Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020
ISSN :2620-6358
PERAN DAN TANTANGAN
BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) SAAT INI
I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya Program Studi Manajemen .
Fakultas Ekonomi.
Universitas Mahendradatta Bali Jl.
Ken Arok No.
12 Peguyangan Denpasar Utara.
Bali 80115 alit20147@gmail.
Abstrak Sesuai UU No.
07 Tahun1992 tentang Perbankan, terdapat 2 jenis bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan BPR.
BPR di Indonesia per November 2019 sesuai Laporan Statistik Perbankan Indonesia, berjumlah 1.
Melihat sejarah berdirinya.
BPR sudah ada sejak jaman penjajahan dan memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat pedesaan/kecil.
Mengingat hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan kebijakan pemerintah melalui Pakto 88 dan Kepres No.
38 tahun 1988 tentang pendirian BPR dipermudah.
Saat ini BPR menghadapi tantangan yang berat ditengah lingkungan eksternal industri yang berubah dengan cepat seperti persaingan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, perkembanghan fintech dan lain-lain.
Perkembangan dimaksud secara tidak langsung telah menurunkan kinerja profitabilitas BPR selama 5 tahun terakhir.
Namun demikian di sisi lain, selama 5 tahun terahir BPR masih mampu menunjukkan perkembangan bisnis dan mendukung pembiayaan sektor riil khususnya UMKM.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi, peran dan upaya pengembangan BPR sehingga ke depan BPR terus berkembang dan berperan dalam mendukung kemajuan perekoniomian Indonesia.
Katas kunci : BPR.
Lingkungan Eksternal.
OJK dan Inklusi Keuangan.
Pendahuluan BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di Indonesia.
Sistem keuangan diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya (Aulia Pohan, 2.
Dengan demikian lembaga tersebut dapat berbentuk bank dan non bank.
Keberadaan sektor perbankan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi suatu negara.
Salah satu peran penting dari perbankan adalah menyediakan permodalan bagi sektor riil.
Sektor riil menjadi Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 pengegerak pertumbuhan ekonomi.
Sesuai Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan OJK, jumlah lembaga perbankan di Indonesia per November 2019 adalah 1.
552 diantaranya merupakan BPR.
Keberadaan BPR memiliki sejarah sangat panjang, bermula dari bankbank desa di jaman kolonial tahun Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan khususnya pembiayaan, maka melalui Paket Deregulasi Perbankan 28 Oktober 1988 .
ikenal PAKTO-.
memberikan kemudahan pendirian BPR.
Keputusan Presiden Kepres No.
38 Tahun 1988 menetapkan Bank Desa.
Lumbung Desa.
Bank Pasar dan Bank Pegawai menjadi BPR.
Penetapan tersebut dimaksudkan untuk jasa-jasa perbankan dan lebih menunjang kegiatan perekonomian masyarakat.
Secara khusus keberadaan BPR diakui oleh UU No.
07 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana di Indonesia hanya ada 2 jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR.
Demikian juga dengan adanya UU No.
1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
Lembaga Keuangan Mikro yang belum memiliki perijinan sebagai lembaga keuangan menyesuaikannya menjadi BPR.
BPR
memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
BPR saat ini menghadapi gempuran lingkungan industri jasa keuangan yang jumlah dan jenisnya banyak .
ormal, semi formal dan informa.
Pergerakan lingkungan yang cepat dan berubah.
I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya
ISSN :2620-6358
mendasar masihkah peran BPR dibutuhkan kedepan? Bagaimana peran BPR selama ini dan bagaimana upaya pengembangannya kedepan? II.
Tantangan Lingkungan Eksternal
BPR
Perusahaan dalam kegiatannya menghadapi lingkungan eskternal seperti yang dikemukan oleh Sofjan Assauri .
sosial budaya.
legal/politik dan .
Kondisi eksternal jika dikelompokkan akan menjadi 2 kelompok besar masingmasing linkungan industri dan lingkungan persaingan.
BPR sebagai institusi bisnis, tidak terlepas dari adanya pengaruh di atas.
Pengamatan beberapa faktor di bawah ini secara umum dapat dikatakan memberikan pengaruh terhadap bisnis BPR.
Persaingan usaha Jika dicermati kondisi pasar keuangan, pelaku pasar jumlahnya Penyedia pembiayaan tidak hanya bank, terdapat juga lembaga keuangan mikro seperti Belum lagi yang informal seperti para pelepas uang.
Pasar dari produk keuangan mikro yang menjadi lahan usaha BPR dengan sendirinya harus berkompetisi dengan lembaga perbankan maupun non perbankan.
Bank-bank umum memberikan juga pembiayaan kredit mikro dan yang UKM (Usaha Kecil dan Menenga.
menjadi lahan bisnis BPR.
Dengan skala usaha dan jaringan kantor yang Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 luas, maka BPR harus menghadapi kompetisi pemain-pemain besar yang juga diantaranya merupakan bank-bank BUMN.
Sesuai data OJK per November tahun 2019 jumlah jaringan kantor bank umum yang ada di Indonesia bandingkan dengan jumlah jaringan kantor BPR yang mencapai hanya 327 atau sebanyak 16,91%.
Dalam industri perbankan retail, penting memiliki jaringan kantor yang banyak tersebar luas memudahkan akses layanan kepada ISSN :2620-6358 Salah satu program pemerintah dalam UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan, adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007.
KUR adalah kredit/pembiayaan dan/atau investasi kepada debitur individu, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Peraturan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi No.
11 Tahun 2.
KUR memiliki fitur produk sesuai tabel 1 di bawah ini.
Kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakya.
Tabel 1 Fitur KUR (Kredit Usaha Rakya.
Fitur Produk Keterangan Suku bunga Plafon maksimum per debitur 7% per tahun Mikro : Rp.
Ritel : Rp.
TKI : Rp.
Jangka waktu Maksimum 5 tahun Bank penyalur Bank pemerintah.
Bank swasta dan BPD Sumber : http://kur.
id/peraturan-dan-ketentuan, 2019 I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 Dengan melihat tabel di atas, fitur suku bunga yang sebesar 7% per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga kredit BPR yang berada dikisaran di atas 15% per tahun, dua kali lipat lebih tinggi dari KUR.
Plafon kredit KUR merupakan kredit skala mikro yang juga menjadi pasar dari BPR.
Untuk tahun 2020 suku bunga KUR turun menjadi 6 persen per tahun dengan plafond jenis kredit mikro sebesar Rp.
50 juta per Target pencapaian dinaikkan dari Rp.
140 triliun menjadi Rp.
Penetapan kebijakan baru KUR tersebut mulai tahun 2020 industri BPR.
Teknologi Teknologi digital yang berkembang semenjak 10 tahun terakhir telah menjadi konsen dunia usaha dalam bebrbagai industri yang ada.
Lembaga keuangan seperti perbankan salah satu yang memanfatkan ISSN :2620-6358 dengan produk-produk layanan inovatif seperti online banking.
Mobile Banking, .
inancial technolog.
, digital processing dan lain sebagainya.
Teknologi mampu meningkatkan proses/layanan meningkatkan efisiensi.
Salah satu kemajuan di dunia teknologi perusahaan-perusahaan fintech peer to peer lending, yaitu perusahaan pembiayaan berbasis aplikasi yang lazim disebut pinjaman online.
P2P .
eer-topee.
Lending penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Wilipedia.
Perkembangan fintech lending nasional selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel Tabel 2 Perkembangan Fintech Lending Nasional Tahun 2016 Ae Tahun 2019 Komponen Jumlah peminjam .
Nilai pinjaman (Rp.
Triliu.
0,247 Pertumbuhan (%) Rasio pinjaman lancar (%) Rasio pinjaman bermasalah (%) Jumlah fintech terdaftar di OJK Sumber : Biro Riset Infobank, 2019 I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya
2,56
936,43
13,83
440,23
25,89
85,03
96,73
3,27
Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 Perkembangan fintech ke depan bisa menjadi ancaman kemudahan, kecepatan serta persyaratan-persyaratan lainnya yang lebih sesuai dengan Pertumbuhan bisnis pinjaman dengan porsi kualitas kredit yang tinggi seharusnya menjadi salah satu pertimbangan BPR untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan mengadopsi model bisnis yang sama agar pasar kredit bisa dimanfatkan secara maksimal.
BPR juga perlu melihat area-area yang bisa mendisrupsi bisnis BPR saat ini dan ke depan.
Perubahan teknologi adalah suatu kekuatan .
mempengaruhi kinerja dan posisi daya saing perusahaan (Afuah.
Ahuja, 2000.
Khalil, 2000.
Kilman, 1991.
dan Narayanan, 2001 dalam Amirullah, 2.
Tekonologi bisa memberikan ruang inovasi produk, layanan jasa lainnya dan proses-proses yang mampu meningkatkan Kondisi ekonomi makro Lingkungan eksternal kondisi keadaan ekonomi secara makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga dan lainlain.
Sebagai Bali pertumbuhan terus menerus bahkan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional .
i atas 6 perse.
Ekonomi yang terus tumbuh memunculkan adanya peluang peningkatan produksi barang dan jasa atau menimngkatnya aktifitas usaha yang pada akhirnya memerlukan dukungan lembaga keuangan seperti perbankan.
Namun I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya
ISSN :2620-6358
demikian informasi dari beberapa pelaku industri BPR di Bali dengan jatuhnya bisnis properti selama beberapa tahun terakhir, telah berakibat semakin memburuknya kinerja kredit BPR karena eksposur kredit yang besar di sektor tersebut.
NPL (Non Performing Loa.
BPR di Bali dari tahun 2015 sampai dengan Maret 2019 terus mengalami menurnnya kulaitas kredit yang disalurkan dari sebesart 2,69 persen tahun 2015 merangkak naik sampai mencapai angka 8,82 persen Maret 2019 (OJK Bali, 2.
Sosial budaya Faktor perubahan sosial budaya juga menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha.
Kemajuan teknologi berkembang pesat dan masif selama beberapa tahun terakhir utamanya yang berbasis digital.
Teknologi telah membuat lompatan terciptanya budaya baru khususnya dalam melakukan aktifitas ekonomi distribusi, proses dan penjualan.
Bagaimana pembelian bisa dilakukan melalui aplikasi/on line seperti membeli barang, memesan hotel, tiket, makanan dan lain-lain.
Dalam dunia perbankan produk dan layanan membuka rekening, menarik uang, mengirim uang, mengajukan kredit dan lain-lain sudah menjadi budaya baru bagi masyarakat karena kecepatan, kepraktisan, kemudahan dan murah.
Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 Regulasi Sesuai ketentuan POJK No.
33 /POJK.
03/2018 tahun 2018.
BPR wajib membentuk pencadangan kerugian kredit macet sebesar 100% dari nilai dari jumkah kredit macet BPR yang bersangkutan.
Hal lain yang diatur juga dalam regulasi yang baru adalah tentang keharusan pembuatan pencadangan atas AYDA (Aset Yang Diambil Ali.
dengan ketentuan 50% .
ima puluh perse.
dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 .
tahun sampai dengan 3 .
ujuh puluh lima perse.
dari nilai ISSN :2620-6358 AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 .
tahun sampai .
dan/atauc.
eratus perse.
dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 .
Dampak dari regulasi ini adalah tergerusnya laba, bahkan modal BPR di tengah menurunkan kulaitas kredit yang disalurkan.
Kondisi lingkungan eksternal di atas, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan BPR yang cenderung menurun selama 5 tahun terakhir sesuai yang ditunjukkan di bawah ini.
Tabel 3 Kinerja Keuangan BPR Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Indikator Des.
Des.
Des.
Des.
Nov.
Growth Rata2 (%) NPL (%) ROA (%) ROE (%) 5,37 2,71 24,76 5,83 2,59 23,61 6,15 2,55 23,06 7,03 2,48 22,24 7,36 2,26 20,56 Sumber : Statistik Perbankan Indonesia.
Vol 17.
No.
Dari tabel di atas, jelas terlihat semua menunjukkan penurunan selama 5 tahun terakhir.
Tidak dapat dipungkiri BPR mengalami kondisi yang kurang baik sejalan dengan kondisi lingkungan eksternal yang berubah.
Hal-hal tersebut di atas wajar kiranya timbul pertanyaan apakah peran BPR masih dibutuhkan ke depan sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya i.
Kinerja BPR Pengembangan Terlepas dari permasalahan yang dihadapi BPR, di satu sisi kita bisa melihat selama 5 tahun terakhir ini BPR mampu menjadi penyediaan modal pembiayaan intermediasinya dengan baik.
Data berikut di bawah ini pembiayaan .
dan LDR (Loan to Deposit Rati.
Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020
ISSN :2620-6358
Tabel 4 Perkembangan Nasional Kredit.
Dana dan LDR BPR Konvensional Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Indikator Des.
Des.
Des.
Des.
Nov.
Aset (Rp.
Milya.
Kredit (Rp.
Milya.
DPK (Rp.
Milya.
LDR (%) 77,81 76,24 75,36 76,54 93,50 Growth
Rata2
(%)
11,50
11,18
12,88
5,04
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia.
Vol.
No.
Laju pertumbuhan rata-rata kredit BPR selama 5 tahun terakhir mencapai sebesar 11,50% dengan laju pertumbuhan rata-rata LDR mencapai sebesar 5,04%.
Perkembangan kredit dan LDR menjadi indikasi bisnis dan fungsi intermediasi BPR berjalan dengan baik.
Pangsa BPR terhadap total perbankan selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan kondisi yang berkembang.
Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut Tabel 5 Pangsa BPR Terhadap Total Perbankan Konvensional Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Indikator Kredit BPR (Rp.
Milya.
Total Kredit Perbankan (Rp.
Milya.
Pangsa BPR (%) Nov.
1,80
1,82
1,84
1,80
1,90
DPK BPR ( Rp.
Milya.
Total DPK Perbankan (Rp.
Milya.
Pangsa BPR (%) 1,50 1,54 1,58 1,61 1,69 Aset BPR (Rp.
Milya.
Total Aset Perbankan (Rp.
Milya.
Pangsa BPR (%) 1,63 1,66 1,68 1,65 1,73 Sumber : Statistik Perbankan Indonesia.
Vol.
No.
Dari tabel di atas, dapat dilihat cukup besar mengingat BPR bahwa pangsa BPR terhadap total memiliki keterbatasan dalam wilayah perbankan mengalami perkembangan produkselama 5 tahun terakhir meskipun produk/layanan yang diberikan, masih relatif kecil baik dana, kredit, karena alasan regulasi yang tidak demikian juga total asetnya.
Secara Ini menunjukkan absolut angka perkembangan tersebut peran BPR yang senakin meningkat I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 di tengah perkembangan kondisi tantatangan eksternal yang dihadapi.
Bisnis kredit menjadi andalan utama dalam meningkatkan jumlah aset dan keuntungan BPR.
Sebagai bank yang secara historis berasal dari Lembaga Keuangan Mikro, terlebih lagi dengan adanya adanya UU No.
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka BPR konsentrasi kredit BPR banyak dikredit UMKM (Usaha Mikjro Kecil dan Menenga.
Sejalan dengan perkembangan jumlah UMKM di Idonesia, akan meningkatkan peran BPR dalam memfasilitasi kebutuhan akan permopdalan UMKM.
Sesuai data BPS dan BAPENAS, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta Inklusifitas keuangan di Indonesia negara lain.
Terdapat 3 dimensi pengukuran tingkat keuangan inklusif di Indonesia (Kusumaningtuti, 2.
yaitu : .
dimensi akses.
dimensi ISSN :2620-6358 penggunaan dan.
dimensi kualitas.
Keuangan inklusif menurut SNKI (Strategi Keuangan Inklusif Indonesia.
Perpres 2.
adalah suatu kondisi ketika setiap anggota terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan Definisi keuangan harus mudah diakses, tersedia sesuai kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (OJK, 2.
Tingkat keuangan inkkusif di Indonesia tahun 2019 mencapai sebesar 65 persen dari 75 persen yang ditargetkan (OJK.
Pengusaha UMKM sebagai salah satu target peningkatan.
Data OJK menujukkan pencapaian tingkat literasi dan inklusi keuangan sebagai Tabel 6 Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM Pengusaha Literasi Keuangan Mikro (%) 23,80 Kecil 35,30 Menengah 44,70 Sumber : OJK.
Jakarta I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya Inklusi Keuangan 65,30 77,00 79,30 Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 Peran dalam meningkatkan indek tersebut salah satunya dapat dilakukan oleh BPR sebagai Lembaga Keuangan Mikro dengan kedekatannya terhadap masyarakat UMKM dan bawah selama BPR masih menjadi salah satu lembaga keuangan yang dinilai mampu mendorong perekonomian untuk bisa tumbuh dan berkembang.
Hal ini dapat dilihat dari kebijakan OJK selaku regulator dalam mengembangkan BPR .
esuai surat OJK Bali, 23 Oktober 2.
sebagai berikut.
Memperkuat BPR melalui ketentuan jumlah modal inti minimum ( POJK Nomor 5/POJK.
03/2.
Penguatan penerapan tata kelola termasuk penerapan manajemen risiko
melalui ketentuan penerapan tata
BPR
(POJK
Nomor 4/POJK.
03/2.
serta penerapan manajemen risiko BPR (POJK Nomor 13/POJK.
03/2.
Penguatan IT melalui penerapan standar penggunaan IT BPR (POJK Nomor 75/POJK.
03/2.
serta penguatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan SDM (POJK Nomor 47/POJK.
03/2.
Kebijakan dimana BPR wajib menyusun rencana kegiatan inklusi
dan literasi keuangan setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank
(RBB)
implementasinya dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana (POJK Nomor 76/POJK.
07/2.
OJK
kementrian/lembaga Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya
ISSN :2620-6358
menginisiasi bulan Oktobetr sebagai Bulan Inklusi Keuangan.
Kegiatan difokuskan antara lain pada:
o Melakukan kampanye program inklusi keuangan secara masif.
o Melakukan matching antara UMKM dengan lembaga keuangan formal.
o Mendorong LJK untuk memiliki program khusus selama bulan Oktober antara lain dengan pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward.
IV.
Penutup Di tengah tantangan kondisi eksternal yang dihadapi BPR saat ini.
BPR mampu menunjukkan peningkatan Meskipun demikian kinerja keuangan yang menurun perlu disikapi dengan kebijakan yang memperkuat eksisitensi BPR ke depan mengingat BPR merupakan lembaga keuangan dengan basis beroientasi kerakyatan.
Dengan demikian peran BPR ke depan perekonomian Indonesia.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Aulia Pohan, 2017.
Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia.
Jakarta : RajaGrafindo.
Amirullah, 2015.
Manajemen Strategi.
Teori.
Konsep dam Kinerja.
Jakarta : Mitra Wacana Media.
Bank Indonesia.
Perekonomian Laporan Provinsi Bali.
Jurnal Satyagraha.
Vol.
No.
Pebruari Ae Juli 2020 Denpasar : Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Provinsi Bali Kepres No.
38 Tahun 1988 Tentang Pendirian BPR Kusumaningtuti S.
Cecep Setiawan.
Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia.
Depok :
Rajawali Pers.
Kementrian Perekonomian.
Peraturan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi No.
11 Tahun 2017 tentang Kredit Usaha Rakyat.
Jakarta.
OJK, 2019.
Laporan Statistik Perbankan Indonesia.
Vol.
No.
Jakarta
ISSN :2620-6358
OJK, 2018.
POJK No.
33/POJK.
03/2018
tentang Kewajiban Pembentukan Cadangan Kredit Macet.
Jakarta.
Peraturan Presiden No.
82, tahun 2016 tentang SNKI (Strategi Keuangan Inklusif Indonesi.
Jakarta.
Sofjan Assauri.
Strategic Management.
Sustainable Competitive Advantages.
Jakarta :
PT RajaGrafindo Persada.
Surat OJK Bali tanggal 23 Oktober tahun Rencana Pengembangan BPR.
Denpasar UU No.
07 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Jakarta.
UU No.
1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro.
Jakarta.
I Gst.
Ngr.
Alit Asmara Jaya