SOSFILKOM
Volume XVII Nomor 02
Juli-Desember 2023
KAJIAN TEORI KULTURAL DALAM KOMUNIKASI KRISIS
(Studi Kasus Polusi Udara Kawasan JABODETABEK) Alexandra Rianti Grandi Rahardjo Magister Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
Jakarta.
Indonesia grandialexandra98@gmail.
Abstract The research aims to examine the phenomenon of air pollution in Jabodetabek area using cultural theory in the context of crisis communication.
Air pollution is an implication of climate change which is categorized as a wicked problem because it has a broad impact on various aspects of life.
Research is important because there are several cultural groups in the Jabodetabek pollution phenomenon.
These various cultural groups have different perspectives regarding the urgency of air pollution.
Air pollution needs to be viewed as a problem involving cultural clashes in a human system.
This makes it difficult to produce an effective solution.
Solutions that focus on only one group will only produce documents without execution.
Thus, the government as a policy maker needs to produce a clumsy solution that can embrace all cultural groups.
The research strategy is a case study and the analysis method used is a literature review.
Research data is secondary data in the form of news that can be accessed freely on digital pages.
The findings prove that several government policy products show that collaboration between the government, business actors and community groups can produce effective and applicable solutions.
Measurably, the air quality in the Jabodetabek area is gradually This research can contribute as a practical guide for policy makers in dealing with various other wicked Keywords: crisis communication, clumsy solution, wicked problem, cultural theory Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengkaji fenomena polusi udara di Kawasan Jabodetabek menggunakan teori kultural dalam konteks komunikasi krisis.
Polusi udara merupakan implikasi dari isu perubahan iklim yang dikategorikan kedalam wicked problem karena berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan.
Penelitian menjadi penting karena terdapat beberapa kelompok kultural dalam fenomena polusi Jabodetabek.
Berbagai kelompok kultural tersebut memiliki perbedaan cara pandang terkait urgensi polusi udara.
Polusi udara perlu dipandang sebagai permasalahan yang melibatkan pertentangan budaya dalam sebuah sistem manusia.
Hal tersebut menyebabkan sulitnya menghasilkan sebuah solusi Solusi yang terpusat hanya kepada salah satu kelompok hanya akan menghasilkan dokumen tanpa eksekusi.
Dengan demikian, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menghasilkan clumsy solution yang dapat merangkul seluruh kelompok kultural.
Strategi penelitian merupakan studi kasus dan metode analisis yang digunakan merupakan kajian literatur.
Data penelitian adalah data sekunder berupa berita yang dapat diakses bebas pada laman digital.
Temuan membuktikan bahwa beberapa produk kebijakan pemerintah menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan kelompok masyarakat mampu menghasilkan solusi yang efektif dan aplikatif.
Secara terukur, dapat dilihat bahwa kualitas udara Kawasan Jabodetabek berangsur-angsur membaik.
Penelitian dengan ini dapat berkontribusi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menangani berbagai wicked problems lainnya.
Kata Kunci: komunikasi krisis, clumsy solution, wicked problem, teori kultural PENDAHULUAN Persepsi individu mengenai krisis dibentuk oleh berbagai faktor, salah satunya budaya (Cori et al.
, 2.
Dalam Cori et al.
dijelaskan bahwa pada dasarnya interpretasi individu atau mengenai dunia memengaruhi pemahamannya mengenai krisis.
Hal serupa diungkapkan pula dalam Zeng et al.
Diterbitkan oleh FISIP UMC .
Penelitian Zeng et al.
berargumen bahwa identitas kolektif dan pengetahuan kelompok berpengaruh terhadap pendirian kelompok, yaitu pro-lingkungan hidup atau kontra-lingkungan hidup.
Kelompok pro-lingkungan hidup cenderung memiliki identitas dan cara berpikir kolektif dan berorientasi pada tujuan bersama, sedangkan .
SOSFILKOM Volume XVII Nomor 02 kelompok yang memiliki ikatan rendah dan berfokus pada kepentingan pribadi cenderung mengesampingkan isu lingkungan (Zeng et al.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya kelompok memengaruhi cara kelompok memprioritaskan isu lingkungan.
Maka, sejalan dengan Heath & OAoHair .
, pertentangan gagasan mengenai urgensi isu lingkungan harus dilihat sebagai sebuah pertentangan sistem manusia dan praktik kolektif yang sudah dijalankan dalam jangka waktu yang panjang.
Untuk lebih memahami sumber dari lingkungan, teori kultural digunakan untuk menganalisis budaya kelompok.
Teori kultural memiliki argumen utama yaitu persepsi individu mengenai sebuah risiko merupakan refleksi dari komitmen kelompok tempat individu tersebut berada dan cara hidup kelompok tersebut Roeser et al.
Pada prinsipnya, teori ini digunakan untuk memetakan sebuah kelompok ke dalam empat kuadran yang mencerminkan budaya kelompok tersebut.
Dimensi budaya yang digunakan sebagai dasar klasifikasi adalah tingkatan diferensiasi peran .
dan daya ikat antaranggota .
(Roeser et al.
Pada kelompok dengan grid yang tinggi / hirarkis, diferensiasi pekerjaan didasari pada peran, posisi, kapasitas, dan atribut lainnya, sedangkan kelompok dengan grid yang rendah / egaliter cenderung mengutamakan kesetaraan dan preferensi pribadi (Johnson & Swedlow, 2.
Dimensi group mengacu pada kesadaran mengenai we vs them.
Kelompok dengan group yang tinggi / komunitarian berarti memiliki identitas kolektif yang kuat, sedangkan kelompok dengan group yang rendah / individualisme berarti memiliki identitas kolektif yang lemah (Johnson & Swedlow, 2.
Dalam konteks lingkungan hidup, teori kultural digunakan untuk menganalisis Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 tingkat urgensi perubahan iklim pada setiap budaya kelompok.
Koehler et al.
mengkaji mengenai ketersediaan air bersih di Kenya.
Terdapat beberapa aktor dengan kepentingan berbeda yang terlibat dalam isu Koehler et al.
menjelaskan bahwa masyarakat umum berorientasi pada kecukupan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sehingga cenderung menanggung bersama .
risiko yang terjadi.
Bahkan, dibentuk suatu asosiasi khusus yang bertugas untuk mencari solusi bersama terkait isu kelangkaan air di setiap area.
Lain halnya dengan sektor privat yang berorientasi pada .
Perusahaan melakukan inovasi teknologi untuk memenuhi permintaan masyarakat, namun juga berupaya mempersempit jangkauan pasarnya (Koehler et al.
, 2.
Mengkaji isu yang sama yaitu air bersih di latar berbeda.
Kamerun.
Tantoh & McKay .
memetakan pemangku kepentingan yakni pemerintah sebagai kelompok hirarkis, masyarakat sebagai kelompok egaliter, dan sektor privat sebagai kelompok individualis.
Setiap kelompok mengembangkan strategi dan mekanisme masing-masing yang mengeksklusi kelompok lainnya.
Terlebih, kebijakan mengenai air bersih yang bersifat top-down menempatkan pemerintah .
sebagai kontrol utama dan segala keputusan tersentralisasi disana (Tantoh & McKay.
Padahal, di setiap area memiliki inti permasalahan yang berbeda.
Hal tersebut ketidakcocokan antara solusi mengenai sumber air, pengawasan pemakaian air, dan Kamerun (Tantoh & McKay, 2.
Mengenai sentralisasi.
Nowlin .
menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan dalam kelompok yang sama yaitu antarnegara .
irarkis dengan hirarki.
tidak dapat .
SOSFILKOM Volume XVII Nomor 02 menyelesaikan permasalahan secara efektif.
Diperlukan pendekatan dengan berbagai skala karena pengambilan keputusan pada skala tertentu pasti berimplikasi pada skala lain.
Nowlin pendekatan polisentris.
Pendekatan yang tersentralisasi hanya pada skala hirarkis menyebabkan perjanjian seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris hanya dipandang sebagai sebuah wacana tanpa aksi nyata kolektif dan berdampak.
Untuk mendorong pendekatan polisentris.
Nowlin .
berpendapat peran kelompok egalitarian perlu ditingkatkan karena hanya kelompok ini yang menjunjung kolektivisme untuk mengatasi Keberpihakan serta pemberian ruang bagi kelompok egalitarian akan berbanding lurus dengan dukungan terhadap gerakan kolektif yang lebih inklusif.
Toorzani & Rassafi .
mengkaji menggunakan teori kultural secara lebih Toorzani & Rassafi .
menyatakan bahwa faktor seperti pendidikan dan usia memengaruhi budaya kelompok.
Dalam isu perubahan iklim dan kaitannya dengan penggunaan kendaraan bermotor, kelompok usia lanjut termasuk ke dalam fatalis karena sudah tidak memiliki kepentingan terkait isu perubahan iklim, dan fokus pada kualitas hidup di hari tua.
Kelompok usia muda termasuk ke dalam kelompok individualis karena berfokus pada kebutuhan pragmatis daripada kesepakatan sosial mengenai perubahan iklim.
Selain itu, kelompok berpendidikan tinggi cenderung hirarkis dan pro-lingkungan hidup, sedangkan pada tingkat masyarakat umum yang egaliter (Toorzani & Rassafi, 2.
Perbedaan kultural menurut Walker et .
menjadi penghalang bagi terciptanya solusi terkait perubahan iklim.
Hal Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 ini karena budaya memiliki implikasi yang luas hingga ke kebijakan politik dan ekonomi.
Sebagian menganggap isu lingkungan adalah prioritas dan darurat, sebagian merasa ancaman perubahan iklim tidak nyata.
Walker et al.
berargumen bahwa selain perlu memahami cara pandang kultural sebuah kelompok mengenai isu lingkungan , diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh kelompok termasuk akar Aktivisme yang bersifat kolaboratif dapat mendorong transformasi kultural yang pada akhirnya menghasilkan solusi bersama terkait isu perubahan iklim (Walker et al.
Perbedaan kelompok/institusi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.
Aktor yang sama akan memiliki kepentingan yang berbeda ketika sedang merepresentasikan kelompok tertentu, namun Koehler et al.
menyatakan bahwa aktor dengan kepentingan berbeda tetap dapat berjalan berdampingan bahkan bekerja sama.
Tantoh & McKay .
juga menekankan bahwa tidak ada solusi yang dapat merepresentasikan kepentingan dan preferensi seluruh pemangku Budaya sendiri bersifat dinamis sehingga pendekatan terhadap krisis harus fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi pada saat itu.
Menyadari hal tersebut, maka pada suatu titik, seluruh kelompok harus menghasilkan solusi yang paling tidak memenuhi kebutuhan setiap kelompok.
Maka.
McNeeley & Lazrus .
secara lebih spesifik menjelaskan mengenai Auclumsy solutionsAy, yang mengacu pada upaya-upaya mengakomodasi berbagai cara pandang Clumsy solutions memiliki argumen utama bahwa segala bentuk upaya yang tidak mengkombinasikan seluruh cara hidup / .
SOSFILKOM Volume XVII Nomor 02 budaya tidak akan efektif karena prioritas pada satu kelompok budaya akan diabaikan oleh kelompok lainnya (Verweij, 2.
Permasalahan sosial yang bersifat kompleks harus menciptakan tujuan bersama dari seluruh kelompok budaya agar bisa diselesaikan secara efektif (Verweij, 2.
Permasalahan yang membutuhkan suatu clumsy solution disebut wicked problem (Ney & Meinel, 2.
Ney & Meinel .
Wicked problem adalah permasalahan kompleks yang memiliki kriteria sebagai C Wicked problem tidak memiliki waktu dimana masalah tersebut akan reda/berhenti C Solusi bukan tentang benar salah tapi baik atau buruk C Solusi bersifat one-shot karena tidak ada waktu untuk percobaan, setiap upaya dihitung dan berdampak C Tidak memiliki solusi atau tata langkah yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan C Permasalahan bersifat unik C Permasalahan yang muncul dapat diindikasikan sebagai gejala dari permasalahan lain yang akan muncul C Terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai aspek dan harus terdapat penjelasan untuk setiap solusi yang Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 Pengambil keputusan atau pembuat kebijakan tidak memiliki hak/waktu untuk salah bersikap Gambar II.
Pandangan setiap kelompok mengenai lingkungan (Sumber : Chuang et al.
METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan Paradigma ini berupaya melengkapi paradigma positivisme yang cenderung mengesampingkan subjektivisme individu (Neuman, 2.
Paradigma postpostitivisme memandang bahwa teori mapan penting untuk menjadi acuan makna subjektif tetap perlu untuk digali terutama dalam penelitian yang kontekstual (Given.
Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan fenomena polusi udara di kawasan Jabodetabek dalam kurun waktu Agustus 2023 hingga Oktober 2023 sebagai kasus kunci.
Kriteria pemilihan kasus kunci didasari pada karakteristik strategi studi kasus yang meneliti fenomena temporer dan kontekstual (Yin, 2.
Secara konteks, fenomena polusi udara merupakan bagian dari isu besar perubahan .
SOSFILKOM Volume XVII Nomor 02 iklim dan merupakan fenomena terkini.
Data penelitian merupakan data sekunder berupa berita yang dapat diakses bebas dalam laman-laman digital.
Peneliti kemudian melakukan kajian pustaka sistematis.
Kajian literatur memberikan langkah sistematis untuk mensintesis gagasan penelitian-penelitian terdahulu untuk mengembangkan fondasi pemahaman dan membuka kemungkinan pengembangan teori (Snyder, 2.
Literatur meliputi kajian mengenai teori kultural, komunikasi risiko, komunikasi krisis, dan penggunaan teori kultural dalam isu perubahan iklim.
Sintesis gagasan literatur tersebut kemudan digunakan untuk memahami kasus kunci secara teoritis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Situasi Darurat Polusi Udara Per September 2023, indeks kualitas udara di Jakarta termasuk ke dalam kategori tidak sehat.
Bahkan.
Jakarta menempati peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (Mae, 2.
Tidak hanya Jakarta, sejumlah kota seperti Tangerang.
Tangerang Selatan.
Karawang, hingga Depok menempati sepuluh besar kota paling berpolusi di Indonesia (Setiawati.
Kondisi darurat polusi udara berimplikasi serius terhadap perubahan Konsentrasi polutan dalam udara dapat mengganggu kestabilan iklim karena memperburuk kualitas ozon.
Kualitas ozon yang buruk menangkap suhu panas di bumi dan gagal melepaskannya ke atmosfer .
fek rumah kac.
sehingga suhu di bumi terus Hal ini yang menyebabkan gelombang panas, kebakaran hutan berkepanjangan, dan perubahan iklim berupa musim kemarau panjang.
Dengan demikian, polusi udara jika dibiarkan akan Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 berkembang menjadi isu regional bahkan Melihat bahwa polusi udara memiliki implikasi yang luas dan menyinggung aspek kehidupan lainnya, maka polusi udara dapat dikategorikan sebagai wicked problem.
Selain itu, polusi udara di area Jabodetabek juga melibatkan kelompok budaya kepentingan yang saling bertentangan.
Dengan demikian, diperlukan upaya kolaboratif dengan semua kelompok untuk menghasilkan solusi.
Tidak cukup hanya top-down Namun demikian, pemerintah sebagai regulator perlu membangun strategi komunikasi krisis yang tepat untuk penyelesaian yang efektif.
Diperlukan adanya analisis kultural untuk memetakan kepentingan tersebut.
Dibutuhkan pula sebuah clumsy solution untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Kondisi Darurat Polusi Udara Jabodetabek Dikaji dengan Teori Kultural Jika dikaji menggunakan teori kultural, pemerintah termasuk ke dalam kelompok Menurut Chuang et al.
kelompok hirarkis memiliki grid / regulasi sosial dan group / integrasi sosial yang tinggi.
Kelompok ini mengadopsi pola hidup kolektif yang berkaitan erat dengan otoritas dan diferensiasi peran.
Bagi kelompok hirarkis, alam merupakan sesuatu yang memiliki titik normal.
Pada satu titik alam akan mengalami krisis, namun akan kembali ke titik normal.
Disinilah peran kelompok hirarkis yakni sebagai regulator yang mengembalikan alam ke titik normal (Chuang et al.
, 2.
Dalam fenomena polusi udara di Jabodetabek, kelompok hirarkis yang mengambil peranan adalah Pemprov, .
SOSFILKOM Volume XVII Nomor 02 Kementerian Lingkungan Hidup serta Dinas Lingkungan Hidup, hingga Kementerian Perindustrian.
Aktor-aktor memandang bahwa otoritas yang dimiliki harus digunakan untuk memperbaiki krisis DPR RI mendorong diberlakukannya kebijakan bekerja dari rumah karena diketahui bahwa penyumbang polutan terbesar adalah kendaraan bermotor pribadi.
Namun, disampaikan dalam Setjen DPR RI .
, kebijakan tersebut harus didukung pula oleh kebijakan di tingkat daerah.
sisi lain.
Menko PMK menyatakan bahwa bekerja dari rumah tidak akan efektif mengatasi polusi dan rekayasa cuaca dianggap akan berpengaruh lebih besar (Akbar, 2.
Hal ini menunjukkan bahwa kelompok hirarkis sangat mengandalkan kekuatan regulasi top-down bahkan cenderung tidak terintegrasi, dengan kata lain hanya menyesuaikan kepentingan instansi tertentu.
Sesuai dengan Nowlin .
Tantoh & McKay .
, solusi yang tersentralisasi hanya pada kelompok hirarkis cenderung kurang efektif untuk menyasar masalah utama.
Di sisi lain, industri yaitu pabrik-pabrik Kelompok ini mengutamakan kebebasan ekonomi, liberalisasi, dan dijiwai semangat kewirausahaan (Yuan et al.
, 2.
Terkait pandangannya terhadap alam, kelompok individualis memandang bahwa alam akan tangguh menghadapi gejolak yang dibuat Manusia dengan sendirinya akan terus berkompetisi dan berinovasi memenuhi kebutuhan, namun alam dengan sendirinya pula akan kembali ke titik equilibrium dan memulihkan diri (Chuang et al.
, 2.
Nilai kolektif pada kelompok Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 ini tidak terlalu kental dan didominasi oleh kepentingan pribadi (Koehler et al.
, 2.
Di Jabodetabek, misalnya, sebanyak empat perusahaan stockpile batu bara diberhentikan kegiatannya karena tidak Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang rinci (BBC News, 2.
Diketahui warga telah melaporkan perusahaan tersebut sejak tahun 2018 karena keluhan limbah, namun tidak pernah ada penindakan.
Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa pabrik tersebut bisa beroperasi sejak awal jika belum memiliki perencanaan yang jelas (Wijaya, 2.
Beberapa pabrik di Jawa Barat yang bergerak di bidang industri batu bara dan kertas juga ditutup karena tidak dapat mengolah limbah sesuai ketentuan.
Hal yang dipersoalkan adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat lingkungan hidup.
Kenyataan ini sesuai dengan Koehler et al.
bahwa kelompok individualis memposisikan bisnis di atas kesadaran lingkungan dan kepentingan bisnis.
Sementara itu, masyarakat sebagai kelompok egalitarian memiliki pendirian Kelompok egalitarian merupakan kelompok dengan ikatan sosial yang tinggi dan menolak adanya stratifikasi sosial karena memicu ketidaksetaraan (Chuang et , 2.
Bagi kelompok ini, lingkungan bersifat rentan dan harus dilindungi.
Segala bentuk eksploitasi alam akan memicu (Chuang et al.
, 2.
Dalam permasalahan Jabodetabek, masyarakat yang bersifat independen yakni WALHI merupakan kelompok egalitarian.
Dalam beberapa pernyataannya WALHI seringkali memposisikan diri sebagai pihak .
SOSFILKOM Volume XVII Nomor 02 Mengenai fenomena polusi.
WALHi menyebutkan mempercepat penggunaan kendaraan listrik tidak akan mengatasi permasalahan polusi (Silaban, 2.
Silaban .
menyebutkan bahwa kendaraan listrik justru akan mendorong kecenderungan meningkatkan pemrosesan nikel yang menimbulkan permasalahan ekologis Hal ini sesuai dengan Chuang et .
yang menunjukkan bahwa kelompok egalitarian melihat risiko apapun terhadap alam adalah sebuah Gambar i.
Kelompok kultural dalam fenomena polusi udara Jabodetabek Pendekatan Kolaboratif Polusi Udara Jabodetabek Melihat bahwa terdapat kepentingan yang bertentangan di antara setiap berkolaborasi dengan semua pihak yaitu industri dan kelompok masyarakat.
Penerapan sistem kerja hybrid, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, uji emisi transportasi publik, hingga pengelolaan limbah industri adalah contoh solusi-solusi kolaboratif yang diinisiasi pemerintah Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2.
Inisiatif tersebut kemudian dituangkan dalam suatu keputusan resmi yaitu Instruksi Mendagri (Inmendagr.
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta.
Bogor.
Depok.
Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabe.
Instruksi bersifat taktis sehingga berorientasi langsung pada penerapan/pemberlakuan dan mengikat kelompok hirarkis yaitu Gubernur.
Wali Kota, dan Bupati di wilayah Jabodetabek.
Dalam tersebut tidak hanya tersentralisasi pada kelompok hirarkis namun juga melibatkan individualis/industri egalitarian/masyarakat.
Kementerian melakukan pendekatan industri hijau dengan menempatkan petugas penanggung jawab pengendali pencemaran udara beserta operator instalasi yang tersertifikasi, dan pemantauan yang secara real time dilaporkan ke dinas terkait (Kemenperin.
Pelaku bisnis dalam hal ini diberikan pembinaan dan pendampingan oleh Kementerian Perindustrian melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan UU No.
3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan industri hijau.
Hal ini menunjukkan bahwa kelompok individualis bukan hanya berperan sebagai entitas yang dipantau oleh kelompok hirarkis untuk kemudian diberikan reward/punishment, namun sebagai bagian dari solusi kolaboratif.
Menyadari bahwa penyumbang emisi terbesar adalah transportasi pribadi, dan merespon kelompok egalitarian yang menjunjung kesetaraan, pemerintah kini publik secara serius.
DKI Jakarta merupakan provinsi pionir yang mengintegrasikan transportasi publik.
Hingga kini terdapat 52
SOSFILKOM
Volume XVII Nomor 02 unit bus listrik Transjakarta dan dalam upaya mengatasi polusi udara, hingga akhir tahun 2023 akan ditambah hingga mencapai 100 unit (Dishub DKI Jakarta, 2.
Layanan ini juga terintegrasi dengan layanan transportasi MRT.
LRT, hingga KRL.
Hal ini sekali lagi menunjukkan upaya pemerintah menciptakan solusi kolaboratif.
Sebelumnya, masyarakat sebagai kelompok egaliter hanya dituntut untuk mengubah pola mobilisasi dari pribadi ke komunal tanpa pernah dipikirkan kesiapan fasilitasnya (Afriansyah & Kusumaningrum, 2.
Kini, tidak mengambil pendekatan top-down permasalahan akar masyarakat.
KESIMPULAN
Situasi krisis tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi, seolah-olah sumber dan penyelesaian krisis terpusat pada suatu peran/kelompok (Heath & OAoHair, 2.
Teori kultural menunjukkan bahwa terdapat empat kelompok budaya besar yang diklasifikasikan berdasarkan stratifikasi dan ikatan dalam kelompok, yaitu fatalisme, hirarkis, individualis, dan egalitarian.
Perbedaan budaya ini membentuk persepsi terhadap krisis.
Dalam konteks isu lingkungan, setiap kelompok memiliki pandangan mengenai tingkat urgensi perubahan iklim yang berbeda (Cori et al.
Polusi Jabodetabek menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan wicked problem.
Chuang et al kultural dalam isu perubahan iklim.
Pemerintah sebagai kelompok hirarkis memandang bahwa polusi hanya akan dapat teratasi menggunakan pendekatan top-down, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan.
Hal ini menyebabkan solusi yang terpusat pada kelompok hirarkis pada akhirnya tidak Diterbitkan oleh FISIP UMC Juli-Desember 2023 dieksekusi karena tidak sesuai dengan situasi khas di setiap daerah.
Di sisi lain, para pelaku bisnis sebagai kelompok individualis meyakini bahwa kualitas udara dengan sendirinya akan kembali ke titik equilibrium dan alam memang difungsikan untuk membantu memenuhi kepentingan manusia.
Hal ini yang menyebabkan seringkali kelompok individualis menggunakan celah dari aturan yang dibuat oleh kelompok hirarkis untuk kepentingan bisnisnya.
Sedangkan, kelompok egalitarian melihat kualitas udara sebagai sesuatu yang perlu dilindungi dan segala kegiatan yang Dengan kolaboratif yang telah dilakukan yang datang dari semua pihak menjelaskan penyebab kualitas udara Jabodetabek yang berangsur-angsur membaik (Verweij et al.
REFERENSI