Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025
P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
COLLABORATIVE GOVERNANCE GUNA EFEKTIVITAS
PEMERINTAHAN KELURAHAN SENGKUANG
KECAMATAN SINTANG
Jhony Fredy Hahury Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Univesitas Kapuas Sintang.
Jl.
Oevang Oeray No.
Sintang.
Indonesia, email: jf28hahury@gmail.
Abstract: his study aims to analyse collaborative governance for government effectiveness in Sengkuang Village.
Sintang District.
By using qualitative descriptive method.
The results showed that collaborative governance in Sengkuang Village has a positive impact on government effectiveness.
The active involvement of the community, in this case community leaders.
Karang Taruna.
RT / RW and other parties, is certainly able to strengthen governance through village deliberations, meetings, and musrenbang as a commitment to the success of governance.
The effectiveness and quality of public services help improve government efficiency and accountability to strengthen good and responsible governance.
The importance of the role of collaborative governance in improving the effectiveness of village governance, as a collaboration that creates public trust in the village government.
Keywords: Collaborative Governance.
Government Effectiveness.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance guna efektivitas pemerintahan di Kelurahan Sengkuang.
Kecamatan Sintang.
Dengan menggunakan metode Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance di Kelurahan Sengkuang memberikan dampak positif terhadap efektivitas pemerintahan.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat.
Karang Taruna.
RT/RW dan pihak lain tentunya mampu menguatkan tata kelola pemerintahan melalui musyawarah kelurahan, rapat, serta musrenbang sebagai komitmen dalam keberhasilanpemerintahan.
Efektivitas dan kualitas layanan publik membantu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan menjadi penguatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Pentingnya peran collaborative governance dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan kelurahan, sebagai kolaborasi yang muaranya menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan kelurahan.
Kata Kunci : Collaborative Governance.
Efektivitas Pemerintahan.
PENDAHULUAN
Pemerintahan merupakan unit pemerintahan dibawah pemerintahan kecamatan yang menjadi sentral dalam pelayanan publik dan melaksanakan pemerintahan yang secara pengelolaannya melibatkan segenap Kelurahan.
Kelurahan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan Citra pemerintahan secara keseluruhan akan Pemerintahan kelurahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Efektivitas tata kelola pemerintahan kelurahan menjadi FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 transparan, dan akuntabel.
Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sinergi antar sumber daya seringkali menghambat Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance menjadi relevan sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan tersebut.
Collaborative atau kolaboratif berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan Kolaborasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.
Menurut Camarihna-Matos dan Afsarmanesh .
mendefinisikan kolaborasi sebagai proses berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.
Sedangkan Rahardjo .
bahwa kolaborasi berkaitan dengan adanya aransemen kerjasama yang jelas, kepercayaan yang diimbangi Artinya kolaborasi dapat menciptakan kerjasama yang dengan kepercayaan, integritas dan konsensus, dengan keterpaduan pada semua aspek organisasi.
Berdasarkan pendapat di atas di atas, maka dapat dikatakan kolaborasi adalah proses dinamis yang melibatkan kerja sama aktif untuk mencapai tujuan Pentingnya komunikasi, dan komitmen dalam proses kolaboratif.
Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu atau kelompok, tetapi juga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif.
Tujuan Pemerintahan P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
kolaboratif pasti menghadirkan sebuah kerja sama yang bersinergi dengan orang lain, kelompok maupun Lembaga.
Kemampuan suatu negara mencapai tujuan sangat bergantung pada kualitas tata kepemerintahan .
yaitu pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta, masyarakat (Anggara, 2014:.
Menurut Koiman .
proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya Sadjijono governance sebagai kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mewujudkan cita-cita negara.
Berdasarkan Batasan definitif di atas, governance dapat disimpulkan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan.
Dengan memahami komponen dan tantangan governance, masyarakat dan bersama-sama menciptakan tata kelola yang lebih baik untuk masa depan.
Kolaborasi sebagai konsep relasi antara organisasi, pemerintah, aliansi Hal tersebut menurut Ansell dan Gash .
mendefinisikan collaborative governance sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui interaksi langsung, deliberasi, dan berbagi tanggung jawab.
Melalui pendekatan ini, pemerintahan kelurahan dapat mendorong partisipasi FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 pelaksanaan, dan evaluasi programprogramnya.
Collaborative Governance hadir saat era paradigma governance, di mana Emerson.
Nabatchi, dan Balogh .
Dalam "An Integrative Framework for Collaborative Governance," para penulis ini menggambarkan collaborative governance sebagai "proses dan struktur yang memungkinkan aktor lintas sektoral untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama melalui dialog, pengambilan keputusan kolektif, dan tindakan bersama.
Berkaitan hal tersebut Collaborative pengelolaan pemerintahan di mana proses penyusunan kebijakan bersama membuat institusi publik bekerja sama dengan aktor non-pemerintah dalam merancang atau menjalankan kebijakan publik, mengurusi program, atau aset Oleh karena itu, kelurahan sebagai sentral birokrasi pelayanan publik dituntut untuk melakukan kerjakerja mengedepakan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab dalam rangka pemerintah yang baik.
Berkaitan dengan pemahaman di atas.
Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang merupakan Kelurahan yang berkembang karena keberadaannya termasuk dalam wilayah Kota Sintang
Propinsi Kalimantan Barat, dimana perkembangan masyarakat yang ada sudah tentu memerlukan sebuah P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
kualitas layanan harus dipenuhi.
Sebuah melibatkan partisipasi publik yang pemerintahan Kelurahan yang efektif dan efisien.
Pemerintah Kelurahan sebagai sentra pelayanan bagi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik serta efisien kepada Kelancaran tugas-tugas mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
Perubahan yang terarah dengan meningkatkan efektifitas, kualitas pelayanan, dan partisipasi.
Kinerja perangkat kelurahan dalam melaksankan tugas dan fungsinya harus diikuti sikap, perilaku dan kesantunan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.
Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana kolaborasi tata kelola Pemerintahan Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang.
Melalui penerapan kontribusi terhadap pengembangan teori pemerintahan kelurahan yang mengacu Kualitas pelayanan, dan akuntabilitas.
Tata .
mengacu pada proses dan FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 mekanisme yang digunakan untuk (Rhodes, 1996:.
Prinsip utama tata akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan (UNDP, 1997:.
Pada tingkat kelurahan, tata kelola mencakup fungsifungsi administratif, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Seyogyanya, dihadapkan pada berbagai masalah, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya sinergi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi Oleh karena itu, pendekatan collaborative governance hadir meningkatkan efektivitas tata kelola Efektivitas merupakan indikator penting yang menunjukkan sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagaimana Weber dalam MasAoud Said .
menekankan pentingnya birokrasi yang rasional sebagai fondasi pemerintahan yang efektif.
Birokrasi yang ideal menurut Weber dalam MasAoud Said .
memiliki hierarki yang jelas, pembagian kerja yang sistematis, dan aturan yang terstandar.
Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dalam arti tercapainya Sejalan Mahmudi .
menjelaskan bahwa efektivitas adalah Auhubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi .
umbangan outpu.
terhadap P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatanAy.
Efektivitas menitik beratkan pada outcome .
, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan sebagai pengeluaran yang bijaksana.
Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari Menurut Duncan dalam Steers .
mengungkapkan ada tiga dimensi dalam mengukur efektivitas, yaitu: pencapaian tujuan.
Dalam pencapaian tujuan seluruh usaha pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses.
Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional.
Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.
Dalam konteks pemerintahan, memberikan pelayanan publik yang FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 masalah-masalah lokal.
Menurut Mahsun terdapat beberapa dimensi utama dalam efektivitas pemerintahan:
Kualitas Pelayanan: Tingkat kepuasan publik yang diberikan pemerintah.
Efisiensi Operasional: Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
Ketepatan Sasaran:
Kemampuan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat: Peran pemerintah dalam meningkatkan berpartisipasi dalam pembangunan.
Penelitian oleh Denhardt dan Denhardt bahwa efektivitas pemerintahan dapat kolaboratif, di mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.
Faktor-Faktor Mempengaruhi Efektivitas Menurut Putra .
, beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemerintahan Kapasitas Sumber Daya Manusia:
Kompetensi dan aparatur pemerintah.
Ketersediaan Sumber Daya:
Dukungan anggaran, infrastruktur, dan teknologi.
Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
implementasi kebijakan.
Kepemimpinan: Peran pemimpin program pemerintahan.
Pemerintahan yang kolaboratif akan menghasilkan kualitas layanan Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional.
Kualitas adalah bentuk-bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Gaspers sebagaimana dikutip Mukarom dan Laksana .
pada dasarnya kualitas terdiri dari : .
sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
Selanjutnya pelayanan publik menurut Dwiyanto .
adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga Pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh pada pemerintah, menurut Lembaga Administrasi Negara .
hakekat pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan layanan kepada masyarakat yang merupakan Pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Sehingga indikator kualitas pelayanan, terdiri :
FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 Tangibles.
Penampilan pegawai dan sarana fisik lainnya : peralatan yang Reliability.
Kemampuan Responsiveness.
Keinginan terhadap melayani pelanggan dengan cepat.
Assurance.
Ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
Emphaty.
Ditandai tingkat kemauan mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen (Mukarom dan Laksana, 2018:.
Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat.
Tantangan birokrasi sebagai pelayanan rakyat mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan meningkat kehidupan rakyat yang semakin baik (Kurniawan, 2005:.
Oleh karena itu, setiap pemberian pelayanan yang dilakukan secara akuntabel oleh semua Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Amanah bagi pejabat adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai akuntabilitas publik.
Akuntabilitas dasar dalam tata kelola pemerintahan Bovens .
mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana seseorang atau entitas memiliki kewajiban untuk pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang telah diambil kepada pihak lain yang memiliki otoritas.
P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
Uraian definitif di atas tergambar pentingnya akuntabilitas pada sektor pemerintahan, yang merupakan hasil dari kegiatan/pogram yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur untuk kepentingan publik.
Hubungannya Menurut Sedarmayanti .
, dimensi, yaitu:
Akuntabilitas Hukum dan Peraturan:
Kepatuhan peraturan, dan standar yang berlaku.
Akuntabilitas Keuangan: Pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai dengan prosedur.
Akuntabilitas Kinerja: Kemampuan untuk menunjukkan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas Sosial:
Respons kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Berdasarkan World Bank .
, terdapat prinsip-prinsip utama dalam akuntabilitas pemerintahan:
Transparansi:
Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
Responsivitas:
Kemampuan pemerintah untuk menanggapi Partisipasi: Pelibatan masyarakat FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 Pengawasan Evaluasi:
Pemantauan Efektivitas Pemerintahan wewenang, sementara akuntabilitas tanpa efektivitas dapat menghasilkan birokrasi yang lambat dan tidak efisien (Mahsun, 2006: .
Sebagaimana Studi oleh Bovens .
efektivitas pemerintahan dengan cara Meningkatkan Kepercayaan Publik :
Transparansi kepercayaan masyarakat terhadap Memperbaiki Kinerja: Akuntabilitas mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional dan Mencegah Korupsi: Pengawasan yang ketat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Efektivitas pemerintahan juga Pemerintah yang efektif cenderung lebih masyarakat dan memberikan laporan yang relevan dan akurat (Denhardt & Denhardt, 2015: .
P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
METODE PENELITIAN
Penelitian Sebagaimana Sugiyono .
menyatakan bahwa Aumetode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luasAy.
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.
Yang menjadi informan penelitian adalah Lurah Sengkuang.
Sekretaris Lurah.
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sengkuang, dan masyarakat.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Kelurahan Sengkuang salah kelurahan yang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Indonesia.
Kelurahan Sengkuang adalah hasil kelurahan Kapuas Kanan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011.
Kelurahan Sengkuang memiliki luas wilayah 9 km2 dengan luas wilayah yang digunakan adalah pemukiman penduduk, wilayah pendidikan dan Pasar.
Kelurahan Sengkuang terdiri dari lima Rukun tetangga (RT).
Secara FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 administratif batas wilayah Kelurahan Sengkuang adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rawa Mambok.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian.
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Angga Jaya, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ladang.
Berdasarkan data dari Kantor Kelurahan Sengkuang Sintang bahwa Kelurahan Sengkuang berjumlah 4.
167 orang terdiri dari laki-laki 2.
143 dan perempuan 2.
orang dan jumlah Kepala Keluarga (KK) Jumlah tersebut sangat banyak, oleh karena itu pemerintah Kelurahan masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana agar pelayanan menjadi lebih Pentingnya bertanggung jawab merupakan harapan untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Sebuah kolaborasi pemerintahan yang baik tentunya diperlukan keterlibatan masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi serta layanan yang berkualitas dan efisiensi pelayanan.
Masyarakat merelakan sebagian kepentingannya untuk diserahkan kepada pemerintah melalui aparaturnya memperoleh hak untuk mengatur warga.
Efektivitas kelurahan merupakan indikator penting P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik atau Konsep ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, akuntabel dan transparan, yang berorientasi pada kepentingan Pemerintah Kelurahan Sengkuang sebagaimana melakukan tugas pemerintahan melalui pelayanan sosial, pembangunan dan bantuanbantuan sosial yang mengarahkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana hasil wawancara dengan informan salah satu aparatur pemerintahan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga dengan programprogram yang sudah disiapkan sehingga diharapkan berjalan dengan efektif.
Program yang dilakukan merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah kelurahan yakni pelayanan prima.
Salah satu indikator kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan merata menjadi tanda efektivitas pemerintahan.
Efisiensi dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan dampak maksimal.
Dan Keterlibatan merupakan elemen penting.
Hasil kelurahan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan cara mengelola dan mengerjakan tugas- FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 tugas yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan harapan Hasil wawancara diketahui efektivitas pemerintahan adalah salah satu dimensi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan melalui aparaturnya dalam rangka pelayanan Efektifitas pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.
Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa pelaksanan tugas pekerjaan yang dilakukan baik yang diselenggarakan maupun yang sudah dikerjakan secara Pekerjan yang dilakukan harus bertanggung jawab.
Efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.
Hasil wawancara dengan informan bahwa peran pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian dalam kegiatan masyarakat dilakukan secara konsisten Pemerintah Kelurahan Sengkuang didukung oleh kemampuan teknis aparatur yang cakap sehingga kurang mampu memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut.
Dalam hal ini pemerintahan mempunyai perangkat-perangkat yang sering disebut sebagai jajaran birokrasi
yang tentunya mempunyai tugas dan P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
fungsi dan berpegang teguh pada terwujudnya pencapaian tujuan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diatur, agar terciptanya suatu pelayanan yang efektif diperlukan menggerakkan segala kegiatan dalam proses pencapaian tujuan.
Hal ini berarti bahwa seseoranng berkewajiban untuk melakukan tugastugas Seseorang seharusnya menggunakan kekuatan dan kapasitasnya untuk melakukan pertanggungjawaban kepada apa yang dikerjakan oleh aparatur untuk mematuhi setiap aturan organisasi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa terhadap penyelesaiaan suatu pekerjaan tertentu dalam suatu tugas didalam sebuah organisasi atau instan dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan.
Mengacu kepada konsep kolaborasi bahwa upaya yang dilakukan berbabagi pihak untuk mencapai tujuan bersama.
Hasil wawacara dengan informan bahwa dukungan masyarakat kelurahan Sengkuang pemerintahan kelurahan mendapatkan masukan dan saran dari tokoh masyarakat, karang taruna.
RT/RW setempat melalui rapat Bersama maupun berkolaborasi untuk pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang efektif dan bertanggung jawab.
Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sengkuang FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 meningkatkan efektivitas pemerintahan harus didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.
Hal ini Visi Pemerintah Kelurahan Sengkuang mewujudkan pelayanan prima kepada partisipatif dan responsif.
Sedangkan Misinya pelayanan prima kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, efektif dan efisien.
Kolaborasi Efektivitas pemerintahan adalah aspek yang sangat pemerintahan pembangunan dalam kelurahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat melalui kegiatan dan layanan pelayanan publik yang efektif guna kesejahteraan masyarakat.
Dengan memahami komponen dan tantangan yang ada, dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintahan kelurahan serta belajar dari praktik terbaik di meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik.
Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan, termasuk di tingkat kelurahan.
Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan pemerintah serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan.
Mengacu kepada pendapat (Dwiyanto, 2.
bahwa pelayanan publik harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
Pelayanan publik yang efektif juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan mudah Untuk pelayanan publik, dapat digunakan lima indikator, yaitu: Tangibilitas.
Reliabilitas.
Responsiveness.
Empati.
Asurance.
Sebagaimana hasil wawancara publik dapat dilakukan secara berkala oleh pemerintah kelurahan.
Kualitas pelayanan publik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kualitas pelayanan publik di kelurahan sangat bergantung pada kompetensi aparatur, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, serta regulasi yang diterapkan.
Dengan menerapkan menyesuaikan dengan kebutuhan warga efektivitas layanan serta membangun kepercayaan publik.
Dengan efektivitas pelayanan pemerintahan guna mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan kepada Pelayanan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan Pelayanan Pemerintahan, masyarakat yang terkait dengan tugastugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP.
SIM.
Pajak, dan FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025 Sebagaimana Dwiyanto .
, pembaharuan pelayanan publik yang pengembangan praktik good governance melalui perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua .
emerintah, pengguna, dan para pelaku pasa.
, dan Nilai-nilai yang selama ini mencirikan diterjemahkan secara relative mudah dan nyata melalui pelayanan publik.
Kolaborasi tentunya mendapat dukungan agar menciptakan tata kelola yang inklusif dan demokratis.
Suksesnya kolaborasi sangat dilihat pada komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, sebab faktor Pendukung Kolaborasi yang Efektif adalah komunikasi, kepercayaan dan Sebagaimana wawancara dengan informan bahwa komunikasi penting dalam sebuah Karena bersifat internal dan ekternal yang bisa melibatkan beberapa aktor diluar pemerintahan yang pada akhirnya akan mencapai sebuah akuntabilitas pemerintahan yang bisa dipercaya oleh masyarakat.
Penting hubungan kolaboratif yang kuat harus didukung dengan komitmen dan akuntabilitas aparatur pemerintahan Akuntibilitas pemerintahan layanan di kelurahan bertujuan untuk : Menjaga integritas dan kepercayaan Memastikan kelurahan digunakan secara optimal, evaluasi capaian kinerja aparatur, dan P-ISSN: 1693-0762
E-ISSN: 2599-3518
Hasil informan bahwa salah satu cara untuk pemerintahan layanan di kelurahan, di antaranya: menyediakan laporan dana kelurahan, terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan dana kelurahan, informasi melalui spanduk untuk menunjukkan jumlah anggaran dan Akuntabilitas bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada publik atau pihak berwenang.
Tantangan dan kendala efektivitas sert akuntabilitas pemerintahan meliputi : kurangnya informasi atau minim informasi kepada publik.
Dan kesadaran masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah masih rendah.
Dengan partisipasi publik, dan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara lebih bertanggung jawab dan efisien.
Berdasarkan pemaparan di atas, mencakup nilai-nilai, prinsip, dan manfaat yang dihasilkannya.
Dimensi penting dari kolaborasi adalah performa Kolaborasi pengetahuan dan komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, meskipun ada perbedaan-perbedaan kepentingan di antara para pihak.
Namun, juga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif.
FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa.
Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Volume: 23 Nomor 1.
Maret 2025
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan kajian Collaborative governance guna efektivitas pemerintahan Sengkuang bahwa tata kelola kolaboratif dapat menjadi strategi Collaborative governance memungkinkan pengambilan keputusan.
Keterlibatan kelurahan dan kegiatan sosial membantu pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
Tata kelola kolaboratif meningkatkan kualitas layanan Publik yang dapat dirasakan oleh warga.
Sebab dengan keterbukaan informasi dan pemerintahan di Kelurahan Sengkuang penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Saran dalam penelitian ini adalah kolaborasi pemerintahan diperlukan komitmen dan masyarakat agar dipertahankan secara akuntabilitas pemerintahan yang dapat diterima oleh publik sehingga dengan komitmen itu dapat menciptakan efektivitas kepentingan publik.
DAFTAR PUSTAKA