Volume 1 Issue 1 .
Pages 45-58 Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ISSN: 2721-1169 (Onlin.
, 2721-1150 (Prin.
MODEL KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DI SD MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO
Muh Shulthon Rachmandhani Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: muhammadshulthonrachman@gmail.
Mukhibat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo email: mukhibat@iainponorogo.
Abstract: Policy is important in developing the quality of education in schools.
The right policy has been able to deliver SD Muhammadiyah 1 Ponorogo to achieve achievements at the international level.
The applied policy is very interesting to study so that it can be found a policy model that will become best practice for other schools in developing the quality of This study, by using a qualitative research method, has found that the educational policy model implemented by SD Muhammadiyah 1 Ponorogo is a linear model of Islamicbased policy implementation.
This linear model, the decision making phase is the most important aspect, while the policy implementation phase does not receive much attention.
While the success of policy implementation depends on the ability of the policy implementing If the policy implementation fails then the school management is responsible, the school management must make a better effort to increase the implementing institutional capacity.
Abstrak: Kebijakan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan mutu pendidikan di Kebijakan yang tepat telah mampu mengantarkan SD Muhammadiyah 1 Ponorogo meraih prestasi ditingkat Internasional.
Kebijakan yang diterapkan sangatlah menarik untuk diteliti sehingga dapat ditemukan sebuah model kebijakan yang akan menjadi best practice bagi sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan mutu pendidikannya.
Penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitataif telah menemukan bahwa model kebijakan pendidikan yang diterapkan SD Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah model linier implementasi kebijakan berbasis ke-Islaman.
Model linier ini, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting.
Sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat Sedangkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan unit pelaksana kebijakan.
Jika implementasi kebijakan gagal maka yang bertanggung jawab adalah pihak manajemen sekolah, maka manajemen sekolah harus melakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.
Keywords: Kepala sekolah, kebijakan, mutu, pendidikan.
Copyright .
2020 Muh Shulthon Rachmandhani dan M Mukhibat Received 10 Nopember 2019.
Accepted 5 Februari 2020.
Published 1 Maret 2020 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 45
Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo
PENDAHULUAN
Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Ponorogo sebagai salah satu sekolah dasar unggulan yang telah terakreditasi A.
1Berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada para pelanggannya.
2 Yang mana pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila dari proses belajar tersebut mampu menghasilkan output yang diharapkan berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
3 Oleh sebab itu, sekolah yang bermutu harus memenuhi delapan standar pendidikan nasionalyang telah ditentukan oleh PP No.
Tahun 2005.
4 Di mana untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama yang signifikan dari semua komponen yang ada di sekolah.
Kepala sekolah sebagai top managers merupakan komponen yang paling berperan dalam menggerakkan komponen dan unsur yang terdapat di Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Selain itu kepala sekolah juga mempunyai wewenang untuk menerapkan berbagai kebijakan guna mengembangkan kegiatan proses belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya di sekolah.
Yang mungkin lebih menarik manfaat serta perkembangan intelektual peserta Di mana dalam setiap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholders di sekolah.
Sehingga tujuan sekolah dapat dicapai dengan baik.
6 Hal ini dikarenakan dalam menjalankan lembaga pendidikan ada Dokumen Akreditasi Sekolah, dokumentasi, ruang tata usaha, 11-04-2018.
Pelanggan sekolah meliputi pelanggan internal dan eksternal.
Di mana pelanggan ekternal adalah orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat termasuk komite sekolah.
Dan pelanggan internal sekolah adalah siswa, guru, dan staf tata usaha (Lihat dalam Husaini Usman.
Manajemen Teori.
Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4,(Jakarta: Bumi Aksara, 2.
, h.
Output akademik misalnya: NUAN/NUNAS, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, matematika, fisik.
, cara berpikir .
ritis, kreatif divergen, nalar rasional, induktif, dedukti.
Output nonakademik, misalnya akhlak/budi pekerti dan perilaku sosial yang baik seperti bebas narkoba, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian dan kepramukaan.
(Lihat dalam Rohiat.
Majemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek, (Bandung: Refika Adita, 2.
, h.
Delapan standar pendidikan nasional mencakup :standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Lihat dalam Uhar Suharsaputra.
Administrasi Pendidikan Edisi Revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2.
, h.
Moh Sahlan.
AuKebijakan Sekolah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Omben Sampang dan SMPN 2 PamekasanAy.
Dalam Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016.
Kepala sekolah bukan lagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
Di mana hal ini diatur dalam PP No 19 tahun 2017 pasal 54 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa.
Aukepala sekolah bukan lagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
Namun jabatan yang memiliki beban kerja sebagai kepala satuan yang sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan dalam keadaan tertentu kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru dalam satuan pendidikan (Lihat dalam PP No 19 Tahun 2.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Tilaar bahwa kebijakan adalah cara-cara pendekatan yang spesifik di dalam bidang-bidang tertentu di masa depan untuk mewujudkan tujuan organisasi.
Kebiajakan2 46 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo Misalnya pembayarannya, tujuan apa yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan ini akan diukur, siapa yang berkuasa atasnya, buku teks apa yang disetujui, siapa yang berhasil di sekolah dan siapa yang tidak.
Yang mana dalam prosesnya, membutuhkan proses negosiasi, kompromi, serta usaha keras di dalamnya.
7 Utamanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang tidak hanya berorientasi untuk masa kini tetapi juga berorientasi untuk masa depan.
SD Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki berbagai macam sarana yang komprehensif.
Misalnya terdapat sarana masjid, memiliki sarana perpustakaan yang telah dilengkapi dengan sistem barcode, memiliki lapangan futsal, laboratorium komputer, laboratorium MIPA, laboratorium keterampilan, ruang e-library.
Adapun dalam hal pendanaan, biaya per-bulan siswa-siswi kelas satu, dua, dan tiga dikenakan sebesar Rp.
000,00.
Sedangkan untuk siswa-siswi kelas empat, lima, dan enam dikenakan sebesar Rp.
000,00.
Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan mutu, kepala sekolah telah menentukan beberapa kebijakan baru yang berfokus pada peningkatan mutu baik akademik maupun non akademik.
Hasilnya adalah banyak prestasi yang telah dicapai seperti medali emas, dua medali perak dan tiga medali perunggu dalam juara robotika internasional di Tokyo Jepang juara lomba robotika di Thailand.
Sedangkan untuk program tahfidz.
SD Muhammadiyah 1 Ponorogo juga menjuarai lomba tahfidz ditingkat kabupaten.
Berbagai prestasi tersebut menunjukkan urgensi pengembangan mutu pendidikan melalui kebijakan.
Berdasarkan hal itu, penelitian ini bermaksud mendalami bagaimana sekolah merumuskan, melakasanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh kepala sekolah.
harapan utama dan pertama adalah menemukan model kebijakan yang diterapkan dalam mengembangkan mutu pendidikan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perumusan Kebijakan kebijakan tersebut dijabarkan dari tujuan yang disepakati oleh organisasi untuk diwujudkan (Lihat dalam H.
Tilaar.
Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2.
, h.
Ibid, 9, 34.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Juran bahwa mutu adalah keistimewaan dari sebuah produk yang diperoleh oleh pelanggan berdasar kebutuhannya dan memberikan kepuasan kepada pelanggan (Lihat dalam Joseph M Juran.
A Blaton Goldfrey.
JuranAos Quality Handbook Fifth Edition, (USA: Mc Graw Hill, 1.
, 2.
Sallis yang menyatakan bahwa mutu sebagai kebutuhan yang tidak hanya untuk masa kini namun juga untuk masa depan (Lihat dalam Muhammad Thoyib.
Model Otonomi Manajemen Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Cetta Media, 2.
, 41.
Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 47 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahapan pertama dalam perumusan kebijakan adalah.
Auidentifikasi isu kebijakanAy dari empat tahapan yang terdiri dari: identifikasi isu kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, pengesahan rumusan kebijakanAy.
9 Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Triono Ali Musthofa.
Pd.
I selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwa.
Aulatar belakang yang mendasari kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan melalui peleburan mata pelajaran akidah, bahasa Arab, fikih dan tarikh menjadi mata pelajaran al-Islam adalah adanya keluhan dari wali murid bukunya kok banyak sekali ada buku akidah, fikih, bahasa Arab.
Di sisi lain dari PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiya.
sendiri, mengeluarkan buku al-Islam.
Disisi lain pelajaran mulok ini tidak terdapat dalam kategori Dapodik.
10 Sehingga dapat diketahui pihak sekolah telah melakukan.
Auidentifikasi isu kebijakan pendidikanAy.
Yang mana dalam identifikasi isu kebijakan berisi tentang data-data informasi dan keterangan-keterangan yang didapatkan dan merupakan masukan dari banyak peserta kebijakan pendidikan, dapat diakomodasi sedemikian rupa.
Perumusan kebijakan ini, dilakukan dengan melakukan identifikasi isu kebijakan pendidikan, yakni identifikasi tentang data-data informasi dan keterangan-keterangan yang didapatkan dan merupakan masukan dari banyak peserta kebijakan pendidikan.
salah satu yang menonjol dalam identifikasi kebijakan ini adalah kebijakan tentang pengembangan robotika.
Kebijakan tentang robotika ini didasarkan pada perubahan global dan tuntutan perkembangan zaman.
Selain robotika sekolah juga menetapkan kebijakan tetntang literasi membaca diperpustakaan.
Tujuannya adalah agar peserta didik tumbuh lagi minat membacanya.
Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa, sekarang anak-anak minat bacanya berkurang.
Pengembangan tentang keterampilan jurnalistik peserta didik juga menjadi bagian penting kebijakan sekolah, yakni dengan mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan menulis peserta didik dalam bentuk pendampingan majalah sekolah AuAl Wara`Ay Berbagai identifikasi isu kebijakan tersebut di atas, selanjutnya adalah penyusunan Setidaknya sudah ditemukan tiga prioritas yang akan ditingkatkan yaitu SDM, pembangunan sistem yang baik, dan juga kaderisasi.
Penyusunan agenda ini, merupakan jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan, kemudian dipilih masalah dengan prioritas Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori.
Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2.
, 81.
Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 02-04-2018.
Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan, 81.
48 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo yang paling krusial sampai dengan yang tidak krusial untuk diagendakan.
Prioritas dari masalah yang krusial sampai yang paling tidak krusial tersebut sangat penting karena tidak mungkin semua masalah diagendakan.
Dengan demikian, masalah-masalah yang diagendakan tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan yang nanti akan muncul di program pendidikan SD Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Setelah itu selanjutnya adalah membuat proposal kebijakan.
Penyusunan proposal kebijakan disini dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan yang arahnya adalah menyusun dan mengembangkan alternatif tindakan dalam memecahkan masalah kebijakan.
Kegiatankegiatan tersebut meliputi: mengenali alternatif permasalahan kebijakan, mendefinisikan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi masing-masing alternatif ditinjau dari kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidak, dan memilih yang paling tepat untuk memecahkan masalah.
12 Langkah pertama adalah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Wakasek serta tim Litbang.
Sehingga tidak ada lagi istilah one man show.
Penyusunan mendefinisikan dan merumuskan alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi masing-masing alternatif ditinjau dari kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidak, dan memilih yang paling tepat untuk memecahkan masalah.
Tahapan selanjtnya atau ke empat tahapan perumusan kebijakan yang mesti dilalui adalah,Au pengesahan rumusan kebijakanAy.
Dari hasil wawancara dengan Farida Khasnawati.
Pd selaku Wakasek kurikulum terkait kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah melalui peleburan mata pelajaran akidah, tarikh, fikih menjadi satu pelajaran yaitu al-Islam.
Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa.
Aukebijakan tersebut telah terdokumentasi dalam dokumen kurikulum satu.
13 Hal ini sebagaimana dokumen yang peneliti temukan di ruang guru.
Peneliti menemukan dokumen kurikulum satu yang menjadi dasar bagi peleburan mata pelajaran akidah, bahasa Arab, dan tarikh menjadi pelajaran alIslam.
14 Selain itu peneliti juga mendapatkan dokumen berupa buku siswa kelas II mata pelajaran al-Islam.
15 Dari hasil wawancara dan dokumen tersebut dapat diketahui bahwa pihak sekolah dalam merumuskan kebijakan telah melalui tahapan.
Aupengesahan rumusan kebijakanAy.
Di mana teorinya berbunyi.
Aupengesahan rumusan kebijakanAy, merupakan suatu Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan, 82.
Farida Khasnawati, wawancara, ruang guru, 04-04-2018.
Foto dokumen kurikulum satu, dokumentasi, ruang guru, 04-04-2018.
Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 49 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo rumusan kebijakan baru dipandang final setelah disahkan peserta perumusan kebijakan Pengesahan atau legalitas adalah suatu konstitutional alternatif pemecahan masalah terpilih yang selama ini diupayakan.
Pengesahan ini penting, agar siapapun yang bermaksud diikat oleh rumusan kebijakan tersebut, akan secara jelas dapat mengenai sasarannya.
Pelaksanaan Kebijakan Penerapan kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo melalui kaderisasi.
Triono Ali Musthofa.
Pd.
I selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa.
Aukita mulai dengan kerja tim dengan dibantu para Wakasek.
Ini yang saya maksud kaderisasiAy.
17 Beliau menambahkan bahwa.
Au kita juga menerbitkan SK dari kepala sekolah, dan ada tupoksinya.
Dengan tupoksinya masing--masingAy.
18 Dari hasil wawancara tersebut pihak sekolah telah melaksanakan.
Auimplementasi kebijakanAy.
Di mana teori implementasi kebijakan berbunyi.
Auproses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan.
Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil.
Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya.
Ay.
19 Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Triono Ali Musthofa.
Pd.
I selaku kepala sekolah terkait antusias guru dalam melaksanakan kebijakan peleburan mata pelajaran akidah, fikih, tarikh menjadi al-Islam.
Beliau menjelaskan bahwa.
Autentu dalam setiap perubahan ada pro kontra.
Itu adalah wajar dalam setiap perubahanAy.
21 Ryo Taru Louis Effendi selaku siswa kelas VI memberikan keterangan bahwa.
Auiya ada, itu pelajaran fikih, akidah, tarikh yang dijadikan satu menjadi pelajaran al-IslamAy.
22 Dia menambahkan bahwa.
Aubahasa Arab tidak digabungkan namun hanya diajarkan sejak kelas satu.
23 Dari hasil wawancara tersebut dapat Foto dokumen buku siswa kelas II mata pelajaran al-Islam, dokumentasi, ruang guru,15-04-2018.
Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan, 83.
Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 31-03-2018.
Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 12-04-2018 Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan.
, 28.
Mada Sutapa.
Buku Pengantar Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, (Yogyakarta:
Universitas Yogyakarta, 2.
,23.
Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 02-04-2018.
Ryo Taru Louis Effendi, wawancara, ruang kelas, 05-04-2018.
Ryo Taru Louis Effendi, wawancara, ruang kelas, 05-04-2018.
50 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo diketahui bahwa setelah melakukan perumusan kebijakan terkait peleburan mata pelajaran akidah, fikih, bahasa Arab, tarikh, menjadi mata pelajaran al-Islam.
Pihak sekolah telah.
Aumelaksanakan implementasi kebijakanAy,tersebut.
Di mana teori implementasi kebijakan berbunyi.
Auproses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan.
Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil.
Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinyaAy.
Sedangkan dalam penerapan kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan melalui pembinaan baca Al-QurAoan bapak ibu guru serta karyawan, dengan menggunakan metode umi.
Farida Khasnawati.
Pd selaku Wakasek kurikulum menjelaskan terkait penerapan kebijakan tersebut bahwa.
Aubukti kerja samanya ada.
Adapun dalam pembinaannya kelas dibagi menjadi dua kelompok .
Di mana yang satu sudah membina di TPA, yang satu masih ditingkatkan lagi.
Diadakan tiap hari sabtu jam 10.
45- 12.
30 WIBAy.
Peneliti menemukan dokumen surat keterangan guru yang mengikuti kegiatan pembinaan membaca Al-QurAoan dengan menggunakan metode umi.
26 Hasil wawancara dan dokumentasi tersebut diketahui bahwa pihak sekolah telah.
Aumelaksanakan implementasi kebijakanAy.
mana teori implementasi kebijakan berbunyi.
Auproses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan.
Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil.
Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya.
Ay.
27 Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Triono Ali Musthofa.
Pd.
selaku kepala sekolah beliau menjelaskan bahwa.
Aubapak ibu guru ada yang mengalami Sedangkan faktor pendukungnya tim umi sendiri siap menerapkan metode Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan.
, 28.
Farida Khasnawati, wawancara, ruang guru, 04-04-2018.
Foto Surat Keterangan Guru Mengikuti Pembinaan, dokumentasi, ruang guru, 04-04-2018.
Hasbullah.
Kebijakan Pendidikan.
, 28.
Mada.
BukuA.
,23.
Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 51 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo 29 Dari hasil observasi yang peneliti lakukan.
Peneliti mengamati satu per satu ibu guru berjalan menuju ruang kelas yang digunakan untuk pembinaan kegiatan belajar metode Setelah sekitar 15 menit peneliti melihat dari jendela kelas, peneliti lihat kegiatan belajar metode umi belum dimulai.
Peneliti lihat bapak Muslimin sebagai koordinator kegiatan metode umi sedang menelepon sambil berjalan menuju ke ruang pembelajaran.
Tidak lama kemudian peneliti lihat satu per satu ibu guru keluar dari ruang pembelajaran.
Lalu peneliti tanya kepada salah satu ibu guru yang bernama bu Suksi Wijayanti.
Beliau menjelaskan bahwa.
Auustadznya berhalangan hadir, jadi hari ini liburAy.
Kemudian peneliti lihat dari ruang belakang bapak rombongan bapak guru keluar dari ruang kelas bagian utara.
Peneliti dengar mereka bilang.
Au Padahal sudah bersiap-siap ternyata ustadznya tidak ada.
Peneliti juga lihat guru-guru lainnya juga keluar dari ruang pembinaan belajar metode umi.
30 Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat diketahui bahwa yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan baik dikarenakan salah satu dari tiga faktor penyebab yaitu.
Aufaktor organisasiAy.
Di mana dalam teorinya berbunyi.
Aufaktor organisasi adalah suatu kebijakan dalam implementasinya seringkali memerlukan keterlibatan banyak organisasi .
yang terkadang memiliki persepsi dan interest yang berlainan.
Keadaan ini sering kali menimbulkan masalah .
koordinasi yang berbeda .
compliance, menyangkut keadaan bawahan pada instansi yang lebih tinggi.
Hasil wawancara dengan Erwin Nindhiya Putri.
Pd selaku guru kelas i menjelaskan bahwa.
Audalam tata tertib, pelaksanaannya sudah lumayan.
Hanya saja biasanya untuk tata tertib yang masih kurang adalah dalam tata tertib masuk sekolah.
Masih ada juga guru yang meninggalkan kelas.
Untuk metode umi awalnya masih semangat.
Tapi akhir-akhir ini sudah banyak yang ijin atau tidak datang.
Hanya 50-70 persen yang ikut.
32 Dari hasil pengamatan yang peneliti temukan terkait implementasi kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Peneliti mendapatkan seorang guru sedang absen fringer print di ruang tata usaha.
Sambil berujar.
AuIya yang sudah tua itu tidak harus pulang sore, sambil menunggu siswa-siswi mengikuti pelajaran tambahan di sekolahAy.
33 Terkait dengan penerapan kebijakan jam terlambat bagi guru dan karyawan Robin sebagai kepala perpustakaan menyampaikan bahwa.
Auya kita tahu aturan, dengan Triono Ali Musthofa,wawancara, ruang kepala sekolah, 02-04-2018.
Observasi, halaman sekolah, 07-04-2018.
Ibid.
Nindhiya Erwin Putri,wawancara, ruang guru, 12-04-2018.
52 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo membuat surat pernyataan bermaterai 6000, dan jika melanggar ada surat peringatan.
34 Hasil wawancara dan observasi tersebut pihak sekolah telah melaksanakan.
Auimplementasi kebijakanAy.
Di mana teori implementasi kebijakan berbunyi.
Auproses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan.
Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil.
Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya.
Sehingga pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.
35 Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks.
36 Sedangkan terkait faktor yang menyebabkan tahapan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.
Di mana dari wawancara tersebut juga diketahui bahwa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh faktor organisasi.
Di mana faktor organisasi merupakan suatu kebijakan dalam implementasinya seringkali memerlukan keterlibatan banyak organisasi .
yang terkadang memiliki persepsi dan interest yang berlainan.
Keadaan ini sering kali menimbulkan masalah .
koordinasi yang berbeda .
compliance, menyangkut keadaan bawahan pada instansi yang lebih tinggi.
Adapun hasil-hasil dari penerapan kebijakan yang telah dicapai menurut Triono Ali Musthofa.
Pd.
I selaku kepala sekolah bahwa.
Aubulan november kemarin kami berhasil meraih tiga medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu dalam ajang olimpiade robotika Internasional di Tokyo Jepang, dan yang terakahir kami mampu meraih emas di ajang lomba robotika di Thailand.
38 Selain itu beliau menambahkan bahwa.
Auuntuk mencapai tujuan, misalnya sesuai visi misi.
Kita awali dari Islami yaitu kita biasakan untuk jabat tangan, sholat dhuha.
Berprestasi ada komunitas-komunitas sepereti robotika, dll.
Peduli lingkungan yaitu anak-anak kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan Observasi, ruang tata usaha, 04-04-2018.
Robin, wawancara, ruang perpustakaan, 12-04-2018.
Hasbullah.
KebijakanA,91.
Mada.
BukuA.
,23.
Ibid.
Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 28-03-2018.
Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 53 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
Ini tentunya bukan hal yang mudah perlu perhatian dari pihak sekolah dan orang tuaAy.
39 Arief Wahyudi.
Pd selaku KTU menambahkan bahwa, hal-hal yang telah dicapai sebagai berikut.
Auyang dicapai dari sekolah ini, misalnya tahun 2013 ada pilot project.
Disini satu-satunya sekolah yang ditunjuk sebagai satu satunya sekolah se kabupaten sebagai sekolah percontohan dalam implementasi K 13.
Ini untuk pendidikan, kalau untuk siswa-siswi jumlahnya juga banyakAy.
40 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah.
Aumengimplmentasikan kebijkanAy.
Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks.
Terkait kebijakan sekolah mengenai majalah al-waraAo.
Hindun.
Pd selaku guru kelas VI menyampaikan bahwa.
Auada tim penanggungjawabnya.
Di mana setiap tiga bulan itu kita terbitkan.
42 Hal ini seperti yang disampaikan oleh Triono Ali Musthofa.
Pd.
I selaku kepala sekolah beliau menyampaikan terkait implementasi kebijakan tersebut bahwa.
Aualhamdulillah bisa terbit setiap tri wulan, kendalanya mungkin terkait waktu, juga kadang dalam pembagiannya juga molor.
43 Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah.
Aumenerapkan kebijakanAy.
Di mana teori implementasi kebijakan berbunyi.
Auproses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya.
Sehingga pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan.
44 Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks.
Sedangkan terkait faktor yang menyebabkan tahapan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik.
Di mana dari wawancara tersebut juga diketahui bahwa faktor yang Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 12-04-2018 Arief Wahyudi, wawancara, ruang tata usaha, 12-04-2018.
Mada.
BukuA.
,23.
Hindun, wawancara, ruang guru, 25-04-2018.
Triono Ali Musthofa, wawancara, ruang kepala sekolah, 25-04-2018.
Hasbullah.
KebijakanA,91.
54 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh faktor organisasi.
mana faktor organisasi merupakan suatu kebijakan dalam implementasinya seringkali memerlukan keterlibatan banyak organisasi .
yang terkadang memiliki persepsi dan interest yang berlainan.
Keadaan ini sering kali menimbulkan masalah .
koordinasi yang berbeda .
compliance, menyangkut keadaan bawahan pada instansi yang lebih tinggi.
Evaluasi Kebijakan Dari hasil wawancara dengan Ikhwan Kholidi.
Pd selaku Wakasek kesiswaan menjelaskan terkait evaluasi dan proses evaluasi dari kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, bahwa.
Auuntuk evaluasi ada rapat, kita bahas kegiatan yang sudah berlangsung.
Kemudian yang masih kurang kita perbaiki untuk kegiatan yang akan datang.
47 Khoirudin.
Pd selaku guru kelas V memberikan penjelasan terkait evaluasi kebijakan kepala sekolah, bahwa.
Aubiasanya kita ada pertemuan dengan sekolah dan majelis Dikdasmen, itu satu bulan sekali.
Dan itu ada evaluasinya misalnya tentang pelaksanaan program, dan hal-hal apa saja yang mungkin ada masukkan dari luar.
Jadi ya begitu, ada evaluasi pembelajaran dan evaluasi menyeluruh.
48Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah melaksanakan.
Auevaluasi kebijakanAy.
Di mana dalam teori evaluasi kebijakan berbunyi.
Auevaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.
Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakanAy.
49 Sehingga dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa salah satu kegunaan evaluasi kebijakan adalah untuk, melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses implementasi pada fase awal program dilaksanakan:
bagaimana pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan: bagaimana cara menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan.
Dari hasil wawancara dengan Muslimin.
Pd.
I selaku Wakasek Ismuba menjelaskan terkait evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan pembinaan membaca Al-QurAoan melalui metode umi, bahwa.
Ausudah beberapa kali evaluasi.
Apabila kita mengajarnya tidak benar.
Mada.
BukuA.
,23.
Ibid.
Ikhwan Kholidi, wawancara, ruang guru, 09-04-2018.
Khoirudin, wawancara, ruang guru, 09-04-2018.
William N Dunn.
Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.
Samodra Wibawa et.
(Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Ibid.
Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 55 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo maka juga akan sulit.
Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan kelas.
Tapi yang penting kebijakan kita laksanakan.
Untuk kendalanya karena diadakan satu minggu sekali berbenturan dengan program sekolah atau mengantar lomba.
Kepala sekolah menginstruksikan adanya evaluasi melalui absen langsung dari lembaga umi sendiri.
Ada sekita sepuluh atau enam kali pertemuan diabsensi langsung dari lembaga umi.
51 Arief Wahyudi.
Pd menjelaskan bahwa proses yang dilakukan dengan evaluasi ya seperti fringer print direkap.
Nanti dievaluasi pada saat rapat bersama.
Dengan menayangkan absen fringer print melalui power point.
Sehingga akan menimbulkan rasa malu bagi yang terlambat.
Dan itu akan membangun sekolah.
52Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah melaksanakan.
Auevaluasi kebijakanAy.
Hal ini sebagaimana teori yang disampaikan oleh Ripley yang menyatakan bahwa, secara khusus evaluasi kebijakan ditujukan untuk: .
melaksanakan evaluasi terhadap proses .
menambah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi dan perspektif kepatuhan.
ditujukan untuk melakukan evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam jangka pendek.
Untuk evaluasi kebijakan kepala sekolah terkait penerbitan majalah al-waraAo.
Menurut Muslimin.
Pd.
I selaku Wakasek Ismuba bahwa.
Auevaluasi setiap mau penerbitan yang kita lakukan setiap tiga bulan sekali.
54 Yang mana proses evaluasinya, menurut Hindun.
selaku guru kelas VI adalah.
Auada tim redaksinya, misalnya dievaluasi kurangnya yang mana.
Hal ini dilakukan untuk lebih memperbaiki majalah tersebutAy.
55 Triono Ali Musthofa.
Pd.
selaku kepala sekolah menerangkan bahwa.
Auternyata faktor yang utama adalah penyerahan materi terlambat sehingga menyerahkan ke editor juga terlambat.
Jadi dari evaluasi ini kita akan tentukan paling lambat penyerahan materi tanggal berapaAy.
56 Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa pihak sekolah telah melaksanakan.
Auevaluasi kebijakanAy.
Di mana dalam teori evaluasi kebijakan berbunyi.
Auevaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.
Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakanAy.
Di mana tindak lanjut dari evaluasi kebijakan tersebut.
Sebagaimana yang Muslimin, wawancara, ruang guru, 05-04-2018.
Arief Wahyudi,wawancara, ruang tata usaha, 12-04-2018.
Sutapa.
Buku Pegangan.
, 28.
Muslimin,wawancara, ruang guru, 25-04-2018.
Hindun, wawancara, ruang guru, 25-04-2018.
Triono Ali Musthofa,wawancara, ruang kepala sekolah, 25-04-2018.
56 Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo disampaikan oleh Hindun.
Pd bahwa.
Aumetamorfosa majalah itu tadi.
Ternyata anak-anak lebih suka membaca kalau lebih berwarnaAy.
58Sehingga dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa salah satu kegunaan evaluasi kebijakan adalah untuk, melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses implementasi pada fase awal program dilaksanakan:
bagaimana pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan: bagaimana cara menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan.
Farida Khasnawati.
Pd selaku Wakasek kurikulum menyatakan bahwa untuk evaluasi kebijakan itu.
Aumisalkan ada, pun juga jarang.
Adapun paling hanya evaluasi kegiatan sedangkan evaluasi kinerja belum ada.
Paling hanya ada supervisi sedangkan menurut saya supervisinya pun kurang maksimal.
59 Sehingga dari analisis yang telah peneliti lakukan dapat diketahui bahwa model kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo, adalah Aumodel linier implementasi kebijakan berbasis ke IslamanAy.
Di mana dalam teori model linier impelementasi kebijakan berbunyi bahwa fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.
Sedangkan untuk basis ke Islaman, berdasarkan analisis peneliti serta penjelasan kepala sekolah yang menerangkan bahwa nilai dasar setiap perumusan kebijakan adalah ke Islaman.
Adapun penyebab kebijakan sekolah tidak bisa berjalan dengan baik.
Dari hasil analisis yang peneliti temukan bahwa yang menyebabkannya adalah faktor organisasi.
PENUTUP
Proses perumusan kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo.
Telah melalui empat tahapan proses perumusan kebijakan yaitu identifikasi kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan dan pengesahan rumusan kebijakan.
Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam Dunn.
Pengantar.
,28-29.
Hindun.
Pd, wawancara, ruang guru, 25-04-2018.
Farida Hasnawati.
Pd, wawancara, ruang guru, 12-04-2018.
Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1 .
, 2020 57 Model Kebijakan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo pengembangan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah telah berjalan dengan Dan telah meraih hasil-hasil yang diinginkan baik jangka panjang maupun jangka Adapun yang menjadi penyebab kebijakan tidak berjalan dengan baik adalah faktor Evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Ponorogo telah berjalan.
Namun belum memuaskan utamanya terkait dengan evaluasi kinerja dan supervisi.
Sehingga dapat diketahui bahwa model kebijakan kepala sekolah yang diterapkan dalam mengembangkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah1 Ponorogo termasuk model kebijakan linier implementasi kebijakan berbasis ke-Islaman.
DAFTAR PUSTAKA