JPN
Jurnal Pembangunan Nagari Vol.
No.
Desember, 2025.
Hal.
DOI: 10.
30559/jpn.
Copyright A Balitbang Provinsi Sumatera Barat
ISSN: 2527-6387
Balitbang Provinsi Sumatera Barat Partai Politik dan Pembangunan Daerah:
Studi Dinamika Elektoral di Sumatera Barat Pasca Reformasi Frans Tory Damara Pradipta1.
Novendra Hidayat2 Universitas Bangka Belitung.
Kepulauan Bangka Belitung.
Indonesia.
Email: franstory24@gmail.
Universitas Bangka Belitung.
Kepulauan Bangka Belitung.
Indonesia.
Artikel Diterima: .
September 2.
Artikel Direvisi: .
Oktober 2.
Artikel Disetujui: .
November 2.
ABSTRACT This study examines the dynamics of electoral politics in West Sumatra from the 1998 Reform Era to the 2024 General Election, focusing on the interrelationship between party system configuration, voter behavior, and regional development trajectories.
Employing a qualitative approach with extensive literature review, secondary data from the General Elections Commission (KPU), and academic as well as media sources, this research provides a longitudinal analysis of legislative seat allocation trends, party dominance, and strategic maneuvers by key political actors, notably the Prosperous Justice Party (PKS) as the dominant executive power.
Findings reveal that West SumatraAos political landscape is deeply shaped by Minangkabau culture.
Islamic traditions, and a robust diaspora network.
Since the 2014 election, the rise of nationalist parties such as Gerindra.
Golkar, and NasDem has demonstrated a gradual shift in voter orientation from ideological affiliation to rational and programmatic considerations.
Legislative fragmentation has enhanced accountability mechanisms but has simultaneously slowed policy consensus-building processes, particularly in infrastructure and economic development planning.
These dynamics highlight that democracy in West Sumatra is a product of the interplay between religious values, local cultural norms, and national political modernization.
This study contributes to the literature on local democracy in Indonesia by offering a framework that emphasizes the linkages between electoral competition and governance performance.
It also recommends multi-stakeholder consensus-based governance strategies to strengthen regional development effectiveness.
West Sumatra can serve as a model of Auvalue-based politics,Ay integrating culture, religion, and modernization as social capital for advancing democracy and sustainable development.
Keywords: Legislative Fragmentation.
Minangkabau.
Islamic Parties.
Regional Development.
Electoral Politics ABSTRAK Penelitian ini menganalisis dinamika politik elektoral di Sumatera Barat sejak Reformasi 1998 hingga Pemilu 2024, dengan fokus pada hubungan antara konfigurasi partai politik, perilaku pemilih, dan arah pembangunan Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, data sekunder dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta sumber-sumber akademik dan media, penelitian ini menyajikan analisis longitudinal terhadap tren perolehan kursi legislatif, dominasi partai, dan strategi politik yang dijalankan aktor utama, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai kekuatan dominan di eksekutif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Sumatera Barat memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi budaya Minangkabau, tradisi Islam, dan jaringan diaspora perantau.
Sejak Pemilu 2014, penguatan partai nasionalis seperti Gerindra.
Golkar, dan NasDem menunjukkan pergeseran orientasi politik masyarakat dari identitas ideologis ke rasionalitas elektoral.
Fragmentasi di DPRD mendorong pengawasan dan akuntabilitas, namun memperlambat konsensus kebijakan pembangunan.
Fenomena ini menegaskan bahwa demokrasi Sumatera Barat adalah produk interaksi nilai agama, budaya lokal, dan modernisasi politik nasional.
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian demokrasi lokal di Indonesia dengan menawarkan kerangka analisis yang menyoroti keterkaitan erat antara politik dan pembangunan.
Temuan ini juga merekomendasikan strategi tata kelola berbasis konsensus multi-stakeholder untuk memperkuat efektivitas pembangunan daerah.
Sumatera Barat dapat dijadikan model Aupolitik nilaiAy yang memadukan budaya, agama, dan modernisasi sebagai modal sosial dalam memperkuat demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Fragmentasi Legislatif.
Minangkabau.
Partai Islam.
Pembangunan Daerah.
Politik Elektoral Penulis Koresponden:
Nama : Frans Tory Damara Pradipta Email : franstory24@gmail.
Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 123 Pendahuluan Reformasi 1998 membuka era baru demokratisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan.
Dalam konteks tersebut, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen elektoral, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam penyusunan kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Provinsi Sumatera Barat, dinamika politik lokal memiliki kekhasan tersendiri karena berakar pada filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK), yaitu prinsip bahwa adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-QurAoan.
Falsafah ini berperan sebagai landasan moral dan sosial masyarakat Minangkabau.
Secara historis.
ABS-SBK menjadi basis legitimasi sosial dalam praktik politik dan pemerintahan di Sumatera Barat.
Nilai ini menegaskan bahwa aspek religius dan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam perkembangan politik kontemporer, makna ABS-SBK mengalami perubahan seiring meningkatnya pengaruh globalisasi, rasionalisasi pemilih, serta berkembangnya isu pembangunan ekonomi, pariwisata, dan digitalisasi.
Kondisi tersebut mendorong pergeseran orientasi politik masyarakat ke arah yang lebih pragmatis dan berbasis kinerja (Nanda et al.
Setiawan et al.
, 2.
Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana nilai ABS-SBK tetap relevan dan berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah saat ini.
Kajian terbaru memperlihatkan adanya transformasi dalam pemahaman dan praktik ABSSBK di ruang publik Sumatera Barat.
Sari .
menunjukkan bahwa ABS-SBK kini lebih diposisikan sebagai kerangka moralitas sosial daripada sistem normatif tunggal dalam proses Penelitian Rahman dan Zulfa .
menemukan bahwa generasi muda cenderung menilai partai politik berdasarkan program konkret dan isu kesejahteraan, bukan semata pada kesesuaiannya dengan nilai adat dan agama.
Meskipun terdapat perubahan orientasi politik di tingkat masyarakat, pemerintah provinsi tetap menegaskan relevansi ABS-SBK dalam tata kelola pemerintahan.
Gubernur Sumatera Barat menyatakan bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah tetap mengakomodasi falsafah ABS-SBK sebagai pedoman moral (Elfisha, 2.
Pada 2024, pemerintah daerah bahkan memberikan penghargaan kepada nagari yang dinilai berhasil mengimplementasikan prinsip ABS-SBK (Langgam.
id, 2.
Dinamika tersebut memperlihatkan posisi ganda ABS-SBK di satu sisi menjadi simbol identitas politik lokal yang terus dipertahankan, namun di sisi lain menghadapi tantangan relevansi dalam konteks masyarakat yang semakin plural, modern, dan rasional.
Kondisi inilah yang membuat kajian mengenai keterkaitan antara nilai budaya, dinamika politik elektoral, dan arah pembangunan daerah menjadi penting.
Penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara konfigurasi partai politik, perilaku pemilih, dan arah pembangunan di Sumatera Barat sejak Pemilu 1999 hingga 2024, sekaligus menelaah bagaimana ABS-SBK berperan dalam proses perubahan sosial dan politik tersebut.
Secara khusus, penelitian ini bertujuan menguraikan: .
perkembangan konfigurasi partai politik dan perilaku pemilih di Sumatera Barat, .
relevansi ABS-SBK dalam orientasi politik dan kebijakan pembangunan, serta .
dampak dinamika elektoral terhadap efektivitas pembangunan daerah.
124 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka .
ibrary researc.
yang bersifat deskriptif-analitis.
Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam dinamika elektoral partai politik dan implikasinya terhadap pembangunan daerah di Sumatera Barat pasca reformasi.
Studi pustaka juga dinggap relevan, sebab membandingkan berbagai literatur, menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu, serta menyusun sintesis konseptual yang dapat menjelaskan fenomena politik secara komprehensif (Zed, 2.
Alasan lain pemilihan studi pustaka adalah, karena dinamika elektoral dan pembangunan daerah merupakan fenomena yang telah banyak dibahas dalam berbagai sumber akademik, data resmi, maupun media kredibel.
Dengan demikian, pendekatan tersebut memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian tanpa harus mengumpulkan data primer di lapangan.
Penelitian ini berfokus pada konteks Provinsi Sumatera Barat sebagai unit geografis.
Periode kajian meliputi Pemilu 1999 hingga Pilkada 2024, dengan pertimbangan bahwa tahun 1999 merupakan awal dari demokratisasi pasca reformasi, sementara 2024 menjadi momentum elektoral paling mutakhir yang dapat dijadikan acuan analisis.
Data penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang meliputi: pertama, dokumen resmi dan statistik, seperti publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat .
ndikator pembanguna.
, dokumen hasil pemilu dari KPU .
ekapitulasi suara, distribusi kursi, dan data peserta pemil.
, serta peraturan daerah dan dokumen rekomendasi kebijakan.
Kedua, literatur akademik terbaru .
0Ae2.
mengenai ABS-SBK, politik lokal Sumatera Barat, praktik kelembagaan nagari, serta dinamika partai politik di ranah Minangkabau.
Termasuk di dalamnya kajian tentang pelembagaan ABS-SBK, demokrasi lokal, dan analisis komunikasi politik lokal.
Dan ketiga, media daring kredibel dan kajian terapan (Kompas.
Antaranews, serta media lokal seperti Langgam.
id dan Liputan daera.
yang digunakan untuk menangkap wacana publik dan pernyataan kebijakan pemerintah provinsi, misalnya terkait implementasi ABS-SBK atau penghargaan nagari.
Selain itu, prosedur pemilihan sumber dilakukan melalui pencarian sistematis berdasarkan basis data akademik seperti Google Scholar.
ResearchGate, dan portal jurnal Basis data lainnya berasal dari situs BPS dan KPU, serta arsip media untuk periode publikasi 1999Ae2025 dengan penekanan pada data terbaru 2019Ae2025.
Prosedur ini digunakan untuk menangkap dinamika seperti rasionalisasi pemilih, digitalisasi kampanye, dan reinterpretasi ABS-SBK.
Hasil pencarian dicatat dalam spreadsheet .
udul, penulis, tahun, abstrak, relevans.
untuk keperluan penyaringan sumber.
Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur sistematis di basis data akademik (Google Scholar.
ResearchGat.
, situs berita arus utama, dan laporan resmi pemerintah.
Setiap dokumen ditelaah, direkam, serta dicatat secara sistematis untuk kemudian dianalisis berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian.
Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif .
ualitative content analysi.
yang berfungsi untuk menelaah makna, pola, dan kecenderungan dalam teks sekunder seperti dokumen resmi, artikel akademik, dan pemberitaan media.
Pendekatan tersebut tidak hanya membaca isi tulisan secara deskriptif, tetapi juga menafsirkan konteks sosial dan politik dari data yang dikaji.
Dalam penelitian ini, analisis isi dimaknai serupa dengan content analysis dalam ilmu komunikasi, namun difokuskan pada interpretasi tematik terhadap bahan tertulis yang relevan dengan dinamika Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 125 elektoral dan pembangunan daerah.
Langkah analisis meliputi: pertama, reduksi data, yaitu penyaringan informasi penting dari berbagai sumber.
Kedua, pengelompokan tematik, dengan menyusun kategori seperti Audominasi partai IslamAy.
Aupergeseran orientasi pemilihAy, dan Aupengaruh ABS-SBK dalam kebijakan pembangunanAy.
Dan ketiga, penarikan kesimpulan interpretatif, yaitu merumuskan hubungan antara konfigurasi politik dan arah pembangunan Sumatera Barat.
Keabsahan hasil analisis juga dijaga melalui triangulasi sumber dan validasi ahli .
xpert checkin.
dengan melibatkan akademisi yang memahami politik lokal Sumatera Barat.
Dengan demikian, proses analisis tidak hanya menggambarkan isi literatur, tetapi juga membangun pemahaman konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Unit analisis dalam artikel ini mencakup: pertama, partai politik yang aktif di Sumatera Barat pasca reformasi .
hususnya PKS.
PAN.
Gerindra.
Demokrat, dan .
Kedua.
DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga representatif lokal.
Dan ketiga, kebijakan pembangunan daerah yang terekam dalam dokumen resmi dan literatur akademik.
Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari dokumen resmi, publikasi akademik, dan media kredibel untuk memastikan konsistensi Selain itu, peneliti melakukan validasi ahli .
xpert checkin.
dengan melibatkan beberapa akademisi yang memahami dinamika politik dan budaya Sumatera Barat guna mengonfirmasi interpretasi hasil kajian.
Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder, sehingga analisis bersifat interpretatif dan kontekstual.
Beberapa dinamika politik lokal yang bersifat praktis mungkin tidak seluruhnya terekam dalam literatur tertulis.
Namun, langkah triangulasi dan konfirmasi ahli dilakukan untuk meminimalkan bias dan menjaga keabsahan temuan penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip etika akademik, yaitu mengutip semua sumber secara benar, menghindari plagiarisme, serta hanya menggunakan dokumen dan data yang tersedia secara publik dan legal.
Dengan metodologi tersebut, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah secara sistematis, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami hubungan antara dinamika elektoral partai politik dan pembangunan daerah di Sumatera Barat pasca Hasil dan Pembahasan Transformasi politik pasca reformasi 1998 telah mengubah wajah demokrasi Indonesia dari sistem yang sentralistik menuju konfigurasi politik yang lebih desentralistik.
Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi dengan identitas keislaman dan budaya Minangkabau yang kuat, menjadi laboratorium menarik untuk melihat bagaimana dinamika partai politik berhubungan dengan arah pembangunan daerah.
Sebagaimana ditegaskan dalam falsafah lokal adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, politik di Ranah Minang kerap memadukan aspek kultural, religius, dan demokratis dalam satu tarikan napas .
id, 2.
Kondisi ini menempatkan Sumatera Barat berbeda dari daerah lain di Indonesia, sebab keterikatan pada nilai agama dan adat sering kali menjadi basis legitimasi partai politik dalam meraih dukungan Dalam konteks politik pembangunan, partai politik berperan strategis tidak hanya sebagai alat elektoral, tetapi juga sebagai institusi penentu arah kebijakan publik dan pembangunan Huntington .
menegaskan bahwa pembangunan politik adalah syarat bagi stabilitas ekonomi, sedangkan Dahl .
menyoroti pentingnya partisipasi dan akuntabilitas 126 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat Namun, dinamika kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan juga bergantung pada kapasitas birokrasi dan adaptasi terhadap perubahan.
Fukuyama .
menyatakan bahwa negara modern harus menjaga tata kelola yang efisien di tengah tekanan demokratisasi, sementara Margetts dan Dunleavy .
menekankan transformasi pemerintahan menuju digital era governance berbasis inovasi dan keterbukaan data.
Dalam konteks Sumatera Barat, nilai ABS-SBK tetap menjadi fondasi moral, tetapi politik pembangunan kini dituntut lebih adaptif terhadap modernisasi dan digitalisasi tata Sementara Robert A.
Dahl, .
Dahl menekankan pentingnya partisipasi politik yang luas untuk menjamin legitimasi demokrasi.
Dalam praktiknya, hubungan tersebuttidak selalu Di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, konfigurasi partai politik dan hasil elektoral sering kali memiliki implikasi langsung terhadap dinamika pembangunan daerah.
Andini et al.
, .
menegaskan bahwa DPRD sebagai representasi partai politik di tingkat lokal memegang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang krusial bagi jalannya pembangunan.
Akan tetapi, fungsi tersebut kerap dipengaruhi oleh kepentingan Dampaknya, efektivitas pembangunan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan Fenomena demikian terlihat jelas di Sumatera Barat, di mana partai-partai Islam seperti PKS.
PAN, dan p berkompetisi ketat untuk menguasai arena politik lokal, sementara partai nasionalis seperti Gerindra juga memperoleh ruang signifikan sejak 2014 (Arfita et al.
Studi Habibi .
menunjukkan bahwa kemenangan PKS di Sumatera Barat pada periode 2009Ae2019 tidak semata-mata berasal dari identitas ideologis Islam yang melekat, melainkan juga kemampuan partai dalam membangun jaringan sosial dengan kelas menengah Muslim dan generasi muda.
Hal ini memperlihatkan kesinambungan historis, di mana islamisasi Minangkabau sejak era perdagangan dan gerakan Padri terus menjadi fondasi sosiologis bagi dukungan terhadap partai-partai Islam (Adam, 2.
Relasi teologis ini, sebagaimana ditegaskan oleh Arfita et al.
, .
, telah membentuk arena politik lokal yang sarat dengan simbol keagamaan, dan sekaligus memberi warna khusus terhadap bagaimana pembangunan daerah dijalankan.
Sementara itu, dari sisi pembangunan, data resmi BPS menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 67,48 pada 2010 menjadi 76,43 pada 2024.
Angka kemiskinan juga menurun signifikan dari 9,81 persen pada 2010 menjadi 5,92 persen pada 2023, sementara gini ratio relatif stabil di angka 0,33Ae0,36 dalam satu dekade terakhir (BPS, 2.
Pertumbuhan ekonomi, meskipun fluktuatif akibat krisis global dan pandemi COVID-19, cenderung stabil dikisaran 4Ae5 persen dalam lima tahun terakhir.
Fakta ini menegaskan bahwa pembangunan di Sumatera Barat berjalan relatif baik, meski masih menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Namun, capaian pembangunan tersebut tidak dapat dipandang terlepas dari dinamika Pertanyaan yang muncul adalah apakah peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan benar-benar dipengaruhi oleh konfigurasi politik lokal, ataukah lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal seperti transfer fiskal dari pusat, investasi swasta, dan kebijakan nasional.
Inilah yang menjadikan kajian mengenai partai politik dan pembangunan daerah relevan dan Seperti diingatkan oleh Almod dan Verba .
kultur politik masyarakat menjadi determinasi penting dalam menentukan stabilitas politik dan arah pembangunan ekonomi.
Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 127 Dalam kasus Sumatera Barat, kultur politik Islam-Minangkabau yang khas memberi landasan bagi partai Islam untuk mengartikulasikan kebijakan pembangunan sesuai aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan ini akan diarahkan untuk menelaah tiga aspek penting.
Pertama, dinamika pembangunan daerah di Sumatera Barat pasca reformasi ditinjau dari indikator resmi pembangunan.
Kedua, perubahan konfigurasi elektoral partai politik dari pemilu 1999 hingga 2024.
dan ketiga, hubungan antara dinamika politik dengan pembangunan Analisis ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana partai politik memainkan peran substantif dalam memengaruhi arah pembangunan di Sumatera Barat.
Dinamika Pembangunan Daerah di Sumatera Barat Pasca Reformasi Perubahan politik nasional setelah 1998 membuka ruang baru bagi pembangunan daerah.
Melalui kebijakan otonomi daerah, provinsi dan kabupaten/kota memperoleh kewenangan lebih luas untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan.
Sumatera Barat, dengan kekhasan budaya dan sistem sosialnya, merespons desentralisasi ini dengan cara yang berbeda dibandingkan provinsi lain.
Salah satu ciri utama pembangunan di Sumatera Barat adalah adanya integrasi antara program pemerintah daerah dengan nilai-nilai sosial keagamaan dan adat yang berlaku di masyarakat.
Hal ini sejalan dengan temuan Rondinelli .
yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat berhasil jika institusi lokal mampu menyerap nilai dan norma sosial dalam proses perencanaan pembangunan.
Dalam konteks ini, indikator makro ekonomi dan sosial yang dikeluarkan oleh BPS menjadi pijakan penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan Sumatera Barat.
Data IPM memperlihatkan peningkatan signifikan dari 67,48 pada 2010 menjadi 76,43 pada 2024, menandakan adanya kemajuan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat (BPS, 2.
Sementara itu, angka kemiskinan turun drastis dari 9,81% pada 2010 menjadi 5,92% pada 2023, yang menunjukkan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis lokal maupun nasional.
Meskipun demikian, capaian tersebut tidak sepenuhnya lepas dari problem ketimpangan.
gini ratio Sumatera Barat stagnan dikisaran 0,33Ae0,36 selama lebih dari satu dekade, menandakan distribusi pendapatan yang belum merata.
Hal ini memperlihatkan adanya gap antara masyarakat kaya dan miskin, meskipun angka kemiskinan absolut menurun.
Kecenderungan itu sejalan dengan fenomena pembangunan di banyak wilayah Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta diikuti oleh distribusi hasil pembangunan yang adil (Todaro & Smith, 2.
Tahun Tabel 1.
Tren Pembangunan Daerah Sumatera Barat .
0Ae2.
PDRB per Pertumbuhan Kemiskinan IPM kapita (Rp Ekonomi (%) (%) 67,48 17,56 9,81 70,73 27,24 7,14 72,55 36,70 6,42 73,26 49,82 6,04 75,64 54,33 4,62 5,92 76,43 57,05 4,36 5,42 Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat .
0Ae2.
Gini Ratio
0,33
0,35
0,36
0,34
0,34
0,28
128 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat Pembangunan di Sumatera Barat tidak hanya ditentukan oleh indikator makro, tetapi juga oleh desain kebijakan daerah seperti dana desa dan dana nagari yang menjadi motor pembangunan lokal pascareformasi.
Program ini memberi otonomi fiskal bagi nagari, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan fungsi pengawasan DPRD.
Dalam praktiknya, muncul ketegangan antara eksekutif dan legislatif karena sebagian anggota DPRD menilai kepemimpinan PKS terlalu sentralistis dan kurang komunikatif, sehingga pengawasan terhadap dana nagari belum optimal (Azzahra et al.
, 2.
Di sisi lain, perantau Minangkabau berperan penting melalui remitansi dan jaringan sosial-ekonomi yang memperkuat sektor perdagangan dan pendidikan (Zulkarnain, 2.
Dengan demikian, pembangunan Sumatera Barat tidak hanya bergantung pada transfer fiskal pusat, tetapi juga pada sinergi politik lokal dan kontribusi Untuk memberikan gambaran visual mengenai perkembangan pembangunan di Sumatera Barat, berikut tren IPM dalam kurun waktu 2010Ae2024.
Grafik 1.
Tren IPM di Sumatera Barat .
0Ae2.
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat .
0Ae2.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan,pembangunan di Sumatera Barat telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dalam dua dekade terakhir.
Akan tetapi, capaian tersebut masih diwarnai persoalan ketimpangan, kualitas tata kelola, serta memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik lokal.
Dengan demikian, analisis pembangunan di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kajian mengenai konfigurasi partai politik dan dinamika elektoral, yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bagian berikut.
Konfigurasi Elektoral Partai Politik di Sumatera Barat .
9Ae2.
Sejak abad ke-17 islamisasi Minangkabau membentuk tradisi politik berbasis agama yang kuat.
Proses tersebut terbangun melalui perdagangan, perantauan, dan dakwah ulama.
Keadaan tersebut semakin memperkuat hubungan antara agama dan politik, terutama sejak gerakan Padri awal abad ke-19.
Tidak heran jika pada Pemilu 1955 partai Islam seperti Masyumi dan Perti mendominasi dengan meraih hampir 80% suara.
Fakta itu menunjukkan eratnya identitas religius dan orientasi politik masyarakat Minangkabau.
Reformasi 1998 kemudian membawa dinamika baru.
Pemilu 1999 menandai kebangkitan kembali partai Islam dengan munculnya p dan PBB, melanjutkan kontinuitas politik religius di Sumatera Barat.
Namun, pada Pemilu 2004, lanskap kebangkitan partai Islam berubah seiring Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 129 dengan hadirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tampil dengan citra bersih, kaderisasi ketat, dan basis dakwah kampus.
PKS berhasil menggeser dominasi partai Islam tradisional dengan menawarkan politik berbasis nilai moralitas, profesionalisme, dan integritas figur.
Puncak pengaruh PKS terjadi pada 2009Ae2020 ketika partai itu memenangkan Pilkada Gubernur tiga kali berturut-turut.
Figur seperti Irwan Prayitno dan Mahyeldi Ansharullah menjadi simbol kesalehan, kesederhanaan, dan kedekatan dengan rakyat.
Strategi yang menggabungkan kerja sosial, jaringan kaderisasi, dan citra moralitas membuat PKS bertahan sebagai salah satu partai paling konsisten di Sumatera Barat.
Meskipun demikian, dominasi PKS di tingkat eksekutif tidak selalu sejalan dengan perolehan kursi legislatif.
Data dKomisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan, pemilu legislatif Sumatera Barat memiliki pola persaingan yang lebih kompetitif.
Sejak 2014, partai nasionalis seperti Gerindra mulai menguat, disusul Golkar dan NasDem yang berhasil membangun basis dukungan di kalangan pemilih perkotaan dan pemilih pragmatis.
Pemilu 2024 bahkan memperlihatkan bahwa meskipun PKS mempertahankan kekuatannya, partai nasionalis menguasai sebagian besar kursi DPRD.
Pergeseran ini mencerminkan dinamika elektoral masyarakat Sumbar yang semakin kompleks.
Dengan kata lain religiusitas tetap menjadi identitas penting, namun pertimbangan figur, kebijakan pembangunan, dan pragmatisme politik kini memiliki bobot signifikan dalam menentukan pilihan politik (Mahmud, 2.
Tabel 2.
Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Sumatera Barat Tahun 1999Ae2024
Tahun Pemilu PKS
PAN
p Demokrat Gerindra Golkar Nasdem Lainnya Sumber: KPU Sumatera Barat .
9Ae2.
data 2024 dari publikasi media, diolah penulis.
Data menunjukkan bahwa kekuatan partai di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dinamis.
Pada awal Reformasi, partai Islam tradisional mendominasi, kemudian bergeser ke PKS dan PAN sebagai representasi Islam modernis.
Sejak 2014, partai nasionalis seperti Gerindra berhasil menembus basis religius dan memperkuat pengaruhnya melalui proyek infrastruktur dan dukungan elite daerah (BPS, 2024.
Kompas, 2.
Pola dukungan itu juga dipengaruhi oleh dinamika politik pusat, terutama koalisi nasional yang berimbas pada konfigurasi lokal.
tingkat daerah.
PKS unggul dalam Pilkada karena basis moral dan jaringan kadernya kuat, tetapi tidak dominan di legislatif akibat fragmentasi isu dan persaingan figur populer (Afrianto.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa perilaku pemilih Sumatera Barat tidak semata digerakkan oleh identitas keagamaan, melainkan juga oleh rasionalitas politik, kepuasan terhadap kinerja, serta persepsi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan.
130 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat Grafik 2.
Tren Perolehan Kursi DPRD Sumatera Barat per Partai .
9Ae2.
Sumber: KPU Sumatera Barat .
9Ae2.
data 2024 berdasarkan hitung cepat dan publikasi media.
Hubungan Dinamika Elektoral dengan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat Sejak Reformasi 1998, fragmentasi politik di Sumatera Barat membuka ruang kompetisi yang lebih sehat antarpantai.
Namun, dinamika tersebut juga kerap memperlambat pembahasan APBD akibat tarik-menarik kepentingan (Kompas, 2.
Dalam konteks itu, budaya musyawarah yang egaliter menjadi mekanisme penting untuk meredakan ketegangan dan mencari titik temu.
Nilai-nilai musyawarah tersebut memungkinkan kompromi tetap menjadi cara utama dalam menyelesaikan perbedaan dan mengatasi kebuntuan.
Dominasi PKS pada Pilkada 2010Ae2020 melalui figur Irwan Prayitno dan Mahyeldi menghadirkan citra pemerintahan religius dan bersih (Rusli et al.
, 2.
Meski begitu, menguatnya Gerindra.
Golkar, dan NasDem sejak 2014 menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus melalui proses negosiasi panjang di DPRD, yang di satu sisi memperlambat perencanaan, namun juga memperkuat kontrol terhadap eksekutif.
Selain itu, tradisi merantau memberi kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Jaringan perantau Minang berperan dalam investasi, filantropi, dan dukungan politik, memperkuat basis partai-partai tertentu, termasuk PKS yang mengandalkan kaderisasi berbasis masjid dan pendidikan (Zulkarnain, 2.
(Zulkarnain, 2.
Hal ini menunjukkan bahwa politik Sumatera Barat tidak hanya ditentukan identitas agama, melainkan juga pragmatisme pemilih, pengaruh figur nasional, serta dinamika sosial-ekonomi, menjadikannya barometer politik Islam di Indonesia.
Sejarah politik Sumatera Barat memiliki akar panjang yang membedakannya dari provinsi lain di Indonesia.
Proses Islamisasi pada abad ke-17 hingga abad ke-19, seperti dicatat dalam riset CRCS UGM .
, tidak hanya membentuk identitas religius, tetapi juga memengaruhi konstruksi sosial politik.
Gerakan Padri yang muncul pada awal abad ke-19 menegaskan keterhubungan antara agama dan politik, serta memunculkan tradisi kepemimpinan berbasis ulama yang bertahan hingga era modern.
Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjelaskan dominasi partai Islam seperti Masyumi dan Perti pada Pemilu 1955, ketika keduanya menguasai hampir 80 persen suara pemilih Sumatera Barat (Iskandar, 2.
Keberhasilan partai Islam pada masa itu memperlihatkan eratnya hubungan antara religiusitas masyarakat dan pilihan politik, sekaligus memperkuat stereotipe Sumatera Barat sebagai Audaerah serambi Islam.
Ay Namun.
Reformasi 1998 mengubah lanskap politik secara signifikan.
Liberalnya sistem kepartaian dan keterbukaan politik membuka peluang bagi partai-partai baru untuk bersaing.
Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 131 Pemilu 1999 menjadi tonggak awal demokrasi terbuka, ketika Partai Persatuan Pembangunan .
dan Partai Bulan Bintang (PBB) masih menonjol sebagai representasi politik Islam Memasuki Pemilu 2004, pergeseran orientasi politik mulai tampak dengan kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai kader berbasis dakwah kampus yang mengedepankan citra bersih dan disiplin organisasi (Rusli et al.
, 2.
Fenomena ini tidak hanya memperkuat basis Islam modernis di Sumatera Barat, tetapi juga menandai pergeseran preferensi pemilih ke arah partai-partai dengan isu moralitas, profesionalisme, dan integritas Dominasi PKS dalam Pilkada Gubernur Sumbar selama tiga periode berturut-turut .
0, 2015, dan 2.
merupakan capaian elektoral penting yang jarang terjadi di tingkat provinsi di Indonesia.
Figur seperti Irwan Prayitno dan Mahyeldi Ansharullah memanfaatkan jaringan kaderisasi dan nilai kesalehan personal untuk membangun kepercayaan publik.
Citra pemimpin religius, sederhana, dan merakyat menjadi daya tarik tersendiri di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap praktik politik transaksional di tingkat nasional (Rusli et al.
Namun, meskipun PKS sukses mendominasi pemilihan eksekutif, kekuatan legislatifnya tidak pernah benar-benar mencapai hegemoni.
Fragmentasi di DPRD Sumatera Barat memperlihatkan pola demokrasi lokal yang matang, di mana satu partai tidak bisa secara absolut mengendalikan jalannya pemerintahan.
Partai nasionalis seperti Gerindra.
Golkar, dan NasDem berhasil meraih dukungan signifikan sejak Pemilu 2014, mencerminkan pragmatisme pemilih yang menimbang isu pembangunan ekonomi, figur nasional, serta stabilitas politik (Kompas.
Dinamika elektoral di Sumatera Barat juga tidak terlepas dari karakter budaya Minangkabau yang egaliter dan berorientasi pada musyawarah.
Budaya politik ini tercermin dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan pembangunan, yang kerap memerlukan waktu panjang karena harus melibatkan kompromi berbagai pihak.
Fragmentasi legislatif memperkuat mekanisme check and balance, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam.
Penelitian Zoelva & Partners .
menyoroti bahwa fragmentasi politik di tingkat lokal dapat berfungsi sebagai Aupedang bermata duaAy di satu sisi memperkuat demokrasi, di sisi lain memperlambat stabilitas kebijakan publik.
Sumatera Barat menjadi contoh nyata bagaimana fragmentasi tersebut bisa sekaligus menjadi peluang dan tantangan bagi tata kelola Jaringan perantau Minangkabau berperan nyata dalam politik dan pembangunan Sumatera Barat.
Remitansi dan investasi perantau, terutama di sektor perdagangan dan pendidikan, terbukti mendorong ekonomi lokal (BPS Sumbar, 2.
Dukungan finansial serta pengaruh sosial mereka juga memengaruhi arah kebijakan daerah dan strategi partai politik.
PKS memanfaatkan jaringan kaderisasi di rantau, sedangkan Gerindra dan NasDem menjalin kedekatan dengan komunitas perantau untuk isu pembangunan dan infrastruktur (Habibi, 2019.
Rahman, 2.
Dengan demikian, diaspora Minang bukan hanya simbol budaya, tetapi aktor penting dalam menentukan dinamika politik dan pembangunan daerah.
132 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat Tabel 3.
Sintesis Dinamika Politik Elektoral dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah Sumatera Barat .
9Ae2.
Periode Reformasi Awal .
9Ae2.
Periode Konsolidasi PKS .
9Ae2.
Periode Fragmentasi & Rasionalisasi Pemilih .
Konstelasi Partai Dominasi partai Islam tradisional .
PBB).
PKS mulai muncul.
PKS menguasai Pilkada.
PAN tetap nasionalis mulai menguat di DPRD.
Gerindra.
Golkar.
NasDem bersaing kursi legislatif lebih merata.
Ciri Politik Lokal Politik identitas berbasis Islam dominan.
kepala daerah kurang Figur religius (Irwan Prayitno.
Mahyeld.
kaderisasi menguat.
Pemilih rasional.
figur nasional (Prabow.
jadi Partisipasi Pemilih A75% (KPU, 1.
A72Ae74%, tren relatif stabil.
A70%, partisipasi cenderung stagnan.
Peran Jaringan Perantau Dominan secara ekonomi namun minim formalitas politik.
Perantau menjadi sumber dukungan politik dan Koneksi perantau terintegrasi dengan platform digital dan kampanye daring.
Pola Kebijakan Fokus pada transisi demokrasi, otonomi daerah, dan perbaikan tata kelola.
Kebijakan berbasis nilai religius dan SDM ditekankan.
Modernisasi ekonomi kreatif, dan digitalisasi mulai diutamakan.
Tantangan Utama Fragmentasi awal dan adaptasi sistem Konsolidasi kekuatan politik berbasis agama.
risiko polarisasi Kompleksitas global (IKN.
Reformasi kebijakan berbasis konsensus multistakeholder sangat Peluang Strategis Momentum Reformasi membuka partisipasi politik baru.
Kepemimpinan Rasionalisasi pemilih membuka peluang politik berbasis kinerja.
Sumatera Barat dapat jadi model Aupolitik nilaiAy dengan pendekatan Aspek Implikasi Pembangunan Fragmentasi tinggi, negosiasi multiaktor.
Penekanan pada isu ekonomi dan infrastruktur di samping nilai Perlu inovasi partisipasi publik berbasis digital dan Modal sosial perantau dapat dimanfaatkan untuk investasi dan Butuh antara nilai lokal, religiusitas, dan Sumber: Diolah dari KPU .
9Ae2.
Kompas .
Iskandar .
Zoelva & Partners .
CRCS UGM .
Kumparan .
Tabel 3 memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara dinamika politik elektoral dan arah pembangunan daerah di Sumatera Barat sepanjang periode 1999Ae2024.
Data tersebut memperlihatkan bahwa perubahan konfigurasi kekuatan partai, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas perumusan kebijakan, kapasitas institusional, serta efektivitas program pembangunan daerah.
Dominasi PKS pada level eksekutif selama lebih dari satu dekade, misalnya, berkontribusi terhadap penguatan narasi pembangunan berbasis nilai religius dan moralitas politik.
Namun.
Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 133 fragmentasi DPRD yang tinggi pada periode yang sama menyebabkan proses penganggaran, legislasi, serta pengawasan pembangunan berjalan lebih dinamis sekaligus kompleks.
Fragmentasi ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan negosiasi intensif lintas partai, yang dalam beberapa kasus memperlambat pembangunan infrastruktur, sementara dalam kasus lain justru memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, tabel tersebut menunjukkan bahwa mulai 2014 terjadi pergeseran orientasi pemilih yang berpengaruh pada partai-partai yang memperoleh pengaruh di legislatif.
Menguatnya Gerindra.
Golkar, dan NasDem menjadi indikasi bahwa preferensi publik tidak lagi hanya bertumpu pada identitas religius atau ideologi, tetapi juga pada isu pembangunan ekonomi, figur nasional, serta kinerja kandidat.
Pergeseran ini turut memengaruhi pola kebijakan pembangunan, terutama terkait modernisasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan prioritas infrastruktur.
Pada saat yang sama, kontribusi diaspora Minangkabau tetap berperan penting melalui investasi, jaringan sosial, serta penguatan sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan perdagangan, yang beroperasi paralel dengan dinamika politik Dengan demikian.
Tabel 3 tidak hanya menggambarkan relasi linear antara politik dan pembangunan, tetapi juga menegaskan bahwa perubahan elektoral di Sumatera Barat harus dipahami dalam konteks struktur budaya, nilai ABS-SBK, dinamika ekonomi nasional, dan pengaruh aktor luar seperti perantau.
Untuk memperkaya perspektif tersebut.
Tabel 4 berikutnya menyajikan perbandingan antara Sumatera Barat.
Aceh, dan Jawa Barat, sehingga terlihat bagaimana dinamika politik dan pembangunan di Sumatera Barat memiliki pola khusus sekaligus berbagi kemiripan maupun perbedaan dengan provinsi lain yang memiliki karakter politik dan sosial berbeda.
Tabel 4.
Komparasi Dinamika Politik dan Pembangunan: Sumatera Barat.
Aceh, dan Jawa Barat .
9Ae2.
Aspek Sumatera Barat Aceh Jawa Barat Islam kultural & urban.
Islam syariat formal.
Islam kultural Minangkabau.
politik plural, persaingan Basis Identitas partai lokal dominan pengaruh sejarah Padri & adat.
ketat antarpartai nasional Politik (PA.
PNA).
politik berbasis nilai religius.
& Islam (PKS, p, pascakonflik GAM.
PAN).
Partai Aceh (PA) PDIP dan Gerindra kuat.
PKS dominan di eksekutif.
dominan awal PKS basis tradisional.
Dominasi Partai DPRD terfragmentasi.
Reformasi.
kompetisi nasional vs Politik nasionalis (Gerindra.
Golka.
partai nasional mulai lokal tinggi.
kuat di legislatif.
konflik politik lokal tinggi.
Sangat tinggi (>80%) Stabil A70%, tapi Tingkat Stabil A70Ae75% sepanjang era pasca-MoU Helsinki.
pemilih urban cenderung Partisipasi Reformasi.
tren menurun pasca swing voters.
Pemilih Figur nasional (Ridwan Gubernur PKS (Irwan Prayitno.
Figur Politik Elite eks-GAM dan Kamil.
Prabow.
Mahyeld.
Utama tokoh lokal dominan.
berperan besar.
kepemimpinan religius.
teknokrat populer.
Kebijakan berbasis Modernisasi ekonomi.
Pembangunan berbasis nilai infrastruktur digital.
Karakter lokal dan religius.
kebijakan pro-urban & Kebijakan SDM dan budaya.
pascakonflik dan industri kreatif.
bencana (Tsunami 2.
Fragmentasi legislatif.
Polarisasi elite lokal.
Politik biaya tinggi.
Tantangan Politik konsensus lintas partai.
ketergantungan pada polarisasi isu nasional vs 134 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat stagnasi pembangunan jika negosiasi lambat.
Peluang Strategis Model Aupolitik nilaiAy berbasis budaya dan Islam.
penguatan UMKM dan diaspora dana pusat (Otsu.
konflik internal partai Keunikan partai lokal dan syariat Islam sebagai daya tarik pariwisata otonomi khusus sebagai modal inovasi.
basis pemilih heterogen sulit Basis populasi besar.
ekonomi digital.
teknokrat memimpin inovasi kebijakan berbasis data dan riset.
Sumber: Diolah dari KPU .
9Ae2.
Kompas .
CRCS UGM .
Zoelva & Partners .
Kumparan .
, dan berbagai publikasi.
Untuk memahami hubungan antara konfigurasi partai politik, figur kunci, serta dinamika kebijakan pembangunan di Sumatera Barat, diperlukan pemetaan aktor yang berperan dalam proses politik daerah.
Setelah sebelumnya membahas perubahan elektoral dan fragmentasi legislatif melalui Tabel 3 dan Tabel 4, analisis ini masuk pada level yang lebih mikro dengan melihat bagaimana aktor-aktor politik saling berinteraksi dalam praktik.
Relasi ini mencakup hubungan antara partai politik utama, pemerintah daerah, pemilih religius, komunitas perantau, hingga organisasi masyarakat Islam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap legitimasi elektoral dan arah kebijakan pembangunan.
Visualisasi melalui bagan memungkinkan pembaca melihat pola koneksi, posisi sentral aktor tertentu, serta arah pengaruh politik yang tidak mudah terlihat dari data tabel.
Dengan demikian, bagan berikut disajikan untuk memperjelas struktur interaksi tersebut dan memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana dinamika politik Sumatera Barat terbentuk sepanjang periode 1999Ae2024.
Gambar 1.
Relasi Aktor Politik Sumatera Barat .
9Ae2.
Sumber: Diolah dari KPU Sumbar .
9Ae2.
Kompas .
Iskandar .
CRCS UGM .
Zoelva & Partners .
Kumparan .
Bagan ini memperlihatkan hubungan antar aktor utama dalam politik Sumatera Barat.
PKS
berada di posisi sentral dengan dukungan kuat dari organisasi Islam dan pemilih religius, serta Jurnal Pembangunan Nagari.
Vol.
No.
Desember, 2025 | 135 koneksi langsung ke pemerintah daerah melalui kader eksekutif.
Gerindra dan Golkar lebih dekat dengan pemilih rasional dan komunitas perantau, yang berperan penting dalam dukungan finansial dan isu pembangunan.
Komunitas perantau menjadi penghubung antara politik lokal dan nasional.
Relasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik Sumatera Barat dibentuk oleh interaksi nilai agama, rasionalitas pembangunan, dan kekuatan jaringan sosial lintas wilayah.
Secara keseluruhan, dinamika politik elektoral di Sumatera Barat memperlihatkan pola yang dipengaruhi oleh interaksi nilai budaya, orientasi politik pemilih, dan kekuatan jaringan sosial yang melampaui batas administratif daerah.
Kompleksitas relasi antaraktor tersebut kemudian membentuk karakter pembangunan daerah yang bersifat negosiatif dan membutuhkan konsensus lintas partai.
Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, bagian berikut merumuskan kesimpulan utama serta rekomendasi yang relevan bagi pengembangan tata kelola pembangunan di Sumatera Barat.
Kesimpulan dan Rekomendasi Dinamika politik elektoral Sumatera Barat pasca-reformasi menunjukkan karakter khas yang dibentuk oleh perpaduan nilai Islamisasi Minangkabau (ABS-SBK), budaya egalitarian, dan tradisi merantau.
Temuan penelitian ini menegaskan bahwa ABS-SBK masih menjadi rujukan moral dan simbol politik, namun telah mengalami reinterpretasi seiring tuntutan modernisasi dan digitalisasi tata kelola.
PKS mendominasi arena Pilkada karena basis religius dan kaderisasi yang kuat, tetapi tidak menguasai DPRD secara absolut.
kondisi ini menciptakan fragmentasi legislatif yang justru memperkuat mekanisme musyawarah dan kontrol politik.
Sejak 2014, meningkatnya kekuatan partai nasionalis seperti Gerindra.
Golkar, dan NasDem menunjukkan pergeseran perilaku pemilih menuju rasionalitas berbasis isu pembangunan dan kinerja.
Selain itu, diaspora Minangkabau terbukti menjadi aktor penting dalam politik dan pembangunan melalui dukungan finansial, jejaring sosial, serta pengaruh terhadap kebijakan Keseluruhan dinamika ini memperlihatkan bahwa demokrasi Sumatera Barat telah mencapai konsolidasi matang, dengan keseimbangan antara nilai budaya, rasionalitas politik, dan keterlibatan trans-lokal yang menjadikannya model demokrasi daerah yang adaptif dan berakar kuat pada tradisi.
Politik dan pembangunan di Sumatera Barat menuntut tata kelola berbasis konsensus dengan melibatkan partai, masyarakat, dan diaspora agar fragmentasi politik tidak menghambat Diaspora Minangkabau berpotensi menjadi modal sosial penting melalui dukungan investasi, advokasi, dan inovasi.
Transformasi digital dalam pemilu dan pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan.
Partai politik juga perlu mendiversifikasi isu di luar identitas agama dengan menekankan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian.
Sumatera Barat berpeluang menjadi model politik berbasis nilai yang mengintegrasikan agama, budaya, dan modernisasi, didukung oleh kajian akademik berbasis data yang lebih kuat.
Konflik Kepentingan Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel
136 | Frans Tory Damara Pradipta & Novendra Hidayat
Referensi