JOURNAL OF ECONOMICS AND REGIONAL SCIENCE
Vol.
4 No.
1 Edisi Maret 2024
P-ISSN: 2776-2939 E-ISSN: 2776-3196
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonsia pada Era Pemerintahan Jokowi: Tinjauan Ekonomi Frido Evindey Manihuruk1.
Jeane Alisya2.
Eza Syahbana3.
Bonaraja Purba4 1,2,3,4Ilmu Ekonomi.
Ekonomi.
Universitas Negeri Medan.
Jl.
William Iskandar Ps.
Kabupaten Deli Serdang, 20221.
Indonesia Histori Artikel:
Pengajuan: 2 Februari 2024 Revisi: 20 Maret 2024 Diterima: 26 Maret 2024 Keywords:
Natural Resources.
Jokowi.
Economy Policy.
Abstract This article is an economic review of government policies in the management of natural resources in Indonesia during the era of President Joko Widodo (Jokow.
Through a desk-based research method, it analyzes a series of policies implemented, such as the forest and plantation permit moratorium, forest restoration program.
One Map initiative.
Oil and Gas sector management, renewable energy development, and raw material export ban.
From an economic perspective, this article evaluates the impact of these policies on economic growth, environmental resilience, and community welfare.
The analysis identifies positive aspects and challenges in the implementation of natural resource management policies, and emphasizes the importance of striking the right balance between economic growth and environmental sustainability in formulating future policies.
Manihuruk.
Alisya.
Syahbana.
, & Purba.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia pada Era Pemerintahaan Jokowi: Tinjauan Ekonomi.
Journal Of Economics and Regional Science, 4.
, 37-52.
Kata Kunci:
Sumber Daya Alam.
Kebijakan.
Jokowi.
Ekonomi Abstraksi Artikel ini merupakan sebuah tinjauan ekonomi terkait kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokow.
Melalui metode penelitian berbasis kepustakaan, penelitian ini menganalisis serangkaian kebijakan yang diterapkan, seperti moratorium izin hutan dan perkebunan, program restorasi hutan, inisiatif One Map, pengelolaan sektor Minyak dan Gas Bumi (Miga.
, pengembangan energi terbarukan, dan pelarangan ekspor bahan mentah.
Dari perspektif ekonomi, artikel ini kebijakan-kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi, ketahanan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Analisis ini mengidentifikasi aspek-aspek positif dan tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan SDA, serta menekankan pentingnya Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam merumuskan kebijakan masa depan.
JEL Classification: A10.
Q28 Penulis Korespondesi:
Nama Penulis : Frido Evindey Manihuruk Telpon/HP : 083163258425 Email : fridomanihuruk289@gmail.
PENDAHULUAN
Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, pemerintah Indonesia menyatakan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Indonesia bertekad untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Menurut Kalla.
Indonesia berdedikasi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menerima hasil-hasil dari tujuan-tujuan tersebut melalui prinsip-prinsip Nawa Cita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2010.
Filosofi Trisakti Presiden Soekarno tercermin dalam visi Joko Widodo.
Nawa Cita, yang terinspirasi dari Presiden Soekarno.
Menurut Presiden Joko Widodo, gagasan Nawa Cita memiliki kekuatan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk menavigasi rute perubahan menuju kesejahteraan (Kumolo, dalam Arianto & Wirasenjaya, 2.
Komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah ada dari presiden-presiden sebelumnya (Arianto & Wirasenjaya, 2.
Agar pembangunan berkelanjutan ini mampu terlaksana maka perlu memperhatikan sumber daya alam yang dimiliki.
Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Negara kepulauan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan yang melimpah, keanekaragaman hayati yang tinggi, tambang mineral, serta lahan pertanian yang subur.
Namun, kekayaan ini juga sering kali menjadi tantangan, karena tekanan untuk penggunaan yang berlebihan dan kurangnya pengelolaan yang berkelanjutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, deforestasi, serta konflik Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 Kuantitas dan kualitas sumber daya alam Indonesia telah mengalami penurunan sebagai akibat dari upaya pembangunan negara yang selama ini didasarkan pada pendekatan pertumbuhan .
(Faxon et al.
, 2.
Hal ini dikarenakan sumber daya alam dieksplorasi dan dieksploitasi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan kegiatan pembangunan didanai dari hasil kegiatan tersebut.
Sebagaimana diketahui, tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pedoman tersebut saat ini diatur dalam Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) dan beberapa peraturan pelaksanaan yang mengikutinya (Nurlinda, 2.
Era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokow.
telah menyaksikan upaya besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait SDA.
Ini termasuk kebijakan moratorium izin hutan dan perkebunan, program restorasi hutan, inisiatif One Map untuk mengintegrasikan data spasial, pengelolaan sektor Minyak dan Gas Bumi (Miga.
, pengembangan energi terbarukan, dan pelarangan ekspor bahan mentah (IESR, 2.
Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan, menjaga keberlanjutan ekosistem hutan, dan mengurangi dampak lingkungan dari sektor ekonomi yang bergantung pada SDA.
Namun, evaluasi mendalam mengenai dampak ekonomi dari kebijakan-kebijakan ini sangat penting untuk memahami keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.
Sebuah penelitian yang baik memiliki referensi atau acuan pada penelitian sebelumnya untuk memperkuat perolehan data.
Adapun dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa pustaka yang sesuai dengan topik penelitian.
Pertama, dari penelitian Wahyuddin et al.
yang bertajuk AuStrategi Kebijakan Blue Economy Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan pada Era Joko WidodoAy.
Penelitian tersebut menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang fokus pada pengumpulan data pustaka.
Hasil penelitian mengungkap bahwa untuk mengembangkan konsep SDGs yang belum optimal, penting melibatkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk stakeholder dan pihak non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, sektor bisnis, kelompok Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 swasta, dan lainnya.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan berbasis wilayah maritim, pembangunan wilayah pesisir perbatasan menjadi kunci keberhasilan dari strategi pembangunan maritim tersebut.
Kedua, berasal dari penelitian dengan judul AuThe Political Economy Perspective of Forest Governance Responding REDD in IndonesiaAy karya Widiaryanto .
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan ekonomi historis untuk menyajikan Indonesia ketergantungan jalur yang telah menjadi bagian dari pada rezim pemerintahan di masa lalu dan berlanjut hingga saat ini.
Hasil yang didapatkan menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, yang sejalan dengan perubahan politik dan sosial yang sedang terjadi, merupakan langkah penting dalam mendukung keberhasilan program REDD .
Ini juga merupakan cara untuk memastikan bahwa upaya perlindungan hutan tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga melibatkan masyarakat lokal dan menjaga hak-hak mereka (Sato.
Selanjutnya, berasal dari penelitian karya Yudhanegara .
yang bertajuk AuForest Moratorium Policy.
Deforestation and Forest Degradation in Papua ProvinceAy.
Penelitian menggunakan metode deduktif dengan pendekata kualitatif.
Adapun hasl menurunkan rata-rata laju deforestasi dan degradasi hutan rata-rata deforestasi dan degradasi hutan dibandingkan dengan periode sebelum sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut.
Namun, penurunan laju penurunan rata-rata laju deforestasi dan degradasi hutan tidak diikuti dengan laju yang stabil per tahun selama masa yang fluktuatif, dan jika dibandingkan antara periode 2016-2017 dibandingkan antara periode 2016-2017 dengan periode 2011-2012 sebagai awal periode 2011-2012 sebagai awal kebijakan moratorium, tren deforestasi mengalami sedikit penurunan, namun sebaliknya, tren degradasi hutan meningkat.
Keempat, berasal dari penelitian Alisjahbana & Busch .
yang berjudul AuFosrestry.
Forest Fires, and Climate Change in IndonesiaAy.
Penelitian ini merupakan sebuah survei perkembangan terkini terkait kehutanan dan perubahan iklim.
Hasil yang didapat menjelaskan komitmen nasional Indonesia untuk mengurangi emisi dari Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 deforestasi dan gambut sebesar 66%-90% dari tingkat tahun 2010 pada tahun 2030, serta upaya perusahaan untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasok kelapa sawit dan kayu, adalah ambisius.
Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, personil, dan dukungan kelembagaan, belum sebanding dengan tugas yang harus diemban, terutama dalam industri bernilai miliaran dolar dengan koneksi pemerintah yang sudah kuat.
Selain itu, program iklim nasional belum memiliki instrumen untuk menerima dukungan pendanaan eksternal yang diperlukan.
Terakhir berasal dari penelitian berjudul AuIndonesia's One Map Policy: A Critical Look at the Social Implications of a 'Mess'Ay karya Bretz .
Hasil penelitian menjelaskan bahwa korupsi dalam pemberian konsesi lahan dan tekanan internasional untuk mengurangi emisi rumah kaca telah memunculkan era Reformasi pada abad ke-21.
Upaya untuk meningkatkan transparansi dan standardisasi data spasial melalui Kebijakan One Map merupakan langkah yang ambisius, tetapi masih menghadapi kendala politis.
Pemerintah masih ingin mengontrol sumber daya dan warganegara dalam batas wilayahnya, sehingga pemetaan partisipatif masyarakat mungkin tidak memberikan kekuatan yang diharapkan.
Kekhawatiran sosial mengenai pemetaan dan konflik penggunaan lahan yang meningkat menunjukkan bahwa pemusatan data spasial tidak mungkin menyelesaikan masalah penggunaan lahan dalam jangka panjang, dan perlu perhatian lebih lanjut terhadap struktur kekuasaan dan partisipasi masyarakat dalam proses ini.
Penelitian ini memiliki kepentingan yang signifikan dalam konteks pengelolaan SDA di Indonesia.
Evaluasi dampak ekonomi dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama era Jokowi akan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas langkah-langkah tersebut dalam mencapai tujuan pembangunan Penting untuk mengidentifikasi aspek positif yang harus diperkuat dan tantangan yang perlu diatasi dalam merumuskan kebijakan masa depan yang lebih Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan lingkungan, sehingga dapat mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia.
Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024
METODE
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengandalkan sumber data kepustakaan.
Penelitian deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan sesuatu, seperti keadaan atau hubungan saat ini, sudut pandang yang berkembang, prosedur yang sedang berjalan, hasil atau dampak yang terjadi, atau tren yang sedang berlangsung (Linarwati et al.
, 2.
Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam kebijakan pemerintah di era Joko Widodo (Jokow.
terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.
Pendekatan ini akan memfokuskan pada pemahaman yang mendalam dan analisis secara rinci tentang kebijakan-kebijakan tersebut tanpa terlalu tergantung pada data statistik.
Sumber data kepustakaan mengacu pada penggunaan literatur yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, tesis, dan dokumen terkait lainnya.
Kepustakaan atau studi pustaka adalah pencarian sumbersumber atau opini pakar tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2.
Penelitian ini akan mencari, menganalisis, dan mensintesis informasi dari literatur terkait untuk menyusun tinjauan ekonomi yang mendalam tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA di Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi.
HASIL
Tantangan lingkungan dan kualitas sumber daya alam Tantangan lingkungan dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian mendalam.
Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan yang dihadapi oleh hutan-hutan Indonesia (Sarah, 2.
Faktor-faktor seperti perambahan, illegal logging, dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan dan pertanian telah menyebabkan hilangnya habitat alam, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem.
Meskipun ada upaya kebijakan seperti moratorium izin hutan dan perkebunan, tantangan berkelanjutan dalam mengatasi deforestasi perlu terus diatasi (Yudhanegara, 2.
Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 Berdasarkan Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) .
juga menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan juga menjadi sebuah hambatan yang signifikan dalam menjaga kualitas SDA .
Di bawah tekanan pembangunan yang terus meningkat, sering kali terjadi eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan air tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan Akibatnya, kualitas sumber daya alam menurun dan dampak negatif terhadap lingkungan semakin terasa.
Penurunan kualitas sumber daya alam salah satunya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola sumber daya alam tersebut.
Menurut Sentosa .
masyarakat Indonesia cenderung kurang memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan efesien dan efektif serta berkelanjutan.
Hal ini disebabkan kurangnya edukasi dan pendidikan bagi masyarakat yang cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak memerhatikan keberlansungan ekosistem alam dalam jangka panjang.
Hal ini mendorong pengambilan kebijakan oleh Jokowi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan subsidi biaya pendidikan yang tinggi.
Menurut Alisjahbana & Busch .
, memaparkan isu pencemaran lingkungan juga merupakan masalah serius yang perlu diperhatikan.
Aktivitas ekstraksi sumber daya alam, seperti penambangan mineral dan eksploitasi minyak dan gas bumi, seringkali mengakibatkan pencemaran air dan udara.
Pencemaran ini dapat merusak ekosistem alam, berdampak negatif pada kesehatan manusia, dan memberikan tekanan tambahan pada lingkungan.
Terakhir, konflik penggunaan lahan juga sering muncul karena penentuan penggunaan lahan melibatkan berbagai kepentingan, termasuk ekonomi, sosial, dan Kompetisi antara berbagai pihak ini seringkali memunculkan konflik sosial yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan SDA.
Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya upaya serius dalam menjaga lingkungan dan menerapkan pengelolaan berkelanjutan.
Penegakan hukum yang kuat dan implementasi kebijakan yang efektif juga sangat diperlukan (Bretz, 2.
Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 Kebijakan era Jokowi Kebijakan era presiden Joko Widodo memiliki beberapa aspek penting seperti adanya moratorium izin hutan dan perkebunan, program restorasi hutan, inisiatif One Map, pengelolaan sektor Minyak dan Gas Bumi (Miga.
, pengembangan energi terbarukan, dan pelarangan ekspor bahan mentah.
Berbagai kebijakan ini memiliki dampak krusia terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Kebijakan moratorium izin hutan dan perkebunan adalah langkah penting untuk mengendalikan deforestasi dan memperbaiki kondisi hutan di Indonesia.
Moratorium ini menghentikan sementara pemberian izin baru untuk mengubah status hutan menjadi perkebunan atau lahan pertanian.
Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi ulang dan memperbarui tata kelola hutan serta memastikan izin yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Moratorium ini telah memainkan peran kunci dalam membatasi ekspansi lahan perkebunan yang berdampak negatif pada kelestarian hutan dan biodiversitas (Yudhanegara, 2.
Program restorasi hutan adalah inisiatif penting dalam upaya memulihkan ekosistem hutan yang telah mengalami kerusakan atau degradasi.
Program ini melibatkan rehabilitasi lahan yang terdegradasi melalui berbayugai kegiatan seperti reboisasi, penanaman kembali, dan pemulihan fungsi ekosistem.
Tujuannya adalah untuk memulihkan keanekaragaman hayati, menjaga fungsi hidrologis, dan memperbaiki produktivitas lahan.
Dengan memulihkan hutan, program ini juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui sumber daya alam yang berkelanjutan (Wahyuddin et al.
, 2.
Inisiatif One Map merupakan upaya untuk mengintegrasikan data spasial dari berbagai sumber dan lembaga pemerintah.
Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah konflik lahan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan dan SDA.
Dengan memiliki pemetaan yang terintegrasi, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan mengurangi potensi konflik terkait kepemilikan dan penggunaan lahan.
Namun, inisiatif ini juga menghadapi tantangan terkait politik dan kekuasaan terkait kontrol atas sumber daya dan penggunaan lahan (Bretz, 2.
Kebijakan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi (Miga.
di bawah pemerintahan Jokowi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ini.
Upaya tersebut mencakup serangkaian langkah konkret yang bertujuan untuk mencapai tujuan ini.
Pertama, pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap sektor Migas, meninjau kontrak dan aktivitas ekstraksi yang ada, serta mengevaluasi kinerja perusahaan yang beroperasi dalam sektor ini.
Kedua, dalam upaya meningkatkan transparansi, pemerintah memastikan bahwa kontrak antara pemerintah dan perusahaan Migas dapat diakses oleh publik.
Selain itu, pengelolaan sumber daya Migas juga dipertegas untuk menghindari praktik korupsi dan memastikan manfaat yang lebih besar bagi negara.
Terakhir, pemerintah berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekstraksi Migas.
Hal ini termasuk dalam implementasi praktik ramah lingkungan dan peningkatan pengawasan terhadap dampak ekstraksi terhadap ekosistem alam dan masyarakat sekitar (Alisjahbana & Busch, 2.
Pengembangan energi terbarukan menjadi prioritas utama dalam upaya diversifikasi sumber energi Indonesia.
Pemerintah telah berkomitmen untuk menginvestasikan sumber daya dalam pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya.
Dengan pendekatan ini, tujuannya adalah mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar fosil yang terbatas, sehingga dapat mengurangi emisi karbon yang merugikan lingkungan.
Selain itu, melalui pengembangan energi terbarukan, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menghasilkan lapangan kerja, dan menciptakan peluang investasi yang berkelanjutan (Wahyuddin et al.
, 2.
Kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri dengan mendorong pengolahan bahan mentah sebelum diekspor (Al-Fadhat, 2.
Tetapi perlu diketahui ekspor bukan hanya merupakan transaksi bisnis, tetapi juga merupakan elemen integral dalam memperkuat daya saing dan posisi ekonomi suatu bangsa di panggung global, dimana perlu adanya kebijakan agar bahan mentah di produksi di dalam negeri (Manihuruk et al.
, 2.
Tujuannya adalah menciptakan lebih banyak nilai ekonomi dari sumber daya alam (SDA) dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Dengan menerapkan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan SDA, seperti Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 industri pengolahan mineral dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Donl003, 2.
Selain itu, pelarangan ekspor bahan mentah juga bertujuan untuk mengendalikan eksploitasi berlebihan terhadap SDA yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan mengamankan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri (Arianto & Wirasenjaya, 2.
Jokowi dalam kegiatan G20 mengusulkan meningkatkan strategi ekonomi yang Sebuah pertumbuhan hijau yang efektif dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan ekonomi, yang pada akhirnya akan menyumbang pada peningkatan Meskipun demikian, perlu diakui bahwa strategi ini tidak bersifat penyelesaian tunggal untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh suatu negara.
Jika pertumbuhan ekonomi terhambat oleh isu kebijakan atau kelembagaan, maka pertumbuhan tersebut, kecuali masalah strukturalnya diatasi terlebih dahulu (Harisman, 2.
Dampak ekonomi Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokow.
, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang Larangan pemberian izin untuk perkebunan dan hutan adalah salah satu kebijakan penting.
Tujuan dari program ini adalah untuk melestarikan lahan pertanian dan kualitas hutan, yang keduanya sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
Sebagai hasilnya, industri perkebunan dan pertanian dapat mendukung produksi pangan nasional, menjaga ekosistem, dan tumbuh secara berkelanjutan.
Selain memulihkan ekosistem hutan yang rusak, inisiatif restorasi hutan juga menjanjikan untuk menghasilkan pendapatan dari pariwisata dan sektor perkayuan.
Hutan yang indah dan sehat akan menarik banyak wisatawan, dan perluasan sektor perkayuan di wilayah tersebut akan terbantu dengan pengelolaan hutan yang Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 Upaya lebih lanjut untuk menggabungkan data spasial yang lebih tepat dan transparan untuk pengelolaan lahan adalah program One Map.
Hal ini dapat mengurangi perselisihan mengenai penggunaan lahan, yang sering kali menghambat investasi dan ekspansi ekonomi.
Diversifikasi sumber energi Indonesia berpusat pada pengembangan sumber energi terbarukan.
Tujuan dari investasi di bidang angin, matahari, dan sumber energi terbarukan lainnya adalah untuk mengurangi emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Hal ini dapat membuka pilihan bisnis dan lapangan kerja baru.
Untuk meningkatkan nilai tambah barang yang diproduksi di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja adalah dengan melarang ekspor bahan mentah.
Pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi nasional difasilitasi oleh hal ini.
Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, yang sering terjadi ketika bahan mentah diekspor tanpa pemrosesan tambahan.
Secara keseluruhan, undang-undang ini melindungi lingkungan dan memperkuat dasar untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.
Namun, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, diperlukan pengawasan dan penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan implementasi yang berkelanjutan.
Hal tersebut dapat dilakukan antaralain dengan penikatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang ramah lingkungan dimana digitalisasi ekonomi mendorong orang menjadi produktif dengan memanfaatkan teknologi dan dengan bonus demografi tanpa merusak lingkungan sekitar (Kumala, 2.
PEMBAHASAN
Hubungan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang rumit dan saling terkait.
Kebijakan pengelolaan sumber daya alam pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari upaya untuk menyeimbangkan ketiga faktor tersebut.
Tujuan utama pemerintah dalam menciptakan program ini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Bappenas, 2.
Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan menjaga kualitas Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 sumber daya alam, seperti tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya, serta mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik berpotensi meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, dan membuka lapangan pekerjaan.
Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon dengan mengembangkan sektor energi terbarukan, yang juga akan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap lingkungan (Bappenas, 2.
Selain itu, menjaga kelestarian lingkungan juga penting untuk menjaga ekosistem alam yang menopang kehidupan manusia.
Kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sektor pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang didukung oleh kualitas sumber daya alam.
Sebagai contoh, peningkatan lapangan pekerjaan di sektor perkayuan dan pariwisata yang berkelanjutan dapat dihasilkan oleh inisiatif restorasi Keuntungan ekologis dari mempertahankan ekosistem yang sehat juga mencakup pelestarian air bersih dan keanekaragaman hayati.
Peningkatan lapangan pekerjaan di sektor perkayuan maupun pariwisata tidak sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakayat.
Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang kebanyakan masyarakatnya bekerja di bidang pertanian.
Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam bidang pertanian khususnya pertanian beras yaitu mengurangi swasembada beras dan meningkatkan impor beras (Dawe, 2.
Saat ini secara garis besar menggambarkanada dua posisi yaitu cenderung pro impor beras dan pro produksi beras.
Hal ini merupakan hal yang sangat tidak baik bagi kesejahteraan petani beras, tetapi hal ini lebih mengutungkan jika dilihat dari aspek perekonomian negara serta keuntungan masyarakat (Kusumah, 2.
Penting untuk diingat bahwa strategi pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan serta kemajuan ekonomi.
Kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika kebijakankebijakan ini berhasil karena akses terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan akan memungkinkan gaya hidup dan mata pencaharian yang lebih baik.
Sementara itu, untuk mencapai keseimbangan ini tidak selalu mudah dan sering kali membutuhkan konsesi antara kepentingan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.
Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 Oleh karena itu, untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia dengan cara yang mendorong pembangunan berkelanjutan, pemantauan yang berkelanjutan, penilaian kebijakan, dan partisipasi pemangku kepentingan sangat penting.
SIMPULAN
Dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokow.
, berbagai kebijakan telah diterapkan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup moratorium izin hutan dan perkebunan, program restorasi hutan, inisiatif One Map, pengelolaan sektor Minyak dan Gas Bumi (Miga.
, pengembangan energi terbarukan, dan pelarangan ekspor bahan mentah.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berusaha untuk menjaga kualitas SDA, mengendalikan deforestasi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lahan, dan mengurangi dampak lingkungan dari sektor ekonomi yang bergantung pada SDA.
Dampaknya mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tantangan seperti konflik penggunaan lahan, eksploitasi berlebihan terhadap SDA, dan masalah implementasi perlu terus diatasi dalam upaya mencapai keseimbangan yang Evaluasi terhadap dampak kebijakan-kebijakan ini menjadi penting dalam merumuskan kebijakan masa depan yang lebih efektif guna mendukung pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia.
SARAN
Setiap kebijakan akan selalu menguntungkan salah satu pihak, tetapi merugikan pihak yang lain.
Hal ini sudah biasa saja terjadi selama hal yang dirugikan dari kebijakan tersebut lebih sedikit dari pada yang diuntungkan.
Dalam meningkatkan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia serta menjaganya mungkin dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya alam guna mencegah eksploitasi berlebihan dan illegalitas.
Peningkatan transparansi dalam izin usaha dan penerapan Journal of Economics and Regional Science Vol 4.
No 1 Edisi Maret 2024 sanksi yang tegas dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Diluar dari itu juga memerlukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor non-sumber daya alam untuk mengurangi ketergantungan pada sektor Melibatkan secara aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam, mendorong investasi dalam teknologi hijau dan inovasi untuk meminimalkan dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam, dan elakukan evaluasi periodik terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang sangat disarankan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
Dengan mengimplementasikan saran-saran dari penelitian ini, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam sambil menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekologis untuk generasi mendatang.
Kebijakan ekonomi sumber daya alam yang dibahas pada penelitian juga diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan oleh pemerintahan selanjutnya di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA