RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286
E-ISSN: 2775-2267
Email: ristansi@asia.
https://jurnal.
id/index.
php/ristansi ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP:
STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN JASA
Abhyasa Sulthan Madaharsa.
Muslimin UPN Veteran Jawa Timur sulthanabhy69@gmail.
DOI: 10.
32815/ristansi.
Informasi Artikel Tanggal Masuk Tanggal Revisi Tanggal Keywords:
SAK ETAP.
SAK for Private Entities Kata Kunci:
Standar Akuntansi Abstract:
21 Mei.
Oktober.
November.
This research aims to examine the effects of implementing the new financial accounting standardAiStandar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), or Financial Accounting Standards for Private EntitiesAion the financial reporting practices of two regionally owned enterprises (BUMD) in East Java: PT.
Panca Wira Usaha Jawa Timur and PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim.
Previously, both companies adopted the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) but have now begun transitioning to SAK EP, which will be mandatory starting January 1, 2025.
This study offers a comprehensive summary of the changes and difficulties encountered during the transition using a qualitative research design and a multiple case study The findings show significant changes in the way financial aspects are recognized, measured, presented, and disclosed under SAK EP, especially with relation to deferred tax, employee benefits, asset revaluation, and impairment of inventory and receivables.
The transition has necessitated updates to accounting information systems, capacity-building initiatives for staff, and the engagement of external consultants.
The implementation of SAK EP is expected to enhance the accountability, relevance, and openness of financial reporting among Indonesian private enterprises, despite the significant financial and time costs.
Abstrak:
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak adopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 270
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Keuangan.
SAK
ETAP.
SAK
Entitas Privat (SAK EP) yang akan berlaku wajib pada 1 Januari 2025 terhadap praktik pelaporan finansial di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur: PT.
Panca Wira Usaha dan PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim.
Penelitian kualitatif studi kasus ganda ini menyajikan analisis deskriptif terkait tantangan dan perubahan signifikan dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemenelemen keuanganAiterlebih pada pajak tangguhan, imbalan kerja, revaluasi aset, serta penyisihan penurunan nilai piutang dan persediaanAiyang ditimbulkan oleh transisi dari SAK ETAP ke SAK EP.
Hasilnya menegaskan bahwa transisi tersebut menuntut modernisasi sistem informasi akuntansi, peningkatan kompetensi SDM, serta keterlibatan profesional eksternal.
PENDAHULUAN
Proses akuntansi melibatkan pendokumentasian, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan secara metodis untuk menghasilkan data relevan yang akan membantu dalam pengambilan keputusan.
Akuntansi memainkan peran penting dalam pembuatan laporan keuangan, yang berfungsi sebagai saluran komunikasi utama antara organisasi dan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
(Kimmel et al.
Kejelasan, keakuratan, dan keterbandingan dicapai dengan menyiapkan laporan keuangan yang mematuhi aturan akuntansi keuangan yang berlaku.
Standar-standar ini membantu akuntabilitas dan transparansi dengan menawarkan prinsip-prinsip untuk mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan aspek-aspek keuangan.
(Ayuningtyas, 2.
Indonesia telah menggabungkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan juga Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) dengan maksud agar kualitas dan komparabilitas pelaporan keuangan bisa ditingkatkan secara global (Saputri , 2.
Empat standar akuntansi keuangan yang berbeda telah diterbitkan oleh Indonesia untuk memenuhi tuntutan berbagai organisasi.
Menurut Perera dan Chand .
, standar-standar tersebut adalah SAK Syariah.
SAK .
ntuk entitas dengan tanggung jawab publi.
SAK EMKM .
ntuk organisasi mikro, kecil, dan menenga.
, dan SAK ETAP .
ntuk entitas tanpa akuntabilitas publi.
Namun, karena kekurangan SAK ETAP dalam memenuhi tuntutan pelaporan keuangan yang semakin meningkat, terutama terkait dengan pengungkapan yang disederhanakan dan pendekatan biaya historis.
Standar ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 271
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Akuntansi Keuangan untuk Entitas Swasta (SAK EP) pada 1 Januari 2025 akan menggantikan SAK ETAP.
Pengadopsian dan adaptasi IFRS untuk UKM .
, yang bertujuan untuk memberikan perusahaan swasta dengan sedikit atau tanpa akuntabilitas publik kerangka kerja yang lebih menyeluruh namun bisa diterapkan, menghasilkan SAK EP.
SAK EP memperkenalkan sejumlah penyempurnaan dibandingkan SAK ETAP, antara lain panduan lebih rinci terkait pajak tangguhan, imbalan kerja, laporan keuangan konsolidasian, revaluasi aset, serta instrumen keuangan (Fauziah & Reviandani, 2.
SAK EP memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia bagi pengguna eksternal seperti investor, kreditur, dan regulator.
Berbeda dengan SAK ETAP yang hanya mengizinkan penyajian arus kas menggunakan metode tidak langsung.
SAK EP mengizinkan penggunaan metode langsung maupun tidak langsung.
Selain itu.
SAK EP menyediakan berbagai opsi pengukuran untuk investasi pada setiap entitas asosiasi dan ventura bersama, yakni metode biaya, nilai wajar, atau metode ekuitas, sehingga memungkinkan entitas untuk memilih metode yang paling mencerminkan substansi ekonominya (Sinaga et al.
, 2.
Salah satu implikasi utama dari transisi standar ini adalah dampaknya terhadap praktik akuntansi perpajakan.
Di bawah SAK EP, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diakui dan diukur, yang sangat berbeda dari perlakuan pajak yang lebih sederhana pada SAK ETAP (Abdallah & Maryanto, 2.
Hal ini memerlukan rekonsiliasi fiskal untuk menyelaraskan laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak, terutama dalam mengakui perbedaan temporer dan permanen.
Area penting lainnya yang terdampak adalah imbalan kerja, di mana SAK EP mengadopsi PSAK 24, yang mewajibkan pengakuan dan pengukuran yang lebih tepat untuk imbalan jangka pendek, jangka panjang, dan Penyesuaian ini bisa berdampak signifikan terhadap cara entitas melaporkan kewajiban seperti pensiun, pesangon, dan manfaat yang masih harus dibayar (Izzati & Nuraeni, 2.
Selain itu.
SAK EP memperkenalkan perubahan dalam pengakuan dan pengukuran aset seperti ketentuan terkait revaluasi dan penurunan nilai aset sebagaimana diatur dalam Bab 17 yang berisikan terkait aset tetap dan Bab 18 yang berisikan terkait aset Perubahan ini memungkinkan entitas menyajikan aset berdasarkan nilai wajar, sehingga menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal sehingga ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 272
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 keputusan bisa diambil.
Selanjutnya.
Bab 11 terkait instrumen keuangan dasar dan Bab 13 terkait persediaan memastikan pengukuran yang lebih akurat melalui penerapan pengakuan kerugian kredit ekspektasian serta aturan yang mencegah pernyataan nilai persediaan secara berlebihan maupun kurang (Saputri et al.
, 2.
Berdasarkan perkembangan tersebut, studi ini mengkaji prosedur pelaporan keuangan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi Jawa Timur, yakni PT.
Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim, untuk mengkaji dampak praktis dari peralihan dari SAK ETAP ke SAK EP.
Kedua badan usaha yang bergerak di bidang properti dan manufaktur ini telah mulai menyelaraskan pelaporan keuangan mereka dengan SAK EP untuk mengantisipasi penerapan wajibnya pada tahun Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh standar baru tersebut terhadap transparansi, relevansi, dan kepatuhan pelaporan dengan memeriksa laporan keuangan secara menyeluruh untuk menemukan perubahan signifikan dalam perlakuan akuntansi.
(Putra, 2.
Alasan dari diambilnya 2 objek Perusahaan tersebut adalah Dimana dua Perusahaan tersebut merupakan Perusahaan yang sudah mengkaji dan menyetujui dalam proses peralihan penyusunan laporan keuangannya, yang semula dari SAK ETAP telah diganti ke SAK EP atau Entitas Privat.
Serta terkait beberapa sub bab yang ingin dijadikan sasaran untuk diteliti, telah diperlakukan proses peralihan dalam perhitungannya oleh 2 perusahaan tersebut.
Penelitian ini juga mengkaji bagaimana adopsi SAK EP memengaruhi komponenkomponen utama akuntansi seperti akuntansi pajak, imbalan kerja, pengukuran aset, dan instrumen keuangan.
Dengan mengidentifikasi perbedaan dalam aturan pengakuan dan pengukuran antara kedua standar, wawasan terkait tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi entitas selama proses migrasi bisa diberikan oleh penelitian ini.
Pada akhirnya, temuan penelitian ini diharapkan bisa mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi perusahaan yang sedang menjalani transisi serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas terkait implementasi SAK EP dalam lanskap akuntansi sektor privat di Indonesia.
TINJAUAN PUSTAKA
Standar Akuntansi Keuangan ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 273
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Suatu kerangka acuan yang digunakan dalam prosedur penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kesamaan dan keselarasan dalam penyajian laporan keuangan suatu Perusahaan dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Purnama, 2.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menetapkan standar atau acuan SAK, yang mencakup konsep dan metode baku sebagai pedoman umum praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu (Nata et al.
, 2.
Kriteria itu berlaku sepanjang relevan dengan keadaan entitas yang bersangkutan.
Lebih lanjut.
SAK mencakup konsep, prinsip, prosedur, teknik, dan aspek lain yang dipilih oleh pihak yang berwenang atau otoritas pembuat standar berdasarkan kerangka konseptual dan dinyatakan dalam dokumen resmi untuk mendapat hasil pelaporan keuangan nasional.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Organisasi memanfaatkan sebuah standar yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang disusun dengan maksud agar laporan keuangan bisa disiapkan untuk kepentingan publik seperti lembaga pemeringkat kredit, kreditor, dan pemilik yang tidak memiliki tingkat akuntabilitas publik yang substansial tetapi tidak terlibat langsung dalam operasi perusahaan (Ifada et al.
, 2.
Tujuan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK ETAP) adalah untuk membuat penyusunan laporan keuangan lebih mudah dan adaptif.
Standar ini bersifat independen, tidak merujuk pada SAK umum, dan mencatat transaksi ETAP menggunakan pengaturan akuntansi yang sangat lugas dengan mengutamakan penggunaan konsep biaya historis.
Selain itu.
SAK ETAP berkembang agak lambat dalam beberapa tahun terakhir.
Standar ini diterbitkan pada tahun 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011, dengan opsi implementasi dini mulai tanggal 1 Januari 2010.
Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa laporan keuangan bisa disusun oleh semua organisasi bisnis selaras dengan standar yang sudah ditetapkan.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat Penerapan IFRS untuk UKM menyebabkan terciptanya sebuah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Swasta (SAK EP) atau yang telah diperiksa dan dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan Indonesia (DSAK IAI, 2.
Karena SAK EP tidak terlalu rumit dibandingkan SAK berdasarkan Standar IFRS, maka SAK EP bisa diterapkan oleh entitas swasta tanpa dikenakan biaya atau biaya lainnya (Heriyanto et al.
, 2.
Prinsip ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 274
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 pengukuran dan pengungkapan telah disederhanakan, prosedur kebijakan pencatatan akuntansi telah dibuat lebih sederhana, dan tema peraturan yang relevan telah dimodifikasi untuk organisasi swasta.
METODE PENELITIAN
Penelitian kualitatif adalah metode yang diimplementasikan dalam studi ini berdasar pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas (Fadilla & Wulandari, 2.
Pemahaman mendalam terkait fenomena yang dialami partisipan studi seperti aspek perilaku, persepsi, dan motivasi, dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan terperinci bisa didapat dengan mengimplementasikan penelitian kualitatif melalui pendekatan naturalistik serta metode ilmiah (Nabilah & Franita, 2.
Sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono & Lestari, 2.
, penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati individu dalam lingkungan alaminya, berinteraksi langsung, serta menafsirkan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar.
Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengeksplorasi pengalaman individu yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan selama masa transisi dari SAK ETAP ke SAK EP.
Pendekatan kualitatif spesifik yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus ganda .
ultiple case stud.
, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis lebih dari satu kasus guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam (Widhagdha & Ediyono.
Studi kasus mencakup analisis mendalam terhadap suatu fenomena seperti peristiwa, proses, atau program melalui pengumpulan data secara menyeluruh dalam kurun waktu tertentu (Assyakurrohim et al.
, 2.
Penelitian ini juga menerapkan metode komparatif untuk menganalisis apakah PT.
Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim telah melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat berdasarkan indikator-indikator tertentu (Wulaningrum & Pinanto, 2.
Penggunaan metode kualitatif komparatif dengan desain studi kasus ganda sejalan dengan tujuan penelitian untuk membandingkan dampak pelaporan keuangan akibat adopsi standar baru SAK EP pada dua entitas yang berbeda.
Berdasarkan tujuan penelitian, studi bisa diklasifikasikan sebagai eksploratif, deskriptif, atau kausal (Sukaris et al.
, 2.
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan maksud agar gambaran terperinci dan sistematis atas hasil observasi di lapangan bisa diberikan (Hanyfah et al.
, 2.
Penelitian ini menganalisis data keuangan yang ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 275
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 disajikan berdasarkan SAK ETAP dan SAK EP untuk memberikan interpretasi naratif terkait implementasi kebijakan akuntansi pada kedua perusahaan itu.
Objek penelitian mencakup atribut, nilai, atau karakteristik dari pelaporan keuangan yang bervariasi dan menjadi fokus analisis.
Secara khusus, laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan SAK ETAP dan kemudian ditafsirkan ulang berdasarkan standar SAK EP dijadikan sebagai fokus dalam studi ini.
Kedua perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah PT.
Panca Wira Usaha Jawa Timur yang beralamat di Jl.
Margorejo Indah i No.
A-710.
Surabaya, dan PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim yang berlokasi di Jl.
Mastrip No.
Kedurus.
Karangpilang.
Surabaya.
Informan yang digunakan di penelitian ini adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan wawasan mendalam terkait topik penelitian serta menjadi sumber data Informan juga berperan dalam memvalidasi temuan melalui teknik triangulasi.
PT.
Panca Wira Usaha Jawa Timur, terdapat lima orang informan yang terlibat, terdiri atas dua informan kunci dan tiga informan pendukung.
Data dalam studi ini merujuk pada informasi yang dikumpulkan dan diproses melalui sistem informasi.
Terdapat dua jenis data yang dibedakan: data kualitatif berupa informasi non-numerik seperti transkrip wawancara, jawaban terbuka, dan catatan lapangan, serta data kuantitatif berupa data angka pada laporan keuangan berbentuk SAK ETAP dan SAK Entitas Privat yang bisa dianalisis secara statistik.
Data kualitatif yang didapat melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi, yang kemudian diolah dalam bentuk catatan teks adalah jenis data yang dikumpulkan dalam studi ini (Priharsari & Indah, 2.
PEMBAHASAN
Gambaran Umum Objek Penelitian PT.
Panca Wira Usaha Jawa Timur merupakan perusahaan induk dari Wira Jatim Group dan termasuk dalam kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berstatus di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Perusahaan ini bergerak di sektor properti dan telah beroperasi sejak tahun 2000.
Sementara itu.
PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim merupakan anak perusahaan yang didirikan pada tahun 1920 dan bergerak di bidang manufaktur, terlebih dalam memproduksi berbagai produk berbasis .
ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 276
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Kedua perusahaan itu telah mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sejak tahun 2011 sebagai dasar dalam pelaporan keuangan mereka.
Proses pencatatan akuntansi didukung oleh perangkat lunak yang dikembangkan secara internal, seperti FoxBase dan sistem berbasis Excel, yang disesuaikan oleh tim keuangan masing-masing.
Laporan keuangan dari kedua entitas itu diaudit oleh kantor akuntan publik yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan SAK ETAP yang telah berlaku.
Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Sejak diterbitkannya imbauan terkait kewajiban transisi ke standar akuntansi keuangan yang baru.
PT Panca Wira Usaha Jawa Timur selaku perusahaan induk Wira Jatim Group, serta PT Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim telah memulai program pendampingan yang dilaksanakan bekerja sama dengan kantor akuntan publik.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan kedua entitas dalam melakukan transisi dari SAK ETAP ke sebuah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat atau (SAK EP), terlebih terkait penyesuaian yang diperlukan dalam pelaporan dan pengukuran keuangan, guna menentukan apakah diperlukan revisi atau modifikasi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025.
Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Entitas Privat Perubahan SAK EP ini diperlukan untuk meningkatkan mutu dan penerapan laporan keuangan bagi usaha kecil dan menengah di negara Indonesia.
Secara keseluruhan, dalam hal mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan melaporkan transaksi ekonomi.
SAK EP mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh daripada SAK ETAP.
Transisi ini mengakibatkan perubahan dalam struktur laporan keuangan, klasifikasi akun, serta mencakup sejumlah pos yang sebelumnya tidak diwajibkan secara eksplisit dalam SAK ETAP.
Pajak Perubahan yang signifikan dalam pengakuan dan pengukuran pajak penghasilan, terlebih terkait pajak kini dan pajak tangguhan bisa diberikan oleh transisi dari SAK ETAP ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
Di bawah SAK EP, perusahaan diwajibkan untuk mengakui baik pajak kini maupun pajak tangguhan, sehingga pelaporan aset dan liabilitas pajak dalam laporan keuangan menjadi lebih transparan dan ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 277
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Perubahan ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan yang bergerak di sektor penjualan properti dan manufaktur, di mana perbedaan temporer antara pencatatan komersial dan fiskalAiseperti metode penilaian persediaan, pengakuan penghasilan kena pajak, atau kerugian fiskalAidapat menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.
Pada perusahaan manufaktur, transaksi besar seperti pembelian bahan baku dan penjualan ekspor kini harus dianalisis untuk mengidentifikasi implikasi perpajakan yang mungkin timbul, sehingga memerlukan rekonsiliasi fiskal secara berkala dan pencatatan pajak tangguhan yang akurat sesuai dengan kerangka SAK EP yang lebih komprehensif.
Imbalan Kerja Di bawah SAK ETAP, pengakuan imbalan kerja cenderung disederhanakan, umumnya hanya terbatas pada pembayaran aktual tanpa mempertimbangkan kewajiban jangka panjang secara rinci.
Sebaliknya.
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif, selaras dengan standar internasional, dengan mewajibkan pengakuan yang akurat atas kewajiban imbalan kerja jangka pendek maupun jangka panjang.
Wawancara dengan divisi keuangan perusahaan mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam klasifikasi akun menurut SAK EP.
Sebagai contoh, hak cuti yang tidak digunakan dan bisa dikompensasi secara kontraktual kini harus diklasifikasikan sebagai imbalan kerja jangka pendek atau imbalan pascakerja, tergantung pada sifat dan waktu penggunaannyaAimenekankan pentingnya substansi ekonomi dibandingkan bentuk hukum dari perjanjian itu.
Lebih lanjut, perhitungan kewajiban imbalan kerja dalam SAK EP mengharuskan perusahaan melakukan penilaian aktuaria untuk menghasilkan estimasi yang akurat dan andal.
Perusahaan diwajibkan melibatkan aktuaris dalam proses perhitungan ini serta menyisihkan cadangan secara sistematis setiap tahun untuk imbalan kerja.
Aset Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Swasta (SAK EP) memiliki dampak substansial terhadap bagaimana aset tetap dan aset lancar diakui, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan untuk bisnis jasa yang menjual atau menyewakan real estat dan bangunan.
Di bawah SAK ETAP, pengakuan aset dilakukan secara sederhana ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 278
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 dengan menekankan penggunaan biaya historis tanpa keharusan melakukan revaluasi berkala ke nilai wajar.
Pendekatan ini seringkali menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang relevan, terutama bagi perusahaan yang asetnya, seperti tanah dan properti, mengalami kenaikan nilai yang signifikan dari waktu ke waktu.
Sebaliknya.
SAK EP memberikan penekanan yang lebih besar terhadap akurasi dan keandalan dalam penilaian aset.
Perusahaan dianjurkan untuk secara berkala memperbarui nilai tercatat aset agar mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.
Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan yang dikaji melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai kembali nilai wajar aset, guna memastikan bahwa nilai aset dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai ekonomi sebenarnya, terlebih dalam konteks transaksi penjualan properti.
Selain itu jika terdapat laba kena pajak pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer bisa diakui sebagai aset lancar, mengingat adanya manfaat ekonomi yang bisa diterima di masa Hal ini berbeda dengan SAK ETAP, yang tidak secara eksplisit mengatur atau mewajibkan pengungkapan rinci terkait pajak tangguhan.
Di luar implikasi terhadap neraca, revaluasi aset juga berdampak pada laporan laba Dalam SAK EP, keuntungan dari revaluasi aset bisa diakui sebagai pendapatan dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain atau akun pendapatan lainnya, tergantung pada kebijakan akuntansi yang diterapkan.
Hal ini memungkinkan penyajian profitabilitas perusahaan secara lebih menyeluruh, dengan memasukkan keuntungan dari revaluasi aset sebagai pelengkap dari pendapatan operasional utama.
SAK ETAP secara umum menggunakan model biaya historis, yang menyebabkan nilai aset seperti mesin produksi dan peralatan yang telah lama digunakan menjadi tidak mencerminkan nilai ekonomi aktual.
SAK EP menawarkan kerangka kerja yang lebih informatif dengan memberikan opsi untuk menggunakan model revaluasi.
Dalam wawancara, perwakilan perusahaan menyebutkan bahwa revaluasi aset pernah dilakukan pada tahun 2013 karena adanya mesin yang nilai bukunya telah habis disusutkan namun masih digunakan.
Namun, revaluasi tidak dilanjutkan, terutama karena kekhawatiran terhadap beban pajak final sebesar 10% atas keuntungan revaluasi, yang dianggap akan sangat besar jika diterapkan pada seluruh aset.
ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 279
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Dengan diberlakukannya SAK EP, perusahaan mulai mempertimbangkan kembali penerapan model revaluasi karena kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang SAK EP memperbolehkan entitas memilih antara model biaya dan model revaluasi, selama penilaian itu didukung oleh data yang bisa diverifikasi dan diaudit, seperti laporan dari KJPP.
Meskipun revaluasi aset bisa meningkatkan relevansi dan mempertimbangkan konsekuensi pajak dan beban administratif yang mungkin timbul.
Dengan demikian, adopsi SAK EP memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan merefleksikan kondisi ekonomi secara lebih akurat dalam penilaian aset, sekaligus mendukung transparansi dan relevansi dalam pelaporan keuanganAimeskipun menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam hal kepatuhan dan perencanaan Piutang Dan Persediaan Pada perusahaan jasa seperti objek penelitian ini, persediaan umumnya tidak melibatkan bahan baku atau barang jadi sebagaimana yang ditemukan pada perusahaan manufaktur, melainkan lebih fokus pada aset tanah atau properti yang dimiliki untuk Oleh karena itu, pengukuran persediaan relatif sederhana, seringkali menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset yang memiliki masa manfaat Namun, di bawah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), diperkenalkan kebijakan tambahan terkait penurunan nilai persediaan.
Jika aset seperti tanah atau bangunan tidak terjual atau tidak digunakan selama lebih dari satu tahun, perusahaan wajib melakukan penilaian atas penurunan nilainyaAisebuah perubahan signifikan dibandingkan dengan SAK ETAP yang tidak secara eksplisit mewajibkan pengujian penurunan nilai untuk persediaan.
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Piutang pada perusahaan ini terutama berasal dari penjualan aset secara cicilan.
SAK
EP menekankan pendekatan yang lebih sistematis dalam pengukuran dan evaluasi kualitas piutang.
Salah satu metode yang digunakan adalah jadwal umur piutang .
ging schedul.
, yang mengklasifikasikan piutang berdasarkan lamanya piutang itu tertunggak, biasanya dari tiga bulan hingga satu tahun.
Apabila piutang tidak mengalami pergerakan dalam jangka waktu tertentu, perusahaan diwajibkan untuk mengakui ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 280
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebagai allowance atas potensi piutang tak CKPN merupakan estimasi akuntansi atas kerugian kredit yang diharapkan dari piutang usaha dan berfungsi untuk mencegah overstatement nilai aset dalam laporan Dalam praktiknya, tidak terdapat standar baku yang mengatur rumus atau pendekatan perhitungan CKPN secara wajib, sehingga setiap entitas bisa mengadopsi metode yang sesuai dengan prinsip konsistensi dan bisa dipertanggungjawabkan secara Pada perusahaan jasa yang menjadi objek penelitian ini.
CKPN ditentukan secara fleksibel sebagai persentase dari laba atau rugi periode berjalan.
Artinya, ketika perusahaan melaporkan laba yang signifikan.
CKPN yang dibentuk akan lebih tinggi, sedangkan pada periode dengan laba yang lebih rendah, cadangan itu dikurangi guna menghindari dampak berlebihan terhadap laba bersih.
Meskipun perbedaan pengakuan kewajiban antara SAK ETAP dan SAK EP secara prinsip tidak terlalu signifikan.
SAK EP mendorong penyajian yang lebih rinci terhadap kewajiban lancar maupun jangka panjang.
Hal ini mencakup spesifikasi jenis utang, jangka waktu jatuh tempo, dan tingkat bunga .
ika ad.
, sehingga meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.
Accrual Basis of Accounting Piutang dan hutang diakui dalam SAK EP menggunakan metode akrual, yang mencatat pendapatan dan beban saat didapat atau dibelanjakan, bukan saat uang diterima atau dibayarkan.
Dalam konteks manufaktur, hal ini berarti bahwa biaya atas bahan baku karet atau komponen mesin diakui pada saat barang atau jasa diterima, bukan saat pembayaran dilakukan.
Demikian pula, pendapatan dari penjualan produk seperti sabuk karet atau selang karet diakui pada saat pengiriman pada pelanggan, meskipun pembayaran dilakukan secara tertunda.
Gambaran yang lebih akurat pada kondisi keuangan perusahaan, terlebih di sektor manufaktur bisa diberikan oleh implementasi itu, di mana proses produksi, pengiriman, dan pembayaran sering berlangsung dalam siklus waktu yang cukup panjang.
Metode Penilaian Persediaan atau Rata-Rata (Average Metho.
Perusahaan manufaktur ini mengimplementasikan metode penilaian untuk persediaan dengan rata-rata tertimbang .
eighted averag.
dengan maksud agar nilai ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 281
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 persediaan akhir bisa dinilai.
Dalam metode ini, harga pokok persediaan dihitung berdasarkan rata-rata biaya perolehan dari seluruh pembelian selama periode berjalan.
(Sebagai contoh, jika perusahaan membeli karet mentah dengan harga bervariasi pada bulan yang sama, maka harga satuan persediaan akan dihitung dengan cara merataratakan seluruh biaya itu, lalu digunakan untuk menilai nilai persediaan akhir dan beban pokok penjuala.
Hasil yang stabil pada fluktuasi harga bahan baku yang sering terjadi di industri karet bisa diberikan dan pengelolaan gudang dan pelaporan keuangan bisa dipermudah oleh implementasi metode average ini.
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk Piutang Salah satu perbedaan signifikan antara SAK ETAP dan SAK Entitas Privat adalah pengakuan atas cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).
Di bawah SAK ETAP, pengakuan atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang tidak diatur secara rinci, sehingga perusahaan seperti PT Karet belum pernah melakukan pencadangan piutang secara sistematis.
Namun, dalam penerapan SAK Entitas Privat, perusahaan diwajibkan untuk menilai secara periodik potensi kerugian atas piutang usaha dan melakukan pencadangan apabila ada indikasi penurunan nilai.
Saat ini, perusahaan masih dalam proses menyusun kebijakan pencadangan piutang yang lebih relevan dan menyesuaikan dengan kondisi aktual pelanggan.
Meskipun jumlah piutang bermasalah tergolong tinggi, sebagian besar kasus itu diselesaikan melalui negosiasi dengan pelanggan atau supplier yang tidak mampu membayar, sehingga banyak kebijakan akuntansi internal yang kemudian harus diubah agar tetap mencerminkan substansi ekonomi transaksi secara wajar.
Surat Konfirmasi Pembayaran (SCF) Dalam proses penagihan piutang, perusahaan menggunakan dokumen Surat Konfirmasi Pembayaran Supply Chain Financing (SCF) sebagai alat administratif yang sah untuk memastikan bahwa pihak pembeli atau pelanggan mengakui keberadaan dan jumlah utang mereka.
Dokumen SCF biasanya dikirimkan secara berkala, dan isinya memuat rincian transaksi yang sudah dilakukan, jatuh tempo pembayaran, serta instruksi pembayaran yang harus dipenuhi.
Fungsi SCF sangat penting dalam memperkuat posisi perusahaan secara hukum jika piutang mengalami keterlambatan pembayaran atau perlu ditindaklanjuti secara hukum.
ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 282
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 Dampak Bagi Perusahaan Selain membawa perubahan teknis dalam pencatatan akuntansi, sistem alur kerja, prosedur operasional, dan struktur organisasi pendukung industri jasa dan manufaktur menerima dampak signifikan dari peralihan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau (SAK ETAP) ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Swasta (SAK EP).
Penyesuaian dalam pelaporan keuangan dan dalam infrastruktur sistem informasi akuntansi, prosedur antar departemen, serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam siklus akuntansi bisa direalisasikan oleh implementasi standar baru ini.
Salah satu dampak nyata yang dirasakan perusahaan adalah kebutuhan untuk mengembangkan sistem baru yang mampu mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai prinsip-prinsip SAK EP.
Sebagai contoh, perusahaan menerapkan sistem baru bernama AuOddoAy untuk mengintegrasikan data dan proses pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baru.
Pengembangan sistem ini memerlukan investasi keuangan yang cukup besar, baik dari sisi pengembangan maupun operasional, serta melalui masa adaptasi yang cukup panjang.
Selain aspek teknis sistem, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.
Untuk memastikan sistem baru bisa berjalan secara efektif, penyedia jasa teknologi informasi memberikan pelatihan intensif pada setiap entitas anak perusahaan.
Pelatihan ini bertujuan agar seluruh pengguna sistem memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan yang baru, serta mampu mengoperasikan fitur-fitur yang diperkenalkan sesuai dengan prinsip-prinsip SAK EP.
Lebih lanjut, untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, perusahaan melibatkan konsultan akuntansi eksternal.
Konsultan itu memiliki peran penting dalam memberikan panduan teknis dan strategis terkait implementasi SAK EP, terlebih bagi unit kerja yang terlibat langsung dalam proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
Perbedaan substansial antara praktik sebelumnya dengan ketentuan baru bisa diientifikasi serta dokumen pendukung yang relevan bisa dipersiapkan oleh peran penting dari konsultan.
Dengan demikian, penerapan SAK EP membawa implikasi kompleks terhadap sistem kerja internal perusahaan.
Meskipun pada awalnya menimbulkan beban tambahan ANALISIS IMPLEMENTASI SAK ETAP MENJADI SAK EP: STUDI KOMPARATIF PERUSAHAAN MANUFAKTUR.
| 283
RISTANSI: Riset Akuntansi.
Volume 6.
Nomor 2.
Desember 2025.
Hal 270 - 286 dalam hal biaya dan waktu, perubahan ini diharapkan bisa mengarahkan perusahaan menuju tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus menjawab kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih informatif seiring perkembangan standar yang berlaku.
KESIMPULAN
Perubahan-perubahan yang telah dijelaskan di atas hanya sebagian dari perbedaan SAK ETAP dengan SAK Entitas Privat.
Komponen-komponen tambahan yang tidak muncul dalam penerapan SAK Entitas Privat pada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan PT.
Karet Ngagel Surabaya Wira Jatim.
Implementasi SAK Entitas Privat pada kedua perusahaan itu membawa perubahan signifikan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan, terutama pada aspek pajak .
ini dan tangguha.
, imbalan kerja .
angka pendek dan panjang dengan pendekatan aktuari.
, aset .
, serta hutang piutang dan persediaan .
enurunan nilai dan CKPN).
Proses transisi ini memerlukan penyesuaian sistem informasi akuntansi, peningkatan kompetensi SDM, dan potensi keterlibatan konsultan eksternal, yang dimana seiring berjalannya waktu pengimplementasian SAK Entitas Privat yang semakin baik akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi informasi keuangan perusahaan DAFTAR PUSTAKA