Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
1, 2026
DOI 10.
35931/am.
P-ISSN: 2620-5807.
E-ISSN: 2620-7184
TRANSFORMASI KURIKULUM SESUDAH KEMERDEKAAN HINGGA
MUNCULNYA SKB 3 MENTERI TAHUN 1975 DI MADRASAH
Henri Sinaga Universitas Islam Negeri Sumatera Utara henrybinzaman@gmail.
Junaidi Arsyad Universitas Islam Negeri Sumatera Utara junaidiarsyad@uinsu.
Solihah Titin Sumanti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara solihahtitinsumanti@uinsu.
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk.
Menganalisis bagaimana sejarah munculnya Depertemen Agama dan partisipasinya terhadap madrasah, .
Menganalisis bagaimana perkembangan pelajaran umum dan agama di madrasah sesudah kemerdekaan, .
Menganalisis bagaimana perkembangan pelajaran umum dan pelajaran agama di madrasah setalah munculnya SKB 3 Mentri sebagai penggerak kemajun madrasah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah.
Pengumpulan data melalui penitian library research dan observasi mendalam.
Instrumen utama penelitian dibantu pedoman observasi dan penelitian buku.
Tehnik analisis data yang digunakan adalah heuristic, verivikasi, interpretasi dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama lahir pada 03 Januari 1946.
Sebelum lahirnya SKB 3 Menteri (Setelah Kemerdekaa.
, pendidikan di madrasah hampir seluruhnya berfokus pada pembelajaran agama Islam, dengan sekitar 70-80% dari total jam pelajaran dikhususkan untuk ilmu-ilmu Pelajaran umum hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil, sekitar 20-30%.
Hal ini mencerminkan peran madrasah sebagai lembaga pendidikan agama yang utama pada masa tersebut.
Setelah lahirnya SKB 3 Mentri 1975 pembagian antara pelajaran agama dan pelajaran umum di madrasah mulai seimbang dengan porsi pelajaran umum sekitar 60%-70% dan pelajaran agama sekitar 30%S-40%.
Kata Kunci: Transformsi Kurikulum.
Sesudah Kemrdekaan.
SKB 3 Mentri 1975 Abstract This study uses a qualitative method with a historical study approach.
Data collection was conducted through library research and in-depth observation.
The main research instruments were observation guidelines and book analysis.
The data analysis techniques used include heuristics, verification, interpretation, and The results of the study show that the Ministry of Religious Affairs was established on January 3, 1946.
Before the issuance of the Joint Decree of the Three Ministers .
fter independenc.
, education in madrasahs was almost entirely focused on Islamic religious studies, with around 70Ae80% of the total lesson hours dedicated to religious subjects.
General subjects were given a much smaller portion, approximately 20Ae30%.
This reflects the role of madrasahs as the primary religious education institutions at the time.
After the issuance of the 1975 Joint Decree of the Three Ministers, the distribution between religious and general subjects in madrasahs became more balanced, with general subjects comprising around 60Ae70% and religious subjects around 30Ae40%.
Keywords: Curriculum Transformation.
Post-Independence, 1975 Joint Decree of the Three Ministers Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah A Author.
2026 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
0 International License.
PENDAHULUAN
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelanggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau Pegangan dalam kegiatan proses belajar mengajar.
1 Jadi kurikulum adalah rancana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta metode yang digunakan, sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan.
Sejalan dengan perkembangan zaman, kurikulum pun juga ikut berkembang untuk memenuhi tuntutan Salin itu perubahan yang terjadi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan negara lain.
Transformasi kurikulum setelah kemerdekaan Indonesia sangat penting karena berbagai alasan yang terkait dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik bangsa.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa perubahan kurikulum diperlukan setelah kemerdekaan Indonesia.
Pertama.
Membangun Identitas Nasional.
Setelah kemerdekaan.
Indonesia perlu membangun identitas nasional yang kokoh dan menanamkan semangat kebangsaan.
Kurikulum yang diterapkan harus mampu memperkenalkan sejarah Indonesia, nilai-nilai Pancasila, serta menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.
Pembelajaran tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, nasionalisme, dan budaya lokal menjadi kunci penting dalam kurikulum pasca-kemerdekaan.
Kedua.
Menyesuaikan dengan Kebutuhan Pembangunan Negara.
Indonesia pascakemerdekaan membutuhkan tenaga terampil untuk membangun ekonomi dan infrastruktur negara.
Oleh karena itu, kurikulum perlu bertransformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil, seperti pendidikan teknis, pertanian, dan industri.
Dengan kata lain, transformasi kurikulum diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam pembangunan negara.
Ketiga.
Menghadapi Tantangan Globalisasi.
Seiring dengan berjalannya waktu.
Indonesia menghadapi perkembangan global yang semakin pesat.
Kurikulum pasca-kemerdekaan perlu diubah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global, seperti perubahan Rudi Martin and Mangaratua Marianus Simanjorang.
AoPentingnya Peranan Kurikulum Yang Sesuai Dalam Pendidikan Di IndonesiaAo.
Prosiding Pendidikan Dasar, 1.
Eka Paramita and others.
AoTransformasi Perkembangan Kurikulum Di IndonesiaAo.
Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI), 5.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah teknologi, ekonomi internasional, dan dinamika sosial budaya dunia.
Hal ini mendorong pentingnya penekanan pada pendidikan yang berbasis pengetahuan ilmiah, teknologi, serta keterampilan abad Keempat.
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran.
Sistem pendidikan yang ada sebelum kemerdekaan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial yang tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Setelah kemerdekaan.
Indonesia harus menciptakan kurikulum yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan tujuan bangsa.
Perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat mengakomodasi keragaman daerah dan latar belakang sosial.
Kelima.
Demokratisasi Pendidikan.
Pasca-kemerdekaan.
Indonesia menganut sistem pemerintahan yang lebih demokratis, dan kurikulum harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Hal ini mencakup pendidikan kewarganegaraan, hak asasi manusia, dan pendidikan yang inklusif untuk semua golongan, tanpa diskriminasi.
Transformasi kurikulum diperlukan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang setara.
Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata curir dan curere, pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari.
Secara harfiah, diketahui istilah kurikulum pertama kali muncul di Skotlandia sekitar 1829, secara resmi istilah ini baru dipakai hampir satu abad kemudian di Amerika Serikat.
Pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan secara sempit dan tradisional dikemukakan oleh Carter V Good.
Kurikulum sekedar memuat dan membatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru atau sekolah kepada peserta didik guna mendapatkan ijazah atau sertifikat.
Pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak kedatangan Islam ke tanah air.
Pada awalnya, pendidikan Islam berlangsung melalui interaksi langsung antara muballigh .
dan peserta didik secara perorangan atau kelompok.
Ketika komunitas Muslim mulai terbentuk di suatu daerah, mereka memulai pembangunan peradaban Islam dengan mendirikan masjid.
Masjid berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus tempat pendidikan.
Sebagai institusi pendidikan Islam pertama yang muncul, masjid kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti pesantren, dayah, surau, dan madrasah.
Pendidikan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sampai saat ini masih terus menarik untuk diperbincangkan khususnya pada dunia pendidikan.
Lembaga pendidikan madrasah ini menjadi pendidikan Islam yang memiliki sejarah dalam mencapai perubahan menjadi pendidikan moderen.
Perkembangan madrasah secara legal baru dapat diawali dengan terbitnya Arif Prasetyo Wibowo and Rose Fitria Lutfiana.
Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Di Era Disrupsi (UMMPress, 2.
Ahmad Zainuri.
AoKonsep Dasar Kurikulum PendidikanAo.
Palembang: CV Amanah, 2018.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah SKB tiga menteri tanggal 24 Maret 1979.
5 Legalitas madrasah tersebut tertuang dalam sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989.
Tahap selanjutnya, perhatian tentang kemoderenan ini terus diperbaiki dalam Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.
Madrasah mulai muncul di Indonesia pada awal abad ke-20, sebelum kemerdekaan Indonesia.
Perkembangan ini terjadi karena semakin banyak orang yang merasa tidak puas dengan sistem pendidikan Islam yang ada saat itu, sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pembaruan.
Pembaruan pendidikan Islam, khususnya madrasah di Indonesia, melibatkan aspek-ispek yang perlu diperbarui seperti isi kurikulum, metode pengajaran, serta manajemen dan administrasi pendidikan.
Proses pembaharuan ini dipengaruhi oleh perjuangan para ulama' dan organisasi Islam yang aktif mendirikan madrasah dengan menerapkan sistem klasikal dan peningkatan administrasi Kurikulum menjadi bagian terpenting pendidikan.
Searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia.
Secara resmi, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah, artinya kurikulum sudah diterapkan sejak saat penjajahan Belanda.
7 Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan didalam pelaksanaan pendidikan.
Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa.
Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan di negara tersebut.
Kurikulum selalu ada transformasi, perubahan dan penyempurnaan karena banyak faktor yang mempengaruhinya.
Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara dijajah menjadi negara merdeka.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan metode penelitian sejarah.
Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian masa lampau manusia.
Tujuannya adalah untuk membuat rekontruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif.
Tujuan Iswandi Iswandi.
Respa Mutiara, and Fitriyah Fitriyah.
AoSejarah Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di IndonesiaAo.
Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 6.
Maghfuri Amin and Rasmuin Rasmuin.
AoDinamika Kurikulum Madrasah Berbasis Pesantren Pada Abad Ke-20: Analisis Historis Implementasi Kurikulum MadrasahAo.
Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 3.
Fitri Wahyuni.
AoKurikulum Dari Masa Ke Masa (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan Di Indonesi.
Ao.
Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan, 10.
Ahmad Hapidin.
Agus Ruswandi, and Qiqi Yulianti Zaqiah.
AoInovasi Kurikulum Sebagai Sebuah Keniscayaan Dalam Pendidikan Di IndonesiaAo.
Journal of Teacher Training and Educational Research, 2.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah itu bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah.
9 Metode sejarah diartikan sebagai seperangkat prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesis .
mumnya dalam bentuk tertuli.
hasil yang dicapai.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah atau historis .
istorical researc.
Menurut Sholiha Titin, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam .
, penelitian sejarah didefinisikan sebagai suatu proses rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dilakukan secara sistematis dan objektif.
Penelitian sejarah bertujuan untuk menggali, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber-sumber tertulis .
tau sumber sejarah lainny.
untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa, kejadian, atau fenomena di masa lalu.
Pendekatan sejarah dilakukan secara kepustakaan, artinya data dikumpulkan dari dokumen tertulis, bukan dari wawancara atau observasi lapangan.
Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian sejarah, filsafat, dan kajian ilmiah lainnya.
Penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian masa lampau Tujuannya ialah untuk membuat rekontruski masala lampau secara sistematis dan Tujuan ini bisa dicapai dengan menggunakan metode sejarah.
metode sejarah diartikan sebagai Auperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesis .
mumnya dalam bentuk tertuli.
hasil yang dicapai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Terbentuknya Kurikulum Pendidikan Islam Setelah Departemen Agama Terbentuk Tahun 1949 Sesudah Syahrir menjadi Ketua KNIP, maka dilangsungkanlah sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat yang waktu itu merupakan Parlemen Sementara Indonesia.
Pada tanggal 25-27 Nopember 1945, untuk mendengarkan keterangan pemerintah, bertempat diruangan atas dari Fakultas Kedokteran di Salemba Jakarta.
Sebagai anggota-anggota KNIP mewakili daerah dari karesidenan Banyumas dalam sidang KNIP diatas adalah K.
Abu Dardiri.
Moh.
Saleh Suaidy dan M.
Sukono Wiryosaputro yang semuanya dari Masyumi.
Perutusan KNI daerah Banyumas mengusulkan supaya Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama dibebankan kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan saja, tetapi harus dikelola oleh Kementerian Agama secara khusus dan tersendiri.
Nina Herlina.
AoMetode SejarahAo (Satya Historika, 2.
Solihah Titin Sumanti.
Sejarah Peradaban Islam (Prenada Media, 2.
Suharsimi Arikunto.
AoMetode Penelitian KualitatifAo.
Jakarta: Bumi Aksara, 168 .
Herlina.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Usul itu mendapat sambutan dan dikuatkan oleh Moh.
Natsir.
Dr.
Mawardi.
Dr.
Marzuki Mahdi.
Kartosudarmo dll.
Maka tanpa pemungutan suara ternyata setelah terlihat PJM Presiden memberi isyarat kepada PJM.
Wakil Presiden Moh.
Hatta, lalu berdirilah Wakil Presiden menyatakan bahwa Auadannya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintahAy.
Maka pada tanggal 3 Januari 1946 Pemerintah mengumumkan bahwa Kementerian Agama didirikan tersendiri dengan menteri agamanya yang bernama H.
Rasyidi B.
Dalam pidatonya yang diucapkan di Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada tanggal 17-18 Maret 1946 diuraikan oleh menteri agama pertama itu akan sebab-sebab dan kepentingannya pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama.
Diantaranya ditegaskan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap UUD BAB XI Pasal 29, yang menerangkan bahwa AuNegara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya ituAy .
yat 1 dan Jadi, lapangan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang bersangkutpaut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.
Pada zaman pemerintahan penjajahan Hindia-Belanda segala soal yang berhubungan dengan keagamaan langsung atau tidak langsung diurus di bawah pengawasan beberapa jawatan, misalnya oleh pamong pradja .
engangkatan penghulu, anggota Raad Agama dan pegawaipegawai pekauman, urusan masjid, zakat fitrah, haji, perkawinan, pengajaran agama dan lainlai.
, oleh Departement van Justitie .
rganisasi dan pekerjaan Mahkamah Islam Tinggi dengan Raad agamanya dan penasehat pengadilan neger.
, dan oleh Kantoor voor Inlandsche Zaken, yang menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam hal keagamaan dalam arti seluasluasnya, sedang urusan agama Kristen yang mengenai gerejagereja, pendeta-peneta diselesaikan oleh bagian AuEeredienstAy dari AuDepartement van Onderwijs en EeredienstAy.
Dalam zaman Jepang pada umumnya aturan-aturan yang mengenai hal-hal diatas itu tidak diubah, selain penghapusan Kantoor voor Inlandsche Zaken.
Oleh Jepang didirikan sebagai gantinya Kantor Urusan Agama (Shumub.
, bagian dari Gunseikanbu, sedang didaerah-daerah diadakan Shumuka sebagai bagian dari pada pemerintah karesidenan.
Dengan adanya Kementerian Agama, maka hal-hal yang mengenai keagamaan dan pekerjaan yang tadinya diurus oleh beberapa jawatan itu dikerjakan oleh Kementerian Agama.
Maklumat Kementerian Agama No.
2 tertanggal 23 April 1946 menetapkan bahwa:
Asfarina Binti Zubir and Engku Ahmad Zaki Engku Alwi.
AoThe Response Factor By The Muslim Communicity On Takmir Classes On Aqeedah In Kelantan Mosques (Faktor Sambutan Masyarakat Islam Terhadap Kelas Takmir Akidah Di Masjid Negeri Kelanta.
Ao.
Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS), 1 .
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah yang selanjutnya ditempatkan dibawah Kementerian Agama.
Hak untuk mengangkat penghulu Landraad .
ekarang bernama pengadilan neger.
, ketua dan anggota Raad agama yang dahulu ada dalam tangan Residen, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.
Hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada dalam tangan Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.
Dalam pengumuman Kementerian Agama No.
3 hal tersebut dalam maklumat No.
2 itu dikuatkan dengan pengumuman persetujuan Dewan Kabinet dalam sidangnya tanggal 29 Maret Dengan berdirinya Kementerian Agama dapatlah diperbaiki beberapa hal kesalahan yang diperbuat dalam zaman pemerintahan Belanda dan Jepang yang berakibat perpecahan dalam beberapa golongan agama.
Karena kesukaran perhubungan dalam bagian-bagian kepulauan Indonesia yang lain belum dapat diadakan perbaikan.
Walaupun demikian di Sumatera telah dapat dibentuk Jawatan Agama.
Dengan keputusan Menteri Agama K.
H Fathurrahman tgl 20-11-46 No.
1185/K.
diadakan dalam Kementerian Agama beberapa bagian dengan tugas kewajiban yang tertentu untuk memudahkan pekerjaan.
Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang berada di bawah kementrian agama.
Adanya Kementerian Agama sebagai bagian dari tata pemerintahan Negara Republik Indonesia terbentuk melalui sejarah perjua ngan yang panjang.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk serta tugasnya masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari: Subarjo.
Sutarjo.
Kasman Singodimedjo.
Dalam rapat ini Laturhari keberatan dibentuknya kementerian agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri agama yang akan diterima semua pihak.
Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari urusan kenegaraan dan Negara tidak mencampuri urusan agama.
Setelah 3 .
bulan Badan Proklamasi Kemerdekaan Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) yang waktu itu merupakan parlemen menyelenggarakan sidang plenonya di Jakarta bertempat di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba pada tanggal 24 s/d 28 November 1945 yang dihadiri oleh Presiden.
Wakil Presiden dan para menteri serta utusan KNI daerah seluruh Indonesia.
Setelah pemerintah menyampaikan keterangan dalam sidang tersebut maka disampaikan pandangan umum wakil-wakil KNI daerah, wakil KNI, karesidenan Banyumas yang terdiri dari KH.
Abu Dardiri dan M.
Soekoso Wiejo Saputro dengan juru bicara KH.
Saleh Departemen Agama Republik Indonesia.
AoAl-QurAoan Dan TerjemahannyaAo.
Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Suaidi mengajukan usul: AuSupaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini hendaknya janganlah urusan agama hanya diambilkan kepada kementrian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi hendaknya didirikan kementrian agama yang khusus dan tersendiriAy.
Usul tersebut mendapatkan sambutan dan dukungan secara aklamasi dari para anggota BpKNIP .
emacam MPR saat it.
dan juga mendapatkan dukungan penuh dari utusan daerah, seperti utusan dari Bogor, yang terdiri dari Muh.
Nasir.
Dr.
Mawardi.
Dr.
Marzuki Mahdi dan Kartosudarmo.
Dengan diterimanya usul tersebut secara aklamasi oleh anggota BPKNIP tersebut merupakan suatu consensus yang membuktikan bahwa adanya Kementerian Agama di Negara Republik Indonesia adalah kesepakatan atas keinginan seluruh rakyat Indonesia.
Adanya Kementerian Agama RI merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila ke 1 Pancasila dan ketentuan pasal 29 UUD 1945 dan motivasi departemen agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius, juga untuk menampung, menyalurkan aspirasi keagamaan, mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.
Berdirinya kementrian agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan pemerintah nomor: I/SD, tanggal, 3 Januari 1946 bertepatan tanggal, 24 Muharram 1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H.
Rosyidi.
BA (Prof.
Dr.
KH.
Rosyidi terakhir sampai meninggal dunia sebagai guru besar hukum islam pada Universitas Indonesi.
Untuk pegangan lebih lanjut telah dikeluarkan oleh menteri agama nomor 6 tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956, yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari ulang tahun Kementerian Agama RI, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke 34 tanggal, 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi AuHari Amal Bakti Departemen AgamaAy disingkat AuHAB DEPAGAy.
Nilai kunjungan para pendiri departemen yang perlu terus dikembangkan dan diwariskan kepada generasi penerus adalah motto AuIkhlas BeramalAy yang diabadikan dalam Departemen Agama.
Motto tersebut dilatarbelakangi oleh perilaku para pemimpin dan seluruh aparat departemen agama pada awal berdirinya yang memiliki watak, sifat dasar yang dipedomani sebagai sistem nilai yang dihayati dalam melaksanakan tugas pekerjaan yaitu Ausederhana, ikhlas, berpandang jauh ke depan, populis dan sebagai pegawai pejuang serta mempunyai jiwa persatuan dan kesatuanAy .
Pendidikan Islam pada masa belanda tidak memperoleh legalitas secara normatif.
Sedangkan pada pihak penjajah sendiri merasa kecolongan jika keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern.
Kekhawatiran ini tentu dipicu oleh politik belanda terhadap bangsa Indonesia melalui pemerintah, dengan melarang adanya pendidikan Islam.
Akan tetapi pada awal kemerdekaan, perkembangan madrasah mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Madrasah inilah yang secara intensif memperjuangkan secara politik pendidikan Islam di Indonesia.
Legalitas pendidikan Madrasah sejak awal dapat ditetapkan oleh lembaga yang pada saat itu disebut dengan Departemen Agama.
Beridirnya Depatermen Agama pada waktu itu, dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia.
Dalam kaitannya itulah, perkembangan madrasah di Indonesia menjadi andalan yang secara politis sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.
Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan, khususnya setelah terbentuknya Departemen Agama pada tahun 1946, yang kemudian memperkuat perannya dalam pengelolaan pendidikan Islam setelah tahun 1949.
Keberadaan Departemen Agama menjadi titik awal formalnya pengelolaan pendidikan Islam oleh negara, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum pendidikan Islam.
Pada masa awal pascakemerdekaan, pendidikan Islam masih bersifat tradisional, berlangsung di pesantren dan madrasah swasta, dengan kurikulum yang belum seragam.
Kondisi ini mendorong Departemen Agama untuk menyusun kurikulum yang baku agar pendidikan Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional.
Tahun 1950-an menjadi tonggak penting, ketika Departemen Agama mulai menerbitkan pedoman kurikulum bagi madrasah, yang memuat perpaduan antara mata pelajaran agama .
eperti Al-QurAoan.
Fikih.
Akidah Akhlak, dan Bahasa Ara.
dan mata pelajaran umum .
eperti Matematika.
Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesi.
Upaya ini menunjukkan arah baru pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada ilmu keagamaan, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan umum agar lulusan madrasah mampu bersaing dalam dunia pendidikan dan kerja.
Pada saat yang sama.
Departemen Agama juga mulai mendirikan lembaga pendidikan formal di bawah naungannya, seperti madrasah negeri dan perguruan tinggi Islam.
Salah satu yang paling menonjol adalah pendirian PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Neger.
pada tahun 1950, yang menjadi cikal bakal IAIN dan kemudian UIN di berbagai daerah.
Selain itu, koordinasi antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbu.
juga mulai dijalin agar standar pendidikan di madrasah tidak tertinggal dari sekolah umum.
Dengan demikian, kurikulum madrasah secara bertahap mengadopsi struktur kurikulum nasional, dengan tetap mempertahankan kekhasan pendidikan Syafruddin Pohan and others.
AoFenomena Lunturnya 3 Makna Kata (Tolong.
Maaf Dan Terimakasi.
Dalam Etika Komunikasi Di Kota MedanAo.
DaAowatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 4.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Islam.
Secara keseluruhan, proses terbentuknya kurikulum pendidikan Islam pasca 1949 merupakan langkah strategis untuk modernisasi, standarisasi, dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.
Proses ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kurikulum madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia hingga saat ini.
Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan, khususnya setelah terbentuknya Departemen Agama pada tahun 1946, yang kemudian memperkuat perannya dalam pengelolaan pendidikan Islam setelah tahun 1949.
Keberadaan Departemen Agama menjadi titik awal formalnya pengelolaan pendidikan Islam oleh negara, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum pendidikan Islam.
Pada masa awal pasca kemerdekaan, pendidikan Islam masih bersifat tradisional, berlangsung di pesantren dan madrasah swasta, dengan kurikulum yang belum seragam.
Kondisi ini mendorong Departemen Agama untuk menyusun kurikulum yang baku agar pendidikan Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional.
Tahun 1950-an menjadi tonggak penting, ketika Departemen Agama mulai menerbitkan pedoman kurikulum bagi madrasah, yang memuat perpaduan antara mata pelajaran agama .
eperti Al-Qur'an.
Fikih.
Akidah Akhlak, dan Bahasa Ara.
dan mata pelajaran umum .
eperti Matematika.
Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesi.
(Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Kementerian Agama RI.
Upaya ini menunjukkan arah baru pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada ilmu keagamaan, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan umum agar lulusan madrasah mampu bersaing dalam dunia pendidikan dan kerja.
Pada saat yang sama.
Departemen Agama juga mulai mendirikan lembaga pendidikan formal di bawah naungannya, seperti madrasah negeri dan perguruan tinggi Islam.
Salah satu yang paling menonjol adalah pendirian PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Neger.
pada tahun 1950, yang menjadi cikal bakal IAIN dan kemudian UIN di berbagai daerah.
Selain itu, koordinasi antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbu.
juga mulai dijalin agar standar pendidikan di madrasah tidak tertinggal dari sekolah umum.
Dengan demikian, kurikulum madrasah secara bertahap Sirajuddin Saleh.
AoAnalisis Data KualitatifAo (Pustaka Ramadhan.
Bandung, 2.
Qomar Mujamil.
AoPesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi InstitusiAo.
Jakarta: Erlangga, 2005.
All Rizky Ramadhan.
AoInterpersonal Communication Patterns of Teachers Autism Children (Quantitative Descriptive Study At Medan Islamic Education Park Schoo.
Ao.
Journal Analytica Islamica, 12.
Malihatul Azizah and Fauzi Fauzi.
AoPendidikan Karakter Dalam Pembaruan Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azr.
Ao.
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 11.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah mengadopsi struktur kurikulum nasional, dengan tetap mempertahankan kekhasan pendidikan Islam.
Secara keseluruhan, proses terbentuknya kurikulum pendidikan Islam pasca 1949 merupakan langkah strategis untuk modernisasi, standarisasi, dan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.
Proses ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan kurikulum madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia hingga saat ini.
Terlepas dari tinjauan politik yang berlangsung di Indonesia pada masa penjajahan, maka istilah madrasah secara hakikatnya merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum.
Baik ilmu yang di dasarkan pada agama Islam maupun di luar dari agama Islam merupakan aktivitas yang terjadi di madrasah tersebut.
Hal ini sama dengan apa yang sudah disampaikan pada kajian awal di atas bahwa madrasah merupakan sebuah tempat dalam berlangsungnya proses pembelajaran.
Untuk mengetahui pembaharuan dilaksanakan maka pada madrasah maka berikut ini akan dibahas tentang pekembangan madrasah di Indonesia.
Kurikulum masa orde lama Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947 istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Auleer planAy artinya rencana pelajaran, dan istila curriculum dalam bahasa Inggris kurang familiar dikalangan masyarakat.
Sifat bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan belanda yang durubah untuk kepentingan nasional.
Dapat di pahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif.
Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing dan anak pribumi.
Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priyai.
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Auleer planAy artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih popular dibanding istilah AucurriculumAy .
ahasa Inggri.
Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional.
Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan AuRentjana Pelajaran 1947Ay, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950.
Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950.
Bentuknya memuat dua hal pokok: .
daftar mata pelajaran dan jam pengajaranya.
garis-garis besar pengajaran.
Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya.
Hasan Baharun and Zulfaizah Zulfaizah.
AoRevitalisasi Pendidikan Agama Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di MadrasahAo.
ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal, 6.
Fikri Arnandi.
Nurfadilah Siregar, and Dona Fitriawan.
AoMedia Pembelajaran Matematika Menggunakan Smart Apps Creator Pada Materi Bilangan Bulat Di Sekolah DasarAo.
Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika, 2.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda.
Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.
Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran.
Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.
Istila curriculum dalam bahasa Inggris kurang familiar dikalangan masyarakat.
Sifat bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan belanda yang durubah untuk kepentingan nasional.
Dapat di pahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif.
Sekolah sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak- anak Belanda, anak-anak timur asing dan anak pribumi.
Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priyai.
Kurikulum pertama yang diciptakan setelah kemerdekaan menggunakan frasa Belanda Auleer plan,Ay yang berarti rencana pelajaran dan lebih sering dibandingkan kata AucurriculumAy dalam bahasa Inggris.
Pergeseran fokus pendidikan dari orientasi pendidikan Belanda menuju kepentingan nasional lebih bersifat politis.
Sementara itu.
Pancasila menetapkan dasar-dasar "Rencana Pembelajaran 1947" adalah kurikulum yang berlaku saat ini.
baru mulai digunakan pada tahun 1950.
Banyak pihak yang meyakini bahwa Kurikulum 1950 menandai dimulainya sejarah perkembangan kurikulum.
Bentuknya memiliki dua komponen utama: .
jadwal mata pelajaran dan jumlah jam pengajarannya.
rencana pembelajaran.
Kurikulum pertama yang diciptakan pada masa kemerdekaan, tepatnya dua tahun setelah kemerdekaan, adalah Kurikulum 1947.
Pendudukan kolonial Belanda dan Jepang berdampak pada kurikulum pendidikan tahun 1947.
Karena masih dalam masa kolonial dan masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, maka kurikulum 1947 masih sangat lugas dan mengutamakan karakter siswa dibandingkan kecerdasannya.
Namun, ini juga merupakan kelemahan terbesarnya.
22 Hanya dua komponen utama kurikulum 1947.
Topiknya meliputi seni dan pendidikan jasmani serta berhubungan dengan peristiwa dari kehidupan sehari-hari.
Ada 16 disiplin ilmu yang ditawarkan di tingkat Sekolah Rakyat saat itu, terutama di Jawa.
Sunda, dan Madura.
Bahasa Indonesia, bahasa daerah, matematika, fisika .
lam dan kehidupa.
, geografi, sejarah, seni suara, kerajinan tangan, buruh perempuan, gerak Dwi Noviani and Ani Nafisah.
AoKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Kurikulum MerdekaAo.
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah tubuh, kebersihan dan kesehatan, pendidikan karakter, dan agama hanyalah beberapa contohnya.
Kurikulum tahun 1947 mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:
Kelebihannya adalah:
Menonjolkan pendidikan sebagai komponen krusial dalam membangun negara Indonesia melalui kohesi dan integritas untuk mengusir penjajah.
Berperan strategis dalam membina persatuan bangsa Indonesia melalui pendidikan.
Untuk mempermudah perancangan Kurikulum 1947, maka disusun berdasarkan pengalaman pendidikan Indonesia pada masa penjajahan dahulu.
Adapun kekurangannya adalah:
Metode pengajaran kolonial dipupuk oleh persekolahan zaman kolonial.
Lebih mendominasi pada ranah emotif namun belum mempunyai orientasi pada ranah kognitif dan psikomotorik.
Belum dilaksanakan di sekolah-sekolah, sehingga sampai ditetapkan secara resmi pada tahun 1950, belum memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan bangsa Indonesia.
Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme.
Aspek selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum Rentjana pelajaran 1947.
Struktur program dalam Rentjana pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Rentjana pelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme.
Aspek selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum Rentjana Struktur program dalam Rentjana pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Rentjana pelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated curriculum.
Perkembangan madrasah pada awal kemerdekaan sangatlah terkait dengan peran Kementrian Agama RI yang resmi didirikan mulai tanggal 3 Januari 1946.
24 Kementerian Rabiatul Adwiyah and others.
AoCommercialization of Inorganic Waste-Based Eco Friendly Creative Products to Improve Living Standard of Women Street Vendors in CikapundungAo, in Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2.
(Atlantis Press, 2.
Salma Nadhirroh Fatma Yuthi.
AoPeran Guru PAI Dalam Menanggulangi Kemrosotan Akhlak Siswa Korban Miras Di SMAN 1 LoceretAo (IAIN Kediri, 2.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Agama dapat mengangkat posisi madrasah, sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dikalangan pengambil kebijakan.
Tentunya juga tidak melupakan perjuangan yang dirintis oleh tokoh-tokoh pendiri madrasah sebelumnya baik itu dari tokoh individu maupun tokoh organisasi-organisasi lainnya.
Kurikulum 1947.
AuRentjana Pelajaran 1947Ay Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947 istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut Auleer planAy artinya rencana pelajaran, dan istilah curriculum dalam bahasa Inggris kurang familiar dikalangan masyarakat.
Bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional.
Dapat di pahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif.
Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing dan anak pribumi.
Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priyai.
25 Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme.
Struktur program dalam Rentjana pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Rentjana pelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan separated curriculum.
Pada masa ini Kementrian Agama lebih tajam dalam mengembangkan programprogram perluasan dan meningkatkan mutu madrasah.
Terbukti pada tahun 1950 madrasah diakui oleh Negara secara formal sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.
Hal ini dikuatkan dengan adanya keputusan politis berupa Undang-Undang No.
4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pada pasal 10 yang menyebutkan bahwa AuBelajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Kementrian Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajarAy.
Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan bahwa madrasah yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar harus terdaftar pada Kementerian Agama.
Adapun syarat-syarat tersebut adalah lembaga madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam dalam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.
Untung Tri Rahayu.
Kukuh Munandar, and Novy Eurika.
AoKomparasi Media Pda Pabrikan Dengan Media Pda Modifikasi Sebagai Media Tumbuh Jamur The Comparisons Between Of Pda Manufacturer With A Modified Pda As A Growth Medium MushroomAo, in Seminar Nasional Biologi IPA Dan Pembelajarannya.
Adwiyah and others.
Ahmad Rozik Al-Hasan and Rose Kusumaningratri.
AoKonsep Pendidikan Menurut Al-Farabi Dan Relevansinya Dengan Implementasi Kurikulum MerdekaAo (Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU Kebume.
, 2.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah Proses terbentuknya kurikulum Pendidikan Islam setelah Depertemen Agama terbentuk Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kebutuhan akan sistem pendidikan nasional yang mencerminkan nilai-nilai bangsa, termasuk pendidikan Islam, menjadi sangat Pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
Namun, secara struktural dan administratif, peran yang lebih sistematis baru mulai terlihat setelah tahun 1949.
Pada masa ini.
Departemen Agama mulai menjalankan fungsi strategis dalam merumuskan dan mengembangkan kurikulum pendidikan Islam secara nasional.
Pada awal 1950-an.
Departemen Agama membentuk lembaga-lembaga pendidikan Islam formal seperti Madrasah Ibtidaiyah.
Tsanawiyah, dan Aliyah yang berada di bawah koordinasinya.
Kurikulum yang digunakan saat itu masih mengadopsi sistem pendidikan tradisional pesantren, namun mulai mengalami modernisasi dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia.
Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Perubahan ini bertujuan untuk menyetarakan lulusan madrasah dengan sekolah umum, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa diskriminasi.
Kurikulum pendidikan Islam pada periode awal ini menekankan pada integrasi antara ilmuilmu agama .
eperti Fikih.
Akidah Akhlak.
Al-QurAoan Hadis, dan Sejarah Isla.
dengan ilmu-ilmu umum, walaupun proporsi pelajaran agama masih sangat dominan.
Proses ini juga menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menyusun kurikulum agar tetap sesuai dengan kaidah syariat Islam, tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman.
Departemen Agama secara bertahap menyusun standar kurikulum nasional untuk Salah satu langkah penting adalah pembentukan Panitia Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang bertugas menyusun rancangan kurikulum dan buku teks untuk digunakan di sekolahsekolah agama.
Pada dekade-dekade berikutnya, terutama setelah terbitnya SKB Tiga Menteri tahun 1975, upaya standarisasi dan integrasi antara madrasah dan sekolah umum semakin kuat.
Namun, fondasi utama kurikulum pendidikan Islam nasional sudah diletakkan sejak tahun 1949 dengan peran aktif Departemen Agama dalam membentuk kebijakan, menyusun kurikulum, serta mengembangkan lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia.
Baharun and Zulfaizah.
Ramasamy Kandasamy.
I Muhaimin, and Azme B Khamis.
AoThermophoresis and Variable Viscosity Effects on MHD Mixed Convective Heat and Mass Transfer Past a Porous Wedge in the Presence of Chemical ReactionAo.
Heat and Mass Transfer, 45.
Indonesia.
Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol.
No.
Januari - Maret 2026 Henri Sinaga.
Junaidi Arsyad.
Solihah Titin Sumanti: Transformasi Kurikulum Sesudah Kemerdekaan Hingga Munculnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 di Madrasah
KESIMPULAN
Departemen Agama Republik Indonesia .
ekarang Kementerian Agam.
didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatur urusan agama secara lebih terstruktur dan terorganisir dalam negara yang baru merdeka.
Sejarah pendiriannya bermula pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 3 Januari 1946, ketika pemerintah Indonesia membentuk Departemen
Agama untuk mengurus masalah-masalah yang terkait dengan agama Islam dan umat beragama DAFTAR PUSTAKA