasarkan relevansinya Sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki kesamaan cita-cita dan bahan hukum untuk memahami makna menjembatani antara kepentingan warga argumentasi hukum yang koheren dan keputusan di tingkat pemerintahan.
Dalam konteks negara demokrasi konstitusional Untuk memastikan validitas dan Indonesia, reliabilitas hasil penelitian, dilakukan demokrasi, baik dalam proses pemilihan umum maupun dalam pengisian jabatan- Triangulasi memastikan bahwa kesimpulan yang jabatan publik kenegaraan.
Keberadaan dihasilkan bukan hanya berdasarkan pada Indonesia diatur dalam Undang-Undang satu sumber atau perspektif, tetapi telah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan mempertimbangkan berbagai sumber dan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun perspektif yang relevan 22.
Selain itu, 2008 tentang Partai Politik.
Dalam Pasal 1 untuk memastikan akurasi hasil analisis, angka 1 Undang-Undang tersebut, partai dilakukan juga konsultasi dengan ahli politik didefinisikan sebagai:
hukum tata negara dan partai politik untuk mendapatkan masukan dan klarifikasi terhadap konsep-konsep dan interpretasi yang digunakan dalam penelitian.
Pembahasan Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Ronny Hanitijo Soemitro.
Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghaila Indonesi.
"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Norman K.
Denzin and Yvonna S.
Lincoln.
Handbook of Qualitative Research (Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Partai politik memiliki fungsi-fungsi Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya Definisi ini menegaskan bahwa partai proses kekuasaan politik.
Dalam Era reformasi yang dimulai pada Indonesia.
Jatuhnya rezim Orde Baru membawa angin segar bagi kebebasan berserikat, sehingga muncullah partai-partai politik baru yang meramaikan panggung politik Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Partai Politik yang Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menjadi landasan hukum bagi keberadaan partai politik pasca reformasi.
instrumen bagi rakyat untuk terlibat dalam Volume 23/No 3/Agustus/2025 Meski perkembangannya, tidak semua partai politik mampu menjalankan fungsi dan Indonesia, perkembangan partai politik telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan perubahan rezim pemerintahan.
Dari era demokrasi liberal .
, demokrasi terpimpin .
, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru .
, hingga era reformasi .
8-sekaran.
, partai politik mengalami transformasi baik dalam hal jumlah, ideologi, maupun perannya dalam Berbagai problematika seperti konflik internal, korupsi, patronase politik, politik dinasti, dan pelanggaran etika politik kerap Indonesia.
Pada titik ini, keberadaan mekanisme pembubaran partai politik pengawasan dan pengendalian terhadap partai politik yang menyimpang dari tujuan idealnya.
konstelasi politik nasional 25.
Denzin and Lincoln.
Denzin and Lincoln.
Cora Elly Noviati.
"Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan".
Jurnal Konstitusi.
<https://doi.
org/10.
31078/jk1027>.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Mekanisme pembubaran partai dijabarkan lebih lanjut dalam Undang- politik merupakan salah satu bentuk Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah berserikat yang diakui dalam negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang- diperlukan untuk melindungi demokrasi Undang Nomor 7 Tahun 2020.
Pasal 68 itu sendiri dari ancaman partai-partai politik yang bertindak destruktif terhadap menyatakan bahwa "Pemohon adalah sistem demokrasi konstitusional.
Hal ini Pemerintah.
" Pada penjelasan Pasal 68 Pembatasan "militant .
Undang-Undang "Yang democracy" yang diperkenalkan oleh Karl dimaksud dengan 'Pemerintah' adalah Loewenstein, di mana demokrasi harus Pemerintah Pusat.
mampu melindungi dirinya dari ancamanancaman yang dapat menghancurkannya Selanjutnya.
Pasal 68 ayat .
mengatur bahwa:
"Pemohon wajib menguraikan permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan ini menjadi dasar Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat .
UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
substantif bagi pengajuan permohonan pembubaran partai politik.
Lebih lanjut, prosedur beracara dalam perkara pembubaran partai politik Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwa:
Ketentuan Karl Loewenstein.
"Militant Democracy and Fundamental Rights".
II.
American Political Science Review, 31.
"Partai Politik dapat dibubarkan Mahkamah Konstitusi <https://doi.
org/10.
2307/1948103>.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang apabila: a.
ideologi, asas, tujuan, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
dan/atau bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pasal 3 ayat .
PMK tersebut juga menegaskan bahwa "Pemohon dalam permohonan pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah yang dapat diwakili Volume 23/No 3/Agustus/2025 mengajukan permohonan pembubaran partai politik menimbulkan beberapa Presiden Ketentuan ini memperjelas bahwa hanya pemerintah yang memiliki legal standing pembubaran partai politik.
Pengaturan ketika pemerintah yang berkuasa berasal dari partai politik tertentu.
Dalam konteks ini, sulit diharapkan bahwa pemerintah pemerintah dalam pengajuan permohonan politik ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Beberapa ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan pembubaran terhadap partai politiknya sendiri atau partai-partai pendukungnya, meskipun partai tersebut telah melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk Kedua, ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat .
UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan Dasar.
" Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hak untuk mengontrol dan mengawasi partai politik, termasuk melalui mekanisme Pemberian legal standing secara eksklusif kepada pemerintah telah membatasi hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap partai politik.
rakyat dan negara hukum demokratis, di mana rakyat seharusnya memiliki hak
untuk mengawasi dan mengontrol partai politik, termasuk melalui mekanisme Ketiga, pembatasan legal standing ini juga tidak sejalan dengan hak
mendapatkan kesempatan yang sama Pemberian legal standing secara dilaksanakan menurut Undang-Undang legal standing secara eksklusif kepada pembubaran partai Pertama, terdapat potensi konflik kepentingan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat
UUD
NRI
Tahun KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang menyatakan bahwa:
tersebut telah menjadi dasar bagi banyak "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
pihak untuk mengusulkan perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik.
Gagasan ini Dalam konteks pembubaran partai politik, hak ini seharusnya juga mencakup permohonan pembubaran partai politik yang terbukti melanggar konstitusi.
pemerintah juga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum .
dalam hal pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap partai politik yang seharusnya Jika maka tidak ada mekanisme lain yang pembubaran partai tersebut.
Putusan Nomor
53/PUU-IX/2011,
Konstitusi permohonan tersebut dengan argumentasi bahwa pemberian legal standing eksklusif kepada pemerintah merupakan "politik hukum" pembentuk undang-undang untuk melindungi partai politik dari pembubaran yang semena-mena oleh pihak lain.
Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan perluasan mengenai masalah ini terus berlanjut.
Beberapa ahli hukum dan akademisi tetap Kelima, pembatasan ini juga tidak Undang Mahkamah Konstitusi.
Dalam mengajukan permohonan pembubaran, review terhadap Pasal 68 ayat .
Undang- Mahkamah Keempat, monopoli legal standing telah diuji melalui permohonan judicial balances yang menjadi salah satu pilar negara hukum demokratis.
Dalam sistem checks and balances, setiap lembaga negara harus dapat dikontrol oleh lembaga politik sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik seharusnya dapat dikontrol tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh Permasalahan-permasalahan standing dalam pembubaran partai politik diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap partai politik dan memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.
lainnya untuk mencegah penyalahgunaan Dalam konteks ini, partai Selain perluasan dari segi subjek pemohon, urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik juga mencakup Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, alasan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat .
UndangUndang Mahkamah Konstitusi adalah KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 23/No 3/Agustus/2025 apabila "ideologi, asas, tujuan, program, nasional dan stabilitas politik.
dan kegiatan partai politik" bertentangan Bentuk-bentuk dengan UUD NRI Tahun 1945.
Ketentuan atas, meskipun tidak secara langsung ini relatif terbatas dan tidak mencakup bertentangan dengan aspek ideologis bentuk-bentuk pelanggaran lain yang UUD NRI Tahun 1945, namun secara mungkin dilakukan oleh partai politik.
Dalam prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum yang kepartaian di Indonesia, pelanggaran yang menjadi fondasi konstitusional Indonesia.
dilakukan oleh partai politik tidak hanya Oleh terbatas pada aspek ideologis, tetapi juga pembubaran partai politik menjadi penting mencakup pelanggaran terhadap prinsip- untuk memastikan bahwa partai politik prinsip demokrasi, etika politik, dan tetap berada pada koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Beberapa hukum, tidak hanya dalam aspek ideologis bentuk pelanggaran yang sering dilakukan tetapi juga dalam praktik politik sehari- oleh partai politik antara lain pelanggaran dalam proses pemilihan umum, seperti Perluasan politik uang, manipulasi suara, dan partai politik juga sejalan dengan praktik di berbagai negara demokrasi lainnya.
melibatkan elite partai politik, baik dalam Jerman, misalnya, partai politik dapat penggunaan dana partai maupun dalam dibubarkan jika terbukti bertentangan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.
keterlibatan dalam praktik politik identitas .
emocratic dan ujaran kebencian yang mengancam bertentangan dengan konstitusi secara Sementara di Korea Selatan, prinsip-prinsip partai politik dapat dibubarkan jika tujuan demokrasi internal partai, seperti praktik atau aktivitasnya bertentangan dengan "tatanan kegiatan-kegiatan tidak hanya .
undamental democratic orde.
David A.
Meier and others.
"The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of German".
German Studies Review, 23.
<https://doi.
org/10.
2307/1431483>.
"prinsip-prinsip Di Indonesia, perluasan alasan Albert H.
Chen.
Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century.
Constitutionalism in Asia in the Early TwentyFirst Century.
<https://doi.
org/10.
1017/CBO978110733833
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang pembubaran partai politik sangat relevan .
dengan konteks politik kontemporer, di menegaskan bahwa "Kedaulatan berada mana pelanggaran yang dilakukan oleh di tangan rakyat dan dilaksanakan partai politik semakin kompleks dan Misalnya, praktik politik Ketentuan ini menegaskan posisi rakyat uang yang dilakukan secara sistematis sebagai pemegang kedaulatan tertinggi oleh partai politik dalam pemilihan umum dalam negara Indonesia.
tidak hanya melanggar peraturan pemilu.
NRI Tahun Undang-Undang Dasar.
Dalam konteks pembubaran partai menggerogoti prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu.
Demikian pula, memungkinkan rakyat, sebagai pemegang korupsi yang melibatkan elite partai mengontrol partai politik.
Jika partai UUD politik menyimpang dari tujuan idealnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang merupakan salah satu prinsip dasar seharusnya memiliki hak untuk menuntut negara hukum demokratis.
pembubaran partai tersebut.
Pemberian Dengan legal standing secara eksklusif kepada alasan pembubaran partai politik tidak pemerintah telah membatasi hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dalam pengawasan partai politik, tetapi terhadap partai politik.
juga merupakan tuntutan konstitusional Sementara itu.
Pasal 1 ayat .
untuk memastikan bahwa partai politik UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tetap berada pada jalur yang benar dalam bahwa "Negara Indonesia adalah negara menjalankan fungsi dan perannya dalam " Salah satu prinsip utama negara sistem demokrasi Indonesia.
hukum adalah equality before the law, di Gagasan perluasan permohonan mana setiap warga negara memiliki pembubaran partai politik di Indonesia, kedudukan yang sama di hadapan hukum baik dari segi subjek pemohon maupun alasan permohonan, memiliki relevansi pembubaran partai politik, prinsip ini yang erat dengan prinsip kedaulatan menuntut adanya akses yang sama bagi rakyat dan negara hukum yang menjadi setiap warga negara untuk mengajukan fondasi konstitusional Indonesia.
Pasal 1 permohonan pembubaran partai politik Dalam KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang yang melanggar konstitusi dan hukum.
Volume 23/No 3/Agustus/2025 Dengan Selain itu, prinsip negara hukum permohonan pembubaran partai politik, baik dari segi subjek pemohon maupun balances dalam sistem ketatanegaraan, di dikontrol oleh lembaga lainnya.
Partai memastikan bahwa partai politik tetap politik, sebagai salah satu lembaga yang berada pada jalur yang benar dalam memiliki pengaruh besar dalam sistem menjalankan fungsi dan perannya dalam politik, seharusnya dapat dikontrol tidak sistem demokrasi Indonesia.
hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh Model Pengaturan Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia Perluasan legal standing Perluasan pembubaran partai politik merupakan salah satu bentuk checks and balances Relevansi perluasan permohonan pembubaran partai politik dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum juga tercermin dalam beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi putusannya terkait partai politik.
Dalam Putusan Nomor pembubaran partai politik di Indonesia, baik dari segi subjek pemohon maupun terhadap partai politik.
35/PUU-IX/2011,
Mahkamah Konstitusi Pengaturan "Sebagai penataan terhadap partai politik undang-undang merupakan keniscayaan, lebihlebih untuk menciptakan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan harapan masyarakat.
Indonesia, negara-negara demokrasi lain, serta prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis.
Berkenaan dengan perluasan legal menegaskan bahwa:
diusulkan adalah dengan memberikan legal standing kepada beberapa pihak, selain pemerintah, dengan persyaratan yang ketat.
Beberapa pihak yang dapat diberikan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik Pertimbangan pentingnya penataan partai politik untuk memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.
antara lain warga negara perseorangan atau kelompok masyarakat, organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawasl.
Komisi
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Pemberantasan Korupsi
(KPK),
Mahkamah Agung.
rekam jejak yang baik dalam pemantauan atau advokasi terkait partai politik.
Selain Untuk warga negara perseorangan atau kelompok masyarakat, legal standing perseorangan, organisasi masyarakat sipil juga harus dapat menunjukkan bukti-bukti awal yang cukup kuat bahwa partai politik pendukung dan bukti-bukti awal yang yang dimohonkan pembubarannya telah cukup kuat.
Misalnya, permohonan harus melakukan pelanggaran yang memenuhi didukung oleh setidaknya 1.
000 warga syarat untuk dibubarkan.
negara yang tersebar di minimal 50% Untuk Bawaslu, legal standing provinsi Indonesia, dengan ketentuan bahwa di setiap provinsi harus ada permohonan pembubaran partai politik minimal 100 pendukung.
Persyaratan ini yang terbukti melakukan pelanggaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam pemilihan umum.
Persyaratan yang permohonan pembubaran partai politik harus dipenuhi adalah bahwa pelanggaran yang diajukan oleh warga negara memiliki tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dukungan yang luas dan bukan hanya dan masif, serta telah melalui proses penegakan hukum pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, warga negara yang Pemberian legal standing kepada mengajukan permohonan juga harus dapat Bawaslu sangat relevan dengan salah satu bukti-bukti cukup kuat bahwa partai politik yang sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf melakukan pelanggaran yang memenuhi g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 syarat untuk dibubarkan.
Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen tertulis, rekaman menyatakan bahwa:
audio/video, kesaksian, atau bentuk bukti lainnya yang relevan.
Untuk organisasi masyarakat sipil, legal standing dapat diberikan dengan persyaratan bahwa organisasi tersebut setidaknya selama 5 tahun, dan memiliki Pemilihan Umum "Bawaslu putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1.
putusan DKPP.
pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu.
putusan/keputusan Bawaslu.
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
KPU.
KPU Provinsi, dan KPU KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Kabupaten/Kota.
pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Jika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melaksanakan pelayanan publik.
penyelenggaraan pemerintahan terhadap Tindak Pidana Korupsi.
tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan memperoleh kekuatan hukum Penangkapan dan Tindak Pidana Korupsi sesuai perundang-undangan.
Bawaslu menemukan partai politik yang secara sistematis melakukan pelanggaran Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai tersebut.
Untuk KPK, legal standing dapat diberikan khususnya untuk permohonan pembubaran partai politik yang terbukti secara sistematis terlibat dalam praktik Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa korupsi tersebut melibatkan elite partai politik atau menggunakan dana partai, serta sistematis dan Jika penyidikannya KPK menemukan partai politik yang secara sistematis terlibat KPK seharusnya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai tersebut.
Untuk Mahkamah Agung, legal Pemberian legal standing kepada KPK sangat relevan dengan fungsinya Volume 23/No 3/Agustus/2025 Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:
"Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a.
tindakantindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
koordinasi dengan standing dapat diberikan khususnya untuk permohonan pembubaran partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap .
nkracht van gewijsd.
Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa pelanggaran tersebut bersifat serius dan melibatkan elite partai politik atau menggunakan dana partai.
Pemberian legal standing kepada Mahkamah Agung alternatif bagi penegakan hukum terhadap KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang pelanggaran serius.
Dalam hal pemerintah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.
tidak mengambil tindakan terhadap partai politik tersebut.
Mahkamah Agung dapat kebencian yang mengancam persatuan mengajukan permohonan pembubaran partai politik langsung ke Mahkamah Konstitusi.
internal partai, seperti praktik oligarki dan Perluasan prinsip-prinsip sebagaimana diusulkan di atas harus kegiatan-kegiatan ilegal yang mengancam diikuti dengan pengaturan yang jelas keamanan nasional dan stabilitas politik, seperti pendanaan terorisme, pencucian permohonan dan persyaratan yang harus uang, atau narkotika.
dan pelanggaran dipenuhi oleh masing-masing pemohon.
terhadap hak asasi manusia, baik secara Persyaratan langsung maupun tidak langsung.
mencegah penyalahgunaan mekanisme partai politik sebagaimana diusulkan di instrumen untuk menyingkirkan pesaing atas harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai standar pembuktian dan Berkenaan Perluasan Standar alasan pembubaran partai politik, model pembuktian yang digunakan harus cukup pengaturan yang diusulkan adalah dengan tinggi untuk memastikan bahwa partai memperluas alasan pembubaran partai politik, tidak hanya bertentangan dengan berdasarkan tuduhan atau dugaan yang UUD NRI Tahun 1945 secara ideologis, tidak berdasar.
juga mencakup bentuk-bentuk integritas sistem politik dan demokrasi.
Beberapa Salah satu kekhawatiran utama dalam perluasan permohonan pembubaran penyalahgunaan mekanisme ini untuk partai politik yang dapat ditambahkan menyingkirkan pesaing politik.
Oleh antara lain pelanggaran terhadap prinsip- prinsip demokrasi, seperti manipulasi pemilihan umum, intimidasi pemilih, atau yang tidak beralasan atau bermotif politik korupsi sistematis, baik dalam Model pengaturan yang diusulkan penggunaan dana partai maupun dalam adalah dengan menerapkan mekanisme permohonan-permohonan KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang screening awal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Volume 23/No 3/Agustus/2025 Keempat, kepentingan hukum .
egal interes.
, di permohonan diperiksa secara mendalam.
mana Mahkamah Konstitusi memeriksa Mekanisme screening awal ini apakah pemohon memiliki kepentingan mencakup beberapa tahapan.
Pertama, hukum .
egal interes.
yang cukup untuk mengajukan permohonan.
Jika pemohon Mahkamah Konstitusi tidak dapat menunjukkan kepentingan kelengkapan administratif permohonan, hukum yang cukup, maka permohonan seperti identitas pemohon, dokumen- dapat ditolak tanpa pemeriksaan lebih dokumen pendukung, dan pemenuhan Jika Mekanisme screening awal ini permohonan tidak memenuhi persyaratan dimaksudkan untuk memastikan bahwa administratif, maka permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon untuk benar-benar beralasan dan memenuhi persyaratan yang akan diperiksa secara Kedua, pemeriksaan prima facie, permohonan-permohonan mendalam oleh Mahkamah Konstitusi.
di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa Selain apakah permohonan secara prima facie .
epintas penyalahgunaan mekanisme pembubaran pelanggaran yang memenuhi syarat untuk partai politik sebagai instrumen untuk menyingkirkan pesaing politik.
Jika permohonan tidak menunjukkan adanya Gagasan perluasan permohonan pelanggaran yang cukup serius, maka pembubaran partai politik di Indonesia dapat diperkaya dengan melihat praktik di pemeriksaan lebih lanjut.
negara-negara demokrasi lain.
Beberapa Ketiga, pemeriksaan bukti awal, di negara memiliki pengaturan yang dapat mana Mahkamah Konstitusi memeriksa menjadi rujukan dalam merumuskan bukti-bukti awal yang diajukan oleh model pengaturan yang ideal untuk pemohon untuk memastikan bahwa bukti- Indonesia.
Jerman memiliki sistem yang mendukung permohonan.
Jika bukti-bukti relatif terbuka dalam hal legal standing awal tidak cukup kuat, maka permohonan dapat ditolak tanpa pemeriksaan lebih Berdasarkan Pasal 21 ayat .
Basic Law for the Federal Republic of Germany.
KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang yang menyatakan bahwa:
Meskipun legal standing hanya "Partai-partai tujuan-tujuannya atau perilaku para pendukungnya, berusaha demokratis yang bebas dan dasardasarnya atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman adalah inkonstitusional.
Mahkamah Konstitusi Federal pertanyaan inkonstitusionalitas.
diberikan kepada pemerintah, namun pembubaran partai politik juga dapat diajukan oleh Jaksa Agung atas nama Hal fleksibilitas dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik.
Spanyol memiliki sistem yang relatif terbuka dalam hal legal standing Permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan oleh Bundestag .
arlemen federa.
Bundesrat .
ewan Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa pembubaran partai politik tidak harus mengarah pada ketidakstabilan sistem Sebaliknya, hal ini dapat Berdasarkan Organic Law 6/2002 on Political Parties, permohonan pembubaran pemerintah dan Kementerian Kehakiman, serta oleh dua-pertiga anggota Kongres atau Senat.
Pasal 11 ayat .
Organic Law 6/2002 on Political Parties menyatakan standing untuk pembubaran partai politik.
"Pemerintah.
Kementerian Kehakiman atau Kejaksaan Agung, dapat memohon Kongres Deputi atau Senat juga dapat memohon pembubaran partai politik melalui persetujuan mayoritas dua pertiga dari masing-masing majelis.
Berdasarkan Pasal 8 ayat .
Constitution Pengalaman terhadap partai politik dan memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.
Korea Selatan memiliki sistem yang lebih terbatas dalam hal legal Republic Korea, menyatakan bahwa:
"Jika tujuan atau aktivitas suatu partai politik bertentangan dengan mendasar, partai politik tersebut dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi permohonan Pemerintah.
menunjukkan bahwa Spanyol perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap partai politik, terutama dalam konteks pemberantasan terorisme dan Turki memiliki sistem yang relatif KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 23/No 3/Agustus/2025 terbatas dalam hal legal standing untuk bahwa perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik.
Berdasarkan pembubaran partai politik merupakan hal Pasal 69 Constitution of the Republic of yang lazim diterapkan di berbagai negara.
Turkey, partai politik yang programnya Namun, perluasan ini diikuti dengan atau kegiatannya bertentangan dengan pengaturan yang ketat untuk mencegah kemerdekaan, integritas negara, hak asasi penyalahgunaan mekanisme pembubaran manusia, prinsip kesetaraan dan negara partai politik sebagai instrumen untuk hukum, kedaulatan negara, prinsip-prinsip menyingkirkan pesaing politik.
republik demokratis sekuler, atau yang Perluasan pembubaran partai politik di Indonesia, mengembangkan fasisme, terorisme, atau baik dari segi subjek pemohon maupun totaliterisme, dapat dibubarkan secara alasan permohonan, berimplikasi pada permanen oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasal 69 ayat .
Constitution of the Republic of Turkey menyatakan bahwa:
Indonesia.
Dalam "Pembubaran permanen suatu partai politik akan diputuskan apabila Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa partai politik tersebut telah menjadi pusat ketentuan pada paragraf keempat Pasal 68.
checks and balances merupakan prinsip Permohonan pembubaran partai Dalam konteks partai politik, politik dapat diajukan oleh Chief Public checks and balances diperlukan untuk Prosecutor of the High Court of Appeals.
memastikan bahwa partai politik tetap Meskipun legal standing hanya diberikan berada pada koridor konstitusi dan hukum, kepada Chief Public Prosecutor of the serta tidak menyalahgunakan kekuasaan High Court of Appeals, namun dalam yang dimilikinya.
Perluasan permohonan partai politik dapat diajukan atas inisiatif pemerintah, masyarakat, atau lembaga balances ini dengan beberapa cara.
fundamental yang memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan, tetapi tersebar pada berbagai lembaga yang saling mengawasi dan negara lainnya melalui Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals.
Pertama, perluasan legal standing Dari praktik di negara-negara pembubaran partai politik memungkinkan demokrasi tersebut, dapat disimpulkan lebih banyak pihak untuk mengawasi dan KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang mengontrol partai politik.
Hal ini dapat perluasan permohonan pembubaran partai mencegah partai politik dari tindakan- politik sangat penting untuk memastikan bahwa sistem demokrasi Indonesia tetap konstitusi dan hukum.
Kedua, sehat dan berfungsi dengan baik.
Hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya pembubaran partai politik memungkinkan erosi demokrasi .
emocratic backslidin.
penindakan terhadap partai politik yang yang sering kali dimulai dari partai politik yang terlalu dominan dan tidak terkontrol.
identitas, atau pelanggaran hak asasi Hal ini dapat mencegah partai Implikasi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik terhadap Sistem Demokrasi Indonesia politik dari penyalahgunaan kekuasaan meningkatkan akuntabilitas partai politik Partai politik akan lebih berhati-hati kebijakannya, karena menyadari bahwa konstitusi dan hukum dapat berujung pada peningkatan kualitas partai politik dan demokrasi Indonesia.
Ketika partai politik hukum dapat berujung pada pembubaran.
Peningkatan kualitas partai politik Keempat, perluasan permohonan pembubaran partai politik dapat mencegah dominasi partai politik tunggal yang dapat mengancam sistem demokrasi.
Partai program, dan aktivitasnya.
pembubaran partai politik, baik dari segi digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ketiga.
Perluasan cenderung otoriter dapat dikontrol melalui mekanisme pembubaran, sehingga sistem multi-partai yang sehat dapat terjaga.
Penguatan mekanisme checks and balances dalam sistem kepartaian melalui dan demokrasi dapat terlihat dari beberapa Pertama, partai politik akan demokrasi internal, seperti pemilihan pengurus secara demokratis, transparansi Hal ini dapat mencegah praktik oligarki dan dinasti politik yang dapat KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang menjadi alasan pembubaran.
Kedua.
Volume 23/No 3/Agustus/2025 Hal ini juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan sistem demokrasi secara transparansi dan akuntabilitas keuangan, seperti pelaporan sumber pendanaan.
Meskipun perluasan permohonan pengelolaan dana partai, dan penggunaan dana untuk aktivitas partai.
Hal ini dapat banyak implikasi positif, namun juga terdapat beberapa risiko dan tantangan penyalahgunaan dana partai yang dapat menjadi alasan pembubaran.
terdapat risiko penyalahgunaan, di mana Ketiga.
Pertama, perluasan legal standing dalam pengajuan cenderung untuk meningkatkan kualitas permohonan pembubaran partai politik program dan kampanye, dengan fokus berpotensi disalahgunakan oleh pihak- pada isu-isu substantif dan kebijakan yang pihak yang memiliki kepentingan politik berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal ini untuk menyingkirkan pesaing politik.
Hal dapat mencegah praktik politik identitas, ini dapat mengganggu stabilitas sistem ujaran kebencian, dan kampanye negatif kepartaian dan demokrasi.
yang dapat menjadi alasan pembubaran.
Keempat.
Kedua, terdapat tantangan dalam pembuktian, di mana perluasan alasan cenderung untuk meningkatkan kualitas pembubaran partai politik, seperti korupsi kader dan calon pejabat publik, dengan sistematis atau pelanggaran hak asasi seleksi yang lebih ketat dan pembinaan manusia, menghadapi tantangan dalam yang lebih intensif.
Hal ini Seringkali mencegah praktik rekrutmen politik yang membuktikan bahwa suatu pelanggaran dilakukan secara sistematis oleh partai personal atau kontribusi finansial, yang politik sebagai institusi, bukan hanya oleh dapat menghasilkan pejabat publik yang individu-individu dalam partai tersebut.
tidak kompeten dan korup.
Ketiga, terdapat risiko dampak Peningkatan kualitas partai politik pembubaran partai politik, terutama partai permohonan pembubaran partai politik besar yang memiliki banyak pendukung, sangat penting untuk memastikan bahwa dapat berdampak pada stabilitas politik.
partai politik tetap menjadi pilar utama Pendukung demokrasi yang berfungsi dengan baik.
mungkin merasa dirugikan dan dapat KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang melakukan protes atau aksi lain yang mengganggu stabilitas politik.
Keempat.
Perluasan pembubaran partai politik memperkuat memastikan bahwa partai politik, sebagai konsekuensi pembubaran partai politik, pengaruh besar dalam sistem politik, seperti nasib anggota legislatif dan aset tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi.
Jika partai politik Pembubaran partai politik tidak boleh melanggar batasan-batasan tersebut, maka merugikan hak-hak individu anggota partai politik tersebut dapat dibubarkan.
Selain itu, perluasan permohonan pelanggaran, atau merugikan kepentingan memperkuat negara hukum dengan cara Risiko memastikan bahwa partai politik tunduk pada hukum, dan jika melanggar hukum, dapat dibubarkan.
Hal ini menunjukkan diantisipasi dan dikelola dengan baik bahwa tidak ada satu pun lembaga atau melalui pengaturan yang cermat dan organisasi yang berada di atas hukum.
Hal ini penting untuk termasuk partai politik.
Implikasi-implikasi positif dari permohonan pembubaran partai politik perluasan permohonan pembubaran partai benar-benar Indonesia.
Indonesia menunjukkan bahwa perluasan ini layak untuk dipertimbangkan dan Perluasan Namun, implementasi pembubaran partai politik juga memiliki harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional, dengan mempertimbangkan konstitusionalisme dan negara hukum di konteks politik Indonesia, praktik di Indonesia.
negara-negara gagasan bahwa kekuasaan negara harus prinsip-prinsip Konstitusionalisme sedangkan negara hukum adalah negara yang mendasarkan tindakannya pada hukum, bukan kekuasaan semata.
Kesimpulan Penelitian ini telah mengkaji secara KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 23/No 3/Agustus/2025 komprehensif gagasan perluasan permohonan penguatan checks and balances, peningkatan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, baik dari aspek subjek pemohon konstitusionalisme, meski juga menghadapi maupun alasan pembubaran.
Berdasarkan tantangan yang perlu diantisipasi.
Dengan perluasan permohonan pembubaran partai politik, diharapkan partai politik di Indonesia memberikan legal standing secara eksklusif kepada pemerintah dalam Pasal 68 ayat .
menjalankan fungsi dan perannya sebagai Undang-Undang pilar demokrasi, serta tetap berada pada Mahkamah Konstitusi Daftar Pustaka checks and balances.
Demikian pula alasan Buku pertentangan ideologis dengan UUD NRI Tahun 1945 terlalu terbatas dan tidak mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks dalam praktik politik Oleh karena itu, perluasan merupakan kebutuhan konstitusional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum Indonesia.
Model perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia mencakup perluasan legal standing kepada warga negara, organisasi Bawaslu.
KPK.
Mahkamah Agung dengan persyaratan ketat.
perluasan alasan pembubaran yang meliputi prinsip-prinsip koridor konstitusi dan hukum.
kedaulatan rakyat, equality before the law, dan kebencian, pelanggaran demokrasi internal.
Ali.
Zainuddin.
Metode Penelitian Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Amiruddin.
Pengantar Metode Penelitian Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
Arief.
Barda Nawawi.
Perbandingan Hukum Pidana.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
Asshiddiqie.
Jimly.
Kemerdekaan Berserikat.
Pembubaran Partai Politik.
Dan Mahkamah Konstitusi.
Ktitusi Press.
Jakarta: Prenada Media, 2022.
Bambang Suggono.
Metodologi Penelitian Hukum.
Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2021.
Karya Ilmiah Chen.
Albert H.
Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century.
Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, <https://doi.
org/10.
1017/CBO97811
Implementasi Dairani Dairani, "Prosedur Pembubaran Partai Politik".
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial.
Politik Dan Humaniora, 1, 2022.
perluasan ini berimplikasi positif terhadap Denzin.
Norman K.
, and Yvonna S.
dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal.
mekanisme screening awal dan prosedur KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lincoln.
Handbook of Qualitative Research .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
Djunu.
Muhammad Rizhal.
Lauddin Marsuni, and Muh.
Rinaldy Bima, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik".
Journal of Lex Generalis (JLS), 3.
3, 2022.
Dodd.
Nigel.
Jurgen Habermas, and Stephen K.
White, "Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy".
The British Journal of Sociology, 48.
2, 2.
Republic of Germany".
German Studies Review, 23.
1, 2020.
Noviati.
Cora Elly, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan".
Jurnal Konstitusi, 10.
2, 2021.
Puspitasari.
Sri Hastuti.
Zayanti Mandasari, and Harry Setya Nugraha, "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia".
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 23.
4, 2021.
Soekamto.
, and S Mamudji.
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Rajawali Pers.
Fajar.
Mukti.
Yulianto Achmad.
Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris.
Yogyakarta:
Pustaka