Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Evaluasi Implementasi Peraturan LKPP No 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir Deta Helisa Nova1.
Kgs.
Sobri2.
Abdul Nadjib3 Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
Indonesia email : detahelisa@gmail.
Abstract PBJ is a key element in the growth strategy and public service delivery of the Indonesian government.
However, challenges such as complex bureaucracy, corruption risks, and lack of transparency still need to be addressed.
The 2023 KPK Integrity Assessment Survey (SPI) results indicate that Ogan Ilir Regency remains vulnerable to irregularities.
E-procurement is considered a potential solution, but its implementation requires fundamental changes in administrative processes and HR management.
Therefore, this study evaluates the implementation of LKPP Regulation No.
7/2021 on PBJ HR in Ogan Ilir Regency using the OECD evaluation framework: Input.
Process.
Output.
Intermediate Outcome, and Strategic Outcome.
This study employs a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources.
The results show that the implementation of LKPP Regulation 7/2021 in Ogan Ilir Regency has yielded positive results in some aspects, such udget allocation and the facilitation of education and training, but significant challenges remain in meeting the needs for competent HR.
Some obstacles include the perception of high legal risks, lack of interest from civil servants in transitioning to JF PPBJ roles, and regulatory conflicts.
Although there has been an improvement in PBJ performance in Ogan Ilir Regency, stakeholder assessments of PBJ management quality still show unsatisfactory results.
Therefore, intensive efforts are needed to enhance the alignment between competency requirements and practical implementation, strengthen interest among civil servants in PBJ management roles, and increase awareness of the procedures for becoming JF PPBJ.
This will help achieve more professional and integrity-driven PBJ HR.
Keywords: Human Resources Management.
LKPP Regulation 7/2021.
Policy Evaluation Abstrak PBJ merupakan elemen kunci dalam strategi pertumbuhan dan pelayanan publik pemerintah Indonesia.
Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, risiko korupsi, dan kurangnya transparansi masih perlu diatasi.
Hasil SPI KPK Tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Ogan Ilir masih masuk kategori rentan E-procurement dianggap sebagai solusi potensial, tetapi implementasinya perlu perubahan mendasar dalam proses administrasi dan pengelolaan SDM.
Untuk itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan kerangka evaluasi OECD yaitu Input.
Process.
Output.
Intermediate Outcome, dan Strategic Outcome.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek seperti adanya anggaran dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang Beberapa hambatan termasuk persepsi risiko hukum yang tinggi, kurangnya minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ, dan adanya benturan peraturan.
Ada peningkatan dalam kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir,namun penilaian kualitas pengelolaan PBJ oleh pemangku kepentingan masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
Oleh karena itu, perlu ada upaya intensif untuk meningkatkan kesesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan, memperkuat minat PNS untuk menjadi pengelola PBJ, dan meningkatkan sosialisasi terkait tata cara menjadi JF PPBJ, agar SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat tercapai dengan lebih baik.
Kata kunci: SDM PBJ.
Peraturan LKPP 7/2021.
Evaluasi Kebijakan Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Pendahuluan satu metode untuk memberantas korupsi Pengadaan barang dan jasa (PBJ) PBJ telah menjadi salah satu elemen kunci Namun, implementasi e- procurement memerlukan perombakan petugas publik, dan mekanisme kontrol Pemerintah Indonesia sendiri untuk memastikan efektivitasnya (Arista Fazekas.
Temuan KPK meningkatkan tata kelola PBJ melalui mengenai kasus korupsi dalam proses PBJ juga menunjukkan bahwa risiko teknologi informasi, dan penguatan korupsi ada di setiap tahap, dimulai dari lembaga pengawasan.
Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, pertanggungjawaban dan pengawasan.
Berbagai pihak terlibat dalam praktik korupsi, termasuk anggota DPR/DPRD.
Indonesia Data Kementerian Corruption Watch (ICW), rata-rata 40% Lembaga / Pemerintah Daerah (K/L/PD) kasus korupsi terjadi antara tahun 2016 sampai 2019, dengan angka mencapai Anggaran 64% pada tahun 2019 (Tutoroong dkk.
Anggaran Hasil stastistik dari Komisi Komitmen (PPK).
Pejabat Pengadaan Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal (PP).
Kelompok pemilihan penyedia.
Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang penyedia barang dan jasa, petugas ditangani KPK dari tahun 2004-2023.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE),
Pengguna (PA).
Kuasa Pengguna (KPA).
Pejabat Pembuat Panitia Penerima Barang, penyuapan dan PBJ menjadi kasus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling banyak dalam tindak pidana aparat penegak hukum, dan Badan korupsi dengan jumlah 989 dan 339 Pengawasan dan Pembangunan (BPKP).
perkara, dimana gratifikasi/penyuapan Dari juga berasal dari praktik penyimpangan PBJ (KPK, 2.
Oleh sebab itu salah memadainya pengelolaan SDM dalam Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
(Wardiana.
Terbitnya Nomor 16/2.
tentang pengadaan barang dan pengelolaan SDM di sektor publik juga jasa pemerintah (PBJP) menjadi langkah dapat mengakibatkan pelayanan publik yang kurang kompeten, menghambat korupsi dalam proses PBJ.
Dalam pencapaian sektor publik yang kuat.
Perpres efisien, dan akuntabel sebagaimana PBJ Untuk itu, penting bagi kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ.
pemerintah untuk memastikan bahwa SDM adalah salah satu faktor utama dalam pengelolaan organisasi (Othman.
Napiah, dan Potty dalam Sari & SDM
PBJ
Tahun Presiden Menurut Chyne dalam Wibowo Peraturan transparansi dalam proses pengadaan.
Soemitra, organisasi dalam mencapai visi dan misinya sangat bergantung pada kualitas penerapan prinsip-prinsip etika yang SDM yang dimilikinya (Sintya Rani, tinggi sehingga risiko korupsi dalam Dharmayanti, dan Adnyana dalam Sari PBJ pemerintah bisa dikurangi serta & Soemitra, 2.
Evolusi PBJ melalui kepercayaan publik terhadap integritas terbitnya Perpres ini, menghadirkan sistem pengadaan dapat ditingkatkan.
Kurangnya fungsi PBJ yang lebih modern dan integritas dalam pengadaan juga dapat Salah satu modernisasi tindakan-tindakan profesional, berintegritas dan kompeten pelaksana pengadaan dan pihak-pihak dalam bidangnya.
Memastikan bahwa Hal ini dapat menyebabkan pengadaan dilakukan sesuai dengan standar tertinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan etika adalah suatu hal Sebuah sistem tidak akan kuat yang sangat penting.
SDM Unit Kerja jika integritas seorang pejabat negara Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan ASN juga tidak kuat.
harus dilengkapi kompetensi teknis dan (Perpres Keberhasilan SDM Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Dalam Peraturan ini.
SDM PBJ terbagi menjalankan fungsi pengadaan dengan menjadi tiga bagian salah satunya yaitu efisien dan efektif (Sumarsono, 2.
Sumber Hal Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
Sumber Daya rekomendasi KPK yaitu penyediaan Pengelola SDM spesialis PBJ disertai dengan Barang/Jasa adalah orang-orang yang kepastian jenjang karir dan kompensasi bertanggung jawab menjalankan fungsi yang memadai.
Dengan itu.
SDM PBJ PBJ di K/L/PD.
Mereka harus memiliki akan merasa dihargai dan memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi.
prospek karir yang jelas sehingga Standar kompetensi terdiri dari Standar termotivasi untuk mematuhi prinsip- Kompetensi prinsip integritas dan etika dalam tugas Kompetensi JF PPBJ, dan Standar mereka termasuk mengurangi tindakan Kompetensi Personel Lainnya.
Untuk itu.
Lembaga Kebijakan itu.
KPK juga melakukan pemantauan di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pemerintah Daerah melalui Monitoring (LKPP) Non Center for Prevention (MCP), agar Pemerintah Kementerian Lembaga Pemerintah Fungsi Pengadaan level-1.
Daerah Standar Selain tindakan pencegahan terhadap korupsi.
barang dan jasa di Indonesia sekaligus Nilai MCP KPK Kabupaten Ogan Ilir sebagai instansi pembina menetapkan pada tahun 2023 telah mencapai nilai Peraturan Lembaga Kebijakan 79, yang artinya menunjukkan tingkat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepatuhan yang cukup tinggi dalam Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Peraturan LKPP 7/2.
Tentang Sumber Pengadaan direkomendasikan oleh KPK.
Namun.
Barang/Jasa yang menjadi pedoman hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK Tahun 2023 masih masuk K/L/PD di seluruh Indonesia.
Tujuannya kategori rentan pada kisaran 0-72,9 untuk memperkokoh kapasitas SDM yaitu 72,15 dimana penilaian eksternal PBJ sehingga diharapkan SDM PBJ menjadi profesional serta berintegritas.
Daya
Manusia
SDM
PBJ
langkah-langkah PBJ Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Hal ini berarti bahwa termasuk persyaratan untuk menetapkan Kabupaten Ogan Ilir masih memiliki tujuan yang jelas, melakukan konsultasi tingkat integritas yang rentan.
(KPK,
Sedangkan, kompetensi SDM berdasarkan bukti atau data yang ada, memiliki pengaruh terhadap kualitas PBJ (Fakhriza Tsani & Budi Yanti.
Oleh sebab itu, perlu adanya risiko, dan menyesuaikan perubahan evaluasi terhadap Peraturan LKPP No regulasi dengan standar internasional.
7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ketiga.
Output merujuk pada hasil dari Ogan Ilir.
Menurut OECD .
praktik-praktik regulasi yang baik yang telah dievaluasi, menunjukkan sejauh praktik-praktik memastikan bahwa tujuan strategis dari Indikatornya tentang apakah praktik kebijakan tersebut tercapai.
Untuk itu regulasi yang baik, sebagaimana dinilai pada tahap sebelumnya, benar-benar langkah-langkah Keempat.
Intermediate Outcome dalam rangkaian logika dengan lima merujuk pada dampak yang terjadi elemen yaitu Pertama.
Input adalah sebagai akibat dari penerapan praktik informasi mengenai sumber daya yang digunakan untuk kebijakan regulasi.
mencapai hasil akhir yang diinginkan.
Menurut Radaelli & Fritsch .
ada Elemen ini mengevaluasi apakah praktik tiga indikator input yaitu anggaran, regulasi yang baik telah berkontribusi pada peningkatan kualitas peraturan.
Ini Kedua.
Process merujuk pada mencoba membuat hubungan sebab- tata cara memastikan bahwa praktik akibat antara desain kebijakan regulasi regulasi yang baik diterapkan.
Indikator dan hasil yang diinginkan.
Terakhir dalam elemen ini mengevaluasi apakah Strategic Outcome adalah tujuan utama dari kebijakan regulasi yang ingin regulasi yang baik telah diterapkan.
Ini Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
regulasi yaitu apakah tujuan strategis makna serta data deskriptif yang kaya kebijakan regulasi secara umum telah (Leavy, 2.
Melalui pendekatan ini, tercapai dan hasil regulasi yaitu apakah peneliti dapat membuat gambaran yang tujuan strategis kebijakan regulasi dalam kompleks, meneliti kata-kata, laporan sektor tertentu telah tercapai.
Untuk itu terperinci dari sudut pandang informan serta melakukan studi di situasi yang Peraturan alami (Creswell & Creswell, 2.
Unit Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Kabupaten Ogan Ilir dengan berfokus Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pada evaluasi pelaksanaan SDM PBJ Sumber Pengadaan sesuai dengan Peraturan LKPP No 7 Barang/Jasa (SDM PBJ) di Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan pada lima Ogan elemen dari OECD yaitu Input.
Process, kerangka evaluasi lima elemen dari Output.
Intermediate Outcome, dan OECD yaitu Input.
Process.
Output.
Strategic Outcome.
Sumber data yang Intermediate Outcome, dan Strategic digunakan adalah data primer dan data Outcome.
Data primer yaitu data yang Daya Ilir.
Manusia Pemerintah diperoleh langsung dari lapangan dan Metode data sekunder didapat dari catatan Penelitian tertulis yang dilakukan dengan cara menelaah literatur terkait (Sarwono, penelitian deskriptif.
Pendekatan ini Analisis data penelitian meliputi penyajian, serta penarikan kesimpulan.
komprehensif mengenai suatu topik Hasil dan Pembahasan Input aktivitas, situasi, keadaan, orang, dan Untuk mendukung SDM PBJ Secara metodologis, pendekatan ini bergantung pada desain induktif LKPP memfasilitasi pendidikan dan yang bertujuan untuk menghasilkan pelatihan .
serta uji kompetensi Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
mulai dari kompetensi PBJ level-1.
TNI dan personel lainnya.
Selain itu.
LKPP juga memfasilitasi kompetensi kompetensi PBJ Lainnya.
Diklat dan uji fasilisator PBJ, yaitu seseorang yang PBJ, bertugas melakukan pengajaran sesuai kompetensinya di bidang PBJ, yang LKPP.
Untuk dapat diakses di e-learning LKPP.
kompetensi PBJ level-1 melalui website Dalam pelaksanaannya di Kabupaten
Ogan
LKPP,
Ilir, pengelola PBJ dapat diakses sistem perpindahan dari jabatan lain melalui tersebut.
Pemerintah Kabupaten Ogan admin instansi, untuk kompetensi PBJ Ilir mewajibkan setiap Perangkat Daerah e-learning untuk mengalokasikan anggaran setiap LKPP.
Semua diklat dan uji kompetensi tahunnya sebesar 0,16% untuk diklat.
yang difasilitasi oleh LKPP tidak ada Hal ini dilakukan selain untuk mematuhi Peraturan LKPP 7/2021 tetapi juga LKPP
ASN
memfasilitasi akreditasi bagi lembaga Peraturan yang ingin menjadi Lembaga Pelatihan Dalam Negeri Republik Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ).
Diklat Pedoman dan/atau uji kompetensi yang dilakukan Anggaran Pendapatan Dan Daerah.
Setiap LPPBJ dipungut biaya pelaksanaan.
ASN
Menteri Indonesia Penyusunan Belanja Yang mengikuti diklat kompetensi PBJ akan terlibat dalam penyelenggaraan diklat dibantu dana diklat dan perjalanan penanggung jawab yaitu Kepala LKPP.
Selain itu.
UKPBJ Kabupaten Deputi Bidang PPSDM dan Kepala Ogan Pusdiklat PBJ.
komite dan sekretariat pelaksanaan uji kompetensi.
Proses uji LPPBJ yaitu Pusdiklat PBJ, unit kompetensi bagi pengelola PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain dibantu fasilitator PBJ dan peserta oleh seorang admin instansi di UKPBJ.
pelatihan PBJ yaitu Pengelola PBJ.
Admin Aparatur Sipil Negara (ASN).
POLRI.
K/L/PD.
Ilir Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Kabupaten Ogan Ilir ditetapkan dalam pengumuman hasil tes.
Selama proses Peraturan Bupati Ogan Ilir pada tanggal tes.
UKPBJ memberikan bantuan berupa 23 Juli 2018 dengan nomenklatur laptop atau komputer, tempat ujian yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir dan juga (BPBJ) di Sekretariat Daerah di bawah Asisten Dari Perekonomian Daerah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembangunan Sekretariat Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Kabupaten Ilir Ogan Ilir telah menunjukkan hasil yang 37/2.
Kemudian mutasi staf PBJ positif dengan adanya fasilitasi yang yang dulunya bersifat ad hoc menjadi memadai dari LKPP, komitmen alokasi staf tetap di bawah UKPBJ yang anggaran dari Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Ogan Bupati tentang mutasi pegawai.
Peran Ilir.
Ogan (Perbup dukungan dari berbagai pihak yang UKPBJ Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai melainkan juga memegang peranan tujuan peraturan tersebut sudah cukup penting sebagai pusat informasi, data, baik dan efektif dalam mendukung dan pembinaan SDM untuk pengelolaan PBJ.
SDM
PBJ
profesional dan berintegritas.
Selain itu.
SDM PBJ di UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 11 orang Process dari 12 orang telah mempunyai sertifikat SDM PBJ dalam melaksanakan PBJ tugas PBJ dengan berpedoman dengan Berikutnya.
Standar Perpres 16/2018 dan peraturan dari Kompetensi Pengelola PBJ.
Kabupaten LKPP lainnya yang memuat pedoman Ogan Ilir telah melakukan perhitungan proses PBJ yang rinci dan jelas.
PBJ di kebutuhan JF PPBJ sejak tahun 2020 Kabupaten Ogan Ilir Surat Sekretaris peraturan-pertauran tersebut.
Dimulai Kabupaten
027/097/X/2020 tanggal 6 April 2020
UKPBJ
UKPBJ
Ogan Permohonan Daerah Nomor Rekomendasi Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Kebutuhan JF PPBJ (Setda, 2.
yang Pengadaan (RUP) yang terintegrasi disetujui oleh LKPP melalui Surat
dengan Sistem Informasi Pembangunan Rekomendasi
JFPPBJ
Daerah (SIPD).
Integrasinya RUP ini Nomor 4325/D.
1/04/2020 tanggal 16 April 2020 (LKPP, 2.
dan disetujui oleh Menpan RB melalui Surat Persetujuan keamanan, mengurangi beban SDM.
Usulan Nomor serta mengurangi risiko kehilangan data.
B/1649/M.
SM.
00/2021 Tanggal 12
dengan memungkinkan akses bagi siapa November Kebutuhan Kabupaten
Ogan
Kebutuhan Ilir
LKPP
(Menpan.
Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Ogan Selanjutnya, untuk memastikan Ilir berjumlah 26 orang, 15 orang JF perbaikan yang berkelanjutan.
LKPP PPBJ ahli pertama, 10 orang JF PPBJ ahli muda, dan 1 orang JF PPBJ ahli kematangan sebagai sarana evaluasi UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir, dilaksanakan dan sebagai panduan bagi seperti UKPBJ lainnya di Indonesia.
UKPBJ di seluruh Indonesia dalam memiliki Layanan Pengadaan Secara langkah perbaikan berikutnya.
Tingkat Elektronik Kematangan menjadi indikator utama (LPSE) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan pelaksananya sistem PBJ yang efektif dan terbebas dari praktik korupsi.
Berdasarkan hasil Pengelola LPSE Tingkat Kematangan sertifikat pelatihan LPSE.
LPSE, selain Organisasi UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir menyediakan informasi tentang proses dari LKPP Tahun 2023.
Kabupaten PBJ, juga mendukung prinsip-prinsip Ogan Ilir telah mencapai 9/9 level Data yang disediakan oleh kematangan (LKPP, 2023.
Salah satu LPSE mencakup tender, non-tender, non-tender.
SDM perencanaan SDM dan pengembangan Rencana Umum UKPBJ SDM.
Dalam perencanaan SDM PBJ.
Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan kualitas SDM PBJ, serta memastikan evaluasi posisi dan tanggung jawab efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan data paket pengadaan tahun dalam proses PBJ.
peran UKPBJ untuk semua anggota Output Peraturan UKPBJ kemudian ditetapkan dalam Dokumen Anjab & ABK Kabupaten Ogan Ilir.
Untuk pengembangan SDM
PBJ,
SDM PBJ sudah memiliki PBJ
dibuktikan dengan sertifikat PBJ sesuai Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan atau tata
cara praktik regulasi telah ditetapkan dan diimplementasikan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk SDM
PBJ
menjadi profesional serta berintegritas.
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah langkah-langkah dan efektif dalam mengimplementasikan Peraturan LKPP 7/2021.
Pembentukan UKPBJ yang independen, pemenuhan 7/2021 peruntukkan untuk seluruh ASN di Indonesia termasuk di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, terutama bagi yang akan berkecimpung atau yang sudah ada di PBJ dengan pilihan kompetensi yang berbeda-beda.
Dengan menyediakan berbagai macam sistem
LKPP
SDM
PBJ,
penggunaan teknologi dalam pengadaan, dan komitmen terhadap evaluasi dan peningkatan berkelanjutan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah berhasil memperkuat kapasitas dan dan platform, seperti pelatihan langsung, kursus online, webinar, sumber daya belajar mandiri, dan lain sebagainya, peraturan ini memberikan opsi yang ASN menentukan pendekatan pembelajaran yang cocok dengan preferensi belajar, jadwal, dan kebutuhan individu mereka serta memastikan bahwa setiap ASN memiliki akses yang sama terhadap pelatihan dan pertumbuhan yang cocok kompetensi mereka.
Di Kabupaten Ogan Ilir SDM PBJ yang telah mempunyai sertifikat kompetensi teknis PBJ Level-1 berdasarkan data LKPP terhitung sejak tahun 2006-2023 sebanyak 349 orang (LKPP, 2023.
Sertifikat kompetensi Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
teknis PBJ Level-1 tersebut didapat memiliki sertifikat di bidang PBJ.
melalui diklat serta uji kompetensi yang Benturan peraturan ini menyebabkan diadakan oleh LKPP dan Lembaga lainnya yang sudah terakreditasi oleh didasarkan pada standar kompetensi LKPP.
Sertifikat kompetensi teknis PBJ yang telah ditetapkan.
Sebagai hasilnya.
Level-1 yang diadakan oleh LKPP meskipun ada individu yang telah diikuti melalui website ppsdm LKPP sedangkan yang diadakan oleh lembaga sertifikat kompetensi PPK, penugasan lainnya diikuti dengan menghubungi mereka sebagai PPK bisa terbatas.
masing-masing Selain itu, sebaran SDM PBJ yang Untuk SDM PBJ di UKPBJ mempunyai sertifikat PPK tidak merata.
Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 11 orang dari 12 orang telah mempunyai sertifikat Kabupaten Ogan Ilir ada SDM PBJ yang kompetensi PBJ teknis level-1.
yang mempunyai sertifikat PPK.
Saat ini Pada Tahun 2023 untuk Standar
PPK
Perangkat Daerah UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir sebagai Kompetensi PPK ada 18 orang di Kabupaten mengkondisikan agar setiap PA/KPA Ogan Ilir mempunyai sertifikat kompetensi PPK agar mengikuti uji kompetensi PBJ.
tipe C (LKPP, 2023.
Namun, dari 18 Berikutnya, dalam hal Standar orang tersebut, hanya enam orang yang Kompetensi Pengelola PBJ.
Kabupaten mendapat penugasan sebagai PPK dari Ogan Ilir telah melakukan perhitungan 63 orang yang ditetapkan sebagai PPK kebutuhan JF PPBJ sejak tahun 2020, di Kabupaten Ogan Ilir.
Artinya, yang data sebaran JF PPBJ dari LKPP Tahun mendapat penugasan sebagai PPK hanya 2023 hanya lima orang JF PPBJ enam orang yang telah mempunyai Kabupaten Ogan Ilir yang aktif yang standar kompetensi PPK Tipe C.
Hal ini terdiri dari dua orang JF PPBJ ahli dikarenakan PPK di Kabupaten Ogan pertama dan tiga orang JF PPBJ ahli Ilir sebagian besar juga adalah PA mendapat penugasan sebagai Pokja di KPA, (LKPP.
Peraturan LKPP 19/2019, jika tugasnya UKPBJ Sebelumnya, terhitung dari tahun 2021- Kabupaten Ogan Ilir.
Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
2023 sudah ada 14 orang PNS yang Nilai Indeks Tata Kelola PBJ (ITKP) mengikuti uji kompetensi JF PPBJ.
Kabupaten Ogan Ilir pada Indikator dimana tiga orang melalui inpassing dan Kualifikasi & yang masih mendapat skor 4,61 masih perpindahan dari jabatan lain yang di jauh dari skor maksimal yaitu skor 30 fasilitasi oleh LKPP.
Dari 14 orang yang (LKPP, 2023.
mengikuti uji kompetensi JF PPBJ ada Untuk Kompetensi SDM
Standar
PBJ
Kompetensi lima orang yang lulus uji kompetensi.
Pejabat Pengadaan, dari 48 orang dua orang tidak lulus dan empat orang Pejabat Pengadaan di Kabupaten Ogan yang belum melanjutkan ke tahap ujian.
Ilir, hanya tujuh orang yang telah Dari lima orang yang lulus empat orang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis sudah dilantik menjadi JF PPBJ satu Pejabat Pengadaan Level-2 (LKPP, orang tertunda karena tugas belajar.
Satu orang JF PPBJ lainnya merupakan hasil Pengadaan yang ditugaskan melalui Surat Tugas oleh Kepala UKPBJ adalah Sampai satu orang dari pengangkatan pK.
kompetensi level-1.
Kurang sosialisasi Selain itu, minimnya minat PNS untuk beralih profesi menjadi Pengelola PBJ Pengadaan Level 2, menjadi salah satu penghambat untuk memenuhi standar Pejabat administrasi ke jabatan fungsional dan Pejabat Pengelola PBJ memiliki risiko hukum yang tinggi, tetapi kurang didukung oleh Pejabat Pengadaan tidak mengetahui perlindungan hukum yang memadai.
Belum Pengadaan Level-2.
Pejabat menjadi JF PPBJ dengan baik juga Dari menjadi hambatan dalam pemenuhan JF PPBJ di Kabupaten Ogan Ilir sehingga Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten masih banyak yang belum tahu tata cara Ogan Ilir masih menghadapi berbagai dan persyaratan apa saja untuk menjadi tantangan signifikan dalam memenuhi JF PPBJ.
Kurangnya kompetensi SDM
JF PPBJ tersebut juga berdampak pada Meskipun ada upaya yang SDM
PBJ
Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
tentang risiko hukum yang tinggi.
sertifikasi, terdapat kesenjangan antara Dengan demikian tujuan mencapai SDM kebutuhan dan ketersediaan tenaga JF PBJ yang profesional dan berintegritas PPBJ.
PPK, dan Pejabat Pengadaan, dapat tercapai dengan lebih baik di dengan distribusi yang tidak merata di Kabupaten Ogan Ilir.
Hal persyaratan kompetensi dan praktik menurunkan tingkat akuntabilitas dan transparansi di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Minimnya minat PNS untuk beralih profesi menjadi JF Pengelola PBJ disebabkan oleh persepsi tentang risiko hukum yang tinggi juga menjadi Benturan antara Peraturan LKPP 7/2021 dan Peraturan LKPP
19/2019 menyebabkan penunjukan PPK
standar kompetensi yang ditetapkan, mengakibatkan terbatasnya penugasan meskipun individu telah memenuhi Oleh sebab itu, perlu upaya intensif dalam meningkatkan kesesuaian sosialisasi terkait tata cara menjadi JF
PPBJ, serta memperkuat minat PNS
untuk menjadi Pengelola PBJ dengan memberikan perlindungan hukum yang Intermediate Outcome Elemen ini berkaitan dengan keberhasilan Peraturan LKPP 7/2021 diharapkan dan memberikan manfaat
yang signifikan dalam meningkatkan SDM
PBJ
memperbaiki proses PBJ di Kabupaten Ogan Ilir.
Dilihat dari segi capaian kinerja, berdasarkan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2023.
Kabupaten
Ogan
Ilir
PBJ
Pada indikator kinerja rasio jumlah PBJ terealisasi selama tiga tahun tersebut berturut-turut tercapai 100% (Setda.
Artinya, bahwa selama tiga tahun tersebut, semua proses PBJ yang direncanakan telah berhasil direalisasikan sesuai dengan rencana Pada berikutnya yang ditandatangani pada Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
berturut-turut capaian kinerja PBJ juga signifikan terhadap kinerja PBJ di berhasil mencapai 100%, artinya semua Kabupaten Ogan Ilir.
Kompetensi yang Pada pengadaan, serta komitmen terhadap dengan metode kompetitif tahun 2021 hanya 54,56%.
Hal ini dikarenakan berkontribusi pada pencapaian hasil
UKPBJ
efisiensi dalam proses PBJ.
Kabupaten Ogan Ilir masih sedikit.
Dilihat PBJ.
Namun.
Pada tahun 2022-2023, capaian kinerja mengalami peningkatan secara laporan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun berturut-turut sebesar 80,56% 2021-2023, pada Tahun 2021 mencapai 110,71%.
Pada indikator rasio nilai 89,72%, tahun 2022 mencapai 82,74%.
Tahun pengadaan dari tahun 2021 sampai Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 2023, rasio capaian kinerja melampaui Negeri Nomor 690.
900-327 Tahun 1996 target kinerja.
Artinya, bahwa dalam rentang waktu 2021 hingga 2023.
Jika pencapaian berada pada PBJ Kabupaten Ogan Ilir dipersepsikan kurang efisien.
di rentang kemampuan yang ditingkatkan dalam melaksanakan proses PBJ, serta adanya dipersepsikan efisien.
dan di bawah melebihi target menunjukkan adanya Ananta.
Maka meningkatkan praktik pengadaan.
Hal (Fahlevi ini mengindikasikan bahwa peningkatan berdasarkan kriteria tersebut, capaian kompetensi SDM PBJ yang diarahkan penyerapan anggaran untuk PBJ di oleh Peraturan LKPP 7/2021 telah Kabupaten Ogan Ilir selama tahun 2021 Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
peningkatan lebih lanjut dalam aspek- efisiensi yang bervariasi.
Pada tahun aspek manajemen PBJ, terutama dalam dikategorikan sebagai cukup efisien.
kualitas layanan yang diberikan kepada Sementara pada tahun 2023, anggaran belanja dikategorikan sebagai kurang Peraturan LKPP Meskipun terjadi fluktuasi Untuk 7/2021 dalam penyerapan anggaran dari tahun memperkuat kapasitas SDM PBJ dan ke tahun, namun secara keseluruhan, terdapat upaya yang signifikan untuk integritas dalam PBJ di Kabupaten Ogan Ilir telah menunjukkan hasil yang cukup anggaran PBJ di Kabupaten Ogan Ilir.
Itu menunjukkan bahwa peningkatan beberapa tantangan dan area perbaikan, namun ada peningkatan yang signifikan dalam kinerja PBJ di Kabupaten Ogan
SDM
PBJ
pelaksanaan proses pengadan.
Meskipun Ilir.
Sehingga, masih ada ruang untuk Namun, berdasarkan hasil SPI
tahun 2023, kualitas pengelolaan PBJ di memastikan efektivitas implementasi
Kabupaten Ogan Ilir, terutama penilaian Peraturan dari komponen eksternal, ada 54% dari memperkuat kapasitas SDM PBJ dan LKPP
7/2021
PBJ
Kabupaten Ogan Ilir.
penyedia yang pernah mengikuti proses lelang yang menilai kualitas pengelolaan Strategic Outcome PBJ Kabupaten Ogan Ilir buruk (KPK.
Tujuan utama dari Peraturan Hal ini mengindikasikan bahwa LKPP 7/2021 adalah memperkokoh meskipun upaya telah dilakukan untuk kompetensi SDM PBJ yang profesional meningkatkan kompetensi SDM PBJ dan berintegritas.
Dalam studi kasus di sesuai dengan arahan Peraturan LKPP Kabupaten Ogan Ilir, hasil dari kegiatan 7/2021, untuk mencapai tujuan Peraturan LKPP Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
7/2021, dari segi standar kompetensi di pengembangan kompetensi PBJ.
Dilihat dari sisi kinerja PBJ, seperti yang PBJ dijabarkan dalam elemen output bahwa dalam memenuhi SDM yang memiliki Outcome Intermediate, kinerja PBJ standar kompetensi PBJ di Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir masih belum optimal karena peningkatan yang signifikan, tercermin dari capaian yang tercapai atau bahkan kebutuhan dan ketersediaan jumlah serta melampaui target yang ditetapkan.
Dari kualifikasi tenaga JF PPBJ.
PPK, dan sisi efisiensi, terjadi fluktuasi dalam Pejabat Pengadaan.
Tantangan yang penyerapan anggaran dari tahun ke perlu diatasi antara lain adalah benturan tahun, namun ada upaya yang signifikan PNS, untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran PBJ di Kabupaten Ogan Ilir.
Hal Ogan Ilir kompetensi dan praktik pelaksanaan.
Dari segi pengembangan dan pembinaan sedikit berkontribusi dalam efisiensi SDM PBJ, telah dilakukan beberapa pelaksanaan proses PBJ.
Namun, dilihat usaha seperti yang dijabarkan pada dari kualitas PBJ, kualitas pengelolaan elemen input.
LKPP telah memfasilitasi PBJ di Kabupaten Ogan Ilir masih diklat serta uji kompetensi bagi SDM PBJ dengan berbagai metode dan akses sesuai dengan tingkat kompetensi yang adanya penilaian buruk dari pemangku Selain itu.
LKPP juga kepentingan yang dapat dilihat dari hasil memberikan fasilitas akreditasi bagi SPI di website JAGA KPK.
Secara lembaga yang ingin menjadi LPPBJ.
keseluruhan, peningkatan kompetensi Kabupaten Ogan Ilir, adanya alokasi SDM PBJ memiliki dampak positif anggaran di setiap Perangkat Daerah terhadap kinerja dan efisiensi PBJ, tetapi untuk mencapai standar kualitas yang perjalanan dinas juga disediakan untuk diharapkan, diperlukan langkah-langkah memudahkan partisipasi ASN manapun di Kabupaten Ogan Ilir dalam kegiatan kebijakan yang lebih terfokus.
Evaluasi
SDM
PBJ
Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
dan penyesuaian berkelanjutan terhadap mengalami peningkatan yang signifikan.
implementasi Peraturan LKPP 7/2021 Penyerapan sangat penting untuk memastikan bahwa mencapai tingkat yang cukup efisien, tujuan strategis kebijakan regulasi ini meskipun terdapat fluktuasi dari tahun dapat tercapai secara optimal.
Namun.
PBJ peningkatan dalam kompetensi dan Kesimpulan kinerja, kualitas pengelolaan PBJ masih Berdasarkan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM menunjukkan bahwa masih diperlukan PBJ di Kabupaten Ogan Ilir, dapat peningkatan dalam aspek manajemen dan pelayanan.
kebijakan ini telah menunjukkan hasil Terdapat yang positif.
LKPP telah menyediakan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM kompetensi tanpa biaya untuk berbagai PBJ.
Pemerintah minimnya minat PNS untuk beralih Daerah Kabupaten Ogan Ilir menjadi JF PPBJ karena persepsi risiko mengalokasikan anggaran untuk diklat sosialisasi mengenai tata cara dan setiap tahunnya sebesar 0,16%, sesuai persyaratan menjadi JF PPBJ, serta dengan peraturan tersebut.
Pembentukan benturan peraturan yang mengakibatkan UKPBJ yang independen dan terstruktur Kabupaten Ilir berdasarkan standar kompetensi.
Untuk PBJ.
sosialisasi dan informasi mengenai tata
Evaluasi serta pengembangan SDM juga cara dan persyaratan menjadi JF PPBJ, perlindungan hukum bagi ASN di Ogan
PPK
yang terstruktur dan berbasis data
PBJ
Hasil dan capaian kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir juga Journal of Governance Innovation Volume 6.
Number 2.
September 2024
(P-ISSN) 2656-6273, (E-ISSN) 657-1714
DOI Number 10.
36636/jogiv.
implementasi kebijakan berjalan efektif.
Secara Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir telah memberikan dampak kompetensi dan profesionalisme SDM PBJ, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk Langkah-langkah peningkatan memastikan bahwa SDM PBJ yang Radaelli.
, & Fritsch.
Measuring Regulatory Performance Evaluating Regulatory Management Tools And Programmes.
OECD
PUBLISHING.
http://w.
/gov/regulatory-policy/measuringregulatory-performance.
Sarwono.
Metodologi Penelitian Kuantitatif Menggunakan SPSS (Ed.
I).
Gava Media.
Sumarsono.
Modernisasi Pengadaan dan Pengembangan Kelembagaan UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan (Menjadi Center of Excellenc.
ADW
Konsulting.
https://community.
com/upload/files/2018/12/c4EFBs aDJbf113ugU5zu_10_463cb18a918 bb7f8030994e5a3b2e95d_file.
terwujud secara efektif di Kabupaten Ogan Ilir.
Daftar Pustaka