Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 3 .
1829 -1834 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Analisis implikasi Etika Administrasi Publik dalam Praktik Jual Beli Data Warga untuk Pemilu: Tinjauan terhadap Praktik Jual Beli Data Warga sebagai Tantangan Etis Adinda Najwa Hasbana.
Alifia Nurizma.
Ardeta Naafi Gerda Dewanti.
Kusnar Budi Universitas Indonesia adindaanjw020603@gmail.
com, alifianurizma10@gmail.
ardetanaafi@gmail.
com, budikusnar@yahoo.
ABSTRACT
This research aims to analyze the ethical implications of public administration in the practice of buying and selling citizen data for general election purposes (Pemil.
A review was conducted of the practice of buying and selling citizens' data as an ethical challenge that can affect integrity and transparency in public administration.
Through a qualitative approach, this research investigates the extent to which these practices can threaten the ethical principles of public administration, especially those related to privacy, security and fairness.
It is hoped that the research findings will provide in-depth insight into the impact of the practice of buying and selling citizen data on ethical values in the context of public administration.
The implications of this research can be used as a basis for formulating more effective ethical guidelines in managing citizen data, especially in the context of election preparation and implementation.
Keywords: Public Administration Ethics.
Buying and Selling Citizen Data.
Elections.
Ethical Challenges ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi etika administrasi publik dalam praktik jual beli data warga untuk keperluan pemilihan umum (Pemil.
Tinjauan dilakukan terhadap praktik jual beli data warga sebagai tantangan etis yang dapat memengaruhi integritas dan transparansi dalam administrasi publik.
Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menyelidiki sejauh mana praktik tersebut dapat mengancam prinsip-prinsip etika administrasi publik, terutama terkait privasi, keamanan, dan keadilan.
Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak praktik jual beli data warga terhadap nilai-nilai etika dalam konteks administrasi publik.
Implikasi penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan pedoman etika yang lebih efektif dalam pengelolaan data warga, khususnya dalam konteks persiapan dan pelaksanaan Pemilu.
Kata Kunci: Etika Administrasi Publik.
Jual Beli Data Warga.
Pemilu.
Tantangan Etis
PENDAHULUAN
Dalam era digitalisasi yang pesat, praktik jual beli data warga telah menjadi fenomena yang semakin umum, khususnya dalam konteks persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemil.
Hal ini mengundang perhatian yang 1829 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 3 .
1829 -1834 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
mendalam terkait dengan implikasi etika administrasi publik, dimana keterbukaan informasi menjadi salah satu nilai utama.
Keterbukaan informasi merupakan landasan penting dalam pemerintahan yang baik, yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan administrasi.
Namun, ketika data warga dijadikan objek jual beli untuk kepentingan politik, muncul dilema etis yang tidak dapat diabaikan (Muhammad, 2.
Ketentuan etika yang diaplikasikan dalam administrasi publik menjadi landasan krusial dalam memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah memenuhi standar moral yang tinggi.
Konsep etika publik dan etika bisnis menjadi semakin relevan dalam konteks ini, mengingat praktik jual beli data warga memunculkan pertanyaan serius terkait privasi, keamanan, dan keadilan.
Etika publik mencakup nilai-nilai moral yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sedangkan etika bisnis menekankan pada integritas dan keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Syamsuddin, 2.
Sebagai mahasiswa yang berkomitmen pada penerapan etika dalam dunia administrasi publik, keterlibatan dalam analisis implikasi etika praktik jual beli data warga untuk kepentingan Pemilu menjadi suatu langkah yang penting.
Instrumen etika, seperti kode etik dan kode perilaku, menjadi alat yang efektif dalam membimbing perilaku dan keputusan dalam suatu organisasi.
Melalui pemahaman sejarah kode etik dan kode perilaku, serta melibatkan konsep etos kerja, kita dapat mengembangkan landasan yang kokoh untuk menilai apakah praktik jual beli data warga sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang telah ada (Tjahjo, 2.
Dalam konteks Indonesia.
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan dapat Namun, bagaimana UU KIP dapat diterapkan dan menjaga keterbukaan informasi dalam situasi di mana data warga dijual dan dibeli untuk kepentingan pemilihan umum merupakan tantangan tersendiri (Teguh, 2.
Penelitian ini akan melakukan tinjauan terhadap praktik jual beli data warga sebagai tantangan etis, merinci konsep-konsep etika yang terkait, seperti keterbukaan informasi, etika publik, etika bisnis, dan pengaruh hukum, khususnya UU KIP.
Dengan menggali pandangan teoretis dari ahli seperti FM.
Suseno dalam Etika Politik.
Nolan .
dalam konsep instrumen etika.
OECD .
Mulgan dan Wanna .
dalam isu-isu administrasi publik, penelitian ini akan memberikan analisis mendalam terhadap kompleksitas isu etis yang muncul (Hukum & Teori Hukum.
Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap implikasi etika administrasi publik dalam praktik jual beli data warga perlu terus berkembang.
Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjadi kontribusi akademis, tetapi juga menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan praktek praktik administrasi publik yang lebih etis di masa mendatang (Teguh, 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implikasi etika administrasi publik dalam praktik jual beli data warga untuk 1830 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 3 .
1829 -1834 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Pemilihan Umum (Pemil.
Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan nilai-nilai yang terlibat dalam praktik tersebut (Yunarto, 2.
Pertama, penelitian ini akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk memahami konsep-konsep utama terkait dengan etika administrasi publik, keterbukaan informasi, etika bisnis, dan hukum terkait, terutama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Tinjauan literatur ini akan menjadi dasar untuk membangun kerangka konseptual penelitian.
Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan studi kasus sebagai metode pengumpulan data utama.
Studi kasus dipilih karena dapat memberikan gambaran yang detail dan kontekstual tentang praktik jual beli data warga dalam konteks pemilihan umum.
Pengumpulan data akan melibatkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, pelaku bisnis data, aktivis hak privasi, dan mungkin juga pemilik data warga yang terlibat.
Data akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola-pola, konflik, dan implikasi etis yang muncul (Teguh, 2.
Selain wawancara, pengumpulan data akan melibatkan analisis dokumen, seperti peraturan perundang-undangan terkait, kode etik, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data warga.
Analisis dokumen ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum dan normatif yang mengatur praktik jual beli data warga (Teguh, 2.
Selanjutnya, analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deduktif, mengacu pada kerangka konseptual yang telah dikembangkan dari tinjauan literatur.
Implikasi etika administrasi publik akan dieksplorasi dengan membandingkan temuan empiris dengan standar etika yang ada.
Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik jual beli data warga dapat menjadi tantangan etis dalam administrasi publik (Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat , 2.
Penelitian ini akan menyusun temuan dalam sebuah narasi yang kohesif, mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu etis yang muncul dari praktik jual beli data warga untuk Pemilu.
Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan kontekstual terhadap implikasi etika administrasi publik dalam praktik tersebut (Zahro, 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik jual beli data warga untuk keperluan pemilihan umum (Pemil.
mengundang serangkaian implikasi etika dalam konteks administrasi publik.
Melalui tinjauan terhadap praktik ini, dapat diidentifikasi sejumlah aspek kunci yang berkaitan dengan keterbukaan informasi, etika terapan, dan kerangka kerja hukum yang mengatur.
Analisis ini dilakukan dengan merinci konsep-konsep utama, seperti keterbukaan informasi, etika publik, etika bisnis, instrumen etika, sejarah kode etik dan kode perilaku, serta etos kerja, dengan merujuk pada pandangan ahli seperti FM.
Suseno.
Nolan.
OECD Mulgan, dan Wanna (Teguh, 2.
1831 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 3 .
1829 -1834 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Keterbukaan informasi menjadi aspek pertama yang menjadi fokus analisis.
Mahasiswa dapat menganalisis keterbukaan informasi dalam konteks praktik jual beli data warga.
Dalam praktik ini, keterbukaan informasi menghadapi tantangan signifikan karena data warga yang seharusnya bersifat pribadi dan dilindungi oleh norma-norma privasi dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan yang jelas dari individu terkait.
Prinsip keterbukaan informasi, yang menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang baik, terancam oleh praktik ini.
Hal ini juga menciptakan ketidaksetaraan informasi antara pihak yang memiliki akses dan masyarakat umum, yang dapat merugikan prinsip demokrasi (Pemilu Bermartabat, 2.
Selanjutnya, aspek etika terapan, khususnya etika publik dan etika bisnis, menjadi perhatian yang mendalam.
Etika publik, yang menekankan pada nilai-nilai moral yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, terancam oleh praktik jual beli data warga yang mungkin dilakukan untuk kepentingan politik tertentu.
Keputusan untuk memanfaatkan data warga dengan cara ini memerlukan pertimbangan moral yang cermat, mengingat potensi dampak negatifnya terhadap integritas pemerintahan.
Selain itu, etika bisnis menjadi relevan dalam konteks ini karena praktik ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran data sebagai komoditas (Sistem Hukum Pancasila, 2.
Instrumen etika, seperti kode etik dan kode perilaku, menjadi penting dalam membimbing perilaku dalam administrasi publik.
Dalam konteks praktik jual beli data warga, perlu ada instrumen etika yang jelas yang mengatur penggunaan dan pertukaran data (Legowo, 2.
Sejarah kode etik dan kode perilaku mengajarkan kepada kita bahwa pengembangan dan penerapan norma-norma etika memerlukan respons terhadap perkembangan zaman dan perubahan dalam konteks sosial dan Oleh karena itu, membangun instrumen etika yang relevan dengan konteks digital dan pemilihan umum saat ini menjadi suatu keharusan (Jeferson, 2.
Selanjutnya, kerangka hukum menjadi dasar yang sangat penting dalam membahas praktik jual beli data warga.
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Indonesia memainkan peran kunci dalam menentukan batas-batas keterbukaan informasi dan menjaga hak privasi warga.
Analisis perbandingan antara praktik jual beli data warga dan ketentuan UU KIP menjadi esensial untuk memahami sejauh mana praktik ini sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku (Filsafat Pemilu.
Pandangan ahli, seperti FM.
Suseno dalam Etika Politik.
Nolan .
dalam konsep instrumen etika, dan OECD Mulgan serta Wanna .
dalam isu-isu administrasi publik, memberikan wawasan yang berharga terhadap kompleksitas isu etis yang dihadapi.
Pemahaman mendalam terhadap pandangan mereka membantu menyusun analisis yang komprehensif terkait dampak praktik jual beli data warga terhadap etika administrasi publik (Keadilan Bermartabat : Perspektif Teori Hukum.
Hasil dan pembahasan ini menyoroti urgensi dan kompleksitas isu etis yang muncul dalam praktik jual beli data warga untuk Pemilu.
Dengan mempertimbangkan aspek-aspek keterbukaan informasi, etika terapan, instrumen etika, kerangka hukum, dan pandangan ahli, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mendalam terhadap tantangan etis yang dihadapi dalam administrasi publik di era 1832 | Volume 6 Nomor 3 2024 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 6 Nomor 3 .
1829 -1834 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691 DOI: 10.
47476/reslaj.
Implikasi dari temuan ini dapat membentuk dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik yang lebih etis, tidak hanya dalam konteks pemilihan umum tetapi juga dalam pengelolaan data warga secara umum (Sudikno, 2.
KESIMPULAN
Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait implikasi etika administrasi publik dalam praktik jual beli data warga untuk Pemilihan Umum (Pemil.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berhasil mengungkap kompleksitas isu etis yang muncul seiring dengan meningkatnya penggunaan data warga dalam konteks politik.
Berdasarkan analisis data, temuan penelitian dapat dijelaskan dalam beberapa poin utama.
Pertama, praktik jual beli data warga menimbulkan tantangan serius terhadap nilai-nilai keterbukaan informasi dalam administrasi publik.
Meskipun Undangundang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hadir sebagai landasan hukum, penggunaan data warga untuk kepentingan politik dapat mengancam keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Ini menjadi perhatian utama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dijaga dengan ketat, dan regulasi yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk melindungi hak privasi warga.
Kedua, etika publik dan etika bisnis memiliki peran krusial dalam mengevaluasi praktik jual beli data warga.
Prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan integritas bisnis harus dijaga dengan cermat.
Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun kode etik dan kode perilaku yang jelas dalam menghadapi situasi di mana data warga menjadi barang dagangan.
Ketiga, studi kasus yang dilibatkan dalam penelitian ini membuka peluang untuk melihat isu-isu etis secara kontekstual.
Wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan memberikan perspektif yang beragam, mengungkapkan berbagai sudut pandang terkait dengan praktik jual beli data warga.
Hal ini memperkaya pemahaman kita terhadap kompleksitas isu etis dan mengidentifikasi potensi solusi yang dapat diimplementasikan.
Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai implikasi etika administrasi publik dalam praktik jual beli data warga untuk Pemilu.
Temuan ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam membentuk kebijakan dan praktik administrasi publik yang lebih etis.
Sebagai hasilnya, rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan yang mendukung integritas, transparansi, dan keterbukaan dalam pengelolaan data warga di masa mendatang.
DAFTAR PUSTAKA