https://ejournal.
org/index.
php/AhsaniTaqwim e-ISSN: 3a047-2563.
p-ISSN: 3047-2571.
Hal.
DINAMIKA POLITIK ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI LEMBAGA SEKOLAH
Robiatul Adawiyah Pondok Pesantren al-Mukhtariyah Sungai Dua Padanglawas Utara arrahmanalwaqiah16@gmail.
Agustina Damanik UIN Syahada Padangsidimpuan agustinadamanik@uinsyahada.
Article History:
Received: Agustus 30, 2025.
Accepted: September 26, 2025.
Published: Oktober 27, 2025.
Keywords:
Budget Politics.
Education Quality.
School Institutions.
Public Policy.
Budget Allocation.
Abstract.
This study aims to analyze the implications of budget politics on the quality of education in schools.
The main problem in this study is how education budget policies are influenced by political dynamics, and to what extent this impacts the quality of education services in schools.
This study uses a qualitative approach with a literature study method and in-depth interviews with a number of school principals and education policy makers.
The results of the study show that the budgeting process is often influenced by certain political interests which cause budget allocations not always based on the real needs of schools.
This has an impact on the lack of educational facilities, limited teacher training, and the low effectiveness of quality improvement programs.
The conclusion of this study shows that transparency and accountability in the budget politics process are very important to ensure the quality of sustainable education in schools.
A strong political commitment is needed to place education as a national development priority.
Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik anggaran terhadap kualitas pendidikan di lembaga sekolah.
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan anggaran pendidikan dipengaruhi oleh dinamika politik, dan sejauh mana hal tersebut berdampak pada mutu layanan pendidikan di Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap sejumlah kepala sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan.
Hasil penganggaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang menyebabkan alokasi anggaran tidak selalu berdasarkan kebutuhan riil sekolah.
Hal ini berdampak pada kurangnya fasilitas pendidikan, keterbatasan pelatihan guru, serta rendahnya efektivitas program peningkatan mutu.
Kesimpulan dari penelitian ini 761 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 Dinamika Politik Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Lembaga Sekolah.
Robiatul Adawiyah.
Agustina Damanik menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik anggaran sangat penting untuk menjamin kualitas pendidikan yang berkelanjutan di lembaga sekolah.
Diperlukan komitmen politik yang kuat untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa.
Kualitas pendidikan yang baik menjadi fondasi bagi terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin tersedianya pendidikan yang layak, merata, dan bermutu bagi seluruh Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui kebijakan fiskal pemerintah.
ugiarto et al.
, 2.
Namun, dalam praktiknya, proses penganggaran di sektor pendidikan tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik.
Politik anggaran merujuk pada bagaimana proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan anggaran dipengaruhi oleh kepentingan para aktor politik, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Dalam konteks ini, alokasi anggaran pendidikan sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan objektif lembaga pendidikan, melainkan lebih pada pertimbangan politik, popularitas, atau kepentingan kelompok tertentu.
Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di lembaga sekolah.
Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan riil sekolah dengan anggaran yang diterima.
Sekolah-sekolah di daerah terpencil dan tertinggal sering mengalami kekurangan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya guru yang berkualitas, serta keterbatasan dalam menjalankan program peningkatan mutu pendidikan.
Di sisi lain, sekolah-sekolah yang berada di wilayah strategis politik cenderung mendapat prioritas dalam distribusi anggaran, meskipun tidak selalu dalam kondisi yang paling membutuhkan.
Ketimpangan ini menyebabkan kesenjangan 762 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 https://ejournal.
org/index.
php/AhsaniTaqwim e-ISSN: 3a047-2563.
p-ISSN: 3047-2571.
Hal.
kualitas pendidikan antar daerah yang semakin melebar.
(Sari et al.
, 2020, p.
Permasalahan lain yang mengemuka adalah lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Banyak kasus di mana dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau program peningkatan mutu tidak tepat sasaran atau disalahgunakan.
Proses penyusunan anggaran yang tidak partisipatif dan kurang melibatkan pihak sekolah sebagai penerima manfaat utama juga menjadi kendala dalam perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di lembaga sekolah sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik anggaran.
Ketika anggaran berkembang secara optimal.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana politik anggaran berimplikasi terhadap mutu pendidikan, serta bagaimana strategi untuk meminimalisir (Abdullah, 2.
Penelitian ini berangkat dari kegelisahan atas fenomena tersebut, dengan tujuan untuk mengungkap secara lebih rinci berbagai bentuk pengaruh politik anggaran terhadap kualitas pendidikan di lembaga sekolah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara politik anggaran dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan di lembaga sekolah.
Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan 763 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 Dinamika Politik Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Lembaga Sekolah.
Robiatul Adawiyah.
Agustina Damanik untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.
(M.
B et al.
, 2.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala sekolah, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan setempat yang terlibat langsung dalam proses penganggaran.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan anggaran pendidikan, dokumen perencanaan sekolah, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian terdahulu yang relevan.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana politik anggaran mempengaruhi kualitas pendidikan di tingkat sekolah.
(P.
Pd, 2.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika politik anggaran memengaruhi kualitas pendidikan di lembaga sekolah.
Melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan pejabat Dinas Pendidikan serta analisis dokumen anggaran dan kebijakan pendidikan(I.
Pd S.
Pd, 2.
, ditemukan beberapa temuan penting sebagai berikut:
Dominasi Kepentingan Politik dalam Proses Penganggaran Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran pendidikan di daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik kepala daerah dan anggota legislatif.
(Nurjana & Sirozi, 2.
Beberapa informan menyampaikan bahwa pengalokasian anggaran tidak selalu pertimbangan politik dan kedekatan hubungan antara kepala sekolah dan pengambil kebijakan.
(Selvia, 2.
Misalnya, sekolah yang berada di wilayah konstituen anggota DPRD cenderung mendapatkan bantuan 764 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 https://ejournal.
org/index.
php/AhsaniTaqwim e-ISSN: 3a047-2563.
p-ISSN: 3047-2571.
Hal.
infrastruktur dan program peningkatan mutu lebih cepat dibandingkan sekolah lain yang lebih membutuhkan, tetapi tidak memiliki "kedekatan" Hal ini menunjukkan bahwa proses penganggaran masih sarat dengan intervensi politik.
Sekolah yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik malah dijadikan alat untuk membangun citra politik atau balas jasa.
Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam alokasi dana pendidikan antar sekolah di satu daerah yang sama.
(Suwirza et al.
, 2.
Kesenjangan Fasilitas dan Sumber Daya Dampak berkeadilan adalah munculnya kesenjangan fasilitas dan sumber daya antar lembaga sekolah.
Sekolah-sekolah yang memperoleh anggaran lebih banyak memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi.
Sementara itu, sekolah lain masih kekurangan ruang belajar, bangunan rusak, dan keterbatasan sarana pendukung pembelajaran.
(Sinta & Iqbal, 2.
Selain itu, anggaran yang terbatas juga berdampak pada minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru.
Beberapa kepala sekolah direncanakan secara merata, justru hanya dinikmati oleh sekolah tertentu Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas dan hasil belajar siswa.
(Wahyuni et al.
, 2.
Minimnya Partisipasi Sekolah dalam Perencanaan Anggaran Sebagian besar kepala sekolah yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka kurang dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan anggaran, terutama di tingkat kabupaten/kota.
Proposal atau usulan kegiatan dari sekolah sering kali hanya menjadi formalitas dan tidak sepenuhnya diakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah (RKPD dan APBD).
Bahkan ada beberapa kasus di mana sekolah tidak mengetahui jumlah 765 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 Dinamika Politik Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Lembaga Sekolah.
Robiatul Adawiyah.
Agustina Damanik benar-benar (Nurhattati & Ripki, 2.
Minimnya pelibatan sekolah dalam proses pengambilan keputusan anggaran menyebabkan program-program yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Misalnya, sekolah menerima bantuan berupa komputer, padahal sekolah tersebut tidak memiliki jaringan listrik yang stabil.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan akibat lemahnya koordinasi dan partisipasi dari pihak sekolah.
(Soro et al.
, 2.
Kualitas Pendidikan yang Terpengaruh oleh Ketidakteraturan Anggaran Implikasi politik anggaran yang tidak akuntabel menyebabkan kualitas pendidikan di sekolah terganggu.
Salah satu indikatornya adalah ketidaktepatan waktu dalam pencairan anggaran.
(Kamaludin, 2.
Beberapa pencairan dana
BOS,
Keterlambatan ini tidak hanya berpengaruh terhadap operasional sekolah, tetapi juga membuat guru dan tenaga kependidikan menjadi terbebani karena harus mencari alternatif pendanaan secara mandiri.
(Kamal, 2.
Selain itu, karena dana yang diterima tidak stabil dari tahun ke tahun, sekolah kesulitan dalam menyusun rencana pengembangan jangka Kepala Hal menunjukkan bahwa anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pendukung mutu pendidikan, justru menjadi beban administratif yang mengganggu fokus utama pendidikan.
(Sallata et al.
, 2.
Ketimpangan Antarsekolah Negeri dan Swasta Penelitian ini juga menemukan adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Sekolah negeri 766 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 https://ejournal.
org/index.
php/AhsaniTaqwim e-ISSN: 3a047-2563.
p-ISSN: 3047-2571.
Hal.
cenderung lebih diprioritaskan dalam alokasi anggaran, sementara sekolah swasta meskipun melayani masyarakat yang sama sering kali mengalami kekurangan dana.
Padahal, di beberapa daerah, sekolah swasta justru menjadi tumpuan utama masyarakat karena keterbatasan sekolah (Abidah et al.
, 2.
Minimnya dukungan anggaran bagi sekolah swasta menyebabkan kualitas layanan pendidikan mereka lebih rendah, meskipun para guru di sekolah tersebut memiliki dedikasi yang tinggi.
Beberapa kepala sekolah swasta bahkan menyatakan bahwa mereka harus mencari dana tambahan (Lestari & Laili, 2.
Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Permasalahan lain yang terungkap adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan.
Beberapa sekolah mengaku tidak mengetahui secara detail komponen anggaran yang mereka terima karena proses pelaporan keuangan dikelola secara terpusat oleh dinas atau pemerintah daerah.
Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan membuka peluang terjadinya penyimpangan atau ketidakefisienan.
(Damayanti & Hanani, 2.
Selain itu, laporan penggunaan anggaran sering kali lebih berfokus pada aspek formalitas administratif daripada evaluasi terhadap hasil atau dampaknya terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Oleh karena itu, proses monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar (Mahpudin, 2.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik anggaran memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di lembaga sekolah.
Proses penganggaran yang masih dipengaruhi oleh 767 | Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol.
2 No.
3 Oktober 2025 Dinamika Politik Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Lembaga Sekolah.
Robiatul Adawiyah.
Agustina Damanik kepentingan politik menyebabkan alokasi dana pendidikan tidak merata dan tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil sekolah.
Sekolah-sekolah yang memiliki kedekatan politik cenderung mendapatkan akses lebih besar terhadap bantuan dan program peningkatan mutu, sementara sekolah lain tertinggal secara fasilitas dan sumber daya.
Minimnya menyebabkan tidak sesuainya program yang dirancang dengan kebutuhan di Ketidakteraturan dalam pencairan anggaran juga menghambat kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengembangan sekolah.
Selain itu, terdapat kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan.
Dengan demikian, dibutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan untuk mereformasi tata kelola anggaran pendidikan agar lebih transparan, adil, dan partisipatif.
Politik anggaran seharusnya diarahkan untuk menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh lembaga sekolah tanpa diskriminasi.
REFERENSI