Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI SUBSIDI HARGA BERAS
SEBAGAI UPAYA KEDAULATAN PANGAN
Rafan Darodjat1.
Maulana Irfan2.
Hazar Kusmayanti3, 1Departemen Hukum Ekonomi.
Fakultas Hukum.
Universitas Padjadjaran 2Departemen Kesejahteraan Sosial.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjadjran 3Departemen Hukum Perdata.
Fakultas Hukum.
Universitas Padjadjaran Article history Received: 13 Februari 2024 Revised : 24 Desember 2024 Accepted: 24 Desember 2024 *Corresponding author Email: 1g.
rafandarojat@gmail.
No.
Doi: 10.
24198/focus.
ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk Negara Indonesia yang tinggi tentunya perlu strategi tepat agar kebutuhan pangan Indonesia yang sebelumnya negara agraris dan memiliki kemampuan swasembada pangan, sejalan besarnya jumlah masyarakat saat ini menjadi Negara Faktor utama yang peneliti kaji, yaitu kurangnya minat masyarakat untuk menjadi petani hal ini karena faktor ekonomi yang menjadikan pertanian kurang dianggap bisa memberikan jaminan hidup.
Peneliti mengkonsepkan adanya subsidi harga bagi petani, subsidi ini dianggap sebagai langka tepat untuk mendorong petani lebih produktif, menambah daya tarik masyarakat untuk menjadi petani, dan menjadi subsidi yang tepat sasaran.
Pemerintah tentunya akan membeli hasil pertanian dengan harga proporsional, kemudian dalam penyalurannya menurunkan harga tersebut.
Karena apabila diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemerintah melakukan importasi, akan memberatkan petani untuk menyesuaikan harga jualnya.
Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, metode yang menggunakan pemanfaatan berbagai macam teori atau konsep dari buku dan internet guna memperoleh sebuah data dengan analisis sosiologi yang melihat peran pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat.
Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan petani tentunya sangat penting untuk kedaulatan pangan, pemerintah harus senanatiasa mendorong masyarakat untuk bertani dan peran negara terhadap pelaksanaan pertanian tentunya lebih menitikberatkan petani.
Konsep subsidi harga pertanian menjadikan pemerintah membeli produk pertanian dengan harga wajar melalui Kementrian/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD atau pemerintah menggantikan selisih produk pertanian kepada petani atas produk dijualnya.
Kata kunci: subsidi harga, pemberdayaan petani, dan kedaulatan pangan
ABSTRACT
Indonesia's high population growth certainly needs the right strategy to meet food needs.
Indonesia, which was previously an agrarian country and could be self-sufficient in food, in line with a large number of people, is now an importing country.
The main factor researchers studied was the lack of public interest in becoming farmers due to economic factors that made Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus agriculture less considered to provide life security.
Researchers conceptualized a price subsidy for farmers, which is regarded as a rare opportunity to encourage farmers to be more productive, increase the community's attractiveness to become farmers, and become a targeted subsidy.
The government will certainly buy agricultural products at a proportional price, then in its distribution reduce the price.
Because if left to the market mechanism and the government imports, it will be burdensome for farmers to adjust their selling prices.
The method used is a literature study, a method that uses the utilization of various theories or concepts from books and the internet to obtain data with a sociological analysis that looks at the role of empowerment in people's lives.
The result of this research is that farmer empowerment is certainly very important for food sovereignty, the government must always encourage people to farm and the role of the state in the implementation of agriculture is certainly more focused on farmers.
The concept of agricultural price subsidies makes the government buy agricultural products at a fair price through the Ministry / Regional Government / State Owned Enterprises / Regional Government or the government replaces the difference in agricultural products to farmers for the products they sell.
Keywords: price subsidies, farmer empowerment, and food
PENDAHULUAN
Filosofi dari sistem perekonomian Negara Indonesia adalah usaha bersama secara kekeluargaan.
Pemerintah memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan ekonomi Negara Indonesia berjalan selayaknya keluarga, yang tidak hanya bertumpu pada kepentingan politik, korporasi, ataupun individual.
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat .
UUD 1945 menegaskan bahwa:
AuPerekonomian disusun sebagai usaha Ay Sektor pertanian merupakan aspek yang paling penting bagi keberlangsungan suatu negara, karena sejatinya kebutuhan utama manusia utama adalah makanan.
Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional.
Jika dibandingkan dengan negara di Asia lainnya.
Indonesia termasuk negara agraris terbesar ketiga setelah India dan China (Tambunan, 2.
Indonesia saat ini masih dikatakan Negara Agraris, walaupun belum optimal, dilihat dari sisi produktifitas hasil pertanian.
Apabila Indonesia dikatakan Negara Industri pun belum dapat, karena masih minimnya produk manufaktur Indonesia.
Upaya mendorong sektor pertanian merupakan tugas yang berat, karena kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani.
Faktor utama generasi muda yang enggan menjadi petani adalah penghidupan yang layak, karena dapat diketahui petani mengalami gagal panen, apabila panennya melimpah terkadang harga di pasarn anjlok.
Lebih parahnya lahan pertanian semakin berkurang, karena digunakan untuk kebutuhan industri, perumahan dan kebutuhan Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus lainnya yang berimplikasi menurunnya produktifitas hasil pertanian.
Pertanian adalah sektor yang relatif lambat dalam mengikuti perkembangan teknologi serta memiliki dampaki negatif yangi tinggi akibat iklim (Sukartini & Solihin, 2.
Selain itu pertanian juga merupakani sektor yang strategis guna meningkatkan perekonomian Indonesia meskipun pertanian memiliki kontribusi yangi sangat kecil tetapi pertanian pangan masyarakat (Karina & Sutrisna.
Petani berdasarkan Pasal 1 ayat .
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, didefinisikan sebagai berikut:
AuPetani adalah warga negara Indonesia dan/atau keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
Ay Atas definisi tersebut, maka peneliti mendefinisikan petani sebagai masyarakat memanfaatkan lahan di darat.
Pada bahasan penelitian ini menitikberatkan pemberian subsidi harga bagi petani atas produktifitasnya, pemerintah membeli hasil pertanian petani dengan harga wajar ataupun dapat menutup selisih harga petani yang dijual.
Petani yang dimaksud disini tidak terbatas petani secara individu, bisa dilakukan melalui kelompok tani.
Badan Usaha Milik Desa .
elanjutnya disingkat: BUM Des.
, badan usaha.
Kondisi Petani di Indonesia tidak sebatas mengerjakan di lahan milik sendiri, karena ada juga yang bekerja pada pemilik lahan ataupun menggarap pertanian di tanah milik institusi pemerintah/tanah ulayat.
Petani yang menggarap lahan bukan milik sendiri sebagai buruh tani, bertani di lahan milik orang lain bukan menggarap lahan milik pribadi (Riski, 2.
Kondisi buruh tani tentunya akan bekerja berdasarkan upah dari pemilik lahan ataupun dari hasil panen, tentunya pemberian subsidi pada pupuk yang tidak tepat sasaran tidak dapat mensejahterakan buruh tani.
Penanganan yang tepat dari produktifitas dengan pembelian pangan pertanian dengan harga wajar, kemudian apabila daya beli masyarakat belum mencapai harga wajar.
Peran pemerintah sebagai pemberi subsidi harga akan memberi benefit besar pada petani dan ber-mpact paada kestabilan harga.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB).
Muhammad Firdaus, menyatakan.
AuDalam mensubsidi petani beras.
Indonesia menganut konsep subsidi input, pemerintah menggelontorkan subsidi untuk pupuk dan benih.
Berbeda dengan konsep subsidi yang dipakai Vietnam dan Thailand? subsidi ouput, pemerintah beli beras petani dengan harga acuan ditambah nilai Misalnya harga acuan beras di sana Rp 700/kg, oleh pemerintah dibeli Rp 5.
000/kg.
Nilai Rp 1.
300/kg itulah subsidinya (Idris.
Latar belakang penelitian ini, memberdayakan petani agar dapat hidup sejahtera dan serta mendorong generasi muda menjadikan profesi petani sebagai Karena menjadikan kedaulatan negara lemah, terlebih lagi di negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak.
Memang dalam tata kelola negara modern, tidak akan semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara tropis, cukup berkendala dalam memproduksi Akan tetapi, apabila negara tidak dapat berdaulat dari beras, kedelai, daging sapi, gula, bawang putih, dan produk pangan lainnya akan menyebabkan Indonesia menurun secara perekonomian, akibat menurunnya Produk Domestik Bruto .
elanjutnya disingkat: PDB).
Indonesia sebagai negara hukum, undang-undang Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus menjalankan tugasnya.
Untuk saat ini dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan didefinisikan kedaulatan pangan, yakni:
AuKedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Ay Kedaulatan pangan ditentukan oleh mengembangkan potensi sumber daya Sumber daya lokal harus di dorong untuk berproduktifitas dan mendapatkan Berdasarkan data peneliti menemukan pada tahun 2023, impor beras Indonesia mencapai 3,06 juta ton sepanjang 2023.
Angka ini meningkat 613,61% dibanding 2022 .
ear-on-year/yo.
(BPS, 2.
Tabel 1: Impor Beras Indonesia (Sumber: BPS, 2024 dikutip https://databoks.
Pertumbuhan semakin banyak, akan tetapi lahan pertanian yang semakin sedikit, maka perlu kebijakan yang strategis agar importasi beras tidak semakin meningkat.
Riset di bidang pangan harus dilakukan terus-menerus untuk menemukan bibit yang produktif, pola tanam yang efektif, dan efisiensi dalam perawatan.
Akan tetapi hal tersebut harus ditopang juga dengan eksistensi profesi petani agar berkembanganya generasi muda untu berprofesi sebagai petani.
Hal tersebut yang perlu dipertimbangkan dengan adanya subsidi harga pertanian, negara dapat melakukan percobaan terlebih dahulu pada 1 .
komoditas pangan yang dilakukan secara cermat sebagai upaya pemberdayaan petani dan subsidi yang tepat sasaran.
Kondisi pertanian di Indonesia masih di dominasi masyarakat tradisional, merujuk pada kelompok sosial atau komunitas secara mayoritas yang dominan menggantungkan diri pada kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian utama (Taufik, 2.
Kondisi ini tentunya memrlukan kebijakan tepat, mengingat secara sosiologis keberadaan petani yang tergerus karena minat yang kurang karena hasil pertanian tidaklah maksimal.
Akan tetapi, keberadaan petani khususnya yang menanam padi sebagai makanan pokok sangat diperlukan dan membutuhkan Pemerintah melalui program dan transfer teknologi haruslah melakukan secara cermat, serta peran Pemerintah Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus apabila terlalu besar dapat mengganggu mekanisme pasar penjualan beras.
Tidak dipungkiri, di pemerintahan sendiri terkadang ada oknum yang memanfaatkan program yang dijalankan.
Harga beras produksi yang dikeluarkan petani dan keuntungannya, untuk memberikan harga beras yang murah kepada masyarakat tentunya pemerintah dapat memberikan subsidi harga penjualan.
Berbeda dengan kebijakan yang digunakan saat ini, bantuan kepada petani berupa alat-alat pertanian dan pupuk, serta apabila ada kelangkaan di pasaran dilakukan impor.
Padahal dengan pemberian subsisdi berupa harga menurut pengamatan dapat mendorong petani untuk lebih produktif.
METODE
Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yang menekankan penelitian untuk tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soekanto, 2.
Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undang (Amiruddin, 2.
, kemudian mencari hubungan .
antara berbagai gejala sosial.
Penelitian yang dilakukan mencari solusi terhadap permasalahan pangan di Indonesia, yang dapat menciptakan kedaulatan pangan dan bermanfaat bagi petani agar mendapatkan kehidupan yang Analisis dilakukan secara yuridis melihat efektifitas peraturan perundangundangan, kemudian mencari solusi pemberdayaan petani agar senantiasa Kebijakan subsidi sudah pemerintah lakukan, akan tetapi subsidi berupa pupuk masih belum efektif sehingga peneliti menawarkan terobosan agar pemerintah memberi subsidi harga sebagai penanggulangan harga yang rendah petani menjual, serta akses hasil pertanian pun dapat dibeli masyarakat luas dengan harga terjangkau karena mendapatkan subsidi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan Sila Kelima, yakni:
AuKeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ay Konsep keadilan sosial pemerintah dalam upayanya melakukan tindakan adil yang senantiasa ekonomi Pemerintah dalam hal pangan pokok memiliki kaewajiban menjaga stabilisasi yang melalui operasi pasar, kebijakan tarif, kuota impor.
Bantuan Pangan, dan/atau distribusi Pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu yang diatur dalam Penjelasan Pasal 51 ayat .
huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .
elanjutnya disingkat:
UU Panga.
Subsidi merupakan isu lama, yang memiliki polemik di pro dan kontranya.
Banyak pertimbangan yang oleh pemerintah agar penganggaran yang diberikan untuk subsidi dapat memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara.
Maka tidak heran, isu dari subsidi mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena seringkali terjadi pergolakan akibat dari perubahan yang menimpa pada subsidi (Soen, 2.
Sehingga diperlukan upaya yang tepat sasaran, subsidi pada dasarnya menjaga agar masyarakat memiliki daya Tetapi pada pertanian, subsidi yang digunakan berbasis input, yaitu berupa bibit dan pupuk.
Padahal apabila subsidi lebih condong ke output, maka petani mendapatkan selisih dari penjualan dan masyarakat secara luas mendapatkan stabilitas harga pangan.
Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pupuk dan benih, diperlukan kebijakan dari pihak pemerintah dan Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus memastikan ketersediaannya (Yudha.
Kementerian Keuangan (Kemenke.
mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan 2023 mencapai Rp112,7 triliun.
Dari total tersebut, subsidi pupuk menelan anggaran hingga Rp42,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi belanja ketahanan pangan pada 2023 yang mencapai Rp112,7 triliun telah naik signifikan 26,9% dari belanja ketahanan pangan pada 2022 sebesar Rp88,8 triliun.
Alokasi anggaran yang mengalami lonjakan signifikan yakni mencapai Rp42,1 triliun atau setara 6,1 juta ton pupuk subsidi (Rachmawati, 2.
Tabel 2: Subsidi Pupuk 2023 sebesar 49,5 Trilyun Rupiah Sumber: B-Universe Research.
Ilustrasi: Investor Daily Adapun program bantuan pangan beras dan stabilisasi pasokan dan harga pasar (SPHP) selama 2023 menghabiskan biaya hingga Rp9,8 triliun.
Penyaluran anggaran belanja ketahanan pangan melalui Kementerian/Lembaga lainnya yakni biaya budidaya tanaman .
adi, jagung, bawang merah dan teb.
500 hektare mencapai Rp1,8 triliun.
bantuan alat mesin pertanian .
306 traktor dan 2.
kultivator sebesar Rp684 miliar.
benih ikan, udang, dan kepiting sebanyak 118,6 juta ekor dengan anggaran Rp36 700 ekor ternak sebesar Rp242,9 miliar.
serta bantuan pangan pengendalian stunting kepada 344.
orang sebesar Rp42 miliar.
Melalui transfer ke daerah (TKD) mencakup program penanganan jalan pertanian 502 kilometer sebesar Rp4,1 triliun.
rehabilitasi jaringan irigasi seluas 95.
094 hektare dengan anggaran Rp1,5 triliun.
sarana dan prasarana pertanian sebanyak 2.
780 unit dengan anggaran Rp653,3 miliar serta dana ketahanan pangan dan pertanian bagi 1.
kelompok masyarakat mencapai Rp292,7 miliar (Rachmawati, 2.
Profesi petani sudah seharusnya mendapatkan subsidi yang tepat dari apa yang dihasilkannya.
Subsidi harga pangan, merupakan kebijakan tepat karena dapat secara langsung dirasakan petani.
Berbeda dengan subsidi pupuk dan bibit tanaman, pelaksanaan di lapangannya karena keterbatasan akses.
Subsidi harga pun harus dilaksanakan dengan baik dan juga pengawasannya, karena dapat diketahui Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus penyaluran bibit dan pupuk bersubsidi rentan di korupsi yang diungkap institusi penegak hukum.
Vitalnya keberadaan petani karena memasok pangan, akan tetapi mindset masyarakat hal ini masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Bahkan yang menjadi profesi idaman bagi sebagaian besar masyarakat, yaitu menjadi pejabat .
, dan abdi negara (PNS.
Polri, dan TNI) karena ada fasilitas yang diberikan Negara.
Berbeda dengan profesi petani yang kurang diperhatikan, seharusnya lebih diperhatikan karena menyangkut pangan yang sangat dibutuhkan manusia.
Selama beberapa dekade.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah memberikan subsidi berupa pupuk dan alat-alat pertanian kepada petani.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketahanan pangan nasional.
Namun, kenyataannya, program subsidi tersebut meningkatkan kesejahteraan petani.
Situasi ini menuntut adanya terobosan baru berupa subsidi harga beras langsung kepada masyarakat, dalam hal ini peran Perum Bulog (Reza, 2.
sebagai vendor yang mebeli beras atau gabah petani, kemudian menjualnya ke masyarakat.
Kebijakan subsidi pupuk dan alat-alat pertanian cenderung lebih berorientasi pada aspek produksi dibandingkan kesejahteraan petani sebagai individu dalam masyarakat.
Berdasarkan Teori Struktural-Fungsionalisme dikemukakan oleh Talcott Parsons (Aprilia dan Juniarti, 2.
, setiap institusi dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sistem sosial.
Dalam hal ini, kebijakan subsidi pupuk dan alat pertanian hanya memperkuat salah satu fungsi, yakni produksi, namun konsumsi yang berperan penting dalam keseimbangan sistem ekonomi pedesaan.
Hasilnya, meskipun produksi beras meningkat, petani tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan, terutama yang hanya berperan sebagai petani penggarap saja.
Petani menghadapi tantangan berupa harga jual beras yang rendah dan biaya produksi yang tinggi.
Kondisi ini semakin diperparah dengan ketergantungan pada rantai distribusi yang didominasi oleh tengkulak, sehingga margin keuntungan petani menjadi sangat kecil.
Subsidi harga beras langsung kepada masyarakat adalah solusi yang dapat memberikan dampak ganda .
ultiplier effec.
(Denny, 2.
Pertama, subsidi ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Kedua, kebijakan ini juga dapat memberikan insentif kepada petani untuk menjual hasil panennya dengan harga yang layak, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.
Dalam perspektif Teori Konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx (Raya, 2.
, ketimpangan ekonomi terjadi akibat dominasi kelas kapitalis .
alam konteks ini, tengkulak dan pengusaha besa.
Dengan mengintervensi harga beras melalui subsidi, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.
Implementasi memerlukan peran aktif dari Perum Bulog sebagai pengendali stok beras nasional.
Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan menurut peneliti adalah:
Penetapan Harga Minimum, adanya penetapan harga minimum oleh pemerintah, terhadap pembelian beras dari petani untuk memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang layak.
Distribusi Langsung, diberikan dalam bentuk bantuan langsung berupa beras ataupun pemberian voucher beras murah, kendala yang dihadapi perlu adanya disalahgunakan oknum.
Penguatan Infrastruktur Logistik:
Perum Bulog perlu meningkatkan Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus kapasitas penyimpanan dan distribusi untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
Subsidi memperkuat modal sosial .
ocial capita.
di kalangan petani dan masyarakat pedesaan.
Dengan meningkatnya pendapatan petani, daya beli masyarakat juga akan meningkat, sehingga memperkuat kohesi sosial.
Hal ini sejalan dengan teori Modal Sosial dari Pierre Bourdieu (Haerussaleh, 2.
, yang menekankan pentingnya hubungan sosial dalam menciptakan kemakmuran.
Subsidi harga beras merupakan terobosan yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan struktural dalam sistem pertanian Indonesia.
Dengan mengalihkan fokus subsidi dari aspek produksi ke aspek distribusi dan konsumsi, keseimbangan yang lebih baik dalam sistem sosial-ekonomi Selain kebijakan ini juga akan memperkuat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Skema pemberian subsidi harga dengan Pemerintah melalui perusahaan BUMN atau Perum Bulog dengan membeli pangan pokok, seperti beras.
Harga pokok produksi dihitung dengan cermat sebagai acuan pembelian kepada petani, kemudian pemerintah menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Meskipun Pengungkapan penyelewangan terhadap subsidi walaupun ada, hanya itu sebagaian kecil saja.
Karena fakta di lapangan tentunya penyelewang tersebut akan lebih banyak ditemui.
Untuk meminimalisir penyelewang tersebut dapat menggunakan sistem transparansi yang diketahui publik, keterbukaan publik dengan didukung teknologi internet dapat meminimalisir terjadinya penyelewangan.
Pelaksanaan subsidi harga di Negara Brazil yang saat ini sudah menjadi negara Karena diketahui banyak pertanian Brazil dengan jangkauan ekspor, seperti: daging sapi, kedelai, gula, pisang,kopi, daging ayam, dan komoditas pertanian lainnya.
Akan tetapi kebijakan subsidi harga ada kendala, seperti dijelaskan berikut ini:
AuStarting from the proposed reasoning, this paper suggests that producers who feel incentivized to participate in the AoPolytica de Garantia de Preyos MynimosAo (PGPM) Price Subsidy instruments are the least productive when compared to the ones not resorting to this subsidy.
This kind of interference in market dynamics may be creating disincentives for less productive producers to aim for an increase in productivity, since there is an alternative that minimally pays for their production costs.
PGPM.
It can be taken from this analysis that the higher the minimal price, the higher the number of distortions that will be created and also the number of producers who will try to access government subsidies instead (Paranahyba, 2.
Ay Kendala yang dihadapkan pada negara Brazil yang menerapkan subsidi harga, yaitu peningkatan produsen yang produktivitas secara nyata.
Memang di negara berkembang korupsi menjadi suatu kendala, hal ini tentunya banyak faktor yang menentukan.
Faktor utama terjadinya korupsi adalah mental yang tidak profesional dan juga sistem mendorong terjadinya korupsi, antara lain: gaji aparatur pemerintah yang masih rendah, adanya pemberian previlage bagi pejabat, mindset menjadikan jabatan sebagai kehormatan, dan faktor pengawasan.
Subsidi Input berupa pengurangan harga pupuk dan bibit yang dilakukan saat ini, tidak sepenuhnya salah dan harus tetap digunakan apabila di masa transisi.
Pemberian subsidi input, cukup efektif Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus karena dapat mempengaruhi produktifitas AuSubsidy influence the increased of production as well as the ability of the communityAos food supply, so that the threats to market stability and staple food scarcity can be avoidedAy (Wirakusuma.
Subsidi harga pertanian secara Petani akan mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk hasil panen mereka.
Subsidi harga pertanian dapat pertanian, karena petani akan berusaha meningkatkan produktifitasnya dengan adanya over produksi dapat menstabilkan harga dan akan mendorong untuk ekspor.
Diketahui negara yang menerapkan subsidi harga seperti di Vietnam.
Thiland, dan Brazil menjadikan negaranya mampu mengekspor komoditas pertanian.
Subsidi input berupa harga murah pupuk dan bibit hanya mengurangi biaya produksi petani.
Petani memang akan mendapatkan keuntungan dari harga murah pupuk dan bibit, tetapi keuntungan tersebut tidak sebesar keuntungan yang didapat dari subsidi harga komoditas Selain itu, subsidi input juga berpotensi menimbulkan masalah, seperti:
ketergantungan petani.
Pemberian subsidi harga pertanian merupakan kebijakan yang lebih efektif sevagai upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan produksi dan peningkatan Kebijakan ini juga harus menimbulkan masalah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pertanian: subsidi harga harus tepat sasaran, transparansi, dan Kebijakan harus SIMPULAN Pemberian subsidi harga untuk makanan pokok, yaitu beras dalam kebijakan sebagai upaya pemberdayaan petani yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta pertanian sehingga tercapai kedaulatan Subsidi harga komoditas pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: .
subsidi Harga Beli Pemerintah (HPP).
Pemerintah melalui perusahaan BUMN membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, dan .
subsidi harga jual petani, pemerintah memberikan subsidi kepada petani agar mereka dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi.
Dampak memberikan daya tarik masyarakat untuk menjadi petani dan meningkatkan produksi Subsisdi harga beras merupakan langkah tepat menghindarkan terjadinya penyelewengan, karena diberikan langsung untuk konsumsi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Ainin.
Hairunnisa.
Hudhori.
, &
Novitri.
Menyemai Harapan:
Membangun Inklusi Sosial melalui Pendidikan Karakter bagi Anak Jalanan.
Pengabdian Cendekia, 1.
, 39Ae42.
Aisyah.
, & Antika.
Ketahanan Psikologis pada Anak Jalanan: Dasar Pengembangan Layanan Intervensi bagi Konselor Komunitas.
Quanta Journal, 8.
, 40Ae45.
https://doi.
org/https://doi.
org/10.
22460/qu Amiman.
Mokalu.
, & Tumengkol.
Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud.
Jurnal Ilmiah Society, 2.
Dailami.
Yulius Tahya.
Gyta.
Harahap.
Duhita.
Sutrisno.
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial ISSN: 2620-3367 (Onlin.
Vol.
7 No.
2 Desember 2024 Hal : 176 - 186 Available Online at jurnal.
id/focus Hidana.
Supinganto.
Puspita.
Purbowati.
Yusal.
Alang.
, &
Apriyanti.
Biologi Umum.
Widina Bhakti Persada Bandung.
https://doi.
org/https://repository.
com/uk/publications/326856/biologiumum#cite Erlanga.
Kuncoro.
Ardilla.
Winingsih.
Lapiana.
Yektyastuti.
, & Fitri.
Psikologi Pendidikan.
Edupedia Publisher.
https://doi.
org/https://press.
org/ind php/pedia/article/view/20 Fatia.
Khairunida.
Salsabila.
Putri, .
Dewi.
Yulia.
, &
Syarkawi.
Analisis Coping Mechanism Mahasiswa Tingkat Akhir Uhamka Dalam Menyelesaikan Skripsi.
Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda.
Bermakna.
Mulia, 10.
, 72Ae84.
Fidienillah.
Rafsanjani.
, & Iqlima.
Interaksi Sosial Siswa Tunadaksa Dengan Teman Kelas Sebaya di Sekolah.
Jurnal Anak Bangsa, 3.
, 142Ae157.
Husna.
Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.
Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 20.
Jurnalpos.
April .
Diskusi Insos