813
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Kesenjangan Pembangunan Wilayah Di Indonesia: Perspektif Circular And Cumulative Causation Dan Uneven Development Andri Prasetyo1.
Lutfi Sultan Jauhari Lito2.
Bhimo Rizky Samudro3.
Yogi Pasca Pratama4.
Muhammad Bagus Sistriatmaja5 Ekonomi Pembangunan.
Universitas Sebelas Maret.
Indonesia Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan.
Universitas Sebelas Maret.
Indonesia E-mail: prasandri@staff.
id, lutfisultan@gmail.
com, bhimosamudro@staff.
yogipratama@staff.
id, bagussistriatmaja@staff.
1,3,4,5
Article History:
Received: 20 Oktober 2025 Revised: 30 Oktober 2025 Accepted: 03 November 2025 Keywords: Circular Cumulative Causation.
Uneven Development.
Development Equity.
Abstract: Kesenjangan pembangunan regional di Indonesia merupakan tantangan struktural yang persisten, ditandai dengan konsentrasi ekonomi yang signifikan di wilayah barat.
Studi ini menganalisis kesenjangan pembangunan di tiga wilayah utama IndonesiaAiIndonesia Bagian Barat.
Tengah, dan TimurAimelalui sudut pandang Teori Sebab-akibat Sirkular dan Kumulatif (KPK) serta Pembangunan yang Tidak Merata.
Dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2018-2023, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan analisis Indeks Williamson untuk mengukur kesenjangan regional.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia Bagian Barat berkontribusi 58,2% terhadap PDB nasional, sementara Indonesia Bagian Timur hanya berkontribusi 8,4%, dengan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 11,13 poin.
Mekanisme KKP keunggulan kumulatif dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan investasi menciptakan siklus pertumbuhan yang saling memperkuat di wilayah keterbelakangan di wilayah tertinggal.
Prinsip Pembangunan yang Tidak Merata menjelaskan bahwa struktur inheren kapitalisme, pembagian kerja internasional, dan distribusi sumber daya yang tidak merata secara teratur menghasilkan ketimpangan regional yang persisten.
Studi ini memberikan wawasan teoritis untuk memahami dinamika ekonomi spasial Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk strategi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025
PENDAHULUAN
Kesenjangan pembangunan wilayah merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam konteks disparitas ekonomi antara wilayah barat, tengah, dan timur Fenomena ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan hasil dari proses historis yang kompleks dan kebijakan pembangunan yang tidak merata sejak masa kolonial hingga era modern.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.
000 pulau dan 38 provinsi, menghadapi kompleksitas geografis yang unik dalam upaya pemerataan pembangunan nasional.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam, dimulai sejak masa kolonial Hindia Belanda.
Mengutip dari Yuliati .
, kebijakan kolonial menempatkan Pulau Jawa sebagai wilayah prioritas, dengan lebih dari 75% pegawai sipil Eropa ditempatkan di pulau ini.
Jawa berperan sebagai pusat pengolahan komoditas, terutama beras, yang kemudian diekspor ke daerah luar Jawa.
Kondisi ketimpangan ini semakin memburuk pada era Orde Baru melalui kebijakan aglomerasi industri yang terpusat di wilayah barat Indonesia.
Dewanto .
, mencatat bahwa konsentrasi proyek-proyek besar di Indonesia Barat menciptakan pusat ekonomi yang dominan, sementara daerah lain mengalami ketertinggalan pembangunan yang sistematis.
Data terkini dari Badan Pusat Statistik .
, menunjukkan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi ekonomi nasional.
Pada tahun 2023.
Indonesia Barat (Sumatera.
Jawa.
Bali, dan Nusa Tenggara Bara.
berkontribusi sebesar 58,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, diikuti oleh Indonesia Tengah (Kalimantan.
Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timu.
dengan kontribusi 33,4%, sementara Indonesia Timur (Maluku dan Papu.
hanya menyumbang 8,4%.
Kesenjangan ini menjadi semakin mencolok mengingat Indonesia Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya mineral dan tambang, namun tetap menjadi wilayah dengan kontribusi ekonomi terendah secara nasional.
Disparitas ekonomi ini tercermin dalam berbagai indikator pembangunan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia Barat mencapai ratarata 73,84.
Indonesia Tengah 71,28, dan Indonesia Timur hanya 66,71 (BPS, 2.
Kesenjangan IPM sebesar 11,13 poin antara wilayah barat dan timur mengindikasikan perbedaan fundamental dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di Indonesia Timur .
,8%) hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Barat .
,2%), menunjukkan ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan ekonomi.
Dari perspektif infrastruktur, kesenjangan juga sangat mencolok.
Data Kementerian PUPR .
, menunjukkan bahwa panjang jalan beraspal per 1.
000 kmA di Indonesia Barat mencapai 428 km.
Indonesia Tengah 186 km, dan Indonesia Timur hanya 94 km.
Rasio elektrifikasi di Indonesia Timur baru mencapai 87,3%, jauh tertinggal dibanding Indonesia Barat yang sudah mencapai 99,6%.
Ketimpangan infrastruktur ini berdampak langsung pada produktivitas ekonomi dan daya saing regional.
Dalam konteks kapasitas fiskal, perbedaan anggaran pendapatan daerah antara provinsiprovinsi di ketiga wilayah sangat signifikan.
Provinsi DKI Jakarta sebagai representasi wilayah barat memiliki anggaran pendapatan daerah mencapai 74.
380,65 miliar rupiah pada tahun 2023, sementara provinsi-provinsi di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku masing-masing hanya 926,50 miliar rupiah dan 3.
018,49 miliar rupiah.
Perbedaan kapasitas fiskal ini berimplikasi pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program pengentasan kemiskinan.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Konsentrasi investasi juga menunjukkan pola ketimpangan yang serupa.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2.
menunjukkan bahwa 67,3% dari total investasi nasional terkonsentrasi di Indonesia Barat, 24,8% di Indonesia Tengah, dan hanya 7,9% di Indonesia Timur.
Ketimpangan investasi ini menciptakan siklus kumulatif di mana wilayah yang sudah maju menarik lebih banyak investasi, sementara wilayah tertinggal mengalami kesulitan untuk menarik modal dan teknologi yang diperlukan untuk akselerasi pembangunan.
Fenomena kesenjangan pembangunan ini akan dikaji menggunakan perspektif teori Circular and Cumulative Causation dan Uneven Development.
Principle of Uneven Development menjelaskan bahwa pembangunan tidak terjadi secara merata di semua wilayah karena adanya perbedaan dalam sumber daya, kebijakan, dan distribusi investasi yang merupakan karakteristik inheren dari sistem kapitalis.
Sementara itu.
Principle of Circular and Cumulative Causation .
dari Gunnar Myrdal menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah buruknya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara, di mana pembangunan di satu wilayah dapat menciptakan siklus umpan balik positif yang memperkuat pertumbuhan, sementara wilayah tertinggal mengalami lingkaran umpan balik negatif (OAoHara dalam Berger, 2.
Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan persistensi kesenjangan pembangunan di Indonesia.
Teori Uneven Development menyediakan kerangka makro untuk memahami bagaimana struktur kapitalisme global dan pembagian kerja internasional menciptakan ketimpangan sistematis, sementara teori c memberikan mekanisme mikro tentang bagaimana ketimpangan tersebut direproduksi dan diperkuat melalui proses kumulatif di tingkat regional.
Paper ini bertujuan menganalisis pola kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia menggunakan berbagai indikator ekonomi dan sosial, menjelaskan mekanisme Circular and Cumulative Causation dalam konteks disparitas pembangunan Indonesia Barat.
Tengah, dan Timur, mengidentifikasi bagaimana prinsip Uneven Development termanifestasi dalam struktur ekonomi spasial Indonesia, mengeksplorasi interaksi antara kedua teori dalam menjelaskan persistensi ketimpangan regional, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan temuan teoritis dan empiris.
LANDASAN TEORI
Keadilan Pembangunan Pembangunan yang berkeadilan adalah sebuah konsep multidimensi yang berfokus pada memastikan bahwa manfaat dan peluang dari pembangunan didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mengatasi kerugian historis dan struktural.
Konsep ini dipahami sebagai pembangunan yang secara aktif berupaya mengurangi kesenjangan dalam kekayaan, akses, dan kesempatan, dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung memperoleh manfaat bersama dengan kelompok lainnya.
Pembangunan yang berkeadilan menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan inklusi dalam hasil ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sering kali memerlukan intervensi khusus untuk menghapus hambatan yang dihadapi oleh komunitas berpenghasilan rendah, kelompok etnis minoritas, dan kelompok lain yang secara historis dikecualikan (Akaabre.
Chapple, & OAoConnor.
Minzner, 2020a.
OPALKO, 2019.
Siregar.
Lubis.
Isfa, & Muzayyana, 2.
Berbeda dengan equality .
, yang memperlakukan semua orang sama, equity .
mengakui adanya titik awal yang berbeda dan mengalokasikan sumber daya atau peluang guna mencapai hasil yang adil (F.
Ferreira & Peragine, 2016.
Matin et al.
, 2018.
Peercy & a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Svenson, 2.
Dalam penerapannya, pembangunan berkeadilan diwujudkan melalui kebijakan yang menekankan pertumbuhan inklusif, akses setara pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pekerjaan, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
Pengukuran keberhasilan tidak lagi hanya bergantung pada indikator ekonomi tradisional, melainkan juga pada sejauh mana kebijakan dapat mengurangi hambatan dan memperluas peluang bagi kelompok yang secara historis dirugikan.
Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada institusi yang kuat dan kebijakan yang kohesif (Akaabre et al.
, 2025.
Siregar et al.
, 2024.
Minzner, 2020.
Chemulwo & Ali, 2019.
Bourguignon et al.
, 2007.
Kuhonta, 2013.
Harley & Clark, 2.
Namun, tidak ada definisi tunggal atau alat universal untuk pembangunan yang berkeadilan, sehingga penerapannya berbeda-beda tergantung pada konteks, skala, dan disiplin ilmu.
Konsep ini juga terus berkembang, mencakup tidak hanya keadilan distributif, tetapi juga proses partisipatif, perspektif sosial, dan transformasi struktur kekuasaan.
Dengan demikian, pembangunan berkeadilan merupakan pendekatan yang dinamis dan kontekstual, yang memastikan semua kelompok Ai khususnya yang terpinggirkan secara historis Ai mendapat manfaat dari pembangunan (Akaabre et al.
, 2025.
Matin et al.
, 2018.
Ensor et al.
, 2025.
Sobel & Blankenship.
Huppert et al.
, 2.
Circular and Cumulative Causation Prinsip dasar Circular and Cumulative Causation .
menolak gagasan keseimbangan statis dalam ekonomi dan menekankan bahwa proses ekonomi bersifat dinamis serta saling Menurut (Berger, 2009.
Meardon, 2001.
OAoHara, 2008.
Westlund, 2.
, perubahan pada satu variabel seperti investasi, pendidikan, atau teknologi akan memicu perubahan pada variabel lain yang kemudian memperkuat perubahan awal tersebut.
Proses ini dapat bersifat positif .
endorong pertumbuha.
atau negatif .
enyebabkan kemundura.
, tergantung arah perubahan yang terjadi.
OAoHara .
menegaskan bahwa gagasan ini berasal dari Knut Wicksell, kemudian dikembangkan oleh Gunnar Myrdal dan Nicholas Kaldor.
Inti dari c adalah bahwa perubahan pada satu lembaga atau faktor ekonomi akan memengaruhi lembaga lainnya secara melingkar .
dan berkelanjutan, membentuk suatu siklus yang bersifat kumulatif dari waktu ke waktu.
Kontribusi Myrdal dan Kaldor memperluas pemahaman terhadap c melalui fokus yang Myrdal menekankan aspek sosial pembangunan dengan argumen bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi cenderung membesar akibat efek umpan balik yang memperkuat .
Daerah yang maju akan semakin maju, sementara daerah tertinggal akan semakin tertinggal tanpa adanya intervensi kebijakan (C.
Ferreira & Salles, 2020.
Lundahl, 2021.
Westlund, 2.
Sebaliknya.
Kaldor lebih menekankan pada sektor manufaktur dengan menyoroti pentingnya increasing returns to scale .
euntungan skala meningka.
yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (OAoHara, 2.
Meskipun memiliki fokus berbeda, keduanya memiliki sejumlah kesamaan dalam menerapkan prinsip c.
Pertama, keduanya mengakui adanya circular causation, yaitu keterkaitan antar variabel dalam interaksi yang kompleks dan beragam.
Kedua, keduanya menggunakan prinsip cumulative causation, yakni dinamika umpan balik antarvariabel yang cenderung menghasilkan pengganda atau memperkuat dampak terhadap hasil Ketiga, keduanya sepakat bahwa proses kumulatif dapat memunculkan kontradiksi.
(Gordon, 1.
mengkritik teori Kaldor karena terlalu menekankan akumulasi dan mengabaikan kontradiksi, meskipun Kaldor sendiri menyadari kelemahan tersebut (Kaldor, 1.
Sementara a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 itu.
Myrdal secara eksplisit menunjukkan kontradiksi yang lebih jelas karena kumulasi yang terjadi spesifik pada pembangunan yang tidak merata (OAoHara, 2.
Lebih jauh lagi, baik Myrdal maupun Kaldor menekankan pentingnya analisis sejarah, ruang, dan geografi.
Menurut keduanya, perubahan sosial, ekonomi, dan politik akan menentukan arah evolusi serta transformasi masyarakat.
Faktor geografis seperti perbedaan regional dapat menimbulkan ketimpangan dalam pertumbuhan dan pembangunan antarwilayah, sehingga analisis spasial menjadi penting untuk memahami dinamika c (OAoHara, 2.
Dalam konteks kebijakan, teori c banyak digunakan untuk menganalisis ketimpangan regional, kemiskinan, dan pembangunan industri.
Teori ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah melalui instrumen seperti investasi publik, perencanaan wilayah, serta program pembangunan agar lingkaran setan kemiskinan atau keterbelakangan dapat diputus dan pertumbuhan yang lebih merata dapat diwujudkan (C.
Ferreira & Salles, 2020.
Garcya-Arias.
Tolyn-Becerra.
Lastra-Bravo, & Torres-Parejo, 2021.
Levkin & Vereshko, 2019.
Lundahl, 2.
Dengan demikian, c tidak hanya berfungsi sebagai teori untuk menjelaskan dinamika ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka analitis bagi perumusan strategi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Uneven Development Prinsip Uneven Development atau pembangunan yang tidak merata menjelaskan mengapa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi berlangsung dengan kecepatan berbeda di berbagai wilayah, sektor, dan negara.
Konsep ini berakar dari teori Marxis dan kemudian diperluas oleh para pemikir selanjutnya, dengan menekankan bahwa kapitalisme serta sistem global secara inheren menghasilkan ketimpangan yang bersifat persisten, bukan pertumbuhan yang seimbang (Dunford & Liu, 2017b.
Linden, 2007.
Makki, 2015.
Rosenberg, 2.
Hal ini menegaskan bahwa ketidakmerataan bukanlah fenomena kebetulan, melainkan suatu karakter struktural dalam perkembangan ekonomi politik global.
Secara teoritis, gagasan ini berawal dari analisis Marx mengenai kapitalisme dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Leon Trotsky melalui hukum Auuneven and combined Ay Trotsky menekankan bahwa kemajuan historis ditandai oleh adanya koeksistensi antara keterbelakangan dan kemajuan, di mana wilayah maju dan tertinggal berkembang secara simultan dan saling berinteraksi (Dunford & Liu, 2017a.
Rosenberg, 2.
Perkembangan terbaru, seperti yang dikemukakan oleh (Knez, 2.
, menunjukkan bahwa mekanisme pasar global dan spesialisasi internasional turut memperkuat ketidakmerataan, karena negara maju memperoleh keuntungan lebih besar dari kemajuan teknologi dan perdagangan, sementara negara berkembang sering terjebak dalam sektor-sektor yang kurang dinamis.
Mekanisme utama yang mendorong ketidakmerataan dapat dijelaskan melalui beberapa Pertama, pembagian kerja internasional mendorong wilayah maju untuk masuk ke sektor berproduktivitas tinggi, sementara wilayah tertinggal terjebak dalam aktivitas berproduktivitas rendah, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan global (Knez, 2024.
Krugman, 1.
Kedua, akumulasi modal dan perdagangan menyebabkan keunggulan awal dalam teknologi atau modal semakin berkembang sehingga menghasilkan divergensi jangka panjang antarwilayah maupun antarnegara (Krugman, 1981.
Smith, 2.
Ketiga, distribusi infrastruktur yang tidak merata serta intervensi kebijakan negara dapat berperan ganda, baik sebagai peredam maupun sebagai pendorong ketimpangan regional, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (Ratnadewati.
Samudro.
Widiastuti, & Popoola, 2.
Dengan demikian, prinsip pembangunan yang tidak merata menegaskan bahwa ketimpangan global bukanlah fenomena sementara, melainkan bagian dari struktur kapitalisme a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 dan proses sejarah yang lebih luas.
Pola ketidakmerataan ini terus bertahan melalui mekanisme spesialisasi internasional, akumulasi modal, dan distribusi infrastruktur yang tidak setara.
Oleh karena itu, memahami prinsip ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa ketidaksetaraan tetap berlangsung di berbagai tingkat, baik lokal maupun global, serta untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan (Makki, 2015.
Krugman, 1981.
Ratnadewati et , 2.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif sebagai metode utama, didukung oleh analisis kualitatif berbasis teori Circular and Cumulative Causation .
dan Uneven Development.
Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan pola ketimpangan pembangunan secara sistematis melalui data statistik dan tabulasi indikator pembangunan, seperti PDRB.
IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta distribusi infrastruktur dan investasi.
Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan untuk menginterpretasi mekanisme dan proses yang mendasari fenomena kesenjangan berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan.
Menurut (Sugiyono, 2.
, metode deskriptif-kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif dan kontekstual.
Objek penelitian difokuskan pada kesenjangan pembangunan antarwilayah yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar: Indonesia Barat sebagai wilayah dengan tingkat pembangunan tertinggi dan infrastruktur paling maju.
Indonesia sebagai wilayah transisi dengan potensi sumber daya alam besar namun menghadapi tantangan konektivitas.
dan Indonesia Timur sebagai wilayah dengan pembangunan terendah, kesenjangan infrastruktur tertinggi, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti BPS.
Kementerian Keuangan.
PUPR.
BKPM, serta diperkuat dengan studi literatur dari jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan.
Teknik analisis data meliputi tiga pendekatan utama.
Pertama, analisis deskriptif statistik digunakan untuk menggambarkan profil ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui tabulasi dan grafik indikator.
Kedua, penghitungan Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan antarwilayah secara kuantitatif, dengan interpretasi bahwa nilai mendekati nol menunjukkan pemerataan tinggi, sedangkan nilai mendekati satu menunjukkan kesenjangan tinggi.
Ketiga, analisis kualitatif berbasis teori dilakukan untuk menginterpretasi data kuantitatif melalui identifikasi mekanisme c, evaluasi efek penyebaran .
dan hisapan .
, analisis struktur ketimpangan spasial, serta triangulasi data dengan studi kebijakan dan literatur.
Kerangka analisis penelitian ini mengikuti alur input-proses-output, di mana data kesenjangan pembangunan menjadi input, dianalisis melalui teori c dan Uneven Development sebagai proses, dan menghasilkan pemahaman mendalam serta rekomendasi kebijakan sebagai Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ketergantungan pada data sekunder yang kualitasnya bervariasi antarwilayah, tidak digunakannya analisis ekonometri lanjutan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, fokus analisis pada level makro regional yang belum menangkap heterogenitas provinsi atau kabupaten/kota, serta periode analisis yang relatif pendek sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tren jangka panjang.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Kesenjangan Pembangunan Antarwilayah di Indonesia Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia menunjukkan pola yang persisten dan struktural.
Data BPS .
memperlihatkan dominasi Indonesia Barat dalam perekonomian nasional dengan kontribusi 58,2% terhadap PDB, jauh melampaui Indonesia Tengah .
,4%) dan Indonesia Timur .
,4%).
Konsentrasi ekonomi yang ekstrem terlihat pada Pulau Jawa, yang menyumbang hampir 60% PDB nasional meskipun hanya mencakup sekitar 7% luas wilayah.
Hal ini menegaskan adanya ketidakseimbangan spasial dalam distribusi aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada ketimpangan pembangunan jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi selama periode 2018Ae2023 juga memperlihatkan ketidakmerataan.
Indonesia Barat tumbuh rata-rata 5,12% per tahun, lebih tinggi dibandingkan Indonesia Tengah .
,87%) dan Indonesia Timur .
,23%).
Meskipun demikian, beberapa provinsi di Indonesia Timur, seperti Papua, mengalami volatilitas pertumbuhan akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Fenomena ini memperkuat karakteristik enclave economy, di mana aktivitas ekonomi modern tidak terintegrasi dengan ekonomi lokal, sehingga manfaat pembangunan tidak tersebar secara merata.
Dari perspektif kesejahteraan, disparitas semakin jelas melalui indikator PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada 2023.
PDRB per kapita Indonesia Barat mencapai Rp 78,4 juta, lebih tinggi dibandingkan Indonesia Tengah (Rp 61,2 jut.
dan Indonesia Timur (Rp 67,8 jut.
Namun, tingginya angka di Indonesia Timur lebih mencerminkan dominasi sektor pertambangan dengan populasi relatif kecil, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Hal ini sejalan dengan capaian IPM, di mana Indonesia Barat .
unggul signifikan dibandingkan Indonesia Timur .
Perbedaan rata-rata lama sekolah hampir dua tahun antara kedua kawasan menunjukkan kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang berimplikasi pada produktivitas dan daya saing jangka panjang.
Tabel 1.
Profil Pembangunan Regional Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Indikator Barat
Tengah Timur
Infrastruktur Jalan Ae Panjang jalan beraspal 428 km 186 km 94 km 000 kmA
Infrastruktur Jalan Ae Persentase jalan kondisi
67,3%
54,2%
43,8%
Akses Listrik Ae Rasio elektrifikasi
99,6%
95,1%
87,3%
Akses Air Bersih Ae Rumah tangga dengan 78,4% 66,2% 54,7% akses air minum layak
Konektivitas Digital Ae Penetrasi internet
74,5%
61,3%
48,2%
Struktur Ekonomi Ae Sektor Primer
8,5%
31,8%
48,3%
Struktur Ekonomi Ae Sektor Sekunder 37,2% 25,5% 15,3% Struktur Ekonomi Ae Sektor Tersier
54,3%
42,7%
36,4%
Kesehatan Ae Angka Harapan Hidup .
Pendidikan Ae Harapan Lama Sekolah (HLS, a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Pendidikan Ae Rata-rata Lama Sekolah (RLS.
Standar Hidup Ae Pengeluaran per Kapita 14,2 juta 11,8 juta 10,6 juta (Rp/tahu.
Tingkat Kemiskinan (Sept 2.
7,2% 11,6% 19,8% Gini Ratio (Sept 2.
0,401 0,378 0,412 Sumber: Diaolah (Badan Pusat Statistik, 2024.
BPS, 2023.
Kementerian PUPR, 2.
Kesenjangan sosial-ekonomi semakin diperburuk oleh tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia Timur, yang hampir tiga kali lipat dibandingkan Indonesia Barat.
Papua.
Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, sekaligus memperlihatkan paradoks ketimpangan: keberadaan kantong-kantong kemakmuran di sektor ekstraktif berdampingan dengan kemiskinan massal.
Kondisi ini menegaskan lemahnya keterhubungan antara sektor unggulan dengan ekonomi lokal.
Selain itu, disparitas infrastruktur dan kapasitas fiskal memperdalam ketimpangan Infrastruktur transportasi yang tertinggal di Indonesia Timur meningkatkan biaya logistik hingga 24% dari harga barang, jauh lebih tinggi dibandingkan 14% di Indonesia Barat, sehingga menurunkan daya saing produk lokal.
Di sisi fiskal, perbedaan kapasitas antara DKI Jakarta dan Papua yang mencapai 25 kali lipat menunjukkan keterbatasan daerah tertinggal dalam membiayai pembangunan, meskipun telah ada intervensi melalui transfer fiskal pusat.
Tabel 2.
Komparatif Kapasitas Fiskal dan Struktur Ekonomi Regional Indonesia
Provinsi
Wilayah
Kapasitas Sektor
Sektor
Sektor
Karakteristik
Fiskal
Primer Sekunder Tersier
Ekonomi (Rp DKI Jakarta Indonesia
380,65
8,5%
37,2%
54,3% Berbasis jasa & Barat
manufaktur dengan nilai tambah tinggi Jawa Timur Indonesia
848,71
8,5%
37,2%
54,3% Berbasis jasa & Barat
manufaktur dengan nilai tambah tinggi Kalimantan Indonesia
426,34 31,8%
25,5%
42,7% Ekonomi transisi.
Timur
Tengah Papua
Indonesia
926,50
48,3%
15,3%
36,4% Berbasis sumber daya
Timur
Maluku Indonesia
018,49
48,3%
15,3%
36,4% Berbasis sumber daya Timur Sumber: Diolah dari BPS, 2023 Secara struktural, perbedaan basis produksi antarwilayah memperkuat kesenjangan.
Indonesia Barat didominasi sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi serta keterkaitan luas dengan ekonomi domestik.
Sebaliknya.
Indonesia Timur a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 masih bergantung pada sektor primer, khususnya pertambangan, yang meskipun berkontribusi besar terhadap PDRB, memiliki keterbatasan dalam penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
Ketergantungan ini menjadikan Indonesia Timur rentan terhadap gejolak eksternal sekaligus memperlambat proses diversifikasi ekonomi.
Ketimpangan pembangunan di Indonesia mencerminkan kompleksitas struktural dan spasial yang dipengaruhi oleh infrastruktur, kebijakan fiskal, dan pendekatan pembangunan yang cenderung terpusat.
Hal tersebut sejalan dengan temuan beberapa studi terdahulu oleh (Leasiwal.
Payapo.
Oppier, & Setya, 2.
, yang menunjukkan bahwa dampak infrastruktur terhadap ketimpangan bersifat regional: sanitasi berdampak negatif signifikan di Indonesia barat, telekomunikasi positif di wilayah tengah, dan listrik negatif di timur.
Selanjutnya beberapa penelitian juga menekankan bahwa.
Pemerintahan yang terpusat memperparah konsentrasi pembangunan di wilayah barat, menciptakan ketimpangan antarwilayah yang tajam, terutama antara daerah induk dan pemekaran di Indonesia timur, di mana ketimpangan pendapatan dua kali lebih tinggi.
Sementara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menjadi determinan utama ketimpangan di timur, desentralisasi fiskal justru memperlebar jurang ketimpangan di barat.
Pembangunan manusia belum menunjukkan dampak nyata terhadap ketimpangan, menandakan perlunya pendekatan yang lebih holistik.
Ketimpangan ini diperparah oleh sistem ekonomi liberal yang mengabaikan sektor pertanian dan memperkuat dominasi wilayah perkotaan dan Jawa.
Oleh karena itu, solusi yang diperlukan mencakup reformasi sistem ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan kemauan politik untuk mendorong konvergensi regional yang berkeadilan (Indah Nidyawati.
Hakim, & Sarjiyanto, 2024.
Panjawa.
Guritno.
Sugiharti.
Kurniawan, & Damayanti, 2023.
Sriyanto.
Murwani, & Sofilda, 2.
Analisis Indeks Williamson Indeks Williamson yang berada di kisaran 0,685-0,702 .
ata-rata 0,.
mengindikasikan kesenjangan regional yang sangat tinggi di Indonesia.
Nilai di atas 0,5 menunjukkan ketimpangan ekstrem, dan tren yang relatif stabil selama 6 tahun mengindikasikan persistensi struktural kesenjangan tersebut.
Menariknya, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022-2023, yang dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang relatif lebih cepat di beberapa wilayah Indonesia Tengah dan Timur, khususnya yang berbasis sektor pertambangan yang mengalami booming harga komoditas.
Tabel 3.
Indeks Williamson .
8Ae2.
Indeks Williamson Nilai 0,687 0,694 0,702 0,698 0,691 0,685 Sumber: Diolah Mekanisme Circular and Cumulative Causation dalam Konteks Indonesia Teori Circular and Cumulative Causation .
menjelaskan bagaimana kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia terbentuk dan terus melebar melalui siklus yang saling Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini terlihat jelas antara wilayah Barat dan Timur.
Di Indonesia Barat, khususnya Jawa, konsentrasi investasi yang sangat besar didukung oleh infrastruktur transportasi, logistik, dan energi yang lebih maju.
Kondisi ini menurunkan biaya transaksi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan agglomeration economies yang menarik lebih banyak investor, sehingga memperkuat siklus pertumbuhan.
Sebaliknya.
Indonesia Timur menghadapi keterbatasan infrastruktur yang membuat biaya ekonomi lebih tinggi dan mengurangi daya tarik investasi.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Selain itu, akumulasi modal manusia juga terkonsentrasi di Barat.
Kualitas pendidikan tinggi dan pusat riset yang lebih baik menghasilkan tenaga kerja terampil yang menjadi magnet bagi industri modern.
Migrasi lulusan terbaik dari wilayah Tengah dan Timur ke Barat menciptakan brain drain, yang memperlemah kapasitas inovasi di daerah asal dan memperlebar kesenjangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.
Kondisi ini diperkuat oleh dominasi aktivitas riset, paten, dan ekosistem startup di kota-kota besar Jawa.
Kedekatan antara universitas, lembaga penelitian, dan industri menciptakan knowledge spillovers yang mempercepat difusi teknologi, sementara wilayah Timur yang bergantung pada sektor primer tidak memiliki basis inovasi yang kuat sehingga sulit keluar dari ketergantungan pada komoditas.
Fenomena backwash effects juga memperburuk ketimpangan.
Arus migrasi tenaga kerja produktif dari Timur ke Barat serta aliran modal dari sektor ekstraktif ke pusat finansial di Jawa memperkuat posisi Barat sebagai pusat pertumbuhan, sementara daerah penghasil tetap tertinggal.
Sumber daya alam yang dieksploitasi di Papua.
Maluku, atau Sulawesi sebagian besar tidak diolah secara lokal, melainkan dipindahkan ke luar wilayah, sehingga manfaat ekonominya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat setempat.
Di sisi lain, spread effects atau efek penyebaran dari wilayah maju ke wilayah tertinggal sangat terbatas.
Industri pengolahan dan manufaktur tetap terkonsentrasi di Barat, dengan sedikit investasi hilir di daerah penghasil bahan mentah.
Keterkaitan ke belakang .
ackward linkage.
maupun ke depan .
orward linkage.
dari sektor ekstraktif di Timur sangat lemah, sehingga multiplier effect terhadap ekonomi lokal minim.
Akibatnya, ketergantungan pada sektor primer berlanjut dan kesenjangan antarwilayah semakin mengeras.
Tabel 4.
Manifestasi Uneven Development di Indonesia Posisi Karakteristik Indikator Kuantitatif Bentuk Integrasi Wilayah Ekonomi Utama .
Global Struktur Indonesia Core A Pusat manufaktur A Kontribusi PDB > A Terintegrasi dalam .
ekstil, elektronik, 57% .
BPS) global value chains mid-to-high value A Realisasi investasi A Jasa keuangan, 2023: DKI Rp95,2 A Tujuan utama FDI T.
Jabar Rp88,0 T.
Jatim Rp74,9 T A Infrastruktur modern .
Indonesia SemiA Basis ekstraksi A Kontribusi PDB A Terhubung ke pasar Tengah Periphery SDA .
Kalimantan & global lewat ekspor CPO, nike.
Sulawesi A 15% .
A Perkebunan besar A Value-added A Pertumbuhan tinggi processing masih A Manufaktur di sektor tambang & Indonesia Periphery A Ekonomi berbasis A Kontribusi PDB A Integrasi selektif Timur ekstraksi mineral Maluku & Papua A melalui ekspor bahan .
mas, tembaga, 2,5% .
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Sumber: Diolah nikel.
LNG) A Infrastruktur A Enclave melalui KEK A Investasi relatif kecil A Rentan terhadap (NTT Rp3,4 T, fluktuasi harga A Ketergantungan teknologi asing Argumentasi di atas mendukung apa yang telah diteliti oleh (Nurjihadi, 2.
bahwa Circular Cumulative Causation .
bukan sekadar kerangka teoretis abstrak, melainkan memiliki implikasi nyata terhadap kebijakan ekonomi regional, khususnya dalam konteks ketimpangan antarwilayah dan kebocoran nilai tambah dari daerah tertinggal.
Melalui perspektif c, pembangunan ekonomi dipahami sebagai proses yang bersifat kumulatif dan self-reinforcing, di mana keuntungan awal di satu wilayah akan terus memperkuat daya tariknya terhadap sumber daya, investasi, dan tenaga kerja.
Akibatnya, daerah yang telah maju cenderung semakin maju .
uccess breeds succes.
, sedangkan daerah tertinggal terus kehilangan potensi ekonominya karena arus keluar faktor produksi dan nilai tambah .
ackwash effec.
Fenomena ini menjelaskan mengapa kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan spasial: karena tanpa intervensi struktural, daerah tertinggal tetap menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah bagi pusat-pusat pertumbuhan.
Interaksi c dan Uneven Development: Perspektif Integratif Interaksi antara teori Cumulative Causation .
dan Uneven Development membentuk kerangka integratif yang saling memperkuat dalam menjelaskan persistensi dan pembesaran kesenjangan regional di Indonesia.
Teori Uneven Development berfungsi sebagai struktur yang menjelaskan konteks historis dan sistemik ketimpanganAiseperti sifat kapitalisme yang secara inheren tidak merata, pembagian kerja spasial, dan warisan kolonial.
Sementara itu, c berperan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana ketimpangan tersebut direproduksi secara dinamis melalui proses kumulatif dari waktu ke waktu.
Struktur awal yang tidak setara, sebagaimana dijelaskan oleh Uneven Development, menciptakan kondisi yang memungkinkan c bekerja secara efektif.
Contohnya, posisi Jawa sebagai wilayah inti .
dalam struktur spasial pembangunan menghasilkan agglomeration economies yang menarik investasi dan tenaga kerja terampil.
Mekanisme ini memperkuat posisi Jawa sebagai pusat pertumbuhan, menciptakan siklus penguatan yang terus berulang.
Lebih jauh, kombinasi antara path dependency dari Uneven Development dan siklus penguatan diri dari c menciptakan efek lock-in yang sangat kuat.
Dalam kondisi ini, perubahan pola pembangunan membutuhkan intervensi yang besar dan berkelanjutan.
Kebijakan yang bersifat setengah hati atau jangka pendek tidak cukup untuk memutus siklus ketimpangan, karena kekuatan struktural dan momentum kumulatif telah mengakar terlalu dalam.
Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adryawning & Widiyanto .
bahwa pola path dependency dan efek lock-in yang mana keunggulan historis suatu wilayah menyebabkan terjadinya konsentrasi sumber daya yang sulit dipatahkan, sementara daerah tertinggal terperangkap dalam kondisi ketergantungan struktural yang memperlebar kesenjangan spasial a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Implikasi Kebijakan: Menuju Pembangunan yang Lebih Berkeadilan Pemahaman terhadap mekanisme c dan struktur Uneven Development memberikan beberapa implikasi penting untuk perumusan kebijakan, lebih ringkas implikasi strategis dari interaksi teori Cumulative Causation .
dan Uneven Development untuk mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan di Indonesia disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 5.
Implikasi Kebijakan Dimensi Tantangan Siklus Ketertinggalan (Vicious Circl.
Strategi Kebijakan Big Push Strategy Instrumen Utama A Investasi infrastruktur besarbesaran A Pengembangan SDM A Insentif investasi A Penguatan institusi Ketergantungan Strategic Industries & A Kewajiban konten pada Ekstraksi Value Chain Development A Industri pengolahan A Linkage sektor modern-lokal A Dukungan UKM Efek Backwash vs Mitigasi Backwash & A Insentif retensi Spread Penguatan Spread tenaga kerja Effects A Transfer teknologi A Pelatihan vokasional A Sistem inovasi Ketimpangan Fiscal Equalization & A Revisi formula DAU Fiskal dan Infrastruktur sebagai A Pendekatan biaya riil Geografis Public Goods wilayah terpencil A Penyediaan infrastruktur dasar oleh negara Otonomi Khusus & Special Autonomy with A Mekanisme Akuntabilitas Accountability pengawasan dana A Fokus pada manusia dan A Reformasi belanja Paradigma From Growth-centric A Investasi di kota Pembangunan to Equity-oriented & Tujuan Transformasi Membalik arah siklus negatif dan menciptakan Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi lokal Menahan migrasi keluar dan memperkuat kapasitas lokal Mengurangi ketimpangan fiskal dan hambatan geografis Meningkatkan efektivitas dan integritas penggunaan dana Menciptakan pusat pertumbuhan alternatif a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Nasional Polycentric Development Pengelolaan Rente Sumber Daya Equitable Resource Rent Management Sumber: Diolah A Spesialisasi A Konektivitas antar A Redistribusi rente sumber daya A Investasi jangka A Model Dana Abadi di luar Jawa Meningkatkan keberlanjutan dan keadilan pembangunan wilayah penghasil Tantangan dan Kendala Implementasi Meskipun secara teoritis jelas apa yang perlu dilakukan, implementasi menghadapi berbagai kendala, yaitu sebagai berikut:
Elite politik dan ekonomi yang berkuasa memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo.
Reorientasi pembangunan berpotensi mengancam peluang rent-seeking serta keunggulan yang telah mereka akumulasi.
Wilayah tertinggal sering kali menghadapi kapasitas kelembagaan yang lemah, sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif meskipun tersedia.
Pengembangan kelembagaan merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat disingkat secara instan.
Kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan geografis yang nyata, seperti wilayah kepulauan yang tersebar, medan yang sulit, dan jarak yang jauh, sehingga biaya pembangunan secara intrinsik lebih tinggi.
Tidak ada solusi mudah untuk persoalan geografis.
Dalam ekonomi global yang kompetitif, terdapat tekanan kuat untuk memusatkan investasi di lokasi dengan tingkat pengembalian tertinggi demi menjaga daya saing Tujuan pemerataan sering kali berbenturan dengan tujuan efisiensi.
KESIMPULAN
Penelitian ini mengungkap persistensi kesenjangan pembangunan yang signifikan antarwilayah di Indonesia, dengan Indonesia Barat mendominasi 58,2% PDB nasional sementara Indonesia Timur hanya berkontribusi 8,4%.
Kesenjangan ini termanifestasi dalam berbagai dimensi: ekonomi (PDRB per kapit.
, pembangunan manusia (IPM dengan gap 7,13 poi.
, kemiskinan .
ingkat kemiskinan Indonesia Timur 2,75 kali lebih tingg.
, infrastruktur .
asio jalan beraspal berbeda 4,5 kali lipa.
, dan investasi .
onsentrasi 67,3% di Indonesia Bara.
Indeks Williamson yang berkisar 0,685-0,702 mengkonfirmasi kesenjangan regional yang sangat tinggi dan relatif stabil selama periode 2018-2023.
Perspektif Circular and Cumulative Causation .
menjelaskan mekanisme bagaimana kesenjangan ini terus direproduksi dan diperkuat melalui siklus umpan balik yang self-reinforcing.
Indonesia Barat mengalami virtuous cycle di mana investasi, infrastruktur, human capital, dan inovasi saling memperkuat menciptakan agglomeration economies dan increasing returns.
Sebaliknya.
Indonesia Timur terjebak dalam vicious cycle di mana keterbatasan infrastruktur, brain drain, capital flight, dan ketergantungan pada sektor primer a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 menciptakan path dependency pada keterbelakangan.
Backwash effects berupa hisapan sumber daya .
enaga kerja terampil, modal, bahan menta.
dari periphery ke core jauh lebih dominan daripada spread effects, mengakibatkan pemiskinan relatif wilayah tertinggal.
Prinsip Uneven Development menyediakan konteks struktural yang menjelaskan mengapa kesenjangan bersifat persistent dan systematic.
Warisan kolonial menciptakan path dependency dengan Jawa sebagai core ekonomi-politik yang sulit diubah.
Pembagian kerja spasial menempatkan Indonesia Barat sebagai core .
anufaktur dan jasa bernilai tingg.
Indonesia Tengah sebagai semi-periphery .
kstraksi dan processing terbata.
, dan Indonesia Timur sebagai periphery .
kstraksi bahan menta.
Integrasi selektif ke dalam ekonomi global memperkuat pola ini, dengan Indonesia Barat terintegrasi dalam global value chains pada segmen bernilai tinggi, sementara Indonesia Timur termarginalisasi sebagai pemasok bahan mentah dengan terms of trade yang memburuk.
Interaksi antara mekanisme c dan struktur Uneven Development menciptakan lock-in effect yang sangat kuat.
Struktur uneven development menciptakan kondisi awal yang tidak setara, yang kemudian diperkuat oleh mekanisme cumulative causation, semakin mempersulit upaya Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan pembangunan yang ad-hoc dan parsial gagal mengurangi kesenjangan secara signifikan.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat enam strategi kebijakan yang direkomendasikan untuk mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan di Indonesia:
Implementasi Big Push Strategy perlu dilakukan melalui investasi masif dan terkoordinasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia Timur guna menciptakan momentum yang cukup kuat untuk memutus vicious cycle ketertinggalan.
Intervensi yang bersifat parsial atau setengah hati tidak akan efektif melawan kekuatan cumulative causation yang telah mengakar.
Promosi aktif terhadap industrial upgrading dan pengembangan rantai nilai perlu dilakukan melalui penerapan kewajiban konten lokal, pembangunan industri hilir di daerah penghasil bahan mentah, serta fasilitasi keterhubungan antara sektor modern dan ekonomi lokal untuk menghindari pola enclave economy.
Reformasi sistem transfer fiskal harus diarahkan pada penyusunan formula yang lebih akurat dalam merefleksikan kebutuhan fiskal riil dan hambatan geografis wilayah terpencil, disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.
Strategi pembangunan polisentrik perlu diadopsi dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan alternatif di luar Jawa sebagai alternative poles of development, yang didukung oleh peningkatan konektivitas antarwilayah dan spesialisasi fungsional berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah.
Implementasi kebijakan retensi dan atraksi sumber daya manusia secara agresif melalui insentif finansial dan non-finansial sangat penting untuk mengurangi brain drain dan membangun kapasitas lokal secara berkelanjutan.
Pengelolaan resource rent harus dilakukan secara lebih adil, di mana sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam dialokasikan untuk investasi jangka panjang dalam pengembangan manusia dan diversifikasi ekonomi di wilayah penghasil.
Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam analisis mikro-spasial guna mengidentifikasi dinamika lokal dan titik intervensi strategis di wilayah tertinggal.
Evaluasi kebijakan afirmatif yang telah berjalan perlu dilakukan secara kuantitatif untuk menilai efektivitasnya dalam memutus siklus ketertinggalan.
Pengembangan model simulasi berbasis a.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 ekonomi spasial atau agent-based modeling dapat membantu memproyeksikan dampak kebijakan struktural seperti Big Push dan pembangunan polisentrik.
Selain itu, studi tentang integrasi wilayah periphery ke dalam rantai nilai global dan desain kelembagaan pengelolaan resource rent yang adil sangat penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan DAFTAR REFERENSI Adryawning.
, & Widiyanto.
Analisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan wilayah di Indonesia.
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif, 20.
, 210.
https://doi.
org/10.
20961/region.
Akaabre.
Chapple.
, & OAoConnor.
Equitable Development in Theory and Practice: Evolution.
Definitions.
Frameworks, and Tools.
Journal of Planning Literature.
https://doi.
org/10.
1177/08854122251350602
Akaabre.
Chapple.
, & OAoConnor.
Equitable Development in Theory and Practice: Evolution.
Definitions.
Frameworks, and Tools.
Journal of Planning Literature.
https://doi.
org/10.
1177/08854122251350602
Anggi Rizkina Sari Siregar.
Namira Hamni Lubis.
Fadhilla Isfa, & Muzayyana Muzayyana.
Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia.
CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 5.
, 51Ae64.
https://doi.
org/10.
55606/cemerlang.
Badan Pusat Statistik.
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Jakarta.
Retrieved https://w.
id/id/publication/2025/04/11/95c729ee8c6fb5e2cb86b00f/produkdomestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-lapangan-usaha-20202024.
Berger.
The Foundations of Non-Equilibrium Economics: The principle of circular and cumulative causation.
The Foundations of Non-Equilibrium Economics: The Principle of Circular and Cumulative Causation, 1Ae224.
https://doi.
org/10.
4324/9780203873731
BKPM.
Perkembangan Realisasi Investasi NTB 2014-2023.
Jakarta.
Retrieved from https://data.
id/dataset/perkembangan-realisasi-investasi-pmdn-di-provinsi-ntbmenurut-kabupaten-kota Bourguignon.
Ferreira.
, & Walton.
Equity, efficiency and inequality traps:
A research agenda.
Journal of Economic Inequality, 5.
, 235Ae256.
https://doi.
org/10.
1007/s10888-006-9042-8 BPS.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2023.
In Badan Pusat Statistik.
Jakarta.
Chemulwo.
, & Ali.
Equitable access to education and development in a knowledgeable society as advocated by UNESCO.
Educational Research and Reviews, 14.
, 200Ae205.
https://doi.
org/10.
5897/err2018.
Dewanto.
Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah (Studi di Kawasa n Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesi.
Tahun 2014-2018.
Dunford.
, & Liu.
KaldorAos Macro System: Too Much Cumulation.
Too Few Contradictions.
Regional Studies, 51.
, 69Ae85.
https://doi.
org/10.
1080/00343404.
Dunford.
, & Liu.
Uneven and combined development.
Regional Studies, 51.
, 69Ae85.
https://doi.
org/10.
1080/00343404.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Ensor.
Johnson.
Vorbach.
, & Moir.
Equitable technology development: A framework and methods for scientists and engineers.
Sustainable Futures, 9.
https://doi.
org/10.
1016/j.
Ferreira.
, & Salles.
Desenvolvimento econymico e desigualdade social.
Retrieved https://consensus.
app/papers/desenvolvimento-econymico-e-desigualdade-socialsalles-ferreira/5c468b6aca5353aa859cf1f12d25503f/ Ferreira.
, & Peragine.
Individual Responsibility and Equality of Opportunity.
Oxford Handbook WellAaBeing Public Policy, 746Ae784.
https://doi.
org/10.
1093/OXFORDHB/9780199325818.
Garcya-Arias.
Tolyn-Becerra.
Lastra-Bravo.
, & Torres-Parejo, yo.
The outmigration of young people from a region of the AuEmpty SpainAy: Between a constant slump cycle and a pending innovation spiral.
Journal of Rural Studies, 87, 314Ae326.
https://doi.
org/10.
1016/j.
Gordon.
AuKaldorAos Macro System: Too Much Cumulation.
Too Few Contradictions.
Ay In Nicholas Kaldor and Mainstream Economics.
(E.
and W.
Semmler.
Ed.
New York: St.
MartinAos Press.
Harley.
, & Clark.
Capacity to Promote Equity.
Sustainability Science: A Guide for Researchers.
https://doi.
org/10.
21428/f8d85a02.
Huppert.
Cowell.
Cheng.
Contreras-Ibyyez.
Gomez-Sicard.
Gonzalez-Gadea, .
A Decety.
The development of childrenAos preferences for equality and equity across 13 individualistic and collectivist cultures.
Developmental Science, 22.
https://doi.
org/10.
1111/desc.
Indah Nidyawati.
Hakim.
, & Sarjiyanto.
Infrastructure Development Policy and Economic Development Inequality Among Regions in Indonesia.
International Journal of Social Science Humanity Management Research, 3.
https://doi.
org/10.
58806/ijsshmr.
Kementerian PUPR.
Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR Tahun 2023.
Jakarta:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Knez.
Uneven Development.
Choice of Technique, and Generalized Worldwide Law of Value.
Review of Radical Political Economics, 56.
, 405Ae426.
https://doi.
org/10.
1177/04866134241234362
Krugman.
Trade, accumulation, and uneven development.
Journal of Development Economics, 8.
, 149Ae161.
https://doi.
org/10.
1016/0304-3878.
Kuhonta.
The Institutional Imperative.
The Institutional Imperative.
https://doi.
org/10.
11126/stanford/9780804770835.
Leasiwal.
Payapo.
Oppier.
, & Setya.
Analysis of Income Disparities between Regions in the Western Region of Indonesia and the Eastern Region of Indonesia.
International Journal Science Society, 4.
, 638Ae656.
https://doi.
org/10.
54783/ijsoc.
Levkin.
, & Vereshko.
Territorial development of the Republic of Karelia in the context of the theory of circular cumulative causation.
Proceedings of the Volgograd State University International Scientific Conference AuCompetitive.
Sustainable and Safe Development of the Regional EconomyAy (CSSDRE 2.
https://doi.
org/10.
2991/cssdre19.
Linden.
van der.
Western Marxism and the Soviet Union A Survey of Critical Theories and Debates Since 1917.
Leiden: Brill.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 Lundahl.
Poverty and circular, cumulative causation: The views of Gunnar Myrdal.
Poverty Contemporary Economic Thought, 47Ae68.
https://doi.
org/10.
4324/9780429331312-4
Makki.
Reframing development theory: the significance of the idea of uneven and Theory Society, 44.
, 471Ae497.
https://doi.
org/10.
1007/s11186-015-9252-9 Matin.
Forrester.
, & Ensor.
What is equitable resilience? World Development, 109, 197Ae205.
https://doi.
org/10.
1016/j.
Meardon.
Main Currents in Cumulative Causation: The Dynamics of Growth and Development by Philip Toner.
The Economic Journal, 111.
F528AeF530.
Retrieved from https://consensus.
app/papers/main-currents-in-cumulative-causation-the-dynamicsof-toner/a48a6fa1e7705edab97ba9555e6b258d/ Minzner.
Measuring the Effectiveness of Equitable Economic Development Strategies.
Foundation Review, 12.
, 22Ae34.
https://doi.
org/10.
9707/1944-5660.
Minzner.
Measuring the Effectiveness of Equitable Economic Development Strategies.
Foundation Review, 12.
, 22Ae34.
https://doi.
org/10.
9707/1944-5660.
Nurjihadi.
Circular Cumulative Causation Theory Dan Implikasinya Terhadap Kebocoran Ekonomi Wilayah: Studi Kasus Agribisnis Tembakau Virginia Di Pulau Lombok.
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, 1.
, 8Ae17.
https://doi.
org/10.
37673/jebi.
OAoHara.
Wealth distribution and global inequality in the multiple capital paradigm.
Curtin University of Technology.
School of Economics and Finance.
Working Paper Series.
No.
1Ae27.
Retrieved http://w.
au/ef/publications.
OAoHara.
Principle of circular and cumulative causation: Fusing Myrdalian and Kaldorian growth and development dynamics.
Journal of Economic Issues, 42.
, 375Ae https://doi.
org/10.
1080/00213624.
OPALKO.
Models of Reducing Inequalities in Global Development.
Cherkasy University Bulletin: Economics Sciences, .
, 140Ae149.
https://doi.
org/10.
31651/20765843-2019-4-140-149
Panjawa.
Guritno.
Sugiharti.
Kurniawan.
, & Damayanti.
Measuring Inequality Using J-Bonet Index: What Can We Learn from Regional Data? Jejak, 16.
https://doi.
org/10.
15294/jejak.
Peercy.
, & Svenson.
The role of higher education in equitable human development.
International Review of Education, 62.
, 139Ae160.
https://doi.
org/10.
1007/s11159-0169549-6 Ratnadewati.
Samudro.
Widiastuti.
, & Popoola.
Uneven Development Principles in Geo-Map Perspective: How Does Infrastructure Play a Role in Crushing the Poverty in the Special Region of Yogyakarta? Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 135Ae152.
https://doi.
org/10.
23917/jep.
Rosenberg.
Basic problems in the theory of uneven and combined development.
part ii:
Unevenness and political multiplicity.
Cambridge Review of International Affairs, 23.
, 165Ae189.
https://doi.
org/10.
1080/09557570903524270
Rosenberg.
Kenneth Waltz and Leon Trotsky: Anarchy in the mirror of uneven and International Politics, 50.
, 183Ae230.
ISSN : 2828-5298 .
EKOMA : Jurnal Ekonomi.
Manajemen.
Akuntansi Vol.
No.
November 2025 https://doi.
org/10.
1057/ip.
Siregar.
Lubis.
Isfa.
, & Muzayyana.
Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahtaraan Masyarakat Indonesia.
CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis, 5.
, 51Ae64.
https://doi.
org/10.
55606/cemerlang.
Smith.
Uneven development : nature, capital, and the production of space / Neil Smith .
with a new afterword by the author and a foreword by David Harvey.
Ai 3rd ed.
American Journal of Sociology.
Athen.
Gorgia: The University of Georgia Press.
https://doi.
org/10.
1086/228528
Sobel.
, & Blankenship.
Perspective taking as a mechanism for childrenAos developing preferences for equitable distributions.
Scientific Reports, 11.
https://doi.
org/10.
1038/s41598-021-84968-2 Sriyanto.
Murwani.
, & Sofilda.
Government Stimulus Policy Effects to Foster IndonesiaAos Economic Growth: Evidence from Seventeen YearsAo Experience.
Signifikan:
Jurnal Ilmu Ekonomi, 10.
, 63Ae76.
https://doi.
org/10.
15408/sjie.
Sugiyono.
Memahami Penelitian Kualitatif R&D.
In Metode Penelitian Kualitatif R&D.
Alvabeta.
Bandung.
Bandung: Alfabeta.
Westlund.
Gunnar Myrdal .
8Ae1.
: Cumulative Causation Theory Applied to Regions.
121Ae134.
https://doi.
org/10.
1007/978-3-030-46157-7_8
Yuliati.
Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa.
Sejarah Dan Budaya, 7.
, 96Ae103.
ISSN : 2828-5298 .