JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746
eISSN: 2615-3491
MENGEVALUASI PERAN DESENTRALISASI FISKAL: ANALISIS TERHADAP
PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH
Irmanelly .
Universitas Muhammadiyah Jambi .
irmanelly@umjambi.
Deka Veronica .
Universitas Muhammadiyah Jambi .
dekaveronica@umjambi.
Yunie Rahayu .
Universitas Muhammadiyah Jambi .
rahayu@umjambi.
Asrini .
Universitas Muhammadiyah Jambi .
asrini@umjambi.
Mainita .
Universitas Muhammadiyah Jambi .
manita@umjambi.
Sugma Dewi Apriyani .
Universitas Muhammadiyah Jambi .
apriyani@umjambi.
ABSTRAK Ketimpangan pendapatan menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi, dengan penurunan ketimpangan sering dijadikan indikator keberhasilan.
Di Provinsi Jambi, perbedaan potensi sumber daya, demografi, dan pertumbuhan antar wilayah menyebabkan ketimpangan ini.
Sebagai upaya mengatasinya, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal melalui UU No.
33 Tahun 2004, meski efektivitasnya belum sepenuhnya terukur.
Penelitian ini bertujuan untuk: .
menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, .
mengevaluasi perannya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, .
memetakan ketimpangan berdasarkan penerimaan daerah, dan .
mengidentifikasi strategi peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal.
Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan data primer dan sekunder dari BPS.
Bappeda, serta literatur terkait, mencakup kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam periode 15 tahun.
Analisis dilakukan menggunakan regresi berganda, tipologi Klassen, cross-tabulation, dan SWOT.
Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber daya alam, infrastruktur, akses pendidikan, urbanisasi, dan kebijakan pemerintah.
Secara simultan.
Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, meskipun kontribusi DAU terhadap ketimpangan pembangunan tidak signifikan.
Untuk mengurangi ketimpangan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan infrastruktur, investasi pendidikan, diversifikasi ekonomi, dan kebijakan pembangunan inklusif.
Penelitian ini UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 62 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 memberikan dasar evaluasi penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
Kata Kunci : Desentalisasi fiskal.
Ketimpangan pendapatan.
PENDAHULUAN
Ketimpangan antar daerah tetap menjadi isu yang signifikan di berbagai negara, baik di negara maju, berkembang, maupun miskin .
Ketimpangan merupakan masalah yanag sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi perbedaan ketimpangan pembangunan, penguasaan sumberdaya alam dan perbendaan sumberdaya yang dimiliki antar wilayah .
Sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut maka pemerintah telah menerapkan Sistem otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang desentralisasi fiskal menandai pelaksanaan desentralisasi keuangan.
Proses ini ditandai dengan pengalihan sumber-sumber pendanaan kepada daerah serta pembentukan wilayah administratif baru .
Implementasi otonomi daerah atau desentralisasi fiskal ditandai dengan peningkatan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat serta pemekaran wilayah yang berkembang dari 6 kabupaten/kota pada tahun 2005 menjadi 11 kabupaten/kota pada tahun 2022.
Otonomi daerah dianggap ideal apabila seluruh pengeluaran pemerintah daerah dapat dibiayai sepenuhnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, kenyataannya.
PAD hanya menyumbang porsi kecil terhadap total pendapatan daerah dan belum mampu menjadi sumber pendapatan Kondisi ini justru memperburuk ketimpangan antar daerah dan utama otonomi daerah, yaitu pemerataan pembangunan .
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan dan kesejahteraan penduduk antar wilayah meliputi indeks gini rasio dan PDRB per kapita di masing-masing wilayah.
Semakin tinggi nilai indeks gini rasio, semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi.
Sebaliknya, semakin tinggi PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal
terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan, mengingat UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 63 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 kebijakan ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.
Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan yang terukur terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan.
METODOLOGI
Metode Analisis Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan eksploratif berbasis studi pustaka .
ibrary researc.
Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder.
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Kementerian Keuangan.
Bappeda, serta Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan instansi terkait lainnya.
Alat Analisis Data Alat Analisis Untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan studi kepustakaan yang didasarkan pada teori desentralisasi.
Sedangkan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan dilgunakan Indeks Wiliamson .
Dasar perhitungan dalam penelitian ini menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK), yang diperoleh dengan membagi total PDRB ADHK suatu daerah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
OoycUycn Oe ycU)2 yceycn/ycu yaycOyc ycU Keterangan Indeks Williamson Pendapatan regional per kapita kabupaten/kota ke-i Pendapatan regional per kapita se provinsi Jumlah penduduk di kabupaten/kota ke-i Jumlah penduduk se provinsi Dengan kriteria sebagai berikut:
ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson < 0,2 ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara 0,21 Ae 0,35 ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson > 0,35 Untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dilakukan dengan menggunakan spesifikasi model
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 64 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 ekonometrika yang mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian .
, sebagai berikut.
DPR = o 1DAUPK 2DBHPK 3DAKPK A Keterangan DPR
1, 2, 3
DAUPK
DBHPK
DAKPK
: Disparitas Pendapatan Regional : Konstanta : Koefisien : Dana Alokasi Umum per kapita : Dana Bagi Hasil per kapita : Dana Alokasi Khusus per kapita : Koefisien Regresi : Standar error dan selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji F, uji t.
Untuk pendapatan dengan menggunakan model Tipologi Klassen, yang dikembangkan dengan menggunakan indikator desentralisasi fiskal sebagai proxy pertumbuhan ekonomi dan Penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) sebagai proxy pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah .
Tabel 1 Tipologi Klassen untuk Pengindentifikasian Daerah Tertinggal Tingkat Penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non Tingkat penerimaan PKPD (PAD) kabupaten/kota dibandingkan rata-rata (DAU DBH DAK) kabupaten/kota kabupaten/kota dibandingkan rata-rata kabupaten/kota Tinggi (>.
Rendah (<.
Kuadran I Kuadran II Tinggi (>.
Rendah (<.
Kuadran i Kuadran IV Sumber: Hasil Modifikasi Model ini membandingkan penerimaan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/PKPD (DAU DBH DAK) kabupaten/kota dengan rata-rata kabupaten/kota dan tingkat penerimaan non Perimbangan Keuangan Pusat Daerah/non PKPD (PAD) kabupaten/kota dengan rata-rata kabupaten/kota dan selanjutnya kelompokkan berdasarkan empat kuadran sebagai berikut:
Kuadran I adalah Kabupaten/Kota Maju dan Cepat Tumbuh Kuadran II adalah Kabupaten/Kota Maju tetapi Tertekan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 65 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Kuadran i adalah Kabupaten/Kota yang Berkembang Cepat Kuadran IV adalah Kabupaten/Kota yang Relatif Tertinggal Selanjutnya dilakukan analisis Cross Tabulation untuk memetakan korelasi antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan.
Dan untuk menganalisis strategi untuk meningkatkan peran desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan digunakan analisis model SWOT.
HASIL
Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Penelitian ini menggunakan metode analisis ketimpangan pendapatan regional dengan pendekatan Indeks Williamson.
Dalam analisis statistik.
Indeks Williamson merupakan bentuk coefficient of variation yang umum digunakan untuk mengukur tingkat perbedaan atau disparitas.
Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi keberadaan ketimpangan regional, dalam hal ini di wilayah Provinsi Jambi.
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Indeks Williamson, ditemukan bahwa selama periode 2011Ae2023, pemerataan pembangunan di Provinsi Jambi berada pada rentang nilai 0,35 hingga 0,5.
Nilai-nilai ini menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya dan mencerminkan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah ini tergolong sedang, dengan rata-rata nilai Korelasi Pearson sebesar 0,395.
Ketimpangan terendah terjadi pada tahun 2020, sedangkan ketimpangan tertinggi tercatat pada tahun 2016.
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:
Perbedaan Kemampuan Daerah dan Sumber Daya Alam Ketimpangan antar wilayah terkait erat dengan perbedaan dalam penguasaan sumber daya alam dan distribusi penduduk, yang memengaruhi nilai tambah bruto (PDRB).
Kabupaten seperti Tanjab Barat.
Tanjab Timur.
Batang Hari.
Muaro Jambi.
Sarolangun.
Tebo, dan Kota Jambi memiliki sumber daya migas, sementara kabupaten lainnya tidak.
Produksi migas yang sulit diprediksi dan harga yang fluktuatif turut memengaruhi nilai tambah migas serta PDRB ADHB daerah penghasil migas.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 66 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Penyerapan Investasi dan Infrastruktur Tingkat penyerapan berbeda-beda serta .
Tingginya pendapatan per kapita di beberapa wilayah sering kali disebabkan oleh tingginya tingkat investasi yang masuk, sementara daerah lain mungkin tertinggal karena infrastruktur yang kurang memadai.
Akses ke Pasar Kabupaten/kota dengan akses yang lebih baik ke pasar domestik dan internasional cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi karena mampu menjual produk dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.
Penggunaan Teknologi dan Inovasi Daerah yang lebih maju dalam adopsi teknologi dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran biasanya memiliki produktivitas yang lebih tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakatnya.
Efektivitas Implementasi Program Pemerintah Variasi dalam keberhasilan implementasi program pembangunan oleh pemerintah daerah juga menjadi penyebab ketimpangan.
Daerah yang lebih efektif dalam memanfaatkan program pemerintah cenderung memiliki peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih signifikan.
Pembangunan Infrastruktur Perbedaan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan listrik, berdampak langsung pada tingkat aktivitas ekonomi dan Daerah dengan infrastruktur yang lebih baik lebih menarik bagi investor dan bisnis, yang meningkatkan pendapatan daerah tersebut.
Akses ke Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten/kota dengan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih produktif, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.
Pendidikan dan Pelatihan Wilayah yang menyediakan akses lebih baik ke pendidikan berkualitas dan program pelatihan keterampilan menghasilkan tenaga kerja yang lebih UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 67 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 kompeten dan produktif, yang memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.
Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Daerah yang fokus pada penyelenggaraan program pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja cenderung memiliki angkatan kerja yang lebih kompetitif, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
Tabel 2
Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2011Ae2022
Tahun Indeks WIliamson
0,415
0,419
0,417
0,416
0,408
0,402
0,410
0,361
0,362
0,357
0,398
0,423
0,343
Rata-rata 0,395 Sumber: Data diolah Pengaruh DAU.
DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan Estimasi model pengaruh DAU.
DAK dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan diberikan pada Tabel berikut :
Model
DAU
DAK
DBH
R Square Tabel 3 Estimasi Model Ketimpangan Pembangunan Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Std.
Error
Beta
425E-9
112E-8
638E-8
0,894
Sig.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15,955 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari = 0,01.
Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan.
Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 68 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 yaitu ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.
Selain itu, nilai koefisien determinasi (RA) sebesar 0,800 mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, ketiga sumber dana tersebut mampu menjelaskan sebesar 80 persen varians dari ketimpangan pembangunan.
Sementara itu, sisanya sebesar 20 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.
Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), diperoleh nilai t hitung sebesar 0,364 dengan tingkat signifikansi 0,722 yang lebih besar dari = 0,1.
Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial.
Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.
Demikian pula, pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), nilai t hitung yang diperoleh adalah 0,263 dengan tingkat signifikansi 0,797, yang juga lebih besar dari = 0,1.
Artinya.
Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.
Pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH), diperoleh nilai t hitung sebesar 3,640 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari = 0,01.
Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial.
Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.
Untuk mencari hubungan langsung dan tidak langsung atau pengaruh variabel variabel penelitian, terlebih dahulu dihitung matriks korelasi dari masingmasing variabel.
Hasil perhitungan korelasi antar variabel diberikan pada tabel 6 Pengaruh DAU.
DAK, dan DBH terhadap ketimpangan pembangunan Berdasarkan analisis maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:
DAU
DAK
DBH
Sumber: Data diolah DAU
1,000
0,256
0,814
0,760
Tabel 6.
Korelasi antar sub variabel
DAK
0,256
1,000
0,127
0,161
DBH
0,814
0,127
1,000
0,892
0,760
0,161
0,892
1,000
Berdasarkan hasil pengujian korelasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Alokasi Khusus (DAK): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,256 menunjukkan hubungan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 69 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 yang rendah dan positif antara DAU dengan DAK.
Artinya, meskipun ada hubungan positif, kekuatan hubungan ini tergolong lemah.
Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Dana Bagi Hasil (DBH):
Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,814 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara DAU dengan DBH.
Ini mengindikasikan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat dan signifikan.
Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan ketimpangan pembangunan (IW): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,760 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara DAU dengan ketimpangan Hal ini berarti peningkatan DAU dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pembangunan.
Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Dana Bagi Hasil (DBH):
Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,127 menunjukkan hubungan yang rendah dan positif antara DAK dengan DBH.
Hubungan ini cenderung lemah, dengan pengaruh yang tidak begitu signifikan.
Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan ketimpangan pembangunan (IW): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,161, menunjukkan hubungan yang sangat rendah dan positif antara DAK dengan ketimpangan pembangunan.
Ini menunjukkan bahwa pengaruh DAK terhadap ketimpangan pembangunan relatif kecil.
Hubungan antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan ketimpangan pembangunan (IW): Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,892, menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara DBH dengan ketimpangan pembangunan.
Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam DBH memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.
Kerangka Hubungan Kausal Dana Alokasi Umum (DAU), yang diukur melalui ketimpangan pembangunan (IW), menunjukkan kontribusi positif meskipun tidak signifikan terhadap tingkat Dengan pembangunan dapat dijelaskan oleh keberadaan DAU.
Secara langsung, kontribusi
DAU terhadap ketimpangan pembangunan tercatat sebesar 0,71%, yang dihitung UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 70 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 berdasarkan .
A = 0,71%.
Sementara itu.
Dana Alokasi Khusus (DAK), yang juga diukur dengan ketimpangan pembangunan (IW), memberikan kontribusi positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.
Kontribusi langsung DAK terhadap ketimpangan pembangunan hanya mencapai 0,13%, yang dihitung melalui .
A = 0,13%.
Di sisi lain.
Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan Berdasarkan perhitungan, kontribusi langsung DBH terhadap ketimpangan pembangunan sebesar 67,08%, yang dihitung melalui .
A = 67,08%.
Strategi Untuk Meningkatkan Peran Desentralisasi Fiskal Dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan IFAS
EFAS
Peluang (O) Komitmen, jawab, dan kepatuhan kabupaten, serta kota dalam pengelolaan Dana Perimbangan Koordinasi dan kerja sama pemerintah pusat dengan kabupaten, dan kota Tabel 7 Matriks SWOT Kekuatan (S) Profesionalisme integritas Sumber Daya Manusia Komitmen serta tanggung jawab yang jelas dari pemerintah pusat Ketersediaan peraturan perundang-undangan mendukung pengelolaan Dana Perimbangan Efektivitas Penyediaan sarana dan mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan dan Dana Perimbangan di tingkat pemerintah pusat Strategi S-O Peningkatan kualitas Dana Perimbangan (S1.
S2.
S3.
O1.
O2.
O3.
Penyelarasan kebijakan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (S3.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Kelemahan (W) Kerja sama dan sinergi antar instansi pusat masih belum maksimal Sistem informasi dan teknologi yang ada belum berfungsi secara optimal Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada masih kurang memadai Terbatasnya kemampuan keuangan negara Proses monitoring dan evaluasi yang kurang Strategi W-O Kerjasama antar instansi pemerintah pusat, dan antar pemerintah pusat daerah (W1.
Peningkatan efektivitas Dana Perimbangan peran aktif Pemerintah Daerah (W4.
O1.
Page 71 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
Peraturan Dana Perimbangan di tingkat Mekanisme penghargaan dan sanksi Dana Perimbangan di daerah Sosialisasi bimbingan teknis untuk Dana Perimbangan di daerah Ancaman (T) Sistem informasi dan Pengetahuan pemahaman pemerintah Dana Perimbangan Kemampuan daerah yang terbatas Pemanfaatan Dana Perimbangan mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Penambahan kabupaten/kota pemekaran wilayah baru pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Strategi S-T Peningkatan kompetensi Dana Perimbangan di daerah (S1.
S5.
Strategi W-T Pemanfaatan Dana Perimbangan belanja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah (W4.
T3.
Implementasi integrasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Pusat (W2,T.
Peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring Dana Perimbangan ( W5.
KESIMPULAN Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk perbedaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, akses pendidikan, investasi, urbanisasi, struktur ekonomi, akses pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah.
Untuk mengurangi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, yang melibatkan peningkatan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dukungan untuk diversifikasi ekonomi, dan kebijakan yang mendukung pembangunan inklusif di seluruh wilayah provinsi.
Secara simultan.
Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 72 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pembangunan (IW) di Provinsi Jambi.
Nilai koefisien determinasi (RA) sebesar 0,800 menunjukkan bahwa ketiga jenis dana tersebut secara kolektif dapat menjelaskan 80 persen variabilitas ketimpangan Sementara itu, sisanya sebesar 20 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.
Dana Alokasi Umum (DAU), yang diukur melalui ketimpangan pembangunan (IW), menunjukkan kontribusi positif meskipun tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.
Dengan demikian, variabilitas ketimpangan pembangunan sebagian besar dapat dijelaskan oleh keberadaan Dana Alokasi Umum.
Mengurangi ketimpangan pendapatan melalui desentralisasi fiskal memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi.
Dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mengalokasikan dana secara adil, mengembangkan infrastruktur, memberdayakan ekonomi lokal, memastikan transparansi dan akuntabilitas, menerapkan kebijakan inklusif, dan mendorong kerjasama antar daerah, desentralisasi fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan Rekomendasi Kebijakan:
Penggunaan Indikator Kinerja A Indikator Kinerja Keuangan: Menggunakan indikator seperti rasio PAD terhadap total pendapatan, efisiensi pengeluaran, dan tingkat serapan anggaran untuk menilai kinerja keuangan daerah.
Indikator Ketimpangan Pendapatan: Menggunakan indikator ketimpangan seperti koefisien Gini, rasio pendapatan antara kuintil atas dan bawah, dan Indeks Ketimpangan Wilayah.
Evaluasi Dampak Kebijakan A Dampak Pembangunan Ekonomi:
Mengevaluasi desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi potensial.
Dampak pada Kesejahteraan Sosial: Mengevaluasi dampak desentralisasi
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
Page 73 of 202
JURNAL DEVELOPMENT
VOL.
13 NO.
1 JUNI 2025
pISSN: 2338-6746 eISSN: 2615-3491 fiskal terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dampak pada Ketimpangan Regional: Mengevaluasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan antar daerah.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan A Partisipasi Masyarakat: Menggunakan survei, wawancara, dan forum diskusi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang persepsi mereka terhadap desentralisasi fiskal dan dampaknya pada kesejahteraan mereka.
Konsultasi dengan Pemerintah Daerah: Melibatkan pemerintah daerah dalam proses evaluasi untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan dan keberhasilan yang mereka alami.
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan A Sistem Monitoring: Mengembangkan sistem monitoring yang berkelanjutan untuk terus memantau pelaksanaan desentralisasi fiskal dan dampaknya pada ketimpangan pendapatan.
Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
DAFTAR PUSTAKA