Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Volume 8.
No 1.
Mei 2024 e-ISSN 2580-0531, p-ISSN 2580-0337 DOI: https://doi.
org/10.
32696/ajpkm.
Pendampingan Digitalisasi BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Hangalande.
Kabupaten Ende Lambertus Langga1.
Hyronimus Se2* 1, 2 Fakultas Ekonomi Universitas Flores Jl.
Sam Ratulangi No.
10 Kelurahan Paupire.
Ende Flores.
Nusa Tenggara Timur *Korespondensi: ironimusodja@gmail.
Abstrak Tujuan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah .
Untuk mengetahui sejauh mana berjalannya program digitalisasi BUMDes Desa Hangalande, .
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program digitalisasi BUMDes, dan .
untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengahadapi faktor tersebut.
Metode pelaksanaan kegiatan diawali dengan pendampingan, penyuluhan dan Hasil dari kegiatan pengabdian adalah berubahnya perilaku masyarakat dan meningkatnya kesadaran dalam mengakses informasi sebagai salah satu modal dalam meningkatkan sumberdaya manusia.
Peserta yang adalah Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan digitalisasi BUMDes yang selama ini belum dlakukan baik oleh pemerintah desa maupun pemerinntah Kabupaten Ende.
Kata kunci: Pendampingan.
Digitalisasi.
Kualitas Sumber Daya Manusia.
Abstract The objectives of carrying out this community service activity are .
to find out how far the Hangalande Village BUMDes digitalization program is progressing, .
to find out the factors that influence the running of the BUMDes digitalization program, and .
to find out the efforts to deal with these factors.
The method of implementing activities begins with mentoring, counseling and lectures.
The results of service activities are changes in people's behavior and increased awareness in accessing information as a capital in increasing human resources.
Participants who are members of the public are very enthusiastic about the BUMDes digitalization activities which have not been carried out by either the village government or the Ende Regency government.
Keywords: Assistance.
Digitalization.
Quality of Human Resources.
Submit: Oktober 2023 Diterima: November 2023 Publis: Mei 2024 Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.
0 International (CC-BY-NC-ND 4.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Vol.
8 No.
Mei 2024 dana desa.
Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi tingkat desa, salah satunya adalah dengan mengelola badan Usaha Milik Desa.
Pengelolaan BUMDes dapat melibatkan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran dan desa semakin maju dan mandiri.
BUMDes mengikuti era digitalisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Sejak tahun 2021 Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi (KemendesPDTT), program digitalisasi desa menjadi program prioritas pemerintah Indonesia.
Permasalahan yang sedang dihadapi Desa Hangalande Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende yaitu pengumpulan data, penanganan administrasi, distribusi masih manual dan kurangnya kerjasama dari pihak terkait sehingga kesejahteraan penduduk desa belum sesuai dengan apa Digitalisasi dimaksudkan bagi proses pelaksanaan BUMDes adalah pendataan, administrasi, distribusi dan kolaborasi.
Pendataan BUMDes pada aplikasi yang dimaksud adalah BUMDes identitas yang meliputi nama, alamat, peraturan desa sebagai dasar hukum untuk pendirian.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Standard Operating Procedure (SOP), laporan keuangan terakhir, alamat email, media sosial digunakan, nama admin, dan unit bisnis.
Pemerintah Desa Hangalande merupakan salah satu desa yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
Sumber potensi desa yang dapat dikembangkan antara lain kopi dan kemiri, namun karena sumber daya manusia yang dimiliki Desa Hangalande masih sangat rendah maka pengelolaan BUMDes sebagai badan usaha desa belum di kelola secara maksimal.
Dengan potensi Pendahuluan Seiring dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Ende membangun dari desa ke kota karena itu tidak sedikit tantangan yang dialami desa dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Sebagian besar wilayah desa di Indonesia masih berkutat dalam memburuk, ketertinggalan ekonomi dan teknologi informasi, sulitnya infrastruktur yang menghambat proses pendistribusian barang dari desa menuju kota, dan Pemerintah tingkat desa pemerintahan level paling bawah dituntut dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat yang berada diwilayah desanya (Indah, 2.
Sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia sehingga implementasi dari hak tersebut diambil tidakan dengan membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lembaga setingkat Menteri yang spesifik membidangi desa, hingga menyalurkan dana desa dalam rangka mendukung perekonomian desa, sehingga besar harapan desa yang mandiri dan sejahtera dapat terwujud.
Menurut Rivaldi .
pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa.
Pendampingan Masyarakat des ini dilaksanakan agar adanya pemerataan Pembangunan Pembangunan di desa dapat tercapai Sehingga pemerintah desa.
Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) desa dan pembentukan BUMDes bersama dengan desa tetangga dapat dilakukan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.
Jalan berpasir menjadi kendala pada pendistribusian hasil usaha.
Diharapkan distribusi dilakukan BUMDes Pelaksanaan distribusi Desa Hangalande dalam kaitannya dengan pendistribusian hasil kegiatan usaha hingga kini BUMDes masih dilakukan secara manual di mana era digital saat ini perlu ada inovasi baru dalam pemasaran atau juga dikenal sebagai digital marketing.
Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat, beberapa pengabdian yaitu pendataan BUMDes.
BUMDes.
BUMDes, dan kolaborasi BUMDes.
Administrasi BUMDes berkaitan dengan proses kegiatan yang mencakup merekam, mengklasifikasikan dan meringkas semua kegiatan BUMDes secara sistematis disajikan dalam bentuk laporan BUMDes.
Laporan itu kemudian digunakan sebagai bahan untuk dianalisis dan hasil analisis membentuk dasar untuk membuat keputusan bisnis BUMDes.
Jenis-jenis buku BUMDes Administrasi sebagai berikut: .
Buku Daftar Pengelola BUMDes, .
Buku Notulen Rapat BUMDes, .
Buku Agenda Surat Masuk, .
Buku Agenda Surat Keluar, .
Buku Rencana Kegiatan BUMDes, .
Buku Kas Harian BUMDes, .
Buku Pinjaman, .
Buku Insentif, .
dan Buku Laporan BUMDes.
Program memfasilitasi pengusaha memantau dan menyediakan kebutuhan dan keinginan menemukan dan mendapatkan informasi produk dengan lebih mudah.
Digitalisasi pemasaran melalui pemanfaatan teknologi Vol.
8 No.
Mei 2024 untuk diterapkan pada pengembangan badan usaha skala mikro yang terletak di daerah pedesaan seperti usaha milik desa (BUMDe.
Berdasarkan hasil observasi bahwa, sebagian besar masyarakat di Desa Hangalande Kecamatan Kotabaru Kab.
Ende dalam Pengembangan BUMDes membutuhkan 2 .
dasar utama, yaitu lembaga dan bisnis.
BUMDes yang memiliki legalitas hukum didorong untuk menetapkan potensi unit bisnis berbasis Melalui bisnis yang cocok dengan desa potensial menjadi penggerak ekonomi di tingkat perdesaan.
Untuk mengoptimalisasikan kebijakan dengan akses keuangan tersedia di BUMDes dan memfasilitasi akses ke pasar dengan platform digital dapat memudahkan hasil usaha BUMDes.
Dasar utama yang BUMDes, digitalisasi pemasaran dan keuangan untuk BUMDes sangat mendesak untuk dilakukan mengingat BUMDes memiliki peran yang sangat strategis bagi roda perekonomian di desa itu sendiri.
Salah satu bentuk BUMDes ilustrasi bekerja sama dengan petani, misalnya dapat menampung kelompok produk pertanian dan membantu dalam distribusi produksi pertanian.
Apabila BUMDes mengalami kekurangan dana dapat maka BUMDes dapat mengandalkan koperasi dan LPD sebagai pendukung.
Kegiatan melibatkan dosen dan mahasiswa dengan penerapan pengetahuan dan teknologi.
Melalui diharapkan masyarakat sebagai peserta dan mahasiswa mendapat pengalaman dan pengatahuan secara teknis sehingga mampu mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah Pembangunan.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Vol.
8 No.
Mei 2024 Sumber Daya (Sta.
Dari hasil wawancara aparatur BUMDes bahwasanya masih rendahnya kualitas kompetensi masing-masing aparatur Rata-rata aparatur pelaksana kegiatan BUMDes hanya berlatar belakang pendidikan SLTA.
Hal ini berakibat pada rendahnya ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan tentang pemerintahan.
Hal ini akan berpengaruh pada tidak maksimalnya kinerja pegawai sehingga mengakibatkan kinerja mereka belum mampu dalam upaya meningkatkan usaha BUMDes tersebut.
Metode Pelaksanaan Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan diawali kegiatan penyuluhan disesuaikan dengan materi dan tujuan dari setiap pelaksanaan program agar bisa diketahui siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut dan apa yang harus dilakukan agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik sesuai target dan Metode yang digunakan pada saat kegiatan yaitu ceramah, metode ini digunakan saat menyampaikan materi dalam bentuk tertulis.
Pada metode ini digunakan pada saat awal kegiatan, dan metode diskusi, penggunaan metode ini membutuhkan partisipasi Masyarakat untuk saling bertukar informasi secara lisan.
Masyarakat sangat antusias dan mendengar penyampaian materi sehingga muncul pertanyaanpertanyaan sehingga menjadi bahan Diskusi terjadi dengan muncul ide dan gagasan yang menjadi fokus untuk kegiatan pendampingan sehingga harapan masyarakat gegiatan ini bermanfaat untuk Pembangunan di Desa Hangalande.
Gambar 1.
Pengurus dan Pengelola BUMDes Sikap Pelaksana (Disposis.
Disposisi/sikap implementor memiliki kebijakan publik.
Tingkah laku atau sikap aparatur pelaksana menjadi salah Dalam disposisi ada dua hal yang perlu diperhatikan,yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.
Hasil Dan Pembahasan Berdasarkan hasil kegiatan bersama masyarakat dan aparatur BUMDes, diimpementasikan meliputi:
Pendataan BUMDes Data BUMDes terdaftar pada aplikasi adalah BUMDes identitas yang meliputi nama, alamat, peraturan desa sebagai dasar hukum untuk pendirian.
AD/ART.
Standard Operating Procedure (SOP), laporan keuangan terakhir, alamat email, media sosial digunakan , nama admin, dan unit Kebijakan yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan.
Pengangkatan Birokrat Pengangkatan nilai-nilai kompetensi, integritas dan loyalitas.
Dalam pengangkatan pengurus BUMDes diputuskan oleh kepala desa dengan peraturan yang ada.
Peraturan tersebut dapat dilihat di lampiran belakang laporan akhir.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) .
Insentif Salah satu pendorong kinerja adalah dengan pemberian insentif agar para pelaksana memiliki motivasi dan semangat kerja yang besar.
Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi serta aparatur bumdes menjelaskan bahwa insentif yang diberikan kepada pengurus BUMDes ketentuan tunjangan kesejahteraan pengelola operasional hanya diatur di dalam AD/ART tidak ada peraturan pemerintah yang mengharuskan persentase tertentu.
Insentif pelaksana atau pengelola BUMDes mampu memaksimalkan kinerja kerjanya sehingga mampu mencapai perekonomian masyarakat di desa.
Vol.
8 No.
Mei 2024 Berdasarkan teori tersebut untuk mengoptimalkan pelaksanaan BUMDes, maka pengelola aparatur BUMDes mempunyai tugas dan peran yang dijalankan meliputi factor pendukung dan Faktor Pendukung Komitmen Pemerintah Komitmen keberlansungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana usaha BUMDes.
Berdasarkan mendalam dengan Kepala Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyebutkan bahwa peran pemerintah bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi.
Selain suntikan dana dari pemerintah pada tahun 2022 juga memberikan fasilitas pendukung untuk pengelolaan BUMDes Struktur Birokrasi Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk memecahkan berbagai masalah.
Struktur organisasi-organisasi pengaruh penting dalam implementasi Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu:
Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam .
Sifat kedua dari struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar .
Untuk memerlukan koordinasi diantara organisasi yang terlibat, akan tetapi sering masing-masing organisasi memerlukan eksistensi sendiri .
go Tersedianya Potensi Sumber Daya Alam Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri.
Ada banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset desa sebagai potensi Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Vol.
8 No.
Mei 2024 Faktor Penghambat Tidak Didukung Anggaran Yang Memadai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi bahwa BUMDes sudah cukup berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikataan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat, itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDes itu sendiri.
Pada modal utama BUMDes saat ini ialah dana prioritas ADD desa yang dana tersebut tidak selalu berfokus pada kegiatan BUMDes akan tetapi keperluan infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Belum Optimal Keterlibatan BUMDes keterbatasan dalam mengembangkan Berdasarkan mendalam dengan Kabid Ekonomi menyebutkan bahwa masyarakat terhadap BUMDes sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM sebagai pengelola.
Salah satu usaha ialah unit simpan pinjam karena itu perlu adanya inovasi usaha baik dari pengelola maupun masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi desa.
Hasil diskusi dan temuan dilokasi kegiatan yang berkaitan dengan Program digitalisasi BUMDes di Desa Hangalande, penulis menemukan bahwa dalam dua ruang lingkup yaitu pada ruang lingkup teknologi tepat guna sudah terlaksana cukup baik dapat membantu dalam pelaksanaan unit-unit usaha BUMDesBUMDes.
Misalnya pada penggunaan media komputer dalam pelaksanaan administrasi-administrasi yang dilakukan aparatur BUMDes serta teknologi bantu dalam hasil usahanya berupa traktor pada bidang pertanian dan lainnya.
Kedua pada ruang lingkup teknologi informasi belum terlaksana sehingga masih bersifat konvensional pada distribusi hasil usaha BUMDes tersebut.
Kesimpulan Pelaksanaan program digitalisasi BUMDes pada ruang lingkup teknologi tepat guna telah terlaksana cukup baik dapat membantu administrasi-administrasi BUMDes serta unit hasil usaha yang Pada program digitalisasi BUMDes ada faktor pendukung serta faktor penghambat.
Faktor pendukung ada dua yaitu adanya komitmen pemerintah dan tersedianya potensi sumber daya alam.
Faktor penghambat 3 indikator yaitu tidak didukung anggaran yang memadai, sumber daya pengelola belum optimal dan terbatasnya kolaborasi dari pihak swasta.
Upaya dari Dinas Pemberdayaan Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Digitalisasi BUMDes yaitu:
perdesaan untuk dapat tertarik pihak swasta berkaloborasi.
Merekrut dan memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam pengembangan usaha ekonomi desa.
Menambah Untuk meningkatkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk keperluan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya program digitalisasi BUMDes.
Memberikan sosialisasi tentang unit usaha apa yang dapat dikembangkan oleh desa, dengan sosialisasi bersama kepada pengelola BUMDes serta masyarakat setempat, usaha-usaha yang dapat meningkatkan ekomonin Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Masyarakat dan Desa ialah memberikan sosialisasi tentang unit usaha yang tepat, merekrut danmemberika pelatihan dan menambah anggaran untuk BUMDesBUMDes tersebut.
Guna meningkatkan digitalisasi BUMDes disarankan kepada pemerintah desa berupaya memberikan anggaran lebih dalam kegiatan digitalisasi BUMDes pemberdayaan masyarakat dan desa memberikan pembinaan dan sosialisasi inovasi kegiatan unit usaha.
BUMDes di Desa Sekapuk .
Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresi.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2.
, 1Ae Agung Alfarizi.
Implemetasi Digitalisasi badan Usaha Milik Desa (BUMDe.
Di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara .
tudi kasus BUMDes Buluh Mandir.
1Ae15.
Moleong.
Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung.
Remaja
Rosdakarya
Referensi