Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 2.
Edisi Agustus 2022
p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424
ANALISIS PENERAPAN PARADIGMA E-GOVERNMENT PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE E-GOVERNMENT
PARADIGM AT THE COMMUNICATION AND INFORMATION OFFICE
PESISIR SELATAN DISTRICT
Hazid Jalma1.
Desna Aromatica2, dan Ria Ariany3 Program Studi Magister Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Universitas Andalas email: hazidj16@gmail.
Program Studi Magister Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Universitas Andalas email: desnaaromatica@gmail.
Program Studi Magister Administrasi Publik.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Universitas Andalas email: riaariany@soc.
Abstrak Sistem pemerintahan berbasis elektronik .
-governmen.
yang merupakan AutonggakAy pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah, membutuhkan birokrat pemerintah merubah cara berpikir dari paradigma birokrasi menjadi paradigma e-government agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan paradigma e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, materimateri visual kualitatif dengan pegawai dan stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan pradigma e-government yang dilihat dari beberapa indikator penelitian seperti orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip penyerahan pelayanan.
Kesimpulan penelitian ini, penerapan paradigma e-government dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dampak baik pada pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, proses penyelesaian tugas dengan memanfaatkan elektronik dan hubungan yang baik stakeholder dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
Kata Kunci: Manajemen Perubahan.
Pelayanan Publik.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Abstract E-government is a milestone for the government's use of information technology, requiring bureaucrats to shift from a bureaucratic paradigm to an e-government paradigm in order to Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 effectively utilize information technology.
This study intends to describe the implementation of the egovernment paradigm at the Pesisir Selatan District Department of Communication and Information Office.
Observation, interviews, qualitative documentation materials with personnel and stakeholders of the Communication and Information Office of Pesisir Selatan District are utilized to collect descriptive qualitative data.
Several research indicators, including orientation, organizational processes, management principles, leadership style, internal communication, external communication, and the service delivery, indicate that the implementation of an electronic-based government system by the Department of Communication and Information Office of Pesisir Selatan District has utilized the e-government paradigm.
This study concludes that the implementation of the e-government paradigm in the implementation of an electronic-based government system by the Communication and Information Office Pesisir Selatan District has a positive effect on governmentheld public services, the process of completing tasks through the use of technology, and the relationship between stakeholders and the Communication and Information Office Pesisir Selatan District.
Keywords: Change Management.
Public Services.
E-Government.
PENDAHULUAN
Dunia menggunakan teknologi informasi agar perkembangan zaman yang semakin maju dan modern.
Perkembangan yang terjadi teknologi informasi oleh pemerintah perlu dilihat dari sisi teknologi informasi yang selalu berkembang.
Perkembangan zaman menempatkan suatu bangsa pada posisi reformasi, tujuan pemanfaatan teknologi sejauh mana bangsa tersebut dapat maju untuk meningkatkan kualitas pemerintah didasarkan atas seberapa jauh menguasai akan sulit tercapai tujuan (Indrajit, 2.
teknologi dan informasi (Puspita, 2.
Birokrasi yang didasari oleh teori Pemanfaatan teknologi informasi dalam dan aturan yang berlaku serta memiliki kehidupan menjadi aspek yang tidak dapat spesialisasi sesuai dengan tujuan yang ditinggalkan dan menjadi hal yang sangat telah disepakati dalam sebuah pemerintah (Muhammad, 2.
Untuk mendapatkan perkembangan zaman.
Seiring Pemanfaatan Tanpa manfaat teknologi informasi, pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi.
informasi, aktivitas kehidupan masyarakat Namun, melaksanakan reformasi tidak dan organisasi dalam berbagai sektor mudah, reformasi birokrasi menghadapi tengah mengalami perubahan.
Sebagai kendala budaya, hambatan struktural dan mental birokrasi di kendala teknis (Mustapa, 2.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Kedudukan birokrasi dalam sebuah Birokrasi (Darmawan.
& Indra, 2.
Juga, e- merupakan mesin negara, sehingga jika mengganggu jalannya negara.
Reformasi pemerintahan terbuka (Dhahir, 2.
Lebih (Cahyadi, panjang pemerintah yang diselenggarakan dari tahun 2010-2025 dalam Peraturan governemnt dapat dilihat dari dua sisi.
Presiden Republik Indonesia Nomor 81 yaitu sisi organisasi dan sisi stakeholder.
Tahun Pada pelaksanaannya dari sisi organisasi.
Reformasi Grand Birokrasi.
Design Pemanfaatan teknologi informasi dalam grand design organisasi antara lain penghematan biaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diwujudkan dalam pelaksanaan e-government.
Pengertian e-government tukar-menukar informasi dan data.
Kemudian dari sisi sering dipakai menurut UNDP (United stakeholder manfaat yang diterima berupa Nation Development Program.
mendefinisikan e-government sebagai Aue- informasi, akses terhadap dokumen dan formulir elektronik.
Information Technology (ICT) government menawarkan berbagai macam agenciesAy (Indrajit.
Berbagai manfaat, pada parakteknya pelaksanaan e- government bukanlah hal yang mudah.
pelaksanaan e-gomernment.
Pelaksanaan Terdapat berbagai macam hambatan yang e-government dapat memberikan manfaat harus diselesaikan oleh pemerintah agar berupa percepatan waktu dan pengurangan Pelaksanaan e-gomernment juga memiliki potensi besar dalam peningkatan yang dihadapi dalam pelaksanaan e- Communication Namun, walaupun pelaksanaan e- pemerintah, respons yang lebih baik terhadap privat dan masyarakat, dan e-government.
Hambatan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 e-government (Cahyadi.
Walaupun adanya berbagai macam teknologi informasi yang sesuai dengan Indonesia.
government, bukan berarti pemerintah Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Untuk sukses melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik e-government, diperlukan strategi-strategi melibatkan seluruh lembaga pemerintahan agar ikut berperan dalam pelaksanaan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan e- SPBE secara nasional.
Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah Peraturan Strategi pelaksanaan e-government pusat dalam berhubungan langsung dengan di Indonesia telah dirancang cukup lama oleh Pemerintah Indonesia, mulai dari pelaksanaan SPBE.
Adanya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 SPBE, memberikan tantangan tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah dalam Pendayagunaan Telematika di Indonesia memberikan pelayanan publik yang lebih sampai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun responsif (Imania, 2.
Tanpa masuknya 2003 tentang Kebijakan dan Strategi pemerintah daerah ke dalam pelaksanaan Nasional Pengembangan E-government.
SPBE, pemerintahan daerah akan terisolasi Konsep inilah yang menyokong awal berkembangnya aplikasi e-government di dengan pembedaan digital.
Pengembangan Indonesia (Jalma.
Putera, & Kusdarini.
Untuk Salah satu pemerintah daerah yang pelaksanaan e-government, pada tahun pelaksanaan SPBE adalah Pemerintah 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemerintah baru melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan predikat baik dalam pelaksanaan SPBE.
Berbasis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan babak baru dan memberikan memperoleh nilai indek SPBE yang lebih penamaan baru terhadap pelaksanaan e-
tinggi dari kabupaten lain di Sumatera
Barat dan memperoleh peringkat 6 tingkat Elektronik
(SPBE)
Indonesia.
Perubahan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192
kabupaten/kota di Indonesia dan nilai berada di bawah Pemerintahan Kabupaten
Pesisir
SPBE
kabupaten/kota Selatan tertinggi di pulau Sumatera.
Nilai indeks terluas nomor 2 di Provinsi Sumatera SPBE merupakan nilai yang diperoleh oleh Barat setelah Kabupaten Mentawai dan monitoring dan evaluasi SPBE yang Kabupaten Pasaman.
Dari tiga kabupaten Kementerian terluas yang ada di Provinsi Sumatera Pendayagunaan Aparatur Negara Barat hanya Kabupaten Pesisir Selatan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun yang melaporkan pelaksanaan SPBE di Sekaligus dalam nilai indeks Monitoring dan evaluasi SPBE Pemerintah melihat penilaian SPBE dari beberapa Kabupaten Pesisir aspek yaitu domain kebijakan SPBE, kabupaten terbaik dalam melaksanakan domain tata kelola dan domain layanan SPBE di tingkat provinsi.
Selatan SPBE.
Sementara itu dari hasil monitoring Nilai indeks SPBE Pemerintah dan evaluasi SPBE.
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang baik bukan Pesisir Selatan memperoleh nilai indeks diperoleh begitu saja, berbagai macam 34 dengan predikat baik yang Kabupaten Pesisir Pemerintah Selatan pemerintah daerah lain di Sumatera Barat.
menerapkan SPBE.
Pemerintah Kabupaten Nilai ini diperoleh berdasarkan nilai Pesisir domain kebijakan SPBE sebesar 2.
65, nilai pelaksanaan SPBE di daerahnya melalui tata kelola sebesar 1.
86 dan nilai layanan Dinas SPBE sebesar 4.
sebagai leading sector pelaksana SPBE Pelaksanaan SPBE Selatan Komunikasi Informatika Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mewujudkan SPBE yang baik.
Anggaran tergolong luar biasa, dilihat dari nilai merupakan faktor penting yang dibutuhkan indeks SPBE yang diperoleh pemerintah dilaksanakan sesuai strategi pemerintah menjadi perhatian adalah Kabupten Pesisir Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan merupakan kabupaten dengan luas Selatan pada tahun 2019 memberikan 749,89 KM2.
Luas wilayah yang Hal Pelaksanaan SPBE Rp.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 998 kepada Dinas Komunikasi Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden Selatan.
Anggaran belanja yang diberikan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
Informatika
Kabupaten
SPBE
Kabupaten Pesisir Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berlaku.
103,55% dari anggaran tahun 2018 yang Pembahasan mengenai pelaksanaan hanya sebesar Rp.
SPBE telah banyak dilakukan melalui Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pelaksanaan SPBE sering dilihat dari sisi berusaha terus memberikan kemajuan.
implementasi (Hamidah, 2.
(Wahab.
Beberapa 2.
, pelayanan publik (Atthahara, 2.
Kabupaten Pesisir Selatan (Nugraha, 2.
, e-office (Juairiah, 2.
SPBE.
Pada (Handika, kualitas e-government (Saputra, 2.
, pembangunan SPBE di Kabupaten Pesisir learning organization (Awaludin, 2.
Selatan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir dan lain sebagainya.
Namun terdapat hal Selatan mengeluarkan kebijakan berupa yang lebih mendasar dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 SPBE yang harus disadari oleh pemerintah Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan yaitu cara berfikir .
dalam Pengembangan melaksanakan SPBE.
Lingkungan E-government Pemerintahan Kabupaten Hal mendasar yang dihadapi dalam Pesisir Selatan.
Kemudian pada prosesnya, pelaksanaan SPBE di Kabupaten Pesisir berkaitan dengan aspek budaya (Irawan.
Selatan menghadirkan Peraturan Daerah Sering kali ditemukan resistensi Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun dan penolakan dari masyarakat dan jajaran Sistem pegawai pemerintah terhadap penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Melalui SPBE.
Kemudian kurangnya kesadaran Peraturan pada manfaat dan penghargaan terhadap Daerah
Pengelolaan Kabupaten
Pesisir
SPBE
Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis keengganan berbagi data dan informasi Elektronik.
Pemerintah Kabupaten Pesisir agar terintegrasi pada penyedia pelayanan Selatan Pada dasarnya, penerapan SPBE SPBE.
Terakhir.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 oleh pemerintah mendorong transformasi menyebabkan kehilangan mutu dan daya saing (Ahmad.
Rudy, & Opan, 2.
menuju paradigma egovernment sehingga Tujuan penerapan SPBE menjadi salah satu organisasi yaitu menjadikan organisasi elemen utama dalam memperbaiki sistem manajemen pemerintahan (Slamet.
Abdul, terhadap perubahan yang terjadi di dalam & Aziz, 2.
Karena tidak adanya organisasi (Sugandi, 2.
Hal ini tentu sejalan dengan konsep dasar penerapan e- terdahulu mengenai bagaimana penerapan governemnt oleh pemerintah yang akan cara berfikir dapat berpengaruh pada memberikan dampak efektif, efisien dan pelaksanaan SPBE pemerintahan, maka penerapan paradigma e-government.
Pada Pada perubahan .
hange managemen.
dapat SPBE merupakan suatu proyek change diartikan sebagai proses terus menerus management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan dengan arah, struktur, dan kemampuan cara berfikir.
Perubahan paradigma ini untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, masyarakat dan para keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku dan kebiasaan sehari- Zulkifli.
Nasrul, & Supardi, 2.
Hal ini Jika para pimpinan dan pegawai di dilakukan untuk menangani transisi dari pemerintahan tidak mau berubah, maka tata kelola instansi yang selama ini dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan diterapkan menjadi tata kelola yang sesuai belum siap untuk menerapkan konsep dengan pelaksanaan SPBE.
SPBE(Indrajit, 2.
(Ratnasari.
Fitri.
Pelaksanaan SPBE memiliki ruang Change management .
anajemen lingkup yang luas bukan hanya sekedar perubaha.
memiliki konsep dasar berubah pelayanan publik.
Pelaksanaan SPBE juga menjadi alasan mengapa pelaku dapat dipandang sebagai bentuk perubahan tata Pada kelola pemerintah dengan memanfaatkan cara-cara dalam penyelenggaraan organisasi dapat Manajemen perubahan harus diterapkan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 pada instansi pelaksana SPBE yang dapat Prinsip Manajemen dilihat dengan perubahan paradigma atau cara berfikir.
Perubahan paradigma akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran Gaya Kepemimpinan dan keinginan untuk mengubah cara kerja, bersikap, perilaku dan kebiasaan sehari- Komunikasi Internal Hal ini dilakukan untuk merubah birokrasi yang selama ini diterapkan Komunikasi Eksternal pelaksanaan SPBE.
Ada 8 .
aspek yang dapat digunakan dalam melihat (Indrajit.
Bentuk Penyerahan Pelayanan komunikasi internal, komunikasi eksternal.
Prinsip Penyerahan Pelayanan bentuk penyerahan pelayanan dan prinsip Untuk melihat paradigma e-government.
Alfred Tat-Key-Ho (Kumurur, paradigma tersebut, menurut Haedler dan menjadi birokrasi yang sesuai dengan Pellici Manajemen Tim kerja antar departemen dengan koordinasi sentral Fasilitasi dan Innovatif Jejaring .
multi arah dengan koordinasi sentral Komunikasi Formal dan Umpan balik langsung dan cepat Saluran ganda Electronic Interaksi tidak muka-dengan muka .
ejauh mungki.
Sesuai dengan keinginan pemakai .
dan Sumber: Alfred Tat-Key-Ho dalam Kumurur .
Mengingat menyoroti sudut pandang paradigma e-
pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh government dapat dilihat pada Tabel 1
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis ingin melihat paradigma e-
Tabel 1
Paradigma E-government ditinjau dari Sudut Pandang Manajemen
Sudut Pandang
Paradigma Egovernment Orientasi
- Kepuasan dan - Fleksibilitas Proses - Hirarki horizontal Organisasi
- Organisasi jejaring - Pembagian government yang diterapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pesisir Selatan sebagai leading sector
SPBE
Kabupaten Pesisir Selatan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai menganalisis change management Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan SPBE Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 yang membutuhkan perubah paradigma.
Menggunakan paradigma e-governmnet pemerintahannya dengan memanfaatkan keinginan untuk merubah arah, struktur, teknologi infomasi.
Sejalan kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, sebelumnya.
Zweers dan Planque dalam Dinas (Gunawan, 2.
juga mengembangkan Komunikasi dan Informatika Kabupaten pendefinisian e-government lebih luas Pesisir Selatan.
sebagai penyediaan informasi, layanan KAJIAN LITERATUR elektronik, dan pemerintah, tidak terbatas Pemanfaatan teknologi informasi tempat serta waktu, menawarkan nilai saat ini sudah berkembang sedemikian pesat dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak dalam definisi adalah pelaksanaan e- government oleh pemerintah tidak terbatas teknologi merupakan suatu hal yang sudah pada pelayanan publik dan manajemen selayaknya dapat diadopsi secara baik oleh pemerintahan saja, e-government yang Pemanfaatan teknologi oleh dilakukan pemerintah harus melibatkan pemerintah memiliki berbagai komponen partisipasi stakeholder di dalamnya.
Pemahaman Untuk mencapai tujuan penerapan dengan masyarakat, privat maupun antara e-government.
Pemanfaatan memperhatikan beberapa faktor kesiapan yang sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan biasa disebut dengan e- E-government merupakan bentuk Faktor government dapat dijadikan alat ukur aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana informasi (Rianto.
Lestari, 2.
Faktor Pengertian ini menempatkan e-government dilaksanakan mencakup pelaksanaan tugas Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 telekomunikasi dan penggunaan teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, menyebabkan kehilangan mutu dan daya ketersediaan anggaran, adanya perangkat saing (Ahmad et al.
, 2.
Tujuan hukum, perubahan paradigma (Indrajit, manajemen perubahan bagi organisasi yaitu menjadikan organisasi lebih efektif.
Praktek pengembangan penerapan efisien dan responsif terhadap perubahan e-government sering terdengar dan terlihat yang terjadi di dalam organisasi (Sugandi.
Hal ini tentu sejalan dengan konsep e-governemnt pembangunan infrastruktur telekomunkasi.
Pembuatan aplikasi-aplikasi e-government dampak efektif, efisien dan rasional pada untuk meningkatkan penggunaan teknologi penyelenggaraan pemerintahan.
Pembuatan berbagai macam Haedler dan Pellici dalam (Indrajit, kebijakan guna mendukung pelaksanaan e- 2.
, dari sudut pandang manajemen Serta menyediakan sumber setidaknya ada 8 .
aspek cara daya manusia dan anggaran yang memadai berfikir e-government, yaitu orientasi, setiap tahunnya.
Namun, proses organisasi, prinsip manajemen, pandangan yang jelas dari sisi pemerintah gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan Dengan demikian, peneliti paradigma e-government yang diterapkan Penerapan e-government oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan management yang membutuhkan adanya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis keinginan untuk merubah paradigma dan cara berfikir (Indrajit, 2.
Manajemen
METODE PENELITIAN
alasan mengapa pelaku dapat hidup dan cara-cara Pada Metode merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
Tujuannya yaitu Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 berusaha untuk membuat deskripsi dari pemilihan terhadap orang atau tempat yang gambaran fakta tentang paradigma e- terbaik yang dapat membantu dalam memahami sebuah fenomena (Creswell.
Infoman dalam penelitian ini Dinas komunikasi eksternal, bentuk penyerahan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, mitra kerja .
, pelayanan pelaksanaan SPBE di kantor Dinas pelayanan publik selama penelitian di Komunikasi Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
Penelitian ini Dinas Komunikasi Berlangsung mulai bulan Agustus 2021 Kabupaten Pesisir Selatan.
Informatika sampai dengan Januari 2022.
Langkah-langkah HASIL PENELITIAN Orientasi informasi dengan pegawai struktural Dinas Pertama.
Komunikasi dan Informatika Kabupaten pengendalian pemakai pada penerapan Pesisir Selatan melalui observasi dan SPBE menyebabkan perubahan kebijakan wawancara baik yang terstruktur maupun pada tugas pokok yang dilaksanakan dinas.
tidak, dokumentasi, materi-materi visual.
Pelaksanaan serta usaha merancang protokol untuk Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Diskominf.
sekarang di e-governmnet
SPBE
Dinas Komunikasi Peraturan Bupati Dinas Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
Kedudukan.
Susunan Organisasi.
Tugas Penentu dalam penelitian kualitatif dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika informasi tentang kondisi dan data yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati dijadikan sumber yang diinginkan peneliti Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 dan berkaitan dengan persoalan yang tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi.
Pemilihan Tugas Pokok.
Fungsi.
Tata Kerja.
Dan informan yang akan diteliti ditentukan oleh Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas peneliti .
, yaitu melakukan Komunikasi Dan Informatika.
Berdasarkan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 tugas dan fungsi Diskominfo, berikut Diskominfo dapat diakses oleh masyarakat Kasi Penyediaan dengan datang langsung ke Diskominfo.
Informasi Publik namun lain cerita setelah diterapkan SPBE Pelayanan pelayanan publik Diskominfo mengenai Diskominfo menyediakan beberapa sarana Diskominfo kepada masyarakat, sebagai yang dapat diakses secara manual maupun Berikut merupakan bentuk-bentuk AuSaat ini pelayanan publik yang ada informasi-informasi, masyarakat dan juga seperti Untuk pelayanan suratsurat izin di dinas tidak ada lagi.
Ay (Wawancara tanggal 16 Desember Diskominfo sebagai Wali Data publik berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai penyelenggara komunikasi publik berikut:
AuUntuk pelayanan yang dilakukan Kalau pelayanan informasi sekarang bisa di web saja, lebih banyak yang Ay (Wawancara tanggal 16 Desembe.
Berikut merupakan wawancara Pesisir Selatan memperoleh nilai IKM sebesar 80,41 dengan predikat Baik.
Diskominfo dalam mengakses pelayanan Informasi Publik melalui PPID Kabupaten Pelayanan sarana akses masyarakat yang disediakan yang bertugas melaksanaan Pelayanan Survei Diskominfo.
mengenai sarana akses masyarakat yang publik ini yang baru pernah dilakukan oleh dapat digunakan untuk terhubung dengan Diskominfo.
Disamping IKM PPID ini.
Diskominfo bersama Kasi Penyelenggara Diskominfo juga menyediakan kepuasan Komunikasi Publik sebagai berikut:
layanan informasi melalui web PPID Kabupaten Pesisir Selatan.
AuUntuk line telepon sendiri kita memiliki tiga chanel, yang pertama itu di radio, kemudian di PPID dan di sekretariat khusus nomor telepon Untuk media komunikasi yang dikelola oleh Diskominfo yaitu oleh Diskominfo sendiri.
PPID dan Langkisau FM.
Untuk masyarakat sendiri, kita bebaskan mengakses media manapun untuk Mayoritas pandangan positif terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan.
Kedua, menuntut adanya berbagai macam akses yang disediakan untuk dapat terhubung Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 mengontak dinas.
Ay (Wawancara tanggal 16 Desembe.
Diskominfo menyediakan dua yang menjalankan tugas yaitu Bidang Penyelenggara E-government dan Bidang Statistik serta Pelayanan harus dirubah.
Pelaksanaan masyarakat dalam mengakses pelayanan.
Untuk keperluan tersebut.
Diskominfo harus merombak ulang struktur organisasi disediakan Diskominfo berupa youtube, dengan adanya kebijakan baru yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor penerangan yang bertujuan memberikan 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, lebih banyak sarana yang dapat digunakan Susunan Organisasi.
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Selain itu, berbagai macam cara Informatika.
akses masyarakat kepada dinas juga dapat menghubungi dinas melalui kontak situs web, nomor telepon/HP, e-mail atau media sosial.
Proses Organisasi Pertama, hirarki horizontal pada penerapan kebijakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi.
Tugas Pokok.
Fungsi.
Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Informatika Kepala Diskominfo AuSebenarnya struktur kita sangat ramping, yang dulu dua bidang.
Sesuai dengan fungsi Diskominfo
SPBE
pelayanan informasi publik, sesuai dengan kewenangan tersebut, ada kewenangan lain yang belum tersentuh seperti statistik dan persandian sehingga kita ajukan perubahan struktur organisasi.
Sebelumnya kita ajukan menjadi tipe A namun disetujui dengan tipe B yaitu 3 bidang.
Dalam pengajuan perubahan organisasi ada standarstandar yang dipenuhi dengan pedoman PP no 18 Tahun 2016.
Standar tersebut telah terpenuhi oleh Diskominfo dan ada beberapa yang tipe A.
Ay (Wawancara tanggal 20 Desember 2.
FM.
Kontak-kontak tersebut dapat berupa Komunikasi pimpinan Diskominfo berikut:
dinas, kontak PPID dan kontak Langkisau Berikut wawancara mengenai struktur organisasi Cara akses lain masyarakat Diskominfo harus semakin baik, cepat, dan murah.
daring yang dapat diakses melalui web.
berbagai proses pelayanan yang diberikan datang langsung ke dinas dan secara Diskominfo, menimbulkan tuntutan agar Dua saluran tersebut berupa manual yang Media SPBE kebijakan yang melandasi pelaksanaan tugas pokok Diskominfo hanya 2 bidang Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Diskominfo melakukan perubahan dan persandian.
Walau pun terdapat 3 pada struktur organisasi.
Perubahan ini menimbulkan struktur organisasi dinas Diskominfo tidak akan terlepas satu sama yang terlihat pada jumlah bidang yang dimiliki dari dua bidang menjadi tiga Perubahan Hal ini dikarenakan perubahan tipe Diskominfo dinas, dari dinas tipe C ke tipe B.
pertambahan bidang, akan ada perubahan Perubahan jabatan dan tugas yang memberikan dampak pada pekerjaan yang dilakukan.
Perubahan pelaksanaan tugas yang terjadi di Diskominfo pada Bidang Statistik dan pembagian pekerjaan yang lebih baik dan Persandian.
Pada membuat pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat.
dipisahkan dalam dua bidang berbeda Kedua, organisasi jejaring yang membuat bidang ini tidak berjalan secara menuntut perubahan struktur organisasi Setelah pertambahan bidang yang Diskominfo mengakibatkan statistik dan persandian aktivitas yang berbasis proses penerapan pada satu bidang, peningkatan kemajuan SPBE.
Struktur organisasi berbasis proses Diskominfo.
Berdasarkan Ketiga, pembagian informasi yaitu Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Diskominfo mengimplementasikan sistem 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi.
Tugas dan Fungsi Diskominfo telah memiliki rencana untuk Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 16 jabatan struktural digital pada tahun 2019.
Pembuatan yang ada di Diskominfo.
Jabatan-jabatan Sistem Informasi Digital ini didasari pada ini melaksanakan tugas dengan pekerjaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang berbeda-beda namun tetap terkait tentang Kebijakan dan Strategi Nasional satu sama lain.
Dalam artian ini, tiga Pengembangan bidang yang ada mewadahi kegiatan merupakan wawancara yang dilakuakan informasi dan komunikasi.
SPBE.
Statistik dengan Kepala Bidang Aplikasi dan E-government.
Berikut Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Informatika sebagai pembuat aplikasi di Diskominfo terkait pembuatan Sistem beradaptasi dengan berbagai perubahan.
Informasi Digital Diskominfo sebagai Manajemen yang fleksibel juga dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya AuMemang dahulu kita mau buat sistem arsip di Diskominfo, namun pada perjalanannya, tidak jadi Rencana berubah karena ada rencana membuat arsip digital se kabupaten Pessel.
Sistem arsip ini juga ada aturan yang baru.
Untuk saat ini kita masih memprint surat-surat itu dan kita simpan.
Ay (Wawancara tanggal Desember Diskominfo pada tahun 2019 telah Kemudian Untuk dapat melihat lebih lanjut tentang kondisi sumber daya manusia Diskominfo yang hanya di tambah sebanyak 5 orang, dengan kondisi Diskominfo melakukan penambahan 1 bidang dan 3 seksi, peneliti melakukan wawancara mengenai kondisi Kabag Umum di Diskominfo sebagai berikut:
dapat digunakan sebagai pusat pembagian AuKalau saat ini belum cukup, staf saja masih banyak yang kurang.
Bidang-bidang yang baru ini masih belum ada memiliki staf.
Bidang yang lama pun masih kekurangan Untuk menutupi kekurangan tersebut, kita banyak anak-anak Ay (Wawancara tanggal Desember Lebih informasi bagi pegawai.
Namun hal ini diurungkan karena adanya program baru dari pemerintah pusat melalui sistem arsip kabupaten melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.
Prinsip Manajemen Untuk bagaian awal yaitu melihat kekurangan sumber daya manusia yang manajemen fleksibel Diskominfo.
Gaya 2021 yang dilakukan oleh Diskominfo.
diakses oleh semua pegawai.
sistem ini Diskominfo penambahan 5 orang pegawai pada tahun dokumen-dokumen pekerjaan yang dapat Diskominfo memiliki 49 pegawai.
Terjadi Sistem arsip digital dinas dapat digunakan Nomor 555.
1/219/KOMINFO-PS/V/2019.
Diskominfo pada tahun 2020 sebanyak 44 Informatika Kabupaten Pesisir Selatan datang dari penyelesaian tugas.
Sumber menggambarkan kemampuan Diskominfo Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Diskominfo yang dapat menyesuaikan.
Hal ini akan sistem arsip digital dinas melalui Surat Diskominfo.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 merupakan wawancara dengan Sekretaris perencanaan melalui Petunjuk Operasional Diskominfo sebagai berikut:
(PO) kegiatan.
Di dalam pembuatan PO AuDari segi analisa jabatan karena memang ada acuan misalnya satu kasi itu ada beberapa staf dengan kualifikasi tertentu.
Dalam hal itu kita masih kekurangan, dan kita masih bisa bekerja saling membantu antar bidang kalau ada projek yang Memang organisasi sekarang harus bersifat seperti lingkaran atau biasa disebut Kalau organisasi dahulu berbentuk pyramid dan terdapat silo-silo dan sekarang tidak lagi.
Ini terbukti efektif, misalnya ada sumber daya yang kurang sibuk maka biasa kita perbantukan kepada yang sibuk.
Ay (Wawancara tanggal 16 Desembe.
Kedua.
Tim kerja antar departemen terdapat rancangan tim kerja di luar dengan koordinasi sentral dapat diartikan Karena seluruh bidang sebagai kemampuan Diskominfo bekerja secara tim.
Tim yang terdiri dari beragam struktur Diskominfo bekerja sama untuk Diskominfo menjadi berubah, menjadi menghasilkan sebuah rangkaian produk seorang fasilitator dan koordinator.
Dinas atau pelayanan yang baik dan berkualitas.
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Beberapa tim kerja dibentuk luar Struktur Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Organisai Diskominfo.
Pembentukan tim Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kegiatan yang diselenggarakan masing- Sekretaris Daerah.
Diskominfo sekarang masing bidang di Diskominfo.
dipimpin oleh JUNAIDI.
Kom.
ME.
struktur yang ada untuk berkerja sama Sekretaris berpendapat pembuatan tim kerja yang membantu pegawai memahami pekerjaan bidang lainnya.
Gaya Kepemimpinan Pertama, fasilitasi dan koordinasi menempatkan pelaksanaan SPBE yang Diskominfo Dalam kaitan dengan koordinasi.
Kepala Dalam Kepala tim kerja yang dibentuk tetap diKepalai oleh Kepala Diskominfo.
Diskominfo juga penghargaan telah diraih oleh Kabupaten membuat tim kerja antar bidang dalam Pesisir Dalam Kabupaten Pesisir melaksanakan kegiatan, dinas membuat Diskominfo.
Selatan.
Selatan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Barat.
kepemimpinan Inovatif dapat diartikan Kemudian yang paling anyar.
Kepala sebagai usaha pemimpin untuk melakukan Diskominfo Achievement Motivation Person Diskominfo melakukan inovasi dalam Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera bentuk pembuatan aplikasi SPBE.
Aplikasi Barat tahun 2021.
Dari sudut pandang yang dibuat oleh Diskominfo berupa Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi aplikasi Open Data dan Aplikai I-TOP.
Publik Aplikasi Open Data merupakan aplikasi Sumatera Kedua.
Kepemimpinan Kepala Diskominfo, sebagai berikut:
menerapkan program satu data.
Sementara itu, aplikasi I-TOP merupakan aplikasi penunjang layanan SPBE yang dibuat oleh Diskominfo.
Adanya dilakukan oleh Diskominfo tidak terlepas dari peran Kepala Diskominfo.
Berikut merupakan wawancara bersama Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kepala Diskominfo sebagai berikut:
dilakukan dalam membahas pekerjaan dan AuKepala Dinas merupalan orang yang sering menanyakan pendapat.
Jadi ketika ada sesuatu yang beliau rencanakan, beliau meminta saran dan masukan kepada kami, selalu Misalnya dalam beberapa bidang.
Pak Kadis akan mengumpulkan kami dan melakukan rapat atau diskusi informal dan Jadi Pak Kadis kalau disini merupakan top manajer ya, artinya beliau telah mendelegasikan kewenangannya kepada masingmasing kepala bidang.
Pak Kadis teknis di Diskominfo.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika beranggapan bawah diskusi informal yang didukung Kepala Dinas lebih efektif dilakukan dari pada secara formal yang menyita banyak waktu.
Karena sosok Kepala Dinas dianggap sebagai orang yang terbuka, pegawai di pusat data dari Kabupaten Pesisir Selatan AuKeberhasilan di Diskominfo tidak terlepas dari bimbingan Kepala Dinas.
Beliau merupakan orang yang terbuka akan kritik dan saran dari para pegawainya.
Untuk menyampaikan pendapat kepada Kepala Dinas bisa dilakukan kalau ada kesempatan, misalnya sedang di ruangannya kami datang kesitu.
Kepala Dinas tidak melakukan bagibagi waktu untuk menyampaikan dilakukan penyampaian pendapat Ay (Wawancara tanggal 16 Desember 2.
Kebiasaan diskusi secara informal Diskominfo Pada pendapat secara langsung.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 benar-benar pekerjaan yang dilakukan kepda masing-masing bidang.
Ini dalam artian beliau tidak lepas tangan ya.
Namun ketika kami memiliki inovasi, kami akan sampaikan Bapak Kadis, paparkan, kami jelaskan.
Ketika beliau setuju, kami akan lanjut Pak Kadis lebih mengarah pada seorang manajer yang mengarahkan sumber daya melaksanakan sesuai pekerjaan yang ada.
Ay (Wawancara tanggal 2 Desember 2.
Kepala Diskominfo digambarkan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir.
Informatika.
grup WA yang ada di Diskominfo.
Namun peneliti temukan terdapat dua bidang yang belum memiliki grup komunikasi dengan memanfaatkan elektronik, yaitu Bidang Aplikasi Informatika dan Bidang Statistik Diskominfo Ketika Kepala Komunikasi Internal dalam penerapan SPBE melalui fasilitas intensif antara masing-masing pegawai format kelompok.
Format Informatika instalasinya jaringan komputer lokal yang maupun di dalam Aplikasi arah dengan koordinasi sentral diartikan di semacam email dan chatting, komunikasi AuUntuk saat ini kita di bidang tidak memiliki grup WA, tapi kita ada grup WA Diskominfo.
Biasanya untuk urusan kantor berkomunikasi di grup WA Diskominfo.
Karena kita di bidang sedikit orang ya, jadi biasa kontak personal saja lewat WA.
Ay (Wawancara tanggal 2 Desember 2.
Kedua, jejaring .
multi melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.
Pertama.
Bidang berkomunikasi di bidang, sebagai berikut:
Berikut mengenai penggunaan elektronik dalam Kepala Persandian.
Dinas akan meminta masukan dan saran Diskominfo.
Tedapat beberapa format kelompok berupa akan dikerjakan di Diskominfo.
Kepala Pegawai menggunakan aplikasi Whatsapp (WA).
Kepala Dinas merencanakan sesuatu yang Langsung Diskominfo.
Komunikasi dalam format pendapat kepada pegawai oleh Kepala Aplikasi Komunikasi dengan format kelompok juga terdapat di sebagai orang yang sering menanyakan Bidang Untuk pegawai di dalam Diskominfo dapat berkomunikasi secara cepat, langsung, aman, dan murah ke berbagai pihak.
perangkat elektronik sebagai pendukung Terdapat 49 unit perangkat elektronik Paradigma SPBE juga diterapkan di Dinas sejenis komputer yang ada di Diskominfo.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Berdasarkan data kepegawaian, dengan Diskominfo AuDi Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 182 nagari, dan kami disediakan seluruh nagari web oleh Diskominfo dan pemerintah nagari sebagai operator di web tersebut.
Kami di Pemerintah Nagari Bungo pasang sangat bersyukur sekali karena dibimbing oleh Diskominfo untuk berinovasi sehingga saat ini kami memperoleh penghargaan Keterbukaan Informasi Publik peringkat pertama level nagari di Sumatera Barat.
Dengan dukungan dan sokongan dari pemerintah kabupaten kami jadi bergiat untuk Ay (Wawancara tanggal 21 Desembe.
Diskominfo berjumlah 49 terlepas dari jenis pekerjaan elektronik sejenis komputer yang dimiliki Diskominfo dapat digunakan oleh setiap Kemudian agar terhubung ke Diskominfo tahun 2020 terdapat 1 .
wireless outdor untuk jaringan internet Dinas.
Ketersediaan perangkat komputer yang tersedia di Diskominfo memegang peran penting.
Diskominfo menyediakan 49 perangkat elektronik sejenis komputer Fasilitas BUMN.
wawancara, mitra kerja dinas memberikan penjelasan bahwa pegawai dinas dapat dihubungi sewaktu-waktu jika diperlukan.
lakukan dengan Sekretaris Nagari Bunga person pegawai Diskominfo.
Berdasarkan yang dilakukan oleh Diskominfo, berikut informal, mitra kerja memiliki kontak Sehubungan dengan komunikasi eksternal Secara langsung maupun daring.
Kemudian secara mengutamakan pada bekerjanya sebuah Salido melakukan rapat dengan mitra kerja secara informal yaitu penerapan SPBE yang lebih Pasang 44 OPD, 182 Nagari, 1 BUMD dan 2 Partama, komunikasi formal dan diselenggarakan dengan mitra kerja seperti Komunikasi Eksternal Komunikasi secara formal dan informal pemerintah daerah hingga pihak swasta.
jaringan internet yang tersedia di kantor Komunikasi eksternal dinas melibatkan elektronik tersebut dapat dihubungkan ke Kedua, berkaitan dengan umpan .
terkait komunikasi eksternal, mempermulus kerjasama dan menghidari sebagai berikut:
memasuki teritori pihak lain.
melakukan wawancara dengan Kepala Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Bidang Aplikasi Informatika Ketiga, pelaksanaan SPBE beragam kanal akses AuBerkaitan dengan pengelolaan web dan aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo, kita dan pihak yang bekerja sama ada fungsi masingmasing.
Dengan adanya fungsi masing-masing, apa yang kita lakukan terkait web dan aplikasi juga berbeda.
Misalkan pada pengelolaan web Nagari, kita di Diskominfo bertugas melakukan Kemudian di nagari ada operator data-data tentang nagari.
Kita dan operator nagari menjadi admin di web Ay (Wawancara tanggal 16 Desember 2.
Dinas Komunikasi dan Informatika dibutuhkan untuk keperluan komunikasi.
Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Dinas memiliki tanggungjawab Diskominfo menyediakan beberapa kanal akses yang dapat digunakan mitra kerja dan Diskominfo dalam berkomunikasi.
Kanal akses yang dimiliki berupa format kelompok dengan menggunakan aplikasi chatting berupa Whatsapp dan Telegram.
Kanal Diskominfo Aplikasi Informatika AuDalam berkomunikasi dengan nagari kami membuat grup, yaitu grup Telegram, grup Sinnar Pasisia.
Disitu, seluruh perangkat nagari menjadi anggota disana.
Dan kami sebagai Diskominfo bidang IT dan PPID terlibat sebagai admin dalam grup itu.
Ay (Wawancara tanggal 2 Desember 2.
Terdapat beberapa kanal akses untuk menjalankan aplikasi atau web.
Agar dapat memperoleh umpan balik langsung dan cepat, dinas maupun mitra kerja memiliki akses untuk mengatur aplikasi atau web melalui menu admin.
Langkisau.
Untuk dapat mengetahui lebih sementara itu mitra kerja dinas bertugas dengan Nagari.
PWI dan PDAM Tirta terhadap pemeliharaan aplikasi atau web.
Hal yang dapat digunakan mitra kerja dan komunikasi eksternal yang baik antara Diskominfo dalam berkomunikasi.
Kanal Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan mitra kelompok dengan menggunakan aplikasi pesan singkat berupa grup Whatsapp dan memasuki teritoris.
grup Telegram.
Kanal akses yang dimiliki oleh Diskominfo sehubungan kerja sama Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 dengan Nagari.
PWI dan PDAM Tirta Diskominfo merupakan pelaksanaan tugas Langkisau.
Grup-grup tersebut bernama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Grup Telegram SiNAR Pasisia.
Grup WA Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Media Online (.
Grup WA Berbasis Elektronik.
PDAM pessel Bank nagari.
Bentuk Penyerahan Pelayanan pemeliharaan dan penyimpanan aplikasi Pertama.
SPBE.
Aplikasi yang dijalankan langsung merupakan terbentuk suasana kerja yang oleh dinas yaitu Celok, e-PPID dan web Diskominfo.
Pekerjaan Sehingga Kedua.
Interaksi bukan muka- pelayanan dan sumber daya Diskominfo dengan muka .
ejauh mungki.
yang yang dapat didigitalisasikan harus dirubah.
pelayanan publik Diskominfo Untuk membahas aplikasi layanan SPBE yang dikelola oleh Diskominfo, berikut merupakan wawancara yang dilakukan dilakukan karena semuanya dapat diwakili Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebagai berikut:
Diskominfo.
Akses layanan publik tersebut berupa portal web Dinas, web PPID Kabupaten dan Aplikasi Android Celok (Cek Lokas.
Pesisir Selatan.
Portal web Dinas informasi tentang kegiatan dan dokumendokumen Diskominfo.
Untuk web PPID Kabupaten Pesisir Selatan publik terkait informasi Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.
Kemudian, dalam rangka pelaksanaan SPBE oleh Terdapat 3 .
sarana akses AuUntuk aplikasi SPBE di Pessel ada puluhan, bisa nanti dilihat di dokumen aplikasi.
Aplikasi yang ada sesuai dengan Perpres 95, yaitu untuk layanan adminisrasi dan layanan publik.
pekerjaan yang kita lakukan terkait pembuatan aplikasi, tentu, disini kita sebagai Diskominfo memiliki wewenang untuk akses masuk ke aplikasi yang dijalankan setiap OPD.
SPBE yang dijalankan langsung oleh Diskominfo ada Celok.
PPID dan web Diskominfo.
Ay (Wawancara tanggal 16 Desember 2.
Berdasarkan electronic exchange.
Diskominfo aplikasi Android Celok bisa digunakan sebagai akses untuk memperoleh denah Aplikasi layanan SPBE yang dikelola oleh Kabupaten Pesisir Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Selatan.
Celok sendiri lebih sering disebut kurir, pos.
Faksimile dan e-mail.
Dengan AuPessel Dalam GenggamanAy.
masyarakat akan layanan informasi telah Prinsip Penyerahan Pelayanan dilakukan oleh Diskominfo.
Hal ini dapat Untuk dapat mengetahui sesuai dengan keinginan pemakai .
dan personal pelayanan yang diberikan Masyarakat
pun harus dapat di tailor made sesuai meminta informasi kepada dinas melalui Diskominfo
masing-masing memenuhi keinginan masyarakat terhadap Informasi
PEMBAHASAN
disediakan bukan hanya sebatas berita Orientasi Pemberian produk dan pelayanan dalam e-government harus berorientasi Kabupaten Pesisir Selatan juga tersedia.
Kategori informasi berupa Fasilitas Publik.
Daftar Informasi Publik.
Daftar Informasi Publik Terbaru.
Data Pendataan Covide-19 pelayanan dari pihak pemerintah kepada Dan Statistik.
Ada pun bentuk informasi masyarakat adalah jumlah keluhan dari berita juga disediakan dalam kategori pelanggan yang bersangkutan terhadap Berita kualitas produk dan Pesisir Selatan.
Prestasi .
ustomer Ukuran pelayanan yang Penghargaan dan Berita PPID.
Diskominfo Hal yang lain yang harus Pengajuan diperhatikan, karena berorientasi kepada Informasi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, maka menindaklanjuti keluhan akan ketersediaan produk maupun pelayanan yang diberikan informasi publik.
Pengajuan permohonan informasi dapat dilakukan oleh masyarakat fleksibilitas adalah sehubungan dengan melalui web PPID yang dikelola oleh cara akses kepada pemerintahan (Indrajit.
Untuk dapat memperoleh salinan Permohonan informasi.
Diskominfo juga menyediakan Pada beberapa pilihan mengambil langsung.
Diskominfo
Aspek
SPBE
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 sangat baik.
Hal ini terlihat dari hasil IKM dari hari harus semakin baik, cepat, dan dengan predikat baik diberikan oleh Untuk menghimpun opini dan pemerintah harus merombak ulang struktur keluhan dari masyarakat.
Diskominfo juga organisasi rigidnya agar dari yang bersifat fungsional dapat mendukung aktivitas pengajuan keberatan dan ketidakpuasan yang berbasis proses.
Jelas terlihat disini layanan serta tanggapan bagi masyarakat.
bahwa kerja sama antara departemen Dengan demikian, indikator kepuasan dan .
intas sektora.
harus terjadi.
Tuntutan ini pengendalian pemakai telah diterapkan dapat menjadi kenyataan bila pemerintah dengan sangat baik di Diskominfo.
Untuk Diskominfo sebagai lembaga yang antar departemennya yang berfungsi saling memberikan pelayanan informasi publik, tukar menukar informasi melalui sistem memanfaatkan berbagai macam cara untuk (Indrajit, 2.
Dengan banyaknya cara untuk .
Dalam pelaksanaan di Diskominfo, menyalurkan informasi, maka fleksibelitas terhadap pelayanan informasi publik dapat struktur organisasi.
Perubahan struktur Dari sisi sarana akses Diskominfo, bertambah dari dua bidang menjadi tiga Hal ini berakibat pada spesialisasi Dengan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Diskominfo Diskominfo.
Dengan demikian, aspek diterapkan dalam melaksanakan pelayanan hierarki horizontal yang diterapkan oleh informasi bagi masyarakat.
Diskominfo berdapak baik.
Proses Organisasi Hal Dengan adanya perombakan pada Di dalam e-government, fenomena struktur organisasi Diskominfo, jenis-jenis Auping-pongAy sangat merugikan masyarakat dan mereka yang berkepentingan dengan Masyarakat menuntut agar Seperti pengembangan SPBE berbagai proses pelayanan yang diberikan Bidang Aplikasi bidang-bidang Informatika.
Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 pelayanan informasi publik pada Bidang bekerja secara tim .
Tim yang Informasi dan Komunikasi publik dan data terdiri dari berbagai sumber daya manusia pemerintah pada Bidang Statistik dan Persandian.
Menurut bekerja sama untuk menghasilkan sebuah tersebut berdampak baik pada progres rangkaian produk atau pelayanan yang penyelesaian tugas yang selama ini masih baik dan berkualitas (Indrajit, 2.
Diskominfo, terbengkalai untuk diselesaikan.
Dengan Diskominfo telah melaksanakan manajemen fleksibel dalam melaksanakan diterapkan Diskominfo dapat diterapkan Manajemen fleksibel diwujudkan dan memberikan efek kecepatan dan dalam bentuk kemampuan beradaptasi efisiensi pekerjaan dinas.
dengan perubahan yang terjadi di dinas Diskominfo belum memiliki sistem dan penempatan pegawai sesuai keahlian informasi yang terintegrasi untuk masing- untuk dapat menjawab setiap tantangan masing bidang dapat mengakses informasi pekerjaan yang dihadapi.
dan data secara terbuka di dinas.
Tidak Tim kerja antar bidang yang dibuat bertujuan menjalankan kegiatan-kegiatan sistem informasi yang terintegrasi akan berdampak pada kelancaran dan kecepatan akan akses data yang dilakukan oleh Diskominfo masing-masing bidang dalam menjalankan pekerjaan dengan baik.
Sehingga tim kerja Prinsip Manajemen sentral yang diterapkan Diskominfo dapat Paradigma e-government membuat Dalam berdampak pada penyelesaian pekerjaan gaya manajemen pemerintahan harus lebih dengan baik dan berkualitas.
fleksibel dalam arti kata harus dapat selalu Gaya Kepemimpinan beradaptasi dengan berbagai perubahan Menerapkan e-government yang kebutuhan para pelanggan, baik yang efektif berarti memaksa para birokrat berasal dari kalangan birokrat sendiri untuk mengubah gaya kepemimpinannya.
maupun dari luar lembaga Idealnya, mereka haruslah seseorang yang pemerintahan .
Kunci sukses manajemen dengan gaya fleksibel ini kepemimpinan seorang profesional dan terletak pada kemampuan para birokrat .
ntrepreneur- Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Karena seluruh departemen telah akan meminta saran dan masukan dari Untuk memanfaatkan potensi.
Kepala Dinas berperan dalam menga- pemerintah menjadi berubah, dari seorang pemberi perintah dan pengontrol, menjadi Pengarahan yang dilakukan seorang fasilitator dan koordinator yang Kepala Dinas dimaksudkan agar dapat tuntutan pelanggan.
Jika dahulu prinsip kepemimpinan dibangun berdasarkan Authe disepakati bersama Kepala Dinas dan ideaAy, kepemimpinan e-government yang harus Komunikasi Internal diikuti adalah Authe best ideaAy(Indrajit.
Di dalam e-government, melalui fasilitas semacam email dan chatting.
Kepala Diskominfo memimpin, telah menerapkan fasilitasi dan bebas dan intensif antara masing-masing Kepemimpinan Dengan diinstalasinya jaringan memfasilitasi dan koordinasi diwujudkan dengan keterbukaan dan komunikasi baik internet, maka setiap individu di dalam yang diselenggarakan antara pimpinan dan pemerintahan dapat berkomunikasi secara Keterbukaan dan komunikasi cepat, langsung, aman, dan murah ke yang baik dianggap memberi pengaruh berbagai pihak yang berkepentingan tanpa pada kreatifitas dan produktifitas pegawai.
harus mengikuti garis komando yang ada Kreatifitas dan produktifitas pegawai yang pada struktur organisasi (Indrajit, 2.
baik membuat terciptanya inovasi dan Diskominfo, penerapan komunikasi diperolehnya penghargaan bagi dinas.
langsung dalam format individu maupun Kepemimpinan yang kelompok telah diterapkan.
Komunikasi Kepala Diskominfo dapat dilihat dari langsung dijalankan dengan memanfaatkan Dengan adanya komunikasi langsung antar membuat kebijakan Kepala Diskominfo pegawai Diskominfo, akan berdampak Berdasarkan masing-masing Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 dan informal denga stakeholder .
itra penyelesaian pekerjaan.
Komunikasi dengan rapat secara Diskominfo latan telah menerapkan langsung atau daring tetap dilaksanakan jejaring .
multi arah dengan koordinasi sentral.
Hal ini dapat dilihat Dengan Diskominfo.
Selain komunikasi berkat adanya komunikasi perangkat komputer, ketersediaan jaringan internet di kantor juga dapat dimafaatkan pegawai dalam berkomunikasi dan tukar- Kabupaten Pesisir Selatan.
Terlaksananya Dalam SPBE .
multi arah dengan koordinasi Diskominfo telah memiliki pembagian pekerjaan dengan mitra kerjanya.
Dinas dalam menyelsaikan pekerjaan.
Komunikasi Eksternal pemeliharaan aplikasi atau web, sementra E-government lebih mengutamakan itu mitra kerja dinas bertugas untuk pada bekerjanya sebuah sistem lintas menjalankan aplikasi atau web.
Agar dapat sektoral yang cepat.
Di samping itu, memperoleh umpan balik langsung dan beragam kanal akses pun dibutuhkan untuk cepat, dinas maupun mitra kerja memiliki keperluan komunikasi agar para pengambil akses untuk mengatur aplikasi atau web keputusan dapat melakukan hubungan melalui menu admin.
Hal ini menandakan dengan mitra kerjanya dari mana saja dan terciptanya komunikasi eksternal yang kapan saja.
Komunikasi eksternal secara baik antara Diskominfo dengan mitra kerja cepat dibutuhkan agar berbagai produk dan sehingga tidak adanya saling memasuki pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya lintas sektoral, disamping Diskominfo untuk mempermulus jalannya kerja sama kanal akses untuk saling berkomunikasi dan menghindari adanya pertikaian karena beragam kanal akses yang dapat digunakan Aumemasuki teritoriAy lain(Indrajit, 2.
Diskominfo Dengan dalam berkomunikasi antara dinas dan mitra kerja, penerapan saluran ganda untuk komunikasi terbuka dengan format formal berkomunikasi dari mana saja dan kapan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 saja dapat diselenggarakan dengan baik.
yang merupakan nilai dasar pelaksanaan Hal SPBE telah ada pada Diskominfo.
penyelenggaraan pekerjaan Diskominfo Diskominfo terutama pada pelaksanaan SPBE.
Bentuk Penyerahan Pelayanan masyarakat menyediakan 3 layanan publik Era e-government, tujuan akhirnya yang dapat di akses masyarakat dari mana adalah terbentuk suasana kerja yang Akses layanan publik tersebut berupa paperless/scriptless, portal web Dinas, web PPID Kabupaten mungkin penggunaan kertas dikurangi dan Aplikasi Android Celok (Cek Lokas.
arena memakan biaya pembuatan dan Pesisir Sehingga semua aspek digunakan untuk menyediakan informasi pelayanan dan sumber daya yang dapat kegiatan dan sarana akuntabilitas kepada didigitalisasikan harus dilakukan migrasi Portal web PPID sebagai dari sistem manual ke otomatis.
Konsep sarana masyarakat memperoleh layanan virtual office .
antor may.
juga akan Kabupaten Pesisir diterapkan di sini.
Jika dahulu sebuah Selatan.
Sedangkan Aplikasi Android transaksi dikatakan sah apabila terdapat Celok dapat digunakan untuk mengetahui dua pihak yang saling bertatap muka dan ketersediaan dan lokasi fasilitas publik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
Selatan.
Pada secara fisik tidak perlu dilakukan karena walaupun masyarakat datang ke kantor semuanya dapat diwakili dengan berbagai dinas, pegawai pengelola informasi akan produk teknologi informasi(Indrajit, 2.
mengarahkan masyarakat menggunakan Dinas Dinas government, kebutuhan bertatap muka Pada prakteknya.
Diskominfo telah Portal
PPID
menerapkan konsep electronic exchange.
memperoleh Informasi yang dibutuhkan.
Dilihat Prinsip Penyerahan Pelayanan SPBE, pengontrolan aplikasi yang dibuat oleh Pada e-government, dinas untuk stakeholder dapat dilakukan pelanggannya sebagai sebuah entitas yang pelayanan publik yang di selenggarakan unik, dalam arti kata masing-masing Diskominfo juda dapat diakses melalui Sehingga electronic exchange Sehingga pelayanan yang diberikan pun Selain masing-masing Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 kebutuhan unik masing-masing pelanggan Diskominfo dalam pelaksanaan sistem (Indrajit, 2.
pemerintahan berbasis elektronik.
Untuk dapat memenuhi keinginan Dinas Komunikasi Penerapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi seputar Kabupaten Pesisir Diskominfo.
memfasilitasi pemikiran dan pendapat informasi yang tidak disediakan.
Dengan pegawai melalui diskusi informal di demikian, aspek sesuai dengan keinginan Kantor Diskominfo.
Komunikasi internal pemakai .
dan personal Diskominfo.
mempermudah proses komunikasi.
Bentuk dan prinsip penyerahan pelayanan yang KESIMPULAN telah mengunakan elektronik dalam hal Pelaksanaan Sistem Pemerintahan penyediaan dan pengiriman pelayanan Berbasis Elektronik pada Diskominfo yang kepada masyarakat.
dianalisis menggunakan teori paradigma e- Adapun saran yang dapat diberikan government dapat disimpulkan bahwa.
Perubahan Kepemimpinan Kepala Dinas yang dapat permohonan informasi jika memerlukan Manajemen yang fleksibel dan kerja Diskominfo juga menyediakan sarana bagi dan kecepatan dinas dalam melaksanakan kebutuhan masyarakat akan informasi, organisasi berdampak pada kemampuan Selatan.
Untuk dapat lebih memenuhi informasi oleh dinas yang diharapkan government di Diskominfo telah terlihat Informatika menyediakan berbagai macam Diskominfo berdasarkan analisis pelaksanan SPBE e-government Komunikasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Kabupaten berbasis elektronik dilihat dari manajemen terlaksananya peningkatan jumlah sumber perubahan yang dilakukan Diskominfo.
daya manusia agar kegiatan Diskominfo Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang Pesisir Informatika Selatan Hazid Jalma.
Desna Aromatica, dan Ria Ariany / Jurnal Administrasi Negara V28 Ae 02 .
/ 163 Ae 192 Pembuatan Sistem Informasi Digital Diskominfo Gunawan.
Sistem Informasi E-Government (Pertama.
Dharmawan.
Ed.
Purwokerto: CV.
IRDH.
penyimpanan arsip yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Diskominfo.
Hamidah.
Implementasi Egovernment Pelayanan.
Universitas Sebelas Maret.
REFERENSI