YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
IMPLEMENTASI UU NO.
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KAMPUNG BUMI MULIA DISTRIK WANGGAR
KABUPATEN NABIRE-PAPUA
-------------------------------------------------------------------------------------------------Petrus Tekege Dosen Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire (Naskah diterima: 12 Agustus 2018, disetujui: 12 Oktober 2.
Abstract The purpose of this study are: .
To find the level of problems of the Implementation of Law No.
21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province towards increasing community welfare in Kampung Bumi Mulia District of Nabire District Wanggar.
Providing solutions to problem solving to the government through research seminar results, and published through journals.
Thus the specific target expected to be achieved from the results of this study is the creation of a maximum Government Service for Increasing Welfare by implementing Law Number 21 Year 2001 concerning Special Autonomy for the Papua Province so that the welfare of the Papuan people in Kampung Bumi Mulia increases according to the purpose of Invite the Special Autonomy.
Keywords: Implementation.
Special Autonomy and Welfare Abstrak Tujuan penelitian ini adalah: .
Untuk menemukan tingkat permasalahan dari Implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire.
Memberikan solusi pemecahan permasalahannya kepada pemerintah melalui kegiatan seminar hasil penelitian, dan dipublikasikan melalui jurnal.
Dengan demikian target khusus yang diharapkan dicapai dari hasil penelitian ini adalah terciptanya Pelayanan maksimal Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat Papua di Kampung Bumi Mulia meningkat sesuai tujuan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut.
Kata Kunci : Implementasi.
Otsus dan Kesejahteraan PENDAHULUAN ujuan Pembangunan Nasional masyarakat adil dan makmur
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang dalam konsideran menimbang huruf h UU Dasar 1945.
Tercapainya tujuan pembagunan No.
21 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa Nasional dalam wadah Negara Kesatuan dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Republik Indonesia apabila didukung oleh Provinsi Papua dan Provinsi lain, dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Hakikat pembangunan Nasional Provinsi Papua, serta memberikan kesempat- adalah pembangunan manusia Indonesia an kepada penduduk asli Papua, diperlukan seutuhnya dimana manusianya hidup sejah- adanya kebijakan khusus dalam kerangka terah secara terencana, bertahap dan berke- negara kesatuan Republik Indonesia dan lanjutan sesuai dengan tujuan pemban-gunan sebagai langkah untuk melindungi atau Nasional itu sendiri sebagaimana tergambar menghargai hak-hak dasar Orang asli Papua dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka terabaikan dan termarginalkan.
Panjang Nasional, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
NKRI
Penegasan ini menunjukan bahwa terdapat keseriusan pemerintah akan tetapi Berangkat dari tujuan pembangunan perjalanan Otonomi Kusus hingga kini belum Nasional di atas, maka Undang- Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus permasalahan dalam perjalanannya muncul Papua adalah sebuah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya masyarakat belum terarah sesuai sasaran meningkatkan pembangunan dalam berbagai tujuan otonomi khusus Papua.
Di dalam aspek terutama empat prioritas utama yaitu Undang-undang Otonomi Khusus Papua di ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infra- sebutkan bahwa ada 4 bidang yang menjadi Secara Otonomi Papua Khusus ini dibuat sebagai langkah untuk Pendidikan, mensejajarkan Papua dengan wilayah lainnya Namun sejak UU Otonomi di Indonesia Khusus diundangkan penyusunan peraturan atau untuk memperbaiki kesenjangan pembangunan antara Papua pelaksanaan dalam dengan daerah lain sebagaimana tercermin Perdasus belum berjalan optimal padahal bentuk Perdasi dan YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
untuk melaksanakan UU No 21 Tahun 2001 dalam ruang lingkup hukum administrasi diperlukan adanya perdasi dan Perdasus Dengan demikian secara akademik sebagaimana di atur dalam pasal 75 UU No tepat apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven seperti yang dikutip oleh Moch Tahun "peraturan pelaksanaan dalam Undang-undang Otonomi Koesnardi dan Hermaily Ibrahim bahwa:
Khusus ditetapkan paling lambat 2 .
Badan-badan negara tanpa hukum tata tahun sejak di undangkan".
negara itu lumpuh bagaikan sayap,karena Namun kenyatannya banyak perdasus badan-badan itu tidak mempunyai wewenang dan perdasi yang belum dibentuk justru Sebaliknya badan-badan penyusunan Perdasi dan Perdasus koordinasi diantara tiga pelaksana Otonomi adanya hukum administrasi negara menjadi khusus yaitu DPRP.
MRP dan Pemda bebas tanpa batas,karena mereka dapat Propinsi Papua tidak searah.
berbuat menurut apa yang mereka ininkan.
Negara kesejahteraan berusaha mem- II.
KAJIAN TEORI
bebaskan rakyatnya dari kemiskinan, keter- Teori Negara Kesejahteraan Perkembangan konsep negara dimasa gantungan pada mekanisme pasar sekarang telah membawak kepada konsep mendapatkan kesejahteraan dengan men- negara kesejahteraan yang erat kaitannya jadikannya sebagai hak setiap warga yang dengan peranan hukum administrasi negara.
biasa diperoleh melalui perangkat kebijakan Hal ini dikarenakan dalam konsep negera sosial yang disediakan oleh negara.
Dalam kesejahteraan peran negara dan pemerintah negara kesejahteraan, adanya sistem kesejah- semakin dominan terhadap pelayanan kepada teraan sebagai hak sosial warga harus Tujuannya adalah bagaimana diimbangi dua hal yang saling terkait yaitu:
memberikan kesejahteraan bagi warganya.
pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.
Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam Pengaruh sistem keseahteraan sebagai menggerakan roda penyelenggaraan pemerin- hak sosial warga dapat ditelusuri dari Teks tahan diperlukan perangkat yang sesuai Ensiklik Paus Leo Xi pada tahun 1891 yang emberian wewenang itu termasuk mempunyai pengaruh besar bagi perkem-
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Pemerintah harus campur tangan ketika masyarakat di Eropa pada abad ke 20.
Secara umum, teks Ensiklik tersebut merupakan terancam bahaya, karena itu satu-satunya jalan untuk mencegah kejahatan .
rinsip (Katoli.
perkembangan sosial yang terjadi setelah campur tangan negar.
Revolusi Industri.
Texs itu secara eksplisit Seiring pemerintahan, ajaran negara hukum dianut Diantara butir-butir kebijakan itu khususnya setelah Perang Dunia II adalah antara lain:
negara kesejahteraan .
elfare stat.
Dengan Tugas prinsip campur tangan negara terhadap mengarahkan seluruh sistem perundangan dan lembaga untuk memberikan bantuan jangkauan kerja pemerintah semakin luas, pada khalayak maupun kepada golongan khas,juga kepemimpinan negara meng- perundang-undangan.
Itu artinya, bagi negara administrasi negara bisa meningkatkan yang dalam hal ini adalah administrasi kesejahteraan umum dan perseorangan negara, memiliki suatu konsekuensi yang .
ak negara untuk campur tanga.
Hal ini juga dapat di baca di dalam Tidak masuk akal ketika memperhatikan pembukaan Undang-undang Dasar satu lapisan masyarakat,sedang lapisan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang menyatakan bahwa:
lain diabaikan.
Perintah serius menjamin kehidupan dan kesejahteraan Negara penduduk yang miskin, dan peningkatan kewajiban itu berarti pelanggaran terhadap .
arga negar.
Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia.
Yang menjaga tegaknya keadilan distributif terhadap kesejahteraan umu.
erhatian Negara kesejahteraan umum.
Negara kehidupan bangsa.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Senanada dengan uraian di atas menurut sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan.
Presthus tugas negara meliputi dua hal yaitu,.
Policy making ialah Penentuan haluan negara, .
Task executing, yaitu lain-lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 pelaksanaan tugas menurut haluan negara yang telah ditetapkan oleh negara.
Sedangkan menurut Logemann pada intinya tugas negara kesejahteraan masyarakat adalah adalah suatu menjadi dua yaitu .
Menentukan tujuan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tepat .
uiste doeleinden, doelstelling/ baik materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan tersebut dengan secara tepat pula ( nastreven ketentraman lahir dan batin yang memung- op de juiste wijze, verwerlijkin.
Dari ulasan kinkan bagi setiap masyarakat untuk meng- beberapa pandangan di atas dapat disebutkan setidaknya 8 ciri pelayanan berkualitas atau kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik- bermutu oleh pemerintah kepada masyarakat, baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat menurut keputusan Menpan No.
81 Tahun dengan menjunjung tinggi hak asasi serta 1995, antara lain: Kesederhanaan.
Kejelasan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
Dari beberapa pendapat diatas sekurang- efisian, ekonomis, keadilan dan ketepatan kurangnya dapat ditangkap pengertian bahwa usaha yang dikembangkan untuk meningkat- Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan kan taraf hidup manusia, baik itu di bidang keseluruhan usaha sosial yang terorganisir fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual.
Pemahaman UU No 21 Tahun 2001 berdasarkan konteks sosialnya.
Didalamnya Tentang Otonomi Khusus Bagi Povinsi tercakup pada kebijakan dan pelayanan yang Papua terkait dengan berbagai kehidupan dalam Istilah Otonomi Khusus terdiri dari masyarakat seperti : pendapatan, jaminan dua kata yaitu kata "otonomi" dan "khusus.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Istilah "otonomi" dalam Otonomi Khusus Istilah "khusus" hendaknya diartikan haruslah diartikan sebagai kebebasan bagi sebagai perlakuan berbeda yang diberikan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus kepada Papua karena kekhususan-kekhususan diri sendiri atau rumah tangganya sendiri.
Hal itu berarti pula bahwa rakyat Papua telah mencakup hal-hal seperti tingkat sosial mendapatkan kekuasaan dan kewenangan ekonomi masyarakat, keragaman adat budaya yang lebih besar untuk berpemerintahan sendiri, mengatur penegakan hukum dan praktisnya kekhususan otonomi Papua berarti bahwa ada hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Papua dan tidak berlaku di daerah dimilikinya, termasuk sumber daya alam lain di Indonesia, dan ada hal-hal yang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran berlaku di daerah lain di Indonesia yang tidak rakyat Papua, tetapi dengan tidak meninggal- diterapkan di Papua.
Agar Dalam memberikan kontribusinya kepada kepenting- dikemukakan secara sederhana isi dari UU an nasional.
No.
21 Tahun 2001 yang memiliki tidak Demikian kurang dari 24 bab dan 79 pasal.
Bendera dan Lagu (Pasal .
strategi dan program-program pembangunan Propinsi Papua dapat memiliki bendera daerah dan lagu daerah sebagai simbol infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, kultural tetapi tidak diposisikan sebagai ekonomi, politik, hukum dan ketertiban, yang simbol kedaulatan.
sesuai dengan keunikan dan karakteristik .
Pembagian Daerah (Pasal .
alam serta masyarakat dan budaya Papua.
Hal Daerah sejumlah distrik, dan distrik terdiri atas pengembangan jati diri serta harga diri dan sejumlah kampung atau yang disebut martabat orang Papua sebagai bagian dari dengan nama lain.
bangsa Indonesia.
Kabupaten/Kota .
Kewenangan Daerah (Pasal .
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Propinsi Papua mendapat Kewenangan Gubernur adalah kepala eksekutif yang khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi dibantu oleh seorang wakil gubernur.
khusus yang meliputi kewenangan di Syarat bidang perekonomian, pendidikan dan Sedangkan wakil Gubenur boleh selain dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, orang Papua asli.
Gubernur dan wakil dan sosial.
Selain itu, semua perjanjian Gubernur internasional yang dibuat oleh pemerintah DPRP.
Dalam posisinya sebagai wakil hanya terkait dengan kepentingan Propinsi pemerintah, gubernur bertanggung jawab Papua, dilaksanakan setelah mendapat kepada Presiden.
pertimbangan guberbur.
Propinsi Papua Papua.
Partai Politik (Pasal .
juga dapat mengadakan kerja sama dengan Penduduk lembaga atau badan di luar negeri.
membentuk partai politik, .
Lembaga MRP (Pasal 5, 19 Ae .
Propinsi Papua politik oleh partai politik di propinsi papua MRP merupakan representasi kultural orang asli papua yang meiliki kewenangan masyarakat asli papua.
Partai politik wajib tertentu dalam rangka perlindungan hak- hak asli orang papua, dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Lembaga Legeslatif (Pasal 6 Ae .
DPRP
NRP
Keuangan (Pasal 33 Ae .
Pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% dibagi kepada Propinsi Papua.
Untuk hasil pertambangan minyak bumi jatah legeslatif yang jumlah anggotanya 1 A Papua dinaikkan 15% menjadi 70%, dan kali dari jumlah yang ditetapkan Undang- pertambangan gas alam dari 30% menjadi Undang.
Dalam menjalankan tugasnya 70% yang berlaku selama 25 Tahun.
DPRP bekerja sama dengan MRP.
Tetapi mulai tahun ke 26 porsi Papua .
Badan Eksekutif (Pasal 11 Ae .
tersebut diturunkan menjadi 50% baik untuk pertambangan minyak bumi maupun YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
pertambangan gas alam , atau sama besar pengangkatan Kapolda dilakukan dengan dengan porsi pemerintah pusat.
Sedangkan persetujuan Gubernur.
Sedangkan untuk pemberhentian-nya, dalam hal-hal tertentu kabupaten / kota diatur secara adil dan Gubernur dapat memberi pertimbangan Perdasus, kepada Kapolri.
Disamping itu, seleksi daerah-daerah pendidikan dasar dan pelatihan umum, serta penempatan polisi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya 30%d dialokasikan sistem hukum, budaya dan adat Aeistiadat untuk biaya pendidikan, dan sekurang- yang berlaku di Propinsi Papua.
kurangnya 15% untuk kesehatan, dan .
Kekuasaan Peradilan (Pasal 50 Ae .
perbaikan gizi.
Pemrintah Propinsi dapat Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh melakukan penyertaan modal pada BUMN Badan Peradilan.
Di samping kekuasan dan Perusahaan swasta yang berdomisili di kahakiman itu, diakui adanya peradilan adat propinsi Papua.
Penggunaan .
Hak Asasi Manusia (Pasal 45 Ae .
mempunyai kewenangan memeriksa dan Dalam rangka penegakan HAM, pemerintah mengadilli sengketa perdata atas perkara membentuk perwakilan komnas HAM, pidana diantara warga masyarakat hukum pengadilan HAM, dan Komisi kebenaran Tetapi, pengadilan adat tersebut tidak dan rekonsiliasi di Propinsi Papua.
berwenang menjatuhkan hukuman pidana .
Kepolisian Daerah (Pasal 48 Ae Pasal .
penjara atau kurangan, dan pihak yang Dalam melaksanakan kebijakan mengenai keamanan.
Polda di Propinsi Papua ber- peradilan adat berhak meminta pengadilan Gubernur mencakup aspek ketertiban dan ketentraman peradilan untuk memeriksa dan mangadili Tugas ketertiban dan keten- traman msyarakat itu diatur dengan Perdasi, termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan Kapolda kepada Gubernur.
Begitu pula YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini metode-metode yang akan digunakan peneliti adalah sebagai Bumi Mulia.
Sampel Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
Jenis penelitian.
Adapun Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan digunakan adalah penelitian deskriptif.
Data pertimbangan Ae pertimbangan tertentu, maka yang dikumpulkan mula Ae mula disusun, dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah Proposive Sampling, yakni Penulis dengan alasan, penulis ingin mengumpulkan orang-orang yang oleh peneliti dianggap informasi yang aktual secara lebih rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa permasalahan yang berkaitan dengan masalah kondisi dan praktik Ae praktik implementasi dalam penelitian ini.
Sampel yang diambil adalah berjumlah 50 orang dari masyarakat perbandingan atau evaluasi.
kampung Bumi Mulia berjumlah 2300 orang L okasi Penelitian dengan perincian sebagai berikut : kepala Adapun yang menjadi lokasi dalam kampung dan aparatnya 6 orang, tokoh peneliati ini adalah Kampung Bumi Mulia adat/masyarakat 20 orang, tokoh perempuan Distrik Wanggar Kabupaten Nabire.
5, tokoh agama 5 orang, perwakilan pemuda Populasi dan Sampel 10 orang dan masyarakat biasa 4 orang.
1 Populasi Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Populasi adalah keseluruhan objek Sumber Data penelitian yang terdiri dari benda Ae benda.
Data primer hewan, utmbuhan-tumbuhan, nilai gejala atau Adalah data utama yang di peroleh peristiwa sebagai sumber data yang memiliki langsung dari lapangan atau lokasi penelitian karakteristik tertentu.
dengan cara pengamatan langsung, survei.
Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wawancara dengan bertatap muka dengan YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
disiapkan daftar pertanyaan ataupun secara Teknik Pengolahan Data kebetulan bertemu responden di lokasi Yaitu tahap pemeriksaan kembali atas data yang telah dikumpulkan sehinga dapat di Data Sekunder ketauhi data di peroleh atau diambil agar Adalah data tambahan dimana sumber tidak menjadi kekurangan kesalahan atau datanya di peroleh melalui kepustakaan, kekeliruan dalam file yang telah ada.
Jurnal, buku-buku Coding (Pemberian Kod.
Yaitu responden dan memberikan tanda, simbol.
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan protes pengelolahan data.
Editing ( Pengeditan ) Qisioner, tertentu untuk memper-mudahkan Meneliti catatanAecatatan dijelaskan sebagai berikut:
lapangan atau data terhadap kemungki- Observasi (Pengamata.
an terdapat kekeliruan, ketidakcocokan Adalah teknik mengumpulkan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian.
Tabulating (Tabulas.
Pada tahap ini penulis menkategorikan jawaban-jawaban Interview (Wawancar.
Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan penelitian untuk atau kesalahan atas data yang terhimpun.
menetapkan sesuai dengan proporsi masing- Adapun data yang terkumpul dalam informasi atau keterangan lisan melalui tatap daftar pertanyaan atau guesioner di olah muka dengan pertanyaan langsung kepada kemudian dibuat dalam bentuk tabel dan berdasarkan frekwensi data di tapsirkan Quesioner (Daftar Pertanyaa.
Quesioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan peneliti untuk dibagikan kepada responden agar memperoleh data secara lengkap dari responden.
prosedur prosentase Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
analisis data yang dilakukan terbatas pada kepada masyarakat, yang disajikan pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel 4.
1 Jawaban pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel Ae tabel, grafik Ae pemerintah kepada masyarakat grafik atau angka Ae angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran IV.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Implementasi UU No.
21 Tahun 2001 Manfaat Kategori Selalu Frekwensi Prosentase (%) Kadangkadang Tidak Jumlah Undang- undang Otonomi Khusus Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Papua adalah sebuah aturan atau kebijakan Berdasarkan data tabel 4.
1 tersebut di yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam atas menujukan bahwa dari 50 responden upaya meningkatkan pembangunan pada dalam pelaksanaan UU No 21 Tahun 2001 Secara filosofis UU Otsus ini tidak ada .
atau 0%, yang menjawab dibuat sebagai langkah untuk mensejajarkan kadang Ae kadang sebanyak 13 orang atau masyarakat Papua sama dengan wilayah 26% dan yang megatakan tidak pernah lainnya di Indonesia.
Beberapa hal yang sebanyak 37 orang atau 74%.
Tabel dijadikan sebagai indikator untuk Jawaban responden tentang perlu adanya melihat implementasi dari UU No.
21 Tahun sosialisasi pelaksanaan UU No.
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagai berikut :
Sosialisasi Pada indikator ini dilihat pentingnya sosialisasi pelaksanaan UU No.
21 Tahun 2011 dan juga seberapa jauh manfaat sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah pemerintah kepada masyarakat Kategori Sangat Perlu Frekwensi Kurang Perlu Tidak Perlu Prosentase (%) YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Jumlah 2001 sangat perlu, sedangkan yang menyata- Sumber data : Hasil olah data primer,2017 kan kadang-kadang 4 responden atau ( 8%) Berdasarkan data tabel 4.
2 tersebut di atas dan jawaban tidak perlu 1 responden atau menujukkan bahwa semua responden atau 50 atau 2%.
Tabel 4:4 Jawaban responden orang .
% ) menyatakan bahwa adanya perlu sosialisasi implementasi UU No.
mengawasi Pelaksanaan UU OTSUS Tahun 2001 sangat perlu, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang dan tidak perlu tidak ada atau 0%.
Kategori Selalu Kadangkadang Tidak Jumlah Pengawasan Pada indikator ini akan dilihat pentingnya pengawasan pelaksanaan UU No.
21 tahun 2011 dan juga sejauh mana keterlibatan Frekwensi Prosentase (%) Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Yang dapat disajikan pada tabel- Berdasarkan data tabel 4.
4 tersebut di Tabel Jawaban atas menujukkan responden yang memberi- responden tentang perlunya pengawasan pelaksanaan UU No.
21 Tahun 2001 No.
21 Tahun 2011 sebanyak 10 .
%) dan Kategori Sangat Perlu Kurang Perlu Tidak Perlu Jumlah Frekwensi Prosentase (%) kadang-kadang dilibatkan sebanyak 5 .
%).
Sumber data : Hasil olah data primer,2017.
jawaban tidak pernah dilibatkan sebanyak 35 .
%).
Akuntabilitas Pada Berdasarkan data tabel 4.
3 tersebut di atas menujukkan bahwa 45 responden atau pertanggung jawaban pelaksanaan UU No.
%) menyatakan bahwa adanya pengawas- tahun 2011 kepada masyarakat dan juga an dalam implementasi UU No.
21 Tahun YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
penerapan UU No.
21 tahun 2001.
Yang dapat Tidak Puas Jumlah disajikan pada tabel-tabel berikut ini.
Tabel 4:5 Jawaban responden tentang pertanggung Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Berdasarkan data tabel 4.
6 tersebut Pelaksanaan UU No.
21 Tahun 2001.
Kategori Selalu Frekwensi Prosentase (%) Kadangkadang Tidak Jumlah diatas menunjukkan bahwa responden yang implementasi UU No.
21 Tahun 2001 tidak ada ( 20% ), yang menjawab kurang puas sebanyak 17 orang atau 34% dan menjawab bahwa mereka tidak puas terhadap penerapan UU No.
21 tahun 2001 sebanyak 23 orang Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Berdasarkan data tabel 4.
5 tersebut di atas menunjukkan responden yang memberikan jawaban selalu ada pertanggung jawaban kepada masyarakat tidak ada ( 0%), dan kadang-kadang ada pertanggung jawaban .
%) jawaban tidak pernah sebanyak 45 .
%).
Tabel Jawaban kepuasan masyarakat terhadap implementasi UU No.
21 tahun 2001 atau 46%.
Kesejahteraan masyarakat Kesejahteran adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.
Yang diukur dengan indikator :
Pendidikan Kategori Puas Frekwensi Prosentase (%) adalah berkaitan dengan akses pendidikan Kurang Puas yang layak serta sarana dan prasarana Pada indikator ini yang akan disoroti Bumi Mulia.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
tabel-tabel Berdasarkan data tabel 4.
8 tersebut di berikut : Tabel 4:7 Jawaban responden atas menunjukkan responden yang memberi- tentang akses pendidikan kepada anak-anak kan jawaban bahwa kondisi saran dan secara layak prasarana pendidikan baik sebanyak 8 orang Kategori Layak Frekwensi Prosentase (%) Kurang Layak Tidak Layak Jumlah .
%), responden yang memberikan jawaban kurang baik sebanyak 28 .
%), sedangkan responden yang memberikan jawaban tidak baik sebanyak 14 orang .
%).
Kesehatan Pada indikator ini yang akan disoroti adalah berkaitan dengan pelayanan kesehatan Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Berdasarkan data tabel 4.
7 tersebut diatas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang layak sebanyak 8 responden tentang pelayanan kesehatan.
Kategori Selalu Frekwensi Prosentase (%) Kadangkadang Tidak Jumlah Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Kategori Baik Kurang Baik Tidak Baik Jumlah Berdasarkan data tabel 4.
9 tersebut di Frekwensi Prosentase (%) atas menunjukkan bahwa responden yang pelayanan kesehatan yang baik sebanyak 18 Sumber data : Hasil olah data primer,2017 pada tabel-tabel berikut : Tabel 4:9 Jawaban menyatakan Tidak layak sebanyak 12 orang atau 24%.
Tabel 4.
8 Jawaban responden dikampung Bumi Mulia, yang dapat dilihat orang atau 16%, yang menyatakan kurang layak sebanyak 30 orang atau 60% dan yang memberikan jawaban selalu mendapatkan orang atau .
%), dan responden yang kadang-kadang .
%).
YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
responden yang memberi jawaban tidak pernah sebanyak 22 orang .
%).
Tabel 4:10 Kategori Selalu Frekwensi Prosentase (%) Kadangkadang Tidak Jumlah Jawaban responden tentang kondisi sarana dan prasarana kesehatan Kategori Baik Frekwensi Prosentase (%) Kurang Baik Tidak Baik Jumlah atas menujukkan bahwa responden yang memberikan jawaban kondisi sarana dan sebanyak 10 orang .
%), dan responden yang memberikan jawaban kurang baik .
%), responden yang memberikan jawaban tidak diatas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban selalu mendapatkan Ekonomi Kerakyatan bangan usaha serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dikampung Bumi Mulia, yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: Tabel 4.
Jawaban responden tentang bantuan pengem- yang memberikan jawaban kadang-kadang mendapat bantuan 30 orang ( 60% ) jawaban tidak pernah sebanyak 20 orang .
%).
Tabel Jawaban tentang pelatihan dan pembinaan.
Pada indikator ini yang akan disoroti adalah berkaitan dengan bantuan pengem- pemerintah tidak ada .
%), dan responden baik sebanyak 21 orang .
%).
bangan usaha Berdasarkan data tabel 4.
11 tersebut Berdasarkan data tabel 4.
0 tersebut di Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Kategori Selalu Kadangkadang Tidak Jumlah Frekwensi Prosentase (%) Sumber data : Hasil olah data primer,2017 Berdasarkan data tabel 4.
12 tersebut di atas menunjukkan bahwa responden yang memberikan jawaban selalu mendapatkan pelatihan atau pembinaan tentang peningkat- YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
an ekonomi tidak ada .
%), dan responden No.
21 Tahun 2001.
Hal ini menunjukan yang memberikan jawaban kadang-kadang bahwa sangat kurangnya sosialisasi pemerin- sebanyak 13 .
%), sedangkan responden tah kepada masyarakat, dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan elit-elit sebanyak 37 orang .
%).
masyarakat ataupun pemerintah yang kurang Analisis Data transparan terhadap masyarakat.
Sehingga Pada ada banyak program yang tidak dapat memaparkan data Ae data dan informasi yang dilaksanakan dengan baik.
Masyarakat pun tidak tahu apa yang menjadi program Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar kegiatan di masyarakat dan tidak sesuai Kabupaten Nabire.
Selanjutnya penulis akan dengan harapan masyarakat.
Diharapkan menganalisa hasil dari penelitian ini yang perlu adanya sosialisasi agar masyarakat tentunya akan mengacu pada indikator- menge-tahui arah pembangunan dan juga indikator yang di pakai, juga mengacu pada program yang dilaksanakan tepat sasarannya.
pada penyajian data yang penulis dapatkan Selanjutnya pada tabel 4:2 Pendapat respon- lewat angket serta wawancara dan pengamat- den tentang perlunya sosialisasi, semua an di lokasi penelilian.
Berdasarkan hasil- responden ( 100% ) menyatakan bahwa hasil yang telah dikumpulkan dapat dianalisa penerapan UU No.
21 tahun 2001 sangat perlu sesuai indikator Ae indikator yang ada pada masing Ae masing variabel bebas maupun Hal ini membuktikan bahwa variabel terikat yang akan dibahas berikut ini.
Implementasi UU No.
21 Tahun 2001 pelaksanaan UU No.
21 tahun 2001 harus ada Sosialisasi sosialisasi yang baik dari pemerintah kepada Pada tabel 4:1 pendapat responden tentang koordinasi antara pemerintah dengan mengetahui program pembangunan dan juga masyarakat menunjukan bahwa sebagian agar dalam pelaksanaannya tidak salah arah.
besar responden 37 orang atau 75% menyata- Dan kan tidak pernah ada sosialisasi pemerintah dilaksanakan agar masyarakat dapat turut kepada masyarakat terhadap pelaksanaan UU terlibat secara aktif.
YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
Dari selalu terjadi penyelewengan dan juga banyak disimpulkan bahwa dalam penerapan UU program yang tidak dapat berhasil sesuai No.
21 Tahun 2001 perlu adanya sosialisasi dengan harapan masyarakat.
Agar penerapannya tepat sasarana sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.
Akuntabilitas Pada tabel 4:5.
Pendapat Pengawasan masyarakat, sebagian besar responden yakni Pada tabel 4:3 pendapat responden tentang 45 orang ( 90% ) mengatakan bahwa perlunya pengawasan terhadap penerapan UU pemerintah tidak pernah mempertanggung No.
21 Tahun 2001.
Semua responden atau jawabkan setiap kegiatan berkaitan dengan 100% mengatakan bahwa dalam penerapan penerapan UU No.
21 tahun 2001 kepada UU No.
21 Tahun 2001 sangat perlu adanya pengawasan baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat.
Pengawasan ini sangat penerapan UU No.
21 tahun 2001, perlu untuk menghindari penyalahgunaan responden ( 66% ) menyatakan tidak puas atau penyelewengan terhadap penerapan UU dengan penerapan Undang-Undang Otonomi No.
21 tahun 2001 ini.
Hal ini menunjukan bahwa pemerin- selanjutnya pada tabel 4.
Pada tabel 4:4 pendapat reponden tentang tah tidak serius untuk memperhatikan ke- keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pentingan rakyat.
Penerapan UU otonomi penerapan UU No.
21 tahun 2001 nampak khusus kebanyakan tidak sesuai dengan bahwa dari 50 responden sebagian besar 70% harapan masyarakat.
UU Otonomi khusus menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah yang seharusnya diperuntukan bagi semua dilibatkan untuk mengawasi penerapan UU No.
21 tahun 2001 ini.
Hal ini membuktikan sebagian orang saja.
Terutama para elit yang Papua Papua.
Sehingga masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi masyarakat tidak diperhatikan.
Alokasi dana dalam mengawasi pelaksanaan UU No.
yang cukup besar tidak dimanfaatkan dengan Hal ini disebabkan pemerintah baik untuk kepentingan seluruh rakyat, kurang terbuka kepada masyarakat, sehingga sehingga rakyat merasa kurang puas dengan YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
hasil yang dicapai melalui Otonomi khusus menyatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan tidak baik.
Hal ini menunjukan Kesejahteraan Masyarakat bahwa masyarakat tidak puas dengan sarana Pendidikan pendidikan yang ada di kampung Bumi Pada tabel 4:7.
pendapat responden tentang Mulia.
Gedung sekolah yang ada di kampung akses pendidikan yang layak bagi anak-anak Bumi Mulia kondisinya kurang baik, dan juga asli Papua di kampung Bumi Mulia diketahui tidak dilengkapi dengan sarana pendidikan terdapat 38 responden ( 76% ) menyatakan yang baik.
Terlihat kursi meja dan sarana bahwa anak-anak kurang mendapatkan akses lainya dalam keadaan yang kurang terawatt.
pendidikan yang layak.
Hal ini menunjukan Dan juga kelengkapan-kelengkapan pendidi- bahwa pendidikan yang layak bagi anak-anak kan lainya, seperti buku pelajaran yang masih di kampung Bumi Mulia masih sangat sulit minim, tenaga pengajar yang professional Banyak anak-anak usia sekolah pun sangat kurang.
Hal ini menunjukan yang tidak dapat mengenyam pendidikan kurang adanya perhatian dari pemerintah formal, karena kemampuan dan keterbatasan daerah terhadap pendidikan di kampung Jika ada, hanya beberapa anak saja Bumi Mulia terutama pendidikan Dasar.
yang dapat mengenyam pendidikan ditempat Kesehatan yang baik.
Biaya pendidikan yang mahal Pada anak-anak tabel 4:9.
Pendapat tentang pelayanan kesehatan, sebagian besar meneruskan pendidikan atau tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali, padahal kadangAekadang dirasakan oleh masyarakat memberi kesempatan yang seluas-luasnya kampung Bumi Mulia.
Hal ini menunjukan bagi anak-anak Papua untuk mendapatkan bahwa akses untuk mendapat-kan pelayanan pendidikan yang layak, lewat alokasi dana kesehatan bagi masyarakat masih sangat pendidikan yang cukup besar.
Otsus Selanjutnya pada tabel 4.
8 tentang kondisi Tidak PUSTU sarana dan prasarana pendidikan yang ada di membuat masyarakat sangat sulit untuk kampung Bumi Mulia, 62% responden mendapatkan pelayanan kesehatan.
Jika ada YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
warga yang mengalamai sakit harus dibawa menyatakan tidak pernah sama sekali.
Hal ini ketempat lain untuk mendapatkan perawatan menunjukan bahwa masyarakat kampung karena tidak tersedianya puskesmas atau Bumi Mulia hampir tidak pernah mendapat- PUSTU disana.
kan bantuan modal usaha.
Berdasarkan Selanjutnya pada tabel 4.
10 tentang sarana dan prasarana kesehatan.
Nampak dari 50 menujukkan bahwa perhatian pemerintah responden yang dimintai keterangan 30 orang sangat kurang terhadap peningkatkan per- ekonomian rakyat sesuai bidang usahanya.
prasarana kesehatan di kampung Bumi Pemerintah kadang-kadang memperhatikan Muliah kurang baik.
Hal ini terlihat dari serta mendata usaha-usaha ekonomi yang di sarana dan prasarana seperti air bersih, dan lakukan masyarakat di setiap dusun, pada hal WC umum serta sanitasi masih memprihatin- setiap dusun mempunyai usahanya masing- Masyarakat sulit untuk mendapatkan air masing baik itu bidang pertanian perkebunan, bersih karena sarana untuk mendapatkan air perikanan darat dan peternakan masyarakat bersih dalam keadaan rusak dan tidak kampung Bumi Mulia kebanyakan bergerak Tempat pembuangan sampah tidak di bidang pertanian dan peternakan seperti tersedia, fasilitas WC umum yang sudah tidak bebek, kelinci, ayam dan juga babi dan sapi.
berfungsi lagi, sehingga banyak warga yang Dalam pengembangan usahanya pemerintah membuang sampah dan juga untuk mem- bantuan-bantuan untuk peningkatan usaha.
buang hajat.
Kondisi ini menyebakan sering Seperti penyediaan alat-alat untuk dapat terserangnya penyakit ditengah-tengah warga meningkatkan hasil usaha, bibit, pupuk dan lain-lain.
Pada Ekonomi Kerakyatan Pada tabel 4.
ekonomi 54% responden menyatakan bahwa ekonomi, nampak bahwa 74% responden bantuan untuk pengembangan ekonomi hanya kadang-kadang diberikan, bahkan 46 % pelatihan keterampilan dan pembinaan atau YAYASAN AKRAB PEKANBARU Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 .
penyuluhan dari pemerintah untuk peningkat- DAFTAR PUSTAKA