JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)
Volume 13.
No.
Tahun 2025 https://doi.
org/10.
21067/jrma.
Pengaruh Transparansi.
Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Provinsi Maluku Avi Christy Sohilaita1.
Fanny Monica Anakottaa2.
Kathleen Asyera Risakottaa3* Universitas Pattimura.
Indonesia 3kathleenasyera@gmail.
*Kathleen Asyera Risakotta3 Received: 27 Agustus 2025 .
Revised: 13 Oktober 2025 .
Accepted: 20 Oktober 2025 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah di Provinsi Maluku.
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku sebanyak 43 OPD dengan jumlah sampel yaitu 267 responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Jenis data yang digunakan ialah data primer.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan pengujian hipotesis diolah menggunakan SMART PLS 3.
Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah di Provinsi Maluku, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Provinsi Maluku.
Kata kunci - akuntabilitas.
kinerja pemerintah.
sistem pengendalian internal.
Abstract This research aims to empirically understand the impact of transparency, accountability and internal control systems on government performance in Maluku Province.
The type of research used is quantitative The population in this study is the Regional Apparatus Organizations (OPD) in Maluku Province of 43 OPD with the total sample of 267 respondents.
The sample technique used is purposive sampling.
The data type used is primary data.
The data collection method is carried out with the dissemination of questionnaires and hypothetical testing processed using SMART PLS 3.
The results of this study partially show that accountability and internal control systems have a positive impact on government performance in Maluku Province, whereas transparency has no impact on the performance of government in Maluku Province.
Keywords - accountability.
internal control system.
government performance.
How to Cite : Risakotta.
Sohilait.
, & Anakotta.
Pengaruh Transparansi.
Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Pada OPD Provinsi Maluku.
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 13.
, 155Ae162.
https://doi.
org/10.
21067/jrma.
Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 155 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13.
, 2025
Sohilait.
Anakotta.
Risakotta
PENDAHULUAN
Kinerja yang baik tentunya menjadi tuntutan hampir di seluruh pemerintahan.
Evaluasi kinerja menjadi langkah kritis dalam menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah.
Pengukuran kinerja, sebagai proses terstruktur, memberikan landasan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Kiri & Handayani, 2.
Dengan demikian, peningkatan kinerja pemerintah di berbagai tingkatan menjadi kunci untuk meraih tujuan pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.
Namun dalam memenuhi tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik terhadap masyarakat, pastinya akan melewati berbagai macam tantangan yang disebabkan baik dari internal maupun eksternal dalam pemerintahan itu sendiri.
Fenomena yang terjadi dalam pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan kinerja pemerintah dapat dilihat dari permasalahan terkait laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian intern pada Laporan Keuangan Tahun 2022 serta manajemen keuangan di tingkat daerah.
Temuan tersebut meliputi kekurangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan belanja modal yang tidak sesuai dengan kontrak di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta kurangnya pengelolaan dan pencatatan aset tetap yang memadai.
Selain itu, belanja untuk kegiatan reses di Sekretariat DPRD juga .
ttps://maluku.
id/).
Permasalahan tersebut meliputi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum memadai yaitu tidak adanya surat pengesahan atas penerimaan dana BOS, kemudian ada SP2D tidak berdasarkan nilai transfer yang diterima.
realisasi belanja modal pada beberapa SKPD tidak sesuai kontrak dimana BPK mengungkap adanya kelebihan bayar sebesar Rp1,82 miliar, pada belanja perjalanan dinas di 19 SKPD dan kelebihan bayar senilai Rp1,37 miliar atas kekurangan volume pekerjaan 25 paket pekerjaan pada 7 SKPD Pemprov Maluku.
kemudian pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.
Haulussy yang belum memadai.
dan pengelolaan dan penatausahaan asset tetap belum memadai di antaranya pemanfaatan BUMD yang belum seluruhnya didukung surat perjanjian dengan mitra pemanfaatan.
serta belanja atas kegiatan reses pada Sekretariat DPRD belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah dengan nilai Rp1,86 miliar (Timur.
Permasalahan dalam pemerintah Provinsi Maluku, seperti yang terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK RI, menyoroti lemahnya atau kurangnya kinerja pemerintah dalam pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan dan pengelolaan dana.
Kinerja yang baik tentunya menjadi tuntutan hampir di seluruh pemerintahan.
Evaluasi kinerja menjadi langkah kritis dalam menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah.
Pengukuran kinerja, sebagai proses terstruktur, memberikan landasan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Kiri & Handayani, 2.
Kinerja instansi pemerintah dalam konteks organisasi sektor publik, menunjukkan sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Sistem Pemerintahan, 2005.
Salah satu cara untuk menunjukkan kinerja pemerintah yang nyata kepada publik adalah dengan menerapkan prinsip transparansi.
Dalam konteks organisasi sektor publik, transparansi menjadi ukuran bagi publik untuk menilai kinerja organisasi.
Kinerja pemerintah dianggap berhasil ketika mampu mengimplementasikan setiap rencana dengan efektif untuk mencapai hasil yang Menurut (Kusuma & Mildawati, 2.
Transparansi dalam konteks pemerintahan menyiratkan kewajiban untuk menjaga agar semua proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan terbuka bagi publik.
Hal ini berarti bahwa masyarakat harus dapat dengan mudah Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 156 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13.
, 2025 Sohilait.
Anakotta.
Risakotta mengakses informasi yang diperlukan mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Transparansi sangat penting dalam tata kelola pemerintahan karena melibatkan masyarakat dalam pemahaman terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah.
Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang telah diputuskan (Meme & Subardjo, 2.
Transparansi memberikan kepada masyarakat informasi yang jelas dan jujur dengan prinsip bahwa masyarakat berhak untuk memahami sepenuhnya bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang dipercayakan padanya, serta sejauh mana pemerintah mematuhi peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2.
Penerapan transparansi di setiap tingkat pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi kinerja dengan memberikan informasi yang relevan dan terpercaya secara terbuka untuk publik (Sitohang, 2.
Menurut (Haris et al.
, 2.
transparansi pada tingkat pemerintah daerah adalah prinsip yang secara terbuka memberikan informasi mengenai bagaimana pemerintah mengatur keuangan daerah kepada pihak yang memiliki kepentingan.
Dengan menerapkan transparansi, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang tidak hanya bersih dan jujur, tetapi juga bebas dari segala bentuk perilaku yang tidak sesuai, yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
Transparansi sangat berhubungan dengan kinerja, dan tanpa keterbukaan, kinerja pemerintah tidak dapat berjalan dengan optimal Selanjutnya Akuntabilitas memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah.
Keberadaan mekanisme akuntabilitas yang solid memastikan bahwa pemerintah mengelola sumber daya publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dengan mematuhi prinsip akuntabilitas, pihak yang bertanggung jawab dalam amanah harus memberikan laporan dan pengungkapan atas aktivitasnya kepada pemberi amanah.
Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah, terutama dalam aspek keuangan, guna mendukung terciptanya tata kelola yang baik (Auditya & Lismawati, 2.
Akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban pihak yang diberi amanah .
untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas serta kinerjanya kepada pihak yang memberi mandat .
Pihak yang memberi mandat memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan tersebut (Mardiasmo, 2.
Kinerja pemerintah dianggap berhasil ketika mampu mengimplementasikan setiap rencana dengan efektif untuk mencapai hasil yang optimal.
Salah satu aspek penting yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang harus dilaksanakan secara transparan, serta memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Jitmau et al.
, 2.
(Elkha & Wahidahwati, 2.
menyampaikan bahwa akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang efektif.
Ini berarti bahwa setiap badan pemerintah harus memikul tanggung jawab sepenuhnya atas hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai tujuan organisasi.
Penilaian dilakukan berdasarkan pada tujuan kinerja yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara teratur melalui laporan keuangan pemerintah.
Keterbukaan dari pemerintah sendiri sangat penting dalam menyampaikan kepada publik semua informasi yang relevan mengenai kepentingan pemerintah, sehingga akuntabilitas bisa terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memenuhi harapan masyarakat, pemerintah tentunya harus mematuhi standar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, sistem pengendalian internal sangat penting karena berdampak pada kinerja pegawai (Risakotta, 2.
Namun, pada kenyataannya, kurangnya penerapan sistem kontrol yang dapat mengawasi semua tindakan pemerintah menyebabkan beberapa masalah yang berujung pada (Putra et al.
, 2.
mengemukakan bahwa Pengendalian intern merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh organisasi guna memastikan tercapainya tujuan yang telah Sehingga, diperlukan komponen tambahan, seperti sistem pengendalian internal pada Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 157 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13.
, 2025 Sohilait.
Anakotta.
Risakotta pemerintah daerah menjamin kredibilitas laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi sektor publik yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
Instansi pemerintah memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai suatu kerangka kerja untuk mengawasi dan mengarahkan kinerja operasional instansi, sekaligus mencegah kemungkinan adanya Sistem pengendalian intern menekankan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kesalahan yang tidak disengaja maupun perilaku yang disengaja, dengan tujuan agar laporan keuangan daerah dapat dipercaya karena keakuratannya dan keabsahannya terjamin (Amri, 2.
Secara keseluruhan, pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi bekerja bersama untuk mencerminkan kinerja sebuah organisasi atau pemerintahan (Melasari et al.
, 2.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novatiani et al.
, 2.
dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu sistem pengendalian internal.
Perbedaan dengan penelitian tersebut juga terdapat pada lokasi penelitian yang mana penelitian sebelumnya meneliti pada SKPD Kabupaten Bandung Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada OPD di Provinsi Maluku.
H1: Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah pada OPD Provinsi Maluku H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah pada OPD Provinsi Maluku H3: Sistem pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah pada OPD Provinsi Maluku METODE Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.
Penelitian ini berlokasi di 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku.
Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di OPD Provinsi Maluku.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling dengan kriterianya adalah pegawai yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas.
Sekretaris, kepala Sub Bagian, kepala Bidang dan beberapa staff yang memiliki pemahaman terkait kinerja OPD di Provinsi Maluku.
Tekhnik analisis data yang digunakan yakni outer model, inner model, dan path coefficients.
Alat statistik yang digunakan yakni Smart-Pls 3.
PEMBAHASAN
Tabel 1 Uji Convergent Validity Outer Loading TSP.
TSP.
TSP.
TSP.
TSP.
AKB.
AKB.
AKB.
AKB.
AKB.
AKB.
Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Keterangan AVE Keterangan Hal | 158 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13.
, 2025 Sohilait.
Anakotta.
Risakotta AKB.
AKB.
AKB.
SPI.
SPI.
SPI.
SPI.
SPI.
SPI.
SPI.
SPI.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
KNP.
Sumber: Data diolah 2025 Tabel 1 menunjukan bahwa semua variabel baik itu indikator maupun secara keseluruhan setelah dilakukan berbagai modifikasi pada indikator-indikator, memiliki nilai loading factor > 0.
dan nilai AVE > 0.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut sudah memiliki konstruk validitas konvergen yang baik.
Pengujian selanjutnya adalah composite reliability.
Konstrak dinyatakan reliabel jika composite reliability mempunyai nilai > 0.
7, maka konstrak dikatakan reliabel.
Tabel 2
Uji Construct Reliability and Validity Composite Reliability Keterangan TSP
AKB
SPI
KNP
Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Hal | 159 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13.
, 2025 Sohilait.
Anakotta.
Risakotta Konstrak dinyatakan reliabel jika CronbachAos Alpha mempunyai nilai > 0.
6, maka konstrak dinyatakan reliabel.
Tabel 3
Uji Construct Reliability and Validity Cronbach's Alpha
Keterangan TSP
Reliabel
AKB
Reliabel
SPI
Reliabel
KNP
Reliabel Sumber: Data diolah 2025 Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan dari inner model .
odel struktura.
Tabel 4.
Path Coefficients (Mean.
STDEV.
T-Valu.
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (O/STDEV) Values TSP -> KNP AKB -> KNP SPI -> KNP Sumber: Data diolah 2025 Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah memiliki nilai path coefficients sebesar 0.
145 dengan nilai T-statistic sebesar 1.
687 dan P-values sebesar Nilai T-statistics lebih kecil dari t-tabel sebesar 1.
687 < 1.
, dan nilai P-values melebihi standar signifikansi 0.
092 > 0.
Dengan demikian, transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.
Meskipun transparansi dianggap sebagai faktor penting untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pelaksanaannya yang tidak memadai dapat menghambat potensi manfaatnya.
Hasil ini menegaskan pentingnya tidak hanya memiliki kebijakan transparansi yang kuat, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh publik untuk mencapai peningkatan kinerja pemerintah yang diharapkan.
Dengan penerapan yang belum maksimal, masyarakat tentu tidak selalu mengetahui terkait kinerja pemerintah yang sudah dijalankan, dan halhal lainnya yang terkait dengan kinerja pemerintah untuk publik.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Asyikin & Ismiati, 2.
dan (Haris et al.
, 2.
, yang menyatakan bahwa transparansi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah.
Mereka menjelaskan bahwa kelemahan dalam transparansi keuangan pemerintah daerah perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Selanjutnya, hasil uji hipotesis pada tabel 4, menunjukkan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah memiliki nilai path coefficients sebesar 0.
197 dengan nilai T-statistic sebesar 2.
dan P-values sebesar 0,016.
Nilai T-statistics memiliki lebih besar dari t-tabel sebesar 1.
414 > 1.
dan nilai P-values kurang dari standar signifikansi 0.
016 < 0.
Ini berarti akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.
Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi penerapan akuntabilitas dalam suatu organisasi perangkat daerah (OPD), maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah.
Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Damayanti & Hermanto, 2.
, (Novatiani et al.
, 2.
dan (Jatmiko, 2.
yang menyampaikan Copyright A JRMA 2020 e-ISSN.
Hal | 160 Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), 13.
, 2025 Sohilait.
Anakotta.
Risakotta bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.
Mereka juga menyampaikan bahwa setiap lembaga pemerintah harus memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan kinerja dengan cara yang memungkinkan mereka untuk secara jelas dan transparan menunjukkan hasil dari setiap program atau kegiatan yang mereka laksanakan.
Hal ini penting agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengevaluasi apakah pemerintah telah mengelola sumber daya dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif.
Tabel 4, menunjukan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah memiliki nilai path coefficients sebesar 0.
508 dengan T-statistics sebesar 5.
286 dan p-values sebesar 0,000.
Nilai T-statistics memiliki nilai yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1.
286 > 1.
dan nilai P-values kurang dari standar signifikansi 0.
000 < 0.
Hal ini berarti sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.
Semakin baik sistem pengendalian internal dalam organisasi perangkat daerah (OPD), maka akan semakin baik juga kinerja pemerintah yang dapat tercipta melalui sistem tersebut.
Sistem pengendalian internal adalah serangkaian tindakan yang terus- menerus dilakukan oleh pemimpin dan staf untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi.
Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2.
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Elkha & Wahidahwati, 2.
, (Jatmiko, 2.
dan (Haris et al.
, 2.
yang mengindikasikan bahwa pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah.
Pengendalian internal dipandang sebagai sarana yang efektif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dalam pelayanan publik oleh unit kerja pemerintah (OPD), khususnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah atau pusat.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, sedangkan akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.
Saran bagi peneliti selanjutnya Untuk menambah variabel independen seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, good governance, dan faktor- faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah untuk memperkaya analisis dan rekomendasi kebijakan serta diperluas dengan memasukkan teknik wawancara langsung selain penggunaan kuesioner.
Daftar Pustaka