INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018
ANDI SUWIRTA
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru:
Kasus BAPINDO Tahun 1994 dalam Sorotan Surat Kabar Republika di Jakarta ABSTRAKSI: Salah satu tugas penting pers adalah memberikan AunewsAy .
dan AuviewsAy .
dalam menanggapi peristiwa-peristiwa penting kepada masyarakat.
Sementara itu, pemerintah Orde Baru .
, yang dalam banyak kasus ditandai oleh praktek KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nopotism.
, sangat dominan dalam mengontrol dan membredel pers yang dinilai kritis dan oposisional.
Artikel ini, dengan menggunakan metode historis dan pendekatan kualitatif, mengkaji dan menganalisis tentang surat kabar AuRepublikaAy di Jakarta, yang pada tahun 1994, memberikan Aunews & viewsAy kepada kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
, melalui kritik-kritik sosial yang tajam dan jenaka dalam kolom catatan pojoknya.
AuRehatAy.
Hasil kajian menunjukan bahwa konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an mengalami surut dan dimarginalisasikan.
Dalam konteks pers, surat kabar AuRepublikaAy, yang dibidani oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi.
, ingin juga menunjukan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, atau media massa yang netral terhadap agama Islam.
KATA KUNCI: Pers dan Kritik Sosial.
Surat Kabar Republika.
Kasus BAPINDO.
Pemerintah Orde Baru.
Kelas Menengah Muslim Indonesia.
ABSTRACT: AuPress and Social Criticism in the Time of New Order: Case of BAPINDO in 1994 in the Spotlight of Republika Newspaper in JakartaAy.
One of the important tasks of the press is to provide Aunews and viewsAy in responding the important events to the community.
Meanwhile, the New Order government .
, which in many cases was characterized by the practice of KKN (Corruption.
Collusion, and Nopotis.
, was very dominant in controlling and banning the press which was considered critical and opposition.
This article, using historical methods and qualitative approaches, reviews and analyzes the AuRepublikaAy newspaper in Jakarta, which in 1994 gave Aunews & viewsAy to the case of BAPINDO (Indonesian Development Ban.
, through sharp social criticisms and witty in the column of notes in the corner.
AuRehatAy (Brea.
The findings show that the context of the BAPINDO case, which involved three important officials during the New Order, must be seen in the political competition of the Muslim middle class that was emerging in the mid-1990s, which in the early days of the New Order in the 1970s/1980s was experiencing recede and In the context of the press, the newspaper of AuRepublikaAy, which is staffed by ICMI (Association of Indonesian Muslim Scholar.
, wants also to show its role and political rivalry with mainstream media in the New Order, which is dominated by nonMuslims, or the masses media who are neutral towards Islam.
KEY WORD: Press and Social Criticism.
Republika Newspaper.
Case of BAPINDO.
New Order Government.
Indonesian Muslim Middle Class.
About the Author: Andi Suwirta.
Hum.
adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
Universitas Pendidikan Indonesi.
Jalan Dr.
Setiabudhi No.
229 Bandung 40154.
Jawa Barat.
Indonesia.
Alamat emel: suciandi@upi.
Suggested Citation: Suwirta.
Andi.
AuPers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus BAPINDO Tahun 1994 dalam Sorotan Surat Kabar Republika di JakartaAy in INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August, pp.
Bandung.
West Java.
Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI with ISSN 2443-1776 .
Article Timeline: Accepted (April 21, 2.
Revised (June 22, 2.
and Published (August 31, 2.
A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru PENDAHULUAN Walaupun rakyat Indonesia telah merayakan HUT (Hari Ulang Tahu.
ke-50 kemerdekaannya pada tahun 1995, banyak para pengamat yang hirau dengan kehidupan berdemokrasi suatu negara menyatakan bahwa mungkin harus menunggu lebih lama lagi untuk dapat merayakan kebebasan mereka.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah manifestasi dalam kehidupan Proses pembangunan dan modernisasi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, belum tentu sejalan dengan kualitas kehidupan berdemokrasi.
Seperti yang terjadi juga di negara-negara tetangga: Singapura.
Malaysia, atau Brunei Darussalam, bahwa pembangunan ekonomi dan modernisasi ternyata belum mendorong peningkatan kebebasan politik dan demokrasi.
Dalam konteks ini pula, pemerintahan Presiden Soeharto .
, yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun, gagal menjamin stabilitas negara akibat tiadanya proses demokrasi yang matang (Alatas, 1983.
Boot & McCawley.
Maarif, 2002.
Basri et al.
, 2013.
Ladiqi & Wekke, 2.
Kalaupun Soeharto berhasil menjadi Presiden untuk yang ketujuh kalinya, setelah PEMILU (Pemilihan Umu.
tahun 1997, ia tetap tidak dapat menghindari kenyataan bahwa rejim Orde Baru yang dibangunnya sejak tahun 1966 telah memasuki masa senja.
Presiden Soeharto Ae yang pada masa itu sudah berusia 76 tahun dan kelihatan makin letih dan gemuk Ae tidak lagi dapat mengendalikan negara kepulauan berpenduduk 200 juta orang lebih ini seperti pada masa jaya-jayanya tahun 1970/1980-an.
Karena itu, sebagian besar rakyat Indonesia bergembira, meskipun ada juga yang terperangkap dalam nostalgia, ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasannya pada bulan Mei 1998 (Liddle, 1992.
Gaffar, 1999.
Winters.
Aspinal ed.
, 2000.
Fatah, 2000.
Elson, 2.
Sementara itu, proses modernisasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia, yang dimulai sejak awal tahun 1970-an, memang telah mendatangkan kekayaan yang luar biasa bagi segelintir orang, terutama Presiden dan orang-orang di dekatnya, di tengah-tengah kemiskinan masyarakat yang masih banyak.
Kelas AueliteAy tersebut dapat menikmati kehidupan kosmopolitan yang mewah dan memiliki hampir semua kebebasan elementer golongan tingkat atas.
Mereka bahkan diberikan kebebasan berbicara, asal keluhan dan omelan yang ada dilontarkannya di ruangan tertutup (Assegaff, 1983.
Boot & McCawley, 1990.
Winters, 1999:8.
dan Baswir, 2.
Dalam kehidupan politik Orde Baru.
Ricklefs .
, sejarawan dari Australia, mencatat dua unsur penting, sebagai berikut:
Pertama, berkebalikan dengan masa Demokrasi Terpimpin .
, pemerintahan Orde Baru bukannya berusaha untuk memobilisasi, melainkan mengendalikan keterlibatan rakyat dalam berpolitik.
Dengan demikian, hasil Pemilihan Umum agak sulit ditafsirkan sebagai ukuran pilihan rakyat.
Kedua, terjadi kesepakatan politik yang penting.
Organisasi Islam, khususnya, dianggap secara luas sebagai semacam oposisi tidak resmi terhadap pemerintah (Ricklefs, 1998:.
Ancaman instabilitas terhadap pemerintah Orde Baru sudah dimulai sejak tahun 1970-an, ketika muncul peristiwa MALARI (Malapetaka 15 Januar.
Peristiwa yang ditandai oleh demonstrasi mahasiswa dan A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 berujung pada kerusuhan anti-Jepang itu adalah bentuk persaingan nyata antara para jenderal AuprofesionalAy .
ang diwakili oleh Jenderal Soemitr.
dengan para jenderal AuuangAy .
ang diwakili oleh Letnan Jenderal Ali Moertop.
Kemengangan atas konflik yang keras dalam peristiwa MALARI tahun 1974 itu nampaknya dimenangkan oleh Letnan Jenderal Ali Moertopo dan orang-orang dekatnya, termasuk dari Kolonel Benny Murdani.
Pasca peristiwa MALARI tahun 1974, juga ditandai oleh semakin dominannya peran perwira-perwira tinggi dalam TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia Ae Angkatan Dara.
yang Islam Abangan dan nonMuslim, sehingga menunjukan watak politik pemerintah Orde Baru yang anti Islam (Geertz, 1981 dan 1986.
Britton.
Crouch, 1999.
Jenkins, 2010.
Jazimah, 2.
Memasuki tahun 1980-an, politik pemerintah Orde Baru terhadap Islam semakin represif dan diskriminatif.
Diberlakukannya azas tunggal Pancasila, sebagai satu-satu azas dalam organisasi politik dan kemasyarakatan, semakin mendapat reaksi keras dan perlawanan sengit dari umat Islam.
Peristiwa berdarah di Tanjung Priok.
Jakarta Utara pada peristiwa Talangsari di Lampung.
Sumatera bagian Selatan pada tahun 1989.
dan peristiwa kekerasan lainnya terhadap umat Islam di Indonesia menunjukan watak represif dan diskriminatif dari politik pemerintah Orde Baru.
Lingkaran elite dalam Presiden Soeharto, yang umumnya terdiri dari para perwira ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesi.
yang non-Muslim.
Islam Abangan, atau Nasionalis Sekuler, merupakan refleksi dari sikap politik pemerintah Orde Baru yang anti Islam.
Sikap anti Islam dari pemerintah itu juga didukung oleh media massa mainstream .
rus utam.
milik para pemodal yang umumnya non-Muslim atau nasionalis sekuler, seperti surat kabar Kompas.
Suara Pembaharuan.
Media Indonesia, dan sebagainya (Geertz, 1981 dan 1986.
Hill, 1995 dan 2011.
Said, 1998.
Crouch.
Sulaiman, 2008.
dan Jenkins, 2.
Memasuki tahun 1990-an, watak politik Orde Baru terhadap Islam di Indonesia mulai berubah, yakni dari sikap represif kepada sikap akomodatif.
Hal ini terjadi, sebagian, karena faktor semakin menguatnya golongan kelas menengah Muslim di Indonesia.
Faktor lainnya juga karena mulai ada pergeseran elite di lingkaran dalam Presiden Soeharto, dari perwira tinggi ABRI yang non-Muslim dan Nasionalis Sekuler kepada para perwira Muslim atau Nasionalis-Islam.
Media massa pada masa itu menyebut golongan perwira Muslim atau NasionalisIslam dengan istilah ABRI AuHijauAy.
manakala para perwira non-Muslim dan Nasionalis Sekuler, pada perkembangan berikutnya, akan mengklaim diri mereka sebagai ABRI AuMerah-PutihAy (Ali & Effendy, 1986.
Anwar, 1995.
Hudini.
Kamsi, 2013.
dan Legowo.
Krisnadi & Sumartono, 2.
Adalah menarik untuk mencermati peta pertarungan politik di tingkat elite Orde Baru pada tahun 1990-an.
Pengaruh Beny Murdani, dan para perwira tinggi nonMuslim lainnya, jelas sangat kuat didalam tubuh ABRI sejak tahun 1970/1980an.
Memasuki tahun 1990-an, hal itu menimbulkan perpecahan antara ABRI Lihat juga, misalnya.
AuPengelompokan ABRI Hijau dan ABRI Merah Putih pada 1990-1998Ay.
Tersedia secara online di: http://depoktren.
com/2014/06/18/pengelompokan-abrihijau-dan-abri-merah-putih-pada-1990-1998/ .
iakses di Bandung.
Jawa Barat.
Indonesia: 14 Desember 2.
A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru dengan Presiden Soeharto yang kebijakan politiknya mulai akomodatif terhadap umat Islam.
Keretakan hubungan antara Presiden Soeharto dengan pimpinan ABRI pada masa itu nampak dalam kasus dinamika politik yang terjadi dalam tubuh GOLKAR (Golongan Kary.
, sebagai organisasi dan mesin politik pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970an (Suryadinata, 1992.
Elson, 2001.
Pour, 2007.
dan Jenkins, 2.
Untuk mengatasi kekuatan politik Auorangorangnya Beny MurdaniAy didalam ABRI.
Presiden Soeharto menerapkan strategi dua arah.
Pertama.
Presiden Soeharto lebih meningkatkan peran politik GOLKAR, dengan mempromosikan mantan Ketua Umumnya Ae yang juga seorang tentara yang loyal, profesional, dan ada kedekatan dengan umat Islam Ae untuk maju menjadi calon Wakil Presiden RI (Republik Indonesi.
, yaitu Sudharmono.
Sebagaimana dimaklumi bahwa walaupun didukung oleh birokrasi sipil dan tentara pada masa awal Orde Baru.
GOLKAR Ae karena agenda politiknya yang AukeringAy dan teknokratis Ae terbukti tidak mampu mendapatkan dukungan massa yang banyak, khususnya dari umat Islam.
Presiden Soeharto kemudian berupaya mengatasi kelemahan ini dengan merangkul kembali pimpinan umat dan golongan kelas menengah Muslim yang telah lama dipinggirkan.
GOLKAR pada tahun 1990-an pun, karena pimpinan GOLKAR dan wakil-wakilnya di DPR/ MPR (Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Rakya.
banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan Islam dan berasal dari golongan menengah Muslim, dikenal sebagai Ijo Royo-royo .
emuanya serba hija.
, yang menggambarkan menguatnya kekuatan politik Islam dalam GOLKAR dan Parlemen Indonesia, yakni DPR/ MPR (Suryadinata, 1992.
Anwar, 1995.
Sudharmono, 1997.
Elson, 2001.
Pour, 2.
Kedua.
Presiden Soeharto, yang dikenal sebagai seorang Jawa Abangan dan tidak terlalu fanatik dalam beragama, dengan didukung oleh publisitas besar-besaran di media massa, untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji bersama keluarganya ke Mekah.
Beliau dan isterinya kemudian mendapatkan nama tambahan Muslim, yakni: Haji Muhammad Soeharto dan Hajah Siti Fatimah Tien Soeharto, yang menunjukan bahwa Presiden dan keluarganya adalah seorang Muslim yang baik dan dekat dengan umat Islam.
Hal ini berbeda sekali dengan citra Presiden Soeharto dan keluarganya pada tahun 1970/1980-an, yang dinilai anti Islam atau menganut aliran kepercayaan Islam-Kejawen (Saidi.
Elson, 2001.
Mardiani, 2014.
Sudrajat, 2.
Pada tahun 1990-an.
Presiden Soeharto juga mendukung pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi.
, sebuah organisasi intelektual Muslim, dengan mengangkat B.
(Baharuddin Jusuf ) Habibie Ae salah seorang Menterinya yang sangat loyal serta pakar dalam bidang sains dan teknologi pesawat terbang Ae sebagai Ketua Umum ICMI.
Presiden Soeharto kemudian mendorong dibukanya Bank Islam, yakni Bank Muamalat, di Jakarta dan cabang-cabangnya di kota-kota Istilah AuAbanganAy dan AuIslam-KejawenAy merujuk kepada golongan dalam masyarakat Jawa yang kurang memiliki komitmen dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai Islam.
Lihat, selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Clifford Geertz .
1 dan 1.
Zaini Muchtarom .
dan M.
Bambang Pranowo .
A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 lain di Indonesia, untuk memperkenalkan dan melaksanakan konsep Bank Syariah, yang sudah lama didambakan oleh umat Islam di Indonesia.
Akhirnya, tidak tanggung-tanggung.
Presiden Soeharto dan istrinya ikut pula menjadi pemegang saham terbesar dalam penerbitan surat kabar Republika di Jakarta, sebagai salah satu media massa yang notabene berbasis Islam, dengan tujuan untuk mengambil simpatik dari dunia pers dan mendukung langkahnya, dengan membuat news & views .
erita dan opin.
kepada publik agar mendukung kepentingan dan kekuasaan politik pemerintah Orde Baru (Hefner.
Liddle, 1995.
Makka, 1996.
Ibrahim & Malik eds.
, 1997.
Arifin, 2009.
Hill.
Anwar, 2012.
dan Suwirta, 2.
Walaupun pemerintah Orde Baru pada tahun 1990-an dikenal dekat dengan umat Islam, namun beberapa skandal yang berbau KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nepotism.
serta bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, masih kerap terjadi (Alatas, 1985.
Lubis & Scott eds.
, 1985.
Winters, 1999.
dan Fatah, 2.
Salah satunya adalah kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
pada tahun 1994, dimana telah terjadi pemberian kredit yang sangat besar dan tidak wajar kepada seorang pengusaha WNI (Warga Negara Indonesi.
keturunan Cina.
Edy Tansil alias Tan Tjoe Hong, atas rekomendasi pejabat-pejabat penting pemerintah Orde Baru, yakni Soedomo sebagai Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agun.
serta J.
Sumarlin sebagai Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuanga.
dan mantan Menteri Keuangan di Indonesia.
Dalam konteks ini menjadi menarik, bagaimana surat kabar Republika, yang merupakan media massa berorientasikan nilai-nilai dan kepentigan politik Islam, memberikan news & views .
erita dan pandanga.
terhadap kasus BAPINDO, yang para pelaku utamanya adalah digambarkan sebagai representasi dari kekuatan dan kepentingan pengusaha Cina dan pejabat penting Orde Baru yang non-Muslim (Majidi ed.
, 1994.
Sjahrir.
Fatah, 2000.
dan Syafrian, 2.
Artikel ini, dengan menggunakan metode historis dan pendekatan kualitatif (Kartodirdjo, 1982.
Gottschalk, 1986.
Ismaun, 1998.
Tischer, 2000.
Erianto.
Bungin, 2003.
Kuntowijoyo, dan Sjamsuddin, 2.
, mengkaji dan menganalisis tentang: .
Konteks Kelahiran Surat Kabar Republika di Jakarta pada Tahun 1990-an.
Surat Kabar Republika.
Catatan Pojok AuRehatAy, dan Kritik Sosial terhadap Kasus BAPINDO.
Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kasus BAPINDO.
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN
Konteks Kelahiran Surat Kabar Republika di Jakarta pada Tahun 1990-an.
Dengan mempertimbangkan media adalah pesan, dan pesan adalah perpanjangan dari pikiran seseorang atau lembaga, maka dengan membaca media sebenarnya kita juga membaca arus kesadaran dan impian dalam ruang dan waktu tertentu pula.
Pengembangan daya pikir media Islam, sebenarnya, tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi yang paling penting justru berupaya memacu upaya rekonstruksi pemikiran Islam, bila perlu dengan mempertanyakan dan mendekonstruksi berbagai tema dan premis-premis tradisional yang diterima secara taken for granted.
Melihat hal tersebut, ada arus kesadaran baru yang harusnya memberi nafas hidup bagi surat kabar baru yang bernama Republika di A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru Jakarta pada tahun 1990-an (Hill, 2011.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2013 dan 2.
Salah satu cara paling mudah dalam mengamati kecenderungan ini bisa dilihat dari pemilihan namanya, yang dalam batas-batas tertentu mengindikasikan pergeseran orientasi eksistensialnya: dari Islam eksklusif ke Islam inklusif, dari Islam lokatif ke Islam kosmopolit, dari Islam AusajadahAy ke Islam AusyaAoadahAy.
Begitu setidaknya klaim sementara yang bisa terbayang dari para pencetusnya (Anwar.
Masha, 2013.
dan Ekasari, 2.
Sebagaimana nampak dalam sajian tajuk rencana nomor perdananya, surat kabar Republika menyatakan, sebagai berikut:
[A] Sebuah harian umum di tengah bangsa yang tengah membangun seharusnya punya wawasan kebangsaan.
Republika lahir dengan semangat demikian.
Ia diperuntukkan bagi segenap bangsa.
Ia memandang setiap persoalan dengan sudut pandang yang didasarkan pada kepentingan seluruh bangsa Indonesia (Republika, 1.
Hubungan antara ke-Islam-an dengan kebangsaan di Indonesia memang memerlukan pemikiran yang sungguhsungguh.
Namun bukti nyata ini telah diabadikan dalam sebuah monumen Aukawin emasAy, berupa pembelian saham surat kabar Republika di Jakarta oleh para pembesar bangsa.
Dan jika ditelusuri, dengan membuka-buka kembali arsip surat kabar ini, lalu kita renungkan lembar demi lembar korankoran besar yang pernah hidup di Tanah Air Indonesia, akan segera mengetahui bahwa masing-masing surat kabar tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.
Dengan perkataan lain, kekuatan-kekuatan tersebut sedikitbanyak mencerminkan juga kelemahankelemahan pada zamannya (Anwar, 1995.
Anwar, 2012.
Masha, 2013 dan 2016.
Ekasari, 2.
Sementara itu, peranan pers yang ideal tidak hanya sekadar cerminan sejarah yang bersikap aktif, sadar sepenuhnya pada tarikan pasar dan jiwa zaman, melainkan bisa juga berperan sebagai pembentuk Salah satu aspek fundamental untuk dapat memfasilitasi hal tersebut adalah kemampuan pers melengkapi dirinya dengan daya baca yang kritis terhadap tanda-tanda zaman, sebagai tumpuan untuk bertindak .
f Kusumah.
Susanto, 1982.
Wonohito, 1984.
Suwirta, 2000.
dan Hamad, 2.
Kelahiran surat kabar Republika di Jakarta pada tahun 1990-an, sungguh-sungguh berada dalam kurun waktu dan atmosfer sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang AuistimewaAy, kalau tidak bisa dikatakan unik, terutama dalam empat hal.
Pertama, surat kabar Republika lahir pada penghujung abad kapital, di mana orang dicekam oleh kecemasan dan mimpi buruk tentang ketidakpastian abad mendatang, yang akhirnya mendorong mereka mencari ketenangan lewat AuanggurAy spiritualisme.
Kondisi ini akan menguntungkan media massa yang bernuansa keagamaan, karena konsumen akan bersikap rekreatif terhadap muatanmuatan dan pesan-pesan keagamaan (Hill, 2011.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2013 dan 2.
Kedua, surat kabar Republika lahir di penghujung PJPT I (Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertam.
bersama kisah sukses pertumbuhan ekonomi Orde Baru .
dengan menyisakan jurang lebar dalam kesenjangan sosial.
Oleh karena itu, target audience dari surat kabar Republika adalah masyarakat kelas menengah Muslim di Indonesia.
Memilih A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 sasaran kelas menengah dari tilikan ekonomi memang tidak mesti melulu berpihak pada kepentingan kelas ini.
Tapi harus diingat bahwa godaan dan tarikan mekanis ke arah ini sangat besar.
Untuk itu, selain diperlukan komitmen yang kuat pada kelas tertindas juga perlu dicari angle yang berbeda dalam membaca peristiwa (Ali & Effendy, 1986.
Anwar, 2012.
Masha, 2013 dan 2.
Ketiga, surat kabar Republika hadir pada saat sejarah periferalisasi peran politik Islam mulai surut diterpa angin, tergantikan oleh proses repatrilisasi kaum Santri menuju pusat-pusat kekuasaan, membentuk gelombang Santrinisasi birokrasi dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi.
sebagai simbolnya.
Menguatnya peran politik Islam ini memerlukan resonansi alat pemancar, yang bertugas membentuk opini publik yang favorable.
Di sinilah surat kabar Republika harus tampil.
Namun begitu, pers berdiri untuk berlaku objektif dan untuk menyajikan pandangan yang macam-macam adanya, bukan sekadar mendidik masyarakat mengenai apa yang benar menurut ukuran politik (Anwar, 1995.
Hefner, 1995.
Masha, dan Ekasari, 2.
Keempat, surat kabar Republika tumbuh dalam kurun waktu ketika industri pers nasional tengah bergulat untuk keluar dari berbagai permasalahan kemandegan .
Terutama menyangkut kelesuan, alias tidak berkembangnya, sirkulasi media cetak pada tahun-tahun terakhir 1980-an.
Selain itu juga, proporsi iklan yang disedot oleh media lain, terutama televisi swasta yang jumlahnya kian bertambah pada awal tahun 1990an.
Belum lagi berkembangnya koran dan majalah mancanegara yang diproduksi dengan teknologi canggih (Hill, 1995 dan Hidayat, 2000.
dan Keller, 2.
Dari gambaran umum tersebut di atas jelaslah, bahwa kelahiran surat kabar Republika di Jakarta pada tahun 1990-an, tidak hanya merupakan renaisance dari kelas menengah Muslim di Indonesia yang telah dipinggirkan dan dimarginalisasikan peran-peran sosial, politik, dan ekonominya sejak awal pemerintahan Orde Baru, tetapi juga memberikan harapan baru kepada golongan Santri, masyarakat Islam akar rumput, tentang perlunya media yang mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan umat Islam dalam konteks ke-Indonesia-an.
Hal itu juga bisa terlaksana, mengingat sikap dan orientasi politik pemerintah Orde Baru, pada awal tahun 1990-an, mulai banyak mengakomodasi kepentingan-kepentingan sosial, politik, dan ekonomi umat Islam di Indonesia (Anwar, 1995.
Hefner, 1995.
Masha, 2013.
dan Ekasari, 2.
Surat Kabar Republika.
Catatan Pojok AuRehatAy, dan Kritik Sosial terhadap Kasus BAPINDO.
Pers, khususnya surat kabar dan majalah, merupakan jenis media massa yang paling efektif dan artikulatif dalam menyampaikan kritik sosial, yang sekaligus juga sebagai pengatur aspirasi sosial dan masyarakat, sebagai sarana pelepas kegelisahan, keprihatinan, dan bahkan kemarahan masyarakat, setidaknya sejak awal abad ke-20 hingga menjelang abad ke-21 (Abar, 1997.
Hidayat, 2000.
Hamad, 2004.
dan Keller, 2.
Dalam konteks ini, surat kabar Republika di Jakarta yang lahir pada awal tahun 1990an, merupakan salah satu pers Islam dan dituntut harus dapat menjalankan fungsinya sebagi pilar keempat dalam A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru kehidupan demokrasi, selain pilar eksekutif, legislaltif, dan yudikatif sebagai lembaga-lembaga penting dalam sebuah negara-bangsa (Hill, 1995 dan 2011.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2013 dan 2.
Pers juga mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawasi jangan sampai pejabat-pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan atau melanggar batasbatas kekuasaan.
Dalam konteks ini, surat kabar Republika pun dituntut untuk bisa menjadi watch dog .
njing pengawa.
terhadap pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru pada tahun 1990-an, sehingga mampu mengungkap setiap praktek kesewenang-wenangan dan sikap otoriter yang dilakukan Kekuasaan yang cenderung untuk diselewengkan, memang harus mendapat pengawasan dan kritik-kritik sosial dari pers yang mewakili kepentingan masyarakat banyak atau publik.
Sikap dan pandangan kritis dari pers tersebut akan sangat ketara dalam News & Views yang disajikan dan dikemukakan oleh surat kabar bersangkutan, terutama dalam mensikapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan dinilai aktual pada zamannya (Abar, 1997.
Hamad, 2004.
Suwirta, 2004 dan 2015.
Keller, 2009.
Masha, 2.
Dengan mengkaji tulisan-tulisan yang disajikan dalam surat kabar Republika di Jakarta, apakah dalam bentuk berita utama dan analisis berita maupun tajuk rencana dan catatan pojok, surat kabar ini dapat membentuk opini publik di masyarakat dan mengajak peran-serta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah yang mengatur kehidupan dan kepentingan orang banyak.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat tahu dan mengerti tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan Pemerintah, yang merupakan representasi dari penyelanggara negara, harus diawasi dan dijaga oleh pers agar tetap berada dalam koridor kehidupan demokrasi yang benar demi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat banyak (Rachmadi, 1990.
Abar, 1997.
Suseno, 1997.
Hamad, 2004.
Zakaria, 2.
Surat kabar Republika mencoba menyikapi dan mendefinisikan peristiwaperistiwa penting, yang melibatkan para pejabat pemerintah Orde Baru di satu sisi, dan di sisi lain juga menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia, seperti dalam kasus mega skandal BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
pada Tanpa harus mendistorsi realitas sejarah, tugas berat yang amat krusial ini harus dihadapi dan dijalani oleh surat kabar Republika di Jakarta.
satu sisi, surat kabar Republika harus tetap bisa menjaga hubungan baiknya dengan namun di sisi lain, surat kabar ini juga harus tetap bisa menyuarakan kepentingan masyarakat banyak, yang dalam banyak hal acapkali bertentangan dengan kepentingan politik pemerintah.
Dalam konteks ini, surat kabar Republika perlu melengkapi dirinya dengan daya baca yang kritis terhadap tanda-tanda zaman (Keller, 2009.
Anwar, 2012.
Masha, 2.
Untuk dapat melaksanakan tugasnya yang amat berat sebagai media massa yang ingin bersikap netral, surat kabar Republika dihadapkan pada satu kenyataan yang mengharuskan untuk memilih antara kepentingan masyarakat banyak atau kepentingan penguasa yang akan berimplikasi bagi kelangsungan Seperti diketahui bahwa saham A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 terbesar bagi surat kabar ini dimiliki oleh penguasa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto dan istrinya, ibu Tien Soeharto.
Kepemilikan saham ini, tentu saja, akan mempengaruhi kebijakan redaksional yang juga menentukan kelangsungan hidup surat kabar Republika (Djaroto, 2000.
Hidayat, 2000.
Elson, 2001.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2.
Kenyataan ini muncul karena pers, sebagai lembaga normatif yang kritis, akan selalu berhadapan dengan dua persoalan mendasar.
Pertama, secara internal, pers akan menghadapi dilema antara idealisme atau bisnis media.
Pers industri jelas akan lebih mengembangkan bisnisnya daripada idealisme, sehingga pers tidak lagi memposisikan diri sebagai katarsis sosial.
Pers tidak lebih dari lembaga-lembaga bisnis lainnya di bidang informasi.
Kedua, faktor eksternal, kekuasaan lembaga dan masyarakat sebagai objek kritik.
Pers yang kritis acapkali mendapat hambatan, bahkan serangan, dari kekuasaan negara dan masyarakat.
Beberapa kasus pembreidelan sepanjang sejarah pers di Indonesia menunjukan bahwa pemerintah belum mampu memberikan suasana yang kondusif bagi terciptanya sistem demokrasi dan jaminan bagi hak-hak pribadi warga Dengan alibi harmoni atau stabilitas negara, kepentingan-kepentingan di luar negara dengan mudah dipangkas dan tidak diberi tempat untuk tumbuh (Hidayat, 2000.
Zakaria, 2010.
Anwar, dan Haritajaya, 2.
Mensiasati masalah di atas, surat kabar Republika melengkapi dirinya dengan satu kolom catatan pojok yang diberi nama AuRehatAy.
Kata AuRehatAy bisa diartikan sebagai istirahat sejenak setelah membaca berita-berita serius dan berat.
atau bisa juga diartikan sebagai selingan dan terserah kepada setiap orang yang Catatan pojok dalam sebuah surat kabar adalah salah satu rubrik yang ditempatkan atau diletakkan pada sudut kanan atas atau sudut kanan bawah, tetapi ada pula yang berposisi di bawah kiri atau kanan, tergantung kepada kebijakan dan kepentingan pihak Redaksi (Nugroho et , 1999.
Afifi, 2005.
Nesi, 2011.
Anwar, dan Ekasari, 2.
Catatan pojok, bagaimanapun, merupakan jendelanya sebuah penerbitan.
Kata AupojokAy sendiri memiliki dua Pertama, ia umumnya tidak punya kesan serius dan hal ini ditandai dengan simbol nama penulisnya.
Kedua, ia bisa menjadi siapa saja di antara kita, sebab AupojokAy memiliki kesan sebagai suara pinggiran atau arus bawah sebuah koran.
Catatan pojok juga biasanya memiliki ruang yang kecil, kebiasaan guyon, dan tema-tema tidak penting yang kadang diangkatnya dengan corak jenaka.
Bahkan, di beberapa surat kabar, ia benar-benar Aukaum pinggiranAy, karena diletakkan persis di tepi bawah halaman dan tidak ada satu orang pun yang membeli surat kabar hanya karena ada atau tidak ada catatan pojok (Makah, 1977.
Anshori, 2003.
Sobur, 2.
Penamaan AupojokAy tampaknya disebabkan oleh penempatan rubrik ini di halaman surat kabar.
Ruangan yang diberikan untuknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang diberikan pada tajuk rencana, analisis berita, dan artikel opini lainnya.
Catatan pojok berfungsi untuk menyentil sebuah peristiwa, kejadian, atau kebijakan yang dijalankan oleh orang-orang penting.
Cara penyampaiannya dalam bahasa humor, ulasan, tanggapan, dan kritikan yang jenaka, atau paling tidak membuat A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru para pembacanya tersenyum (Makah.
Erianto, 2001.
Anshori, 2003.
Sobur, 2.
Catatan pojok AuRehatAy yang digunakan oleh surat kabar Republika di Jakarta merupakan sarana untuk melaksanakan fungsi kritik sosialnya, karena suatu wacana kritik sosial tidak akan mungkin dapat disajikan sebagai berita utama .
surat kabar, apalagi bila yang dikritik itu para pejabat pemerintah Orde Baru, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan Presiden Soeharto sebagai pemilik sahamnya.
Catatan pojok AuRehatAy ini dianggap mampu menyuarakan kritik-kritik sosial terhadap kinerja pemerintah Orde Baru, karena disajikan dengan gaya bahasa yang humoris dan santai.
Penggunaan gaya bahasa yang humoris dan santai ini dikarenakan dalam media massa, kritik yang paling aman rupanya disampaikan dalam bentuk jenaka, guyonan, dan tidak langsung menuju sasaran.
Kritik yang jenaka sendiri terbagi menjadi tiga macam, yakni: ironi, sinisme, dan sarkasme .
f Sobur, 2008.
Anwar, 2012.
Masha, 2013.
dan Suwirta, 2.
Dalam menanggapi kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
pada tahun 1994, yang telah menghilangkan uang rakyat hampir 1.
3 trilyun Rupiah dan juga menyeret beberapa pejabat tinggi pemerintah Orde Baru, surat kabar Republika memberikan kritikkritik sosial yang jenaka melalui catatan pojok AuRehatAy.
Kritik sosialnya dilakukan sedemikian rupa sehingga walaupaun sangat tajam dan sarkasme, namun tetap dalam guyonan dan sindiran-sindiran yang menyegarkan.
Melontarkan kritik sosial, nampaknya, memerlukan bakat tersendiri, yakni bagaimana mengangkat sesuatu kasus ke permukaan sehingga dia muncul menjadi isu masyarakat, tanpa melukai hati yang dikritiknya.
Seolaholah yang dikritik itu bagian dari si pengkritik, ia tidak ditunjuk hidungnya, tetapi sang indera dibuatnya kembangkempis (Makah, 1977 dan 1986.
Sobur.
Anwar, 2012.
Masha, 2013.
Matanasi, 2.
Sementara itu, pada pertengahan tahun 1990-an, dalam suasana keterbukaan yang bukan cuma ramai dibicarakan, tetapi juga di sana-sini mulai marak dipraktekkan oleh media massa dalam rangka proses demokratisasi, terjadi AumusibahAy terhadap tiga buah media massa yang terbit di Jakarta.
Sebuah majalah yang diakui semua kalangan sebagai majalah terbaik saat itu, media massa yang paling berkarakter dan berwibawa, majalah berita mingguan Tempo terkena pembatalan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Per.
oleh pemerintah Orde Baru.
Dalam waktu yang sama, majalah berita mingguan lainnya.
Editor, dan tabloid Detik, juga terkena AuhukumanAy yang sama, yaitu dibredel tanpa ampun (Prambadi at al.
Hill, 2011.
dan Haritajaya, 2.
Dalam konteks ini.
Mufti A.
Soegiarso et al.
Ae dengan mengutip pendapat Arief Budiman, seorang cendekiawan yang kritis kepada pemerintah Orde Baru Ae menulis rasa keheranannya terhadap pembredelan tiga media massa penting di Indonesia, yakni Tempo.
Editor, dan Detik, dengan menyatakan sebagai berikut:
[A] tidak ada pers yang secara jelas-jelas memprotes tindakan pemerintah Orde Baru, kecuali ketiga media korban tersebut.
Mereka, lebih banyak berbicara tentang akibat sosial pemberangusan terhadap nasib karyawannya, dan juga himbauan supaya pemerintah memberikan SIUPP baru (Soegiarso et al.
, 1996:.
A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 Dengan adanya pembredelan pers pada tahun 1994, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers yang berlaku di Indonesia bukan kebebasan pers yang mutlak dari aliran Liberalisme, bukan pula kebebasan pers aliran Komunis yang membawa pers kepada garis partai yang Dalam pandangan Oemar Seno Adji .
, dan para ahli hukum lainnya, bahwa hukum yang bersumberkan kepada Pancasila adalah bermaksud mengadakan keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi.
Maka persoalan kebebasan yang diartikan sebagai Aukebebasan menyatakan pendapatAy harus dilihat dalam hubungan yang seimbang dengan tanggung jawab, sehingga tidak terjadi kehilangan keseimbangan dengan lebih mengutamakan kebebasan atau tangung jawab sebagai unsur Keduanya sama-sama esensil dan harmonis, tanpa adanya privilege pada kebebasan atau tanggung jawab masingmasing .
f Adji, 1974.
Prambadi at al.
McChesney, 1998.
Hill, 2011.
Haritajaya, 2.
Agar tidak mengalami nasib yang sama dengan tiga media yang dibreidel oleh pemerintah Orde Baru, maka catatan pojok AuRehatAy menjadi begitu penting sebagai sarana untuk menuangkan wacana kritik sosial bagi surat kabar Republika di Jakarta.
Wacana kritik sosial dari catatan pojok AuRehatAy ini disajikan dalam bentuk satu kalimat sederhana dan pendek, yang berisi sindiran cukup tajam, tetapi tidak kasar dan masih dalam batas yang wajar dan normal.
Sindiran ini ditulis pula sebagai komentar atas suatu pernyataan pejabat atau seseorang, dan/atau pula ketika dikeluarkannya suatu kebijakan dan menyangkut kinerja pemerintah (Keller.
Anwar, 2012.
Masha, 2013.
Ekasari, 2.
Dalam kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, catatan pojok AuRehatAy memuat wacanawacana kritik sosial yang tajam terhadap kasus ini.
Tanpa perlu menyebutkan nama seseorang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, masyarakat pembacanya sudah bisa langsung menebak sendiri, tanpa harus diucapkan kembali.
Yang menjadi perhatian utama catatan pojok AuRehatAy dalam kasus BAPINDO adalah tentang surat katebelece, yang telah meloloskan pencairan kredit sebesar 1.
3 trilyun Rupiah.
Hal ini menjadi masalah besar, terutama tentang siapa tokoh di balik dikeluarkannya Ausurat saktiAy tersebut (Basri, 1994.
Sjahrir, 1994.
Sumarwan, dan Matanasi, 2.
Beberapa bagian dari kasus ini, yang sempat disikapi secara kritis oleh catatan pojok AuRehatAy, di antaranya adalah saat Direktur Utama BAPINDO.
Towil Heryoto, dibebastugaskan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan.
MarAoie Muhammad.
Dalam hal ini, catatan pojok AuRehatAy memberikan komentar yang kritis namun jenaka, sebagai berikut:
Towil Heryoto dibebastugaskan sebagai Dirut BAPINDO.
Ini tentu baru bagian kecil dari .
Lebaran 94.
(Republika, 17/3/1.
Kalimat pernyataan yang ditebalkan di atas adalah tanggapan AuRehatAy tentang langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan.
MarAoie Muhammad.
Catatan pojok AuRehatAy memandang bahwa pembebastugasan Towil Heryoto, sebagai Direktur Utama BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
, adalah sebuah A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru hadiah yang diharapkan dapat sedikit menggembirakan pada hari raya Lebaran di tahun 1994, karena hal itu dianggap sebagai salah satu bentuk keseriusan dari pemerintah Orde Baru dalam menangani dan menyelidiki kasus KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nepotism.
tersebut lebih Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Biro Hukum dan HUMAS (Hubungan Masyaraka.
Departemen Keuangan.
Agus Haryanto, dalam siaran persnya di Jakarta, yang menyebutkan bahwa pembebastugasan sementara itu berlaku mulai tanggal 16 Maret 1994.
Menurut Agus Haryanto pula, langkah itu ditempuh dalam rangka memperlancar pemeriksaan skandal kredit 3 trilyun Rupiah di BAPINDO yang melibatkan Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong, bos GKG (Golden Key Grou.
serta untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional BAPINDO sehari-hari (Basri.
Majidi ed.
, 1994:95.
Sjahrir, 1994.
Sumarwan, 2005.
Ruslan, 2012.
Matanasi, 2.
Wacana kritik sosial juga kembali ditulis oleh AuRehatAy ketika sebelumnya, karena alasan-alasan tertentu, berita utama halaman 1 surat kabar Republika untuk edisi hari Jumat, 11 Maret 1994, sekitar pukul 23.
00 WIB (Waktu Indonesia Bara.
, dicabut.
Berita tersebut memuat bukti-bukti bahwa Soedomo.
Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agun.
pada masa itu dan mantan Wakil PANGKOPKAMTIB (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiba.
pada tahun 1970/1980-an, benar-benar telah membuat surat yang tidak hanya sekadar memuji-muji Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong kepada Direksi BAPINDO dan Direktur Utama Bank Exim.
Tapi dalam surat-surat tersebut.
Soedomo jelas-jelas secara tersirat ikut mengarahkan pembentukan sindikasi Pencabutan izin terbit tersebut tidak menyurutkan langkah surat kabar Republika untuk terus memuat informasiinformasi terbaru dari kasus BAPINDO, yang menjadi sorotan utama masyarakat pada waktu itu (Majidi ed.
, 1994.
Ruslan, 2.
Hal tersebut dibuktikan ketika ada tanya-jawab antara JAMPIDSUS (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusu.
Soetomo, dengan pers pada tanggal 13 April 1994, yang mengungkapkan bahwa penahanan terhadap Syahrizal dan F.
Bambang Kuntjoro, karena Tim Jaksa telah menemukan data, yakni keduanya menyetujui penambahan kredit bagi Eddy Tansil.
Sementara itu.
Syahrizal dan F.
Bambang Kuntjoro sendiri mengaku kepada Tim Jaksa bahwa penambahan kredit terhadap Eddy Tansil sebesar 228.
juta Dollar AS (Amerika Serika.
, karena ada tekanan dari pihak luar (Majidi , 1994:179-180.
Sjahrir, 1994.
Matanasi, 2.
Menanggapi peristiwa tersebut, kontak saja catatan pojok AuRehatAy dalam surat kabar Republika di Jakarta memberikan kritik sosial dan sindiran yang tajam, sebagai berikut:
Dua tersangka kasus BAPINDO mengaku meloloskan kredit, karena ada tekanan.
Nah, siapa yang menekan, pasti lupa A (Republika, 13/4/1.
Sindiran dan kritik sosial yang diungkapkan oleh catatan pojok AuRehatAy tersebut tentunya ingin mengingatkan para pembaca surat kabar Republika terhadap surat katebelece yang ikut melancarkan cairnya kredit kepada Eddy Tansil.
dan siapa yang membuatnya pasti sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.
A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 Kritik sosial dan sindiran yang dilakukan oleh catatan pojok AuRehatAu ini sedikitnya dapat mengobati kekecewaan masyarakat, ketika sebelumnya berita utama yang sedianya memuat bukti-bukti keterlibatan Soedomo dalam surat kabar Republika dicabut dan dibatalkan penerbitannya atas desakan dari pemerintah.
3 Maka kritik berikutnya tentang kasus BAPINDO dari catatan pojok AuRehatAy adalah sebagai Indonesia tak kenal istilah mafia pengadilan, kata Jaksa Agung.
Pantas, karena tak dikenal, mereka bebas gentayangan.
Dua lagi mantan pejabat BAPINDO dijadikan tersangka.
Terus adegan puncaknya kapan? (Republika, 15/4/1.
Dua pernyataan di atas ditujukan untuk menyindir kinerja pemerintah Orde Baru dan juga Kejaksaan Agung yang terkesan lambat dalam menangani kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
, sehingga masyarakat merasa jenuh karena kasus ini tidak kunjung Wacana kritik sosial ini juga dibuat untuk menanggapi pernyataan Jaksa Agung.
Singgih, yang menyatakan bahwa tiga pejabat tinggi akan dijadikan saksi dalam kasus skandal kredit 1.
trilyun Rupiah di BAPINDO.
Singgih menegaskan bahwa dalam proses pengadilan nanti akan berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak akan memberikan perlindungan khusus, sekalipun Soedomo dan J.
Sumarlin sebagai pejabat tinggi negara.
Untuk menghadirkan seorang pejabat tinggi negara ke pengadilan sebagai saksi.
Sorotan masyarakat dan kritik sosial terhadap sepak-terjang Soedomo pada masa Orde Baru .
dapat dibaca lebih lanjut dalam Julius Pour .
dan Heri Ruslan .
menurut ketentuan undang-undang, haruslah seijin dari Presiden Soeharto (Elson, 2001.
Sitompul, 2005.
Matanasi, 2.
Beberapa wacana kritik sosial di atas hanyalah sebagian kecil saja dari wacanawacana kritik yang pernah dimuat oleh catatan pojok AuRehatAy, karena Republika di Jakarta termasuk salah satu surat kabar yang menyorotinya secara intens dari sejak awal terungkapnya kasus ini ke permukaan.
Hal ini juga sekaligus mencerminkan kenyataan bahwa Republika telah dapat memfungsikan dirinya sebagai salah satu media massa yang demokratis dan mampu menjadi pengawas pemerintah dalam kinerjanya sehari-hari, serta hanya menunjukan pula bahwa hanya pers yang netral dan menjaga objektivitas yang akan mampu melakukan kritik sosial secara baik dan objektif (Keller.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2.
Meskipun tingkat kritisisme catatan pojok itu ditentukan oleh visi dan keberanian media massa untuk mengungkapkan realitas sosial, namum dalam konteks ini, surat kabar Republika di Jakarta memiliki catatan pojok yang lebih kritis dan berani bila dibandingkan dengan catatan pojok surat kabar Kompas di Jakarta dan Pikiran Rakyat di Bandung.
Jawa Barat, misalnya .
f Iskantini, 2001.
Anshori, 2003.
Suwirta, 2004.
Keller, 2009.
Hill, 2011.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2.
Secara umum, ketidakkritisan media massa Ae termasuk dalam penulisan catatan pojoknya Ae lebih disebabkan oleh AuketakutanAy pers terhadap badai yang akan diterima dari kritik sosialnya tersebut, terutama adanya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha dan Penerbitan Per.
oleh pemerintah.
Pada umumnya, para jurnalis menahan diri atau mencari A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru jalan lain untuk melakukan kritik, tanpa harus mengorbankan surat kabarnya.
Dalam konteks ini.
Rosihan Anwar .
, wartawan senior Indonesia, sebagaimana dikutip juga dalam Dadang Anshori .
, menyebutkan bahwa dalam melakukan kritik sosialnya, banyak media yang melakukan kritik Augaya kepitingAy.
Ada saatnya tiarap, ada saatnya menembak, atau kalau mengkritik pun dengan jalan zig zag dan miring kesamping, menghindari jeratan dari pihak penguasa .
f Anwar, 1983.
Anshori, dan Laily, 2.
Memang, nasib pers pada zaman Orde Baru tidak lebih dari bagaimana menyiasati diri agar selamat dalam berbagai jepitan Di saat kran keterbukaan dibuka lebar-lebar pada awal tahun 1990an, pers berhamburan dengan agendaagenda yang diarsipkannya.
Namun di saat keterbukaan itu menyempit, dia pun harus hati-hati dari sasaran tembak Hal ini sudah dapat dilakukan oleh surat kabar Republika di Jakarta yang telah berani memberikan kritikan-kritik sosial dan sindiran yang tajam terhadap kasus BAPINDO, yang menjadi sorotan utamanya selama tahun 1994 (Basri, 1994.
Sjahrir, 1994.
Wijaya, 2002.
Keller, 2009.
Anwar, 2012.
dan Masha, 2.
Tanggapan Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kasus BAPINDO.
Terungkapnya kasus mega skandal BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
oleh seorang wakil rakyat di DPR/MPR (Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Rakya.
dan ia sendiri merupakan wakil dari DPR.
Wakil rakyat tersebut adalah A.
Baramuli, yang dengan berani tampil ke depan mengungkap kasus KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nepotism.
yang dilakukan oleh Eddy Tansil.
Dia dianggap berani, karena pada saat itu semua orang bungkam dan tidak mau mengemukakan kebenaran secara terbuka dan takut kepada pemerintahan Soeharto.
Baramuli tidak sekedar membeberkan skandal BAPINDO yang melibatkan pengusaha WNI (Warga Negara Indonesi.
keturunan Cina, yakni Eddy Tansil, tapi juga memiliki data dan sumber yang sangat akurat, baik dari dalam DPR maupun dari luar DPR (Basri.
Sjahrir, 1994.
Muhammad, 1994.
Kusuma ed.
, 2000:41.
Holloway ed.
dan Matanasi, 2.
Kasus BAPINDO ternyata menyita banyak sekali perhatian masyarakat, baik dari kalangan bankir, usahawan, politisi, dan mahasiswa maupun masyarakat awam.
Perhatian yang besar seperti ini memang wajar, karena menyangkut uang negara yang cukup besar dan juga menyeret beberapa nama pejabat tinggi negara yang sangat dihormati.
Adanya kasus besar dan menggemparkan seperti ini, sudah barang tentu, menjadi moment yang tepat bagi media massa untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai wacth dog bagi jalannya pemerintahan, sekaligus menggunakan haknya untuk dapat mengkritik agar dapat mengingatkan pemerintah tentang penyimpangan yang terjadi dan ini menyangkut rakyat Indonesia.
Bukan hanya sekedar menjalankan fungsi persnya saja, tapi berita-berita besar seperti ini juga secara tidak langsung dapat menaikkan oplah penjualan surat kabar, dan ini berarti pula pemasukan terhadap kas bagi surat kabar berkenaan (Abar, 1997.
Sudibyo, 2001.
Anwar, 2012.
Ruslan, dan Masha, 2.
Begitu juga dengan surat kabar Republika di Jakarta, yang sangat intens dalam memberitakan kasus BAPINDO.
A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 Selain selalu menjadikan kasus ini sebagai berita utama, surat kabar Republika Ae melalui catatan pojoknya.
AuRehatAy Ae juga memberikan kritik yang cukup tajam, namun tetap jenaka.
Diharapkan dengan berita dan kritik yang dimuatnya itu, surat kabar Republika dapat ikut membentuk opini publik yang berbeda-beda di masyarakat (Keller, 2009.
Anwar, 2012.
Masha, 2013.
dan Ekasari, 2.
Berbagai lapisan masyarakat juga memberikan tanggapan yang berbedabeda, tapi dari kesemuanya memuat tujuan yang sama, yaitu tuntutan agar pemerintah segera bertindak dan menyelesaikan kasus BAPINDO dengan serius dan para pelakunya diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Masyarakat menganggap bahwa kasus BAPINDO adalah sebuah kejahatan besar yang membuat masyarakat kecil semakin menderita (Basri, 1994.
Sjahrir.
Muhammad, 1994.
Asikin, 1997.
Holloway ed.
, 2002.
Wijaya, 2002.
Matanasi, 2.
Sementara itu.
Menteri Keuangan.
MarAoie Muhammad .
, mengeluarkan surat untuk menolak Surat itu nantinya dapat dipakai sebagai dasar oleh pengelola bank-bank pemerintah untuk menolak campur tangan dari siapa pun Ae termasuk Menteri Keuangan Ae kapan pun dan melalui media apa pun.
MarAoie Muhammad .
menjelaskan surat penolak bala itu dalam Rapat Kerjanya dengan Komisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar.
di DPR, yang dipimpin oleh Ketua Komisinya.
Afif MaAoroef.
Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa surat tersebut bukan dikeluarkan karena terungkapnya skandal kredit sebesar 1.
3 trilyun Rupiah di BAPINDO.
Tapi hanya dimaksudkan sebagai penegasan ulang terhadap fungsi dan wewenang para Direksi dan Dewan Komisaris di bank-bank pemerintah.
Menteri Keuangan kemudian menjelaskan bahwa kredit bermasalah yang menggerogoti perbankan nasional sudah sangat memprihatinkan .
f Majidi , 1994:71.
Holloway ed.
, 2002.
Wijaya, 2002.
Muhammad, 2003.
Matanasi, 2.
Ketua Umum DPP GOLKAR (Dewan Pengurus Pusat Golongan Kary.
Haji Harmoko, mengakui bahwa kasus skandal BAPINDO itu telah mencoreng dan menodai citra GOLKAR di mata masyarakat Indonesia (Ali & Novianto.
Busye, 1997.
dan Rahmah.
Suwirta & Kamsori, 2.
Lebih lanjut Ketua Umum GOLKAR menyatakan, sebagai Kita tidak ingin citra GOLKAR dirusak dan dinodai oleh kader yang telah menjadi aparatur Oleh karena itu.
GOLKAR mendukung penuntasan kasus itu tanpa pandang bulu, karena bagi GOLKAR keadilan harus ditegakkan.
Selain itu.
DPP GOLKAR akan selalu meminta kader yang duduk di DPR agar meningkatkan fungsi kontrol terhadap aparatur negara yang menyalahi hukum.
Sebab, tindakan menyalahi hukum merupakan pelanggaran disiplin organisasi sehingga dapat merusak nama GOLKAR .
alam Majidi ed.
, 1994:.
Di Jakarta, organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Isla.
GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi.
PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesi.
PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesi.
, dan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesi.
, melalui siaran persnya, menyatakan keprihatinan atas kasus yang melanda dunia perbankan nasional.
Kelompok A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru ini dalam sikapnya mendukung upayaupaya yang telah dan akan dilakukan oleh DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Majidi ed.
, 1994.
Culla, 1999.
Djiwandono, 2001.
Wijaya, dan Lebe, 2.
Selain itu, kelompok mahasiswa juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mengajukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kelompok ini meminta kepada para pejabat yang terbukti bersalah untuk mengundurkan diri dari Di samping itu, kelompok mahasiswa juga mendesak DPR RI agar menggunakan Hak Inisiatif untuk merevisi UU (Undang-Undan.
Perbankan Nasional, khususnya yang menyangkut pasal kerahasiaan bank (Majidi ed.
, 1994.
Asikin, 1997.
Culla, 1999.
Djiwandono, dan Wijaya, 2.
Aksi serupa juga terjadi di kota Yogyakarta, di mana sekitar 3,000 mahasiswa dan pelajar Yogyakarta melakukan unjuk rasa menentang terjadinya KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nepotism.
antara pejabat penguasa dan pengusaha, seperti yang tercermin dalam kasus skandal kredit di BAPINDO.
Unjuk rasa tersebut berlangsung di kampus UGM (Universitas Gadjah Mad.
Mereka yang menamakan dirinya sebagai kelompok GPUR (Gerakan Pengembalian Uang Rakya.
tersebut menuntut agar semua orang yang terlibat dalam kasus skandal 3 trilyun Rupiah di BAPINDO itu ditindak tegas.
Sementara itu, sekitar 20 orang yang tergabung dalam kelompok BMMB-PEU (Barisan Mahasiswa Muslim Bandung untuk Penyelamatan Ekonomi Uma.
melakukan demontrasi di Gedung MPR/DPR (Majelis Permusyawaratan Rakya/Dewan Perwakilan Rakya.
di Jakarta.
Mereka meneriakkan yel-yel agar pemerintah Orde Baru bertindak lebih tegas dalam mengatasi kasus kredit macet kepada Edy Tansil, bos perusahaan Golden Key tersebut (Majidi ed.
, 1994:70.
Culla, dan Kusuma ed.
, 2.
Dalam konteks ini, surat kabar Republika di Jakarta menurunkan berita sebagai berikut:
[A] puluhan pemuda dan mahasiswa Cianjur mendatangi gedung DPRD Tingkat II Cianjur.
Mereka, yang menamakan diri Gerakan Anti Korupsi dan Kolusi (GAK-GAK), hari itu berniat menyampaikan sikap soal kredit macet dan kemelut di BAPINDO.
Dalam tuntutannya.
GAK-GAK minta agar pemerintah mengusut secara tuntas kasus kredit macet yang sedang melanda BAPINDO serta lembaga perbankan lainnya yang mengganggu keuangan negara dan merugikan masyarakat.
Menurut catatan GAKGAK, jumlah kredit macet di sejumlah bank pemerintah mencapai 20 trilyun Rupiah, dimana 3 trilyun Rupiah di antaranya diberikan BAPINDO kepada PT Golden Key.
AuKarena itulah kami mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai kredit yang diberikannya ituAy, kata Suhendra kepada Republika, usai menemui wakil rakyat.
Secara ksatria, menurut ketua delegasi GAK-GAK.
Sudomo sebaiknya segera mengundurkan diri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Langkah ini, menurutnya, agar pihak Kejaksaan Agung dapat secara leluasa melakukan penyidikan tanpa intervensi dari lembaga-lembaga manapun (Republika, 21/5/1.
Dalam menanggapi kasus BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
, seperti halnya banyak pihak.
Ali Sadikin, yang juga teman baik Soedomo dalam dinas di Angkatan Laut, memohon agar Soedomo sebagai Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agun.
bersedia mengundurkan diri dari jabatannya (Sadikin & Ramadhan, dan Pour, 1.
Dalam hal ini.
Ali Sadikin mempertimbangkan bukan soal kemudahan pemeriksaan oleh Kejaksaan A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 Agung semata, teapi juga menyangkut citra Aulembaga agungAy yang berfungsi memberi nasihat kepada Presiden, yang kini dipimpin oleh Soedomo.
AuJadi, pengunduran diri Sudomo itu untuk menyelamatkan wibawa DPAAy, katanya sebagaimana juga dikutip oleh surat kabar Republika di Jakarta .
/5/1.
Kelompok Petisi 50 sendiri, di mana Ali Sadikin terlibat di dalamnya, setelah mengkaji secara seksama skandal itu berkesimpulan bahwa Soedomo memang Dalam hal ini Soedomo, seperti dikatakan oleh Wachdiat Sukardi, salah satu anggota Kelompok Kerja Petisi 50, dinilai telah menyalahgunakan jabatan sebagai Menko POLKAM (Menteri Koordinator Politik dan Keamana.
dan Ketua DPA dengan mengeluarkan surat katebelece.
Dengan perbuatannya itu, maka Aunama baiknya sudah tercemar,Ay kata Wachdiat Sukardi .
alam Majidi ed.
, 1994:.
Skandal kredit macet sebesar 1.
trilyun Rupiah di BAPINDO, yang diduga melibatkan pejabat bank, pejabat tinggi negara, serta bos Golden Key Group.
Eddy Tansil, akhirnya juga mendapat tanggapan dari Bank Dunia.
Dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi ekonomi Indonesia di Departemen Keuangan.
Presiden Bank Dunia.
Lewis Preston, meminta agar pemerintah Indonesia meningkatkan konsolidasi sistem perbankan nasional.
Himbauan Lewis Preston itu disampaikan dengan maksud agar masalah-masalah yang menggelayuti sistem perbankan di Indonesia dapat diselesaikan secepatnya.
Bank Dunia memang punya komitmen terhadap kondisi perbankan di Indonesia karena sebagai lembaga donor.
Bank Dunia memang pernah menyuntikan dana sebesar 300 juta Dollar AS (Amerika Serika.
kepada bank-bank pemerintah Indonesia pada tahun 1992, yang dipakai untuk meningkatkan permodalan bank (Basri, 1994.
Republika, 23/5/1994.
Wijaya, 2002.
Sitompul, 2005.
Sumarwan, 2005.
dan Matanasi, 2.
Untuk ketiga kalinya, kelompok mahasiswa di Yogyakarta, yang menamakan dirinya GAPURA (Gerakan Pengembalian Uang Rakya.
, menggelar aksi unjuk rasa.
Serupa dengan dua aksi terdahulu, tema pokok demonstrasi masih berkisar pada masalah kredit macet di BAPINDO.
Dalam pernyataannya, mereka menuntut agar Kejaksaan Agung menyidik tuntas perkara tersebut.
Diharapkan, dengan terjaringnya Eddy Tansil, selaku tersangka langsung masalah ini, pihak Kejaksaan Agung tidak lantas menghentikan pengusutan.
Tapi juga harus memeriksa para AuoknumAy pejabat yang diduga juga terlibat dalam masalah Dalam pernyataan yang dibacakan dalam aksi itu, kelompok GAPURA menyerukan agar pihak Kejaksaan Agung mengusut oknum pejabat yang telah membantu mencuri uang rakyat.
GAPURA juga akhirnya menuntut agar Soedomo dan J.
Sumarlin mundur dan menyerahkan diri kepada pihak Kejaksaan Agung (Majidi , 1994.
Republika, 24/5/1994.
Pour, dan Winarno, 2.
Tuntutan agar para pejabat yang terlibat dalam skandal kredit macet di BAPINDO muncul paling sering dari Bandung.
Dalam hal ini, surat kabar Republika banyak memuat berita-berita tentang protes-protes mahasiswa dan pelajar dari Bandung Bentrokan fisik pun terjadi ketika sekitar 200 mahasiswa dan pemuda dari Bandung dihadang petugas keamanan dari satuan polisi dan tentara saat mereka A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru hendak ke gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daera.
Jawa Barat di Bandung.
Mereka, yang menamakan diri AGPMB (Aliasi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bandun.
, menuntut agar Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agun.
Soedomo.
mantan Menteri Keuangan dan Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuanga.
Sumarlin.
dan mantan Menteri Muda Keuangan.
Nasruddin Sumintapura.
Ketiga pejabat tersebut dinilai oleh mereka terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya skandal kredit macet sebesar 3 trilyun Rupiah di BAPINDO, yang diberikan kepada Eddy Tansil alias Tan Tjoe Hong (Basri, 1994.
Majidi ed.
, 1994.
Republika, 19/5/1994.
Pour, 1997.
Winarno, 2.
Setelah berkali-kali gagal menggelar aksi protes skandal BAPINDO di gedung DPRD Jawa Barat, sekitar 2,000 mahasiswa Bandung kemudian membacakan puisi-puisi keprihatinan.
Selain soal BAPINDO, mereka juga mengadakan mimbar bebas di kampus UNISBA (Universitas Islam Bandun.
dan juga membacakan pernyataan sikap mengenai kehidupan berbangsa dan Hadir dan ikut membaca puisi di tengah-tengah mahasiswa itu adalah Rendra, penyair kondang yang dicekal oleh pemerintah Orde Baru di Yogyakarta beberapa waktu sebelumnya.
Pada aksi tersebut mereka, antara lain, mengulang tuntutannya agar tiga pejabat tinggi di Indonesia, yaitu Soedomo.
Sumarlin, dan Nasruddin Sumintapura diadili (Basri, 1994.
Majidi ed.
, 1994.
Republika, 20/5/1994.
Pour, 1997.
Sukandi ed.
, 1999.
dan Winarno, 2.
Paparan-paparan di atas hanyalah merupakan sebagian kecil dari tanggapantanggapan yang diberikan masyarakat atas kasus skandal BAPINDO, yang secara intensif direkam oleh surat kabar Republika di Jakarta.
Kasus yang berujung mengecewakan ini hanya berakhir sampai vonis dikeluarkan terhadap Eddy Tansil sebagai pelaku utama dalam kasus BAPINDO.
Bahkan A.
Baramuli, orang yang pertama kali mengungkap kasus ini ke permukaan, adalah juga merasa kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Eddy Tansil.
Hukuman vonis tersebut dirasa sangat minim dan ringan, yakni tidak dipenjara seumur hidup atau bahkan dihukum mati misalnya, agar hukum punya efek jera kepada para koruptor lainnya (Majidi ed.
, 1994.
Sjahrir, 1994.
Kusuma ed.
, 2000.
Ruslan, 2.
Apa yang mencemaskan A.
Baramuli adalah bahwa akibat vonis ringan tersebut jangan-jangan orang akan berani mencoba-coba perbuatan seperti yang dilakukan oleh Eddy Tansil.
Kemudian Baramuli juga mengingatkan bahwa berdasarkan hukum, maka siapapun pejabat yang terbukti membantu seseorang meraih keuntungan dengan cara tidak benar, baik si pejabat memperoleh imbalan atau tidak, bisa dihukum karena sudah jelas tertulis dalam UU (Undang-Undan.
No.
3 Tahun 1971 tentang Korupsi, yang juga merupakan produk hukum dari pemerintah Orde Baru (Asikin, 1997.
Kusuma ed.
, 2000.
Muhammad, 2003.
dan Syafrian, 2.
Tapi konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru tahun 1994 itu, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 mengalami surut dan dimarginalisasikan.
Bukanlah suatu kebetulan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus BAPINDO adalah Eddy Tansil, sebagai representasi penguasaha WNI (Warga Negara Indonesi.
keturunan Cina.
Soedomo dan J.
Sumarlin, sebagai representasi pejabat atau penguasa Orde Baru yang non-Muslim.
serta Nasruddin Sumintapura, sebagai representasi dari birokrat yang kurang komit atau abai dengan kepentingan politik umat Islam.
Dalam konteks media massa, juga jelas menggambarkan bahwa surat kabar Republika di Jakarta, yang dibidani oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi.
, ingin menunjukan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, seperti surat kabar Kompas dan Suara Pembaharuan.
atau yang netral terhadap agama Islam, seperti surat kabar Media Indonesia (Aly, 1986.
Rachmadi, 1990.
Anwar, 1995.
Hefner, 1995.
Keller, 2009.
Kasman, 2010.
Hill, 2011.
dan Masha, 2013 dan 2.
KESIMPULAN 4
Dari beberapa pokok pikiran yang telah diuraikan mengenai wacana4 Sebuah Pengakuan: Artikel ini, sebelum diterbitkan dan diubah-suai dalam bentuknya sekarang, merupakan ringkasan untuk bahan perkuliahan Sejarah Orde Baru dan Reformasi .
di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
Universitas Pendidikan Indonesi.
di Bandung.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Farida Sarimaya.
Si.
(Allahuyarhama.
Moch Eryk Kamsori.
Pd.
dan Iing Yulianti.
Pd.
, tiga orang Asisten Dosen saya, yang sudah banyak membantu proses perkuliahan dengan baik dan Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para Mahasiswa yang mengontrak matakuliah tersebut, dimana banyak pertanyaan dan komentar mereka untuk memperbaiki dan mempertajam analisis dalam artikel ini.
Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam tulisan ini berada dibawah tanggung jawab akademik saya secara pribadi, dan tidak ada hubung-kaitnya dengan mereka.
wacana kritik sosial catatan pojok AuRehatAy miliki surat kabar Republika di Jakarta, yang menyorooti kasus mega skandal BAPINDO (Bank Pembangunan Indonesi.
pada tahun 1994 dan melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, serta menghabiskan uang rakyat sebesar kurang-lebih 1.
3 trilyun Rupiah, maka dapat dikatakan bahwa masalah KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nepotism.
di Indonesia pada pemerintahan Orde Baru tahun 1990-an masih wujud.
Masalah KKN ini akan menjadi isu politik utama hingga keruntuhan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998.
Kelahiran surat kabar Republika pada tahun 1990-an berada dalam kurun waktu dan atmosfer sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang begitu Di satu pihak masyarakat, khususnya umat Islam, dicekam oleh rasa ketidakpastian tentang nasib mereka di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, mereka mencari ketenangan dengan segala sesuatu yang bersifat spiritualisme dan Maka surat kabar Republika hadir sebagai media massa yang bernuansa keagamaan dan diuntungkan dengan keadaan ini.
Sementara di sisi lain, surat kabar Republika juga hadir pada saat sejarah mencatat peranan politik umat Islam di Indonesia mulai menguat ke tingkat kekuasaan birokrasi dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesi.
sebagai simbolnya.
Di sinilah surat kabar Republika hadir untuk memperkuat peran politik Islam yang memerlukan resonansi alat pemancar yang bertugas membentuk opini publik yang favourable.
Namun begitu, sebagai media massa, maka surat kabar Republika harus tetap dituntut untuk bersikap Surat kabar Republika juga A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita ANDI SUWIRTA.
Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru tumbuh di saat industri pers nasional dihadapkan pada berbagai masalah kemandegan yang disebabkan oleh persaingan dengan media massa elektronik yang lebih canggih dan dapat menyedot iklan lebih banyak, serta semakin berkembangnya koran dan majalah luar negeri yang diproduksi lebih canggih.
Surat kabar Republika, sebagai media massa yang ingin bersikap netral, dihadapkan pada persoalan yang mendasar, yakni: secara internal, media massa harus memilih antara idealisme atau bisnis media.
serta secara eksternal, pers yang kritis acapkali mendapat hambatan, bahkan serangan, dari kekuasaan negara dengan alibi harmoni atau stabilitas Mensiasati hal tersebut, surat kabar Republika melengkapi diri dengan satu kolom catatan pojok yang diberi nama AuRehatAy.
Nama AuRehatAy digunakan oleh surat kabar Republika sebagai sarana untuk melaksanakan kritik sosialnya kepada masyarakat, pemerintah, dan negara.
Namun, karena Republika merupakan surat kabar yang kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh penguasa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto, maka tidak mungkin ianya dapat secara terus terang melakukan kritik-kritik sosial, apalagi jika menyangkut para pembantu Presiden sebagai sasaran kritik utamanya.
Jika hal itu dilakukan, maka sama halnya dengan menggali kubur sendiri, dalam artian bahwa pers bisa terkena pembredelan oleh pemerintah Orde Baru.
Dalam konteks ini, catatan pojok AuRehatAy, yang disajikan dalam bentuk satu kalimat pendek dan sederhana namun berisi sindiran yang cukup tajam tetapi tidak kasar dan masih dalam batas yang wajar, merupakan cara mengkritik surat kabar Republika kepada pihak penguasa.
Dalam menyoroti kasus kredit macet di BAPINDO, misalnya, yang melibatkan beberapa pejabat tinggi negara, maka catatan pojok AuRehatAy dalam surat kabar Republika mampu menyajikan wacanawacana kritik sosial yang cukup tajam dan Kasus ini memang merupakan salah satu bentuk yang paling jelas tentang praktek KKN (Korupsi.
Kolusi, dan Nepotism.
pemerintah Orde Baru pada tahun 1990-an.
Peristiwa ini sempat menjadi sorotan utama beberapa media massa, salah satunya adalah surat kabar Republika.
Berita-berita utama yang disajikan dan juga kritik-kritik sosial yang tajam dalam catatan pojok AuRehatAy disampaikan oleh surat kabar ini kepada masyarakat luas.
Akibat pemberitaan dan pandangan yang telah diberikan oleh surat kabar Republika, tentu saja, telah memunculkan respons atau tanggapan yang berbeda-beda di dalam masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan.
Terutama sekali respons itu datang dari golongan politisi dan dari pihak pemerintah sendiri, serta insan akademis yang dalam hal ini diwakili oleh para mahasiswa dari berbagai PT (Perguruan Tingg.
di Indonesia.
Para politisi menganggap bahwa kasus BAPINDO telah mencemari dunia politik di Indonesia, karena melibatkan beberapa pejabat tinggi negara.
Para politisi kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang intinya adalah dukungan kepada pemerintah agar segera menuntaskan kasus ini dengan cepat dan menindak para pejabat yang terlibat di dalamnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tanpa memandang siapa dan apa jabatannya.
Pemerintah kemudian merasa perlu untuk menuntaskan kasus ini, karena menyangkut citra A 2018 Minda Masagi Press owned by ASPENSI in Bandung.
West Java.
Indonesia ISSN 2443-2776 and w.
com/index.
php/insancita INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia.
Volume 3.
August 2018 pemerintahan yang tercemar oleh perbuatan oknum-oknum pejabat Walaupun sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki kasus ini secara intensif, namun berbagai usaha itu belum terlihat hasil yang dapat memuaskan bagi semua pihak, terutama masyarakat umum.
Bahkan hasil akhir dari proses penuntasan kasus BAPINDO ini cukup mengecewakan banyak pihak, karena hanya dengan vonis hukuman yang ringan untuk suatu tindak pidana besar KKN yang menyangkut uang rakyat.
Para mahasiswa, perkumpulan pemuda, dan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyaraka.
menaggapi kasus BAPINDO dengan melakukan unjuk rasa di berbagai daerahnya masing-masing dengan tuntutan yang hampir serupa, yaitu penyelesaian kasus secepatnya dan pemberian hukuman bagi para Reaksi-reaksi yang terjadi di masyarakat terhadap kasus BAPINDO menunjukan bahwa media massa, dalam hal ini surat kabar Republika, mempunyai peranan yang cukup besar dalam mengontrol pemerintahan dan mengoreksi penyelewengan yang ada dengan informasi yang diberikan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan mengerti dengan keadaan mereka serta dapat bertindak untuk menyelamatkan nasib mereka dan tidak lagi dibodohi oleh penguasa negeri ini.
Akhirnya, konteks kasus BAPINDO, yang melibatkan tiga pejabat penting pada masa Orde Baru tahun 1994, harus dilihat dalam persaingan politik dari kelas menengah Muslim yang tengah pasang pada tahun 1990-an, yang pada masa-masa awal Orde Baru di tahun 1970/1980-an mengalami surut dan Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kasus BAPINDO dinilai sebagai representasi dari penguasaha WNI (Warga Negara Indonesi.
keturunan Cina.
pejabat atau penguasa yang nonMuslim.
serta birokrat yang kurang komit atau abai dengan kepentingan politik umat Islam.
Dalam konteks media massa, juga jelas menggambarkan bahwa surat kabar Republika di Jakarta, yang dibidani oleh ICMI, ingin menunjukan peran dan persaingan politiknya dengan media arus utama pada masa Orde Baru, yang didominasi oleh golongan non-Muslim, atau media massa yang netral terhadap agama Islam.
Referensi