Hasanuddin Journal of International Affairs Volume 2.
No.
February 2022 ISSN: 2774-7328 (Prin.
, 2775-3336 (Onlin.
Politik Luar Negeri Tiongkok Sejak Tahun 1978: Transisi.
Rebalancing dan Aktivisme Muhammad Erza Pradana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta DKI Jakarta.
Indonesia
ABSTRACT
This article seeks to explain and analyze the changes and continuity in ChinaAos foreign policy since 1978.
The rise of China is perceived as both remarkable and threatening by many countries.
Like all great powers.
ChinaAos rising power has been to further assert its dominance especially in Asia.
However, since its declaration in 1949.
ChinaAos foreign policy had undergone significant adjustments to adapt with both domestic and international In this article, the author the author divides the development of post-Mao Chinese foreign policy into 3 main phases, namely.
Transition.
Rebalancing and Activism.
Of the three phases, the author will explain and analyze the changes and continuity that occur in the development of China's foreign policy.
This artcile uses the Neoclassical Realist Theory of foreign policy to explain the evolution in ChinaAos foreign policy.
The author uses a qualitative approach with the literature study method as a data collection technique.
Keywords: ChinaAos foreign policy.
US-China Relation.
national interest.
neoclassical realism Abstrak Artikel ini berusaha menjelaskan dan menganalisis perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri China sejak 1978.
Kebangkitan China dianggap luar biasa dan mengancam oleh banyak negara.
Seperti semua kekuatan besar, kekuatan China yang meningkat telah semakin menegaskan dominasinya terutama di Asia.
Namun, sejak dideklarasikan pada tahun 1949, kebijakan luar negeri China telah mengalami penyesuaian yang signifikan untuk beradaptasi dengan situasi domestik dan internasional.
Dalam artikel ini, penulis membagi perkembangan politik luar negeri China pasca era Mao menjadi 3 fase utama, yaitu Transisi.
Rebalancing dan Aktivisme.
Dari ketiga fase tersebut, penulis akan menjelaskan dan menganalisis perubahan dan kontinuitas yang terjadi dalam perkembangan politik luar negeri China.
Artikel ini menggunakan Teori Neoklasik Realis kebijakan luar negeri untuk menjelaskan evolusi dalam kebijakan luar negeri China.
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data.
Kata kunci: politik luar negeri Tiongkok.
Hubungan Tiongkok dan AS.
kepentingan nasional.
realisme neoklasik
PENDAHULUAN
Republik Rakyat Tiongkok saat ini tengah menjadi negara yang banyak menjadi bahan Perkembangan pesat dan kebangkitan Tiongkok di kancah politik internasional tentunya menjadi faktor utamanya.
Kebangkitan tersebut menempatkan Tiongkok sebagai negara great power.
Sejak awal pendiriannya, pendiri Tiongkok.
Mao Zedong sudah berupaya untuk membangun Tiongkok sebagai kekuatan politik dunia.
Terbukti dengan program Great Leap Forward sebagai upaya industrialisasi dan penjalinan hubungan diplomatik dengan pemimpin blok Timur.
Uni Soviet.
Namun, harapan Mao ini sama sekali tidak terealisasikan.
Program Great Leap Forward adalah sebuah bencana bagi jutaan rakyatnya.
Hubungan Tiongkok dengan Uni Soviet juga tidak berjalan dengan baik.
Setelah kematian Mao Zedong dan naiknya Deng Xiaoping ke tampuk kekuasaan, kebijakan luar negeri China telah diarahkan agar sesuai dengan agenda pembangunan dan reformasi ekonomi besar-besaran.
Namun, kebijakan tersebut juga dimaksudkan untuk mengangkat Hasanuddin Journal of International Affairs ISSN: 2774-7328 (Prin.
- 2775-3336 (Onlin.
Tiongkok ke posisi yang diakui sebagai kekuatan besar sambil juga menjaga sistem dari segala usaha yang mengganggu.
Deng Xiaoping menciptakan fondasi ekonomi untuk kekuatan Tiongkok di seluruh dunia dan menormalkan hubungan dengan sebagian besar mitra utamanya, termasuk Amerika Serikat.
Jepang, dan, kemudian.
Uni Soviet (Cabestan.
Era Deng Xiaoping merupakan landasan utama yang mengantarkan Tiongkok menuju perkembangan dan kebangkitannya di masa saat ini.
Kepemimpinannya yang reformis telah berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Tiongkok dan reformasi struktural yang ia lakukan merupakan yang terbesar sejak era Han.
Tidak hanya reformasi domestik.
Deng juga melakukan reorientasi politik luar negeri Tiongkok untuk mendukung upayanya memodernisasi Tiongkok.
(Vogel, 2.
Para pemimpin Tiongkok penerus Deng seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao pun tetap melanjutkan upaya reformasi yang telah dicetuskan oleh Deng.
Para pemimpin tersebut memperluas kebijakan dalam membuka ekonomi Tiongkok sebagai upaya integrasi ekonomi Tiongkok dengan dunia internasional.
Kebijakan tersebut terbukti krusial, karena angka perdagangan, investasi dan permintaan bahan mentah berhasil meningkat secara signifikan sejak pertengahan 1990-an.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini, menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia (Beretta, 2.
Dalam hal politik luar negeri.
Tiongkok telah mengalami perubahan dan penyesuaian yang menurut penulis sangat cerdas.
Tiongkok mampu membaca kondisi tatanan internasional khususnya kekuatan hegemoni AS dan menyesuaikannya dalam perumusan dan penerapan politik luar negeri.
Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih lanjut dalam artikel ini, penulis membagi politik luar negeri Tiongkok ke dalam 3 fase atau periode utama.
Tiga fase tersebut adalah .
fase Transisi, .
fase ARebalancingAo dan .
fase Aktivisme.
Dari analisis ketiga fase tersebut, para pembaca akan dapat melihat bagaimana para pemimpin Tiongkok menyesuaikan dan memanfaat kondisi politik internasional untuk memenuhi kepentingan nasional mereka sendiri.
Penulis membagi artikel ini menjadi beberapa bagian.
Pertama adalah pendahuluan sebagai Kedua penulis akan memaparkan kerangka analisis yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.
Selanjutnya pada bagian pembahasan, perlu digarisbawahi bahwa penulis akan membahas politik luar negeri Tiongkok secara ringkas dan komprehensif sehingga penulis hanya menjelaskan dan menganalisis peristiwa-peristiwa besar yang menurut penulis menjadi landasan untuk menyimpulkan politik luar negeri Tiongkok di fase yang telah ditetapkan.
Dalam sub-pembahasan pertama reformasi politik domestik Deng Xiaoping dan kaitannya dengan politik luar negeri.
Kedua adalah politik luar negeri Tiongkok di era Jiang Zemin dan pertengahan era Hu Jintao.
Terakhir adalah politik luar negeri di era Xi Jinping.
KERANGKA ANALISIS
Realisme Neo-Klasik Dalam artikel ini, penulis akan menggunakan teori Realisme Neo-Klasik.
Realisme NeoKlasik merupakan aliran dalam paradigma Realisme.
Realisme Neo-Klasik merupakan sebuah teori politik luar negeri yang memfokuskan kajiannya pada sikap suatu negara dengan menggabungkan poin-poin yang terdapat dalam realisme klasik dan neorealisme.
Berdasarkan teori ini, walaupun memang struktur internasional merupakan faktor penting yang menentukan politik luar negeri suatu negara, faktor domestik tidak bisa diabaikan (Rosyidin, 2.
Faktor domestik yang dimaksudkan umumnya merujuk pada FPE atau Foreign Policy Executive yang memiliki motif tersendiri dalam penerapan politik luar negeri.
Mereka bisa saja menerapkan suatu kebijakan luar negeri untuk kepentingan domestik dan bisa pula sebaliknya (Lobell, 2.
Volume 2.
No.
1 Ae February 2022 Kepentingan Nasional Sejatinya semua kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh suatu negara tidak lepas dari upaya pemenuhan kepentingan nasional.
Kepentingan nasional tersebut bisa berupa kepentingan ekonomi, politik, militer maupun budaya.
Konsep ini sangat penting sebagai kerangka kerja bagi negara-negara dalam melakukan hubungan internasional (Bainus & Rachman, 2.
Alden dan Aran .
menjelaskan bahwa untuk memahami sikap suatu negara dalam urusan internasional, diperlukan sebuah pemahaman mengenai kepentingan nasional negara tersebut.
Utamanya, meningkatkan keamanan dan nilai-nilai materi seperti kekayaan merupakan tujuan utama negara dalam hubungan internasional, mengingat sistem internasional yang anarkis.
Anarkisme ini pada akhirnya akan mendorong negara untuk lebih mementingkan diri mereka sendiri.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Desain induktif merupakan dasar dari penelitian kualitatif yang menghasilkan kekayaan makna dan data-data deskriptif (Leavy.
Dengan mengguakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menjelaskan sekaligus melakukan analisis terhadap politik luar negeri Tiongkok sejak era sejak era Deng Xiaoping hingga Xi Jinping.
Dengan demikian penelitian ini bersifat eksplanatif-analitik.
Penelitian ini akan menganalisis perubahan, keberlanjutan politik luar negeri Tiongkok sejak tahun 1978.
Data-data yang disajikan dikumpulkan dengan menggunakatan metode studi pustaka dengan sumber-sumber utama berupa buku, artikel jurnal ilimah dan media daring.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum memasuki pembahasan inti, ada baiknya penulis memaparkan sekilas mengenai politik luar negeri Tiongkok di era Mao Zedong.
Politik luar negeri Tiongkok di masa kepemimpinan Mao Zedong memiliki penekanan pada dukungan terhadap revolusi komunis di berbagai negara.
Hal ini tidak lepas dari ambisi Tiongkok untuk memimpin jalannya revolusi komunis di Asia dan membendung pengaruh AS.
Namun, sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penerapan politik luar negerinya.
Tiongkok juga dihadapi oleh sejumlah permasalahan domestik.
Bencana kelaparan yang ironisnya disebabkan oleh program Great leap forward adalah salah satu masalah utamanya.
Selain itu.
Mao juga menghadapi potensi pembangkangan oleh sejumlah elit politik partai komunis yang dapat mengancam kekuasaannya, sehingga ia juga memberikana perhatian khusus untuk kembali mengonsolidasikan kekuasaannya.
Fase Transisi .
Pada fase ini, faktor domestik merupakan faktor penting penentu arah politik luar negeri Tiongkok.
Transisi merupakan istilah yang penulis gunakan dalam menggambarkan situasi politik Tiongkok yang mulai lebih serius memprioritaskan isu domestic dibandingkan dengan isu internasional.
Transisi politik domestik Tiongkok utamanya meliputi restrukturisasi kepemimpinan dan perubahan arah kebijakan ekonomi dari ekonomi terpimpin menuju Ae walaupun perlahan, kepada desentralisasi ekonomi.
Adapun transisi dalam bidang politik luar negeri secara umum ditandai dengan kebijakan pembukaan diri .
penness polic.
sebagaimana akan dijelaskan.
Fase transisi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan masa kepemimpinan Deng Xiaoping.
Deng adalah seorang reformis yang mengambil arah kebijakan yang sangat berbeda dengan Mao Zedong.
Deng dan para pemimpin lainnya menyadari berbagai permasalahan yang AdiwariskanAo oleh Mao khususnya dalam hal Dalam artikel ini penuliskan menerangkan bagaimana kebijakan era Deng merupakan landasan bagi kebangkitan Tiongkok yang kita lihat sekarang ini.
Langkahlangkah strategis dan rasional yang ia ambil terbukti berdampak positif terhadap pemenuhan kepentingan nasional yang telah ditetapkan oleh para pemimpin partai.
Hasanuddin Journal of International Affairs ISSN: 2774-7328 (Prin.
- 2775-3336 (Onlin.
Berbeda dengan Mao.
Deng Xiaoping memiliki pendekatan pragmatis dalam kebijakan domestik dan luar negeri (Cheng, 2.
Deng bersama dengan para pemimpin Tiongkok lainnya berupaya untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Tiongkok.
Untuk mencapai hal ini.
Deng telah melakukan transformasi besar dalam perpolitikan Tiongkok.
Perubahan besar itu diawali dengan restrukturisasi kepemimpinan Partai.
Guna menghadapi kompleksitas permasalahan domestik yang ada.
Deng dan rekan-rekannya, kemudian menetapkan sebuah struktur kepemimpinan menjadi team rule (Vogel, 2.
Kepemimpinan seperti ini sangat identik dengan collective leadership di Uni Soviet pada era Khrushchev dan Brezhnev.
Dalam kasus Tiongkok, keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin partai dianggap telah merepresentasikan kepentingan bersama sehingga penilaian oleh lembaga yudikatif tidak lagi dibutuhkan (Vogel, 2.
Tiongkok kemudian memulai melakukan reformasi besar-besaran yang menitikberatkan pada 4 sektor utama yaitu, agraris, industri, pertahanan nasional serta ilmu pengetahuan dan Namun, untuk mencapai hal itu, reformasi pendidikan terlebih dahulu harus Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok kemudian memberhentikan program yang mewajibkan siswa untuk bekerja setelah lulus sekolah menengah atas dan membuka kesempatan yang luas bagi para siswa tersebut untuk mengikuti ujian masuk universitas dengan tanpa memandang status sosial.
Hal ini merupakan perubahan yang besar jika dibandingkan dengan era Mao Zedong yang menganggap bahwa segala bentuk kegiatan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang dicurigai.
Pemerintah Tiongkok menyadari bahwa pada akhirnya yang Tiongkok butuhkan untuk memajukan diri mereka bukanlah loyalitas kepada partai dan ideologi, melainkan bakat dan kompentensi (Myhlhahn, 2.
Kebijakan reformasi pendidikan inilah yang pada akhirnya bisa membawa perkembangan pesat dalam sejarah Tiongkok karena dengan adanya penekanan pada talenta dan kompetensi, hal ini tentunya memungkinkan Tiongkok untuk bersaing dengan negara-negara besar lainnya.
Pada masa kepemimpinan Deng.
Tiongkok memfokuskan reformasi di bidang ekonomi pada sektor agraris mengingat mayoritas masyarakat Tiongkok masih bertempat tinggal di Tidak heran jika reformasi sektor agraris dipandang sebagai tonggak utama apabila Tiongkok ingin memperbaiki kondisi perekonomiannya (Yueh, 2010.
Tisdell, 2.
Reformasi yang dilakukan Deng termasuk melakukan desentralisasi dan menerapkan mekanisme ekonomi pasar seperti household responsibility system di mana masyarakat diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari produk yang mereka hasilkan (Mark, 2.
Kebijakan modernisasi 4 sektor yang dicetuskan oleh Deng merupakan sebuah pendekatan yang jauh berbeda dengan Mao yang hanya mementingkan industrialisasi.
Deng dan para pemimpin lainnya berusaha untuk mengambil sebuah pendekatan yang lebih seimbang (Mantzopoulos & Shen, 2.
Kemudian untuk mencapai tujuan reformasi di 3 sektor lainnya .
ndustri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertahanan nasiona.
Tiongkok mengambil sebuah kebijakan yang terbilang AradikalAo dengan membuka negerinya pada dunia internasional.
Kebijakan ini lebih dikenal dengan istilah open door policy.
Sesuai dengan namanya.
Tiongkok mulai membuka peluang bagi masuknya investasi asing untuk kepentingan ekonomi mereka.
Open door policy ini terbukti berdampak positif terhadap Tiongkok karena memungkinkan adanya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi asing dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain khususnya negara-negara Barat (Chang, 1.
Selain itu, open door policy yang dipadukan dengan reformasi domestik ini telah mengangkat ratusan juta masyarakat kemiskinan karena pendapatan rata-rata yang meningkat pesat.
Kebijakan Deng ini merupakan pondasi awal kebangkitan Tiongkok pada abad 21 (Myhlhahn, 2.
Volume 2.
No.
1 Ae February 2022 Termasuk dari kebijakan open door ini adalah normalisasi hubungan dengan AS.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di masa Mao.
Tiongkok memulai untuk memperbaiki hubungan mereka dengan AS.
Namun, pada saat itu AS tidak serta merta mengakui Tiongkok dan Tiongkok pula masih mempunyai kecurigaan yang besar terhadap AS yang terbukti papada saat Perang Vietnam.
Hubungan kedua negara baru ternormalisasi secara penuh pada tahun 1979 saat AS mengakui bahwa pemerintahan komunis Tiongkok merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah atas Tiongkok dan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.
Kebijakan ini dinamakan dengan One China Policy.
Kebijakan ini menandakan komitmen AS terhadap Tiongkok bahwa Taiwan tidak akui sebagai negara Namun, komitmen ini dipertanyakan ketika Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Ac.
disahkan oleh Kongres AS yang menyatakan bahwa AS akan mendukung upaya penyelesaian ketegangan atas Taiwan secara damai, tetapi apabila terdapat ancaman.
AS akan memberikan bantuan pertahanan kepada Taiwan (Mark, 2.
Undang-undang ini memang terkesan tidak konsisten dengan kebijakan One China AS, tetapi Tiongkok pada saat itu, tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, karena hanya akan menimbulkan ketegangan antara kedua negara yang akan menghambat modernisasi yang telah dilakukan.
Dari sini kita mendapati rasionalitas dalam kebijakan luar negeri yang diambil oleh Tiongkok.
Para pemimpin Tiongkok menyadari betul bahwa meneruskan kebijakan era Mao tidak akan bermanfaat bagi Tiongkok dan akan merusak citra mereka di mata publik.
Hal inilah yang kemudian mendorong Deng dan para pemimpin lainnya untuk mengambil langkah alternatif.
Sesuai dengan paradigma realisme, walaupun Tiongkok pada akhirnya membuka dirinya dengan dunia internasional, khususnya dunia barat, hal ini tetap selaras dengan kepentingan nasional yang telah ditetapkan oleh para pemimpin Tiongkok untuk memajukan ekonomi dan memperkuat legitimasi kekuasaan dalam negeri mereka (Garver, 2.
Selain di bidang ekonomi.
Deng juga menetapkan modernisasi di bidang pertahanan Hal ini berarti, angkatan bersenjata Tiongkok (PeopleAos Liberation Arm.
atau PLA harus melakukan modernisasi dan profesionalisasi.
Tiongkok sangat diuntungkan dengan kebijakan open doornya yang memungkinkan masuknya teknologi-teknologi militer asing khususnya dari AS.
Modernisasi ini ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil, memiliki loyalitas yang tinggi dan memiliki citra positif di mata masyarakat sipil dengan cara-cara seperti memanfaatkan aset-aset mereka untuk kepentingan masyarakat.
Dalam hal profesionalisasi, di masa Deng, mengurangi jumlah personel dan memperbaiki sistem pendidikan militer (Dreyer, 1.
Namun, perkembangan modernisasi ini terbilang lambat karena militer merupakan sektor terakhir dalam prioritas reformasi Tiongkok sehingga pada akhirnya, modernisasi pertahanan nasional adalah sebuah tujuan jangka panjang (Blasko, 2.
Namun, politik luar negeri Tiongkok di fase transisi ini tidak hanya ditandai dengan open door policy, melainkan juga aktivitas militer.
Hal ini ditandai dengan kebijakan Tiongkok untuk pada akhirnya berperang melawan Vietnam yang dibawah dukungan Uni Soviet.
Perang Sino-Vietnam yang terjadi pada tahun 1979, tidak lepas dari ketegangan antara Tiongkok dengan Uni Soviet.
Sebagaimana dijelaskan oleh Tretiak .
bahwa Tiongkok khawatir dengan adanya ekspansi oleh Uni Soviet untuk menyebarkan pengaruhnya.
Hal ini tidak lepas dari ketegangan yang semakin meningkat antara Uni Soviet dan Tiongkok yang ditandai ketegangan di sepanjang perbatasan kedua negara dan upaya Uni Soviet untuk AmengepungAo Tiongkok melalui ekspansi atas Vietnam dan Afghanistan (Cheng, 2.
Selain itu.
Tiongkok juga mengkhawatirkan ekspansi ini akan berlanjut terhadap negaranegara Asia Tenggara lainnya.
Oleh karena itu.
Tiongkok memanfaatkan hubungannya dengan AS untuk menentang Uni Soviet dan Vietnam serta memastikan bahwa AS tidak akan mengintervensi apabila Tiongkok menyerang Vietnam.
Walaupun.
Tiongkok berperang Hasanuddin Journal of International Affairs ISSN: 2774-7328 (Prin.
- 2775-3336 (Onlin.
melawan Vietnam .
an secara tidak langsung melawan Uni Sovie.
, peperangan tersebut menandakan bahwa Tiongkok tetap harus memperbaiki hubungan dengan Uni Soviet untuk memastikan kelancaran program-program ekonomi dan stabilitas (Tretiak, 1.
Fase transisi ini menandakan perubahan arah besar dalam hal politik domestik dan politik luar negeri Tiongkok dengan mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan mengesampingkan fanatisme ideologi.
Namun, hal ini tidak berarti Deng dan para pemimpin lainnya meninggalkan sosialisme-komunisme begitu saja.
Pemerintah Tiongkok tetap tidak mentolerir pembangkangan kepada partai dan negara yang terbukti dengan adanya tragedi Tianamen di mana gelombang demonstrasi yang utama terdiri atas mahasiswa menuntut demokratisasi dan kebebasan direspon dengan koersi dan menyebabkan kematian sejumlah Fase Rebalancing .
Fase kedua adalah fase Rebalancing atau penyeimbangan kembali.
Fase ini berlangsung saat masa kepemimpinan Jiang Zemin hingga pertengahan masa kepemimpinan Presiden Hu Jintao.
Fase ini menandakan penyimbangan prioritas Tiongkok baik domestik maupun luar negeri.
Rebalancing merujuk pada politik luar negeri Tiongkok yang sudah mulai menjaga jarak dari kedekatannya dengan AS dan mulai secara terbuka berkonfrontasi.
Namun demikian, fase ini juga ditandai dengan restraint atau penahanan diri dari konfrontasi berlebihan dengan AS untuk menjaga stabilitas dalam negeri.
Selain itu, rebalancing juga merujuk pada penyeimbangan kembali antara kepentingan domestik Tiongkok dan proyeksi kekuatannya di dunia Internasional yang ditandai dengan penyesuaian arah politik luar negeri menuju aktivisme.
Setelah terjadinya Tragedi Tiananmen.
Deng Xiaoping kemudian mengundurkan diri dan perannya sebagai paramount leader .
emimpin tertingg.
digantikan oleh Jiang Zemin setelah ia menggantikan Zhao Ziyang sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Ketua Komisi Militer Pusat menggantikan Deng.
Jiang terkenal dengan gagasannya yang menawarkan peaceful co-existence .
o-eksistensi dama.
antara Tiongkok dengan AS.
menyadari bahwa menjalin hubungan baik dengan AS dan terus menjalin kerjasama adalah kunci apabila Tiongkok ingin terus melakukan modernisasi ekonomi.
Gagasan Jiang ini kemudian lebih dengan dengan istilah 16 Characters Formula (Zhao, 2.
Respon koersif Tiongkol terhadap para demonstran Tiananmen ternyata berdampak buruk bagi hubungannya dengan negara-negara Barat khususnya AS yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan HAM.
Negara-negara barat yang dipimpin oleh AS ini pun kemudian mengecam keras respon Tiongkok dan menghentikan kontak tingkat tinggi serta menerapkan sanksi ekonomi terhadap Tiongkok.
Pemerintah AS pun untuk segara memenuhi tuntutan para demonstran, membebas tahanantahanan politik dan melakukan demokratisasi (Qingguo, 2.
Hal ini tentunya merupakan sebuah titik balik dalam perkembangan hubungan kedua negara.
Sehingga kemudian hubungan kedua negara diwarnai dengan ketidakpastiaan, ketidakkepercayaan dan permusuhan (Suettinger, 2.
Pemerintah Tiongkok menyadari bahwa mereka tengah berada di bawah tekanan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun pada akhirnya pemerintah Tiongkok tetap menolak untuk memenuhi permintaan negara-negara barat tersebut, meskipun penolakan ini tidak berarti Tiongkok ingin memutus hubungan kerjasamanya dengan negara-negara barat.
Pemerintah Partai Komunis kemudian melanjutkan dengan konsolidasi domestik dan disaat yang bersamaan menolak segala upaya asing untuk menekan Tiongkok melakukan liberalisasi dan demokratisasi (Qingguo, 2.
Meskipun demikian.
Pemerintah Tiongkok Volume 2.
No.
1 Ae February 2022 berupaya untuk menghindari tindakan-tindakan yang hanya akan memprovokasi dan menambah tingkat ketegangan khususnya antara Tiongkok dan AS (Zhao, 2.
Langkah ini merupakan langkah strategis yang diambil berdasarkan perhitungan yang matang oleh Pemerintah Tiongkok (Qingguo, 2.
dan merupakan salah satu bukti restraint .
enahan Selain itu.
Tiongkok juga sudah mulai mengambil kebijakan yang menegaskan bahwa kedaulatannya tidak bisa diusik oleh pihak manapun.
Hal ini dibuktikan dengan sikap Jiang Zemin yang menolak untuk menyatakan bahwa Tiongkok tidak akan menggunakan cara militer untuk mempertahankan klaimnya atas Taiwan.
Tiongkok menolak kemerdekaan Taiwan dan menekankan pada implementasi one country, two systems .
atu negera, dua siste.
(Bush, 2.
Sikap Tiongkok yang menolak kemerdekaan Taiwan ini ditunjukkan dengan melakukan uji coba rudal di selat Taiwan pada tahun 1995-1996 yang merupakan peringatan kepada dunia bahwa Tiongkok tidak menginginkan adanya intervensi asing terhadap masalah kedaulatannya atas Taiwan.
Meskipun demikian, kenyataannya Tiongkok tetap mendorong adanya dialog untuk penyelesaian ketegangan (Bush, 2.
Hubungan kedua negara kemudian kembali diuji dengan adanya insiden pengeboman Kedutaan Besar Tiongkok di Belgrade oleh pasukan NATO pimpinan AS saat Perang Kosovo pada tahun 1999.
AS pada dasarnya menyatakan bahwa pengeboman tersebut bukanlah bagian dari rencana dan merupakan kesalahan.
Namun, dalam pandangan para pemimpin Tiongkok.
AS adalah negara dengan kapabilitas militer terkuat di dunia, sehingga serangan tersebut merupakan sebuah tindakan sengaja.
Tiongkok beralasan bahwa kecanggihan teknologi militer yang dimiliki oleh AS dan bahwa bagian yang terkena dampak adalah unit intelijen Tiongkok.
Oleh karena itu, membuat alasan ketidaksengajaan dengan sendirinya tidak valid (Kurth, 2.
Dari peristiwa ini, sebuah era baru politik luar negeri Tiongkok yang disebut sebagai Aiperiode kesempatan strategisAn oleh Jiang Zemin.
Hal ini muncul karena para elit politik Tiongkok yang berasumsi bahwa konsep Aidamai dan pembangunanAn tidak akan menjamin keamanan nasional Tiongkok (Medeiros, 2.
Dari sisi ekonomi, pada fase ini kita mendapati keberlanjutan kebijakan keterbukaan ekonomi yang diterapkan oleh Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok pada dasarnya, sangat mewaspadai keterbukaan yang terlalu luas yang memungkinkan kebebasan masuk dan keluarnya dana asing untuk menghindari destabilisasi ekonomi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Asia.
Namun, pada akhirnya Tiongkok pun membuka ekonominya dengan membangun iklim persaingan yang ketat sepanjang tahun 1990-an.
Hal ini dilakukan dengan menghilangkan tarif dan mengizinkan masuknya investasi asing secara besar-besaran (Jacques, 2.
Pada fase ini pula.
Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization atau WTO pada tahun 2001.
Pemerintah Tiongkok harus menyesuaikan berbegai kebijakan mereka dalam hal komersial dan finansial untuk pada akhirnya bisa berbagung dengan WTO (Salvini, 2.
Namun, demikian, masuknya Tiongkok dalam WTO ini merupakan langkah besar bagi pemerintah Tiongkok untuk terus melakukan modernisasi dan pada akhirnya sebagai langkah menuju aktivisme Tiongkok dalam ekonomi politik internasional.
Masa Kepresidenan Jiang Zemin berakhir pada tahun 2002.
Ia kemudian digantikan oleh Hu Jintao akan menjabat sebagai Paramount Leader hingga tahun 2012.
Pada masa pertengehan awal.
Presiden Hu melanjutkan konsep Akebangkitan damaiAo yang dicetuskan oleh Deng dan telah diimplementasikan oleh Jiang.
Namun, istilah AKebangkitanAo ini kemudian memunculkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap sebagian negara serta para ilmuwan Tiongkok sendiri beranggapan bahwa hal ini seolah-olah Tiongkok akan mengejar status superpower sehingga akan dipandang sebagai ancaman oleh berbagai negara khususnya di Asia.
Sehingga istilah konsep tersebut kemudian diubah menjadi Peaceful Development (Pembangunan Dama.
(Danner, 2018.
Zhao, 2.
Hasanuddin Journal of International Affairs ISSN: 2774-7328 (Prin.
- 2775-3336 (Onlin.
Danner .
menjelaskan bahwa konsep kebangkitan yang dicetuskan oleh Deng tidak lagi menjadi landasan utama politik luar negeri Tiongkok.
Meskipun.
Tiongkok tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, sikap restraint atau menahan diri .
sudah mulai dikesampingkan.
Terlebih Tiongkok sudah mulai menunjukkan kekuatan dan kapabilitas khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kedaulatannya seperti klaimnya atas Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Cina Timur (LCT).
Selain, itu hal ini juga dapat dipandang sebagai upaya Tiongkok untuk mulai menjauhkan diri dari pengaruh AS dan juga berupaya untuk menjadi kekuatan Hegemon regional Asia.
Selain itu, tindakan limited aggressiveness Tiongkok ini juga dapat kita dijelaskan sesuai dengan prinsip-prinsip pertahanan dan modernisasi yang dilakukan oleh Hu Jintao terhadap PLA (Angkatan Bersenjata Tiongko.
sejak tahun 2004.
Pada masa Hu.
PLA telah dimodernasi dengan berbagai macam teknologi.
Namun, demikian.
Hu tidak melakukan perubahan besar terhadap doktrin utama pertahanan Tiongkok yaitu.
PeopleAos War dan Active Defense.
Dengan penekanan pada Active Defense.
Tiongkok hanya akan bertindak ofensif apabila ia merasa terancam atau diserang terlebih dahulu.
Hal ini karena Tiongkok memandang bahwa peperangan adalah cara terakhir ketika deterrence itu gagal (Blasko.
Selain itu.
Tiongkok menyadari bahwa integrasinya terhadap ekonomi internasional, utamanya dengan keanggotaannya dalam WTO memberikan peluang sekaligus tantangan.
Pada tahun 2009.
Tiongkok menjadi negara eksporter terbesar di dunia dan pada akhirnya menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2010.
Hal ini jelas membuktikan bahwa keterbukaan dan integrasi terhadap ekonomi internasional memberikan dampak positif bagi perekonomian Tiongkok (Fong & Sakib, 2.
Cheng .
menjelaskan bahwa ada 4 peluang yang ditimbulkan dari integrasi Tiongkok tersebut yaitu .
meningkatknya kesejahteraan masyarakat Tiongkok.
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Asia.
memfasilitasi pencapaian alokasi sumber daya yang optimal di pasar dunia.
sebagai momentum bagi Tiongkok untuk bertindak sebagai penyambung hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang (Cheng, 2.
Namun, di sisi lain, integrasi ekonomi tersebut memunculkan beberapa tantangan di antaranya: .
memunculkan potensi ketergantungan terhadap dana dan teknologi asing khususnya dari Barat.
ketergantungan tersebut akan menyulitkan Tiongkok untuk menjadi kekuatan hegemon regional karena hal ini berarti mereka menjalin hubungan AdekatAo dengat Barat.
hubungan yang demikian dapat mendelegitimasi kekuasaan pemerintahan Komunis di mata publik Tiongkok.
Fase Aktivisme (Sejak 2.
Holm .
mendefinisikan aktivisme dalam politik luar negeri yaitu ketika negara secara aktif berperan dalam kancah politik internasional dalam rangka untuk memengaruhi, merubah atau mempertahankan tatanan internasional yang ada.
Aktivisme politik luar negeri Tiongkok ini merupakan isu terbaru dan menjadi kekhawatiran sebagian negara khususnya AS (Medeiros, 2.
Aktivisme politik luar negeri adalah sikap dan kebijakan Tiongkok yang berperan aktif dalam kancah politik internasional dalam rangka mencapai kepentingan nasional mereka dan memproyeksikan kekuatan mereka terhadap negara lain.
Pada fase ini.
Tiongkok kembali berupaya untuk mengejar hal tersebut karena pada fase ini, kita dapati bahwa Tiongkok telah berhasil menangani berbagai permasalahan mereka sehingga hal ini menjadikan mereka lebih percaya diri untuk kembali berperan aktif dalam politik internasional (Zhang, 2.
Zhang .
menjelaskan bahwa aktivisme Tiongkok dimulai pada tahun 2006 ketika Tiongkok mengadakan berbagai konferensi multilateral tingkat tinggi dengan 60 negara yaitu.
The Sixth Annual Meeting of Shanghai Cooperation Organization (SCO).
The ChinaAeASEAN Volume 2.
No.
1 Ae February 2022 Commemorative Summit, dan The ChinaAeAfrica Cooperation Forum.
Ini menandakan bahwa Tiongkok ingin berperan aktif dalam global governance.
Apa yang disebutkan oleh Zhang memang benar, namun, penulis berpandangan sebagaimana pandangan Zhao .
bahwa aktivisme Tiongkok dimulai pada tahun 2009 saat dunia Ae khususnya AS tengah dilanda resesi ekonomi.
Resesi ekonomi tahun 2009 tersebut memberikan kondisi yang ideal bagi Tiongkok untuk mulai memproyeksikan kekuatannya dan menantang dominasi global AS.
Ketika itu, tentunya AS tengah disibukkan oleh perekonomiannya yang buruk.
Sedangkan.
Tiongkok terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan AS.
Melihat kondisi ini, mendorong Tiongkok untuk kembali melakukan penyesuaian terhadap politik luar negerinya (Zhao, 2.
Pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat Brown .
yang menyatakan bahwa pada tahun 2009-lah kita mulai melihat G2 atau persaingan antara AS dan Tiongkok.
Hal tersebut bisa kita lihat dari sikap tidak biasa yang diambil oleh Tiongkok ketika USSN Impeccable diintersepsi oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan.
Media Tiongkok pun memberikan fokus terhadap pemberitaan hal tersebut yang sebelumnya jarang dilakukan.
Anggapan tersebut muncul karena kapal AS tersebut berada di striking distance dan berdekatan dengan pangkalan militer Tiongkok (Zhao, 2.
Oleh karena itu.
Tiongkok menuduh AS melakukan tindakan spionase terhadap aset-aset militernya khususnya kapal selam yang dapat memudahkan AS apabila terjadi konflik dengan Tiongkok (Ji, 2.
Selain itu, ketegangan ini juga muncul akibat adanya perbedaan pemaknaan terhadap UNCLOS oleh Tiongkok khususnya mengenai kegiatan militer diwilayah ZEE (Li, 2.
, sehingga hal ini dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan Tiongkok.
Masa jabatan Hu Jintao sebagai sekretaris-jenderal Partai Komunis berakhir pada tahun 2012 yang diikuti oleh masa jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2013.
Ia Kemudian digantikan oleh Xi Jinping.
Masa kepemimpinan Xi Jinping sejak 2013 hingga sekarang ini terbukti krusial bagi keberlanjutan kebangkitan Tiongkok di panggung politik global.
Sejak awal, ekspetasi terhadap kepemimpinan Presiden Xi adalah bahwa ia akan membawa penyesuaian terhadap politik luar negeri Tiongkok dengan menambahkan elemen-elemen nasionalisme, namun tetap pada arah yang sama seperti Hu, yakni berusaha untuk memainkan peran aktif dalam dunia internasional (Cheng, 2.
Presiden Xi berkomitmen untuk mewujudkan AThe China DreamAo.
Oleh karena ambiguitasnya, istilah ini banyak oleh sebagian kalangan dengan pengertian yang berbeda.
Sebagian mengasumsikan bahwa yang dimaksudkan dengan China Dream negara adalah di bawah Xi.
Pemerintah Tiongkok akan berupaya untuk mewujudkan Tiongkok yang sejahtera dengan menaikkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan serta melanjutkan inovasi dan Namun, bagi sebagian yang lain, istilah ini merujuk pada keinginan Tiongkok untuk kembali mewujudkan masa kejayaannya seperti ada era Dinasti Qing (Brown, 2.
Sejatinya.
China Dream merupakan sebuah konsepsi yang telah lama dicetuskan oleh para Pemimpin Tiongkok.
Liu Mingfu .
menjelaskan bahwa China Dream menggabungkan ide-ide para pemimpin Tiongkok seperti Sun Yat-Sen.
Mao Zedong dan Deng Xiaoping.
Ketiga pemimpin tersohor Tiongkok ini menginginkan Tiongkok memimpin dunia dengan pondasi kekuatan ekonomi dan militer (Mingfu, 2.
Di saat yang bersamaan.
Presiden Xi Jinping mengusulkan sebuah era baru dalam hubungan antara AS sebagai superpower dan Tiongkok sebagai rising power (Zhao, 2015.
Cheng, 2016.
Xiao, 2.
Model baru dalam hubungan antar kedua negara ini didasarkan pada restraint dan penghormatan kepada kedaulatan kedua negara.
Hal ini berarti kedua great powers dapat hidup berdampingan tanpa adanya potensi besar konflik atau konfrontasi.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Xi pada saat kunjungannya ke AS pada tahun 2012 (Zeng, 2.
Salah satu pejabat tinggi Tiongkok.
Yang Jiechi Hasanuddin Journal of International Affairs ISSN: 2774-7328 (Prin.
- 2775-3336 (Onlin.
menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara akan didasari pada win-win cooperation, bukan zero-sum game (Jiechi, 2013.
Coker, 2.
Gagasan ini tidak lepas dari keyakinan Tiongkok bahwa kondisi internasional yang stabil dan damai sangat dibutuhkan untuk melanjutkan program-program modernisasinya.
Namun, gagasan model baru great power relation tersebut nampaknya tidak terwujudnya.
Walaupun, ada keinginan untuk bekerjasama dan menerima keberadaan satu dengan yang lainnya .
eaceful coexistenc.
, tetap terdapat kekhawatiran dan kecurigaan.
Di satu sisi AS, tidak ingin Tiongkok mendominasi kawasan Asia, namun, itulah ambisi Tiongkok.
Keinginan Tiongkok untuk menggapai status menjadi great power dan mendominasi kawasan Asia merupakan sebuah hal yang wajar.
Tiongkok saat ini tengah memiliki dua kekuatan utama yang dapat dimanfaatkan untuk mengejar kepentingan nasionalnya.
Gabungan antara kekuatan ekonomi dan militer menjadi AresepAo bagi suatu negara untuk mulai memproyeksikan kekuatannya di kancah politik internasional.
Sebagai rising power.
Tiongkok mempunyai ambisi untuk menjadi hegemon regional Asia.
Dan hal ini tidak mungkin bisa ia capai tanpa adanya penentangan dan persaingan dengan AS yang hingga saat ini masih memegang status superpower global.
Aktivisme Tiongkok dalam kancah ekonomi politik internasional dapat dilihat dari Ae di antaranya, melalui inisiatifnya untuk mencetuskan AIIB atau Asian Infrastructure Investment Bank sebagai bentuk upayanya untuk terintegrasi sekaligus sebagai rule-maker di kawasan Asia-Pasifik.
Akhir-akhir ini, kawasan Asia-Pasifik memang tengah menjadi kawasan untuk perebutan pengaruh dan dominasi antara AS dan Tiongkok.
Di satu sisi.
AS mencetuskan TPP (Trans-Pacific Partnership.
yang mempromosikan liberalisasi perdagangan.
Namun, dalam TPP.
Tiongkok tidak dilibatkan dan tidak termasuk sebagai anggota.
Oleh karena itu, sebagai respon dari hal ini.
Tiongkok mencetuskan AIIB untuk tujuan untuk memberikan investasi terhadap proyek-proyek di kawasan Asia.
Semua hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbilang pesat (Monika, 2.
Selain itu, foreign direct invesment yang diberikan khususnya kepada negara-negara berkembang, juga menjadi indikator aktivisme Tiongkok.
Melalui FDI yang diberikannya.
Tiongkok berupaya untuk membangun citra positif terhadap negara-negara lain khususnya terhadap negara-negara yang masih khawatir dengan model pembangunan Tiongkok sebagai negara otoriter (Fong & Sakib, 2.
Namun, proyek ambisius Tiongkok yang tersohor dalam upayanya untuk mendapatkan legitamasi khususnya di kawasan Indo-Pasifik adalah Belt and Road Initiative (BRI).
Sejalan dengan program Going Global untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemeran penting dan aktif dalam dunia internasional.
BRI adalah proyek untuk menghubungkan Tiongkok dengan kawasan-kawasan seperti Asia Tengah.
Tenggara.
Selatan.
Timur Tengah, bahkan hingga Eropa (Alon.
Zhang, & Lattemann, 2.
Proyek ini dapat dipandang sebagai upaya Tiongkok untuk AmenggoyahAo tatanan ekonomi regional AS yang telah lama ada dan menjadikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi besar dan sekaligus sebagai rule maker (Alon.
Zhang, & Lattemann, 2019.
Zhao M.
, 2021.
Chan, 2.
Di tahun 2021 ini.
BRI juga dapat dipandang sebagai respon Tiongkok atas inisiatif Build Back Better negara-negara G7 untuk memberikan bantuan infrastruktur kepada negara-negara berkembang (Zhao M.
Namun, aktivisme Tiongkok juga ditandai dengan sikap asertif khususnya yang berkaitan dengan klaim kedaulatannya.
Sebagai contoh adalah kebijakan Tiongkok di Laut Cina Selatan (LCS) yang mengklaim sebagian besar wilayah perairan tersebut.
Klaim Nine Dash Line merupakan klaim yang kontroversial karena ia tumpang tindih dengan wilayah perairan negara-negara setempat seperti Filipina.
Brunei.
Vietnam.
Malaysia dan Indonesia (Santoso.
Namun.
Tiongkok menyatakan bahwa ia memiliki hak atas kedaulatan di perairan Volume 2.
No.
1 Ae February 2022 tersebut berdasarkan sejarah (Santoso, 2021.
Raditio, 2019.
Zhao, 2018.
Malik, 2.
Persengketaan di LCS ini semakin kompleks dengan masuknya AS (Santoso, 2.
Oleh karena itu.
Tiongkok menyadari bahwa ia harus melakukan tindakan AagresifAo untuk mempertahankan klaimnya atas LCS yang dibuktikan dengan melibatkan militer.
Bahkan.
Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan dengan pangkalan angkatan laut (Kalman.
Pembangunan pulau-pulau .
tersebut merupakan salah satu dari 4 strategi Tiongkok dalam mempertahankan klaimnya.
Tiga strategi lainnya yaitu, strategi Cabbage.
Triangle dan Maritime Militia yang ketiganya merupakan strategi militer (Santoso, 2.
Di fase ini pula rivalitas antara AS dan Tiongkok mencapai titik tegang tertinggi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang setidaknya ditandai dengan 2 fenomena.
Pertama adalah perang dagang antara kedua negara.
Perang Dagang ini merupakan dampak dari kebijakan perdagangan baru AS di bawah Presiden Donald Trump.
Trump bertujuan untuk menutup celah defisit perdagangan antara AS dengan Tiongkok dengan menerapkan Tarif terhadap produk-produk Tiongkok.
Penerapan tarif tersebut merupakan awal dari Perang Dagang antara kedua negara (Zhao, 2019.
Zhang Y.
, 2018.
Liua & Woo, 2018.
Steinbock.
Kedua, adalah pertentangan mengenai Taiwan.
Ketegangan antara kedua negara mengenai Taiwan memang sudah lama berlangsung.
Namun, sejak era Presiden Trump hingga saat ini, ketegangan antara kedua negara semakin meningkat.
Di awali dengan kebijakan AS untuk mengirim USS Dewey ke wilayah dekat dengan pulau buatan Tiongkok pada Mei 2017.
Kemudian AS menyetujui penjualan persenjataan pada Juni, 2017 (Zhao.
Tentu saja, hal ini dipandang sebagai potensi ancama oleh Tiongkok.
Bahkan sejak oktober tahun 2021.
Tiongkok terus mengirim pesawat-pesawat tempurnya ke wilayah Air Defence Identification Zone Taiwan (Davidson, 2.
Selain itu.
Angkatan Laut Tiongkok juga telah ditempatkan secara permanen di wilayah selatan Jepang dan timur Taiwan (Hille & Sevastopulo, 2.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa segala bentuk perubahan dan keberlanjutan dalam politik luar negeri Tiongkok sangat dipengaruhi oleh kondisi tatanan internasional dan juga faktor-faktor domestik.
Hal ini sesuai dengan teori Realisme Neoklasik yang telah penulis paparkan pada bagian awal artikel ini.
Didapati pula, bahwa sejak awal Tiongkok telah memiliki visi untuk menjadi superpower, walaupun dalam perjalanannya harus mengalami berbagai penyesuaian.
Artikel ini juga telah memberikan perhatian lebih mengenai dinamika hubungan AS dan Tiongkok di ketiga fase di atas.
Dengan demikian artikel ini telah memenuhi tujuan utamanya yaitu menjelaskan perubahan dan keberlanjutan dalam politik luar negeri Tiongkok sejak tahun 1978.
DAFTAR PUSTAKA